III. PEMERINTAHANYANG BERSIH DANDEMOKRATIS
• PEMERINTAHAN YANG BERSIH:Pemeritah yang para pelaku yang terlibat didalamnya menjagadiri dari perbuatan korupsi, kolusi,...
DEMOKRASI DALAMPEMERINTAHAN1. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERBanyak dipraktekan banyak Negara  utamanya bekas jajahan ing...
2. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL– Praktek pertama AS– Presiden dipilih langsung  melaksanakan mandaterakyat– Pemisahan...
3. SISTEM EKSEKUTIF TERBATAS Pemerintah parlementer maupun presidensialperlu batasan eksekutif Tanpa batasan = cenderung...
4. PEMBERDAYAAN BADAN LEGISLATIFRezim otoriter badan legislative hanya sebagaitukang stempelSeharusnya  mengawasi/ meng...
5. SISTEM PEMILIHAN Baik caleg maupun eksekutif secara regular jenis Pemilihan :a. Sistem proporsional : setiap daerahpe...
6. SISTEM KEPARTAIANa.Sistem dua partai :  Inggris + AS• Tiap partai fokus pada suatu kebijakan• Tidak banyak konflik• Mu...
b. Sistem Multi partai Kabinet tidak tahan lama ( RepublikPerancis) Penopang demokrasi (Amerika Latin  2dekade) + Jepan...
c. Fragmentasi partaiPertumbuhan sistem multi partai yang tidak terkendali akanmenimbulkan permasalahan serius, yakni frag...
7. PERAN ORGANISASI NON –PARTAILSM, PT, Lembaga riset, Ormas,Kelompok kepentingan, dll. Organisasi iniujung tombak perjuan...
ANTI KORUPSIThn 1999-2003 (masa transisi)  menegakkan demokrasi tapKKn No. 1 di Asia dan No. 3 seduniaPemerintah + politi...
KEPASTIAN HUKUMRECHTSTAAT (Negara Hukum), sebuah keniscayaan , bagi negara,demokrasi  tunduk pada hukum. Sangat fundament...
Otonomi daerah (UU No. 22 Th1999 + UU No. 25 Th 1999).• Penyerahan sebanyak mungkin kewenanganpemerintah dalam hubungan do...
PEMERINTAHBERSIH DANDEMOKRATISKONDISI :AdanyakepastianhukumSISTEMPEMERINTAHANSISTEMpemilihanSISTEMKEPARTAIANKEBIJAKAN :Oto...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3. pemerintah yang bersih dan demokratis

2,182

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,182
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. pemerintah yang bersih dan demokratis

  1. 1. III. PEMERINTAHANYANG BERSIH DANDEMOKRATIS
  2. 2. • PEMERINTAHAN YANG BERSIH:Pemeritah yang para pelaku yang terlibat didalamnya menjagadiri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)• KORUPSI:Perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uangpemerintah dengan cara-cara yang tidak legal.• KOLUSI:Bentuk kerja sama antara pejabat pemerintah dengan oknumlain secara illegal untuk mendapatkan keuntungan materialbagi mereka.• NEPOTISME:Pemanfaatan jabatan untuk member pekerjaan, kesempatan,atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat-kerabat dekat,sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.
  3. 3. DEMOKRASI DALAMPEMERINTAHAN1. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERBanyak dipraktekan banyak Negara  utamanya bekas jajahan inggris banyak variasinya Fusi dan kekuasaan eksekutif dan legislative Kepala eksekutif/pemerintahan (head of government)  Perdana menteri Kepala Negara ( head of state)  Ratu Kepneg mengangkat keppem ( dari ketua partai mayoritas dalamparlemen)Menteri/perdana menteri berasal dari politisi + parlemen (badanlegislatif) Politisi berkarir dapat menduduki kursi menteri  jabatan rangkap (inggris).Kecuali untuk Negara Swedia = melarang jabatan rangkap Kepneg dapat membubarkan parlemen atas perintah keppem Sistem demokrasi ditopanga. Kepastian hokumb. Pemilihan secara reguler ( harus menghindari penindaan + intimidasi)
  4. 4. 2. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL– Praktek pertama AS– Presiden dipilih langsung  melaksanakan mandaterakyat– Pemisahan kekuasaan eksekutif (presiden) + legeslatif(kongres)– Cara kuno  kudeta  kekersan  korban manusia– Yang baru harusnya pemilihan regular– Presiden tidak dapat diganggu gugat oleh kongres– Presiden melanggar hokum yang ditetapkan konstituante kongres dapat melakukan pengadilan– Tidak ada jabatan rangkap ( di eksekutif + legislatif)
  5. 5. 3. SISTEM EKSEKUTIF TERBATAS Pemerintah parlementer maupun presidensialperlu batasan eksekutif Tanpa batasan = cenderung sentralisasikekuasaan  otoriter = penindasan HAM(rakyat), penculikan, penyiksaan, pembunuhan Konstitusi harus jelas membatasi kekuasaaneksekutif Lihat masa orde baru yang terpusat (otoriter) perlu reformasi Badan legislatif, yudikatif, media massa,kampus, kelompok kepentingan + publik umumharus memantau eksekutif
  6. 6. 4. PEMBERDAYAAN BADAN LEGISLATIFRezim otoriter badan legislative hanya sebagaitukang stempelSeharusnya  mengawasi/ mengkritikeksekutif + dapat menolak rencana eksekutifPerlu ditinjau pendidikan + professional(pengalaman) anggota legislatif(Eropa/Jerman umur (40 tahun) + pendidikantinggi)
  7. 7. 5. SISTEM PEMILIHAN Baik caleg maupun eksekutif secara regular jenis Pemilihan :a. Sistem proporsional : setiap daerahpemilihan terdapat banyak kursi untukdiperebutkan oleh partai-partai yang ada didaerah pemilihan tersebutb. Sistem Distrik : hanya terdapat satu kursiuntuk di perebutkan. Distrik = bagian dariNegara bagian (propinsi)c. Sistem Multiple distrik : setiap distrik lebihdari satu kursi yang diperebutkan
  8. 8. 6. SISTEM KEPARTAIANa.Sistem dua partai :  Inggris + AS• Tiap partai fokus pada suatu kebijakan• Tidak banyak konflik• Mudah dalam pemilu• Antar partai mudah mengontrol/ menghukumlawan partai• Kabinet dapat bertahan lama
  9. 9. b. Sistem Multi partai Kabinet tidak tahan lama ( RepublikPerancis) Penopang demokrasi (Amerika Latin  2dekade) + Jepang Indonesia  multi partai sebab:1. Gerakan reformasi  bebas bergerak2. Tokoh + komunitas cenderung membentuk partaibaru3. Pemilihan presiden langsung sebagai doronganmuncul partai baruBerpendapat bahwa partai sebagai jalantol kemakmuran ekonomi  miskin jadi
  10. 10. c. Fragmentasi partaiPertumbuhan sistem multi partai yang tidak terkendali akanmenimbulkan permasalahan serius, yakni fragmentasi sistem partai.Krisis politik yang tumbuh akibat konflik antar partai dieksekutifmenumbuhkan gejala baru berupa ketidakmampuan pemerintahd. Budaya KoalisiBanyak partai, mustahil suatu partai membentuk pemerintahan maka koalisi antar partai akan terjadie. Budaya OposisiRezim otoriter biasanya menindas keinginan oposisiKedepan perlu :– Mengurangi pragmatism vulgar  koalisi– Berkoalisi menjadi partai oposisi
  11. 11. 7. PERAN ORGANISASI NON –PARTAILSM, PT, Lembaga riset, Ormas,Kelompok kepentingan, dll. Organisasi iniujung tombak perjuangan untuk membangunpemerintahan bersih dan demokrasi kedepanMEDIA MASSABerperan memfasilitasi berbagai alternativepemikiran jalannya pemerintah. (mediapendidikan politik rakyat + menumbuhkankesadaran kritis)
  12. 12. ANTI KORUPSIThn 1999-2003 (masa transisi)  menegakkan demokrasi tapKKn No. 1 di Asia dan No. 3 seduniaPemerintah + politis (eksekutif, birokrasi, legislatif) pusat /daerah melanggar moralitas / etika politik  tidak jujurKorupsi di Indonesia bukan saja masalah setruktural, tapi jugaculturalKorupsi di Indonesia meliputi wilayah :∞ Penegak hokum∞ Bisnis∞ Partai politik∞ Kepegawaian∞ Lembaga legislative∞ Kelompok masyarakat sipil∞ Pemda∞ Sikap + perilaku
  13. 13. KEPASTIAN HUKUMRECHTSTAAT (Negara Hukum), sebuah keniscayaan , bagi negara,demokrasi  tunduk pada hukum. Sangat fundamental untuk menciptakanpemerintah yang bersih + demokrasiOTONOMI DAERAHVisi kebijakan otonomi daerah :– Bidang politik :• Kader- kader pimpinan daerah sendiri yang responsive aspirasimasyarakat, transparan, mampu mengambil keputusan– Bidang ekonomi :• Mampu melaksanakan kebijakan nasional di daerah• Mengembangkan kebijakan regional/ local dalam bidang ekonomidaerahnya– Bidang budaya :• Nilai kultur lokal dapat simbiose dengan nilai universal (harmonisasi) perkembangan zaman
  14. 14. Otonomi daerah (UU No. 22 Th1999 + UU No. 25 Th 1999).• Penyerahan sebanyak mungkin kewenanganpemerintah dalam hubungan domistik• Penguatan peran DPRD dalam proses pemilihan +penetapan kepala daerah• Penbangunan tradisi politik  kultur local• Peningkatan efektifitas kebutuhan daerah• Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah• Desentralisasi fiscal  block –grant• Pembinaan + pemberdayaan lembaga- lembaga +nilai- nilai lokal
  15. 15. PEMERINTAHBERSIH DANDEMOKRATISKONDISI :AdanyakepastianhukumSISTEMPEMERINTAHANSISTEMpemilihanSISTEMKEPARTAIANKEBIJAKAN :OtonomiDaerahBUDAYAANTI-KORUPSIMEDIAMASSAORGANISASINON PARTAI
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×