• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012
 

PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012

on

  • 938 views

Sauyunan Ngawangun Desa, sabisa-bisa kudu bisa....

Sauyunan Ngawangun Desa, sabisa-bisa kudu bisa....

Statistics

Views

Total Views
938
Views on SlideShare
938
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012 PROFILE PNPM MANDIRI PERDESAAN JAWA BARAT TH 2012 Document Transcript

    • 1
    • PRAKATA Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaanNya sehingga penyusunan buku profile PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat ini dapat terlaksana. Sebagai media publikasi, diharapkan profile ini akan menambah wawasan antarpihak dalam memahami implementasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Banyak hasil fisik dan non fisik yang telah ditorehkan dalam sejarah pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat. Sebagai program program nasional pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan, salah satu pembelajaran berharga yang harus dipahami antar pihak bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai pelaku (subyek) dalam pembangunan itu sendiri. Mereka harus dimandirikan melalui berbagai kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Walhasil, atas diterbitkannya profile ini kami sampaikan terimakasih kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat khususnya kepada Gubernur Ahmad Heryawan, Drs. M Arifin Kertasaputra selaku Kepala BPMPD, Drs.M Edi Junaedi selaku PJO provinsi, Ir.Sugih Arto selaku Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat, dan segenap pihak yang telah membantu diterbitkannya profile ini. Saran dan masukan positif selalu kami harap demi perbaikan profile ini kedepannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 2
    • DAFTAR ISI Prakata....................................................................................................................... 1 Daftar Isi ...........................................................................................2 I. Pendahuluan.............................................................................3 I.1 Sejarah .......................................................................................3 I.2 Sosial Budaya ............................................................................4 I.3 Geografi .....................................................................................5 I.4 Potensi Alam .............................................................................5 I.5 Administratif..............................................................................7 I.6 Demografi ..................................................................................8 I.7 Tingkat Kemiskinan ................................................................ 10 I.8 Perubahan Garis Kemiskinan ................................................... 11 I.9 Ketenagakerjaan ...................................................................... 12 I.10 Sketsa Tantangan ...................................................................... 13 II Visi Misi Jawa Barat .................................................................... 14 II.1 Penjabaran Misi ....................................................................... 14 II.2 Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ............................... 15 II.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan ................................... 15 III. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ....................................... 16 IV. PNPM Mandiri Perdesaan ......................................................... 18 IV.1 Kurun Waktu 2007-2010 ......................................................... 19 IV.2 Tahun 2011 .............................................................................. 22 IV.3 Tahun 2012 .............................................................................. 25 IV.4 Perguliran Modal Usaha .......................................................... 26 V. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas ........................................... 30 V.1 Implementasi di Jawa Barat ............................................. 31 VI. Penutup ........................................................................................................... 35 3
    • I. SEKILAS JAWA BARAT J awa Barat, sebagai provinsi penyangga ibukota, merupakan salah satu provinsi yang dipenuhi dengan kemajuan sebagai hasil akselerasi pembangunan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Beribukota di Kota Bandung yang dikenal dengan sebutan “Paris Van Java”, provinsi Jawa Barat menjadi salah satu ikon dan barometer pembangunan nasional dihubungkan dengan banyaknya potensi pembangunan mulai dari wisata alam, pertanian, pendidikan, sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Dengan luas wilayah tidak kurang dari 35.377,76 Km2, provinsi Jawa Barat saat ini telah menjelma sebagai provinsi berdaya saing tinggi ditandai dengan semakin tergalinya berbagai potensi sumberdaya alam, manusia dan lingkungan lainnya. Berpijak pada visi sebagai provinsi termaju di Indonesia, misi pemerintah provinsi Jawa Barat sangat kuat, diantaranya meningkatnya perekonomian yang berbasis potensi daerah. Pun demikian, kesenjangan pembangunan antar kawasan khususnya wilayah perkotaan dan pedesaan masih masih menjadi kendala. Pengurangan angka RTM (Rumah Tangga Miskin) di pedesaan harus disegerakan melalui berbagai skema penanganan. Salah satunya dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat terpadu dan berkelanjutan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. Sejak tahun 1998, ketika PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sebagai cikalbakal PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, provinsi Jawa Barat telah aktif mendukung program tersebut. Berbagai dukungan material/non material diberikan demi suksesnya program pengetasan kemiskinan tersebut. Pada tahun 2007, ketika PPK dirubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, tekad pemerintah provinsipun semakin besar mengingat keberhasilan yang dihasilkan oleh program ini sunggu nyata khususnya bagi pengurangan angka kemiskinan RTM. Sekurang-kurangnya alokasi dana PPK-PNPM Mandiri Perdesaan sampai dengan tahun 2012, ditambah alokasi TA.2013, besarnya mencapai Rp.4.145.655.390.000,- (empat trilyun seratus empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus 4
    • sembilan puluh ribu rupiah). Tentu bukan hanya karena besarnya alokasi dana yang dikucurkan untuk masyarakat pedesaan, namun proses pendampingan yang bersifat kontinyu menjadi salah satu poin penting mengapa program ini dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat desa terbaik ditandai dengan semakin berkurangnya angka RTM di desa-desa sasaran. I.1 SEJARAH Inisiasi pembentukan provinsi Jawa Barat telah dimulai sejak masa pra kemerdekaan tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1926. Hal ini didasarkan pada penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui staatblad 1924 Nomor 378. Memasuki era kemerdekaan, provinsi ini dikukuhkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai satu dari delapan provinsi negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya, berdasar UU Undang-undang Nomor 11 tahun 1950 pembentukan provinsi Jawa Barat dikukuhkan kembali. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate merupakan ikon sejarah Jawa Barat. Didirikan pada 27 Juli 1920, gedung ini awalnya difungsikan sebagai pusat pemerintahan Belanda di Indonesia yang menjadi koloninya kala itu. Iklim Kota Bandung dinilai sejuk ditambah pemandangan alam yang indah. Konon, kondisi tersebut senyaman di Prancis Selatan sehingga disebutnya Varis van Java. Pembangunan Gedung Sate melibatkan sekitar 2000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat atau ahli bongpay pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton. Gedung Sate sebagai istilah populer bangunan bernama Gouvernements Bedrijven itu, direncanakan oleh tim yang diketuai 5
    • Kolonel Purnawirawan V.L. Slors, beranggotakan Ir. J. Berger, Ir.Eh. De Roo dan In G. Hendriks serta pihak "Gemeete van Bandoeng". Tim tersebut bertugas merencanakan dan membangun gedung perkantoran sebagai pindahan departemen dan instansi lain dari Batavia (Jakarta) ke Bandung. Termasuk pula pembangunan komplek perumahan untuk menampung sekitar 1500 pegawai. Tanggal 27 Juli 1920 adalah peletakan batu pertama gedung "GB" pada oleh Johana Catherina Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. GEMAH RIPAH REPEH RAPIH, merupakan semboyan resmi yang menjadi ciri utama logo provinsi Jawa Barat. Semboyan ini berasal dari pepatah lama di kalangan masyarakat sunda yang berarti bahwa daerah Jawa Barat yang kaya raya ini didiami oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. I.2 SOSIAL BUDAYA Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan. Nilai-nilai kebajikan juga tertanam kuat. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang 6
    • berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama. 1.3 GEOGRAFI Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ 108o48’ Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat 35.377,76 Km2 meliputi daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratannya dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu ratarata berkisar antara17,4 – 30,7°C dan kelembaban udara antara 73–84%. Terdapat 40 sungai dengan wilayah seluas 32.075,15 km2. 1.4 POTENSI ALAM Jawa Barat dikenal luas dari dalam maupun luar negeri, yaitu sebagai provinsi yang kaya akan potensi alam, baik yang bersumber agrowisata, ekowisata, bahari dan lain sebagainya. GunungTangkuban Perahu merupakan salah satu 7
    • tujuan wisata terpenting. Gunung yang masih aktif ini, terletak di 30 km sebelah utara Kota Bandung Gunung ini terakhir meletus pada tahun 1910, memiliki 9 kawah yang masih aktif hingga sekarang. Banyaknya letusan yang terjadi menyebabkan banyaknya kawah-kawah gunung Tangkuban Perahu seperti Kawah Ratu, Upas,Domas, Jurig, Badak Kawah Ratu merupakan kawah yang terbesar, dikuti dengan Kawah Upas yang terletak bersebelahan dengan kawah Ratu. Beberapa kawah mengeluarkan bau asap belerang dan ada yang dilarang untuk dituruni karena mengandung racun. Pangandaran adalah Objek wisata di Kabupaten Ciamis yang merupakan primadona pantai di Jawa Barat ini terletak di Desa Pananjung dengan jarak 92 km dari Kota Ciamis ke arah selatan. Dari arah Bandung berjarak sekitar 212 KM dengan melewati jalur Bandung – Ciamis – Banjar dan Pangandaran. Untuk menuju lokasi Pantai Pangandaran tidak lah sulit. Karena jalur jalan yang ada infrastrukturnya sangat memadai. Semua ruas jalan menuju Pantai Pangandaran sudah diaspal hotmix secara baik. Wisata kebun Teh, termasuk tujuan wisata yang paling digemari di Jawa Barat. Salah satunya di daerah Lembang. Pemandangan terlihat asri dan sejuk. Dilengkapi dengan fasilitas seperti outbound, hotel, dan wisata alam 8
    • lainnya, Lembang selalu dipenuhi pengunjung terutama pada hari libur. Tentunya selain obyek-obyek tersebut masih sangat banyak 1.5 ADMINISTRATIF Sampai dengan akhir September 2012, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kab/kota, meliputi 17 Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan jumlah kecamatan 626, daerah perkotaan 2.659 dan 3.221 perdesaan. Hanya saja, seiring penetapan Pangandaran sebagai salah satu kabupaten baru sebagai DOB (daerah otonom baru) pemekaran dari Kabupaten Ciamis pertanggal 25 Oktober 2012, maka jumlah kabupaten sampai dengan akhir Oktober 2012 sebanyak 27 Kab/kota. Tabel 1 Jumlah Kota/Kabupaten provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No Kabupaten/Kota Kec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon 35 47 32 31 37 39 26 32 40 23 26 24 30 17 30 23 15 6 7 30 5 Desa / Kel 425 368 348 275 407 345 258 376 424 331 269 310 253 192 309 60 165 68 33 151 22 RW RT 3.629 4.916 4.136 4.563 4.092 3.140 3.827 2.534 2.946 1.855 2.266 2.320 2.982 1.471 2.584 2.115 2.442 814 430 1.827 264 13.664 26.062 20.511 20.543 15.654 14.550 13.264 10.570 11.396 6.606 9.032 11.048 15.096 5.261 9.359 8.734 10.187 3.697 1.792 11.624 1.411 Luas Daratan (Ha) 297.646,55 416.173,50 361.435,53 172.663,29 311.007,54 270.969,75 273.250,99 121.501,01 107.195,89 130.938,55 156.343,87 210.158,70 217.438,68 99.400,40 191.898,80 126.470,86 129.601,10 11.770,99 4.883,85 17.243,90 3.899,14 9
    • 22 23 24 25 26 Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jumlah 12 6 3 8 4 598 56 63 15 69 24 5.708 1.370 1.118 320 812 289 59.062 8.843 5.877 1.773 3.634 1.157 261.345 21.564,83 20.277,21 4.445,46 18.498,19 13.382,72 3.710.061,32 Sejak periode kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang, provinsi Jawa Barat telah dipimpin oleh Gubernur sekurangkurangnya 12 orang dengan berbagai masa pemerintahannya masingmasing. Adapun rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan November 2012 sebagaimana tersebut di tabel berikut: 1.6 DEMOGRAFI Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, Database SIAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 sebanyak 46.497.175 Jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Berdasarkan sebaran wilayah, terlihat bahwa penduduk Jawa Barat 79% atau 36.939.836 jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 21% atau 9.557.339 jiwa tinggal di Kota. Jika berdasarkan wilayah 10
    • Desa/Kelurahan, sebanyak 76% atau 35.167.982 Jiwa penduduk tinggal di desa dan 24% atau 11.329.193 jiwa tinggal di Kelurahan. Adapun distribusi penduduk di 27 kab/kota sebagaimana diuraikan pada table berikut: Tabel 2. Distribusi penduduk berdasar jenis kelamin 11
    • 1.7 PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu dari indikator kualitas penduduk. Jika diperhatikan menurut pendidikan yang diikuti, Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan masih berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SMP kebawah 78,01%, pendidikan SMA 16,92% dan sisanya berpendidikan tinggi 5,08 (Diploma ke atas). 1.8 TINGKAT KEMISKINAN Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2012 sebanyak 4.477.530 orang (10,09 %). Mengalami penurunan sebesar 171.100 orang (0,56 %) dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 4.648.630 orang (10,65 %). Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,83 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,42 persen (Data: BPS Jawa Barat,Juli 2012) 12
    • Secara absolut selama periode Maret 2011–Maret 2012, penduduk miskin di pedesaan berkurang 92.500 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 78.600 orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan Maret 2012 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 42,47 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2011 (42,89 %). Sumber: Data BPS Jawa Barat, Juli 2012 Perubahan Garis Kemiskinan Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Pedesaan, terlihat bahwa GK perkotaan naik sebesar 4,72 persen yaitu dari Rp. 228.401,- menjadi Rp. 239.189,- pada Maret 2012. Selama Maret 2011 – Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,15 persen yaitu dari Rp. 220.098,- per kapita/per bulan (Maret 2011) menjadi Rp. 231.438,- pada Maret 2012. Sedangkan GK perdesaan mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,08 persen dari Rp 204.199.,- menjadi Rp 216.610,-. 13
    • Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan, kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tabel. 3 Garis Kemiskinan Maret 2011-Maret 2012 1.9 KETENAGAKERJAAN Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat sampai dengan bulan Agustus 2012 adalah 20.150.094 orang. Angka ini meningkat jika dibanding pada bulan Agustus 2011 lalu yang berjumlah 19.356.624 orang. Pada saat itu jumlah penganggur mencapai 1.901.843 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2012 berkurang menjadi 1.828.986 orang. Dalam kurun setahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857 orang. Penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2012 adalah sektor Perdagangan (25,08 persen), diikuti sektor Pertanian (21,65 persen) dan Industri (21,09 persen). Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2012 hampir 8,3 juta orang (45,30 persen) bekerja pada kegiatan formal dan sekitar 10 juta orang (54,70 persen) bekerja pada kegiatan informal. Di antara angkatan kerja yang bekerja, paling banyak adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah (49,45 persen), sedangkan yang 14
    • tamat universitas hanya 5,51 persen dan yang paling sedikit adalah lulusan Diploma I/II/III (2,39 persen). Sebaliknya, TPT tertinggi adalah pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sekitar 10,86 persen. I.10 SKETSA TANTANGAN Berdasar identifikasi multisektor, permasalahan yang dihadapi provinsi Jawa Barat antara lain soal kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan sering tidak didasarkan pada kebutuhan. Namun, lebih dikarenakan kepentingan golongan tertentu, baik dari tingkat pusat, daerah. Bagaimanapun model pembangunan demikian harus ditinggalkan menuju pembangunan yang terukur, aspiratif, transparan dan akuntabel. Menjawab hal itu semua, arah kebijakan pembangunan pun difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah (APBD provinsi dan Kabupaten/Kota) juga diupayakan dengan pola pembelanjaan proporsional, efisien dan 15
    • efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, dan tentunya pro public. II. VISI JAWA BARAT Dengan semboyan Gemah Ripah, Rapih, Repeh visi Jawa Barat adalah “dengan iman dan taqwa sebagai Termaju di Indonesia”. Guna mewujudkan visi tersebut, disusunlah 5 (lima) misi penting:  Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.  Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah.  Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. II.1 PENJABARAN MISI RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, diorientasikan pada peningkatan kompetensi sumber daya yang terdapat di Jawa Barat guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, kualitas lingkungan, penyusunan perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Selain itu, penciptaan lapangan kerja akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi local. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, industri jasa, pariwisata dan lain sebagainya. 16
    • II.3 VISI-MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, merupakan Visi besar pemerintah provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu. Dalam rangka mewujudkannya disusunlah misi sebagaimana berikut: Pertama, mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. Kedua, meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Ketiga, meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Keempat, meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. II.4 PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSIrangka mewujudkan Dalam JAWA BARAT 1). 2). 3). 4). ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut : Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten; Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan sebagai karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan menuju pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan; Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui 17
    • pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya. III. PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN Berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan pemerintah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Salah satunya adalah dengan diluncurkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, angka kemiskinan di Jawa Barat masih relatif tinggi karena sampai dengan bulan Maret 2012 masih ada 4.477.530 orang (10,09 %) yang berstatus (sangat) miskin. Diantara kantong kemiskinan tersebut di wilayah pedesaan PPK merupakah jawaban penyelesaian persoalan tersebut. Oleh karenanya, antara tahun 1998 sampai 2006, PPK telah dilaksanakan di 30 provinsi, 260 kecamatan, 1.983 kabupaten dan 34.233 desa termiskin atau sekitar 49 persen dari total 69.956 desa di Indonesia Berdasar target, jumlah desa sasaran sampai dengan tahun 2008 sebesar 38.000 desa Cakupan PPK dari 1998 - 2006 Sumber data MIS—Konsultan Manajemen PPK Nasional Di wilayah Provinsi Jawa Barat, PPK mulai masuk tahun 1998. Pada 3 (tiga) tahun pertama, program ini disebut dengan PPK-I, berlanjut ke tiga tahun berikutnya PPK-II dan terakhir PPK-3A dan 3B dimana dalam PPK-3 ini terdapat dana cost sharing antara pemerintah daerah dengan pusat sebesar 20% (untuk yang berfiskal rendah) dan 40% (untuk yang berfiskal sedang). 18
    • Tabel 4. total alokasi dana PPK di provinsi Jawa Barat ALOKASI Alokasi Fase-I: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Alokasi Fase-II: Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Alokasi Fase-III: Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 ALOKASI DANA PUSAT ALOKASI DANA DAERAH TOTAL 32.000.000.000 63.000.000.000 107.750.000.000 32.000.000.000 63.000.000.000 107.750.000.000 117.500.000.000 90.000.000.000 54.250.000.000 117.500.000.000 90.000.000.000 54.250.000.000 47.800.000.000 47.800.000.000 26.700.000.000 22.850.000.000 11.950.000.000 11.950.000.000 7.300.000.000 6.275.000.000 TOTAL 59.750.000.000 59.750.000.000 34.000.000.000 29.125.000.000 647.125.000.000 Tabel 5. Hasil Kegiatan PPK (Tahun 1998 – 2007)Provinsi Jawa Barat Jenis Kegiatan PPK Fase I PPK Fase II PPK Fase III Siklus -1 ‘98/’99 Siklus - 2 ‘99-‘00 Siklus - 3 2001 Siklus - 4 2002 Siklus - 5 2003 Siklus - 6 2004 Siklus 7 2005 Siklus - 8 2006 Siklus -9 2007 Infrastruktur Panjang Jalan (KM) Jembatan (Unit) MCK (Unit) Air Bersih (Unit) Irigasi (Unit) Panjang Irigasi (KM) Pasar Baru (Unit) Rehab Pasar (Unit) Bendungan Bronjong Tanggul (M) Bronjong (Baru) Gorong-Gorong (Unit) Listrik (Unit) Jet Pump (Unit) Lain-Lain Infrastruktur Jumlah HOK 1.445 300 125 225 250 0,75 114 1.553,19 350 119 183 255 0,95 109 2.965.637 130 56 175 351 1,25 134 1.163 277 100 200 255 108,3 2 43 46 1.145 4 488 489.364 747,7 155 129 252 197 112,3 60 28 349 1.488 1 728 909.141 84.5 44 13 39 102 14 9 760 2 372 654.931 56,9 38 21 37 66 5 18 2 630 156 616.936 351,8 84 61 101 112 40,5 14 13 128 640 20 630 488.415 158,3 34 14 12 60 30,9 6 6 7 49 2 164 291.5 35 Jumlah Kelompok SPP Jumlah Kelompok UEP Pemanfaat SPP - - - Ekonomi 2.462 2.289 50.567 1.499 1.247 28.862 526 195 14.323 990 4 19.098 1.018 20.075 63.349 76.463 8.431 71 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.021 25.578 13.539 Pendidikan & Kesehatan 0 111 7 0 0 0 0 0 22 0 132 92 0 0 237 29 0 0 0 0 0 0 708 14.39 8 - 19 16 22 62 22 0 16 51 11 50 47 1 0 17 2.548 0 1406 744 0 0 0 902 2.154 327 1236 2688 0 444 Pemanfaat UEP Pos Kesehatan Lain-Lain Kesehatan Sekolah Baru Rehab Gdg. Sekolah Paket Beasiswa Penerima Beasiswa Mebeler Sekolah (Unit) Lain-Lain Pendidikan 19
    • IV. PNPM MANDIRI PERDESAAN Sebagai kelanjutan sekAligus penyempurnaan PPK (Program Pengembangan Kecamatan), mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Masih dengan tekad yang serupa, PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Tiga komponen utama program ini yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan . kegiatan dan pelestariannya Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan 20
    • pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility),dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. IV.1 KURUN WAKTU TAHUN 2007-2010 Dalam upaya scalling up (pengembangan yang lebih luas) atas program PPK, PNPM Mandiri Perdesaan yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah Sebagai pendukung, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan lebih serius dengan pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, PNPM RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), PNPM R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias dan PNPM Mandiri Pasca Bencana. 21
    • Meneruskan semangat sebelumnya, tekad pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terus ditingkatkan. Setidaknya melalui dukungan bagi daerah (kabupaten) yang bersedia mengalokasikan APBDnya sebagai konsekuensi cost sharing. Antara tahun 2007-2010, total dana cost sharing mencapai Rp.388.775.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Lebih rinci sebagaimana tersebut dalam tabel berikut: Tabel 6. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007-2010 TAHUN Alokasi Pusat Alokasi Daerah Jumlah ANGGARAN PNPM-PPK TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOTAL 58.900.000.000 212.725.000.000 439.538.890.000 623.000.000.000 1.334.163.890.000 15.050.000.000 56.275.000.000 161.700.000.000 155.750.000.000 388.775.000.000 73.950.000.000 269.000.000.000 601.238.890.000 778.750.000.000 1.722.938.890.000 Pada Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan alokasi dana Paska Bencana bagi 7 (tujuh) kabupaten yaitu ; Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis. Selama kurun waktu tersebut, berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur telah dikerjakan dengan penuh partisipatif, melibatkan jutaan rumah tangga miskin yang total mencapai 6.561.119 HOK (Hari orang Kerja). Hasil pengerjaan jalan misalnya, setidaknya telah dibangun jalan sepanjang 4.242.980 km. Lebih rinci, hasil-hasil penyerapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan selama kurun waktu tersebu ada dalam tabel berikut: 22
    • Tabel 7. Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 - 2010 PNPM-PPK Jenis Kegiatan Infrastruktur Panjang Jalan (KM) Jembatan (Unit) MCK (Unit) Air Bersih (Unit) Irigasi (Unit) Panjang Irigasi (KM) Pasar Baru (Unit) Rehab Pasar (Unit) Bendungan Bronjong Tanggul (M) Bronjong (Baru) Gorong-Gorong (Unit) Listrik (Unit) Jet Pump (Unit) Lain-Lain Infrastruktur Jumlah HOK Ekonomi Jumlah Kelompok SPP Jumlah Kelompok UEP Pemanfaat SPP Pemanfaat UEP Pendidikan&Kesehtan Pos Kesehatan Lain-Lain Kesehatan Sekolah Baru Rehab Gdg. Sekolah Honor Guru Pelatihan Mobilier Sekolah (Unit) Lain-Lain Pendidikan Siklus 10-11 T.A 2007 PNPM-MP T.A. 2008 T.A. 2009 TA.2010 427.526 22 104 37 41 17.010 14 15 41.620 60 203 10 460.187 720.302 69 189 415 8 119.793 5 1 122 0 541 4.712 20 9 26 1.151.020 1.586.326 128 564 455 25 155.160 295 51 206 202.197 2.337 203 3 20 115 2.176.210 1.508.826 105 777 333 30 270.987 22 1 1416 304.181 1276 74 450 25 64 2.773.702 1.521 27.829 - 447 44.675 80 13134 3 23340 45 14013 7 29555 203 108 150 114 73 111 50 801 176 2.181 1.827 2.313 132 163 791 477 699 37 1.095 188 1.300 1465 2.243 50 685 45 1.347 179 823 1.850 2.386 94 23
    • IV.2 TAHUN 2011 Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Barat mendapatkan Lokasi sasaran PNPM Mandiri perdesaan sebanyak 17 kabupaten di 411 kecamatan. Pada tahun ini pula terdapat ketentuan baru bahwa pemerintah daerah (kabupaten) diwajibkan untuk menyertakan dana Cost Sharing atau DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan Bersama) dari total Alokasi BLM kabupaten sebesar 20% (fiskal sedang) kecuali untuk Kabupaten Bekasi pada PPK-3B Cost Sharing sebesar 40%. Total alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Tahun 2011 sebesar Rp. 652.666.570.000 dengan rincian alokasi dana APBN sebesar Rp.485.480.000.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten total sebesar Rp. 123.660.000.000,- ditambah dengan alokasi BLM DOK yang totalnya mencapai Rp.43.526.570.000,-. Dari daftar alokasi dan lokasi Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra– TNP2K Provinsi Jawa Barat sesungguhnya telah dialokasikan sebanyak 421 kecamatan. Namun, yang diambil sesuai NPUB (Naskah Perjanjian Urusan Bersama) dan usulan kabupaten hanya 411 kecamatan dimana 10 kecamatan mundur yaitu di Kabupaten Cirebon. Besarnya alokasi dana BLM pada tahun 2011 ini sangat mempengaruhi terhadap hasilhasil pembangunan Infrastruktur maupun non infrastuktur di 411 kecamatan sasaran. Sebagaimana yang menjadi fokus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, irigasi dan kepentingan publik strategis lainnya terus didorong sesuai dengan kebutuhan obyektif dan usulan masyarakat sasaran. 24
    • Tabel 8. Lokasi dan Alokasi BLM TA 2011 Kabupaten Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Jumlah Jumlah Kec. Desa Alokasi TA 2011 APBD APBN 23 41 29 11 36 35 33 29 12 22 23 27 27 13 23 16 11 245 309 335 105 358 316 324 336 219 279 245 266 230 144 242 127 121 39.600.000.000 53.640.000.000 43.920.000.000 15.640.000.000 56.240.000.000 36.880.000.000 25.400.000.000 19.120.000.000 15.120.000.000 22.800.000.000 13.840.000.000 29.040.000.000 27.280.000.000 16.240.000.000 37.520.000.000 20.520.000.000 12.680.000.000 411 4.201 485.480.000.000 11.250.000.000 13.410.000.000 10.980.000.000 3.910.000.000 14.060.000.000 9.220.000.000 6.350.000.000 4.780.000.000 3.780.000.000 5.700.000.000 3.460.000.000 7.260.000.000 6.820.000.000 5.000.000.000 9.380.000.000 5.130.000.000 3.170.000.000 123.660.000.000 Jumlah 50.850.000.000 67.050.000.000 54.900.000.000 19.550.000.000 70.300.000.000 46.100.000.000 31.750.000.000 23.900.000.000 18.900.000.000 28.500.000.000 17.300.000.000 36.300.000.000 34.100.000.000 21.240.000.000 46.900.000.000 25.650.000.000 15.850.000.000 609.140.000.000 Tabel 9. Alokasi BLM DOK TA 2011 Kabupaten Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Jumlah Jumlah Kec. Desa PELATIHAN Alokasi BLM DOK TA 2011 PERENCANAAN 23 41 29 11 36 35 33 29 12 22 23 27 27 13 23 16 11 245 309 335 105 358 316 324 336 219 279 245 266 230 144 242 127 121 1.367.460.000 1.827.830.000 1.948.360.000 559.570.000 2.004.390.000 1.765.350.000 1.768.890.000 1.862.760.000 683.970.000 1.468.920.000 1.276.650.000 1.405.310.000 1.253.950.000 774.730.000 1.286.110.000 699.110.000 644.710.000 411 4.201 22.598.070.000 1.170.500.000 1.991.000.000 1.964.000.000 531.000.000 1.818.500.000 1.702.500.000 1.635.500.000 1.499.000.000 632.000.000 1.129.500.000 1.178.000.000 1.317.000.000 1.277.000.000 658.000.000 1.133000.000 746.000.000 546.000.000 20.928.500.000 JUMLAH 2.537.960.000 3.818.830.000 3.912.360.000 1.090.570.000 3.822.890.000 3.467.850.000 3.404.390.000 3.361.760.000 1.315.970.000 2.598.420.000 2.454.650.000 2.722.310.000 2.530.950.000 1.432.730.000 2.419.110.000 1.445.110.000 1.190.710.000 43.526.570.000 25
    • Adapun hasil rinci realisasi BLM Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut: Tabel 9. Rincian hasil-hasil kegiatan TA 2011 Jenis Kegiatan Q Sarana Prasarana Jalan Jembatan Air bersih Irigasi MCK Pasar Desa Lain-lain Prasarana Pendidikan Pelatihan pendidikan Gedung Pendidikan Posyandu Intensif Tenaga Pendidikan Pelatihan/Keterampilan Prasarana Pendidikan lainnya Kesehatan Gedung Kesehatan Perlengkapan alat kesehatan Pemberian Makanan Tambahan Intensif Tenaga kesehatan Prasarana Kesehatan lainnya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Jumlah P M2 Biaya Dana BLM Swadaya Angkatan Kerja L P RTM 1 1 5 1 4 30 4 1.307.793 1.053 190.558 265.861 0 0 367.907 0 0 0 7.538 4.903 198 2.426 348.889.000 280.703.400 187.063.400 207.070.500 119.971.000 74.388.000 619.960.550 3.430.000 15.000.000 2.555.000 4.261.500 3.430.000 11.612.000 37.849.500 1.163 570 20 783 742 6 77 0 0 0 0 0 0 2 1.000 47 15 783 742 3 73 60 5 0 61.441 0 0 122.857.100 224.315.000 0 6.069.000 0 1.890 0 0 0 1.800 48 0 0 58.858.600 0 0 0 0 1 242 0 927 0 14.591 45.473.000 136.610.500 0 9.000.000 0 87 0 12 0 99 2 240 0 0 12.376 0 83.133.500 63.158.000 1.840.000 0 13 0 0 0 9 0 1.703 0 0 851.500 60.707.000 0 0 0 23 0 0 21.790.000 0 0 0 0 1 16.017 222 145.624.700 70.391.000 396 21 393 6 0 0 44.226.000 0 0 0 0 Dari kegiatan pembangunan sarana/prasarana tersebut, sebanyak 2.795.139 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat. Sebanyak (95%) tenaga kerja adalah RTM (Rumah Tangga Miskin) sehingga secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan hingga 26
    • tahun 2011 telah membukukan sekurang-kurangnya 12.593.080 HOK (Hari Orang Kerja). IV.3 TAHUN 2012 Memperhatikan hasil positif, yang bukan hanya dilihat dari segi sarana-prasarana yang semakin meningkat pesat di desa sasaran, namun juga didukung dengan meningkatnya rasa kepedulian sosial sebagai pengaruh perencanaan pembangunan partisipatif, maka pada tahun 2012 semangat bangga membangun desa melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terus digelorakan di provinsi Jawa Barat. Untuk Tahun Anggaran tahun 2012, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi dana BLM sebesar Rp. 542.011.500.000 (lima ratus empat puluh dua milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan perpaduan dari alokasi dana APBN sebesar Rp.502.312.500.000,- dan alokasi dana APBD 17 kabupaten yang totalnya mencapai Rp. 39.699.000.000,Sesuai daftar alokasi dan lokasi Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Menko Kesra–TNP2K, di Provinsi Jawa Barat dialokasikan kepada 421 kecamatan dan semua kecamatan di danai semua baik oleh APBN dan APBD daerah kabupaten. Untuk alokasi dana dari APBD kabupaten rata-ratanya sebesar 5%, kecuali untuk Kabupaten Bogor, Cianjur dan Purwakarta dimana alokasi DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) nya melebihi 5%. Lebih rincinya sebagaiman diuraikan dalam tabel berikut: 27
    • Tabel 10. Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat TA 2012 Kabupaten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jumlah Kec. Desa. Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Jumlah 23 41 29 11 36 35 33 29 22 22 23 27 27 13 23 16 11 421 245 309 335 105 358 316 324 336 229 279 245 266 230 144 242 127 121 4.211 APBN Alokasi TA 2012 APBD Jumlah 35.530.000.000 61.275.000.000 44.792.500.000 13.585.000.000 55.242.500.000 31.920.000.000 25.602.500.000 23.987.500.000 25.935.000.000 23.607.500.000 19.475.000.000 28.452.500.000 23.370.000.000 16.910.000.000 39.425.000.000 17.337.500.000 15.865.000.000 502.312.500.000 11.250.000.000 3.225.000.000 5.260.000.000 715.000.000 2.907.500.000 1.680.000.000 1.347.500.000 1.262.500.000 1.365.000.000 1.242.500.000 1.025.000.000 1.497.500.000 1.230.000.000 1.869.000.000 2.075.000.000 912.500.000 865.000.000 39.699.000.000 46.780.000.000 64.500.000.000 50.052.500.000 14.300.000.000 58.150.000.000 33.600.000.000 26.950.000.000 25.250.000.000 27.300.000.000 24.850.000.000 20.500.000.000 29.950.000.000 24.600.000.000 18.779.000.000 41.500.000.000 18.250.000.000 16.700.000.000 542.011.500.000 IV.4 PERGULIRAN MODAL USAHA Salah satu fokus pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah perguliran modal usaha dengan berbasis kelompok. Kegiatan ini sebagai penguatan akses keberdayaan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, terbatasnya modal menjadi salah satu kendala pokok bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi di pedesaan, baik yang berskala kecil maupun menengah. Melalui perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) ataupun SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai bagian dari BLM, patut dicatat bahwa sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan di sebagian besar kecamatan dan desa sasaran, tumbuh dan berkembang aneka usaha berbasis potensi lokal. Tentu saja kenyataan demikian, memberi harapan positif bagi penanggulangan kemiskinan di pedesaan. 28
    • Dari awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2007 sampai dengan Agustus 2012, terdapat 87.695 Kelompok usaha yang telah memanfaatkan pinjaman bergulir (tanpa agunan) yang difasilitasi oleh III. BLM SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Berdasar data yang dihimpun, sampai dengan bulan Agustus 2012, modal awal SPP sebesar Rp 76.318.659.052,dan aset Produktif SPP sebesar Rp 662.767.482.418,- sedang tingkat pengembalian SPP rata-rata mencapai 93,9%. Adapun untuk perguliran modal UEP (Usaha Ekonomi Produktif) modal awal sebesar Rp. 488.340.950.800,- dan Aset Produktif sebesar Rp 120.120.452.216,- dengan tingkat pengembalian sebesar 92,5%. Tak bisa dipungkiri bahwa Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan khususnya dalam pengembangan keberdayaan ekonomi lokal sangat fundamental. Sebagaimana diketahui bersama, dengan alokasi BLM (maksimal 25%) untuk kegiatan SPP/UEP sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, maka berbagai kegiatan usaha di pedesaanpun semakin maju. Dengan berbasis kelompok, maka solidaritas sekaligus kontrol lebih mudah berbasis masyarakat itu Sendiri. Hal ini sangat pararel dengan tekad pemerintah provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan akses dan keberdayaan ekonomi pedesaan melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu permodalan dan ketrampilan, namun juga terkait penguatan kembali nilai-nilai sosial yang mengarah pada kepedulian, kebersamaan sebagaimana budaya lokal dalam falsafah “sauyunan ngawangun desa”. 29
    • V. PNPM GENERASI SEHAT CERDAS PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium: (1) Pendidikan dasar universal (2) Penurunan tingkat kematian anak, (3) Peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas PNPM Generasi merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan utama Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri . PNPM Generasi mengembangkan infrastruktur proyek Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang luas. Departemen Dalam negeri mengimplementasikan PNPM di perdesaan bersama dengan Tim Pengendali Pemerintah secara keseluruhan menyediakan pengawasan kebijakan. Desa-desa yang berpartisipasi dalam PNPM Generasi berkomitmen untuk meningkatkandua belas indikator kesehatan dan pendidikan (lihat bawah) melalui penggunaan hibah tahunan yang secara rata-rata mencapai USD8,400 per desa. Fasilitator terlatih membantu penduduk desa dalam proses perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi lokal. Penetapan target yang fleksibel dan intervensi setempat yang tepat dapat dilakukan karena PNPM Generasi dirancang agar bersifat terdesentralisasi dan partisipatif. Target utama penerima manfaat adalah ibu hamil, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. 30
    • Dalam tahun pertama, sekitar USD14 juta dalam hibah atau 100% total dana yang dialokasikan, telah dicairkan. Sebagai tambahan, desa-desa memberi kontribusi sekitar USD720,000 dari dana mereka sendiri, sekitar 5% dari total hibah. Sebanyak 1.610 desa dan 2.490.580 penduduk desa mendapat manfaat dari program tersebut di tahun pertama. Kegiatan pendidikan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke dalam lima kategori: bahan pelajaran, peralatan dan seragam sekolah (59%); bantuan keuangan untuk uang sekolah dan kebutuhan lain (31%); infrastruktur (5%); insentif keuangan untuk tenaga pengajar (4%); serta sosialisasi dan pelatihan (1%). Kegiatan kesehatan yang dibiayai dalam tahun pertama masuk ke dalam enam kategori: makanan tambahan untuk ibu hamil dan anakanak (40%); bantuan keuangan untuk wanita dan ibu hamil dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan (30%); infrastruktur (13%); fasilitas & peralatan (11%); sosialisasi dan pelatihan (3%); insentif untuk tenaga kesehatan (3% V.1 IMPLEMENTASI DI PROVINSI JAWA BARAT Sejak Tahun 2007, di provinsi Jawa Barat PNPM Mandiri Perdesaan Generasi telah diujicobakan di lima kabupaten mencakup 45 kecamatan. Total BLM pada tahun itu sebesar Rp. 44.550.000.000. Dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2012 total BLM yang dikucurkan mencapai mencapai Rp. 453.950.000.000 (empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Alokasi Dana BLM tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberian sarana-prasana pendukung peningkatan derajat pendidikan seperti pemberian buku pelajaran, seragam dan lain sebagainya. Termasuk pula dibidang kesehatan. 31
    • Detail alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Generasi tiap tahunnya sebagaimana diurai dalam tabel-tabel berikut: Tabel.11 PNPM MPd-GENERASI T.A 2007 PROVINSI JAWA BARAT No KABUPATEN Jml Kec APBD APBN JUMLAH 1 Sukabumi 10 1.500.000.000 13.550.000.000 15.050.000.000 2 Kuningan 15 1.450.000.000 10.800.000.000 12.250.000.000 3 Majalengka 9 1.100.000.000 4.400.000.000 5.500.000.000 4 Sumedang 7 900.000.000 6.100.000.000 7.000.000.000 5 Subang 4 950.000.000 3.800.000.000 4.750.000.000 TOTAL 45 5.900.000.000 38.650.000.000 44.550.000.000 Tabel.12 PNPM MPd-GENERASI T.A 2008 PROVINSI JAWA BARAT Jml No KABUPATEN APBD APBN JUMLAH Kec 1 Sukabumi 21 2.600.000.000 31.650.000.000 34.250.000.000 2 Kuningan 20 3.800.000.000 23.200.000.000 27.000.000.000 3 Majalengka 13 2.800.000.000 19.700.000.000 22.500.000.000 4 Sumedang 14 2.100.000.000 19.150.000.000 21.250.000.000 5 Subang 4 1.350.000.000 5.400.000.000 6.750.000.000 TOTAL 72 12.650.000.000 99.100.000.000 111.750.000.000 Tabel.13 PNPM MPd-GENERASI T.A 2009 PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN Jml Kec APBD APBN JUMLAH Sukabumi 22 8.560.000.000 34.240.000.000 42.800.000.000 2 Kuningan 20 6.420.000.000 25.680.000.000 32.100.000.000 3 Sumedang 14 2.780.000.000 11.120.000.000 13.900.000.000 4 Subang 4 720.000.000 2.880.000.000 3.600.000.000 TOTAL 60 18.480.000.000 73.920.000.000 92.400.000.000 No 1 32
    • Tabel.14 PNPM MPd-GENERASI T.A 2010 PROVINSI JAWA BARAT No KABUPATEN Jml Kec APBD APBN JUMLAH 1 Sukabumi 22 0 28.800.000.000 28.800.000.000 2 Kuningan 20 0 17.700.000.000 17.700.000.000 3 Sumedang 14 0 13.200.000.000 13.200.000.000 4 Subang 4 0 3.450.000.000 3.450.000.000 TOTAL 60 0 63.150.000.000 63.150.000.000 Tabel.15 PNPM MPd-GENERASI T.A 2011 PROVINSI JAWA BARAT No KABUPATEN Jml Kec APBD APBN JUMLAH 1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000 2 Cianjur 4 0 7.200.000.000 7.200.000.000 3 Garut 5 0 9.000.000.000 9.000.000.000 4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000 5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000 6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000 7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 5.100.000.000 TOTAL 72 61.575.000.000 61.575.000.000 0 Tabel.16 PNPM MPd-GENERASI T.A 2012 PROVINSI JAWA BARAT No KABUPATEN Jml Kec APBD APBN JUMLAH 1 Sukabumi 22 0 16.700.000.000 16.700.000.000 2 Cianjur 4 0 14.400.000.000 14.400.000.000 3 Garut 5 0 18.000.000.000 18.000.000.000 4 Kuningan 20 0 12.200.000.000 12.200.000.000 5 Sumedang 14 0 8.850.000.000 8.850.000.000 6 Subang 4 0 2.525.000.000 2.525.000.000 7 Bandung Barat 3 0 7.850.000.000 7.850.000.000 TOTAL 72 0 80.525.000.000 80.525.000.000 33
    • Angka BLM sebagaimana yang tersebut dalam tabel belum termasuk alokasi dana untuk DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat yang baru diadakan sejak tahun anggaran 2008. Adapun rinciannya berikut: Alokasi DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat TA 2008-2012 Jml Jml No TA PERENCANAAN PELMAS JUMLAH Kab Kec 2008 5 72 3.664.200.000 2 2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000 3.403.935.000 3 2010 4 60 813.750.000 0 8.469.055.000 4 2011 7 72 2.509.150.000 1.703.325.000 4.212.475.000 5 2012 7 84 4.965.000.000 2.637.744.000 7.602.744.000 27 264 1 TOTAL 1.400.920.000 5.065.120.000 34
    • VI. KESIMPULAN Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat sejak tahun 2007, yang sesungguhnya telah di inisiasi sejak pelaksanaan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1998, telah memberi hasil nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, melalui penyediaan sarana/prasarana pendukung, penguatan kelembagaan masyarakat serta pemerintah lokal. Melalui pelibatan seluruh unsur masyarakat khususnya RTM (Rumah Tangga Miskin) sebagai sasaran utama, tak terkecuali kaum perempuan sebagai kelompok strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan lokal, terbukti kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat efektif, efisien dan optimal jika dibanding dengan program lain yang tidak di swakelolakan. Melalui pelembagaan perencanaan partisipatif dari level paling bawah setingkat RT/RW misalnya, sampai dengan tingkat desa dan diatasnya, masyarakat dibangun kapasitasnya sehingga secara mandiri telah mampu terlibat aktif dalam proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Dengan prinsip SiKompak Aku Lanjut, sebagai akronim dari transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi, kesetaraan gender, prioritas, akuntabilitas dan keberlanjutan, maka PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang paling membanggakan karena kedepannya masyarakat akan menjadi pelaku (subyek) dalam pembangunan itu sendiri. Inilah manfaat positif PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi penyangga ibukota, dengan visi sebagai provinsi termaju di Indonesia, sangat tepat jika seluruh proses maupun hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilestarikan secara berkelanjutan. 35