Prensentasi hasil survey kesiapan badan publik

1,720
-1

Published on

Prensentasi hasil survey kesiapan badan publik - ICW 2012

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,720
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prensentasi hasil survey kesiapan badan publik

  1. 1. Indonesia Corruption Watch 2012
  2. 2.  Mengetahui Kesiapan badan publik dalam menyiapkan mandat UU KIP khususnya penunjukan PPID dan SOP Pelayanan Informasi Mengetahui kinerja badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Mengetahui Komitmen pemerindah daerah yang disurvei, khususnya daerah yang Komisi Informasi Daerahnya telah terbentuk, ataupun sedang dalam proses pembentukan
  3. 3. Diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholderyang memiliki komitmen untuk mengawal efektifitaspelaksanaan UU KIP, baik pemerintah pusat/daerahdan Komisi Informasi Pusat/ daerah. Sehingga jaminanhak atas informasi bisa benar-benar dinikmati olehseluruh lapisan masyarakat.
  4. 4.  Survey ini dilakukan terhadap seluruh badan publik pemerintah daerah pada level propinsi ditambah kabupaten/kota untuk memenuhi sampel survey. Hasil survey ini diharapkan dapat menggambarkan kualitas kinerja badan publik, kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi tugas dan tanggungjawabnya.
  5. 5.  Lokasi Survey : Survey dilakukan terhadap badan-badan publik yang terdapat di 5 daerah diantaranya Kota Medan Sumatera Utara, Kota Semarang Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kota Denpasar Bali. Waktu Survey : Survey dilakukan pada Oktober – November Tahun 2011 Responden Survey : PPID, Pejabat Humas, Pegawai yang terkait dengan pelayanan informasi publik atau pegawai yang ditunjuk di instansi yang di survey. Satu instansi : 1 responden Teknik Sampling : Purposive Sampling artinya responden atau instansi dipilih dengan tujuan tertentu. Dalam survey ini, instansi yang dipilih adalah instansi yang tergabung dalam struktur pemerintah daerah, propinsi, kabupaten dan kota. Jumlah Responden : Tiap daerah 300 responden, total responden di 5 daerah 1500 Metode Pengumpulan data : Wawancara dengan kuetioner Variabel Alat Ukur : Semua Jenis Informasi publik, pengetahuan responden atas informasi publik, prosedur permintaan informasi, kesungguhan lembaga mengimplementasikan informasi publik
  6. 6.  Profil Responden Kebijakan/ Aturan Kapasitas Badan Publik Jenis Informasi Informasi yang Dikecualikan Pengaturan Informasi yang Dikecualikan Mekanisme Memperoleh Informasi Komisi Informasi Akuntabilitas Badan Publik
  7. 7. Profil Responden Posisi Jabatan 40.47% terkait 59.53% tidak Berdasarkan hasil survey, dari 1500 responden di badan publik yang diwawancarai atau pun yang ditugaskan untuk menjawab wawancara, 59,53% adalah petugas yang jabatannya berkaitan langsung dengan pelayanan informasi. Sedangkan 40,47% lainnya tidak terkait dengan pelayanan informasi.
  8. 8. 100.00%90.00% Terkait pengetahuan responden tentang kebijakan/ aturan yang mengatur tentang80.00% 70.73% pelayanan informasi, diketahui bahwa 70,73% (1061 orang) menyatakan70.00% mengetahui nya dari UU 14 Tahun 2008.60.00% Kemudian yang mengetahui dari PP 61/50.00% 37.73% 2010 sebesar 29% (435 orang), mengetahui dari PERKIP tahun 2010 sebesar 37,73%40.00% 29.00% (566), serta mengetahui dari Permendagri 25.33%30.00% 35/ 2010 sebanyak 25,33% (380 orang).20.00% 10.00% 0.00%
  9. 9. 100.00%90.00% Menyangkut keberadaan aturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP)80.00% yang menjadi panduan petugas badan publik dalam memberikan pelayanan70.00% informasi, ternyata 55,80% (837 orang)60.00% 55.80% responden menyatakan lembaga tempat kerjanya sudah memiliki SOP.50.00% 33.21% Namun dari 55,80% tersebut, hanya 33,21%40.00% (278 orang) responden yang30.00% menyatakan SOP tersebut disusun berdasarkan Peraturan Komisi Informasi20.00% Pusat 10.00% 0.00%
  10. 10. Menurut hasil survey, badan publik yang telah mengangkat 42.20% petugas pelayanan informasi dan45.00% dokumentasi hanya 14,53% atau40.00% 218 badan publik saja dari 1500 badan publik yang disurvey.35.00% Kemudian dari 14,53% (218 badan30.00% Pejabat publik), yang mengakui telah Tunjungan memberikan tunjangan khusus25.00% 18.81% Pelatihan bagi petugas pelayanan20.00% 14.53% Alokasi Dana informasinya hanya sebanyak 41 badan publik atau 18,81%. Begitu15.00% juga dari 14,53% (218 badan publik) yang menyatakan telah10.00% 6.20% memberikan pelatihan bagi petugasnya hanya sebanyak 92 5.00% badan publik atau (42,20%). 0.00%
  11. 11. 95.05% 93.05% Menurut hasil survey diketahui bahwa100.00% dari 1500 responden ternyata 76,73% 87.75%90.00% (1151 orang) menyatakan telah 76.73% menyediakan informasi yang bersifat80.00% berkala. 70.00% Dari 76,73% responden yang Informasi Berkala menyatakan bahwa tersedia60.00% Profil informasi berkala tersebut: 95,05% 44.22% Kegiatan & Kinerja terkait dengan profil lembaga, 87,75%50.00% 40.83% Info Keuangan terkait kegiatan dan kinerja, 40,83%40.00% Lainnya Informasi tentang keuangan Sarana sedangkan 44,22% berisi tentang30.00% informasi lain-lain20.00% Kemudian sekitar 93,05% menyatakan jika badan publik menyediakan sarana10.00% untuk mensosialisasikan informasi tersebut 0.00% Berkala
  12. 12. 93.09%100.00%90.00% Untuk informasi yang wajib diumumkan80.00% secara serta merta diketahui bahwa 53,07 % atau 796 dari 1500 responden70.00% menyatakan tersedia informasi yang 53.07% sifatnya serta-merta. Kemudian dari60.00% Informasi 53,07% responden yang menyatakan Sarana50.00% bahwa tersedia informasi serta merta, 93,09% (741 responden) menyatakan40.00% bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.30.00%20.00% 10.00% 0.00% Serta-Merta
  13. 13. Menurut hasil survey, diketahui dari 1500 badan publik yang disurvey ternyata hanya 54,80 % atau 822 badan publik yang menyediakan100.00% 90.75% informasi setiap saat90.00% dari 54,80 % responden tersebut, kategori informasi yang tersedia setiap saat, antara lain 74.57%80.00% Informasi Setiap Saat terdiri : 69.22% 71.05%  74,57% (613 orang), tentang hasil 67.64% Keputusan keputusan badan publik.70.00% 63.14% 59.37% Dokumen Pendukung  69,22% (569 orang), tentang kebijakan dan dokumen pendukungnya.60.00% 54.80% Rencana Kerja  59,37% (488 orang), rencana kerja proyek dan prakiraan pengeluaran 46.47% Perjanjian Rekanan50.00% anggarannya. Informasi Pejabat  46,47% (382 orang), perjanjian badan40.00% publik dan pihak ketiga. Prosedur Kerja  67,64% (556 orang), informasi/ Laporan Pelayanan kebijakan yang disampaikan pejabat publik30.00%  71,05% (584 orang), tentang prosedur kerja Sarana  63,14% (519 orang), tentang laporan20.00% pelayanan akses informasi publik.  90,75% (746 orang) menyatakan bahwa 10.00% ada sarana untuk mengumumkan informasinya 0.00%
  14. 14. Menurut hasil survey terhadap sekitar80.00% 1500 badan publik, setidaknya terdapat hanya 24,60% (369 responden)70.00% 66.67% menyatakan bahwa institusinya mengatur tentang informasi yang dikecualikan.60.00% Sedangkan hanya 19,60% (294 responden) menyatakan telah memahami tentang uji50.00% 46.60% konsekuensi 39.12% Mengatur Dari 19,60% (294) tersebut ;40.00% Mengetahui  46,60% (137) menyatakan telah menguji konsekuensi terhadap informasi yang30.00% Melaksanakan 24.60% dikategorikan di kecualikan 19.60% Lolos Uji  66,67% (196) menyatakan informasi20.00% Bisa diakses yang lolus uji konsekuensi telah diberikan surat keputusan dari10.00% pimpinan badan publik  39,12% (115 ) menyatakan informasi yang dikecualikan memiliki batas waktu 0.00% Uji Konsekuensi
  15. 15. Menurut hasil survey terhadap 1500 responden di badan publik, diketahui 85.57% bahwa 66,07% atau 991 badan publik90.00% menyatakan bahwa telah mengatur 74.27% mekanisme untuk mendapatkan informasi.80.00% 66.07% Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah70.00% sebagai berikut ;60.00% 49.04%  85,57% (848 reponden) mengutamakan permohonan informasi secara tertulis. Mengatur50.00%  74,27% (836 responden) menyatakan Tertulis bahwa pemohon dapat datang40.00% Datang Langsung langsung.  14,83% (147) menyatakan menyediakan30.00% Ada Formulir formulir permohonan secara resmi 14.83% Keberatan keterlambatan  49,04% (486) mengatur mekanisme20.00% complain atau keberatan bila ada Biaya Salinan masyarakat yang tidak puas atas10.00% 2.72% pelayanan informasi 0.00%  2,72% (27 responden) menyatakan Mekanisme Memperoleh bahwa kantor bandan publiknya membebankan biaya salinan Informasi
  16. 16. Menurut hasil survey terhadap 1500 94.05% keberadaan KIP hanya diketahui100.00% 49,27% atau 739 responden saja ;90.00% 83.22%80.11%  94,05% (665 orang) tahu Tugas80.00% 72.67% KI Pusat Sesuai UU 14 tahun 200870.00%  83,22% (613 ) tahu KI memiliki Tahu tugas Menerima, memeriksa,60.00% 49.27% Melaksanakan UU KIP dan memutus sengketa Menerima Aduan50.00% Informasi publik melalui Menyelesaikan Sengketa mediasi dan/atau Ajudikasi non40.00% Melaksanakan Ajudikasi litigasi Ada/ Berdiri  80,11% (592) menyatakan tugas30.00% KIP Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui20.00% Mediasi didampingi penegak 10.00% hukum  72,67% (537 orang) menyatakan 0.00% tugas KIP adalah Melakukan Komisi Informasi Pusat ajudikasi litigasi
  17. 17. 89.17% 83.12% Menurut hasil survey dari 41,87% (628 )90.00% 79.14% yang menyatakan bahwa tahu tentang Komisi Informasi Daerah ;80.00% 70.54% 63.69%  89,17% (560) tahu jika tugas KID70.00% adalah menjalankan UU KIP dan peraturannya60.00% Tahu  89,17% (560 orang) tahu fungsi KID Melaksanakan UU KIP tugasnya menerima, memeriksa,50.00% 41.87% dan memutus sengketa Informasi Menerima Aduan Publik di melalui mediasi dan/atau40.00% Sengketa Informasi Ajudikasi non litigasi. Ajudikasi  79,14% (497 responden)30.00% Ada/ Berdiri Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi didampingi20.00% penegak hukum.  79,14% (497 responden) yang10.00% menyatakan tugas KIP adalah Melakukan ajudikasi litigasi 0.00% Komisi Informasi Daerah
  18. 18. Menurut Hasil Survey terhadap 1500 responden di ketahui ; 64.93% Sebesar 64,93% (974 orang)70.00% 61.73% menyatakan bahwa lembaga anda membuat laporan tentang60.00% pelaksanaan layanan informasi 46.40% secara periodik50.00% Laporan Periodik  Sebesar 46,40% (696 orang) menyatakan bahwa laporan akhir Diumumkan tahun terkait pelayanan informasi40.00% diumumkan kepada masyarakat.  Sebesar 16,20% (243 orang)30.00% Dilaporkan KIP/ KID menyatakan bahwa salinan 16.20% laporan pelaksanaan layanan20.00% Evaluasi Pimpinan informasi disampaikan kepada komisi informasi pusat/daerah.10.00%  Sebesar 61,73% (926 orang) menyatakan bahwa pimpinan 0.00% lembaganya melakukan evaluasi Laporan Periodik dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi publik pada instansinya
  19. 19. 99% 100% 76% 64% 80% 58% Sumatera Utara Jawa Tengah 60% 36% Bali 40% Sulawesi Selatan Yogyakarta 20% 0% Pengetahuan Aturan Jika hasil survey di 5 (lima) daerah dibandingkan ternyata hasil pengetahuan responden terhadap kebijakan/aturan terkait keterbukaan informasi sangat beragam dimana pengetahuan responden di wilayah Sumatera Utara ternyata sangat tinggi mencapai 99%, Jawa Tengah 76%, Diikuti Yogyakarta 64%, Sulawesi Selatan 58% dan Bali 36%.Tingginya pengetahuan responden terhadap kebijakan/ aturan ini diuga karena anya polemik pembentukan Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara yang tak kunjung usai
  20. 20. 80% 70%80% 60%70% 50% Sumatera Utara60% 40% Jawa Tengah50% Bali40% Sulawesi Selatan30% Yogyakarta20%10% 0% Alokasi AnggaranTerkait komitmen terhadap alokasi anggaran ternyata hasil survey di lima daerah menunjukan jika propinsi jawa tengah ternyata yang paling tinggi prosentasenya dengan 80%, kemudian diikuti berturut-turut oleh Bali 70%, Yogyakarta 60%, Sulawesi Selatan 50 % dan Sumatera 40%.
  21. 21. 64% 66% 60%70% 50%60% Sumatera Utara50% Jawa Tengah40% Bali30% Sulawesi Selatan20% 6% Yogyakarta10% 0% Informasi setiap saat Untuk informasi yang tersedia setiap saat, Komitmen tertinggi ditunjukan badan publik di Sulawesi selatan dengan (66%), diikuti Jawa tengah (64%), Bali (60%), Yogyakarta (50%) dan Sumatera Utara (6%).
  22. 22. 99%100% Untuk informasi berkala,90% 76% ternyata badan publik di80% sumatera utara cukup 64%70% 58% responsif. Ini diketahui60% Sumatera Utara dari prosentase hasil Jawa Tengah survey yang paling tinggi50% 36% dengan (99%), di ikuti Bali40% Jawa tengah (76%), Sulawesi Selatan30% Yogyakarta (64%), Yogyakarta Sulawesi Selatan (58%)20% dan Bali (36%). 10% 0% Informasi Berkala
  23. 23. 30% 30% 25%30%25% 15% Sumatera Utara20% Jawa Tengah15% 8% Bali Sulawesi Selatan10% Yogyakarta 5% 0% Informasi Dikecualikan Untuk pengaturan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) atau uji konskuensi diketahui jika badan publik di propinsi jawa tengah dan bali mendapatkanprosentase (30%), Sulawesi Selatan (25%), Yogyakarta (15%) dan Sumatera Utara (8%).
  24. 24. Pasca dua tahun implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaaninformasi ternyata kesiapan badan publik di daerah dalam merespon UU tersebutmasih sangat rendah. Hal tersebut paling tidak ditunjukan dari hasil survey di 5daerah yang menggambarkan beberapa problematika, diantaranya ; Petugas yang bertanggungjawab memberikan pelayanan informasi relatif banyak yang jabatannya tidak berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi di instansinya masing-masing. Pengetahuan petugas informasi di badan publik masih terbatas pada UU KIP, sedangkan peraturan lain seperti PP, Permendagri dan PERKIP belum banyak yang menguasai Badan publik di daerah di 5 daerah yang memiliki SOP pelayanan informasi juga terbilang masih minim yaitu sekitar 55, 8 % dari 1500 instansi yang di survey Komitmen badan publik untuk menunjuk PPID juga masih sangat rendah hanya sekitar 14,53% dari 1500 instansi. Dari jumlah tersebut tetap ada upaya untuk memberikan pelatihan, alokasi dana dan tunjangan bagi PPIDnya
  25. 25.  Komitmen badan publik dalam menyediakan informasi berkala sudah cukup baik namun demikian untuk khusus untuk informasi yang berkaitan dengan keuangan masih sangat tertutup. Untuk informasi yang harus tersedia setiap saat dan serta merta, badan publik didaerah ternyata juga belum memberikan respon positif Sekitar 24,6% badan publik yang mengatur informasi pengecualian, namun sayangnya yang memahami mekanisme uji konskuensi juga sangat rendah sekitar 19,6% Pengetahuan responden tentang komisi informasi pusat maupun daerah masih sangat rendah. Hal ini bisa dikarenakan Komisi informasi belum menjalankan fungsi sosialisasinya secara maksimal ataupun karena masih banyaknya KI daerah yang belum terbentuk Daerah yang telah memiliki komisi informasi daerah, keterbukaan informasi di badan publik pemerintahnya relatif lebih baik dibanding daerah lain khususnya dalam pengetahuan akan kebijakan dan aturan, penyediaan informasi serta penyediaan anggaran. Pengecualian bagi Sumut, polemik pembentukan KI Daerah yang tak kunjung usai, diduga menjadi faktor X yang mempengaruhi responden dalam menjawab quetioner
  26. 26. Terimakasih
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×