SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013

on

  • 40,495 views

pokok-pokok perubahan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Per-14/PJ/2013

pokok-pokok perubahan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Per-14/PJ/2013

Statistics

Views

Total Views
40,495
Views on SlideShare
21,242
Embed Views
19,253

Actions

Likes
5
Downloads
682
Comments
2

13 Embeds 19,253

http://pajakpasuruan.wordpress.com 19162
http://oukristin.wordpress.com 41
https://www.google.com 20
http://translate.googleusercontent.com 7
http://webcache.googleusercontent.com 7
https://pajakpasuruan.wordpress.com 5
https://www.facebook.com 4
http://www.google.com 2
http://www.google.co.id 1
http://www.linkedin.com 1
http://wordpress.com 1
http://us-mg6.mail.yahoo.com 1
https://www.google.co.id 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • tenx atas sharingnya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Terima kasih atas presentasinya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013 SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013 Presentation Transcript

  • Sosialisasi PER-14/PJ/2013 Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Potong PPh Pasal 21/26
  • ATURAN TERKAIT PER-14/PJ/2013
  • 1. PMK-181/PMK.34/2007 s.t.d.d tentang Bentuk dan Isi SPT, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT 2. PMK-252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi 3. PMK-262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan pada APBN atau APBD 4. PMK-16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT/JHT, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus 5 6. 7. 8. 9. PMK-250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan PMK-206/PMK.11/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formuli SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 PER-6/PJ/2009 tentang Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik
  • LATAR BELAKANG
  • No Issue Penyebab 1 Kesulitan dalam pengawasan pelaporan Data disampaikan secara gelondongan, PPh 21 per bulan (Januari s.d November) sehingga tidak ada rincian setiap masa pajak 2 Kesulitan matching data bukti potong 3 Lambatnya penyediaan data SPT di database 4 Kesulitan melakukan pertukaran data dengan negara lain 5 Belum adanya keterhubungan data SPT dengan data pihak ketiga 6 Formulir SPT Masa PPh 21 dan bukti potong PPh 21 sebagaimana dimaksud dalam PER-32/PJ/2009 belum selaras dengan PMK-262/PMK.03/2010 dan PMK-16/PMK.03/2010 Solusi Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak Penomoran bukti potong tidak terstruktur Melakukan standarisasi penomoran bukti potong Proses perekaman SPT yang relatif lambat dan Memperluas cakupan pengguna cakupan penggunaan e-SPT masih sedikit e-SPT PPh Pasal 21 Regulasi yang ada belum mengakomodir mekanisme peluang terjadinya pertukaran data dengan negara lain terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 26 Belum adanya 'key‘ yang menjadi penghubung data SPT dan bukti potong yang kita miliki dengan data pihak ketiga Melakukan pengaturan yang membuka peluang terjadinya pertukaran data dengan negara lain terutama dalam kaitannya dengan PPh Pasal 26 Mencantumkan 'key' yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga, misal : NIK PMK-262/PMK.03/2010 dan PMK16/PMK.03/2010 diterbitkan setelah berlakunya PER-32/PJ/2009 Melakukan penyesuaian formulir bukti potong 1721 A2 dengan menambahkan informasi 'PPh atas penghasilan teratur yang terpisah dari gaji' dalam bukti potong tersebut
  • STRUKTUR PER-14/PJ/2013
  • PER-14/PJ.13/2013 Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21 Perubahan Formulir Aturan Peralihan E-SPT untuk Katagori Tertentu Perubahan lampiran SPT Penyampaian/pembetulan SPT Masa jan-nov 2013 Hardcopy Standarisasi penomoran Bukti Potong Penyampaian/pembetulan SPT Masa des 2013 Design SPT yang scan-friendly Penambahan informasi Bukti Potong
  • POKOK-POKOK PERUBAHAN
  • 1. Kategori Pengguna e-SPT PPh Pasal 21/26 Melakukan Mengeluarkan bukti Mengeluarkan Melakukan pemotongan PPh potong PPh Pasal bukti potong PPh penyetoran SSP Pasal 21 atas 21 dan/atau PPh Pasal 21 final atau bukti Pbk lebih pegawai tetap yang Pasal 26 yang tidak lebih dari 20 dari 20 dokumen jumlahnya lebih dari final lebih dari 20 dokumen 20 pegawai dokumen
  • 2. Penambahan lampiran daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 pegawai tetap yang harus dilaporkan setiap bulan
  • 3. Standarisasi penomoran bukti potong: a. 1.3-mm.yy-xxxxxxx Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tidak final b. 1.4 - mm.yy - xxxxxxx Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) c. 1.1 - mm.yy - xxxxxxx Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala d. 1.2 - mm.yy - xxxxxxx Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
  • 4. Penyesuaian desain SPT agar lebih scan-friendly penyediaan space untuk: (a) penempelan barcode SPT pada induk SPT, (b) penulisan hasil penghitungan jumlah lembar SPT dan (c) penstaplesan induk dan lampiran SPT. penambahan (d) identitas di setiap halaman formulir.
  • 5. Penambahan beberapa informasi dalam bukti potong (seperti negara domisili, NIK/No. Paspor, dan Kode Obyek Pajak)
  • 6. Dihapusnya lampiran: a. Daftar Perubahan Pegawai Tetap b. 1721-T : Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala (yang disampaikan pada Masa Pajak Juli 2009 atau saat pertama kali berkewajiban menyampaikan SPT PPh Pasal 21/26)
  • 7. Penyesuaian Informasi Pada SPT PPh Pasal 21 Induk Bagian C Obyek PPh Final
  • KETENTUAN PERALIHAN s/d. Masa Pajak Nov 2013 [Pasal 8 PER-14/PJ/2013] Masa Pajak s/d. Nov 2013 Masa Pajak Des 2013 Keterangan: SPT Lama SPT Baru Meliputi SPT Normal maupun Pembetulan Masa Pajak Des 2013