• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Penyuluhan PP 46 september 2013
 

Penyuluhan PP 46 september 2013

on

  • 24,923 views

apa dan bagaimana Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar

apa dan bagaimana Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar

Statistics

Views

Total Views
24,923
Views on SlideShare
22,103
Embed Views
2,820

Actions

Likes
3
Downloads
796
Comments
1

7 Embeds 2,820

http://pajakpasuruan.wordpress.com 2808
https://pajakpasuruan.wordpress.com 4
http://www.google.com 3
https://www.google.com 2
http://translate.googleusercontent.com 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
https://twitter.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Terima kasih atas info sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan PPh bagi wajib pajak
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Note: perlu klarifikasi dengan bu beti sesuaikan dengan rpmk yg baruPelaporan transisi juli – desmbr

Penyuluhan PP 46 september 2013 Penyuluhan PP 46 september 2013 Presentation Transcript

  • SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2013 KPP PRATAMA PASURUAN SEPTEMBER 2013
  •  Orang pribadi  Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang menerima penghasilan bruto/kotor dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Siapa yang Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46?
  •  WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.  WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar. Pengecualian
  • Dasar Penentuan Penghasilan Bruto Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan bruto dari:  Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;  penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;  usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan  penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
  • Saat Mulai Berlakunya PP
  • Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46? 1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8 Miliar, dalam hal penghasilan tersebut merupakan penghasilan penuh 12 bulan.
  • CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki penghasilan bruto: • Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp 4.000.000.000,00 2013 2014 20142013 Contoh Kasus:
  • Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46? 2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar antara Januari-Juni 2013  dasar penghasilan bruto adalah: akumulasi penghasilan bruto dari bulan berdiri s.d. bulan Juni 2013, yang disetahunkan.
  • Mulai Berlakunya PP 46 Tahun 2013 Terdaftar sebagai Wajib Pajak 1 April 2013 1 Juli 2013 Contoh Kasus Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000 30 Juni 2013
  • Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46? 3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar setelah Juli 2013  dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan bruto bulan pertama disetahunkan.
  • Contoh Kasus Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
  • Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh Berdasarkan PP 46? 4. Khusus WP Badan yang baru mulai beroperasi secara komersial  dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan bruto setahun pertama sejak beroperasi secara komersial.
  • Contoh Kasus PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara komersial bulan November 2013. Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya Baru menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014. Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru tetap menggunakan PPh tarif umum. Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014 belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.
  • Penentuan Penghasilan Bruto Dasar Pengenaan PP 46 Orang Pribadi Badan Penghasilan Januari s.d Desember 2012 Omset SPT Tahunan 2012 Omset SPT Tahunan 2012 Terdaftar Januari s.d Juni 2013 Omset sejak terdaftar sampai dengan Juni disetahunkan Omset Tahun Pertama operasi komersial Terdaftar setelah Juli 2013 omset bulan pertama disetahunkan Omset Tahun Pertama operasi komersial
  • Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha Penerapan Tarif
  • Penerapan Tarif PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai PP ini. Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00 = Rp 500.000,00
  •  Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46 merupakan PPh Pasal 4 ayat (2)  Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.  Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum.  Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan tarif umum. Angsuran Masa
  • Angsuran Masa Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:  bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan  bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
  •  Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).  Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.  SPT Tahunan : o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final. o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013
  •  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.  Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011 Contoh: o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput. o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput. Pemotongan/Pemungutan PPh
  • Kompensasi Rugi Ketentuan kompensasi rugi adalah : o berturut-turut sampai dengan 5 tahun. o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.
  • Kompensasi Rugi Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rugi pada Tahun Pajak 2010 Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Dikenai PPh Final dan mengalami kerugian Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final pada Tahun Pajak 2014 tidak dapat dikompensasi ke Tahun Pajak berikutnya
  • Simulasi Pengisian SSP Diisi dengan: • Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan • Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final penghasilan bruto tertentu) PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0 0 4 1
  • Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor
  • Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : KLU : NO. TELEPON : - NO. FAKS : - PERIODE PEMBUKUAN : s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK : *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………. 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………………… 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..………… 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………. b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………………………. 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..………… 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..……… 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..…… b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..… c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………………………………………… c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...……………… 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) (6 – 7 – 8c)…. 1 • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 5 6 8a 8c 7 D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR RUPIAH *) 3 (3) C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG A.PENGHASILAN KENAPAJAK 4 IDENTITAS (1) (2) SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN : FORMULIR 1771 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 10c THN 11(9 – 10c)….. TGL BLN 10a 9 8b 10b TAHUN PAJAK SPT PEMBETULAN KE-… 02 Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki penghasilan Bruto Tertentu” Diisi Jumlah penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Penghasilan Usaha WP yang Memiliki penghasilan Bruto Tertentu
  •  Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli 2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)  Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)  Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum.  Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib melaporkan SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Lain-lain
  • TERIMA KASIH