• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 

Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21

on

  • 22,622 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,622
Views on SlideShare
20,524
Embed Views
2,098

Actions

Likes
5
Downloads
791
Comments
2

4 Embeds 2,098

http://pajakpasuruan.wordpress.com 2057
http://gajipns.tk 38
http://www.google.com 2
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • bagaimana cara downloadnya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • bagaimana cara mendownloadnya? terima kasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21 Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21 Presentation Transcript

    • Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PajakTahun 2013PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
    • Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun 1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi SPDN SPLNPPh Pasal 21 PPh Pasal 26
    • Pemotong PPh Pasal 21/26• pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.• bendahara atau pemegang kas pemerintah• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa• Penyelenggara kegiatan
    • Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh Pasal 21/26• Kantor perwakilan negara asing• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
    • Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26• pegawai;• penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;• bukan pegawai;• anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;• mantan pegawai;• peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
    • Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26• penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur• penghasilan penerima pensiun secara teratur• uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;• penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas• imbalan kepada bukan pegawai;• imbalan kepada peserta kegiatan;• imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;• imbalan kepada mantan pegawai;• penarikan dana pensiun oleh pegawai. Termasuk: Natura/Kenikmatan dari: • Wajib Pajak PPh Final • Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
    • Penghitungan Besarnya Penghasilan Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan ansesuai dengan yang Kurs Menteri Harga Pasar diterima/diperoleh Keuangan
    • Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
    • PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala Setiap Masa Pajak, Masa Pajak terakhirkecuali Masa Pajak terakhirPerkiraan Penghasilan Neto Selisih antara PPh yangyang akan diterima selama terutang atas seluruhsetahun, penghasilan kena pajak Penghasilan teratur selama setahun dengan PPh sebulan dikali 12 yang telah dipotong masa- masa sebelumnya
    • Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan Disetahunkan Tidak Disetahunkan1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan 1. WP OP DN mulai bekerja Indonesia selamanya; pada tahun berjalan;2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia 2. WP OP DN pindah kerja pada tahun berjalan ke pemberi kerja yang untuk jangka waktu lebih lain dari 6 bulan;3. Karyawan pindah cabang
    • Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap Penerima pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Uang Pensiun Berkala Dibayar Pemberi Kerja Dikurangi dengan Dikurangi dengan1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per Biaya Pensiun, 5% dari pengh. tahun atau Rp500.000 per bulan Bruto maks. Rp2.400.000 per2. Iuran pensiun, THT/JHT yang tahun atau Rp200.000 perbulan dibayar sendiri Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
    • PTKP: PMK 162/PMK.011/2012 Rp24.300.000,- Untuk diri Wajib Pajak Rp2.025.000,- Tambahan utk WP Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis Rp2.025.000,- keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orangpenerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahunkalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
    • PTKP Karyawati Kawin Tidak Kawin Suami tidak Kawin berpenghasilan 1. Diri sendiri; 1. Diri sendiri;Hanya untuk 2. Status kawin; 2. Tanggungandiri sendiri 3. Tanggungan maks 3. maks 3. menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan
    • Tarif Sampai dengan Rp 50 juta 5% Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPhDiatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 15% Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 25% Di atas Rp 500 juta 30%
    • PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Satuan, Borongan Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000 Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 200.000 > 200.000 Dikurangi PTKP Setahun Tidak Dipotong Dikurangi 200.000 Penghasilan Kena Pajak Dipotong 5% Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 SetahunUpah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan Dibagi 12 Upah sehari dikurangi PTKP sehari PPh Pasal 21 Sebulan Tarif PPh 21 = 5%
    • PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Berkesinambungan Tidakberkesinambungan Exc. Pasal 13 ayat (1) berkesinambungan(50 % x Ph Bruto) (50 % x Ph Bruto) - (50 % x Ph Bruto) PTKP sebulan, Dihitung secara Dihitung secara kumulatif kumulatif Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
    • PPh Pasal 21: LainnyaDewan Komisaris/ Peserta program Pengawas non Mantan Pegawai Pensiun yang masih Pegawai tetap Berstatus pegawai jasa produksi, honorarium atau tantiem, gratifikasi, imbalan yang penarikan dana bonus atau imbalan pensiunbersifat tidak teratur lain yang bersifat tidak teratur Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto
    • PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan BrutoPenghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah
    • TETAP Ph NETO - PTKP PEGAWAI BULANAN Ph BRUTO - PTKP TIDAK TETAP Ph BRUTO – 200 RIBU HARIAN Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>7jt) – PTKP PENSIUNAN BERKALA Ph NETO - PTKP ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) BERKESINAMBUNGAN KumulatifBUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) (50% X Ph Bruto) Kumulatif TIDAK BERKESINAMBUNGAN 50 % x Ph BrutoKOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, Ph Bruto KumulatifPENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAIPESERTA KEGIATAN Ph Bruto
    • Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi)Setelah pemotongan sebelum pemotonganPPh Pasal 21 bulan Ber-NPWP PPh Pasal 21 bulan Desember Desember Diperhitungkan olehmerupakan kredit pemotong denganpajak dalam SPT PPh Pasal 21 bulan- Tahunan PPh bulan selanjutnya Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
    • Ketentuan Khusus Penghasilan bersumber dari1. Uang Pesangon APBN/D yang diterima oleh2. Uang Manfaat Pensiun Pejabat Negara, PNS,3. THT/JHT Anggota, TNI/Polri, danyang dibayarkan sekaligus Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010
    • PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 %Penghasilan Bruto Memperhatikan Ketentuan P3B
    • Saat terutang PPh Pasal 21/26Penerima penghasilan Pemotong akhir bulan dilaku- Saat dilakukannya kannya pembayaran pembayaran atau atau akhir bulan saat terutangnya terutangnya penghasilan penghasilan
    • Kewajiban Pemotong• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
    • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
    • Kewajiban Penerima Penghasilan• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya
    • Contoh Penghitungan PPh Pasal 21Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagiadengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuranpensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapibelum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerimakenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlakusurut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yangberlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlahRp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d.Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonustahunan sebesar Rp 20.000.000,00.
    • A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Rp 8.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000 Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) Rp 88.800.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000 Rp 4.371.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250
    • B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Rp 10.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000 Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000 Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 85.275.000 PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000 Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500 PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000
    • C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000 Bonus Rp 20.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000 Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000 Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus Rp 131.600.000 PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24.300.000 - tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 105.275.000 PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250 10.791.250 *PPh Pasal 21 setahun dibulatkan Rp 10.791.000 PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000 PPh Pasal 21 atas Bonus Rp 3.000.000
    • Contoh Penghitungan PPh Pasal 21Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medanberdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gajiperbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulandan mempunyai 3 orang anak.Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayarhonor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00.Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karenakenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadiRp.2.906.200,00.Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sumatera Utara denganmemperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dandari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dantunjangan selain tunjangan jabatan.
    • A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP -
    • B. PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013 = 1.200.000 x 15% = 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
    • C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 27.800
    • D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 38.958.526 x 3.246.544 12 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325
    • D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli x 52.975 = 370.825 7 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November x 27.325 = 109.300 4 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
    • Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukandengan cara:a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya)b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utarac. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a
    • D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500
    • D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500
    • Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)
    • Terima Kasih