Vigilantisme Kelompok Marjinal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vigilantisme Kelompok Marjinal

on

  • 362 views

Orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan akses di era demokrasi elektoral saat ini memiliki kekuatan untuk menekan kebijakan

Orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan akses di era demokrasi elektoral saat ini memiliki kekuatan untuk menekan kebijakan

Statistics

Views

Total Views
362
Views on SlideShare
362
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Vigilantisme Kelompok Marjinal Vigilantisme Kelompok Marjinal Document Transcript

    • Ujian Akhir Semester Muhammad Syaiful RohmanKELOMPOK MARJINAL 10/306973/PSA/02293INDONESIA NEGARA GAGAL ?A. PENDAHULUAN Kemiskinan, saat ini, adalah lebih dari sekedar isu ekonomi sederhana, namun juga suatukonstruksi ideologis. Pada era neoliberal dewasa ini, sejatinya adalah era merkantilisme juga.Liberal Containment telah digantikan oleh kapitalisme laissez-faire yang kemudian dikenalsebagai free market (Pilger, 1998). Kebijakan-kebijakan dari IMF maupun WB telah banyakmemperoleh kritik pedas dari berbagai pihak dan umumnya kebijakan-kebijakan tersebut tidakmembantu juga tidak akuntabel, bahkan menciptakan ketergantungan negara miskin kepadanegara kaya. Pada saat yang sama, structural adjustment sangat tidak menghormati keberagamanbudaya. Studi lain dikemukakan oleh McMurtry (1998) bahwa SAP berkontribusi terhadapkematian dan penurunan standar kehidupan warganegara. Sebagai manifestasi penyesuaian yangdiagendakan SAP, maka pemerintah menempuhnya dengan cara mensiasati pengetatan anggaranbelanja negara, ditempuhlah pilihan mereduksi subsidi. Salah satu akibat dari sistem ekonomi politik yang dianut oleh pemerintahan sekarang iniyaitu Indonesia menganut sistem demokrasi elektoral. Ini adalah sebuah sistem yangmensyaratkan agar mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik yang penting dipilih langsungoleh rakyat. Keberadaan kelompok-kelompok vigilante jelas bertolak belakang dengan politikdemokrasi elektoral. Kelompok ini tidak besar. Mereka tidak memiliki ‘popular mandate’ sepertiyang dimiliki oleh para elit politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun merekamampu melancarkan tekanan supaya kepentingan mereka bisa dijalankan.B. KELOMPOK MARJINAL Adalah FPI, MMI, FUI, FBR, FORKABI, PP, atau kelompok lain apapun namanya dariyang mengatasnamakan agama, kesukuan, sampai yang mengatasnamakan kelompok pemudayang sering kita dengar gaungnya melalui berbagai media cetak maupun elektronik dan yangsering terlibat dalam aksi kekerasan di jalanan bisa kita masukkan kedalam definisi vigilanteyang berarti seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Istilah ini berasal dari 1|Page
    • Ujian Akhir Semester Muhammad Syaiful RohmanKELOMPOK MARJINAL 10/306973/PSA/02293INDONESIA NEGARA GAGAL ?bahasa Latin "Vigiles Urbani" yang diberikan kepada penjaga malam di Romawi kuno yangbertugas memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan. Pelaku kekerasan bisa dipetakan dengan jelas. Beberapa dari mereka adalah kelompokvigilante radikal yang mengaku berskala nasional. Artinya mereka memiliki jenjang organisasidari pusat Jakarta hingga ke daerah-daerah. Namun pada umumnya, sekalipun tampak sebagaisebuah organisasi berskala nasional, mereka yang dianggap sebagai pemimpin seringkali tidakbisa mengontrol apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mengatasnamakan organisasi tersebutdi tingkat lokal. Rizieq Shihab boleh dianggap sebagai pemimpin Front Pembela Islam (FPI),namun dalam banyak kesempatan dia mengelak bertanggungjawab atas tindakan FPI di daerah-daerah atau bahkan di Jakarta sendiri. Organisasi seperti FPI, Forum Umat Islam (FUI) atau Majelis Mujahidin Indonesia(MMI), dikelola lebih sebagai organisasi persamaan kepentingan ketimbang oleh strukturorganisasional yang ketat. Di setiap daerah mereka memiliki orang-orang ‘kuat’ yang disegani,yang dianggap sebagai pemimpin – baik karena wibawa maupun karena sikap keagamaannyayang kuat (bukan berarti pintar secara teologis). Orang-orang ini memiliki keleluasaan untukbernegosiasi dengan para penguasa di daerah-daerah. Mereka juga memiliki fleksibilitas untukbertindak sesuai dengan situasi setempat. Yang lebih menakjubkan dari organisasi-organisasi radikal ini adalah betapa besarnyakekuasaan yang mereka miliki. Bahkan ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangatbrutal sekali pun, mereka tidak terkena tindakan hukum yang serius. Dalam kasus kekerasanyang menimpa Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, beberapa pelaku penyerangan yang brutal itu –secara jelas tertangkap dalam gambar video – dikenai hukuman yang sangat ringan. Sementaraitu, warga Ahmadiyah sendiri malah dihukum juga karena dituduh sebagai pemicu kekerasan. Elit politik Indonesia – baik yang berada di dalam maupun diluar administrasipemerintahan SBY – bersikap sangat toleran terhadap kelompok-kelompok ini. Demikian pulaaparat keamanan yang seringkali justru berpihak kepada mereka. Dalam banyak kejadian, aparat 2|Page
    • Ujian Akhir Semester Muhammad Syaiful RohmanKELOMPOK MARJINAL 10/306973/PSA/02293INDONESIA NEGARA GAGAL ?keamanan biasanya datang setelah kelompok-kelompok ini melakukan aksinya. Alih-alihmencegah terjadinya kekerasan, aparat biasanya justru menyalahkan pihak yang diserbu,meminta mereka untuk menghentikan kegiatan, atau bahkan membiarkan pihak penyerbumelanjutkan tindak kekerasannya. Tidak berdayanya para elit politik dan aparat keamanan yang mewakili negara dalamberhadapan dengan kelompok-kelompok vigilante ini tentu menimbulkan pertanyaan: Mengapa?Apa keistimewaan kelompok-kelompok Islamis militan ini? Adakah mereka demikian kuatsehingga semua aparatus negara menjadi lumpuh ketika berhadapan dengan mereka? Indonesia tidak pernah mengenal konsep negara pengertian Weberian. Dalam konsepMax Weber, negara adalah institusi yang memegang monopoli atas penggunaan kekerasan fisikuntuk menciptakan ketertiban. Banyak ahli telah menunjukkan bagaimana konsep negara Weberian ini tidak bekerja didalam masyarakat Indonesia. Ahli sejarah politik menunjukkan (antara lain SoemarsaidMoertono yang menulis tentang statecraft di Jawa) bahwa negara di bumi Nusantara ini tidakdikenal sebagai negara territorial. Para raja pertama-tama menguasai penduduk. Makin banyakpenduduk yang dikuasainya, makin besar kekuasaannya. Kekuasaan ini tercermin dalam konsepMandala, dimana kekuasaan ada di pusat, berpendar, dan makin melemah ketika jauh dari pusat. Konsep negara dan kekuasaan yang non-territorial ini tentu tidak bisa dipertahankanterutama ketika konsep negara modern – yang ditulangpunggungi oleh birokrasi dan militer –diperkenalkan di wilayah Nusantara oleh penguasa Kolonial Belanda. Para pengelola negarakolonial tahu persis bahwa mereka tidak bisa menguasai wilayah Indonesia secara langsung. Negara kolonial memiliki keterbatasan yang amat serius dalam hal personil untukmengawasi rakyat dan wilayahnya. Untuk itulah, negara kolonial meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dijalankan oleh VOC, yakni berkuasa lewat perantaraan penguasa-penguasa lokal yang diikat dengan perjanjian-perjanjian jangka pendek. 3|Page
    • Ujian Akhir Semester Muhammad Syaiful RohmanKELOMPOK MARJINAL 10/306973/PSA/02293INDONESIA NEGARA GAGAL ? Keterbatasan sumber daya memaksa negara kolonial untuk menggunakan agen-agenkekerasan yang berada di luar negara. Agen-agen kekerasan itu biasanya berupa orang kuat, jago,preman, hingga ke organisasi-organisasi paramiliter yang berlabel etnik atau agama. Studi AnnLaura Stoler tentang perkebunan di Sumatera Utara, misalnya, menunjukkan preman dipakaisecara intensif untuk menghalau penyerobot tanah (squatters), mengintimidasi buruh, danmenghalang-halanginya untuk berserikat. Hubungan antara negara dengan agen-agen kekerasan non-negara ini salingmenguntungkan. Agen-agen kekerasan ini diberikan keleluasaan untuk beraksi. Mereka tidakdikenakan sangsi atau hukuman. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang tidak sepenuhnyamampu dilakukan oleh negara, yakni menciptakan ketaatan lewat rasa takut di kalangan massa-rakyat. Yang lebih unik adalah hubungan antara aparatus keamanan negara dengan agen-agenkekerasan non-negara ini. Aparat-aparat intelijen dan kepolisian pada jaman kolonial banyakmemakai preman, jago, atau orang kuat untuk menjalankan operasi-operasi intel. Praktek sepertiini berlanjut setelah negara kolonial berubah menjadi negara Indonesia. Pada jaman Orde Baru, hubungan antara aparatus keamanan dengan agen-agen kekerasannon-negara ini semakin intensif, sekalipun negara pada jaman Orde Baru dikuasai oleh militer.Aparat intelijen dan militer melakukan apa yang disebut sebagai ‘penggalangan’ di kalanganpreman dan organisasi-organisasi kekerasan untuk memuluskan kerja dan agenda politik mereka. Pada tahun 1982-83, pemerintah Orde Baru melakukan kampanye anti-preman yangterkenal dengan sebutan ‘Petrus’ (Penembakan Misterius). Aparat-aparat militer di banyakdaerah di Indonesia, bergerak menahan orang-orang yang mereka anggap sebagai preman (atauorang yang bertatto), menembak mati, dan meletakkannya di jalanan. Metode ini dikenal sebagai‘shock therapy’ yang sesungguhnya metode teror psikologis dengan mengirimkan pesan brutalkepada seluruh massa-rakyat untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya berkuasa. 4|Page
    • Ujian Akhir Semester Muhammad Syaiful RohmanKELOMPOK MARJINAL 10/306973/PSA/02293INDONESIA NEGARA GAGAL ? Sekalipun diklaim sebagai kampanye untuk mengenyahkan preman, ‘Petrus’sesungguhnya dipakai sebagai sarana untuk menundukkan preman agar sepenuhnya beradadalam kontrol militer. Studi Loren Ryter (2002) tentang preman menunjukkan bahwa ‘Petrus’kemudian dipakai sebagai awal kelahiran organisasi-organisasi kepemudaan. Salah satu yangpeling terkenal adalah Pemuda Pancasila. Agen-agen kekerasan non-negara ini dalam periode-periode selanjutnya dipakai sebagaiagen untuk mematikan gerakan-gerakan massa-rakyat dari bawah. Gerakan buruh di Indonesia,misalnya, yang bangkit kembali pada pertengahan tahun 1980-an seiring dengan pesatnyapertumbuhan ekonomi substitusi impor pada waktu itu juga harus berhadapan dengan agen-agenkekerasan non-negara ini. Intimidasi, terror, dan bahkan serangan langsung kepada buruh seringdilakukan oleh preman-preman yang terorganisir. Mobilisasi preman pun dipakai dalam politik. Organisasi seperti Pemuda Pancasila dansaingannya Pemuda Panca Marga, resmi diterima dalam organisasi kepemudaan korporatikKNPI, yang pada akhirnya dipakai untuk memenangkan Golkar. Di daerah-daerah, organisasiyang berafiliasi dengan militer lokal – seperti Angkatan Muda Siliwangi di Jawa Barat– jugadiinkorporasi sebagai organisasi ‘resmi’ di bawah patronase militer.C. PENUTUP Secara umum, yang menjadi target dalam kekerasan agama adalah mereka yang palingrentan (vulnerable) dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki dukungan secara politik maupunekonomi. Mereka powerless dan tidak memiliki patron di dalam lingkaran kekuasaan di negeriini. Dalam kasus-kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah, kita melihat ketidakadilanyang sangat telanjang yang dilakukan oleh negara terhadap warganya. Di beberapa tempat diIndonesia, Jemaah Ahmadiyah diusir dari tempat tinggalnya. Para penguasa lokal bahkanmenciptakan Kamp pengasingan di pulau terpencil. Mirip seperti gettho terhadap orang-orangYahudi di Eropa pada jaman dulu. Namun nasib mereka jauh lebih buruk dari orang Yahudi,karena mereka diasingkan, dirampas hak-haknya, dan dinistakan. 5|Page