Konsep laporan akhir ri unicef-2011

LAPORAN AWAL

KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL 2004-2009
BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Menurut UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 menyatakan setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Perubahan Kedua UUD Republik
Indonesia 1945). Pembangunan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan sumber daya manusia untuk menuju manusia Indonesia yang berdaya saing
tinggi sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025.
Sesuai dengan Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas No.
PER-01/M.BAPPENAS/08/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas
pokok Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan
evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat,
serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.
Tahun 2009 merupakan salah satu tonggak penting dalam pembangunan kesehatan
karena pada saat ini mulai dilakukan penyusunan RPJMN tahap kedua yang merupakan
sekuen dari tahap sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk dapat
mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipeajari untuk perbaikan
pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.
Dokumen ini merupakan Laporan Awal kegiatan “Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 Bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat”. Laporan awal ini berisi kerangka acuan dan hasil kegiatan evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 Bidang
Kesehatan dan Gizi Masyarakat selama kuartal pertama tahun 2009.
Laporan awal ini masih memerlukan penyempurnaan karena itu kami
mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan agar laporan evaluasi pertengahan
tahun 2009 selanjutnya dapat lebih baik. Terima kasih

Jakarta, Mei 2009

2
Laporan Akhir Tahun 2011 Kerjasama RI-UNICEF

Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bappenas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...........................................................................................................................................i
Tim Penyusun............................................................................................................................................ii
Daftar Istilah.............................................................................................................................................iii
Daftar Isi ....................................................................................................................................................v
Daftar Tabel...............................................................................................................................................vi
Daftar Gambar.........................................................................................................................................vii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................1
1. 1. Latar Belakang......................................................................................................................1
1.2.Tujuan Evaluasi..........................................................................................................................2
1.3.Ruang Lingkup...........................................................................................................................2
1.4.Metodologi...................................................................................................................................3
1.5.Hasil yang Diharapkan...........................................................................................................4

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN
2010-2014) BIDANG KESEHATAN................................................................5
2.1. Sasaran ........................................................................................................................................5
2.2.Arah Kebijakan...........................................................................................................................5
2.3.Program Pembangunan..........................................................................................................6

BAB III HASIL PELAKSANAAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
KESEHATAN YANG BERKUALITAS.............................................................11
3.1.Kondisi Awal RPJMN 2004-2009.....................................................................................11
3.2.Pencapaian RPJMN 2005-2008.........................................................................................13

BAB IV ISU STRATEGIS DAN UPAYA YANG DILAKUKAN....................................61
4.1.Isu Strategis..............................................................................................................................61
4.2.Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran......................................................65

3

4.3.Perkiraan Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009..................................................66

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS .............................68
5.1.Peningkatan Pendidikan Kesehatan Pada Masyarakat
Sejak Usia Dini.........................................................................................................................68
5.2.Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)..................................................75
5.3.Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas/Askeskin...............................................................79
5.4.Peningkatan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan
dan Pola Hidup Sehat............................................................................................................82

BAB VI KESIMPULAN.................................................................................................90

Daftar Pustaka
Lampiran

KAJIAN
PERENCANAAN KESEHATAN, GIZI, OBAT DAN MAKANAN

4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sasaran pokok Pembangunan Nasional yang pada dasarnya diarahkan untuk
mencapai visi terciptanya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta
kesejahteraan rakyat yang meningkat, antara lain diprioritaskan pada (a) Meningkatnya
kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat melalui peningkatan
akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, dan peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan sosial; (b) Terjaminnya keadilan jender bagi peningkatan
kualitas dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak, dan (c)
Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah melalui
revitalisasi proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerjasama
dengan United Children Fund’s (UNICEFUNICEF), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
bergerak dalam pembangunan sumberdaya manusia, khususnya Ibu dan Anak. Kerjasama
ini dituangkan dalam Piagam Rencana Kerja Program Kerjasama (Country Program Action
Plans – CPAP) yang ditandatangani pada tanggal 1427 JanuariFebruari 201106. Program
Kerjasama Pemerintah RI deangan UNICEFUNICEF periode 201106-20150 sebagai tindak
lanjut dari kerjasama periode-periode sebelumnya, yang telah dimulai sejak tahun 1966.
Program kerjasama periode 2006-2010 bertemakan “Meningkatkan Martabat Setiap Anak”
pada prinsipnyaini difokuskan pada upaya peningkatan Kelangsungan Hidup,
Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), khususnya di bidang kesehatan,
pendidikan, perlindungan dan keadilan anak, dan keadilan.
Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEFUNICEF selanjutnya diarahkan
untuk turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau dikenal dengan
sebutan MDGs (Milenium Development Goals). Tujuan yang ingin dicapai di dalam MDGs
pada tahun 2015 sangat erat kaitannya dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan
kualitas SDM yang optimal, yaitu antara lain:; a) Mengurangi tingkat kemiskinan dan
kelaparan, b) Mencapai pendidikan dasar universal, c) Mengurangi angka kematian balita,
d) Meningkatkan kesehatan ibu, serta e) Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan
penyakit-penyakit lainnya.
Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF periode 2006-2010 ditandatangani oleh
Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan UNICEF Representative for Indonesia pada tanggal 26
Januari 2006. Dalam perjanjian ini, Bappenas merupakan institusi yang bertanggung jawab
sebagai koordinator nasional dan.
uUntuk mengakomodasi upaya re-focusing dan konvergensi serta menjawab berbagai
tantangan pembangunan., Sementara Bappeda bertanggung jawab di tingkat daerah. Ssalah

5

satu rekomendasi tinjauan tengah program (MTR) tahun 2008 adalah pengelompokan
program semula 7 menjadi 4 kelompok. Kelompok program yang baru adalah: (a) Program
Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (Child Survival &and Development), (b)
Program Pendidikan dan Perkembangan Remaja (Education and Adolescent Development),
(c) Program Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak (Social Policy & Child Protection), dan
(d) Program Komunikasi (Communication). Perubahan pengelompokan program tersebut
tidak berdampak pada struktur Pokja di pusat dan Tim KHPPIA di daerah, di mana
Bappenas dan Bappeda bertindak sebagai Ketua POKJA dari masing-masing program..
Lokasi program mencakup 14 propinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Utara, Papua Barat, dan
Papua. Dalan keadaaan emergency, kerjasama ini dapat menjangkau daerah diluar provinsi
kerjasama RI-UNICEFUNICEF, seperti pada tahun 2008 membantu korban gempa Daerah
IstimewaI Yogyakarta dan Sumatera Barat.
Seperti diamanatkan oleh perjanjian kerjasama (CPAP) dan Surat Keputusan (SK)
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP
51023A/M.PPN/034/201108 (terlampir), Bappenas sebagai koordinator bertanggung
jawab dalam mengkoordinasikan perencanaan tahunan, pemantauan di pusat dan daerah
antara lain dilakukan melalui pertemuan 3 bulanan, monitoring rutin di daerah lokasi
kerjsama, monitoring tengah tahunan, evalusi akhir tahun, evaluasi tengah program dan
evaluasi akhir. Koordinasi ini meliputi koordinasi manajemen dan substansi ketujuh
program kerjasama tersebut diatas. Koordinasi dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat
daerah. Institusi yang terlibat dalam kerjasama antara lain DepartemenKementerian Dalam
Negeri, KementerianDepartemen Kesehatan, KementerianDepartemen Pendidikan
Nasional, KementerianDepartemen Agama, Kementerian Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Departemen Pekerjaan Umum,
Kementerian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Sekretariat Negara, Polisi Republik Indonesia,
Komite Perlindungan Anak (KPA) dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) serta
pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM), Bappenas bertanggung jawab
untuk menjamin pelaksanaan kegiatan, dan menjaga sinkronisasi pelaksanaan mengingat
banyak institusi yang terlibat dalam kerjasama ini. Melalui Sekretariat Kerjasama Program
Kerjasama RI-UNICEFUNICEF 201106-20150, Direktorat KGM bertugas mengkoordinasikan
secara terarah penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program
kerjasama. Disamping itu, mempersiapkan materi dan jadwal kegiatan untuk Tim Pengarah
dan Tim Teknis, mempersiapkan pelaksanaan tinjauan tahunan, tinjauan tengah program
dan tinjauan akhir, menyiapkan laporan pelaksanaan program kerjasama, dan
mempersiapkan dukungan teknis dalam pelaksanaan program kerjasama di Pusat dan
Daerah.

1.2. Tujuan

6

Koordinasi strategis pengelolaan program kerjasama Pemerintah RI – UNICEF
periode 2011-2015 adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas institusi baik pemerintah
maupun non pemerintah, lintas program dan lintas wilayah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF
tahun 2011.
Sementara itu, tujuan khusus kegiatan ini mencakup :
1. Identifikasi capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun
2011; dan
3. Menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan kegiatan untuk periode kerjasama
berikutnya.

1.3. Sasaran
Terlaksananya koordinasi strategsis Kerjasama RI-UNICEF pada tahun
2011.Tersusunnya kebijakan DAK bidang kesehatan dalam RKP 2012 dan terlaksananya
pemantauan DAK bidang kesehatan tahun anggaran 2011 dan evaluasi DAK bidang
kesehatan tahun anggaran 2010.

1.4. 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan program kerjasama pemerintah RI-UNICEF
2011 ini adalah:
1. Melakukan koordinasi dalam perencanaan program tahunan di tingkat pusat;
2. Melakukan pemantauan program kerjasama lintas sektor di tingkat pusat secara
rutin;
3. Bersama-sama kementerian/lembaga teknis tingkat pusat melakukan pemantauan
dan kunjungan lapang pelaksanaan program kerjasama di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota lokasi kerjasama;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerjasama tahun 2011;.
5. Memberikan dukungan operasional pengelolaan kerjasama kepada Tim Pengarah
Pusat, Tim Teknis Pusat, Tim Fasilitasi dan Sekretariat Program Kerjasama RI-
UNICEF.

Koordinasi ini meliputi koordinasi manajemen dan substansi ketujuhkeempat program
kerjasama tersebut diatas. Koordinasi dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Institusi yang terlibat dalam kerjasama antara lain Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama,

7

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kantor Sekretariat Negara, Polisi Republik Indonesia, Komite Perlindungan
Anak (KPA) dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), serta pemerintah daerah propinsi
dan kabupaten/kota.

1.5. Keluaran

Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan koordinasi ini adalah sebagai berikut:
1. Revisi Rencana Kerja Multi-tahun (Multi-year Workplan = MYWP) program
Kerjasama RI-UNICEF untuk tahun 2012;,
2. Pertemuan dan laporan evaluasi akhir tahun program kerjasama RI-UNICEF tahun
2011;,
3. Rumusan tentang rekomendasi dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditingkat
daerah.
4.

5.

1.4 Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program seperti tercantum dalam
perjanjian kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF tahun 2006-2010, maka tujuan umum
koordinasi strategis adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas institusi baik
pemerintah maupun non pemerintah, lintas program dan lintas wilayah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama
Pemerintah RI dan UNICEF tahun 201009. Sedangkan tujuan khusus adalah (a)
Melakukan identifikasi permasalahan dan capaian dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan; (b) menyusun rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun
201008, dan; (c) mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Program
Kerjasama (Country Program Action Plans – CPAP) 2011-2015 serta; (d) menyusun
rekomendasi kebijakan perencanaan kegiatan untuk tahun 201109.
Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan program kerjasama pemerintah RI-UNICEFUNICEF
20110 ini adalah:
6. Melakukan koordinasi dalam perencanaan program tahunan di tingkat pusat
7. Melakukan pemantauan program kerjasama lintas sektor di tingkat pusat secara rutin
8. Bersama-sama departemenkementerian/lembaga teknis tingkat pusat melakukan
pemantauan dan kunjungan lapang pelaksanaan program kerjasama di tingkat propinsi
dan kabupaten/kota lokasi kerjasama

8

9. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerjasama tahun 20110.
10. Memberikan dukungan operasional pengelolaan kerjasama kepada Tim Pengarah Pusat,
Tim Teknis Pusat, Tim Fasilitasi dan Sekretariat Program Kerjasama RI-
UNICEFUNICEF.

Koordinasi ini meliputi koordinasi manajemen dan substansi ketujuh program kerjasama
tersebut diatas. Koordinasi dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Institusi
yang terlibat dalam kerjasama antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kantor Sekretariat Negara, Polisi Republik Indonesia, Komite Perlindungan Anak (KPA) dan
lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) serta pemerintah daerah propinsi dan
kabupaten/kota.

1 Keluaran
6. Dokumen Rencana Kerja Program Kerjasama (Country Program Action Plans –
CPAP) 2011-2015,
7. Rencana Kerja Multi-tahun Tahunan (Multi-year Workplan Annual Work Plan =
MWPAWP) program Kerjasama RI-UNICEF 2011,0
8. Pertemuan dan laporan evaluasi akhir tahun program kerjasama RI-UNICEF
2006-2010,tahun 2009
daerah,
10. Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerjasama RI-UNICEF
dengan lancar.

9

BAB II
1.6. 1.6 MetodologiETODOLOGI

Pelaksanaan koordinasi strategis Pengelolaan Program Kerjasama
Pemerintah RI – UNICEF periode 2011-2015 dilakukan melalui serangkaian kegiatan
sebagai berikut:
1. Pertemuan koordinasi lintas Kelompok Kerja (POKJA), untuk mendapatkan laporan
pelaksanaan kegiatan dan membahas isu-isu lintas pokja maupun lintas program
dengan melibatkan Tim Pengarah;
2. Kunjungan lapangan dan fasilitasi ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat; dan
3. Penyusunan laporan hasil analisis evaluasi pelaksanaan program kerjasama Pemerintah
RI – UNICEF tahun 2011.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling melengkapi dengan kegiatan-
kegiatan koordinasi yang dibiayai dari hibah UNICEF.
Pelaksanaan koordinasi strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF
Tahun 2006-2010 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
Melakukan pertemuan koordinasi setiap triwulan bagi Kelompok Kerja (POKJA) secara
rutin, untuk mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan dan membahas permasalahan
yang dihadapi.
Melakukan pertemuan koordinasi khusus untuk membahas isu-isu lintas pokja maupun
lintas program dengan melibatkan Tim Pengarah
Melakukan kunjungan lapangan dan fasilitasi ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat
dan unit pelayanan.
Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM atau pelatihan.
Melakukan pertemuan koordinasi tinjauan tengah program (mid-term review) dan tinjauan
akhir tahunprogram (final annual review) dalam rangka perumusan permasalahan dan
alternatif pemecahan.
Menyusun rencana kerja tahun 201109 dengan mempertimbangkan hasil tinjauan tengah
program dan tinjauan akhir tahunprogram serta dokumen perencanaan pembangunan
nasional dan Country Programme Development (CPD).
Lokasi pelaksanaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI - Unicef adalah 5 provinsi terpilih,
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

1.7. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan koordinasi strategis Kerjasama RI-UNICEF pada tahun dilaksanakan secara
swakelola oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

1.8. Jadwal Kegiatan

10

Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak Januari hingga
Desember 2011, sebagaimana jadwal terlampir.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNICEF 2011

No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyempurnaan TOR √
2 Workshop Lintas Pokja √
3 Kunjungan Daerah √ √
4 Konsinyering √ √ √ √
5 Seminar Evaluasi Akhir √
Program
6 Penyusunan Laporan √ √ √

11

A. Latar Belakang
Sasaran pokok Pembangunan Nasional yang pada dasarnya diarahkan untuk
mencapai visi terciptanya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta
kesejahteraan rakyat yang meningkat, antara lain diprioritaskan pada (a) Meningkatnya
kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat melalui peningkatan
akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, dan peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan sosial; (b) Terjaminnya keadilan jender bagi peningkatan
kualitas dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak, dan (c)
Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah melalui
revitalisasi proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menjalin kerjasama
dengan United Children Fund’s (UNICEF), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
bergerak dalam pembangunan sumberdaya manusia, khususnya Ibu dan Anak. Kerjasama
ini dituangkan dalam Piagam Rencana Kerja Program Kerjasama (Country Program Action
Plans – CPAP) yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2006. Program Kerjasama
Pemerintah RI dangan UNICEF periode 2006-2010 sebagai tindak lanjut dari kerjasama
periode-periode sebelumnya, yang telah dimulai sejak tahun 1966. Program kerjasama
periode 2006-2010 bertemakan “Meningkatkan Martabat Setiap Anak” pada prinsipnya
difokuskan pada upaya peningkatan Kelangsunan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu
dan Anak (KHPPIA), khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan
keadilan.
Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF selanjutnya diarahkan untuk
turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau dikenal dengan sebutan
MDG (Milenium Development Goals). Tujuan yang ingin dicapai di dalam MDG pada tahun
2015 sangat erat kaitannya dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudka kualitas
SDM yang optimal, yaitu antara lain; a) Mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, b)
Mencapai pendidikan dasar universal, c) Mengurangi angka kematian balita, d)
Meningkatkan kesehatan ibu, serta e) Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan
penyakit-penyakit lainnya.
Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF periode 2006-2010 ditandatangani oleh
Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan UNICEF Representative for Indonesia pada tanggal 26
Januari 2006. Dalam perjanjian ini, Bappenas merupakan institusi yang bertanggung jawab
sebagai koordinator nasional. Untuk mengakomodasi upaya re-focusing dan konvergensi
serta menjawab berbagai tantangan pembangunan, salah satu rekomendasi tinjauan tengah
program (MTR) tahun 2008 adalah pengelompokan program semula 7 menjadi 4
kelompok. Kelompok program yang baru adalah: (a) Program Kelangsungan Hidup dan
Perkembangan Anak (Child Survival & Development), (b) Program Pendidikan dan
Perkembangan Remaja (Education and Adolescent Development), (c) Program Kebijakan
Sosial dan Perlindungan Anak (Social Policy & Child Protection), dan (d) Program

12

Komunikasi (Communication). Perubahan pengelompokan program tersebut tidak
berdampak pada struktur Pokja di pusat dan Tim KHPPIA di daerah.
Lokasi program mencakup 14 propinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Utara, Papua Barat, dan
Papua. Dalan keadaaan emergency, kerjasama ini dapat menjangkau daerah diluar provinsi
kerjasama RI-UNICEF, seperti pada tahun 2008 membantu korban gempa DI Yogyakarta
dan Sumatera Barat.
Seperti diamanatkan oleh perjanjian kerjasama (CPAP) dan Surat Keputusan (SK)
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP
023A/M.PPN/03/2008 (terlampir), Bappenas sebagai koordinator bertanggung jawab
dalam mengkoordinasikan perencanaan tahunan, pemantauan di pusat dan daerah antara
lain dilakukan melalui pertemuan 3 bulanan, monitoring rutin di daerah lokasi kerjsama,
monitoring tengah tahunan, evalusi akhir tahun, evaluasi tengah program dan evaluasi
akhir. Koordinasi ini meliputi koordinasi manajemen dan substansi ketujuh program
kerjasama tersebut diatas. Koordinasi dilakukan di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Institusi yang terlibat dalam kerjasama antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen
Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Sekretariat Negara,
Polisi Republik Indonesia, Komite Perlindungan Anak (KPA) dan lembaga sosial
kemasyarakatan (LSM) serta pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM), Bappenas bertanggung jawab
untuk menjamin pelaksanaan kegiatan, dan menjaga sinkronisasi pelaksanaan mengingat
banyak institusi yang terlibat dalam kerjasama ini. Melalui Sekretariat Kerjasama Program
Kerjasama RI-UNICEF 2006-2010, Direktorat KGM bertugas mengkoordinasikan secara
terarah penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kerjasama.
Disamping itu, mempersiapkan materi dan jadwal kegiatan untuk Tim Pengarah dan Tim
Teknis, mempersiapkan pelaksanaan tinjauan tahunan, tinjauan tengah program dan
tinjauan akhir, menyiapkan laporan pelaksanaan program kerjasama, dan mempersiapkan
dukungan teknis dalam pelaksanaan program kerjasama di Pusat dan Daerah.
B. Tujuan
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program seperti tercantum dalam
perjanjian kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF tahun 2006-2010, maka tujuan umum
koordinasi strategis adalah untuk meningkatkan koordinasi lintas institusi baik pemerintah
maupun non pemerintah, lintas program dan lintas wilayah dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF
tahun 2009. Sedangkan tujuan khusus adalah (a) Melakukan identifikasi permasalahan dan
capaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; (b) menyusun rekomendasi hasil
pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun 2008, dan; (c) menyusun rekomendasi kebijakan
perencanaan kegiatan untuk tahun 2009.

13

C. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan pengelolaan program kerjasama pemerintah RI-UNICEF 2010
ini adalah:
11. Melakukan koordinasi dalam perencanaan program tahunan di tingkat pusat
12. Melakukan pemantauan program kerjasama lintas sektor di tingkat pusat secara
rutin
13. Bersama-sama departemen/lembaga teknis tingkat pusat melakukan pemantauan
dan kunjungan lapang pelaksanaan program kerjasama di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota lokasi kerjasama
14. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerjasama tahun 2010.
15. Memberikan dukungan operasional pengelolaan kerjasama kepada Tim Pengarah
Pusat, Tim Teknis Pusat, Tim Fasilitasi dan Sekretariat Program Kerjasama RI-
UNICEF
D. Keluaran
11. Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan = AWP) program Kerjasama RI-UNICEF
2010
12. Pertemuan dan laporan evaluasi akhir tahun program kerjasama RI-UNICEF tahun
2009
daerah
14. Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerjasama RI-UNICEF
dengan lancar.

E. Metodologi
Pelaksanaan koordinasi strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI –
UNICEF Tahun 2006-2010 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan pertemuan koordinasi setiap triwulan bagi Kelompok Kerja (POKJA)
secara rutin, untuk mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan dan membahas
permasalahan yang dihadapi.
2. Melakukan pertemuan koordinasi khusus untuk membahas isu-isu lintas pokja
maupun lintas program dengan melibatkan Tim Pengarah
3. Melakukan kunjungan lapangan dan fasilitasi ke pemerintah daerah maupun ke
masyarakat dan unit pelayanan.
4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM atau pelatihan.
5. Melakukan pertemuan koordinasi tinjauan tengah program (mid-term review) dan
tinjauan akhir tahun (annual review) dalam rangka perumusan permasalahan dan
alternatif pemecahan.
6. Menyusun rencana kerja tahun 2009 dengan mempertimbangkan hasil tinjauan
tengah program dan tinjauan akhir tahun.

14

Lokasi pelaksanaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI - Unicef adalah 5
provinsi terpilih, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Selatan, dan Papua.
1.1 LATAR BELAKANG
salahsatu badan dari nabcdefgKhusus dalam keadaan dapat dilakukan pada,
Sumatera Barat Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas dalam
koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Pembangunan kesehatan
suatu negara tidak dapat terlepas dari suatu sistem yang disebut dengan Sistem Kesehatan.
Sistem kesehatan ini akan berpengaruh terhadap perencanaan di bidang lainnya seperti
gizi, obat dan makanan. Pada intinya semua perencanaan yang dilakukan, merupakan
seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan kesehatan, gizi, obat
dan makanan adalah kompleksitas upaya-upaya pembangunan yang meliputi bidang
pelayanan kesehatan, penanggulanggan masalah gizi, kefarmasian, obat, dan keamanan
makanan yang terkait dengan faktor-faktor sosial-budaya, pendidikan, ekonomi dsb. Di
samping itu, perubahan lingkungan strategis secara nasional, terutama dengan struktur dan
mekanisme baru mengenai kepemerintahan dalam kerangka desentralisasi ikut menambah
pelik permasalahan perencanaan kesehatan. Demikian pula, dengan adanya ketentuan
mengenai pembagian urusan dan pembiayaan antara pusat dan daerah, maka perencanaan
kesehatan, gizi, obat dan makanan perlu disesuaikan di setiap daerah. Oleh karena itu,
perencanaan kesehatan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan tuntutan UU No. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebagai respons atas permasalahan tersebut, maka penyiapan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bidang kesehatan 2010-2014 telah dimulai dengan
melakukan background study yang telah dilaksanakan pada tahun 2008. Pelaksanaan
kegiatan tersebut telah menghasilkan : 1) permasalahan pembangunan kesehatan, 2) Isu-
isu strategis, 3) arah kebijakan dan sasaran pembangunan kesehatan, dan 4) Indikatif
program dan kegiatan pokok.
Sesuai dengan Pola Penyusunan Dokumen RPJMN 2010-2014, maka masih
dipandang perlu untuk melakukan kajian lanjutan terhadap isu-isu yang masih diperlukan
pendalaman lebih lanjut khususnya tentang aspek : 1) konfirmasi atas isu strategis, sasaran
dan arah kebijakan pembangunan kesehatan, gizi, obat dan makanan, 2) kajian untuk
penetapan indikator masing-masing program yang teridentifikasi beserta pembiayaannya,
3) rancangan perencanaan kesehatan berdimensi kewilayahan, dan 4) pengawasan obat
dan makanan yang belum tercakup pada kajian tahun 2008.
Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini antara lain adalah:
1. Apakah isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan program yang telah disusun
Bappenas telah sesuai dengan pandangan pengambil keputusan pada mitra
kerja, dalam hal ini Departemen kesehatan dan Badan POM?
2. Bagaimana sistem pengawasan mutu obat dan keamanan makanan dapat
mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat?

15

3. Bagaimana program dan indikatornya dikembangkan untuk mengevaluasi
keberhasilan program, dan bagaimana dengan pembiayaannya?
4. Bagiamana rancangan perencanaan program pembangunan kesehatan
berdimensi kewilayahan disesuaikan dengan arah kebijakan nasional?
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, mempunyai tanggung jawab dalam koordinasi penyusunan rancangan dokumen
perencanaan RPJMN 2010-2014 khususnya bidang yang terkait dengan kesehatan, gizi,
obat dan makanan. Dengan mempertimbangkan lingkup tugas tersebut, maka dipandang
perlu untuk melakukan kegiatan kajian yang merupakan kelanjutan dari kajian tahun 2008
yaitu penyusunan Background Study Pembangunan Kesehatan dan Gizi 2010-2014, yang
akan menjadi masukan dalam penyusunan draft RPJM 2010-2014 Bidang Kesehatan dan
Gizi Masyarakat.

1.2 TUJUAN
Tujuan umum dari kajian ini adalah memantapkan rancangan RPJM bidang
kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2010-2014, agar sesuai dengan Pola Penyusunan
RPJMN.
Tujuan khusus meliputi :
1. pemantapan rancangan isu strategis, sasaran dan arah kebijakan
2. tersusunnya rancangan program, kegiatan, indikator dan pembiayaannya
3. tersusunnya rancangan perencanaan kesehatan dan gizi berdimensi kewilayahan.
4. terlaksananya telaahan bidang pengawasan obat dan makanan yang akan
melengkapi rancangan
Hasil kajian akan menjadi bahan masukan dalam RPJMN 2010-2014.

1.3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan meliputi :
1. Melakukan sintesis terhadap hasil Background study Pembangunan kesehatan dan gizi
2010-2014.
2. Melakukan kajian terkait terhadap isu strategis dan arah kebijakan
3. Melakukan kajian terkait pengawasan obat dan makanan,
4. Menyelenggarakan kajian terhadap rancangan program, kegiatan dan indikator bidang
kesehatan dan gizi masyarakat.
5. Menyelenggarakan kajian terkait perencanaan wilayah di bidang kesehatan dan gizi
masyarakat

1.4 KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kajian Perencanaan Kesehatan dan Gizi ini adalah tersusunnya rekomendasi
kebijakan yang akan menjadi bahan utama dalam perumusan:
(1) Rancangan RPJM bidang kesehatan dan gizi masyarakat 2010-2014 dengan mitra
pelaksanan Departemen Kesehatan; dan
(2) Rancangan RPJM bidang kesehatan dan gizi masyarakat 2010-2014 dengan mitra
pelaksanan Badan POM

16

1.5 KERANGKA PIKIR DAN METODOLOGI KAJIAN
Kegiatan kajian yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi :
studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, diskusi, workshop dan kunjungan
lapangan ke beberapa daerah (DIY, Sumbar, Sulsel).
Serial diskusi intensif melalui pertemuan-pertemuan dengan mitra kerja sesuai isu
pembangunan kesehatan termasuk dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan
kesehatan 2010-2014.

Buku I :

Prioritas &
Pembangunan
Nasional

Buku II :

RPJM 2010-2014 Prioritas &
Sub Ba: Pembangunan
K
Kesehatan dan Gizi Bidang K/LK/
L

Buku III :

Aspek
Pengembangan
Background Study 2008 Wilayah

Kajian melalui Serial Diskusi :
Pengawasan Obat dan Makanan
Pembangunan Kesehatan Berdimensi Wilayah
Program, Indikator, dan Target
Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kesehatan dan Gizi

17
L

BAB III
KEGIATAN YANG DILAKUKANHASIL KEGIATANKEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan program kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF periode 2011-2015
dilandasi oleh kerangka konsep yang disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dini, yaitu suatu proses membangun manusia sejak dini untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di Indonesia melalui upaya Kelangsungan Hidup, Perkembangan,
Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA). Mengingat program kerjasama dimaksud merupakan
bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia, maka program kerjasama ini dilihat sebagai prioritas penting dalam
pembangunan (termasuk pembangunan daerah). Bantuan UNICEF dipandang sebagai
stimulan dan pendukung untuk mendorong dan meningkatkan kualitas program-program
pembangunan SDM Dini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

18

Fokus area kerjasama dibagi atas 56 bagian utama yaitu Perkembangan dan
Kelangsungan Hidup Anak, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan GenderPerkembangan
Remaja, HIV/AIDS dan Anak-anak, Perlindungan Anak,: Pencegahan dan Respon terhadap
Perlakuan Salah, Kekerasan, dan Eksploitasi terhadap Anak, danserta Kebijakan, Advokasi
dan Kemitraan bagi Hak-hak Anak. Selanjutnya fokus area dibagi atas 67 ruang lingkup
program kerjasama, yaitu: (1) Kesehatan dan Gizi, (2) Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan, (3) Pendidikan dan Perkembangan Remaja, (4) Penanggulangan HIV/AIDS,
(45) Perlindungan Anak, (56) Kebijakan Sosial dan PemantauanPerencanaan, Monitoring,
dan Evaluasi serta (76) Komunikasi, Mobilisasi Sumber Daya dan Kemitraan. Setiap
program terdiri dari beberapa kegiatan utama, pelaksanaannya dilakukan di tingkat pusat
dan daerah. (ggambar 1).
Program kerjasama menjadicakup 14 provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Utara, Irian
JayaPapua Barat, dan Papua (gambar 2). Dalan keadaaan emergency, kerjasama ini juga
meliputi daerah-daerah yang mengalami bencana seperti saat terjadi gempa di Sumatra
Barat, DI Yogyakarta dan lain-lain.

19

Gambar 1:. Struktur Program Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF Tahun 2011-2015

STRUKTUR PROGRAM

Program Kerjasama RI-UNICEF
2011-2015

Kebijakan Sosial dan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan dan Perkembangan Perlindungan Anak Komunikasi
Pemantauan (Social Tumbuh Kembang Anak Remaja (Education and (Child Protection) (Communication, Resource
Policy and Monitoring) (Child Survival and Adolescents Development) Mobilisation and Partnerships)
Development)

Kebijakan Sosial
Kebijakan Sosial Kebijakan Sosial dan Pemantauan Kebijakan Sosial
dan Pemantauan Kebijakan Sosial dan Pemantauan (Social Policy dan Pemantauan
(Social Policy dan Pemantauan (Social Policy and and (Social Policy
(Social Policy Monitoring)Pengua Monitoring)Peng
Kebijakan Sosial and tan sistem pada
dan Pemantauan Monitoring)Peng kualitas Kebijakan Sosial
(Social Policy dan Pemantauan
Kebijakan Sosial Kapasitas Kebijakan Sosial (Social Policy
and
dan Pemantauan kelembagaan pada dan Pemantauan and
(Social Policy kebijakan, (Social Policy
Kebijakan Sosial
and keuangan, and
dan Pemantauan
Monitoring)Kapa perencanaan dan Monitoring)Siste Kebijakan Sosial
(Social Policy
sitas penganggaran m informasi dan Pemantauan
and
kelembagaan Kebijakan Sosial manajemen (Social Policy
Monitoring)Anali
pada kebijakan, and
Kebijakan Sosial
Kebijakan Sosial dan Pemantauan KesiapKebijakan
dan Pemantauan Kebijakan Sosial (Social Policy and Sosial dan
(Social Policy dan Pemantauan Pemantauan Kebijakan Sosial
Monitoring)Transis
and (Social Policy dan Pemantauan
i dari pendidikan
Monitoring)Kapa and (Social Policy
sitas Monitoring)Peng Kebijakan Sosial
kelembagaan embangan model dan Pemantauan
(Social Policy and
Kebijakan Sosial KesiapKebijakan
Monitoring)Pembe
dan Pemantauan Sosial dan
(Social Policy Pemantauan
KesiapKebijakan
and
Sosial dan
Monitoring)Kemi
Pemantauan 20

Gambar 2:. Wilayah Daerah Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF 2011-2015

21

Bantuan UNICEF terdiri daridiberikan dalam bentuk dana, barang perlengkapan dan
bantuan teknis, ketiga jenis bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan seperti :
(1) manajemen program; (2) pelatihan dan orientasi; (3) komunikasi, informasi dan edukasi;
(4) monitoring dan evaluasi; (5) barang yang berkaitan dengan tujuan program, dan (6)
bantuan teknis.
Pengelolaan pelaksanaan program kerjasama di pusat dan daerah dilakukan sesuai
pentahapan dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan
evaluasi. Pengorganisasian program kerjasama dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi
yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis di tingkat pusat, Tim Kelangsungan Hidup
Pertumbuhan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) Provinsi, serta Tim KHPPIA
Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tersebut
secara teknis didukung oleh Sekretariat KHPPIA. Mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dilakukan melalui Rapat Koordinasi di tingkat pusat dan di tingkat provinsi
(Gambar 3).

Gambar 3:. Bagan Organisasi Program Kerjasama

Berdasarkan ruang lingkup program kerjasama, pada Tim Teknis Pusat dibentuk 5
(lima) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: Pokja Advokasi Kebijakan dan Kemitraan Hak Anak, Pokja
Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, Pokja Pendidikan, Pokja Perlindungan Anak,
dan Pokja Komunikasi. Masing-masing Pokja diketuai oleh Pejabat Eselon II Bappenas, anggota
Pokja adalah eEselon II dari instansi/lembaga Pemerintah terkait. Tugas Pokja sebagaimana
tercantum dalam Pedoman Umum adalah: (a) Menyusun Pedoman/panduan bagi pelaksanaan

8

program di Pusat dan daerah; (b) Mengkoordinasikan perencanaan kerja tahunan (annual
work plan); (c) Melaksanakan asistensi dan fasilitasi program ke daerah; (d) Melakukan
pengkajian dan pengembangan dalam rangka mendukung program kerjasama; (e) Melakukan
monitoring dan evaluasi program kerjasama, dan (f) Menyusun laporan kerjasama di pusat dan
daerah secara periodik berdasarkan kerjasama, keluaran dan indikator sebagaimana tercantum
dalam rencana kerja.

Laporan pelaksanaan kegiatan program kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF sepanjang
tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Kegiatan koordinasi strategis program kerjasama pemerintah RI – Unicef Tahun 2006-2010
mendapatkandilaksanakan dengan mendapat dukungan dari 2 sumber pembiayaan yaitu DIPA
Bappenas dan Unicef. Adapun , laporan dari pelaksanaan . kKegiatan adalah sebagai berikut
tersebut antara lain meliputi :

2.1 Pertemuan Penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) (15-16 Januari
2009)

2.2 Pertemuan Gizi (5 Februari 2009)

2.3 Pertemuan Mengenai Rekening Hibah (9 Februari 2009)

2.4 Workshop Draft RPJMN Perlindungan Anak (26-27 Februari 2009)

2.5 Rapat Kerja Kuartal I Program HIV/AIDS (3 Maret 2009)

Rapat bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan AWP 2009 program HIV/AIDS,
permasalahan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah
tersebut dan menginformasikan rekomendasi utama Forum Koordinasi Perencanaan &
Penganggaran tgl 26 Februari 2009

Hasil diskusi pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut::
a. Harus mulai dilaksanakannya rekomendasi Lokakarya Nasional Forum Perencanaan
dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS 26 Februari 2009, yaitu perumusan
konsep kebijakan penanggulangan HIV/AIDS untuk rancangan RPJMN 2010-2014,
evaluasi komprehensif pelaksanaan RAN Penanggulangan HIV/AIDS tahun 2007-2010
dan penyusunan RAN Penanggulangan HIV/AIDS tahun 2010-2014 yang terintegrasi
dalam RPJMN 2010-2014.
9

b. Salah satu langkah untuk memulai pelaksanaan dari rekomendasi loknas tersebut
adalah akan dilaksanakan roadshow dan technical assistance ke Papua, Papua Barat
dan Jawa Timur oleh perwakilan dari Dit.KGM Bappenas, KPAN, Dit.Kesibu Depkes)
pada pertengahan bulan Mei 2009.
c. PMTCT merupakan salah satu program penanggulangan HIV/AIDS yang penting
terutama bagi ibu dan anak, namun program tersebut pada list activities GF ATM Round
8 belum banyak tercakup.
d. Perlunya pencarian sumber dana untuk membiayai program PMTCT di Papua, Papua
Barat dan Jawa Timur, salah satunya melalui pengajuan proposal program PMTCT ke
program grant yang ditawarkan oleh KPAN yang akan disusun oleh Depkes.
e. Perlunya penyiapan document yang akan dimasukkan pada list activities GF ATM round
9 (deadline minggu pertama bulan April).
f. Lima mainstreaming pada comprehensive plan of action di Papua:
• Education for all
• Policy management
• Curriculum
• Training guru
• Kemitraan dengan berbagai sector dan donor
Dari lima mainstreaming tersebut, program penanggulangan HIV/AIDS dapat
dimasukkan pada kurikulum di sekolah dan policy management.

2.6 Perumusan RPJMN 2010-2014 Bidang Pangan dan Gizi (19-20 Maret 2009)
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi pencapaian pembangunan pangan dan gizi dalam
kurun waktu 2004-2008, mengidentifikasi isu-isu strategis, merumuskan konsep arah
kebijakan, prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan pangan dan
gizi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Selain itu, pertemuan
ini merumuskan opsi-opsi penguatan dan positioning pangan dan gizi dalam RPJMN 2010 -2014.
Isu pokok yang disampaikan antara lain: (a)
Mengurai dasar filosofis pangan dan gizi, permasalahan pangan dan gizi hingga saat ini
(diuraikan dari penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar masalah), dan (b)
pilihan intervensi yang digunakan, serta penguatan 4 pilar (plus 1) yaitu: Kecukupan Gizi;
Keamanan Pangan; Akses pada pangan yang berkelanjutan; Pola hidup sehat; Kelembagaan.

Konsep awal dari Prof. Soekirman menjadi bahan dasar dalam pengajuan draft RPJMN,
beberapa catatan yang perlu ditambahkan antara lain:
Perbaikan dan up-dating data yang digunakan baik dari sisi gizi maupun pangan.
10

Penggunaan istilah ‘ketahanan pangan dan gizi’, untuk mencerminkan lingkup penanganan
gizi dari hulu hingga hilir sesuai amanat UU No. 17/2007 tentang RPJP Nasional.
Penyederhanaan istilah sehingga lebih mudah dipahami oleh awam dan para pengembil
keputusan.
Disarankan untuk lebih fokus pada ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun.
Pengayaan dalam identifikasi masalah, meliputi status gizi, ketahanan pangan, pola hidup
sehat, dan kelembagaan, serta tantangan masa mendatang seperti: adaptasi terhadap
perubahan iklim, trade-off antara pangan-pakan-energi, perdagangan internasional.
Mempertajam indikator dalam sasaran program serta memperjalas indikator outcome-
output.
Perlu elaborasi lebih dalam mengenai arah kebijakan dan intervensi, seperti: stabilisasi
harga; peningkatan mutu dan gizi; peningkatan daya saing; pengolahan pangan yang lebih
industrial dengan melibatkan UMKM; serta peningkatan produksi melalui reformasi agraria,
infrastruktur, produktivitas lahan dan tenaga kerja.
Memperkuat kelembagaan dengan mengganti istilah Dewan Ketahanan Pangan menjadi
Dewan Ketahanan Pangan dan Gizi serta memperkuat peran masyarakat dan swasta.
Perlu ditambahkan sub-bab khusus mengenai KAIDAH PELAKSANAAN, yang berisi sektor
terkait yang bertanggung jawab dalam Ketahanan Pangan dan Gizi.
Beberapa usulanDiusulkan mengenai penempatan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN
2010-2014 yaitu menjadi bidang tersendiri atau masuk menjadi bagian ke dalam bidang yang
sudah ada khususnya bidang I (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) dan IX (Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup). Usulan lain menyebutkan dengan memecah menjadi 2 sub sistem,
sub sistem gizi masuk ke dalam bidang yang I (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)
sedangkan sub sistem pangan masuk ke dalam bidang II (Ekonomi). Disamping itu Adapun
masukan lainnya adalah: (a) Disarankan untuk lebih fokus pada ibu hamil dan bayi di bawah 2
tahun, (b) Penggunaan istilah ‘ketahanan pangan dan gizi’, untuk mencerminkan lingkup
penanganan gizi dari hulu hingga hilir sesuai amanat UU No. 17/2007 tentang RPJP Nasional, (c)
Pengayaan dalam identifikasi masalah, meliputi status gizi, ketahanan pangan, pola hidup sehat,
dan kelembagaan, serta tantangan masa mendatang seperti: adaptasi terhadap perubahan iklim,
trade-off antara pangan-pakan-energi, perdagangan internasional., (d) Perlu elaborasi lebih
dalam mengenai arah kebijakan dan intervensi, seperti: stabilisasi harga; peningkatan mutu dan
gizi; peningkatan daya saing; pengolahan pangan yang lebih industrial dengan melibatkan
UMKM; serta peningkatan produksi melalui reformasi agraria, infrastruktur, produktivitas
lahan dan tenaga kerja, dan (e) Perlu ditambahkan sub-bab khusus mengenai KAIDAH
PELAKSANAAN, yang berisi sektor terkait yang bertanggung jawab dalam Ketahanan Pangan
dan Gizi
11

Sebagai tindakla

Tindak Lanjut diusulkan :
pPembentukan Tim Kecil untuk merumuskan kembali rekomendasi lokakarya ini.
Selanjutnya, Tim Kecil ini akan menuliskan draft mengenai Bab Ketahanan Pangan dan Gizi,
selanjutnyauntuk selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan pada workshop ke-2
penyusunan RPJMN bidang Pangan dan Gizi yang akan dilaksanakan pada 1 disampaikan pada
minggu-1 bulan April 2009.

2.7 Workshop Posyandu (23 Maret 2009)
Pertemuan bertujuan untuk identifikasi peran dan tanggung jawab Departemen Kesehatan
dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Posyandu
Isu pokok yang disampaikan antara lain:
a. Perumusan tujuan Posyandu yang lebih operasional: apa output dan outcome-nya?
Dengan demikian, tidak sekedar tujuan visioner (menurunkan angka kematian ibu,
bayi, dan balita), tapi penetapan tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur
(measurable) sehingga mudah dimonitoring dan dievaluasi.
b. Paket kegiatan Posyandu. Perlu ditinjau lagi relevansi kegiatan Posyandu yang ada
sekarang ini, sebab kadangkala kegiatan tambahan menjadi lebih prioritas
dibandingkan kegaiatan pokok (penimbangan). Dengan demikian, perlu klasifikasi
kegiatan antara pokok dan tambahan. Selain itu, perlu penilaian kapasitas dan
kapabilitas organisasi Posyandu sehingga dapat ditentukan kelayakan Posyandu untuk
melakukan kegiatan tambahan.
c. Organisasi Posyandu. Perlu disepakati mengenai instansi yang mengelola Posyandu.
Opsi yang ditawarkan adalah di bawah Pemerintahan Desa dengan bantuan teknis dari
Puskesmas. Di tingkat nasional hingga kab/kota, Pokjanal Posyandu yang merupakan
forum koordinasi, perlu lebih di-tegas-kan peran dan fungsi masing-masing instansi.
Diusulkan, di Departemen Kesehatan sendiri ditunjuk pejabat eselon II yang menjadi
focal point Posyandu. Selain itu, perlu optimalisasi peran swasta seiring dengan
menguatnya program CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga Posyandu dapat
dijadikan salah satu alternatif kegiatan.

12

d. Pengelolaan sumber daya pendukung, meliputi pengelolaan kader Posyandu
(perlunya insentif), sarana pendukung (buku pedoman, paket gizi, alat timbang,
pelatihan, pelaporan). Selain itu perlu sinkronisasi dengan unit pelayanan lainnya yang
dikelola oleh lintas sektor terkait, seperti BKB, PAUD, TPA, dan lain-lain.

a. Sebagai Perumusan tujuan Posyandu yang lebih operasional: apa
output dan outcome-nya? Dengan demikian, tidak sekedar tujuan
visioner (menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita), tapi
penetapan tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur (measurable)
sehingga mudah dimonitoring dan dievaluasi.
b. Paket kegiatan Posyandu. Perlu ditinjau lagi relevansi kegiatan
Posyandu yang ada sekarang ini, sebab kadangkala kegiatan
tambahan menjadi lebih prioritas dibandingkan kegaiatan pokok
(penimbangan). Dengan demikian, perlu klasifikasi kegiatan antara
pokok dan tambahan. Selain itu, perlu penilaian kapasitas dan
kapabilitas organisasi Posyandu sehingga dapat ditentukan
kelayakan Posyandu untuk melakukan kegiatan tambahan.
Organisasi Posyandu. Perlu disepakati mengenai instansi yang mengelola Posyandu. Opsi
yang ditawarkan adalah di bawah Pemerintahan Desa dengan bantuan teknis dari Puskesmas.
Di tingkat nasional hingga kab/kota, Pokjanal Posyandu yang merupakan forum koordinasi,
perlu lebih di-tegas-kan peran dan fungsi masing-masing instansi. Diusulkan, di Departemen
Kesehatan sendiri ditunjuk pejabat eselon II yang menjadi focal point Posyandu. Selain itu, perlu
optimalisasi peran swasta seiring dengan menguatnya program CSR (Corporate Social
Responsibility), sehingga Posyandu dapat dijadikan salah satu alternatif kegiatan.
c. Pengelolaan sumber daya pendukung, meliputi pengelolaan kader
Posyandu (perlunya insentif), sarana pendukung (buku pedoman,
paket gizi, alat timbang, pelatihan, pelaporan). Selain itu perlu
sinkronisasi dengan unit pelayanan lainnya yang dikelola oleh lintas
sektor terkait, seperti BKB, PAUD, TPA, dan lain-lain.
tTindaklanjut dari pertemuan Lanjut:
adalah kesepakatan untuk melakukan Akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan agenda
menyepakati: (a) Perumusan Paket Pelayanan Posyandu, (b) Pembagian Tugas Pusat-Provinsi-
Kabupaten/Kota-Puskesmas, (c) Organisasi pengelola Posyandu dan (d) Sumber daya
Pendukung (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota), serta (e) mekanisme Koordinasi Pengelolaan
Posyandu.

13

2.8 Pertemuan Tim Fasilitasi Program Kerjasama Pemerintah RI – Unicef Tahun
2006-2010 (16 April 2009)
Tujuan dari pertemuan adalah adalah : (a) Sosialisasi Tugas dan Peran Tim Fasilitasi, dan
kesepakatan rencana kerja, (b) Identifikasi kendala dalam mekanisme penge-lolaan dan
koordinasi program di pusat dan KHPPIA di daerah, (c) Membangun sinergi pelaku program,
secara vertikal (pusat dan daerah) dan horizontal (antar anggota), dan (d) Review Umum atas
pelaksanaan kegiatan Kuartal I dan rencana kerja Kuartal II.
Adapun pokok-pokok pembahasan dan kesimpulan pertemuan adalah sebagai berikut:
a. Peserta menyarankan agar ada pembagian yang jelas mengenai peran dan fungsi antara
Tim Teknis dan Tim Pengarah, dengan demikian dapat menjalankan koordinasi program
secara lebih sinergis dan efektif-efisien. Hal lain adalah masih ada kesulitan dalam
pembinaan teknis (bintek) dan monitoring-evaluasi (monev) oleh instansi pusat dalam
kegiatan kerjasama di daerah, dengan demikian perlu dibuat tata kerja/mekanisme
pengelolaan program.
b. Ditemukan beberapa permasalahan mengenai pendaftaran rekening kerjasama,
diantaranya karena keengganan pendaftaran rekening oleh instansi pelaksana program
akibat peraturan perundangan yang masih belum jelas. Salah satu hal yang masih
membingungkan adalah kewajiban pencantuman hibah dalam mekanisme DIPA K/L
tersebut.
c. Dari pihak Unicef menjelaskan mengenai isu lintas sektoral lainnya yang membutuhkan
dukungan dari seluruh komponen, yaitu: akan disusunnya Situasi Analisis Nasional
sebagai bahan dalam penyusunan CPAP termasuk didalamnya kondisi ibu dan anak
dalam krisis ekonomi global sekarang ini. Selain itu, Unicef pada tahun 2009 akan
mendukung penyusunan RPJMN 2010-2014 erutama untuk isu pendidikan, kesehatan,
gizi dan perlindungan anak.
Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini, antara lain disepakati : (a) penyusunan jadual
bimbingan teknis dan monitoring evaluasi yang diketahui seluruh anggota tim fasilitasi, (b)
Perlu disusun pedoman pemantauan terpadu, (c) Mengembangkan jaringan mailing list dan
website, (d) Mendokumentasikan praktek unggulan, (e) Menyusun pedoman penilaian praktek
unggulan, (f) Mengembangkan perencanaan berbasis data (situasi analisis) dalam
pengarustamaan praktek unggulan dalam RPJMN/D, (g) Memantau pendaftaran rekening hibah
di tiap instansi pelaksana program, dan (h) Melakukan amandemen Pedoman Umum kerjasama
RI-UNICEF 2006-2010 terkait rekening hibah

RENCANA KERJA TIM FASILITASI PUSAT
14

PROGRAM KERJASAMA RI – UNICEF 2006-2010

No ISU KEGIATAN
1. Pembinaan teknis dan a. Disusun jadual bintek dan monev yang diketahui seluruh
monitoring-evaluasi anggota Tim Fasilitasi.
daerah b. Perlu pedoman pemantauan terpadu.
c. Mengembangkan jaringan mailing list dan website.
2. Praktek unggulan (best a. Mendokumentasikan praktek unggulan.
practice) b. Menyusun pedoman penilaian praktek unggulan.
c. Menyebarluaskan praktek unggulan.
d. Mengembangkan perencanaan berbasis data (situasi
analisis) dalam pengarustamaan praktek unggulan dalam
RPJMN/D.
3. Penataan rekening hibah a. Memantau pendaftaran rekening hibah di tiap instansi
pelaksana program.
b. Mengadakan pertemuan pembahasan hibah RI-Unicef
bersama Depkeu dan BPK.
c. Amandemen Pedum terkait rekening hibah.
2.9 Pertemuan Tim Teknis Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/GAKY
(30 Mei 2009)
Pertemuan bertujuan untuk melakukan evaluasi dan mendapatkan laporan tentang
pelaksanaan kegiatan Tim GAKY sesuai sektor terkait pada kuartal I.
Beberapa isu yang dibahas antara lain: (a) Laporan tiap instansi/lembaga; (b). Review hasil
Riskesdas 2007; (c). Mekanisme koordinasi Tim GAKY; (d) Pembahasan draft RAN GAKY
2010-2014. Pertemuan dihadiri oleh anggota Tim Fasilitasi dari: Deperin, Depkes, BPOM,
Depdagri, dan staf Unicef.
Beberapa isu terkait selama pembahasan antara lain:
a. Pada tinjauan hasil Riskesdas, penggunaan cut-off point hasil lab/iodometry yang
seharusnya cukup 15 ppm untuk menentukan garam yodium standar, pada Riskesdas
2007 digunakan 30 ppm (terlalu tinggi). Hal ini perlu mempertimbangkan bahwa
standar SNI di tingkat produsen saat ini adalah 30 ppm Kalium Iodat yang ekuivalen
dengan 15-17 ppm Iodium.
b. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan tinjauan SNI melalui langkah-langkah
antara lain: (1) surat dari Unicef ke Pemerintah RI tentang tinjauan SNI sekaligus
rekomendasi dan perbandingan dengan negara-negara lain; (2) dibentuk tim
pembahasan kandungan garam yodium (dibawah Depkes); (3) berdasarkan
rekomendasi tim, Depkes menyurati Deperin, mengenai revisi SNI garam beryodium;

15

(4) membuat Panitia Teknis SNI garam yodium dengan bahan masukan: hasil
pemantauan dari Deperin, BPOM, dan Depkes (Riskesdas 2007); (5) SNI diharapkan
keluar, dengan lingkup: mutu garam meja, mutu garam krosok; (6) menyusun petunjuk
produsen garam beryodium. (7) sosialisasi dan pelatihan pengendalian mutu interdep
di daerah.
c. Untuk mekanisme koordinasi Tim GAKY Pusat, akan dibentuk struktur meliputi: Tim
Pengarah, Tim Teknis, Tim Fasilitasi, dan Tim Pakar. Adanya 2 struktur baru, yaitu Tim
Fasilitasi berfungsi mendukung dalam penyiapan konsep kebijakan/kajian, monitoring
dan evaluasi, pelaporan, dan penguatan sinergi program antar instansi. Sedangkan Tim
Pakar berfungsi dalam memberi masukan dan saran dalam penyusunan
kebijakan/program berdasarkan kajian ilmiah. Selain itu, diharapkan Tim Pakar
menjadi focal point dalam penanggulangan GAKY di regional tertentu. Usulan Tim
Pakar ini seperti tersebut dalam lampiran.
d. Terkait dalam revitalisasi peraturan penanggulangan GAKY di daerah, akan dikeluarkan
Permendagri tentang Penanggulangan GAKY dan Larangan Peredaran Garam Tidak
Beryodium. Peraturan ini berisi antara lain: larangan dan sangsi, pembinaan dan
pengawasan, serta tanggung jawab. Diharapkan pada bulan Juli 2009 nanti, peraturan
ini sudah dapat disahkan.
e. Dalam rangka penyusunan RAN GAKY 2010-2014, akan dilakukan langkah-langkah
antara lain: (1) mengumpulkan masukan dari eksternal review; (2) inventarisasi
kegiatan K/L; (3) menyusun dan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan masukan
dari daerah (misal: forum musrenbangnas – mid Mei); (4) Pertemuan koordinasi; (5)
finalisasi draft pada bulan November 2009.
f. Selain hal tersebut di atas, dari hasil Riskesdas 2007 akan dilakukan studi lanjutan
untuk menjawab pertanyaan, ’mengapa kandungan yodium dalam urin meningkat?’.
Studi ini didukung Unicef dengan mitra pelaksana BP GAKY, akan dilakukan di
Karawang, Grobogan, Salatiga, dan Bantul.

16

2.10Rapat Internal Pembahasan TOR (1) (30 Januari 2009)
Rapat bertujuan untuk mendapatkan masukan awal guna menyempurnakan TOR
Kajian Perencanaan Kesehatan, Gizi, Obat dan Makanan.. Rapat dihadiri oleh seluruh staf
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
Ruang lingkup kegiatan kajian bidang kesehatan dan gizi masyarakat disepakati
terdiri dari 5 kluster, yaitu:
1) Pengawasan obat dan makanan
2) Rencana pembangunan kesehatan berdimensi wilayah
3) Program, indikator, dan target
4) Isu strategis dan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
5) Rancangan RPJM bidang kesehatan dan gizi masyarakat

2.11Rapat Internal Pembahasan TOR (2) (6 Maret 2009)
Rapat dilakukan untuk menyempurnakan TOR Kajian Perencanaan Kesehatan, Gizi,
Obat dan Makanan. Rapat dihadiri oleh seluruh staf Direktorat Kesehatan dan Gizi
Masyarakat.
Kajian akan dilakukan melalui rangkaian serial diskusi yang terdiri dari 5 seri
dengan rancangan materi pembahasan dan narasumber sebagai berikut :

Diskusi Seri I
Tema : Pengawasan Obat dan Makanan
Materi Pembahasan :
1. Isu-isu strategis Obat/Farmasi (Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc - Dirjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan)
2. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Dr. Husniah Rubiana Thamrin
Akib, MS, MKes, SpFK - Kepala Badan POM)
3. Tantangan Industri Obat dan Farmasi di Indonesia (Ir. Ferry Sutikno, MSc, MBA,
Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia)
4. Pengawasan Makanan dari Perspektif Pengusaha (Bapak Thomas Darmawan, Ketua
Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman)
Moderator : Dr. Arum Atmawikarta
Pembahas : Prof. Iwan Darmansjah (Farmakolog UI), Husna Zahir (Ketua Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia), Drs. Darodjatun Sanusi, Apt., MBA, (Majelis Penasehat
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI))

Diskusi Seri II
17

Tema : Rencana Pembangunan Kesehatan Berdimensi Wilayah
Materi Pembahasan :
1. Konsep Perencanaan Pembangunan Berdimensi Wilayah RPJM 2010-2014 (Ir. Max
H. Pohan, CES., MA - Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Bappenas)
2. Pembangunan Kesehatan Berbasis Wilayah (Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH,
Ph.D - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia)
3. Pemanfaatan Riskesdas dalam Perencanaan Kesehatan Berdimensi Wilayah (Dr.
Trihono, M.Sc - Kapuslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan)
4. Aspek Kapasitas Fiskal Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Prof. Dr.
Mardiasmo, Ak., MBA - Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan)
Pembahas : Dr. I Made Suwandi, M.Soc.Sc (Direktur Urusan Pemerintahan Daerah,
Departemen Dalam Negeri), Dr. Ir. Dewi Sawitri, MT (Departemen Teknik Planologi
ITB), dr. Adang Bachtiar, MPH, D.Sc (IAKMI)

Diskusi Seri III
Tema : Program, Indikator, dan Target dalam RPJMN 2010-2014
Materi Pembahasan :
1. Penetapan Indikator dan target (Prof. Purnawan)
2. Pembiayaan Program Kesehatan (Prof. Ascobat Gani)
3. Hasil Riskesdas untuk mengukur pencapaian pembangunan kesehatan (Badan
Litbangkes Depkes)
4. Ketersediaan data bersumber Profil Kesehatan untuk mengukur pencapaian
pembangunan kesehatan (Kepala Pusdatin Depkes)
Panel presentasi :
1. Penyajian Matriks Program, Kegiatan, Indikator, dan Target Departemen Kesehatan
(Kepala Puskabangkes Depkes)
2. Penyajian Matriks Program, Kegiatan, Indikator, dan Target Badan POM

Diskusi Seri IV
Tema : Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan
dan Gizi Masyarakat
Materi Pembahasan :
18

1. Rancangan RPJMN Kesehatan 2010-2014 (Bappenas)
2. Gagasan untuk pengembangan Renstra Depkes 2010-2014 (Depkes)
3. Gagasan untuk pengembangan Renstra BPOM 2010-2014 (Badan POM)
Pembahas :
1. DR. Adang Bachtiar - IAKMI
2. Prof. Ascobat Gani
3. Prof. Laksono
4. Dr. Broto Wasito
5. Prof. Soekirman
6. Dr. Hapsara
7. Yulfita Rahardjo
8. WHO
9. World Bank
10. Perwakilan dari Legislatif

Diskusi Seri V
Tema : Rancangan RPJM Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Materi Pembahasan : Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan RPJM Bidang Kesehatan
dan Gizi Masyarakat

2.12Pelaksanaan Diskusi Seri 1 (31 Maret 2009)
Tema : Pengawasan Obat dan Makanan
Tujuan
1. Melakukan identifikasi masalah dan tantangan di bidang obat dan farmasi yang
meliputi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan obat.
2. Mengenali berbagai isu global terkait industri obat dan farmasi di Indonesia dan
alternatif langkah antisipasinya.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategis terkait obat dan makanan
4. Mengenali sistem pengawasan mutu obat dan makanan di Indonesia, termasuk
strategi dan arah kebijakan untuk mendukung upaya penguatannya

Keluaran (Output)
19

Diperolehnya isu-isu strategis, alternatif strategi, dan rekomendasi kebijakan untuk
pengawasan obat dan makanan di Indonesia dalam melengkapi rancangan RPJMN 2010
– 2014.

Lingkup Pembahasan
1. Topik : Isu-isu Strategis Obat/Farmasi
1) Bagaimana situasi ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat esensial?
2) Apa masalah dan tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan obat?
3) Bagaimana peran dan kapasitas pemerintah (pusat dan daerah) dalam
penyediaan dan pengelolaan obat publik?
4) Bagaimana strategi pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat esensial
dengan harga terjangkau dan berkesinambungan?
5) Apa isu-isu strategis, sasaran dan arah kebijakan serta program-program di
bidang obat dan farmasi?
6) Apa dukungan peraturan perundangan untuk menjamin ketersediaan dan
keterjangkauan obat?
7) Apa indikator yang digunakan dan target yang akan dicapai pada RPJM
2010-2014?
8) Hal-hal lain yang dianggap penting dan relevan.

2. Topik : Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
1) Bagaimana situasi gambaran umum terkait mutu, keamanan dan khasiat obat
dan makanan di Indonesia?
2) Apa masalah dan tantangan dalam penerapan pengawasan obat dan makanan?
3) Bagaimana peran dan kapasitas BPOM dan jaringannya dalam penerapan sistem
pengawasan obat dan makanan?
4) Apa isu-isu strategis, kebijakan dan strategi penguatan sistem pengawasan obat
dan makanan untuk menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan yang
beredar di masyarakat?
5) Apa dukungan peraturan perundangan untuk menjamin pengawasan dan mutu
obat?
6) Apa indikator yang digunakan dan target yang akan dicapai pada RPJM
2010-2014.?
7) Isu-isu lain yang dianggap penting dan relevan

3. Topik : Antisipasi isu global industri obat dan farmasi di Indonesia
20

1) Apa tantangan dan masalah industri obat dan farmasi saat ini?
2) Bagaimana antisipasi industri obat dan farmasi dalam menghadapi isu global?
3) Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi bahan baku obat yang
saat ini masih bergantung pada impor?
4) Bagaimana keterjangkauan harga obat di Indonesia?
5) Bagaimana implementasi GMP pada industri obat di Indonesia?
6) Bagaimana peran swasta dalam meningkatkan akses obat esensial yang
terjangkau masyarakat?
7) Bagaimana kualitas sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia dari
perspektif pengusaha farmasi?
8) Apa pandangan pengusaha farmasi untuk meningkatkan peran Depkes dan BPOM
dalam penyediaan dan pengelolaan obat?
9) Isu-isu lain yang dianggap penting dan relevan.

4. Topik : Pengawasan Makanan dari Perspektif Pengusaha
1) Bagaimana masalah dan tantangan dalam menjamin keamanan produk pangan?
2) Bagaimana implementasi GMP pada industri makanan dan minuman di
Indonesia?
3) Bagaimana penerapan sistem pengawasan makanan dari perspektif pengusaha?
4) Langkah-langkah apa yang ditempuh industri untuk menjamin keamanan produk
pangan?
5) Apa pandangan pengusaha makanan dan minuman untuk meningkatkan peran
Depkes dan BPOM dalam menjamin keamanan produk pangan?
6) Isu-isu lain yang dianggap penting dan relevan

Peserta Serial Diskusi
Peserta serial diskusi 1 terdiri dari perwakilan Departemen Kesehatan, Badan POM,
Departemen Perdagangan, perusahaan farmasi, Direktorat KP3A, Direktorat KPPO, dan
Direktorat Agama dan Pendidikan Bappenas

Agenda Acara

21

WAKTU
ACARA
(WIB)
08.30-09.0 Registrasi Peserta
0
09.00 – Pembukaan
09.15 Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bappenas
09.15-10.4 Paparan Pembicara
5
1. Isu-isu Strategis Obat/Farmasi
Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Departemen Kesehatan
2. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK, Badan Pengawasan
Obat dan Makanan
3. Antisipasi Isu Global Industri Obat dan Farmasi di Indonesia
Ir. Ferry Sutikno, MSc, MBA, Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia
4. Pengawasan Makanan dari Perspektif Pengusaha
Bapak Thomas Darmawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Makanan dan
Minuman

10.45-11.0 Coffee Break
0
11.00-12.0 Diskusi Panel
0
Moderator:
Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bappenas

Pembahas:
1. Prof. Dr. Iwan Darmansjah, SpPK (K), Farmakolog Fakultas Kedokteran
UI
2. Husna Zahir, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
3. Drs. Darodjatun Sanusi, Apt., MBA, Majelis Penasehat Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI)
12.00-13.0 Diskusi Umum
0
13.30 Penutupan

22

(dilanjutkan dengan makan siang)
2.1. PROGRAM ADVOKASI POKJA ADVOKASI KEBIJAKAN SOSIAL DAN KEMITRAAN HAK
ANAK
Program ini menekankan pada dukungan pencapaian RPJMN 2010-2014 pada aspek
peningkatan kesejahteraan dan hak-hak ibu dan anak melalui pendekatan ekuitas di tingkat
nasional dan daerah. Komponen kegiatannya meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis
bukti yang berpihak pada anak dengan mengembangkan studi-studi, lokakarya dan seminar
untuk mendiseminasikan isu-isu terkait anak serta memperkuat proses advokasi kepada
pengambil keputusan. Kegiatan-kegiatan pada program ini adalah:
PEMANTAUANKEMITRAAN HAK ANAKRAPAT KOORDINASI
A.1 Rapat Koordinasi terbatas Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi (Pokja PME), 19-20 Februari 2010 Adapun pokok-pokok pikiran dan
tindak lanjut pertemuan tersebut, adalah sebagai berikut:Rapat Koordinasi Awal
Tahun, membahas agenda pokok antara lain:
• Dokumen pelaporan 2009.
Saat ini sedang dikembangkan kumpulan paparan/presentasi Tinjauan Akhir Tahun 2009 lalu,
dalam bentuk elektronik-book. E-book merupakan proceeding yang memuat target, capaian,
tantangan, dan penganggaran dari pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF
sepanjang tahun 2009. Selain itu juga memuat Praktek Unggulan di 5 instansi Pusat dan Daerah.
Laporan ini akan di up-load pada website Kerjasama RI-UNICEF.
E-book proceeding Kegiatan 2009 ditata dalam lay-out yang menarik. , untuk itu forum
mengusulkan dibuat dalam versi cetak. Diharapkan dokumen ini selanjutnya dapat menjadi
media advokasi/sosialisasi kepada stakeholder pusat dan daerah, khususnya bagi daerah non
kerjasama RI-UNICE. F
o Tindak lanjut: Sekretariat RI-UNICEF di Bappenas akan menindaklanjuti masukan dan
mempelajari kemungkinan untuk pencetakan.
• Penutupan Field Office (FO) UNICEF di Bandung
Sehubungan dengan penutupan FO UNICEF di Bandung, Bappenas melalui Surat dari Deputi
Bidang SDM dan Kebudayaan telah mengirimkan surat tanggapan kepada UNICEF. Pada surat
tersebut diusulkan perlunya menempatkan 1 orang staf masing-masing di provinsi Jawa Barat
dan Banten, dengan mempertimbangkan kesinambungan kegiatan, advokasi sekaligus
administrasi serta komitmen 5 tahun kerjasama dengan pemerintah daerah. Diinformasikan
oleh staf UNICEF bahwa pertimbangan Bappenas tersebut akan dibahas internal UNICEF pada
akhir Februari 2010 karena pimpinan UNICEF berada di luar negeri.
o Tindak lanjut: Menunggu tanggapan resmi dari UNICEF atas surat Deputi SDM dan
Kebudayaan Bappenas serta merencanakan pertemuan dengan pihak terkait untuk
menindaklanjutinya.
• Pembahasan Kerangka Monitoring dan Evaluasi
•
Walaupun instrument monitoring dan evaluasi sudah ada dalam Pedoman Umum
(Pedum), namun pelaksanaannnya dirasakan masih belum efektif,. Kendala umum
penerapannya adalah pemahaman dan kepatuhan stakeholder yang kurang dalam
mengisi format dan melaporkan laporan serta kurang efektifnya forum-forum
monitoring dan evaluasi di daerah.
Salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi adalah
pengembangan website Program Kerjasama. Diharapkan arus pelaporan dari K/L di
23

Pusat dan SKPD di daerah melalui media ini menjadi lebih lancar dan rutin. Untuk itu,
akan dilakukan pengembangan website antara lain melalui: Pelatihan Admin Pusat dan
Daerah sebagai focal point pengisian data pelaporan kegiatan/program, pengembangan
pedoman umum admin, serta pemeliharaan situs dan jaringan Program Kerjasama.
Pelatihan direncanakan pada bulan Maret 2010 untuk K/L Pusat. Sedangkan untuk
daerah, akan dilakukan 2 kegiatan, yaitu pengiriman Pedoman Admin dan pelatihan
untuk Admin daerah.
o Tindak lanjut: (a) pembahasan intensif untuk menyempurnakan kerangka
monitoring dan evaluasi dalam Pedum; (b) penyiapan pelatihan admin website
menyangkut: materi pelatihan, mentor, dan penyelenggaraan lapangan; (c)
perbaikan rutin situs Program Kerjasama;
• Penataan Rekening Hibah.
•
Saat ini masih banyak K/L belum mendaftarkan rekeningnya ke Kementerian Keuangan
sesuai Permenkeu No. 57/2007 yang mengatur tentang pengelolaan rekening milik
kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja. Bappenas sudah mengirimkan surat
pemberitahuan di tahun 2009 lalu. Saat ini baru BPS yang sudah terdaftar, sedangkan
Kemendagri, Kemensos, dan Kemendiknas masih dalam proses.
o Disepakati, UNICEF akan ikut mendorong K/L yang mengelola rekening Kerjasama
RI-UNICEF untuk mulai di proses pendaftarannya ke Kemenkeu. Disamping itu,
pengelolaan rekening hibah diusulkan menjadi salah satu materi dalam pelatihan
HACT/FACE pengelola keuangan Program Kerjasama RI-UNICEF di setiap K/L.
o Tindak lanjut: (a) Sekretariat akan mengirimkan kembali softcopy Surat Bappenas
tahun 2009 mengenai pemberitahuan pengelolaan rekening hibah ke UNICEF, (b)
menjadi salah satu Tupoksi tambahan bagi staf UNICEF dalam pelaksanaan program
di K/L. (c) penyiapan materi pengelolaan rekening hibah untuk pelatihan HACT/FACE
• Pengembangan ASIA.
Secara resmi telah menjadi salah satu instrumen perencanaan daerah melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD tahun
2010. Di tahun 2010 akan dilakukan sosialisasi ASIA di seluruh Indonesia baik dengan
pengiriman Petunjuk Teknis maupun lokakarya nasional. Untuk mendukung hal
tersebut, saat ini telah dikembangkan pilot project di Polman (Sulbar) dan Solo (Jateng).
o Tindak lanjut: (a) pertemuan Tim Fasilitasi Pusat di Ditjen. Bangda; (b) asistensi di 2
daerah pilot; (c) pendampingan di daerah untuk integrasi ASIA dalam perencanaan
pembangunan daerah.
• Penyusunan CPAP 2011-2015.
Country Program Action Plan (CPAP) merupakan dokumen acuan program kerjasama
lima tahunan UNICEF dan pemerintah. Sehubungan dengan penyusunan CPAP untuk
periode 2011-2015, akan dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu: (a) diskusi internal
UNICEF (Januari-Maret), (b) pertemuan/lokakarya dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
serta penulisan draft CPAP (Maret-Juni), serta (c) pembahasan final CPAP bulan
September 2010.
Rangkaian kegiatan lain untuk mendukung analisa situasi Indonesia pada CPAP adalah
final review program kerjasama 2006-2010 yang akan dipandu oleh konsultan, serta
studi Situasi Analisis (SITAN) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.

24

o Tindak lanjut: penyiapan pertemuan awal penyusunan CPAP 2011-2015 termasuk
term of reference dan agenda kerja
• Studi SITAN Nasional
Saat ini pelaksanaan studi sudah sampai tahap pengembangan studi lebih lanjut, baik
pengumpulan data, analisis, dan pelaporan.
Pelaksanaan Studi SITAN tidak sesuai waktu yang direncanakan. Untuk itu, forum
mengusulkan agar segera diadakan pertemuan melihat progress terakhir. Dengan
demikian, jika ada kendala teknis dan substantif dapat segera diatasi bersama, dan tidak
mengganggu rangkaian kegiatan berikutnya, seperti pengembangan CPAP 2011-2015.
o Tindak lanjut: (a) memantau perkembangan draft pelaporan studi SITAN dari
konsultan; (b) persiapan pertemuan Tim Teknis Sitan Nasional.
• Pengembangan Studi Child Budget Analysis
Pertemuan Tim Teknis sudah dilakukan pada awal Februari 2010 lalu. Peserta rapat
menyarankan beberapa hal substansial untuk diperbaiki, yaitu; metodologi, ruang
lingkup studi, dan kebutuhan data.

2.1.1. Studi SITAN Ibu dan Anak
Latar belakang dan Tujuan
Salah satu strategi pada Kerjasama RI-UNICEF pada periode 2006-2010 adalah
melakukan Studi Situasi Analisa Ibu dan Anak (SITAN). Hal ini perlu dilakukan untuk
menyediakan suatu bukti (evidence based) sebagai acuan merancang kerjasama pemerintah
Indonesia dan UNICEF 5 tahun mendatang (CPAP 2011-2015) yang bersinergi dengan RPJMN
2010-2014. Studi ini dimaksudkan untuk:; (i) mendapatkan informasi mengenai arah
perencanaan secara nasional dan daerah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan anak,
anggaran belanja dan kelembagaan; (ii) memberikan gambaran atas kesadaran masyarakat
umum terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak dan perempuan; (iii) memberikan
suatu dasar (baseline) untuk studi lanjutan, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat umum
terhadap hak-hak anak dan perempuan.

Hasil Kegiatan

Studi telah dilakukan pada tahun 2010 dan hasilnya telah dipresentasikan kepada
Bappenas pada bulan Maret 2011. Studi ini memberikan analisa mendalam tentang
kesejahteraan ibu dan anak serta memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk
menindaklanjuti strategi pencapaian MDGs. Selain itu studi ini telah merekemondasikan tiga
konsep kertas kebijakan kepada pemerintah Indonesia yaitu:; (i) MDGs dan ekuitas; (ii)
Melaksanakan desentralisasi yang bermanfaat bagi anak Indonesia dan; (iii) Pengelolaan data,
riset dan pengetahuan yang berbasis pada anak.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar Bappenas dengan dukungan UNICEF dapat
meningkatkan komitmen para pembuat kebijakan dengan mengadvokasi dan
mensosialisasikan hasil studi ini. Kemudian Bappenas akan memfinalisasikan tiga konsep kertas
kebijakan sebelum didiseminasikan pada tahun 2012.

25

Gambar 4: Pembahasan Konsep Kertas Kebijakan
SITAN (12 Oktober 2011)

Gambar 4:. Pembahasan Konsep Kertas Kebijakan SITAN (12 Oktober 2011)

2.1.2. Studi Dampak Perubahan Iklim dan Migrasi Terhadap Anak
Latar Belakang dan Tujuan
Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim yang sedang
terjadi. Mereka dapat menjadi korban akibat minimnya ketersediaan air bersih, terjadinya
bencana alam, penyebaran penyakit dan migrasi (mengungsi karena kehilangan tempat tinggal).
Selama ini studi tentang perubahan iklim yang khususnya menyoroti isu tentang anak sangat
terbatas. Sementara itu kebijakan pemerintah terhadap kelompok rentan belum dimasukkan
pada strategi nasional, dokumen perencanaan atau perundang-undangan. Dengan demikian
perencanaan dan kebijakan pemerintah yang ada tidak cukup untuk mengakomodir hak-hak
dan kepentingan anak akibat terjadinya perubahan iklim.

Untuk itu diperlukan sebuah studi yang spesifik menyoroti dampak perubahan iklim
untuk menganalisa kecenderungan perubahan iklim dan faktor-faktor bio-fisik dan socsial
ekonomi yang mempengaruhinya. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi dampak
perubahan iklim terhadap anak-anak dengan fokus pada gizi dan migrasi serta melihat
kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Pelaksana studi dilakukan oleh Nossal Institute

26

Australia bekerjasama dengan Litbang Kementerian Kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan
meliputi kunjungan lapangan yang sudah dilakukan pada tanggal 4 – 18bulan Mei 2011 di 3
lokasi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan NTT. Selain kunjungan lapangan, tim terlebih dahulu
melakukan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 6 Mei 2011. Pada
tanggal 18Bulan Mei 2011, tim studi melaporkan hasil studi sementara, sedangkan hasil studi
akhir yang sudah tersusun dilaporkan pada bulan Juli 2011. dilanjutkan pada tanggal 4 Juli 2011
sudah tersusun hasil akhir.

Hasil Studi
Hasil dari studi ini telah memberikan beberapa temuan utama, antara lain:; (i)
perubahan iklim dapat mengakibatkan gagal panen sehingga menambah beban kerja kaum Ibu
dan dapat mempengaruhi pemberian ASI pada anak; (ii) kegagalan panen juga mengakibatkan
kaum Ibu beralih mata pencaharian sebagai buruh migran sehingga dapat mempengaruhi pola
asuh pada anak; (iii) Jawa Timur dan NTT merupakan provinsi yang paling rentan terhadap
memburuknya ketahanan pangan akibat perubahan iklim.

Rekomendasi dari studi adalah perlunya dilakukan tindakan sebagai berikut:; (i)
memperkuat surveilans dengan focus terhadap anak; (ii) memfokuskan upaya-upaya
penanganan perubahan iklim pada anak; (iii) meningkatkan komitmen terhadap program gizi
dan kesehatan anak. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan diseminasi
akhir pada tahun 2012.

2.1.3. Studi Kemiskinan Anak (Child Poverty Study)
Latar Belakang dan Tujuan
Sejak tahun 2007, UNICEF Indonesia telah mengambil bagian dalam Studi Global
Kemiskinan dan Disparitas Anak yang dilaksanakan melalui pendekatan riset konteks lokal di
47 negara. Studi ini merupakan instrument advokasi kebijakan kritis yang berupaya
mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan dan menyediakan rekomendasi pada peraturan,
kebijakan dan program yang dapat mendukung hak-hak anak. Studi ini mengkombinasikan
pendekatan penghasilan (income) dengan pendekatan Bristol Deprivations yang melihat
bagaimana anak-anak dapat memperoleh akses terhadap tujuh dimensi kritis yaitu:; (i) tempat
tinggal; (ii) sanitasi; (iii) air bersih; (iv) informasi; (v) makanan; (vi) pendidikan; dan (vii)
kesehatan.
Tujuan studi adalah menyajikan analisa berbasis bukti (dari analisis statistik dan narasi
pandangan anak dan pihak terkait) mengenai anak yang hidup dalam kemiskinan dan
mengenali adanya celah dan peluang untuk memperbaiki kebijakan (termasuk alokasi
anggaran) dan pengaturan kelembagaan di tingkat nasional (dan regional) dalam rangka
mendukung terpenuhinya hak-hak anak. UNICEF telah menunjuk Lembaga Penelitian SMERU
untuk melaksanakan kajian ini di Indonesia dan studi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010.
Di tahun 2011, hasil kajian tersebut akan direvisi berdasarkan masukan dari pihak terkait dan
didiseminasikan. Bappenas berperan sebagai fasilitator untuk menjamin agar kajian yang sudah
dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan kebijakan pemerintah dan siap pakai untuk
mendukung advokasi dan formulasi kebijakan.
27

Hasil Studi
Hasil studi ini telah mengidentifikasi kemiskinan multi-dimensi, yaitu:; (i) sekitar 13.8
juta anak Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan; (ii) prevalensi kemiskinan anak lebih
tinggi daripada kemiskinan secara umum; (iii) hanya sekitar 15% anak yang terbebas dari
ketujuh aspek deprivasi (pendidikan, pekerja anak, kesehatan, tempat tinggal, sanitasi, air,
pendapatan); (iv) >50% anak terdeprivasi dalam satu atau dua aspek deprivasi; (v) dimensi
dengan prevalensi tertinggi: pendapatan (55.8%), sanitasi (35.6%) dan air (35.1%).

Rekomendasi dari hasil studi antara lain:; (i) upaya untuk memperkuat landasan hukum
dan peraturan serta program terkait pemenuhan hak anak – tanpa diskriminasi – perlu terus
dilanjutkan; yang lebih penting lagi adalah penguatan dalam aspek pelaksanaannya; (ii)
penguatan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus pada kemiskinan anak.
Diantaranya melalui penguatan kapasitas rumah tangga dan komunitas; seperti PKH dan PNPM
generasi; (iii) menerapkan cara penargetan yang berbeda, tergantung kondisi daerah; (iv)
meningkatkan kerjasama vertikal (pusat – dearahdaerah) dan meningkatkan peranan
pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan anak; dan (v) memperbaiki ketersediaan dan
kualitas data terutama yang terkait dengan perlindungan anak dan deprivasi non-material.
Tindak lanjut yang telah dilakukan diantaranya:; (i) finalisasi laporan pada September
2011; dan (ii) diseminasi pada China-ASEAN conference on poverty reduction through inclusive
growth (14-16 September 2011) dan children’s conference (17 November 2011).

Gambar 5:. Pembahasan Draft Studi Kemiskinan Anak
(16 Agustus 2011)Gambar 5: Pembahasan Draft Studi
Kemiskinan Anak (16 Agustus 2011)

28

Konsep laporan akhir ri unicef-2011

Konsep laporan akhir ri unicef-2011

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Konsep laporan akhir ri unicef-2011

Similar to Konsep laporan akhir ri unicef-2011 (20)

More from Febriansyah Soebagio

More from Febriansyah Soebagio (20)

Konsep laporan akhir ri unicef-2011