Your SlideShare is downloading. ×
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Buletin BSNP Edisi 4 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Buletin BSNP Edisi 4 2011

1,398

Published on

Buletin BSNP Edisi 4 Th. 2011

Buletin BSNP Edisi 4 Th. 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengantar Redaksi Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, menjelang akhir tahun 2011 ini, Buletin BSNP edisi keempat dapat terbit dan hadir Penanggungjawab di tangan pembaca sesuai dengan waktu yang direncanakan.Moehammad Aman Wirakartakusumah Pada edisi ini kami memaparkan tiga artikel utama, yaitu artikel Pemimpin Redaksi tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (bagian Edy Tri Baskoro kedua), Meneguhkan Ulang Peran Kementerian Agama Sebagai Benteng Kerukunan dan Penjaga Keutuhan NKRI oleh Weinata Redaksi Eksekutif Sairin, dan laporan hasil benchmarking sistem penilaian di Inggris Weinata Sairin oleh anggota BSNP. Selain itu edisi ini juga memuat peluncuran Richardus Eko Indrajit penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2011/2012 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan penyusunan Dewan Redaksi standar pendidikan nasional dan kegiatan BSNP lainnya. Edisi Djaali keempat ini juga dilengkapi dengan kegiatan BSNP dalam bentuk Djemari Mardapi gambar/lensa kegiatan selama tiga bulan terakhir. Last but not Farid Anfasa Moeloek Furqon least, Selamat Tahun Baru 2012. Semoga tahun ini lebih baik dari Gunawan Indrayanto tahun-tahun sebelumnya. Selamat membaca. Jamaris Jamna Johannes Gunawan Mungin Eddy Wibowo Teuku Ramli Zakaria Daftar Isi Zaki Baridwan Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI Redaksi Pelaksana 3-7 (Bagian II) Bambang Suryadi Meneguhkan Ulang Peran Kementerian Sekretaris Redaksi 8-11 Agama sebagai Benteng Kerukunan dan Ning Karningsih Penjaga Keutuhan NKRI. Benchmarking Sistem Penilaian Reporter Gaguk Margono 12-13 Pendidikan di Inggris Kaharuddin Arafah Keuangan 14-17 Berita BSNP: Neneng Tresnaningsih - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rosmalina Luncurkan UN Tahun 2012 - Konsil Kedokteran Indonesia Jalin Kerjasama Distribusi/Sirkulasi dengan BSNP Nurul Najmah Djuandi - Uji Publik Draf Standar Sarana dan Prasarana Reyman Aryo Program Pascasarjana dan Profesi Ibar Warsita - BSNP Bahas 10 Instrumen Akreditasi BAN Alamat: PNF BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 18-20 Lensa BSNP Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Keterangan Gambar Cover Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Anggota BSNP, tim ahli, dan peserta uji publik draf standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program pascasarjana dan profesi [atas]. Email: info@bsnp-indonesia.org Illah Sailah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (kiri) danWebsite: http://www.bsnp-indonesia.org M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan) dalam pembahasan draf standar sarana prasarana pendidikan tinggi [bawah]. Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 2. PARADIGMA PENDIDIKANNASIONAL ABAD XXI (Bagian II) rakat-masyarakat tradisional, baik da­BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL lam keterkaitannya dengan berbagai ke­ budayaan etnik maupun dengan berbagaiS etelah pada bab terdahulu dijelaskan kon­ sistem pemerintahan tradisional yang sep-konsep dasar mengenai pe­ngertian pen­ dalam banyak hal juga sedikit-banyak terkait dengan etnisitas. didikan, falsafah pen­didikan, dan pa­ra­digma Data etnografi dari berbagai sukupendidikan, da­lam bab II ini akan diberikan bangsa menyebutkan betapa tugas pen­­gambaran umum mengenai keadaan pendidikan didikan itu dikenali, meski tidak selalunasional di Indonesia. Bab ini akan dimulai dengan diwadahi dalam suatu organisasi sosialsuatu paparan ringkas mengenai “pendidikan di tertentu, namun tugas pelaksana pen­Indonesia di masa lalu”, yang merupakan sua­ didikan itu diamanatkan oleh kebudayaantu latar mengenai bekal pengalaman bangsa yang bersangkutan. Pada suatu sukusebelum kemudian ‘membangun’ suatu sistem bangsa tertentu di Papua misalnya, adalahpendidikan nasional. Setelah bagian “bekal dari tugas ibu untuk memberi pelajaranmasa lalu” itu menyusul sub-sub bab tentang pertama dalam hal berburu dan meramukeadaan dewasa ini, di mana bahasan dipusatkan di hutan kepada anaknya.pada beberapa aspek penting dalam bangunan Berbagai ritus peralihan (rites dependidikan nasional itu, yang meliputi: (1) aspek pas­sage) dari suatu status ke status se­geo-demografi yang berkenaan dengan bentang lanjutnya dalam rute kehidupan setiapwilayah serta komposisi penduduk, yang keduanya orang biasanya dilaksanakan oleh tokohdipaparkan beserta varian-varian kondisi di tertentu yang bertugas memimpin ritus peralihan itu. Tidak jarang ritus itudalamnya, beserta kemungkinan penga­ruhnya didahului oleh suatu proses pendidikanterhadap upaya pendidikan; ke­mu­dian, (2) aspek tertentu pula. Dalam hasil-hasil kajiankategorisasi jenis dan penyelenggara pendidikan, Antropologi dikenal adanya apa yangserta dalam sub-bab terakhir dipaparkan, sub- disebut sebagai man’s house sebagaibab (3) mengenai sistem dan substansi perangkat tempat/rumah untuk mempersiapkanlegal yang melandasi penyelenggaraan Pendidikan pe­muda-pemuda yang beranjak dewasa,Nasional itu. di mana dilakukan berbagai upaya pendidikan dan pelatihan guna memenuhi kebutuhan untuk peralihan status itu. Pelaksanaan pendidikanpada masa 2.1. Pendidikan di Indonesia Masa Lalu prasejarah tak mungkin dapat diketahui Masa lalu sebelum abad XXI dalam dari data primer, karena sifat data pra­ hal pendidikan untuk Indonesia dapat sejarah yang tak disertai data tertulis. Di dibagi secara urutan waktu kurang lebih zaman yang berikutnya, yaitu zaman se­ sebagai berikut: (a) zaman pra-kolonial jarah, yang untuk Indonesia diawali dengan yang lebih rinci dapat dibagi ke dalam masa Hindu-Buddha dan kemudian masa masa prasejarah dan masa sejarah, (b) Islam, berkat adanya data tertulis dari zaman kolonial ketika sistem pendidikan zaman itu sedikit banyak dapat diketahui ‘modern’ dari Eropa diperkenalkan, dan (c) Bahwa penataan institusional tersebut bisa ti- zaman kemerdekaan RI yang berlangsung dak sepenuhnya mewakili etnisitas diconto- hingga sekarang, sebelum dan sesudah hkan oleh tata sosial di masa Majapahit, di mana meski dapat dipastikan bahwa raja be- abad XXI. serta keluarganya beserta sebagian terbesar Di luar sistem persekolahan ‘modern’ rakyatnya adalah penyandang etnisitas Jawa, seperti yang semula diperkenalkan oleh namun jelas-jelas dalam berbagai prasas- kolonialis Belanda, terdapat berbagai ‘in­­ ti yang dikeluarkan di masa itu disebutkan adanya golongan penduduk yang non-Jawa, stitusi’ pendidikan dalam lingkup masya­­ yang juga dilindungi oleh kerajaan. Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 3. bagaimana pendidikan dilaksanakan atau keistimewaan dalam penguasaan pem­diatur di masa-masa itu. buatan benda-benda logam itu diberi se­ Di masa Hindu-Buddha, dari data macam otonomi, seperti pada sîma ka-prasasti maupun sastra, dapat diketahui juru-guśaly-an. Pada semua institusitentang adanya institusi pendidikan penguasaan teknologi tertentu itu terdapatkeagamaan yang mandiri di luar istana kegiatan pendidikan dan pelatihan di da­raja, yang letaknya sering di daerah pe­ lamnya. Dapat diperkirakan bahwa caragunungan, disebut dengan nama-nama pen­didikan yang dilaksanakan adalah se­seperti kadewagurwan dan patapãn. Da­ macam proses pemagangan. Di antaralam karya-karya sastra sezaman dice­ golongan profesi yang ada dan disebutkanritakan bahwa tempat-tempat pendidikan dalam sumber-sumber tertulis masa iniitu merangkap asrama, dan seringkali adalah ahli bangunan (umum, rumah) yangdisantuni dan dikunjungi juga oleh ke­ disebut undahagi, dan ahli pembuat kapalluarga raja. Istilah kadewagurwan me­ yang disebut undahagi lañcang. Berbagainya­takan bahwa tokoh utama yang men­ macam profesi yang diakui berbeda-bedajadi sumber ilmu dalam institusi itu di­ di masa Hindu-Buddha itu membutuhkansebut dewaguru, yang menyiratkan mak­ institusi pendidikannya tersendiri.na “seorang guru yang mempunyai kua­ Suatu fakta yang perlu disebutkanlifikasi spiritual tinggi”. Adapun patapãn mengenai masa Hindu-Buddha ini adalahberarti “tempat bertapa”, yaitu tempat adanya inisiatif di Indonesia untuk me­mengolah kemampuan spiritual melalui nyelenggarakan suatu pendidikan ke­aga­pengendalian fisik dan mental, yang juga maan yang berjangkauan antar­bangsa danmempunyai guru atau pelatih. Lingkungan antarnegara. Pendidikan agama Buddhabelajar dan pelatihan spiritual itu pulalah diselenggarakan oleh kerajaan Sriwijayayang sering disebut dengan istilah man­ di pulau Sumatera yang dahulu disebutdala, yang mempunyai arti harfiah “ling­kar­ Suwarnadwîpa atau Suwarnabhûmi. Faan (berstruktur)”, yang tentunya terpusat Hien (abad ke-5 M.) dan Hiuen Tsangkepada sang guru. (abad ke-7 M.) adalah dua musafir Cina Dapat disimpulkan dari sejumlah da­ yang memberikan catatan bahwa merekata itu bahwa pada masa Hindu-Buddha lebih dahulu belajar tentang Buddhisme ditersebut, di Jawa khususnya, terdapat Sriwijaya sebelum meneruskan perjalanan‘spe­sialisasi’ pendidikan keagamaan, yang untuk belajar lebih lanjut di pusat studidilaksanakan dalam suatu institusi ter­ agama Buddha di Nalanda di daerahpisah dari keraton, namun juga disantuni Bengal, India.oleh pemerintahan kerajaan. Ada kalanya Tradisi mengenai institusi-institusicalon atau keluarga raja pun dididik di seperti patapãn dan kadewagurwan daridalam institusi seperti itu untuk jangka masa Hindu-Buddha tersebut di atas itu­waktu tertentu. Namun perlu pula di­per­ lah yang kiranya berlanjut ke zaman Is­hitungkan bahwa di samping institusi pen­ lam yang menyusul dan kemudian di­didikan spiritual-keagamaan itu istana kenal sebagai pêsantrèn. Secara struk­sendiri melakukan pelatihan-pelatihan tur organisasi sosial keberadaannya ber­in­ternal, artinya untuk warganya sendiri, lanjut, namun isi ajarannya berubah, daridalam bidang-bidang yang lebih bersifat substansi Hindu-Buddha ke Islam. Tak‘keduniawian’, misalnya dalam seni sastra jarang para kyai pemimpin pesantren-dan seni musik (Poerbatjaraka). pesantren itu membina hubungan dengan Karya-karya sastra masa Majapahit pusat-pusat pengetahuan Islam di luarakhir juga mengungkapkan betapa seorang negeri, terutama negeri Arab, dan mungkinputra raja juga perlu melatih keunggulannya juga Persia dan Turki.untuk penguasaan pengungkapan seni Pada zaman berikutnya, yaitu zamanyang menyiratkan bahwa itu semua adalah penjajahan Belanda terdapat upaya-upayabagian dari pendidikan pribadi demi citra pendirian dan pelaksanaan lembaga-lem­keberadaban. Hal lain yang patut diberi perhatian Istilah ini berarti “tempat santri”, dan kataada­lah adanya kelompok-kelompok so­ “santri” diperkirakan berasal dari šāstri, yai-sial dengan kemahiran-kemahiran khu­ tu “(siswa) yang mempelajari šāstra”, yaitu kitab-kitab yang berisi pengetahuan, yangsus melalui pelembagaan pelatihan pro­ dapat dikhususkan pada bidang-bidang ter-fe­sionalnya masing-masing (misalnya: tentu, seperti ilmu memahat, ilmu pemerin-pande mãs, pande wesi, pande tambaga). tahan, ilmu pementasan tari dan teater, bah- kan ilmu bercinta.Ada kalanya suatu desa yang mempunyai Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 4. baga pendidikan tertentu sebagai berikut. berjiwa ketimuran dengan membawa cita-Oleh pemerintahan kolonial pada waktu cita kemandirian bangsa. Tokoh pertamaitu masalah pendidikan dianggap penting adalah R.M. Soewardi Soerjaningrat, atausehingga dimasukkan dalam Undang- lebih dikenal sebagai Ki Hajar DewantaraUn­dang Tahun 1848, dan dianggarkan (1889-1959), yang mendirikan perguruan25.000 gulden untuk sektor pendidikan. Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 diPada tahun 1851 didirikan sekolah “dok­ Yogyakarta. Lengkapnya nama perguruanter Jawa” untuk melatih tenaga kaum itu adalah “Nationaal Onderwijs Instituutpri­bumi menjadi “mantri cacar” guna Taman Siswa”. Sebagai tokoh pergerakanmengatasi penyakit cacar yang mewabah. nasional, Ki Hajar Dewantara tidak raguPada tahun 1851 itu juga dibuka dua mencantumkan kata “nationaal” pada na­kweekschool untuk melatih guru bantu ma perguruannya, dan dengan itu yangbagi sekolah-sekolah modern sistem ba­ di­maksudkannya kenasionalan Indonesiarat. Pembukaan lembaga-lembaga pen­ yang bersatu untuk mengupayakan ke­didikan itu, sebagaimana dikatakan oleh merdekaan bangsa dari belenggu pen­seorang tokoh Belanda, adalah untuk jajahan. Falsafah pendidikan yang di­kem­“membentengi Belanda dari vulcano Islam”. bangkannya bertolak dari penekananPada tahun 1867 pemerintah kolonial kepada pembentukan kemandirian da­membentuk departemen sendiri untuk lam hubungan yang berkomunikasi ha­masalah pendidikan, yaitu yang disebut ngat antara guru dan murid. FalsafahDeparteman Pendidikan, Agama, dan pen­didikannya yang terkenal yang diung­Industri. Dari pengaturan itu tumbuhlah kapkan dalam bahasa Jawa kuno berbunyi:sekitar 300 sekolah pribumi di Jawa dan “ing ngarsa sung tuladha, ing madya ma­sekitar 400 di luar Jawa. ngun karsa, tut wuri handayani”, sebagai Pada tahun 1902 di Batavia dibuka pedoman perilaku bagi guru yang artinya:sekolah kedokteran yang dinamakan “di depan memberi teladan, di tengahSchool tot Opleiding voor Indische Artsen menyemangati, dan mengiringkan dari(STOVIA) dan pada tahun 1913 di Sura­ belakang sambil memberi kekuatan”.baya didirikan pula sekolah sejenis yang To­­koh ini mendorong diberikannya ju­dinamakan Nederlandsch Indische Artsen ga bahan-bahan ajar yang digali dari ke­School (NIAS). Pada tahun 1927 STOVIA budayaan setempat, sehingga dapat di­ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi, katakan bahwa kiprahnya dalam penye­dengan nama Geneeskundige Hogeschool. lenggaraan pendidikan itu adalah jugaIni menjadi cikal-bakal Fakultas Ke­dok­ merupakan suatu gerakan budaya. Tercatatteran Universitas Indonesia. Kemudian bahwa pada tahun 1942 terdapat 199di­dirikan pula Rechtskundige Hogeschool sekolah cabang Taman Siswa yang tersebaryang menjadi cikal-bakal Fakultas Hukum di beberapa daerah, terutama di pulau-Universitas Indonesia, kemudian juga pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan,Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Sulawesi, dan Maluku, yang pada waktuyang menjadi cikal-bakal Fakultas Sastra itu mempunyai sekitar 650 orang guru.(kemudian Fakultas Ilmu Pengetahuan Empat tahun kemudian tokoh pen­di­Budaya) Universitas Indonesia. Technische dikan terkemuka lain yang perlu disebutHogeschool yang didirikan pada tahun adalah Engkoe Mohammad Sjafei yang pada1920 di Bandung merupakan cikal-bakal 31 Oktober 1926 mendirikan “PerguruanInstitut Teknologi Bandung, sedangkan Ruang Pendidik INS Kayutanam” di suatuLandbouwkundige Fakulteit merupakan desa kecil bernama Kayutanam di Su­cikal-bakal Institut Pertanian Bogor. Bes­ matra Barat. Ada lima garapan utamatuurs Academie yang didirikan tahun yang dikembangkan oleh perguruan ter­1930-an kemudian menjadi Institut Pe­ sebut, yaitu: (a) kemerdekaan berpikirmerintahan Dalam Negeri yang di ke­mu­ (dalam bentuk inovasi/kreativitas), (b)dian hari diselenggarakan oleh Pe­me­rintah pengembangan ilmu pengetahuan, ta­Republik Indonesia. len­ta/bakat (sebagai rakhmat Tuhan), Sementara berlangsung pemerintahan dan potensi diri, (c) kemandirian dankolonial itu, ada dua tokoh pemuka In­do­ entrepreneurship, (d) etos kerja, serta (e)nesia sendiri yang merintis suatu sistempersekolahan tersendiri, yang secara teknis Periksa entri “Taman Siswa” dalam Ensiklope­bersifat modern seperti sekolah-sekolah di Umum untuk Pelajar, dengan pemimpin re- daksi Prof.Dr. Fuad Hassan, penerbit Ichtiaryang diperkenalkan oleh Belanda, namun Baru van Hoeve, Jakarta 2005. Jilid 10, hala-dalam semangat dan isi pelajaran sangat man 5. Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 5. akhlak mulia (sebagai pengejawantahan masi untuk memburu ketertinggalan bang­dari agama, etika, dan estetika). Beberapa sa dalam kemajuan ilmu pengetahuan danungkapan yang bermuatan falsafah perkembangan global. Dari ’Paradigmapen­didikan dari tokoh ini antara lain Pendidikan Nasional dalam UU Nomoradalah: “Jangan minta buah mangga ke­ 20’ dapat dicatat beberapa butir sebagaipada pohon rambutan, tapi jadikanlah be­rikut ini:setiap pohon menghasilkan buah yang a. Desentralisasi menggantikan paradig­manis”; “Salah satu alat besar yang bisa ma sentralisasi, sehingga pendidikanmengubah keadaan kita dan menolong menjadi tanggung jawab bersamamengejar ketinggalan-ketinggalan adalah pe­merintah pusat, daerah danpendidikan yang bersifat aktif positif dan ma­sya­rakat.belajar menurut bakat”; “Barang siapa yang b. Dengan desentralisasi ini, tang­gung­mengeluh, ia kalah”; “Bangsa Indonesia tak jawab pengelolaan sistem pendidikandapat tidak akan mendapat manfaat yang nasional tetap berada di tangan men­sangat besar apabila juga berpikir kritis dan teri pendidikan nasional, dan dalamlogis”; “Pelajaran pekerjaan tangan tidak hal ini pemerintah pusat menentukanhanya mengenai ketrampilan saja, banyak kebijakan nasional dan standar na­sio­lagi sangkutannya dengan perkembangan nal pendidikan untuk menjamin mutujiwa si pelajar”, “Jadilah engkau, menjadi pendidikan nasional.engkau”, dan lain-lain. Kutipan-kutipan c. Pengelolaan pendidikan dasar dan me­itu dapat menggambarkan pendekatannya nengah sebagai satuan pendidikandalam melaksanakan upaya pendidikan. yang berbasis keunggulan lokal, dike­Dapat dikatakan bahwa Engkoe Mo­ham­ hendaki di setiap kabupaten dan kota.mad Sjafei telah lebih dahulu menerapkan d. Sekurang-kurangnya satu satuan pen­pendekatan pendidikan yang jauh di didikan di setiap jenjang pendidikankemudian hari dirumuskan orang sebagai harus dikembangkan menjadi satuan“student-centered learning” ! pendidikan bertaraf internasional, un­­tuk menghadapi tantangan“ glo­­ba­li­sasi. e. Mengakomodasikan pendidikan jarak Jangan minta buah mangga jauh dalam sisdiknas di semua jalur, kepada pohon rambutan, “ jenjang, dan jenis pendidikan, yang tapi jadikanlah setiap pohon ber­fungsi untuk memberi layanan menghasilkan buah pendidikan kepada kelompok masya­ rakat yang tidak dapat mengikuti yang manis pen­didikan secara tatap muka atau----Engkoe Mohammad Sjafei---- reguler. f. Keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia da­ Dapat disimpulkan bahwa penye­leng­ lam rangka mencerdaskan kehi­dupangaraan pendidikan di masa lalu di kawasan bangsa, tergambar dalam fungsiIndonesia utamanya terpusat pada jang­ dan tujuan pendidikan nasional, yai­kauan pusat-pusat tertentu yang ada tu: pendidikan nasional berfungsidari zaman ke zaman, yang sudah tentu me­ngembangkan kemampuan dantidak dirancang semerata seperti sekarang membentuk watak serta peradabanketika Pemerintah Republik Indonesia bangsa yang bermartabat dalam rang­dari waktu ke waktu mengusahakan agar ka mencerdaskan kehidupan bang­penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sa, dan bertujuan untuk ber­kem­semerata mungkin untuk semua daerah. bangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan2.2 Pendidikan Nasional Dewasa Ini bertakwa kepada Tuhan YME, serta Paradigma pendidikan nasional sampai berakhlak mulia, sehat, berilmu, ca­2010 yang masih berdasarkan pada UU 20/ kap, kreatif, mandiri, dan menjadi2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang demokratis sertaadalah pengejawantahan tuntutan refor­ bertanggungjawab. g. Pendidikan tinggi merupakan jenjang Periksa bahan tercetak berjudul Institut Ta­ lenta Indonesia 2020: INS Kayutanam 1926, Ketua panitia kerja DPR RI tahun 1999-2004, terbit 2006. Anwar Arifin. Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 6. pendidikan setelah pendidikan me­ c. Pendidikan untuk semua. Pendidikan, nengah, dan mencakup program pen­ minimal pada tingkat pendidikan didikan diploma, sarjana, magister, dan dasar adalah bagian hak asasi manusia doktor, yang diselenggarakan dengan dan hak setiap warga negara. Usaha sistem terbuka. Perguruan tinggi pemenuhannya harus direncanakan dapat berbentuk akademi, politeknik, dan dijalankan sebaik mungkin. Pe­ sekolah tinggi, institut atau universitas, me­nuhan hak untuk mendapatkan yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu me­ pendidikan, penelitian dan pengabdian rupakan ukuran keadilan dan pe­ pada masyarakat, dan dapat menye­ merataan atas hasil pembangunan leng­garakan program akademik, dan sekaligus menjadi investasi sum­ pro­fesi dan/atau vokasi. Perguruan ber daya manusia yang diperlukan tinggi juga dapat memberikan gelar untuk mendukung keberlangsungan akademik, profesi atau vokasi sesuai pem­bangunan bangsa. Hak untuk men­ dengan program pendidikan yang dapatkan pendidikan dasar seba­gai diselenggarakan. pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena“ itu, program pendidikan untuk semua Salah satu alat besar yang bisa yang inklusif diselenggarakan padamengubah keadaan kita dan menolong jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pen­di­ mengejar ketinggalan-ketinggalan “ dikan terbuka dan demokratis serta adalah pendidikan yang bersifat berkesetaraan gender agar dapat men­ aktif positif dan belajar jangkau mereka yang berdomisili di menurut bakat tempat terpencil, serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan ----Engkoe Mohammad Sjafei---- sosial. d. Pendidikan untuk Perkembangan, Pe- ngembangan, dan/atau Pem­bangunan Sementara itu, dalam Renstra Ke­ Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan mendiknas 2010-2014 dikemukakan menghasilkan manusia berakhlak mulia em­pat paradigma universal yang perlu yang menjadi rahmat bagi semesta diperhatikan, yaitu: alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan a. Pemberdayaan manusia seutuhnya, kebutuhan generasi saat ini dan gene­ merupakan fondasi pendidikan yang rasi-generasi yang akan datang (ke­ menyiapkan keberhasilan peserta berlanjutan intergenerasional). Para­ didik sebagai pribadi yang mandiri digma ini mengajak manusia untuk (makhluk individu), elemen sistem berpikir tentang keberlanjutan planet sosial yang saling berinteraksi dan bumi dan keberlanjutan keseluruhan saling mendukung (makhluk so­ alam semesta. Pendidikan harus me­ sial) dan sebagai pemimpin bagi numbuhkan pemahaman tentang pen­ terwujudnya kehidupan yang lebih tingnya keberlanjutan dan ke­se­im­ baik di muka bumi (makhluk Tuhan). bangan ekosistem, yaitu pemahaman b. Pembelajaran sepanjang hayat ber- bahwa manusia adalah bagian dari pusat pada peserta didik. Pem­belajaran ekosistem. Pendidikan harus mem­ merupakan proses yang berlangsung berikan pemahaman tentang nilai- seumur hidup, semenjak lahir sampai nilai tanggungjawab sosial dan natural akhir hayat, yang diselenggarakan untuk memberikan gambaran pada secara terbuka melalui jalur formal, peserta didik, bahwa mereka adalah nonformal, dan informal yang dapat bagian dari sistem sosial yang harus diakses oleh peserta didik setiap bersinergi dengan manusia lain, dan saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat bagian dari sistem alam yang harus dan waktu. Pembelajaran dengan sis­ bersinergi dengan alam beserta se­ tem terbuka diselenggarakan dengan luruh isinya. Dengan nilai-nilai itu fleksibilitas pilihan dan waktu penye­ maka akan muncul pemahaman kritis lesaian program lintas satuan dan tentang lingkungan. l (bersambung) jalur pendidikan (multi entry-multi exit system) Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 7. Meneguhkan Ulang Peran Kementerian AgamaSebagai Benteng Kerukunan danPenjaga Keutuhan NKRIWeinata Sairin Catatan Awal S alah satu keunikan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bahwa bukan saja ia memiliki Pancasila yang memberi ruang, serta menghargai kemajemukan, tetapi juga bahwa dalam struktur pemerintahan negara ada suatu kementerian yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengurus soal-soal keagamaan, yaitu Kementerian Agama. Kondisi seperti ini, adalah kondisi yang spesifik di Indonesia, dan fungsi yang diembannya. Hal yang yang tidak ditemui di negara lain. amat penting dalam rangka peranan Kementerian Agama adalah upaya untuk terus menerus mewujudkan ke­ Hal ini menyiratkan tekad dan ke­ rukunan antar umat beragama, sertamauan pemerintah untuk mem­beri­ pengembangan relasi antar lembaga-kan perhatian serius terhadap pe­ lembaga keagamaan, yang kemudianngem­bangan kehidupan keagamaan secara konkret mewujud antara laindi Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai melalui pembentukan Wadah Musya­Pancasila, khususnya sila pertama, dan warah Antar Umat Beragama (WMAUB)seiring dengan jiwa serta semangat yang tanggal 30 Juli 1980.terkandung dalam UUD Negara RI tahun Sayang sekali sesudah era Reformasi1945. Kementerian Agama secara formal aktivitas WMAUB tidak lagi nampak,lahir tanggal 3 Januari 1946 melalui Pe­ pa­dahal ada banyak agenda yang ber­netapan Pemerintah No. 1/S.D. atas kaitan dengan isu keagamaan yang bisausul Perdana Menteri (Kabinet Syahrir dilakukan oleh WMAUB.II) dan Badan Pekerja Komite NasionalIndonesia Pusat. Hal-hal Penting dan Mendasar Pada awalnya adalah K.H. Abu Dar­ Dalam konteks masyarakat Indonesiadiri, utusan Komite Nasional Indo­ yang majemuk, khususnya dari segine­sia Keresidenan Banyumas dalam agama, maka peran Kementerian Agamasidang BP-KNIP di Jakarta tanggal 24-28 menjadi amat penting diwujudkan secaraNovember 1945 yang mengusulkan agar kontinu, konsisten dengan berbasis padadalam negara RI, urusan agama diurus Undang-Undang Dasar Negara RI tahunsecara khusus, dan tidak disatukan de­ 1945 dan Pancasila. Tanpa bermaksudngan Kementerian Pendidikan, dan melebih-lebihkan, Kementerian AgamaKe­budayaan. Bertolak dari usul Abu mestilah menjadi sebuah kementerianDardiri itulah kemudian lahir Ke­men­ yang memahami benar pluralitas ke-terian Agama yang memiliki arti yang Indonesia-an, yang terus menerus me­sangat penting dan strategis. Penulis adalah ngembangkan kerukunan antarumat ber­ teolog, menulis Selama kurun waktu lebih setengah agama, bahkan mampu menjadi penjaga tesis S2 Tentangabad sejak lahirnya, Kementerian Agama keutuhan Negara Kesatuan Republik Gerakantelah memainkan peran yang amat besar Indonesia (NKRI). Pembaruandalam kehidupan masyarakat, bangsa Daya sensitifitas agama, pluralitas Muhammadiyah,dan negara, sesuai dengan tugas pokok agama, kebhinekaan warga masyarakat anggota BSNP Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 8. pada sisi tertentu bisa menjadi potensi Kerukunan dalam konteks Indonesiakuat untuk mecabik-cabik dan mencerai- juga berarti, bahwa di dalam Negaraberaikan keutuhan bangsa dan negara. Ke­satuan Republik Indonesia, tidak di­Kementerian Agama seharusnya mem­ kenal wilayah yang terkotak-kotak, ber­posisikan diri sebagai kementerian dasarkan suku, agama, ras, golongan, dll,agama-agama yang berpihak pada ke­ seolah-olah ada wilayah dalam Negarapentingan semua agama yang ada Kesatuan Republik Indonesia yangdi Indonesia yang bertindak non­dis­ hanya bisa dihuni oleh satu kelompokkriminatif dengan mengayomi seluruh agama dan atau satu kelompok sukuumat bergama di Indonesia. saja. Kerukunan yang otentik dan di­ Dalam upaya mengaktualisasi peran namis harus ditegaskan tidak perluKementerian Agama yang signifikan dan tidak akan pernah bias diatur olehitu, beberapa hal penting dan mendasar sebuah ketentuan perundangan yangharus menjadi agenda Kementerian bersifat legalistik dan formalistik.Aga­ma. Menyadari bahwa dimensi misioner/ Pertama, kerukunan dan kebebasan dakwah dari agama-agama adalah unsurberagama. Bangsa kita dalam era glo­ substansial dari setiap agama, makabal menghadapi tantangan semakin kerukunan juga tidak boleh dimengertibe­sar dan kompleks, yang hanya bisa sebagai sesuatu yang membatasi aspekdihadapi dalam semangat persatuan misioner dari setiap agama. Pembatasandan kebersamaan yang mantap. Sebab aspek misioner dari agama justru bi­saitu kerukunan antarumat beragama diartikan sebagai penghilang/penge­men­jadi suatu yang sangat penting bi­rian dakwah/penyebaran agama itudiwujudkan. harus dijaga agar benar-benar men­cer­ Namun yang perlu digaris bawahi minkan keluhuran ajaran agama ituadalah bahwa kerukunan yang kita sendiri dan tidak dilakukan dengankem­­bangkan di masa depan bukanlah pola-pola negatif (pemaksaan, bujukan,kerukunan artifisial, yang sekedar di­ rayuan, dan lain-lain) yang justru ber­buat-buat atau kerukunan yang ber­sifat tentangan dengan ajaran agama.verbalistik-semantik (hanya ter­ucap Kedua, pembangunan rumah iba-dalam pidato-pidato) tetapi kerukunan dah dan pelaksanaan peribadahan.yang benar-benar otentik dan dinamis, Pengembangan kehidupan beragama diyang bertolak serta merupakan refleksi Indonesia tak dapat tidak harus mengacudari ajaran agama yang kita anut. Ke­ pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945rukunan yang seperti ini dilandasi ke­ serta konsensus nasional yang dimilikisadaran bahwa walaupun kita berbeda negara kita. Sebagai implementasi daridari segi agama, tapi mempunyai tang­ rumusan di atas, maka sudah selayaknyagung jawab yang sama untuk meng­ warga negara yang menganut berbagaiupayakan kesejahteraan bagi semua agama di Indonesia tidak mengalamiorang. ham­batan dalam mengekspresikan ke­ Di negara kita yang memiliki Pan­ be­­basan beragama mereka, tidak meng­casila sebagai dasar negara, kerukunan alami kesulitan dalam membangun ru­antarumat beragama itu harus diu­ mah-rumah ibadah serta memiliki ja­payakan dan diperkembangkan dalam minan hukum untuk memeluk agamakonteks konsensus-konsensus nasional yang mereka yakini.yang dimiliki bangsa kita, yaitu Pan­ Adanya rumah ibadah dalam suatucasila, UUD Negara RI 1945, sebagai wilayah pemukiman yang sebelumnyadokumen konstitusional negara, yang tidak pernah ada merupakan konsekuensimengikat kita secara nasional. Dengan logis dari pesatnya pembangunan yangdemikian kerukunan yang harus diu­ mengakibatkan terjadinya mobilitas pen­payakan adalah kerukunan yang tidak duduk. Kehadiran rumah ibadah sertamengurangi atau membatasi melainkan fasilitas peribadahan di suatu wilayahjustru memperkembangkan kebebasan ha­rus dimengerti sebagai bagian paduberagama di Tanah Air kita. Kerukunan dari komponen pembinaan mental-spi­harus diwujudkan dalam keseimbangan ritual, sebab itu pembangunannya harusyang dinamis, yaitu kebebasan yang tidak didukung pemerintah dan masyarakat.merusak kerukunan, dan kerukunan Peraturan Bersama Menteri Agamayang tidak mematikan kebebasan. dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 9. 8 Tahun 2006 ternyata belum memadai maka harus diupayakan agar publikasisebagai acuan dalam rangka mengatur keagamaan memacu umat memilikiperizinan pembangunan rumah ibadah. wawasan keagamaan yang makin luas Kegiatan peribadahan seorang warga dan mendalam, sekaligus wawasan ke­negara kepada Tuhan sebagai bagian bangsaan yang kukuh.dari hak asasinya, tentunya tak bisa di­ Dalam konteks masyarakat Indonesiahentikan dan atau dilarang, hanya karena yang majemuk, maka publikasi-publikasitempat yang khusus untuk kegiatan ini yang sifatnya mendiskreditkan sesuatubelum ada. Pembangunan mesjid, gereja, agama atau yang bernada menghasut,pura, wihara sesuai dengan Pancasila memperuncing hubungan antara umatsemestinya tidak boleh mengalami beragama seharusnya tidak layak untukke­sulitan, di wilayah manapun di In­ diterbitkan.donesia, sebab pembangunan tersebut Kelima, kontribusi agama-aga-dipahami sebagai sarana pembinaan ma dalam pembangunan bangsa. Per­mental-spiritual umat. lu peningkatan upaya untuk menge­ Ketiga, sikap kenegarawanan para fektifkan wujud nyata sumbangan aga­penyelenggara negara. Sikap arif para ma-agama dalam pelaksanaan pem­penyelenggara negara, khususnya dalam bangunan bangsa antara lain:menangani hal-hal yang berhubungan a. Kajian-kajian etis pada isu-isu peren­dengan kehidupan beragama harus le­ canaan pembangunan, antara lainbih mewujud justru karena masalah- arah pembangunan yang manusiawimasalah agama adalah masalah yang dalam industrialisasi, termasuksangat peka. Sikap arif dan bijaksana itu pe­ngembangan kawasan-kawasandiwujudkan melalui tindakan dan sikap pemukiman, mobilitas pendudukyang adil, netral, respek dan pengayom dan pariwisata, perkembangan tek­terhadap seluruh warga negara tanpa no­logi komunikasi.mempertimbangkan latar belakang b. Kajian-kajian etis pada isu-isu kri­agama mereka. tis dalam proses pembangunan: ke­ Para penyelenggara negara harus sen­jangan sosial, kolusi , korupsi,mem­beri teladan, misalnya dalam kemajuan teknologi kedokteran, pe­melak­sanakan doa di depan publik. Dan langgaran HAM dan sebagainya.pada waktu acara hari raya nasional, c. Pembentukan satuan tugas antarkegiatan kenegaraan, doa pada acara- ke­menterian mengenai isu-isu ak­acara yang bersifat umum, sebaiknya tual antara lain: kemerosotan har­mempertimbangkan dan mengapresiasi kat kemanusiaan sebagi akibat ken­umat atau masyarakat yang hadir, yang dornya moralitas, demoralisasi war­terdiri dari berbagai latar belakang ga bangsa, menanggulangi penye­agama. Pemimpin doa dapat memulai baran HIV/AIDS, tingginya mobilitasdoa dengan kata-kata sebagai berikut: penduduk, konflik-konflik dalam“Sebagai umat beragama kita patut masyarakat, bahaya narkoba, KB/bersyukur kepada Tuhan karena karya- kesehatan reproduksi pengalamankaryaNya yang besar dalam sejarah Pancasila dalam mehidupankehidupan kita, baik sebagai pribadi seha­ri-hari.maupun sebagai bangsa. Silakan sau­da­ Keenam, reformasi internal. Dalamra-saudara berdoa sesuai dengan agama rangka perlibatan semua unsur agama-saudara, saya akan berdoa secara agama agama dalam Kementerian Agama se­saya.” hingga peran serta agama-agama da­ Keempat, publikasi/penerbitan. Se­ lam pembangunan lebih produktif,lain materi keagamaan dalam bentuk ma­ka perlu dipikirkan pembaharuankaset atau video kaset, yang sangat struktur Kementerian Agama, denganbesar pengaruhnya dalam mengarahkan mempertimbangkan hal-hal berikut:pola pikir umat, maka bahan-bahan a. Terbukanya fungsi-fungsi yang ber­bacaan serta berbagai jenis publikasi sifat umum dalam Kementerian Aga­selain besar pengaruhnya, juga memiliki ma, bagi semua ahli dari berbagaidaya jangkau yang sangat luas ke setiap aga­ma (misal, untuk staf ahli, Se­daerah dan ke setiap orang. Menyadari kretariat Jenderal, Inspektorat Jen­daya jangkau serta pengaruh besar deral, Biro Hukum dan lain-lain)yang dimiliki oleh bahan-bahan becaan, b. Pengadaan tenaga-tenaga pembimas 10 Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 10. agama-agama untuk semua pro­vinsi bahwa negara melindungi, mengayomi, sangat diperlukan juga pengem­ member dukungan dan kesempatan bangan Direktorat Jenderal Agama. ser­ta bertindak adil terhadap semua Ketujuh, Wadah Musyawarah An- aga­ma sehingga semua agama dan ber­ tar Umat Beragama (WMAUB). Wadah ke­percayaan terhadap Tuhan Yang Ma­ ini perlu dihidupkan lagi dan dibentuk ha Esa mampu secara terus-menerus di setiap provinsi, sehingga pemikiran- dan bersama-sama memberikan lan­ pemikiran positif konstruktif yang di­ das­an spiritual, moral dan etik bagi hasilkan lembaga tersebut di tingkat pembangunan nasional sebagai penga­ pusat bisa dapat segera mengalir ke malan Pancasila. dae­rah-daerah. Kementerian Agama me­ Konsekuensi logis bahwa negara ki­ lalui WMAUB bisa lebih efektif dalam ta bukan negara agama, maka dengan mengembangkan kerukunan. Peran sen­­dirinya negara sebagai institusi ti­ WMAUB tidak bisa digantikan oleh FKUB dak berteologi, pelaksanaan upacara yang dibentuk berdasarkan Peraturan aga­ma, dilakukan oleh penganut agama, Bersama Menteri Agama dan Menteri sesuai dengan ajaran agama masing- Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun masing. Negara tidak bisa menetapkan 2006. dan atau mengubah hari raya agama, Kedelapan, kesatuan pemahaman negara bersikap netral terhadap agama. tentang hakikat Negara Pancasila. Negara tidak memposisikan diri sebagai Ne­gara Republik Indonesia bukan ne­ institusi yang memberi “pengesahan” gara sekuler dan bukan negara agama. terhadap eksistensi suatu agama. Rumusan yang bersifat negasi ini me­ miliki makna yang amat dalam, tentang Catatan Akhir filosofi kehidupan bernegara dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun konteks Pancasila sebagai dasar negara. 2007 tentang Rencana Pembangunan Pemahaman tentang konsepsi kehidupan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- bernegara sebagaimana disebut di atas, 2025 memberi penegasan bahwa arah mengandung dua aspek mendasar, pembangunan 20 tahun mendatang di yaitu bahwa tidak ada pemisahan yang bidang agama adalah “memantapkan mutlak antara negara dan agama, dan fungsi dan peran agama sebagai landasan bahwa negara tidak mengatur dan atau moral dan etika dalam pembangunan, campur tangan terhadap bidang-bidang membina akhlak mulia, memupuk etos yang menjadi bagian dari tanggung kerja, menghargai prestasi dan menjadi jawab agama. kekuatan pendorong guna mencapai“ kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu pembangunan agama Pembangunan agama diarahkan diarahkan pula untuk meningkatkan untuk meningkatkan kerukunan hidup kerukunan hidup umat beragama dengan umat beragama dengan meningkatkan meningkatkan rasa saling percaya danrasa saling percaya dan harmonisasi antar harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan kelompok masyarakat sehingga tercipta “ masyarakat yang penuh toleransi, teng­ suasana kehidupan masyarakat yang gang rasa dan harmonis.” penuh toleransi, tenggang Arah pembangunan agama seba­ rasa dan harmonis gai­mana dirumuskan diatas menjadi amat penting dan strategis untuk te­ ----Weinata Sairin---- rus menerus menjadi nafas dan be­ nang merah program dan kegiatan Ke­ Aktualisasi dari pernyataan bahwa menterian Agama. Kementerian Aga­ negara kita bukan negara sekuler adalah ma harus mampu menjadi benteng ke­ bahwa pemerintah bersama-sama rakyat rukunan dan penjaga keutuhan NKRI. berjuang terus untuk melawan segala Kerjasama sinergis Kementerian Agama bentuk pengerdilan serta penggeseran dengan berbagai Kementerian Lain di kehidupan spiritrual yang diakibatkan Indonesia, termasuk Kementerian Pen­ oleh pengaruh modernisasi dan glo­bali­ didikan dan Kebudayaan dan berbagai sasi. Wujud nyata dari ungkapan bahwa elemen dalam masyarakat menjadi se­ negara kita bukan negara agama adalah suatu yang tak bisa ditawar lagi. l Vol. VI/No. 4/Desember 2011 11
  • 11. Benchmarking Sistem Penilaian Pendidikan di Inggris Djemari Mardapi menyampaikan cendera mata dari BSNP kepada Ceri Morgan di Office for Standard in Education (OFSTED).B SNP selalu berusaha meningkatkan semakmuran. Hingga saat ini sudah ada 160 tingkat kualitas penyelenggaraan Uji­ negara yang pengu­jiannya ditangani oleh an Nasional (UN). Salah satu caranya CIE. Sebagai badan independen, CIE memilikiadalah dengan melakukan benchmarking misi memberikan layanan pendidikan yangpenye­lenggaraan ujian di luar negeri. Un­ bermutu. CIE juga menghasilkan sejumlah testuk kepentingan ini empat anggota BSNP untuk pengujian.melakukan kunjungan ke London Inggris Lebih lanjut, Djemari mengatakan, di­dari tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober an­tara jenis tes yang dikembangkan CIE2011. Mereka adalah Djemari Mardapi, Zaki adalah tes untuk seleksi masuk perguruanBaridwan, Mungin Eddy Wibowo, dan Djaali. tinggi dan tes untuk sertifikat level sekolahBagaimana penyelenggaraan ujian di London, dasar dan sekolah menengah. Selain itu, CIEapa peran lembaga pengujian, sekolah, juga memberikan perhatian terhadap prosesdan pemerintah, serta bagaimana menjaga belajar mengajar (teaching and learning)kerahasiaan serta kejujuran ujian, berikut ini dengan melihat hasil tes. “Hasil tes CIEpengalaman mereka se­ba­gaimana dituturkan me­rupakan informasi kuantitatif tentangkepada Bambang Suryadi dari Buletin BSNP. deskripsi learning dengan melihat kurikulum Menurut Djemari Mardapi ada tiga lem­ di sekolah”, ungkap Djemari seraya me­baga pengujian yang dikunjungi di Lon­don, nambahkan bahwa tes yang digunakan dalamyaitu Cambridge International Examination bentuk pilihan ganda dan uraian pada level(CIE), Institute of Education (IOE), dan Office aplikasi.for Standard in Education (OFSTED). “Tiga Siapa yang menyusun soal? Soal disusunlembaga ini sengaja kita pilih karena memiliki oleh guru yang terlatih dan berpengalaman.kredibilitas dan pengalaman yang lama dalam Dalam hal ini, CIE juga memiliki programpenyelenggaraan ujian”, ungkap Djemari pelatihan penyusunan soal bagi guru-guru.mengawali kisah perjalanannya. Program ini disusun mulai dari se­kolah dasar, Hari pertama (24/10/2011), tim BSNP sekolah menengah, sampai ke pra-universitas,mengunjugi CIE dan IOE. CIE merupakan badan termasuk O level dan A level. “Denganindependen di bawah University of Cambridge adanya pelatihan seperti ini ditambah denganyang melakukan pengujian pa­da level in­ pengalaman dalam penyusunan soal, makaternasional, khususnya di ne­gara-negara per­ kualitas tes yang disusun CIE termasuk 12 Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 12. tinggi”, ucap Djemari sambil menambahkan kedua, tim BSNP mengunjungi OFSTED soal CIE menguji tingkat berpikir tinggi dan (25/10/2011). OFSTED merupakan lembaga pemecahan masalah. yang besar di bawah Yang Mulia Ratu Inggris Selain itu CIE telah mendapat peng­a­ (Her Majesty) dalam melaksanakan tugas kuan internasional melalui program yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. disebut International General Certificate “Tugas utama lembaga ini (OFSTED) Secondary Education (IGCSE). IGCSE ada­ adalah memberik masukan kepada sekolah- lah sebuah kualifikasi yang diakui secara sekolah untuk meningkatkan kualitas se­ internasional untuk siswa sekolah, biasanya kolah, terutama pada sekolah-sekolah dalam kelompok usia 14-16 tahun. “Jadi sis­ yang kategori rendah. Pegawai lembaga ini wa yang memiliki sertificat ini (IGCSE) diakui diangkat langsung oleh Ratu dan dilindungi secara internasional dan dapat me­neruskan dengan baik secara politik”, ungkap Mungin ke perguruan tinggi di Inggris, Amerika seraya menambahkan anggaran berasal dari Serikat, Kanada, Uni Eropa, Timur Tengah, pemerintah namun tetap melalui per­se­tujuan Asia Barat, Selandia Baru, Pakistan, Sri Lanka parlemen. dan di seluruh dunia”, ungkap Djemari. Tugas lembaga ini, lanjut Mungin, adalah Dalam kunjungannya ke IOE, tim BSNP melakukan inspeksi pada sekolah-sekolah diterima oleh Prof. David Scott. Ada enam untuk menilai kinerja sekolah. Setiap in­ jenis standar yang dikembangkan oleh IOE. spek­tor dilengkapi dengan instrumen dan Keenam standar tersebut adalah standar melakukan observasi di kelas untuk me­ kurikulum, standar strategi dan pendekatan ngetahui kualitass pembelajaran. Inspek­ pedagogi, standar asesmen dan evaluasi, tor mengunjungi sekolah selama lima hari. standar individu, standar sekolah, dan sis­tem Inspektor dipilih oleh guru-guru senior yang pendidikan. “Standar merupakan kua­litas berpengalaman dan yang sukses termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kepala sekolah. dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Standar Zaki Baridwan anggota rombongan ini harus jelas dan disampaikan ke siswa”, menuturkan kurikulum nasional di­kem­ ungkap Djemari menirukan pen­jelasan David bangkan oleh pemerintah melalui pem­ Scott. bentukan tim penyusun kurikulum. “Setiap sekolah menggunakan kurikulum nasional, atau bisa juga mengembangkan kurikulum sendiri dengan mengacu kepada kurikulumPendidikan yang baik ditandai nasional”, ungkap Zaki di sela-sela rapat dengan penilaian yang baik pleno BSNP. Terkait dengan penilaian, tambah Zaki Baridwan, setiap sekolah dinilai melalui pe­ nilaian terhadap kinerja guru, kepala se­kolah, Dalam pelaksanaan standar tersebut, dan pelaksanaan proses belajar mengajar di tambah Djemari, ada empat elemen kunci kelas, laboratorium, dan pres­tasi yang dicapai yang sangat berpengaruh, yaitu siswa, guru, siswa. kepala sekolah, dan orang tua. “Oleh sebab Menurut Zaki Baridwan, hasil penilaian itu, pemahaman mereka (siswa, guru, kepala dikatagorikan menjadi tiga, yaitu sekolah sekolah, dan orang tua) tentang standar sangat sangat baik, sekolah baik, dan sekolah ku­ penting sehingga standar tersebut dapat rang baik. Fokus penilaian terutama pa­ dilaksanakan dengan baik”, tegas Djemari. da sekolah-sekolah yang rendah. Pada se­ Pendidikan yang baik ditandai dengan kolah-sekolah katagori baik, penilaian lebih penilaian yang baik. Pendidikan pada se­kolah jarang dilakukan. Penilaian dilakukan pada dasar menekankan pada masalah ber­main, komponen-komponen yang ditengarai ren­ berkomunikasi, dan mengenal diri, bukan dah. Misi lembaga ini adalah untuk menjaga pada pelajaran. Sedangkan standar penilaian agar sekolah yang baik tetap baik dan sekolah di sekolah dasar mencakup penge­tahuan yang kurang baik menjadi baik. dan keterampilan. Level standar yang diukur Sebagai implikasi yang bisa diterapkan adalah analisis, sintesis, dan penyelesaian di Indonesia adalah melalui tim akreditasi masalah. “Standar me­nen­tukan apa yang dan pengawas sekolah. Hal yang perlu di­ harus diketahui dan mampu dilakukan oleh perhatikan adalah kemampuan pengawas, anak”, ungkap Djemari. ko­mitmen, dan kejujuran pengawas se­kolah. Secara terpisah Mungin Eddy Wibowo Selain itu perlu kerja dinergis antara tim BAN- anggota rombongan menuturkan pada hari SM dan pengawas sekolah. l Vol. VI/No. 4/Desember 2011 13
  • 13. Berita BSNP* Menteri Pendidikan danKebudayaan Mohammad Nuh dan Djemari Mardapi Anggota BSNP memberikan penjelasan kepada wartawan seusai peluncuran MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN penyelenggaraan Ujian Nasional LUNCURKAN UN TAHUN 2012 2012 di Jakarta (30/11/2011)U jian Nasional atau UN tahun 2012 tetap akan diselenggarakan untuk jenjang pen­didikandasar dan menengah dengan kriteria kelulusan yang sanaan UN energi dan pikiran kita akan banyak ter­ serap. “Pada saat pelaksanaan su­paya mengacu ke­ pada rambu-rambu penye­lenggaraan UN yang telahsama pada tahun 2011. Yaitu kriteria kelulusan yang kita susun baik dalam bentuk Peraturan Menteri Pen­menggabungkan an­tara nilai sekolah/madrasah de­ didikan dan Kebudayaan maupun Prosedur Ope­ra­sio­ngan nilai UN dengan bobot 40% dan 60%. Sekarang nal Standar (POS) UN” ungkap Muhammad Nuh. , “UN tidak perlu diperdebatkan. Sebaliknya, sekarangsaat­­nya untuk bersatu dan bekerja keras, mu­lai dari Harus dipastikan soal UN itu amanjajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansampai ke sekolah/madrasah, de­mi mensukseskan dan rahasia dengan merinci titik-titikpenyelenggaraan UN tahun 2012. rawan yang mengarah kepada kelemahan “ Demikian arahan Menteri Pendidikan dan Ke­ kerahasiaan dan keamanan soal UN.bu­dayaan (Mendikbud) ketika meluncurkan pe­nye­lenggaraan UN tahun 2012 di Jakarta, Rabu Percuma UN dilaksanakan dengan(30/11/2011). Hadir dalam acara ini ang­gota Badan biaya tinggi kalau soalnya bocorStandar Nasional Pendidikan (BSNP), para KepalaDinas Pendidikan Provinsi, Rek­tor Perguruan Tinggi ----Mendikbud Mohammad Nuh----Negeri, Kepala Lem­baga Penjaminan Mutu Pendidikan(LPMP), dan para undangan lainnya. Terkait dengan penggandaan naskah so­al UN, Lebih lanjut Mendikbud mengungkapkan, ada Muhammad Nuh mengatakan bahwa mulai tahun 2012beberapa indikator untuk mengukur ke­suksesan penggandaan naskah soal UN akan dilakukan secarapenyelenggaraan UN. Pertama, ke­­terjaminan dari sentralisasi. “Tahun yang lalu penggandaan naskahsisi keamanan tentang ke­rahasiaan soal Un. “Harus soal diserakan ke masing-masing penyelenggara UNdipastikan soal UN itu aman dan rahasia dengan ting­kat provinsi, tetapi pada tahun 2012 pencetakanmerinci titik-titik rawan yang mengarah kepada naskah soal UN akan disentralisasikan” ungkap Men­ ,kelemahan kerahasiaan dan keamanan soal UN. Per­ dikbud dengan memberikan alasan se­makin banyakcuma UN dilaksanakan dengan biaya tinggi kalau jumlah percetakan, semakin su­sah melakukan penga­soalnya bocor” ungkap Mendikbud sambil me­nam­ , wasannya.bahkan kerahasiaan dan keamanan itu ibarat setali Sementara itu, Djemari Mardapi Ketua Penye­leng­mata uang. gara UN Tingkat Pusat dalam la­po­rannya mengatakan Kedua, distribusi soal yang harus tepat dari sisi BSNP telah melakukan persiapan-persiapan untukwaktu dan tetap dari sisi jumlah. “Jangan sampai ter­ penyelenggaraan UN.“BSNP telah menyiapkan konsepjadi, ujian dilaksanakan hari ini tetapi soal baru da­ Per­men­dikbud tentang kriteria kelulusan dari satuantang besuk. Atau soal datang tepat waktu tetapi pendidikan dan penyelenggaraan UN, POS UN, kisi-jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah peserta UN” , kisi soal UN, dan buku saku tanya ja­wab tentang UNpesan Mendikbud yang menekankan kelancaran dis­ se­bagai bahan sosialisasi ke daerah-daerah” ungkap ,tribusi soal. * Bambang Djemari Mardapi. Suryadi Ketiga, saat pelaksanaan UN. Pada saat pelak­ Dalam hal penjadwalan, tambah Djemari 14 Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 14. Berita BSNP Mardapi, BSNP telah berkoordinasi dengan pihak Ke­ dan untuk SMP/MTs dan SMPLB pengumuman pa­ling men­terian Agama terkait dengan hari libur nasional lambat tanggal 2 Juni 2012” tambah Djemari Mardapi. , dan keagamaan. “Jadwal pe­laksanaan UN disusun Penyelenggaraan UN merupakan ke­pen­tingan dengan menyesuaikan hari libur nasional dan libur bersama, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari keagamaan se­hingga peserta didik bisa mengikuti UN semua pihak. Dalam hal ini, BSNP memberikan se­ de­ngan tenang, aman, dan nyaman” ungkap Djemari , bagian wewenangnya kepada perguruan tinggi ne­ sambil menyebutkan untuk UN SMA/MA, SMALB dan geri untuk melakukan penga­wasan pelaksanaan UN SMK dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 April dan pemindaian lembar jawaban UN untuk SMA/MA, 2012 dan UN SMP/MTs, SMPLB dimulai dari tanggal dan SMK. 23 sampai dengan 26 April 2012, dan UN SD/MI dan Secara terpisah, Weinata Sairin ang­gota BSNP SDLB dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 Mei menjelaskan pentingnya me­me­­gang prinsip-prinsip 2012. kejujuran, kera­ha­siaan, keamanan, dan ke­lancaran Pengumuman kelulusan peserta didik dari sa­ da­lam penye­leng­garaan UN. “Kita perlu menge­ tu­an pendidikan dilakukan oleh masing-masing se­ depankan prinsip JURAHMANCAR yaitu JUJUR, ko­lah/madrasah. “Untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK RAHASIA, AMAN, dan LANCAR” ungkap Weinata , pengumuman paling lambat tanggal 26 Juni 2012 Sairin dalam rapat pleno BSNP. l KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA JALIN KERJASAMA DENGAN BSNP B ertempat di ruang sidang BSNP, pada hari Selasa (8/11/2011) telah berlangsung pe­nan­da­ tangan Nota Kesepahaman atau Me­mo­randum of pem­binaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mu­ tu pelayanan medis” ungkap Menaldi Rasmin yang , Understanding (MoU) antara Konsil Kedokteran In­ di­dam­pingi 8 orang dari jajaran pengurus KKI yang donesia (KKI) dan Badan Standar Nasional Pendidikan meliputi Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Divisi Pem­ (BSNP). Pihak KKI diwakili oleh Menaldi Rasmin binaan Konsil Kedokteran Gigi, Bagian Pendidikan, Ketua KKI dan pihak BSNP diwakili oleh M. Aman dan Bagian Hukum. Wirakartakusumah Ketua BSNP dengan di­sak­sikan Menurut Menaldi Rasmin,KKI bertugas melakukan oleh anggota BSNP dan jajaran pengurus KKI. registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan stan­ Menaldi Rasmin dalam sambutannya me­nyam­ dar pendidikan profesi dok­ter dan dokter gigi. Mela­ paikan terimakasih kepada BSNP yang te­lah bersedia kukan pembinaan ter­hadap penyelenggaraan praktik melakukan penandatanganan nota kesepahaman. kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga “Ini merupakan kesempatan yang sangat berarti terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. dan bermakna bagi KKI dalam pengembangan pro­ Terkait dengan standar pendidikan kedok­teran, gram ke depan” ung­kap Menaldi Rasmin seraya me­ , KKI mengeluarkan standar kedokteran yang telah di­ nambahkan bahwa pelindung KKI adalah Farid Anfasa terapkan dalam standar kuri­ku­lum kedokteran. “Ini Moeloek anggota BSNP yang pernah me­mim­pin KKI se­mua dimaksudkan un­tuk pengamanan bagi peng­ periode pertama. guna profesi ke­dokteran” ungkap Menaldi. , KKI merupakan suatu badan otonom, man­diri, KKI memiliki wewenang menyetujui dan meno­ nonstruktural dan bersifat independen, yang ber­ lak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi. tang­gung jawab kepada Presiden RI. “ KKI memiliki Me­ner­bitkan dan mencabut surat tanda registrasi. fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta Me­ngesahkan standar kompetensi. Melakukan peng­ Menaldi Rasmin Ketua KKI (berbaju batik) dan M. AmanWirakartakusumahKetua BSNP saling menyerahkan dokumen nota kesepahaman yang telah ditandatanganidengan disaksikan oleh anggota BSNP Vol. VI/No. 4/Desember 2011 15
  • 15. Berita BSNPuji­an terhadap per­syaratan registrasi dokter dan dar Pen­didikan Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigidokter gi­gi. Mengesahkan penerapan cabang ilmu ke­ juga mengakomodasi Standar Pendidikan Na­sionaldokteran dan kedokteran gigi. Melakukan pembinaan yang ditetapkan oleh BSNP. Ketiga, untuk terbangunnyabersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai kemandirian KKI dalam melakanakan tugas danpelaksanaan etika pro­fesi yang ditetapkan oleh wewenangnya, KKI dan BSNP sepaham untuk salingorganisasi profesi. Melakukan pencatatan terhadap mendukung, mendorong, dan bekerja sama.dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh or­ Ketua BSNP, M. Aman Wirakartakusumah me­ganisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar nyam­but baik penandatanganan nota ke­sepahamanketentuan etika profesi. ini. “Dengan adanya kerjasama ini meningkatkan Isi nota kesepahaman mencakup tiga poin pen­ rasa percaya diri anggota BSNP” ungkap Aman sera­ ,ting. Pertama, penetapan dan pengesahan Standar ya menambahka tugas BSNP beragam, mulai dariPen­didikan Profesi Kedokteran/Ke­do­teran Gigi dan pengembangan standar sampai dengan penye­leng­termasuk di dalamnya Stan­dar Kompetensi Lulusan garan ujian nasional dan seleksi buku teks pelajaran.merupakan tugas dan wewenang KKI dalam proses Melalui kerjasama ini, lanjut Aman, akan mem­pengesahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal perkaya dan meningkatkan kiprah dan ke­beradaan8, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Ta­hun 2004 BSNP dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.tentang Praktik Ke­dokteran. Kedua, pe­nyusunan Stan­ Semoga harapan ini da­pat terwujud. Amin. l UJI PUBLIK DRAF STANDAR SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI Peserta uji publik menelaah draf standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program pascasarjana dan profesi sebelum melakukan diskusi kelompok yang didampingi oleh tim ahli pengembangan standar sarana dan pasaranaK egiatan uji publik draf standar sarana dan pra­ sarana pendidikan tinggi program pasca­sarjanadan profesi dilaksanakan di Ja­karta dari tanggal 13 dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan di­ sempurnakan secara terencana, terarah, dan ber­ke­sampai dengan 15 November 2011 dan diikuti oleh lanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehi­49 undangan/reviewer, 18 tim ahli, dan 6 anggota dupan lokal, nasional, dan global.BSNP. Kegiatan uji publik ini merupakan kegiatan ke- Terkait dengan standar sarana dan pra­sarana8 dari sembilan rangkaian penyusunan draf standar. pendidikan tinggi, pada tahun 2009 BSNP telah me­Undangan terdiri atas akademisi dari berbagai nyusun standar sarana dan prasarana untuk programperguruan tinggi negeri dan swasta, BAN-PT, Direk­ sarjana dan pada tahun 2010 BSNP mengembangkantorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pen­ standar sarana dan prasarana program vokasi. Padadi­dikan dan Kebu­da­yaan, Direktorat Jenderal Pen­ tahun 2011 BSNP mengembangkan standar saranadidikan Is­lam Kementerian Agama, Direktur Program dan prasarana program pascasarjana dan profesi.Pas­casarjana, Kepala Kopertis, dan Asosiasi Profesi. “De­ngan demikian BSNP telah mengembangkan Edy Tri Baskoro anggota BSNP sekaligus seba­ se­luruh standar sarana dan prasarana pendidikangai koordinator kegiatan dalam sam­but­annya me­ tinggi” ungkap Edy seraya menambahkan kegiatan ,nyampaikan bahwa Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2012 akan difokuskan pada pemantauanberfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelak­ standar.sanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka Dalam pelaksanaannya, hari pertama uji publikmewujudkan pen­didikan nasional yang bermutu. diawali dengan pemaparan Standar Nasional Pen­ Standar Nasional Pendidikan, lanjut Edy Tri Bas­ di­dikan oleh Edy Tri Baskoro de­ngan tujuan untukkoro, bertujuan menjamin mutu pendidik­an nasional menyamakan persepsi dan pemahaman tentangda­lam rangka mencerdaskan ke­hidupan bangsa stan­dar nasional pen­didikan. Berikutnya adalah 16 Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 16. Berita BSNP pemaparan tentang draf standar sarana dan prasara­ draf tersebut mudah dipahami atau tidak. Sedangkan na pendidikan tinggi program pascasarjana dan pro­ dari aspek kesesuaiannya, apakah draf tersebut terlalu fesi yang disampaikan oleh Paramita Atmodiwirjo. tinggi, sesuai, atau kurang sesuai untuk program Usai kedua pemaparan tersebut, dilakukan pan­ pascasarjana dan profesi. dangan umum dari para undangan. Usai diskusi kelompok, diadakan pleno dimana Pada hari berikutnya, undangan dibagi men­ setiap ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi jadi empat kelompok, yaitu kelompok bidang ilmu dalam bentuk catatan dan re­komendasi untuk kedokteran dan kesehatan, MIPA serta geografi; mendapatkan tanggapan dan masukan dari seluruh kelompok bidang teknik, komputer dan pertanian; undangan. Secara umum, menurut peserta uji kelompok ilmu-ilmu sosial dan kependidikan; pub­lik, draf standar tersebut mudah dimengerti dan kelompok humaniora, seni dan desain, serta dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan keagamaan. Di masing-masing kelompok ada tim pengembangan ke depan dengan beberapa catatan ahli yang mendampingi para undangan. Sementara yang bersifat redaksional dan substansial. acara diskusi di­pim­pin oleh ketua dengan dibantu Perlu dicatat, bahwa rekomendasi pleno tersebut oleh se­orang sekretaris yang dipilih oleh anggota merupakan masukan yang akan di­bahas lebih kelompok. Melalui diskusi kelompok inilah para lanjut oleh tim ahli bersama BSNP untuk melakukan undangan memberikan masukan, saran, dan usulan perbaikan dan pe­nyem­purnaan draf standar pada untuk perbaikan draf yang terkait dengan aspek kegiatan berikutnya, yaitu finalisasi draf standar keterbacaan dan kesesuaian draf standar tersebut. yang diselenggarakan tanggal 18 sampai dengan 20 Dari segi keterbacaan yang ditelaah adalah apakah November 2011 di Jakarta. l BSNP BAHAS 10 INSTRUMEN AKREDITASI BAN PNF B SNP memenuhi permintaan BAN PNF untuk memberi pertimbangan secara akademik ter­­hadap sepuluh instrumen akreditasi BAN dari anggota BSNP”ucap ketua tim pe­ngembangan , instrumen akreditasi BAN PNF. Selanjutnya, draf tersebut akan direkomendasikan kepada Menteri PNF melalui rapat Pleno BSNP di Jakarta, Selasa Pendidikan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi (1/11/2011). Sepuluh instrumen tersebut adalah Peraturan Menteri. Pro­gram Administrasi dan Manajemen, Program Menurut Mungin Eddy Wibowo anggota Seni Tari, Program Bordir, Program Ekspor Impor, BSNP, akreditasi pendidikan nonformal berfungsi Program Aritmetika, Program Aritmetika, Program untuk pembinaan lembaga kursus, bukan untuk Penyiaran/Broadcasting, Program Perpajakan, Pro­ menghakimi. “Dalam melakukan akreditasi nanti gram Perbankan, dan Program Tour dan Travel. jangan sampai salah tujuan. Tujuan akreditasi ini Dalam menelaah instrumen akreditasi yang adalah untuk pembinaan bukan untuk menghakimi diusulkan BAN PNF, BSNP mengacu kepada stan­ lembaga pendidikan nonformal” ungkap Mungin. , dar pendidikan nonformal yang telah dikem­ Sementara itu Richardus Eko Indrajit Sekretaris bang­kan BSNP. “Dalam hal instrumen yang di­kem­ BSNP mengatakan tujuan pendidikan non formal bangkan belum memiliki standar, maka perlu adalah untuk memberikan akses pendidikan se­ se­gera dibuatkan standar” ungkap M. Aman , luas-luasnya kepada warga masyarakat dan un­ Wirakartakusumah Ketua BSNP. tuk meneruskan pendidikan. Dengan adanya akre­ Berdasarkan masukan dan tanggapan dari ditasi, maka paradigmanya dirubah menjadi akses ang­gota BSNP, tim pengembang instrumen akre­­ kepada pendidikan yang bermutu dan melanjutkan ditasi BAN PNF akan melakukan perbaikan dan pendidikan yang bermutu pula (access to quality penyempurnaan draf instrumen. “Tim akan mem­ education and continuing quality education). l perbaiki draf instrumen ini sesuai dengan masukanAnggota BAN PNFImempresentasikan draf instrumen akreditasi pendidikan nonformal dan informal di BSNP Vol. VI/No. 4/Desember 2011 17
  • 17. Lensa BSNP Farid Anfasa Moeloek (duduk tengah) anggotaBSNP dan koordinator kegiatan Evaluasi PendidikanTinggi Berdasarkan Paradigma Pendidikan Nasional berpose bersama anggota tim ahli di kantor BSNP. Hafid Abbas Guru Besar UNJ (kiri) didampingi M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan) memberikan pandangannya tentang Ujian Nasional kepada anggota BSNP di Jakarta. Bambang Suryadi (kanan) membacakan naskah nota kesepahaman antara Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan BSNP sesaat menjelang penandatangan nota kesepahaman tersebut di kantor BSNP. Bahrul Hayat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (kiri) didampingi M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kanan) menyampaikan pandangannya tentang latar belakang penyusunan Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya kepada anggota BSNP di Jakarta.18 Vol. VI/No. 4/Desember 2011
  • 18. Lensa BSNPPerwakilan dari Direktorat JenderalBimas Kristen Kementerian Agama beraudiensi dengan anggota BSNP untuk membahas tentang ujian akhir sekolah di sekolah keagamaan Kristen. Anggota BSNP dan tim ahli pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi program pascasarjana dan profesi berpose bersama setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pengembangan standar di kantor BSNP Mansyur Ramly (lajur depan berdasi, mantan Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersamaanggota BSNP periode pertama dan kedua dalam acara halal bi halal dan malam keakraban di Jakarta Staf profesional, staf keuangan, dan staf sekretariat BSNP mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan mereka melalui photo bersama setelah dalam acara halal bi halal dan malam keakraban di Jakarta Vol. VI/No. 4/Desember 2011 19
  • 19. Lensa BSNP Anggota BSNP dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berpose bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman di kantor BSNP. Delegasi BSNP diterima oleh Duta BesarIndonesia untuk Inggris. Dari kiri ke kanan, Mungin Eddy Wibowo, Djaali, Duta BesarIndonesia untuk Inggris, Djemari Mardapi, dan Zaki Baridwan. Dari kiri ke kanan, Imam Tholhah, Djemari Mardapi, M. Aman Wirakartakusumah, dan Amin Haidari dalam pembahasan tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk madrasah.

×