0
Kementerian                        Keuangan R.I.PENGELOLAAN DAK DAN DAN BOS                     TA. 2012
PENGELOLAAN DAK 2012
UU No 33 Tahun 2004 tentang      Perimbangan Keuangan antara    Pemerintah Pusat dan Pemerintahan                 Daerah  ...
Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)   dana yang bersumber dari Pendapatan APBN   dialokasikan kepada daerah tertentu   u...
Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)    Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang     dapat memperoleh alokas...
Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)   Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/    Kementerian/lembaga.   Program yang m...
ALOKASI DAK 2003 - 2012                 30                 25                                                             ...
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9No                       Bidang DAK               %     Rp (Triliun)1.     Pendi...
Mekanisme Pengalokasian DAK
PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK   DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program    yang menjadi prioritas nasional...
Penghitungan Alokasi DAK • (Pasal 53 PP 55 tahun 2005)Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait,...
Formula Perhitungan DAK Per Daerah1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:     Kriteria ...
PAD             T- 2   Daerah & KemKeuKriteria           DAU             T- 2        KemKeuUmum                   DBH     ...
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK                                                     Kriteria TeknisKriteria Umum            ...
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK ■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per   daerah ditetapkan dengan Peraturan   Menteri Keu...
Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis                     DAK TA. 2012 NO.                      BIDANG                ...
Penganggaran DAK                              PP 55/2005 Pasal 60   Daerah penerima DAK wajib    mencantumkan alokasi dan...
DANA PENDAMPING                              UU 33/2004 Pasal 41                                             PP 55/2005 Pa...
OPTIMALISASI                                  Pasal 29                                              PMK 06/2012   Daerah ...
SISA DAK                                          Pasal 29                                                  PMK 06/2012  ...
PELAPORAN DAK1. DALAM RANGKA PENYALURAN   • Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri     Keuangan   • Format pel...
PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi  dari segi teknis terhadap penye...
Pola penyaluran DAK sesuai PMK 06/PMK.07/2012        • Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan D...
Tranparansi dan Akuntabilitas Pengalokasian DAK   Mekanisme pengalokasian DAK, termasuk didalamnya kriteria dan dasar per...
UU No 22 Tahun 2011 tentang APBNTA. 2012PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOSPMK BOS 2012 : Nomor 201/PMK.07/2011 tangg...
Alokasi dan Penerima BOS• Dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi• Dianggarkan dalam APBD Provinsi• Oleh Provinsi d...
BOS dalam APBN dan APBD• Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 Bagian  Anggaran 999.05• Bagian dari pendapatan daera...
Besaran alokasi dan Jumlah MuridAlokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari: o Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untu...
PUSAT           PROVINSI  • RKUN             • RKUD Provinsi           SD/SDLB                 SMP/SMP                 LB/...
Penyaluran• Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi untuk  diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bent...
Pelaporan• Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:  • Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c....
Kurang dan Lebih Salur• Kurang salur, terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di  transfer dengan realisasi ...
Dana Cadangan BOS•   Dalam hal terjadi kurang salur maka Dana cadangan BOS dapat dicairkan secara    triwulanan:    o Triw...
Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil• Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku  ketentuan sebaga...
Kementerian Keuangan R.I.Alamat :Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pus...
DAK dan BOS 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

DAK dan BOS 2012

3,977

Published on

Menjelaskan mengenai seluk beluk pengalokasian DAK dan BOS 2012 sebagai Dana Perimbangan

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,977
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "DAK dan BOS 2012"

  1. 1. Kementerian Keuangan R.I.PENGELOLAAN DAK DAN DAN BOS TA. 2012
  2. 2. PENGELOLAAN DAK 2012
  3. 3. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah PMK Nomor 06/PMK.07/2012 Permen Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAKPermendagri tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
  4. 4. Pengertian Dana Alokasi Khusus (1) dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
  5. 5. Pengertian Dana Alokasi Khusus (2) Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu” Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
  6. 6. Pengertian Dana Alokasi Khusus (3) Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
  7. 7. ALOKASI DAK 2003 - 2012 30 25 26.1 24.8 25.2 21.2 20 21.1Triliun rupiah 17.1 15 11.6 10 5 4.0 2.3 2.8 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RAPBN 12 2012
  8. 8. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9No Bidang DAK % Rp (Triliun)1. Pendidikan 38,4 10,041.32. Kesehatan 11,5 3,005.93. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.84. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.55. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.56. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7 7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5 8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1 9. Pertanian 7,2 1,879.610. Lingkungan Hidup 1,8 479.711. Keluarga Berencana 1,5 392.312. Kehutanan 1,9 489.813. Perdagangan 1,3 345.114. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.915. Listrik Pedesaan 0,7 190.616. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.217. Transportasi Perdesaan 0,6 171.418. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.419. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6
  9. 9. Mekanisme Pengalokasian DAK
  10. 10. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.
  11. 11. Penghitungan Alokasi DAK • (Pasal 53 PP 55 tahun 2005)Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, MenteriKeuangan melakukan penghitungan alokasi DAK • (Pasal 54 PP 55 tahun 2005)Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteriaumum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 11
  12. 12. Formula Perhitungan DAK Per Daerah1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Umum (KU) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Berupa : Kriteria a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Khusus (KK) penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. b. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat Teknis (KT) menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT
  13. 13. PAD T- 2 Daerah & KemKeuKriteria DAU T- 2 KemKeuUmum DBH T-2 KemKeu Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam NegeriKriteriaKhusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & PerKriteriaTeknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait Per Bidang Per daerah
  14. 14. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria TeknisKriteria Umum Kriteria Khusus 2 PERATURAN YES INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS KEMAMPUAN PERUNDANGANKEUANGANDAERAH NO (IFN < 1) NO 4 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) KARAKTERISTIK YES 1 DAERAH (IKW) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN-1 + IKW) IFWT-1 > 1 YES NO 3 IFW > 1 NO DAERAH YES TIDAK LAYAK DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No UNTUK BIDANG TERTENTU Yes INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK Utk DAERAH ALOKASI DAK per BIDANG (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 14 (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
  15. 15. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK ■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan ■ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
  16. 16. Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis DAK TA. 2012 NO. BIDANG NOMOR JUKNIS TANGGAL DITETAPKAN1. Pendidikan a. SD Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 13 Desember 2011 b. SMP Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 13 Desember 20112. Kesehatan Permenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011 15 Desember 20113. Keluarga Berencana Per Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/2011 15 Desember 20114. Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 50/MEN/SJ/2011 15 Desember 20115. Kehutanan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2011 22 Desember 20116. Pertanian Permentan Nomor 91 Tahun 2011 27 Desember 20117. Perdagangan Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 20 Desember 20118. Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 17 tahun 2011 29 Desember 20119. Infrastruktur Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 1 November 201010. Sarpras Daerah Tertinggal Masih Proses11. Prasarana Pemerintahan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 201112. Listrik Pedesaan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2012 13 Januari 201213 Perumahan dan Pemukiman Permenpera Nomor 30 Tahun 2011 23 Desember 201114 Keselamatan Transportasi Darat Permenhub Nomor 3 Tahun 2012 06 Januari 201215 Transportasi Pedesaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 201116 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
  17. 17. Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
  18. 18. DANA PENDAMPING UU 33/2004 Pasal 41 PP 55/2005 Pasal 61 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. ◦ Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. ◦ Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
  19. 19. OPTIMALISASI Pasal 29 PMK 06/2012 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut. Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan 19
  20. 20. SISA DAK Pasal 29 PMK 06/2012 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan. Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK. Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai 20
  21. 21. PELAPORAN DAK1. DALAM RANGKA PENYALURAN • Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan • Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah • Merupakan Syarat Penyaluran • Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK • Dilakukan setiap triwulanan kepada : 1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan 2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang). • Format pelaporan berdasarkan Juknis • Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis • Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
  22. 22. PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  23. 23. Pola penyaluran DAK sesuai PMK 06/PMK.07/2012 • Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap SP2D, 5. 1 Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK • Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah 2 • Disalurkan secara bertahap • Tahap 1 : 30% 3 • Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10% • Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10% • Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu 4 • Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun 5
  24. 24. Tranparansi dan Akuntabilitas Pengalokasian DAK Mekanisme pengalokasian DAK, termasuk didalamnya kriteria dan dasar perhitungan alokasi DAK, dimuat secara jelas dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Data dasar yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK diperoleh dari sumber yang jelas (K/L, Daerah dan Kemenkeu) serta simulasi perhitungan alokasi dilakukan secara bersama antara Kemenkeu dan K/L terkait. Pengalokasian DAK dibahas dan ditetapkan dalam rapat terbuka pembahasan di DPR, disahkan dalam rapat paripurna, yang kemudian dimuat dalam UU APBN. Setiap Tahun BA 999.05 yaitu Transfer Ke Daerah (termasuk DAK) diaudit oleh BPK atas Kebijakan, Pengalokasian dan Penyalurannya termasuk Data-Data dan Kriteria yang digunakan. • LKPP Tahun 2008, Predikat Untuk transfer ke daerah adalah WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Dana Otonomi Khusus • Untuk LKPP Tahun 2009 dan LKPP tahun 2010, transfer ke daerah mendapat predikat WTP. Penetapan Alokasi DAK bisa diunduh di website www.djpk.depkeu.go.id
  25. 25. UU No 22 Tahun 2011 tentang APBNTA. 2012PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOSPMK BOS 2012 : Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS untuk Sekolah Di daerahTerpencilPMK Nomor 26/PMK.07/2012 tanggal 8 Februari 2012Permendiknas tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan LaporanKeuangan BOSPermendiknas Nomor 51 Tahun 2011Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOSPermendagri Nomor 62 Tahun 2011
  26. 26. Alokasi dan Penerima BOS• Dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi• Dianggarkan dalam APBD Provinsi• Oleh Provinsi disalur ke sekolah dalam bentuk Hibah• Penerima BOS meliputi satuan pendidikan yang terdiri dari: o SD/SDLB o SMP/SMPLB/SMPT, o SD &SMP Satu Atap (SATAP) o Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM)• Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.• Besaran alokasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu: o SD/SDLB sebesar Rp580 ribu per siswa per tahun; o SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp710 ribu per siswa per tahun.
  27. 27. BOS dalam APBN dan APBD• Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 Bagian Anggaran 999.05• Bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam (APBD Provinsi 2012 atau APBD -P 2012 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.• Dimanfaatkan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.• Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.
  28. 28. Besaran alokasi dan Jumlah MuridAlokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari: o Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untuk 36.579.003 murid  SD 27.153.667 murid  SMP 9.425.336 murid o Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebesar Rp1.15 triliun yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah murid pada tahun anggaran berjalan (karena tahun ajaran baru).
  29. 29. PUSAT PROVINSI • RKUN • RKUD Provinsi SD/SDLB SMP/SMP LB/SMPT SD/SMP Satu AtapPENYALURAN TKBM
  30. 30. Penyaluran• Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi untuk diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.• Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu: o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 14 hari kerja pada awal Januari 2012; o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2012; o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2012; dan o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2012.• Penyaluran Triwulan I, II, III, IV masing-masing sebesar 25% alokasi BOS.• Provinsi wajib menyalurkan BOS ke setiap sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah BOS diterima di RKUD Provinsi.
  31. 31. Pelaporan• Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: • Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK • Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. • Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: • akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; • akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; • akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III • akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
  32. 32. Kurang dan Lebih Salur• Kurang salur, terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan;• Lebih salur, terjadi jika terdapat selisih lebih antara dana yang di transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada triwulan bersangkutan;• Dalam hal terdapat kurang/lebih salur, Provinsi menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Kemdikbud dalam Laporan Penggunaan BOS.• Kemdikbud menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS kepada KemKeu• Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh KemKeu paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
  33. 33. Dana Cadangan BOS• Dalam hal terjadi kurang salur maka Dana cadangan BOS dapat dicairkan secara triwulanan: o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan I berakhir; o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan II berakhir; o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 14 hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.• Dalam hal terdapat lebih salur maka:  lebih salur diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS triwulan berikutnya; atau  Lebih salur pada Triwulan IV diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya berdasarkan rekomendasi dari KemDikBud.
  34. 34. Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil• Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku ketentuan sebagai berikut: a) penyaluran BOS dilakukan secara semesteran; b) alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi; c) rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; d) Kriteria Penetapan sekolah di daerah terpencil didasarkan kepada kecamatan yang mayoritas sekolah di daerah tersebut memerlukan biaya yang mahal dan atau waktu tempuh lama untuk mengambil dana ke bank penyalur yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan• Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS daerah terpencil diatur tersendiri dengan PMK Nomor 26/2012.
  35. 35. Kementerian Keuangan R.I.Alamat :Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445Website: www.djpk.depkeu.go.id 36
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×