Laporan Hasil Penelitian Swamitra Mina dan Nelayan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Laporan Hasil Penelitian Swamitra Mina dan Nelayan

on

  • 25,430 views

 

Statistics

Views

Total Views
25,430
Slideshare-icon Views on SlideShare
25,430
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
442
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Tambahan :

    Empat UU Yang Menggerus Masyarakat Pesisir / Nelayan

    http://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/02/14/empat-uu-yang-menggerus-masyarakat-pesisir/
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Laporan Hasil Penelitian Swamitra Mina dan Nelayan Laporan Hasil Penelitian Swamitra Mina dan Nelayan Document Transcript

    • BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat; karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Imran (2003) mengatakan bahwa : “Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multi dimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif. Secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Akan tetapi, apa yang tampak secara objektif tidak miskin itu, bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, atau bahkan dengan membandingkan dengan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatnya lebih tinggi darinya.” Dengan demikian, kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun struktural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security) dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang. Tidak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat pesisir merupakan segmen anak bangsa yang paling tertinggal tingkat kesejahteraannya dibandingkan dengan anak bangsa lainnya yang bergelut di sektor non perikanan. Betapa tidak, nelayan kecil yang jumlahnya cukup banyak mendiami wilayah pesisir mempunyai pendapatan hanya sekitar Rp 300.000,-/bulan/keluarga. Memang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 1
    • sungguh ironis, padahal wilayah pesisir sangat kaya sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa kelautan lainnya. (Direktorat PEMP – Ditjen P3K) Masalah kemiskinan struktural yang terjadi pada masyarakat pantai, di mana faktor-faktor yang menjadi penyebabnya pada dasarnya dikelompokkan atas : (1) masalah yang berkaitan dengan kepemilikan alat tangkap atau lebih tegasnya perahu bermotor; (2) akses terhadap modal khususnya menyangkut persyaratan kredit; (3) persyaratan pertukaran hasil tangkapan yang tidak berpihak pada buruh nelayan; (4) sarana penyimpanan ikan; (5) hak pengusahaan kawasan tangkap; dan (6) perusakan sistem organisasi masyarakat pesisir. Atas dasar pendapat di atas dan melihat kondisi kekinian di daerah kabupaten Lombok Timur, salah satu akar kemiskinan masyarakat pantai adalah keterbatasan mengakses permodalan yang ditunjang oleh kultur kewirausahaan yang tidak kondusif yang dilandasi dengan sifat usaha yang individual, tradisional dan subsistem. Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Ini dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu pada kebutuhan nelayan, melainkan merupakan paket yang sudah ditentukan dari atas, dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Dengan sistem bantuan yang sifatnya top down ini, mengakibatkan alat bantuan menjadi tidak efektif. Seharusnya, jenis bantuan itu tidak semata-mata ditentukan dari atas, melainkan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara demikian, nelayan diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nelayan. Permasalahan yang terkait dengan produksi memang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan di kabupaten Lombok Timur, selain masalah pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan itu, nelayan berusaha melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapannya, dan meminjam uang kepada pemilik modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 2
    • tetapi, ternyata berbagai upaya yang dilakukan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan pada posisi yang lemah. Pada kondisi seperti tersebut di atas, berakibat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, di mana lingkaran setan kemiskinan terus saja terjadi di berbagai daerah pesisir. Lingkaran setan ini, pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di daerah terbelakang (pesisir) sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan tersebut kalau dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut: “Rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang nyata rendah. Pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah. Dengan demikian lingkaran setan itu lengkaplah pula kalau dilihat dari sudut penawaran”. Jhingan (2004 : 33-34) Apabila digambarkan, maka lingkaran setan itu akan membentuk pola sebagai berikut: Produktivitas Produktiv Produktivitas Rendah itas Rendah Rendah Kurang Pendapatan Kurang Pendapatan Modal Rendah Modal Rendah Investasi Permintaan Investasi Tabungan Rendah Rendah Rendah Rendah Gambar 3.1 Gambar 3.2 pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 3
    • Melihat kenyataan ini, Departemen Kelautan dan Perikanan menginisiasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini berupaya mengangkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya yang akan dilaksanakan itu belum memuaskan, karena ada obsesi untuk menjadikan profesional dan mandiri para pengelola Koperasi LEPP-M3. Untuk itu Departemen Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PT. BANK BUKOPIN mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina. Hadirnya lembaga ini di masyarakat pesisir akan menjadi lokomotif permodalan bagi masyarakat pesisir. Lembaga ini telah hadir di 139 kabupaten/kota. Launching LKM Swamitra Mina telah dilaksanakan dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pada tanggal 12 Desember 2004 di Cilincing, Jakarta Utara. Cikal bakal pelaksanaan program Swamitra Mina bermula dari program PEMP. Pada tahun 2004 program PEMP mendapat kucuran dana sebesar Rp 140 milyar untuk mengakomodir 160 kabupaten/kota. Adapun pagu untuk Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang digunakan sebagai penguatan modal sebesar Rp 98.347.592,000 yang dikelola melalui LKM Swamitra Mina, BPR-Pesisir, dan USP. Adapun jumlah LKM Swamitra Mina yang ada saat ini sebanyak 139 buah yang kesemuanya adalah Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang telah berbadan hukum. Dengan status berbadan hukum, maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa untuk menyerap dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat hanyalah lembaga perbankan dan koperasi yang berbadan hukum. (Direktorat PEMP – Ditjen P3K) Persoalannya kemudian adalah apakah dengan hadirnya LKM Swamitra Mina di wilayah pesisir, peran tengkulak dan rentenir akan berkurang ataukah sebaliknya? Ataukah keberadaan LKM Swamitra Mina ini sendiri menjadi lembaga yang ekslusif nantinya, sehingga masyarakat pesisir sebagai subyek pemberdayaan ekonomi sulit untuk mengaksesnya? Selain itu juga, apakah dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina akan hanya dijadikan alat untuk mengeruk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 4
    • keuntungan/modal oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengatasnamakan lembaga keuangan dan kepentingan rakyat pesisir? Keberadaan sebuah lembaga yang ditujukan untuk pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan ekonomi daerah pada umumnya, tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan dan dampak yang ditimbulkannya secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai keberadaan LKM Swamitra Mina di Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan secara lebih mendalam. B. Rumusan Masalah 1. Apakah keberadaan swamitra mina dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di kabupaten Lombok Timur? 3. Upaya apa yang dilakukan guna menangani kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di kabupaten Lombok Timur? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1. Keberadaan swamitra mina dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di kabupaten Lombok Timur. 3. Upaya yang dilakukan guna menangani kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui swamitra mina di kabupaten Lombok Timur. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 5
    • D. Manfaat Penelitian Manfaat/kegunaan hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1. Manfaat Teoretis : a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi; b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya, dan c. Dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur. 2. Manfaat Praktis: a. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan formal pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui program-program kerja kepemerintahan. b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 6
    • BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lombok Timur A.1 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Lombok Timur berada disebelah timur Pulau Lombok, jika ditinjau dari letak geografis terletak antara 116° - 117° Bujur Timur, dan 8° - 9° Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Lombok Timur dibatasi : Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat Sebelah Timur : Selat Alas Berdasarkan kondisi perwilayahan, Kabupaten Lombok Timur mempunyai luas wilayah ± 160.555 Ha. Dari 20 Kecamatan yang ada saat ini, maka kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sambelia ± 245,22 Km² (16,9%) dari luas wilayah Kabupaten Lombok Timur sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Sukamulia, ± 14,49 Km² atau hanya 1,0 % dari luas keseluruhan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada daerah pegunungan. Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0 – 2% atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 25.760 Ha, Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2 – 15% dan merupakan kriteria kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 7
    • dengan kelerengan antara 15 – 40% mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan kelerengan >40% meliputi daerah Pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri atas jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol coklat kemerahan. Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang ada, diperoleh gambaran sebagai berikut: Tanah jenis Grumosol tersebar di kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha (23.93%) dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas tanah Gromusol 18.462 Ha (11.50%), sedangkan Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha. Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Curah hujan rata-rata sebesar 1882 mm/tahun dengan jumlah hari hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela, Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata 1080 mm/tahun. Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui oleh banyak aliran sungai dan anak sungai, akan tetapi tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Danau hanya satu di daerah ini, yaitu danau Segara Anak yang berada diperbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya kira-kira 30 Km dengan kedalaman 200 meter. Luas wilayah menurut penggunaan lahan di kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut: pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 8
    • Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2000 JENIS PENGGUNAAN LAHAN (Ha) N KECAMAT AN 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 1 Jerowaru 3.356 1.176 - 837 6.540 13 - 2.370 14.292 2 Keruak 2.083 164 - 698 - 8 - 1.105 4.057 3 Sakra 2.074 140 12 196 - 7 - 56 2.484 4 Sakra Barat 2.807 180 17 222 - 56 - 88 3.370 5 Sakra Timur 3.090 106 83 167. - 12 - 150 3.441 6 Terara 2.959 - 573 346 47 - - 316 4.241 7 Mt. Gading 1.625 304 - 225 132 - - 180 2.466 8 Sikur 2.806 624 - 239 400 - - 158 7.827 9 Masbagik 184 - 746 514 - - - 162 3.317 10 Pringgasela 141 3.246 - 175 7.556 - - 340 11.331 11 Sukamulia 937 251 1 200 - - - 61 1.449 12 Suralaga 1.894 459 - 192 - - - 156 2.702 13 Selong 1.205 809 2 484 - - - 666 3.168 14 Labuhan Haji 1.505 2.722 1 250 - - - 480 4.957 15 Pringgabaya 2.818 6.752 - 503 2.371 - - 3.547 15.991 16 Suela 1.239 2.648 - 239 6.142 - - 4.155 14.424 17 Aikmel 3.325 868 - 294 2.432 - 318 1.344 12.292 18 Wanasaba 2.249 804 - 304 2.186 - - 54 5.597 19 Sembalun 1.105 515 - 237 15.46 - - 3.388 20.708 3 20 Sambelia 3.042 - 250 318 16.17 - 53 2.606 22.440 1 Jumlah 40.31 21.76 1.684 6.473 59.44 96 371 21.75 160.555 7 6 0 3 Sumber : Kecamatan dalam angka 2000 Keterangan: 1. Tanah Sawah 5. Hutan 2. Kebun campur Tegalan 6. Padang/semak belukar 3. Kolam/Tambak 7. Tanah Rusak 4. Permukiman 8. Lain-lain A.2 Pola Perkembangan Kawasan Perikanan Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan. Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan perikanan yang dikenal berada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 9
    • di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi, Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong. Pada umumnya daerah pantai di wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah penghasil ikan dan tempat pengembangan tambak, meliputi tambak udang/Lobster disekitar Kecamatan Keruak dan Sambelia. Tambak garam disekitar wilayah Kecamatan Jerowaru. Lokasi pemasaran hasil ikan yang dominan di Lombok Timur bagian selatan berada di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan perikanan utama yang berada di Tanjung Luar Kecamatan keruak, sedangkan untuk wilayah timur Lombok Timur lokasi pemasaran ikan yang dominan terletak di Labuhan Lombok wilayah Kecamatan Pringgabaya. A.3 Pola Perkembangan Ekosistem Pesisir 1. Hutan Mangrove Hutan Mangrove di wilayah Lombok Timur secara umum tersebar di Gili Lawang, Gili Sulat dan Gili Petagan di bagian pantai utara. Luas keseluruhan hutan bakau ± 1.301,32 Ha dengan penyebaran di kawasan Telong-elong seluas 33,52 Ha, Teluk Jor seluas 43,35 Ha, Teluk Kecibing seluas 41,55 Ha, Teluk Serewe seluas 107,06 Ha, Teluk Ekas seluas 73,48 Ha, Teluk Saung seluas 7,05 Ha, Gili Sulat & Gili Lawang seluas 995,31 Ha. Adapun jenis tumbuhan yang dilestarikan, antara lain :Sonneratia alba Rhiziphora stylosa, Rhizophora apiculata, Avicennia alba, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Aegialitis annulata, Penphis acidula, Lumnitcera recemosa. Walaupun secara umum hutan Mangrove di Kabupaten Lombok Timur masih bagus, namun harus tetap dilindungi guna menjaga keseimbangan ekosistem, melalui pengawasan yang ketat untuk mencegah pengurangan luasan hutan mangrove serta untuk menunjang sektor wisata. 2. Terumbu Karang Terumbu karang dapat ditemukan pada perairan sekitar Gili Sulat, Gili Lawang dan Gili Lampu sedangkan pada bagian selatan terdapat di pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 10
    • perairan Gili Meringkik, terutama di daerah-daerah yang mempunyai aktifitas perikanan tinggi. Luas terumbu karang diperairan Kabupaten Lombok Timur 622 Ha, adapun kawasan yang masih memiliki prosentase penutupan karang yang kondisinya baik seluas 311 Ha, sedangkan luas terumbu karang dalam kondisi rusak 15 - 50 % seluas 218 Ha dan yang mengalami kondisi kritis 93 Ha. Kondisi terumbu karang yang disebabkan oleh adanya aktivitas penangkapan ikan karang yang tidak ramah lingkungan. 3. Padang Lamun (Sea Grass) Tumbuhan Lamun terdiri dari rhizome, daun dan akar. Lamun di perairan pantai pulau Lombok diantaranya berada di Gili Lampu, Padang lamun ini merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya. Didaerah ini hidup bermacam-macam biota laut seperti crustacea, moluska, cacing dan juga ikan. Salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting yang berassosiasi dengan lamun adalan ikan beronang. 4. Estuaria Estuaria dapat dikatakan sebagai tempat peralihan dari kedua ekosistem akuatik, kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat yang berlumpur. Substrat yang berlumpur ini berasal dari sedimen yang dibawa kedalam estuaria baik oleh air laut mapun air tawar (sungai). Wilayah perairan estuaria berada di muara sungai, dalam teluk dan di daerah pantai yang memiliki mata air yang langsung bercampur dengan air laut. Perairan estuaria berada dalam teluk yang memiliki muara sungai seperti di sekitar Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Kecibing, dan Teluk Jor. Pada musim kemarau, perairan estuaria ini sempit tergeser oleh perairan laut dan bahkan hilang. B. Deskripsi Umum Swamitra Mina B.1 Pengertian Swamitra Mina adalah suatu bentuk kerjasama/kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi LEPP3-M3, untuk memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 11
    • sistem manajemen yang profesional serta untuk mendapatkan Dana DEP dalam rangka melaksanakan program PEMP. Swamitra Mina merupakan unit simpan-pinjam milik seluruh masyarakat pesisir yang direpresentasikan oleh Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan lainnya. Swamitra Mina dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga muda pesisir yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan dari Bank Bukopin. Dengan pendampingan Bank Bukopin Cabang, Swamitra Mina diharapkan akan menjadi lembaga keuangan mikro terkemuka di daerah pesisir, yang mudah diakses oleh para nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Sebagai konsekuensi dari kepemilikan Swamitra Mina, maka nelayan dan masyarakat pesisir akan mendapatkan sisa hasil usaha (deviden) setiap tahun dari keuntungan Swamitra Mina. Selain itu, melalui Swamitra Mina dana masyarakat dapat dimobilisasi melalui tabungan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif serta dana dari sumber lain, untuk akhirnya disalurkan kembali ke masyarakat pesisir dari lembaga keuangan lainnya. Swamitra Mina merupakan proses pembelajaran bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengakses dana dari pihak perbankan, begitu pula sebaliknya proses pembelajaran bagi perbankan dalam mengakses masyarakat pesisir. Agar masyarakat pesisir dapat mengakses dengan mudah LKM Swamitra Mina serta mengelola secara efesien modal yang telah diperolehnya, maka disediakan tenaga pendamping desa (TPD) masing-masing dua orang tiap kabupaten/kota. TPD tersebut terdiri atas sarjana-sarjana baru yang sebelumnya dilatih secara nasional. Selain itu, juga disediakan Konsultan Manajemen (Perguruan Tinggi, LSM, atau lembaga konsultan profesional) untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kinerja kelembagaan dan pemasaran. Hadirnya LKM Swamitra Mina di wilayah pesisir, maka secara bertahap peran tengkulak dan rentenir akan berkurang sehingga LKM dapat memobilisasi dana masyarakat dengan adanya suku bunga tabungan yang menarik. Dengan lancarnya pengelolaan LKM Swamitra Mina maka perlahan tapi pasti bantuan modal yang disalurkan di masyarakat pesisir bukan lagi berasal dari APBN, tapi dari LKM Swamitra Mina itu sendiri. Sehingga LKM pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 12
    • Swamitra Mina semakin dilirik oleh lembaga keuangan lainnya untuk bermitra mengakses permodalan. Dengan demikian LKM Swamitra Mina sebagai lokomotip dapat menggandeng lembaga keuangan lainnya dalam kiprahnya membangun usaha sektor perikanan dan kelautan. (Sumber : Direktorat PEMP – Ditjen P3K) B.2 Tujuan • Menumbuh kembangkan simpan pinjam dikalangan anggota guna memacu petumbuhan/usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota tersebut. • Membuka peluang akses permodalan bagi Koperasi yang selama ini menghadapi banyak ..kendala dalam kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. • Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor Swamitra Mina diseluruh Indonesia. B.3 Manfaat Swamitra Mina • Anggota/nasabah Swamitra Mina dapat melakukan transaksi keuangan, informasi, dan komunikasi bisnis dengan jaringan teknologi yang modern. • Transaksi Keuangan dapat dilakukan secara ON Line, berdasarkan kesepakatan antar Swamitra Mina. • Laporan Keuangan beserta perubahanya dapat diketahui secara cepat dan akurat sehingga >.pengendalian dan pengawasan Swamitra Mina dapat dilakukan dengan lebih baik. B.4 Produk Swamitra Mina a. Simpanan Setiap Penyimpan dapat menempatkan dananya di Swamitra Mina dengan mengisi permohonan Simpanan.yang berfungsi sekaligus sebagai tanda mendaftarkan keanggotaan dan persetujuannya mematuhi.segala ketentuan yang berlaku di Swamitra bersangkutan, dan juga berfungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 13
    • sebagai pemberian kuasa..kepada Swamitra untuk melakukan tindakan tertentu. Didalam form permohonan Simpanan terdapat persyaratan yang harus penuhi oleh Penyimpan yang..belum masuk kategori sebagai anggota Koperasi seperti tersebut diatas, antara lain : Ø Penyimpan menyatakan dan mandaftarkan diri sebagai Calon Anggota atau Anggota Luar Biasa, dan.karenanya.bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tunduk pada AD/ART Koperasi pendiri.Swamitra Mina bersangkutan. Ø Penyimpan memberikan kuasa kepada Swamitra Mina untuk melakukanbpendebetan langsung dari rekening Simpanan.Penyimpan guna memenuhi kewajiban Penyimpan selaku calon anggota Koperasi. Ø Khusus Penyimpan yang berstatus Calon Anggota atau Anggota Luar Biasa, menyatakan bersedia.menerima.keputusan yang menyangkut keanggotaannya di Koperasi bersangkutan apabila..Simpanannya bersaldo minimum.dan tidak bermutasi selama 4 bulan berturut-turut. Kewajiban Penyimpan dapat berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan Simpanan Khusus yang besarnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam AD/ART yang berlaku dimasing-masing Koperasi pendiri Swamitra. b. Simpanan Berjangka Setiap Penyimpan dapat menempatkan dananya di Swamitra Mina dengan mengisi permohonan Simpanan.Berjangka yang..berfungsi sekaligus sebagai tanda mendaftarkan keanggotaan dan persetujuannya..mematuhi segala ketentuan yang.berlaku di Swamitra Mina bersangkutan, dan juga berfungsi sebagai..pemberian kuasa kepada Swamitra untuk melakukan tindakan tertentu. Didalam form Permohonan Simpanan Berjangka terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyimpan yang belum masuk kategori sebagai anggota Koperasi seperti tersebut diatas, antara lain : pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 14
    • Ø Penyimpan menyatakan dan mandaftarkan diri sebagai Calon Anggota atau Anggota Luar Biasa, dan karenanya .bersedia memenuhi persyaratan yang bbditetapkan dan tunduk pada AD/ART Koperasi pendiri Swamitra Mina bersangkutan. Ø Bersamaan dengan penyetoran nominal Simpanan Berjangka, Penyimpan membayar kewajiban Penyimpan untuk keanggotaan Koperasi, atau bbmenyatakan bersedia untuk dibebankan dari bunga atau nominal Simpanan Berjangka pada saat jatuh tempo untuk pembayaran sisa kewajiban yang belum dipenuhi Penyimpan selaku calon anggota Koperasi. Ø Khusus Penyimpan yang berstatus Colan Anggota atau Anggota Luar Biasa, menyatakan bersedia menerima keputusan yang menyangkut keanggotaannya di Koperasi bersangkutan, apabila setelah jatuh tempo Simpanan Berjangka, Penyimpan itidak lagi memiliki Simpanan Berjangka bbdan atau Simpanan di Swamitra Mina selama 4 bulan berturut-turut. Kewajiban Penyimpan dapat berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Khusus yang besarnya ditetapkan dalam AD/ART yang berlaku masing-masing Koperasi pendiri Swamitra Mina. c. Pinjaman Produk Pinjaman terdiri dari : o Pinjaman Berulang o Pinjaman Fleksibel o Pinjaman Insidentil o Pinjaman Angsuran Harian Yang dapat dilayani Swamitra Mina adalah : Anggota, Calon Anggota, dan Anggota Luar Biasa dari Koperasi bersangkutan, dan atau Koperasi lainnya dan Anggotanya (sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku). pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 15
    • Calon Peminjam harus telah menjadi Anggota dari Koperasi pendiri Swamitra Mina bersangkutan, dengan memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai AD/ART Koperasi tersebut. d. Syarat Pendirian Swamitra Mina 1. Berbadan Hukum Koperasi 2. Memiliki Unit Simpan Pinjam 3. Tersedia Aliran Listrik dari PLN 4. Tersedia sambungan. Telepon dari Telkom 5. Tersedia Gedung kantor / Ruang Kerja 6. Memiliki Laporan Keuangan yang terpisah dari Unit lain (Otomon) 7. Tidak sedang menanggung kerugian yang material 8. Tidak sedang terjadi perselisihan (Perdata/Pidana/Kepailitan) C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri dkk, 2001 dalam Mulyadi 2005 : 1). Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), suatu wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore). Adanya pemetaan semacam itu, terkait dengan pola pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat pesisir, di mana pembangunan masyarakat nelayan dan desa pantai tidak bisa lepas dari pembangunan masyarakat desa pada umumnya. Strategi pada pembangunan masyarakat desa harus diterapkan juga pada pembangunan masyarakat pantai, yaitu membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam lingkungan desa. Kebijakan yang digariskan di dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa meliputi beberapa hal. Pertama, program pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk mencegah dan meniadakan kemiskinan dan kesengsaraan yang dapat terjadi di kalangan masyarakat. Untuk itu perlu selalu dilakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup minimum, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan dapat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 16
    • mendorong masyarakat desa untuk selanjutnya tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri/mandiri. Kedua, mendorong dan meningkatkan aktivitas, kerativitas, prestasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, di dalam usaha menghapus kemiskinan di kalangan masyarakat perlu diusahakan peningkatan sumber daya alam, swadaya serta produktivitas masyarakat guna dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Keempat, meningkatkan dan memanfaatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kelima, pembangunan desa diarahkan untuk lebih mengutamakan desa dengan masyarakat yang relatif miskin, masyarakat terpencil, masyarakat di wilayah kritis, wilayah pantai, kepulauan perbatasan, dan sebagainya. Untuk meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat pantai meningkat perlu usaha-usaha untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan masyarakat pantai memang kompleks, baik masalah pendudukan/sumber daya manusia, permasalahan potensi alam daratan maupun masalah perairan sebagai lahan masyarakat mencari nafkah. Di dalam pembangunan masyarakat, desa pantai sesuai sifat, situasi dan kondisi yang ada, ditemukan beberapa permasalahan (Dahuri dkk, 2001, dalam Mulyadi, 2005 : 128) sebagai berikut: (1) Desa pantai pada umumnya terisolasi. (2) Sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas. (3) Kondisi lingkungan kurang terpelihara sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan. (4) Air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi. (5) Keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni. (6) Keterampilan yang dimiliki penduduk umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung diversifikasi kegiatan. (7) Pendapatan penduduk rendah karena teknologi yang dimiliki tidak mendukung penangkapan ikan dalam skala besar. (8) Peralatan yang dimiliki terbatas pada perahu dayung dan jala saja sehingga hasil tangkapannya pun kecil/sedikit. (9) Permasalahan modal karena langkanya lembaga keuangan/kredit yang melayani atau berada di desa-desa pantai mempersulit usaha pengembangan. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 17
    • (10) Waktu dan tenaga yang tersita untuk kegiatan penangkapan ikan cukup besar sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk mencari usaha tambahan maupun memperhatikan keluarga (sor pergi ke laut, pagi-pagi kembali mendarat, siang hari dipakai istirahat mengembalikan tenaga dan menyiapkan diri beserta alat-alat kerja untuk menghadapi tugas ke laut sorenya) (11) Kurang pengetahuan tentang pengelolaan kehidupan ikan maupun siklus hidup biota laut, sehingga pencarian tempat-tepat ikan berkumpul, jenis- jenis ikan dan lain-lain hanya berdasarkan pengalaman dan instink saja. (12) Pada umumnya keadaan lingkungan alam sekitar pantai kurang mendukung usaha pengembangan kegiatan pertanian. (13) Karena kurun waktu senggang, umumnya mereka kurang bergaul, kekeluargaan lemah dan kurang perhatian pada pengembangan lembaga- lembaga masyarakat di desa maupun dalam pembangunan desanya. (14) Kegiatan ekonomi masyarakat, umumnya masih tradisional terbatas pada satu produk saja yaitu ikan. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pantai perlu diprioritaskan usaha-usaha peningkatan pendapatan melalui hal-hal berikut: Pertama, tunjangan modal. Kepada masyarakat pantai perlu diusahakan tunjangan modal dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak dengan prosedur yang sederhana dan mudah, misalnya melalui koperasi nelayan atau dengan bantuan dana bergulir (revolving fund). Untuk mekanisme dana bergulir perlu dikembangkan melalui LKMD dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Nelayan. Tentunya bagi mereka perlu didahului pelatihan manajemen. Kedua, usaha pelatihan dan supervisi. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan para penduduk masyarakat nelayan perlu usaha pelatihan yang meliputi: manajemen perikanan, pengolahan/pengawetan, pengetahuan tentang siklus kehidupan ikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ketiga, untuk meningkatkan produksi perlu diperkenalkan berproduksi seperti motorisasi perahu agar jangkauan lebih jauh ke tengah laut, teknik pengenalan berkumpulnya ikan, penggunaan jala yang memadai, teknologi pengolahan dan pengawetan ikan, dan sebagainya. Keempat, Pemantauan organisasi masyarakat yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, seperti LKMD, PKK, koperasi, dan sebagainya. Kelima, peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 18
    • ini termasuk juga usaha-usaha untuk mencegah atau mengurangi perusakan pantai. Lingkungan hidup di desa-desa pantai cukup memperihatinkan. Langkanya air bersih dan sanitasi yang baik, perumahan, transportasi/komunikasi, penerangan/listrik dan sebagainya menyebabkan lingkungan yang kurang sehat. Di dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan lautan perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir harus diterjemahkan dalam program kegiatan. (2) Kegiatan dan program pelatihan wilayah pesisir dan lautan perlu diarahkan untuk memenuhi tujuan: menjawab tantangan dan permasalahan jangka pendek dan pengembangan ilmu dan teknologi kelautan. (3) Ruang lingkup penelitian di laut dan pesisir bersifat luas dan kompleks. (4) Perlu pentahapan dalam pendidikan kelautan antara lain peningkatan minat terhadap wilayah pesisir dan lautan bagi siswa dan generasi muda, pengembangan bertahap program pendidikan dan pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. (5) Perlu ditingkatkan sarana dan fasilitas praktik dalam program kelautan untuk dipakai sebagai acuan bersama di antara instansi yang terlibat di dalam penelitian dan pendidikan. (6) Perlu deregulasi dan debirokrasi dalam hal perizinan penelitian dan dunia usaha yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan lautan. Mulyadi (2005 : 130-131) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 19
    • BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan participatory action research (PAR). Action research adalah proses spiral yang meliputi (1) perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yang cermat; (2) pelaksanaan tindakan ; dan (3) penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, dan (3) penemuan makna baru dari pengalaman sosial (Kurt Lewin, 1947). Lebih lanjut dikemukan oleh Corey (1953), bahwa: action research adalah proses dimana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiyah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Hopkins (1985), mengemukakan, yaitu action research merupakan upaya untuk mengkontribusikan baik pada masalah praktis pemecahan masalah maupun pada tujuan ilmu sosial itu sendiri dengan mengkolaborasikan didalamnya yang dapat diterima oleh kerangka kerja etik, sedangkan Peter Park (1993) menjelaskan bahwa action research, merupakan cara penguatan rakyat melalui penyadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka. Alur aktivitas program action research adalah cyclical, berupa siklus kegiatan yang berulang dan berkesinambungan. Dalam konteks program action reserach ini, siklus kegiatannya terdiri dari kegiatan (mapping), penyusunan rencana tindak (action planning), pelaksanaan rencana tindak (implementation), monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk selanjutnya dipetakan kembali dan kemudian dilakukan penyusunan ulang rencana tindak (replan), implementasi, monitoring dan evaluasi, dan terus kembali berulang. Setiap selesai satu tahapan kegiatan, sesuai dengan prinsip dasar riset aksi, dilakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing tahapan. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 20
    • Oleh karena itu, program tindak lanjut dari riset ini pada dasarnya merupakan aktivitas pengulangan dari kegiatan refleksi-pemetaan ulang- penyusunan rencana tindak-pelaksanaan rencana tindak, dan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, ada beberapa penekanan yang akan dilakukan, yakni: (1) Peningkatan kemandirian dan kinerja masyarakat pesisir; (2) Penguatan misi transformasi sosial masyarakat pesisir, dan (3) Penguatan jejaring kerja (networking) dan aliansi strategis antar masyarakat pesisir. B. Desain PAR Program Pemberdayaan masyarakat pesisir ini hakikatnya adalah sebuah "riset aksi". Oleh karena itu, pelaksanaannya secara umum mengelaborasi konsep Participatory Action Research (PAR) dengan berbagai modifikasi. Sesuai dengan prinsip emancipatory research dan collaborative resources yang menjadi bagian penting dari ciri sebuah riset aksi, maka dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat pesisir ini, masyarakat pesisir adalah aktor utamanya (main actor). Peneliti tidak lebih dari sekedar "pendamping" yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi stakeholders masyarakat pesisir memetakan dan merumuskan masalah, membuat rencana tindak, melaksanakan program kegiatan, memantau dan mengevaluasi setiap proses implementasi program. Pada setiap tahapan dan proses tersebut, peneliti juga berusaha membangun suasana dan menciptakan iklim yang kondusif, memberi berbagai masukan (input), meningkatkan kapasitas (capacity), membuka akses ke berbagai jejaring kerja (networking), peluang, dan kesempatan (opportunities) yang ada di luar komunitas masyarakat pesisir. C. Lokasi Penelitian Mengenai penentuan lokasi penelitian atau lapangan penelitian, Moleong (1989) berpendapat bahwa: “Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 21
    • lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada dilapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian” Berdasarkan pendapat di atas dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi yang dipilih adalah di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa Tanjung Luar terdapat Tempat Penangkapan Ikan (TPI). D. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR Dalam pelaksanaan participatory action research (PAR), ada beberapa tahapan yang dilalaui, yaitu: 1. Tahap persiapan sosial/awal Pada tahap persiapan sosial/awal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan kelompok sosial masyarakat 2. Identifikasi Data, Fakta Sosial Mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial, biasanya muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat (Freire: Kodifikasi) 3. Analisa Sosial Mendiskusikan/mengurai realitas sosial, (Freire: Dekodifikasi) untuk menemukan isu sentral atau kata kunci (fokus masalah). Mempertanyakan terus menerus, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan- hubungan antar kelompok sosial yang ada. Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat tersebut 4. Perumusan Masalah Sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 22
    • 5. Mengorganisir gagasan-gagasan yang muncul guna mencari peluang- peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu (keberhasilan dan kegagalannya) 6. Merumuskan rencana tindakan strategis yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut (menentukan apa, kapan, dimana dan siapa serta bagaimana) 7. Pengorganisasian sumber daya, dengan mengidentifikasi siapa yang harus diajak bekerjasama dan siapa yang akan menghambat. 8. Aksi Untuk Perubahan 9. Observasi Evaluasi Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan/learning experience. 10. Refleksi Alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: PREPARATION MAPPING ACTION PLANNING IMPLEMENTATION MON & EVALUATION Re-PLAN Preliminary P esantren self- St rat egic Planning Managing Program; Develop Guidelines and Strat egic P lanning Research survey; Need-Risk self-planning Develop Guidelines T cehnique for self-planning T eamwork Assesment; T he Logical Frame-work and T cehnique for Implementation effect ive demand; Implementat ion Logical Frame- Buil ding Analysis The resources-base; work Analysis P esantren Slf- Prioritizat ion Prioritization Analysis; Survey Instansional; Reconfirmat ion Data Cencept, Strategy , Dev elopment Plan (RIPP) DATABASE Output, Impact Feed back Teamw ork RIPP Rev is ion ,, ,, refleksi refleksi refleksi refleksi refleksi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 23
    • E. Jadwal Penelitian Jadwal Penelitian terlampir F. Personalia Penelitian 1. Ketua Tim Penelitian: a. Nama Lengkap dan gelar : FAUZAN, S.Pd., M.Pd. b. Jabatan dalam Organisasi : Ketua c. Pendidikan Terakhir : S2 (Penelitian dan Evaluasi Pendidikan) IKIP Negeri Singaraja d. Alamat : : Rakam, Kelurahan Rakam Kec. Selong e. Telp./HP. : (0376)22178/081805641615 f. Bidang Keahlian : Pendidikan, Penelitian, dan Evaluasi Program 2. Anggota Tim Peneliti: a. Nama Lengkap dan gelar : Muhammad Ali Gunawan, S.Pd Jabatan dalam Organisasi : Sekretaris Pendidikan Terakhir : S1 (Pendidikan Matematika) STKIP HAMZANWADI Pancor Alamat : Jln. Rinjani-Pringgasela, Kec. Pringgasela Telp./HP. : 085937074721 Bidang Keahlian : Pendidikan, Penelitian dan Sosial b. Nama Lengkap dan gelar : Habibuddin, M.Pd. Jabatan dalam Organisasi : Wakil Ketua Pendidikan Terakhir : S2 Pend. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Alamat : Kalijaga Kec. Aikmel Telp./HP. : 081805762917 Bidang Keahlian : Ekonomi, Penelitian dan Sosial 3. Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan G. Perkiraan Biaya Penelitian Dana penelitian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007. Dengan rincian sebagai berikut: pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 24
    • No Uraian Kegiatan Satuan Harga Satuan Total 1.1 Bahan/Material A Kertas HVS (F4) 4 rim Rp 27,000.00 Rp 108,000.00 b. Kerta Kuarto (A4) 6 rim Rp 24,000.00 Rp 144,000.00 c. Spidol White Board 4 kotak Rp 20,000.00 Rp 80,000.00 d. Tinta Komputer 2 kali isi Rp 150,000.00 Rp 300,000.00 (HP Laserjet 1300) ulang e. Bolpoint 2 kotak Rp 11,000.00 Rp 22,000.00 f. Steples 3 buah Rp 20,000.00 Rp 60,000.00 g. Isi Steples 5 kotak Rp 4,500.00 Rp 22,500.00 h. Lem Dlukol 3 buah Rp 5,000.00 Rp 15,000.00 i. Plash Disk (1 Gb) 1 buah Rp 525,000.00 Rp 525,000.00 j. CD Writer 1 bok Rp 35,000.00 Rp 35,000.00 k. Amplop 2 kotak Rp 11,000.00 Rp 22,000.00 l. Klip 5 kotak Rp 3,500.00 Rp 17,500.00 2. Biaya Operasional a. Transportasi ( 3 org x 180 hari x 2 kali) Rp 25,000.00 Rp 27,000,000.00 b. Konsumsi ( 3 org x 180 hari x 3) Rp 15,000.00 Rp 16,200,000.00 Pengurusan Izin c. Penelitian 1 kali Rp 200,000.00 Rp 200,000.00 d. Pengetikan Proposal 1 keg Rp 100,000.00 Rp 100,000.00 Penggandaan & e. Penjilidan 6 eks Rp 50,000.00 Rp 300,000.00 3. Seminar Proposal dan Hasil Penelitian/Publikasi a. Seminar Proposal - Rental LCD 1 keg Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Makan dan Minum - Peserta 40 org Rp 7,500.00 Rp 300,000.00 - Snack 40 org Rp 3,500.00 Rp 140,000.00 - Penggandaan Proposal 50 eks Rp 5,000.00 Rp 250,000.00 Pengetikan Hasil b. Penelitian 1 keg Rp 300,000.00 Rp 300,000.00 c. Seminar Hasil Penelitian Rental LCD 1 keg Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Makan dan Minum Peserta 40 org Rp 7,500.00 Rp 300,000.00 Snack 40 org Rp 3,500.00 Rp 140,000.00 Penggandaan & d. Penjilidan 8 eks Rp 250,000.00 Rp 2,000,000.00 Hasil Penelitian Total Biaya Rp 49,081,000.00 TOTAL BIAYA PENELITIAN = Rp. 49.081.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 25
    • DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. BPS. 2006. Lombok Timur Dalam Angka. Dahuri, Rokhmin. 2000. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: LISPI ----------------------. 2004. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro – Kecil Bidang Kelautan dan Perikanan”. Paper. Jakarta: USAKTI, 23 Juli 2004. Dahuri, Rokhmin, dkk. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. Ibrahim, Bafadal, Teknik Analisis Data Kualitatif, dalam Bakri, Masykuri, Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis, 2002. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama Dengan VISSIPRESS, 2002. Imron, Masyuri. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media Pressindo. --------------------. 2002. Penanggulangan Sumber Daya Laut Secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan. Jakarta: PMB- LIPI. Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerjemah D. Guritno. Cet. 10. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. Moleong, Lexy J., 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Mulyono, Ali. “Nelayan Hanya Melaut Empat Bulan”. Suara Merdeka, Sabtu, 13 Maret 2004 pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 26
    • Nadjib, Mochammad. 1993. “Karakteristik Sosial Budaya dan Masalah Perkoperasian Masyarakat Nelayan”, dalam Masyarakat Indonesia. No. 1 (20). 1993. Nawawi, H. Hadari., 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University. ____________, 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan ketujuh. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nazir, Moh., 1998. Metode Penelitian, Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia. Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta. N. Djunaidi Rahma, 2002. Masa Depan Otonomi Daerah, Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi Dalam Pembangunan Daerah. Surabaya: SIC. Prayitno, Hadi & Budi Santoso. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Saad, Sudirman. “Masa Depan Nelayan Pasca UU Perikanan Baru”. Inovasi Online: Edisi Vol.2/XVI/November 2004 . Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002. Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua, Cetakan ketiga. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN. Soetopo, HB., 2002. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kualitatif, Masykuri Bakri, Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang Kerjasama Dengan VISIPRESS. Subeno, Bambang Tri. “Industri Bahari, Raksasa Tidur Yang Butuh Dukungan”. Suara Merdeka. Selasa, 30 Nopember 2004. Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 27
    • DAFTAR ISI Halaman Judul……………………………………………………………………..i Kata Pengantar…………………………………………………………………….ii Daftar Isi………………………………………………………………………….iii BAB I .................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 5 D. Manfaat Penelitian.................................................................................... 6 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 7 A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lombok Timur............................. 7 B Deskripsi Umum Swamitra Mina........................................................... 11 C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir .............................. 16 BAB III : METODE PENELITIAN ................................................................... 20 A. Jenis Penelitian....................................................................................... 20 B. Desain PAR ............................................................................................ 21 C. Lokasi Penelitian .................................................................................... 21 D. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR....................................................... 22 E. Jadwal Penelitian.................................................................................... 24 F. Personalia Penelitian .............................................................................. 24 G. Perkiraan Biaya Penelitian...................................................................... 24 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 26 LAMPIRAN 1 pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir-LKSP2M.doc07 28