1
KAJIAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
SUMUT, 2001-2005
Paper
Ujian Sisipan Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan
Dosen : Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc.
Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan
Bidang Ilmu Sosial
Oleh
Aryanto Tinambunan
19202/PS/MEP/06
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2007

2
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................................ i
Daftar Tabel ....................................................................................................... ii
Daftar Lampiran ................................................................................................. ii
Abstrak ............................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Tujuan dan Manfaat .............................................................................. 3
1.2.1. Tujuan ........................................................................................ 3
1.2.2. Manfaat ...................................................................................... 4
1.3. Alat Analisis .......................................................................................... 4
1.3.1. Analisis Shitf Share .................................................................... 4
1.3.2. Analisis Location Quotient (LQ) ............................................... 5
1.3.3. Analisis Tipologi Klassen .......................................................... 7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI ............................... 8
2.1. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah .......................... 8
2.2. Teori Basis Ekonomi ............................................................................. 9
2.3. Kegiatan Basis Ekonomi ....................................................................... 10
BAB III. ANALISIS DAN FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .. 11
3.1. Analisis Shift Share ............................................................................... 11
3.2. Analisis Location Quotient ................................................................... 14
3.3. Tipologi Klassen ................................................................................... 15
3.4. Telaah RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2006-2011 .............. 18
BAB IV. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI .......................................... 23
DAFTAR REFERENSI ..................................................................................... 25
LAMPIRAN ....................................................................................................... 27

3
DAFTAR TABEL
No. Judul Tabel Hal.
1. Hasil Perhitungan Shift-Share Kabupaten Pakpak Bharat (Juta
Rupiah), 2001-2005 ..................................................................... 14
2. Index Location Quotient (LQ) Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-
2005 ............................................................................................. 15
3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pakpak Bharat,
2001-2005 ................................................................................. 16
4. Matrik Strategi Pengembangan ............................................. 17
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul Lampiran Hal.
1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten
Pakpak Bharat, 2001-2005 (Juta Rupiah) ................................. 27
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Sumatera
Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah) ............................................. 27

4
ABSTRAKSI
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan
kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan
yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di
mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi akan
optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (comparative advantage)
dan keunggulan kompetitif (competitive advantage).
Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun
waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai
absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298
miliar. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan ekonomi
bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat tersebut
terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar, yaitu : (1)
Pertanian, (2) Perdagangan, hotel dan restoran, (3) Keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan dan (4) Bangunan. Sektor Pertanian dan Bangunan menjadi sektor
basis berdasarkan analisis LQ dan termasuk dalam sektor potensial dalam
Tipologi Klassen.
Selanjutnya dalam Program Pembangunan Daerah yang merupakan inti
dari RPJMD Pakpak Bharat masih memuat program-program yang tidak tepat
sasaran yang berdasarkan situasi dan kondisi serta harapan dari Kabupaten Pakpak
Bharat karena tidak didukung oleh analisis empiris. Di mana belum secara
eksplisit disebutkan program pembangunan pengembangan produk pertanian
khususnya perkebunan gambir yang menjadi komoditi unggulan daerah. Dengan
menggunakan hasil analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen terlihat bahwa
dokumen RPJMD Pakpak Bharat belum ada rencana strategik dalam
melaksanakan program-program prioritas. Oleh sebab itu arah dan kebijakan
keuangan daerah yang tertuang dalam Bab VI RPJMD tahun 2006-2011 tersebut
menjadi bias atau tidak sejalan dengan rencana strategik dalam mencapai visi dan
misi daerah.
Rencana aksi yang perlu dilakukan dalam mencapai hal tersebut dapat
dilakukan melalui (1) Strategi pengembangan agribisnis, yaitu berupa membentuk
pusat bantuan usaha kecil yang menyediakan training, manajerial dan konsultasi;
(2) Strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas
masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; dan (3) Strategi pengembangan
ekonomi berorientasi lapangan pekerjaan, yaitu organisasi masyarakat yang dapat
mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat dan pengembangan local
enterpreneurship
Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Shift Share, LQ, Tipologi
Klassen dan RPJMD.

5
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan
kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan
yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di
mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat
rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang
ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek
maupun dalam jangka panjang.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah
daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Wujud perekonomian
daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran masyarakat dan
pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Sejak Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian
terhadap masalah pembangunan daerah menjadi sangat penting dan tak dapat
ditunda lagi. Daerah dituntut untuk siap melaksanakan desentralisasi sebaik
mungkin dan memacu daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian
daerah (Mardiasmo, 2002).
Dengan otonomi, daerah dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan
perekonomian tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian
(sharing) dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi

6
swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (enginee of growth). Dari sisi eksternal,
daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama dengan investor
domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan
dapat menimbulkan multiplier effect yang besar. Disamping itu, salah satu yang
dapat dilakukan daerah selain bergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum)
adalah dengan menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengintensifkan
potensi-potensi lokal seperti pengembangan sektor agribisnis (Saragih, 2001).
Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU No.
9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias
Selatan dan Kabupaten Pakpak Bharat. Secara administratif terdiri dari 8
(delapan kecamatan), yaitu Salak, Kerajaan, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali
Urang Julu, Pagindar, Siempat Rube, Pergetteng-getteng Sengkut dan Tinada.
Dengan luas 121.830 ha, wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar terdiri
dari dataran tinggi yang bervariasi dan sebagian besar merupakan pegunungan dan
perbukitan.
Sebagai daerah otonom diharapkan (i) mampu mengurangi disparitas atau
ketimpangan pembangunan antardaerah dan antarsubdaerah serta antarwarga
masyarakat (pemerataan dan keadilan); (ii) memberdayakan masyarakat dan
mengentaskan kemiskinan; (iii) menciptakan atau menambah lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan (iv)
mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat
bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Untuk mencapai harapan tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus
memiliki struktur ekonomi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan
pembangunan secara berkesinambungan dengan berpedoman pada peraturan dan
perundang-undangan agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Namun yang terjadi sekarang ini bahwa arah dan kebijakan pembangunan belum
berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu
diantaranya yang paling penting adalah Kabupaten Pakpak Bharat belum jelas
memiliki strutktur dan pola pertumbuhan ekonomi daerah.

7
Hal ini perlu menjadi perhatian karena kegiatan perencanaan ekonomi
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
pengembangan sektor kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan proses
identifikasi sektor unggulan atau potensi ekonomi daerah hingga rencana strategik
program-program. Menurut Widodo (2006), ada dua faktor utama yang perlu
diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah.
Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam
beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di
masa datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di
masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing
yang baik.
Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan
komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive
Keunggulan komparatif lebih menekankan kepemilikan sumber
advantage).
ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah seperti kepemilikan
sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain. Sementara
itu keunggulan kompetitif lebih menekankan efisiensi pengelolaan (manajemen
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-sumber tersebut
dalam produksi, konsumsi maupun distribusi (Kuncoro, 2004).
1.2. Tujuan dan Manfaat
1.2.1. Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan paper ini
adalah :
1. Mengidentifikasi sektor potensial di daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Menganalisis perencanaan pembangunan ekonomi dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2011
Kabupaten Bharat;
Merumuskan kebijakan dan beberapa alternatif kebijakan
3.
pembangunan di daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

8
1.2.2. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penulisan paper ini adalah menjadi
tambahan masukan guna melengkapi dasar-dasar pertimbangan dalam
merumuskan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat yang sejalan
dengan pelaksanaan visi dan misi daerah.
1.3. Alat Analsis
Agar tercapai tujuan yang diinginkan maka alat analisis yang digunakan
adalah dengan menggunakan analisis Shift-Share, Location Quotient (LQ) dan
Klassen Tipology.
1.3.1. Analisis Shift Share
Analisis Shift Share berfungsi untuk menggambarkan hubungan yang
dimiliki sebuah daerah dengan daerah lain dan mengetahui produktivitas
perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar.
Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa
digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap
ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau
referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar
yang berhubungan satu sama lain, yaitu (i) pertumbuhan ekonomi referensi
provinsi yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi
terhadap perekonomian kabupaten; (ii) pergeseran proporsional (proportional
shift), yang menunjukkan perubaan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu
terhadap sektor yang sama di referensi provinsi. Pergeseran proporsional
(proportional shift) disebut juga pengaruh baruan industri (industry mix).
Pengukuruan ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah
terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan
perekonomian yang dijadikan referensi; (iii) pergeseran diferensial (differential
shift) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing
industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika
pergeseran diferensial dari suatu industri positif, maka industri tersebut relatif
lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian

9
yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh
keunggulan kompetitif.
Formula yang digunakan untuk analisis shift share ini adalah sebagai
berikut (Soepono, 1993) :
• Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah :
Dij = Nij + Mij + Cij atau Dij = Eij* - Eij
• Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi :
Nij = Eij x rn
• Pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh bauran
industri:
Mij = Eij (rin-rn)
• Pengaruh keunggulan kompetitif :
Cij = Eij (rij – rin)
Keterangan :
Eij : kesempatan kerja di sektor i daerah j
Ein : kesempatan kerja di sektor i nasional
rij : laju pertumbuhan sektor i di daerah j
rin : laju pertumbuhan sektor i nasional
rn : laju pertumbuhan ekonomi nasional
1.3.2. Analisis Location Quotient (LQ)
Sementara metoda LQ dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas
ekspor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dapat mengetahui spesialisasi yang
dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah atau sektor lain yang memiliki
kategori yang sama. Dalam analisis LQ, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi
menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :
(a) Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar
daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis.
(b) Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini
dinamakan industri non basis atau industri lokal.
Industri basis seharusnya dikembangkan terlebih dahulu. Teknik LQ
mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan

10
cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan
kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional
(Hoover, 1984)
Vik
Vk
LQ =
Vip
Vp
dimana :
LQ : Location Quotient
Vik : Nilai output (PDRB) sektor i daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam
pembentukan PDRB
Vk : Total PDRB semua sektor di daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Vip : Nilai ouput (PDRB) sektor i diaerah Provinsi Sumatera Utara dalam
pembentukan PDRB
Vp : Total PDRB semua sektor di daerah Provinsi Sumatera Utara
Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap
daerah mempunya pola permintaan yang sama denganpola permintaan pada
tingkat daerah referensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama),
produktivitas tenaga kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang
yang sama (homogen) pada setiap sektor (Arsyad, 2002)..
Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka
menurut Bendavid-Val (1997), ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat
ditemukan, yaitu :
1. Nilai LQ di sektor i = 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah
studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam
perekonomian daerah referensi p.
2. Nilai LQ di sektor i >1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah
studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang
sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i
merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis
ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.

11
3. Nilai LQ di sektor i<1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah
studi k adalahh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang
sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i
bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis
ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah
studi k.
1.3.3. Analisis Tipologi Klassen
Teknik tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran
tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut tipologi klassen,
masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor
yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan
pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor
tertentu terhadap total PDRB suatu daerah.
Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, suatu sektor dapat
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu (1) sektor prima; (2) sektor
potensial; (3) sektor berkembang dan (4) sektor terbelakang (Sjafrizal, 1997).

12
BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI
2.1. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah
Transformasi sektoral pertama kali diperkenalkan Fisher pada tahun 1935.
Fisher mengenalkan konsep tentang kegiatan primer, sekunder dan tersier
(Temenggung, 1999). Sektor primer didefinisikan sebagai kegiatan pertanian dan
produksi perkebunan, serta beberapa kasus dalam kegiatan pertambangan. Sektor
sekunder terdiri dari kegiatan manufaktur dan konstruksi. Kegiatan tersier terdiri
dari transportasi dan komunikasi, perdagangan, pemerintahan dan jasa lainnya.
Penelitian Fisher ini kemudian didukung oleh Clark yang merupakan dasar bagi
studi-studi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural setelah perang dunia
II.
Menurut Todaro (1997), tingkat perubahan struktural dan pertumbuhan
sektoral yang tinggi melekat dalam proses pertumbuhan dan sebagian komponen
pertumbuhan struktur tersebut mencakup pergeseran berangsur-angsur dari
aktivitas pertanian ke sektor non pertanian, bahkan dari sektor industri ke jasa.
Pergeseran ini dapat dilihat dari perannya terhadap peningkatan produksi maupun
tenaga kerja dan kontribusi dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto.
Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural
ditandai oleh perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam
pembangunan ekonomi yang disebabkan intensitas manusia dan perubahan
teknologi secara umum (Sukirno, 1985). Djojohadikusumo (1994), mengatakan
bahwa perubahan struktural biasanya ditandai dengan peralihan dan pergeseran
dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor
produksi sekunder (industri manufaktur dan konstruksi), dan sektor tersier (jasa-
jasa).
Rostow dan Gerschenkron (1960) Temenggung, (1999),
dalam
menyatakan bahwa dasar dari teori perubahan wilayah diturunkan dari kenyataan
bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah akan terkait dengan perubahan-perubahan
dalam struktur ekonomi, misalnya perubahan produksi sektoral, distribusi

13
pendapatan dan pengembangan spasial. Dalam jangka panjang perubahan struktur
ekonomi mengarah kepada spesialisasi produksi dan aktivitas perdagangan yang
menentukan distribusi penduduk dan perubahan ekonomi ruang.
2.2. Teori Basis Ekonomi
Ekonomi basis merupakan salah satu teori yang digunakan untuk
menjelaskan pertumbuhan regional (Hoover, 1984). Teori ini menyatakan bahwa
pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung kepada kemampuan wilayah itu
untuk mengekspor barang atau jasa. Menurut North (1975) dalam Temenggung,
(1999), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang tergantung industri
ekspornya. Kekuatan utama pertumbuhan wilayah adalah permintaan dari luar
akan barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor. Permintaan dari luar wilayah
mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk
menghasilkan ekspor sehingga terbentuk keterkaitan ekonomi baik kebelakang
maupun kedepan.
Menurut Hoover (1984), pertumbuhan beberapa sektor basis akan
menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis
hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang
dan jasa dari sektor basis yang diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi
daerah serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak
hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan
menaikan permintaan terhadap sektor non basis berarti juga mendorong kenaikan
investasi sektor non basis.
Kelemahan teori ini salah satunya adalah bagaimana pengembangan
wilayah dapat terjadi walaupun adanya penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak
sektor non ekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan tersebut.
Dibalik kelemahan yang dimiliki teori ini tetapi para ilmuan tetap memanfaatkan
dalam kegiatan-kegiatan penelitian empirik. Penggunaan teori ini dalam suatu
studi dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang
termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah.

14
2.3. Kegiatan Basis Ekonomi
Teori basis ekonomi mengemukakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah dalam memenuhi
permintaan dari wilayah lain. Kemampuan suatu wilayah untuk mengekspor
produknya akan memicu tumbuhnya efek penggandaan (multiflier effect) di
wilayah tersebut. Untuk menunjukkan basis ekonomi daerah Kabupaten Pakpak
Bharat terutama dari kriteria kontribusi dapat digunakan analisis Location
Quotient(LQ).
Maulana (1999) menganjurkan penggunaan lebih dari satu alat analisis
dalam mengidentifikasi sektor dan subsektor potensial suatu wilayah, oleh karena
itu untuk mengetahui sektor dan subsektor potensial dari sisi pertumbuhan
ekonomi (PDRB) maka dipakai Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Namun dalam
keterbatasan yang ada, penulisan paper ini tidak digunakan analisis MRP.

15
BAB III.
ANALISIS DAN FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
3.1. Analisis Shift Share
Analisis shift share ini digunakan untuk menganlisis perubhan struktur
ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat relatif terhadap struktur ekonomi wilayah
administratif yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Sumatera Utara sebagai referensi
atau acuan.
Perubahan relatif struktur ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dapat
disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. pertumbuhan ekonomi nasional (national growth effect), yang
menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional
terhadap perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat;
2. pergeseran proporsional (proportional shift), yang menunjukkan
perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Kabupaten
Pakpak Bharat terhadap sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara.
Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh
bauran industri (industry mix);
3. pergeseran diferensial (differential shift), yang menunjukkan tingkat
kekompetitifan suatu sektor tertentu di Kabupaten Pakpak Bharat
dibanding tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jika nilai pergeseran
diferensialnya positif, berarti sektor tersebut di Kabupaten Pakpak
Bharat lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat
perekonomian provinsi. Pergeseran diferensial ini disebut juga
pengaruh keunggulan kompetitif.
Formula yang digunakan untuk menggunakan analisis shift share ini
adalah sebagai berikut :
♦ Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah atau hasil penjumlahan
dari pengaruh pertumbuhan provinsi :
(1) Dij = Nij + Mij + Cij atau Dij = Eij* - Eij

16
♦ Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional :
(2) Nij = Eij x rn
♦ Pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh bauran
industri :
(3) Mij = Eij (rij – rn)
♦ Pengaruh keunggulan kompetitif :
(4) Cij = Eij (rij – rin)
♦ PDRB (output) sektor i Kabupaten Pakpak Bharat :
(5) Eij
♦ Tingkat sektor pertumbuhan i di Provinsi Sumatera Utara :
(6) Rij
♦ Tingkat pertumbuhan sektor i di Provinsi Sumatera Utara :
(7) Rin
♦ Tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara :
(8) Rin
Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun
waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai
absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298
miliar (Tabel 1). Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan
ekonomi bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat
tersebut terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar, yaitu :
1) Pertanian
2) Perdagangan, hotel dan restoran
3) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
4) Bangunan
Sementara itu sektor ekonomi yang kompetitif (nilai Cij yang positif) di
Kabupaten Pakpak Bharat selama periode pengamatan terdiri dari :
1. Pertanian
2. Perdagangan, hotel dan restoran
3. Jasa-jasa
4. Bangunan
5. Angkutan komunikasi

17
6. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
7. Penggalian
Empat sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat tersebut selama
periode pengamatan memiliki nilai Dij yang sangat besar, yaitu pertanian,
perdagangan, jasa-jasa dan bangunan. Keempat sektor tersebut menunjukkan
tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang
sama di tingkat perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Nilai Cij yang negatif
dan relatif rendah mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami
penurunan competitiveness relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat
Provinsi. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan competitiveness selama
periode pengamatan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah (i) industri pengolahan
dan (ii) listrik, gas dan air bersih.
Sementara itu output yang dihasilkan dari bauran industri (industry mix)
dalam perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil interaksi
antarkegiatan industri di mana adanya aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan
satu sama lain dan menyerupai aktivitas-aktivitas yang lain berdampak negatif.
Namun sebagian besar sektor ekonomi yang memiliki dampak bauran industri
bernilai positif dalam perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu :
1. Industri pengolahan
2. Listrik, gas dan air bersih
3. Perdagangan, hotel dan restoran
4. Angkutan dan komunikasi
5. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
6. Jasa-jasa.
Pertumbuhan ekonomi nasional (national yang
growth effect),
menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap
perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan nilai positif (Nij) pada
setiap sektor ekonomi dengan nilai total output Rp 5,721 miliar.
Sedangkan dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten
Pakpak Bharat dibanding dengan tingkat pertumbuhan relatif sektor-sektor
ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa
sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang berada di tingkat provinsi lebih

18
rendah, kecuali untuk sektor listrik, gas, air bersih dan sektor industri pengolahan.
Tidak ada pertumbuhan sektor ekonomi yang negatif di Kabupaten Pakpak Bharat
maupun pada tingkat nasional (provinsi).
Tabel 1. Hasil Perhitungan Shift-Share Kabupaten Pakpak Bharat (Juta Rupiah),
2001-2005
Pertumbuhan (R) Komponen (Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha
Rn Rin Rij Nij Mij Cij Dij
1 Pertanian 0,03 0,05 4.039,45 -1.650,68 1.643,49 4.032,25
2 Penggalian -0,02 0,04 3,92 -5,08 4,29 3,13
3 Industri Pengolahan 0,05 0,04 21,17 -1,16 -2,14 17,87
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0,05 0,07 12,74 0,05 5,31 18,09
5 Bangunan 0,08 0,11 419,65 217,50 241,64 878,79
Perdagangan, Hotel &
6 0,05 0,10 641,01 -52,70 656,09 1.244,41
Restoran
7 Pengangkutan & Komunikasi 0,12 0,10 54,19 67,36 -15,34 106,21
Keuangan, Persewaan, Jasa
8 0,07 0,07 63,42 18,11 3,13 84,66
Perusahaan
9 Jasa-Jasa 0,06 0,10 457,20 100,15 355,47 912,82
Total 0,05 5.712,75 -1.306,45 2.891,94 7.298,24
Dalam analisis shift share ini, harus dilakukan secara hati-hati dan cermat
untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen variabel yang ada (baik
variabel pertumbuhan, kompetitif, maupun bauran industri proportional shift)
untuk setiap sektor dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan, dari hasil
pengamatan dan pengaplikasian alat analisis ini, menunjukkan bahwa apabila
analisis pada level sektoral (sektor ekonomi) hasil yang diperoleh tidak seratus
persen menggambarkan kinerja sub-sektor yang ada dalam sektor kegiatan
ekonomi tersebut. Misalnya, untuk sektor ekonomi tertentu yang kompetitif
ataupun mengalamai penurunan competitiveness tidak secara otomatis semua sub-
sektor yang ada dalam sektor ekonomi tersebut mengalami hal yang serupa.
Selanjutnya juga harus dilihat komoditi apa yang akan dikembangkan.
3.2. Analisis Location Quotient
Dengan menggunakan metoda LQ, diketahui bahwa Kabupaten Pakpak
Bharat selama periode pengamatan (2001-2005) terdapat dua sektor kegiatan

19
ekonomi yang bisa dijadikan sebagai sektor basis ekonomi atau potensial, yaitu
sektor pertanian dan bangunan seperti ditunjukkan Tabel 2. Rata-rata lima tahun,
kedua sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih besar dari 1, yaitu 2,69 untuk
pertanian dan 1,29 untuk sektor bangunan.
Tabel 2. Index Location Quotient (LQ) Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005
Tahun
No. Lapangan Usaha
2001 2002 2003 2004 2005 Rerata
1 Pertanian 2,63 2,68 2,74 2,72 2,70 2,69
2 Penggalian 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05
3 Industri Pengolahan 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
4 Listrik, Gas & Air Bersih 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27
5 Bangunan 1,25 1,21 1,19 1,28 1,31 1,25
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 0,58 0,58 0,60 0,62 0,67 0,61
7 Pengangkutan & Komunikasi 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13
8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18
9 Jasa-Jasa 0,85 0,85 0,80 0,87 0,93 0,86
Total 5,95 5,97 5,96 6,14 6,25 6,05
Dari Tabel 2 terlihat bahwa sektor tradisional (primer-pertanian) lebih
potensial dibandingkan dengan sektor lainnya. Sangat terlihat dengan jelas bahwa
sektor pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat terbesar di Kabupaten
Pakpak Bharat. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan kemajuan
ekonomi daerah bahwa salah satu ciri dari kemajuan ekonomi tersebut
indikatornya adalah adanya pergeseran struktural kegiatan ekonomi masyarakat
dari sektor primer menuju arah sektor modern (tersier). Indikasi ini terlihat jelas
di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki potensi
yang relatif baik untuk dikembangkan di masa mendatang sebagaimana hasil dari
analisis LQ selama periode 2001-2005. Sektor ekonomi tersebut adalah sektor
bangunan.
3.3. Tipologi Klassen
Dengan menggunakan analisis Klassen Tipology, dapat diklasifikasikan
masing-masing sektor ekonomi daerah sebagai sektor yang prima, berkembang,
potensial dan terbelakang. Dengan menggunakan alat analisis ini, sektor yang

20
bisa dijadikan sektor unggulan bagi daerah Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005.
Tumbuh Cepat Tumbuh Lambat
(Rij≥Rin) (Rij<Rin)
Kontribusi besar
Kontribusi besar
Prima : Potensial :
(Kij≥Kin)
(Kij≥Kin)
- 1) Pertanian
2) Bangunan
Berkembang : Terbelakang :
1) Industri pengolahan 1) Pertambangan dan
Kontribusi kecil
Kontribusi kecil
2) Keuangan, persewaan dan penggalian
(Kij<Kin)
(Kij<Kin)
jasa perusahaan 2) Listrik, gas dan air bersih
3) Perdagangan, hotel dan
restoran
4) Pengangkutan dan
komunikasi
5) Jasa-jasa
Tumbuh Cepat Tumbuh Lambat
(Rij≥Rin) (Rij<Rin)
Sumber : Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Antarsektor, 2003
Selama periode pengamatan, pengelompokan sektor ekonomi yang
didasarkan pada pola pertumbuhan relatif dan besarnya kontribusi relatif masing-
masing sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat tidak ditemukan adanya
sektor ekonomi yang masuk dalam kualifikasi sektor yang prima atau sektor
ekonomi yang pertumbuhannya relatif cepat dan sektor yang memiliki kontribusi
relatif besar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang ada di tingkat Provinsi
Sumatera Utara. Namun demikian, ada dua sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak
Bharat dikelompokkan dalam sektor ekonomi potensial dan berkembang. Sektor
ekonomi yang termasuk potensial adalah pertanian dan bangunan sedangkan
sektor ekonomi yang termasuk dalam berkembang adalah industri pengolahan,
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

21
Sementara sektor ekonomi yang masuk dalam terbelakang adalah (1)
Pertambangan dan penggalian; (2) Listrik, gas dan air bersih; (3) Perdagangan,
hotel dan restoran; (4) Pengangkutan dan komunikasi dan 95) Jasa-jasa.
Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kelima sektor ekonomi tersebut
dikategorikan sebagai sektor tertinggal dibandingkan dengan sektor yang sama di
Provinsi Sumatera Utara.
Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen di atas, bila dikaitkan
dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi daerah di masa
mendatang, antara lain dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu
pengembangannya didasarkan pada periode waktu seperti pengembangan
ekonomi untuk masa jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Tabel 4).
Tabel 4. Matrik Strategi Pengembangan
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
(1-5 tahun) (5-10 tahun) (10-25 tahun)
• Berkembang menjadi
Sektor Prima Berkembang menjadi
sektor Prima
sektor Prima
• Terbelakang menjadi
sektor Berkembang
Sumber : Widodo (2006)
Untuk jangka pendek Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mengupayakan dua sektor yang masuk dalam kategori potensial (pertanian dan
bangunan) diupayakan untuk menjadi sektor prima dengan mendorong
pertumbuhannya yang lebih cepat lagi. Jangka menengah, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat mengupayakan sektor industri pengolahan, keuangan, persewaan
dan jasa perusahaan menjadi sektor prima dengan memperbesar porsi outputnya
pada perekonomian daerah. Dan sektor berkembang yang tadinya berasal dari
sektor terbelakang diupayakan menjadi sektor prima dalam jangka panjang.
Dari ketiga alat analisis yang digunakan bahwa sektor pertanian memiliki
peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat. Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat harus berorientasi kepada pengembangan pertanian. Untuk menggerakan

22
semua sektor ekonomi perlu dibuat paket kebijakan dengan tetap mengikutkan
peran sekor pertanian dalam setiap paket kebijakan pembangunan.
Kebijakan pembangunan yang perlu di ambil adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan pusat agribisnis yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan
pertanian dalam arti luas mulai dari budidaya pertanian hingga penemuan nilai
tambah dari hasil produk pertanian;
2. Membentuk sistem pemasaran secara berkelompok mengingat daya
perorangan tidak mampu memasarkan produksinya sendiri dan juga
diharapkan dapat melawan penetrasi produk dari luar daerah;
3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang selama ini masih diimpor
dari daerah lain secara bertahap.
3.4. Telaah RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006-2011
RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah
dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahun, yang akan digunakan sebagai
bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD), sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan
visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati
yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Sidang Paripurna
DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu penyusunan RPJM Daerah ini
juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera
Utara dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi

23
kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan
yang berbeda.
Visi RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006-2011 adalah
terwujudnya masyarakat Pakpak Bharat yang sejahtera, berpendidikan,
berkeadilan, beriman yang didukung oleh tata pemerintahan yang bersih. Dan
misi yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat,
pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan obyek wisata serta
peningkatan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan pengamalan, pemahaman, penghayatan agama dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Membangun sarana dan prasarana daerah untuk menunjang kegiatan
ekonomi daerah dengan memperhatikan kerja sama antardaerah,
kerjasama daerah dan swasta dan kerjasama regional dan internasional.
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk
mendorong ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian,
agroindustri, dan sektor unggulan lainnya melalui kerjasama investasi
baik bagi investor dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan masyarakat.
5. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan
sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif
dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat
berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya maupun daerah
secara keseluruhan.
6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan rasa
persatuan dalam masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan,
memberantas KKN dalam upaya untuk mewujudkan Tata
Pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat
yang madani.

24
8. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa
aman masyarakat.
Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional
dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi,
seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat,
keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam
rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru,
keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2)
statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi
tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran,
angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan
menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang
dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta
kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan
keuangan daerah.
Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum
daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan,
maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian
forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur
pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu,
walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana
indikatif program kerja Bupati, maka matriks rencana program dan kegiatan lima
tahunan yang diuraikan di bagian akhir RPJMD ini adalah hasil kesepakatan
seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan
kebijakan dan program strategik nasional dan provinsi.
Pada bagian awal dari RPJMD ini, jelas disebutkan bahwa program-
program pembangunan yang dibahas lebih mengarah kepada peningkatan
pendapatan petani melalui bidang pertanian karena lebih dari 80 % penduduk
Kabupaten Pakpak Bharat bermatapencaharian dari pertanian dalam arti luas
seperti ditunjukkan oleh hasil analisis LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen.
Kemudian diikuti dengan program-program pendidikan dan kesehatan.

25
Dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah telah secara jelas
disebutkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah pertanian. Tidak
mengherankan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB melebihi delapan
sektor lainnya.
Salah satu kelemahan dalam pembuatan RPJMD ini adalah tidak adanya
alat analisis perencanaan yang digunakan sehingga sangat terlihat dokumen ini
tidak dapat dilakukan dan bisa dikatakan tidak jelas arahnya, mau dibawa ke mana
kabupaten ini. Dalam Bab V Strategi Pembangunan Daerah, RPJMD ini memuat
agenda nasional, yaitu adalah agenda (1) menciptakan Indonesia yang aman dan
damai; (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dan (3) meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan dan mendukung agenda nasional
tersebut agenda RPJM Daerah Pakpak Bharat tahun 2006 – 2010 adalah Agenda
Pertama (Menciptakan Good Governance dan Mendorong Penegakan Hukum;
Agenda Kedua (Pembinaan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas); Agenda
Ketiga (Pembinaan Masyarakat yang Harmonis dengan Rasa Keadilan,
Kesejahteraan dan Rasa Persatuan); Agenda Keempat (Pembangunan Ekonomi
Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan) dan Agenda Kelima (Pembangunan
Prasarana dan Sarana Daerah).
Isi dari strategi tersebut sangat luas dan tidak jelas dalam pencapaian
tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD ini. Seharusnya dibuat langkah-langkah
yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Lebih lanjut disebutkan dalam Agenda Keempat, yaitu Pembangunan
Ekonomi Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan yang berisikan sasaran
pokok yang dicapai dari agenda keempat ini adalah meningkatnya peran
perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pembangunan pada daerah-daerah tertinggal dan
pengembangan wilayah yang didorong daya saing serta produk-produk unggulan
daerah. Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah (1)
peningkatan Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan; (2) peningkatan Teknologi Tepat Guna pada Masyarakat Tani dan (3)
Kepariwisataan.

26
Salah satu dari Arah kebijakan dalam melaksanakan agenda keempat ini
adalah ”Peningkatan Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan
dan Kehutanan dalam arti luas dengan kebijakan diarahkan untuk pengamanan
ketahanan pangan dengan swasembada beras, diversifikasi, peningkatan
produktivitas (dengan penjaminan ketersediaan input-input produksi), nilai
tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan
kehutanan berdasarkan pada pengembangan kawasan Agropolitan dengan tujuan
akhir untuk peningkatan kesejahteraan petani”.
Walaupun dibuat berupa agenda, semestinya dibuat strategi ataupun
langkah-langkah dalam mencapai program peningkatan pengelolaan pertanian,
yaitu berupa membuat kegiatan yang komprehensif dan menyeluruh yang dapat
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti kegiatan pembuatan benih
bermutu, kegiatan percontohan budidaya komoditi unggulan seperti tanaman
Gambir, Nilam dan Kemenyan serta pengembangan agribisnis di mana
pemerintah daerah berperan aktif dalam mencari pasar komoditas hasil pertanian.
Selanjutnya, pada Bab VIII Program Pembangunan Daerah yang
merupakan inti dari RPJMD ini masih memuat program-program yang tidak tepat
sasaran yang berdasarkan situasi dan kondisi serta haparan dari Kabupaten Pakpak
Bharat. Di mana belum secara eksplisit disebutkan program pembangunan
pengembangan produk pertanian khususnya perkebunan gambir yang menjadi
komoditi unggulan daerah. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut di atas
dan dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pakpak Bharat bahwa belum ada rencana
strategik dalam melaksanakan program-program prioritas. Oleh sebab itu arah
dan kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam Bab VI menjadi bias atau
tidak sejalan dengan rencana strategik dalam mencapai visi dan misi daerah.

27
BAB IV.
KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI
Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun
waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai
absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298
miliar. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan ekonomi
bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat tersebut
terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar khususnya
pertanian. Sumbangan sektor pertanian paling besar dibandingkan dengan sektor
lainnya.
Selama periode pengamatan, sektor pertanian juga sangat kompetitif
dibanding sektor ekonomi lainnya. Sedangkan dilihat dari aspek pertumbuhan
ekonomi sektoral Kabupaten Pakpak Bharat dibanding dengan tingkat
pertumbuhan relatif sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi
Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang
berada di tingkat provinsi lebih rendah, kecuali untuk sektor listrik, gas, air bersih
dan sektor industri pengolahan. Tidak ada pertumbuhan sektor ekonomi yang
negatif di Kabupaten Pakpak Bharat maupun pada tingkat nasional (provinsi).
Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor tradisional (primer-
pertanian) lebih potensial dibandingkan dengan sektor lainnya. Sangat terlihat
dengan jelas bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat
terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat. Sektor pertanian juga merupakan basis
ekonomi yang dominan menggerakan perekonomian daerah.
Sementara itu berdasarkan tipologi Klassen menunjukkan bahwa bahwa
sektor pertanian merupakan sektor potensial yang harus dikembangkan bersama
dengan sektor bangunan. Sementara sektor ekonomi yang masuk dalam
terbelakang adalah (1) Pertambangan dan penggalian; (2) Listrik, gas dan air
bersih; (3) Perdagangan, hotel dan restoran; (4) Pengangkutan dan komunikasi
dan (5) Jasa-jasa. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kelima sektor ekonomi

28
tersebut dikategorikan sebagai sektor tertinggal dibandingkan dengan sektor yang
sama di Provinsi Sumatera Utara.
Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan
dan penentuan sektor ekonomi yang memiliki potensi dan memiliki kompetitif
dapat diwujudkan dengan perencanaan strategis yang seharusnya dituangkan
dalam RPJM Daerah. Rencana aksi yang perlu dilakukan dalam mencapai hal
tersebut dapat dilakukan melalui :
1. Strategi pengembangan agribisnis, yaitu berupa membentuk pusat bantuan
usaha kecil yang menyediakan training, manajerial dan konsultasi;
2. Strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas
masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Strategi pengembangan ekonomi berorientasi lapangan pekerjaan, yaitu
organisasi masyarakat yang dapat mengembangkan kelompok-kelompok
masyarakat dan pengembangan local enterpreneurship.

29
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 2002, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi
Daerah. Edisi kedua, BPFE UGM Yogyakarta.
Bendavid-Val, Avrom, 1997, Regional and Local Economic Analysis for
Practitioner, Preager Publisher, New York.
Djojohadikusumo, S., 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori
Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Penerbit PT. Pustaka
LP3ES, Jakarta.
Hoover, E.M., 1984, An Introduction to Regional Economics, 2nd ed., N.Y., :
Knopf, 3nd edition.
Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi,
Perencanaan, Strategik, dan Peluang. Erlangga, Jakarta.
Maulana, Yusuf., 1999. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu
Analisis dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Ekonomi dan Keuangan
Indonesia, Vol XLVII nomor 2, 220-233.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi,
Yogyakarta.
Saragih, Bungaran, 2001, Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi
Berbasis Pertanian, Editor : Rachmat Pambudy dkk.. Yayasan Mulia
Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat
Studi Pembangunan IPB, Bogor.
Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah
Indonesia Bagian Barat, Prisma, LP3ES Jakarta, No.3, 7-16.
Soegijoko dan BS. Kusbini (penyunting), Bunga Rampai Perencanaan
Pembangunan di Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
Soepono, Prasetyo dkk., 2004, Ekonomika Regional, Modul Workshop Kerjasama
Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Soepono, Prasetyo, 1993, Analisis Shift Share : Perkembangan dan Penerapan,
Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No.1 Tahun III, 43-45.
Sukirno, S., 1985, Ekonomi Pembangunan – Proses, Masalah dan Dasar
Kebijakan, LP3ES-UI dengan Bina Grafika, Jakarta.

30
Temenggung, S.A., 1999, Paradigma Ekonomi Wilayah : Tujuan Teori dan
Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan, dalam
BTS. Soegijoko dan BS. Kusbini (penyunting), Bunga Rampai
Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
Todaro, Michael P., 2003, Economic Development, Eight Edition, Pearson
Education Limited, United Kingdom.
Widodo, Tri, 2006, Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era
Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

31
Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005 (Juta Rupiah)
Tahun
No Lapangan Usaha
2001 2002 2003 2004 2005
1 Pertanian 70.632,89 74.443,81 78.481,90 82.404,45 86.310,90
2 Penggalian 70,39 72,77 75,76 79,07 82,68
3 Industri Pengolahan 378,19 392,87 409,30 427,23 448,34
4 Listrik, Gas & Air Bersih 214,41 229,44 245,03 263,67 284,35
5 Bangunan 6.968,31 7.141,10 7.450,31 8.790,77 10.401,82
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 10.498,70 11.139,44 11.861,19 13.416,66 15.333,27
7 Pengangkutan & Komunikasi 886,44 932,79 1.004,84 1.138,86 1.299,20
8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 1.100,29 1.139,98 1.190,46 1.294,64 1.433,26
9 Jasa-Jasa 7.540,82 7.803,71 8.250,76 9.713,81 11.090,40
Total 98.290,44 103.295,91 108.969,55 117.529,16 126.684,22
Keterangan :
Sumber : BPS dari berbagai tahun penerbitan
* : PDRB kabupaten diperoleh dari penjumlahan PDRB kecamatan sebelum kabupaten dimekarkan.
Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah)
Tahun
No Lapangan Usaha
2001 2002 2003 2004 2005
1 Pertanian 19.683.516,27 20.182.423,94 20.689.486,29 21.465.423,27 22.191.304,61
2 Penggalian 1.151.889,04 1.146.164,51 1.130.654,44 1.009.921,15 1.074.750,54
3 Industri Pengolahan 17.618.403,96 18.504.466,53 19.298.236,31 20.337.028,18 21.305.368,15
4 Listrik, Gas & Air Bersih 585.701,67 626.847,60 660.797,67 681.199,04 716.250,61
5 Bangunan 4.088.850,46 4.278.719,69 4.536.030,75 4.883.081,22 5.515.982,46
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 13.292.558,18 13.951.003,55 14.353.390,18 15.230.316,32 15.984.925,39
7 Pengangkutan & Komunikasi 4.767.714,01 5.346.582,91 5.905.554,56 6.702.178,66 7.379.922,33
8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 4.210.419,09 4.445.815,23 4.749.770,72 5.077.295,30 5.440.496,67
9 Jasa-Jasa 6.509.306,50 6.707.116,93 7.481.687,64 7.942.505,43 8.288.790,46
Total 71.908.359,18 75.189.140,89 78.805.608,56 83.328.948,57 87.897.791,22

32
Sumber : BPS dari berbagai tahun penerbitan