KAJIAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMUT, 2001-2005

  • 17,082 views
Uploaded on

 

More in: Education , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • pak..
    bisa gak kiriman bahan ini ke email saya??
    tolomh ya pak..
    ne emailnya pak
    roma_dhani_rajab@yahoo.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • pak saya butuh tulisan di atas untuk bahan skripsi saya; mohon dikirim ke imel saya: istiyo.rini@gmail.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • pak saya butuh tulisan di atas untuk bahan skripsi saya; mohon dikirim ke imel saya: istiyo.rini@gmail.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • pak bisa engak kirim
    maklah ini ke email saya (ardifressscx@yahoo.com)
    karena untuk bahan membantu bahan perkuliah saya di
    ekonomi pembangunan/.
    terima kasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
17,082
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
9
Likes
10

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 KAJIAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SUMUT, 2001-2005 Paper Ujian Sisipan Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan Dosen : Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu Sosial Oleh Aryanto Tinambunan 19202/PS/MEP/06 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2007
  • 2. 2 DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................ i Daftar Tabel ....................................................................................................... ii Daftar Lampiran ................................................................................................. ii Abstrak ............................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2. Tujuan dan Manfaat .............................................................................. 3 1.2.1. Tujuan ........................................................................................ 3 1.2.2. Manfaat ...................................................................................... 4 1.3. Alat Analisis .......................................................................................... 4 1.3.1. Analisis Shitf Share .................................................................... 4 1.3.2. Analisis Location Quotient (LQ) ............................................... 5 1.3.3. Analisis Tipologi Klassen .......................................................... 7 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI ............................... 8 2.1. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah .......................... 8 2.2. Teori Basis Ekonomi ............................................................................. 9 2.3. Kegiatan Basis Ekonomi ....................................................................... 10 BAB III. ANALISIS DAN FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .. 11 3.1. Analisis Shift Share ............................................................................... 11 3.2. Analisis Location Quotient ................................................................... 14 3.3. Tipologi Klassen ................................................................................... 15 3.4. Telaah RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2006-2011 .............. 18 BAB IV. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI .......................................... 23 DAFTAR REFERENSI ..................................................................................... 25 LAMPIRAN ....................................................................................................... 27
  • 3. 3 DAFTAR TABEL No. Judul Tabel Hal. 1. Hasil Perhitungan Shift-Share Kabupaten Pakpak Bharat (Juta Rupiah), 2001-2005 ..................................................................... 14 2. Index Location Quotient (LQ) Kabupaten Pakpak Bharat, 2001- 2005 ............................................................................................. 15 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005 ................................................................................. 16 4. Matrik Strategi Pengembangan ............................................. 17 DAFTAR LAMPIRAN No. Judul Lampiran Hal. 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005 (Juta Rupiah) ................................. 27 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah) ............................................. 27
  • 4. 4 ABSTRAKSI Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298 miliar. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat tersebut terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar, yaitu : (1) Pertanian, (2) Perdagangan, hotel dan restoran, (3) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan (4) Bangunan. Sektor Pertanian dan Bangunan menjadi sektor basis berdasarkan analisis LQ dan termasuk dalam sektor potensial dalam Tipologi Klassen. Selanjutnya dalam Program Pembangunan Daerah yang merupakan inti dari RPJMD Pakpak Bharat masih memuat program-program yang tidak tepat sasaran yang berdasarkan situasi dan kondisi serta harapan dari Kabupaten Pakpak Bharat karena tidak didukung oleh analisis empiris. Di mana belum secara eksplisit disebutkan program pembangunan pengembangan produk pertanian khususnya perkebunan gambir yang menjadi komoditi unggulan daerah. Dengan menggunakan hasil analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen terlihat bahwa dokumen RPJMD Pakpak Bharat belum ada rencana strategik dalam melaksanakan program-program prioritas. Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam Bab VI RPJMD tahun 2006-2011 tersebut menjadi bias atau tidak sejalan dengan rencana strategik dalam mencapai visi dan misi daerah. Rencana aksi yang perlu dilakukan dalam mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui (1) Strategi pengembangan agribisnis, yaitu berupa membentuk pusat bantuan usaha kecil yang menyediakan training, manajerial dan konsultasi; (2) Strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; dan (3) Strategi pengembangan ekonomi berorientasi lapangan pekerjaan, yaitu organisasi masyarakat yang dapat mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat dan pengembangan local enterpreneurship Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Shift Share, LQ, Tipologi Klassen dan RPJMD.
  • 5. 5 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Wujud perekonomian daerah yang dibangun mencerminkan peningkatan peran masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perhatian terhadap masalah pembangunan daerah menjadi sangat penting dan tak dapat ditunda lagi. Daerah dituntut untuk siap melaksanakan desentralisasi sebaik mungkin dan memacu daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan otonomi, daerah dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan perekonomian tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi
  • 6. 6 swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (enginee of growth). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama dengan investor domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang besar. Disamping itu, salah satu yang dapat dilakukan daerah selain bergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dengan menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mengintensifkan potensi-potensi lokal seperti pengembangan sektor agribisnis (Saragih, 2001). Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan dan Kabupaten Pakpak Bharat. Secara administratif terdiri dari 8 (delapan kecamatan), yaitu Salak, Kerajaan, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang Julu, Pagindar, Siempat Rube, Pergetteng-getteng Sengkut dan Tinada. Dengan luas 121.830 ha, wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang bervariasi dan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan. Sebagai daerah otonom diharapkan (i) mampu mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antardaerah dan antarsubdaerah serta antarwarga masyarakat (pemerataan dan keadilan); (ii) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; (iii) menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan (iv) mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Untuk mencapai harapan tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus memiliki struktur ekonomi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan pembangunan secara berkesinambungan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Namun yang terjadi sekarang ini bahwa arah dan kebijakan pembangunan belum berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya yang paling penting adalah Kabupaten Pakpak Bharat belum jelas memiliki strutktur dan pola pertumbuhan ekonomi daerah.
  • 7. 7 Hal ini perlu menjadi perhatian karena kegiatan perencanaan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pengembangan sektor kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan proses identifikasi sektor unggulan atau potensi ekonomi daerah hingga rencana strategik program-program. Menurut Widodo (2006), ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive Keunggulan komparatif lebih menekankan kepemilikan sumber advantage). ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah seperti kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain. Sementara itu keunggulan kompetitif lebih menekankan efisiensi pengelolaan (manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-sumber tersebut dalam produksi, konsumsi maupun distribusi (Kuncoro, 2004). 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.2.1. Tujuan Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan paper ini adalah : 1. Mengidentifikasi sektor potensial di daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Menganalisis perencanaan pembangunan ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2011 Kabupaten Bharat; Merumuskan kebijakan dan beberapa alternatif kebijakan 3. pembangunan di daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
  • 8. 8 1.2.2. Manfaat Manfaat yang diharapkan dari penulisan paper ini adalah menjadi tambahan masukan guna melengkapi dasar-dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat yang sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi daerah. 1.3. Alat Analsis Agar tercapai tujuan yang diinginkan maka alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Shift-Share, Location Quotient (LQ) dan Klassen Tipology. 1.3.1. Analisis Shift Share Analisis Shift Share berfungsi untuk menggambarkan hubungan yang dimiliki sebuah daerah dengan daerah lain dan mengetahui produktivitas perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar. Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu (i) pertumbuhan ekonomi referensi provinsi yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap perekonomian kabupaten; (ii) pergeseran proporsional (proportional shift), yang menunjukkan perubaan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi provinsi. Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh baruan industri (industry mix). Pengukuruan ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian yang dijadikan referensi; (iii) pergeseran diferensial (differential shift) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian
  • 9. 9 yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Formula yang digunakan untuk analisis shift share ini adalah sebagai berikut (Soepono, 1993) : • Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah : Dij = Nij + Mij + Cij atau Dij = Eij* - Eij • Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi : Nij = Eij x rn • Pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh bauran industri: Mij = Eij (rin-rn) • Pengaruh keunggulan kompetitif : Cij = Eij (rij – rin) Keterangan : Eij : kesempatan kerja di sektor i daerah j Ein : kesempatan kerja di sektor i nasional rij : laju pertumbuhan sektor i di daerah j rin : laju pertumbuhan sektor i nasional rn : laju pertumbuhan ekonomi nasional 1.3.2. Analisis Location Quotient (LQ) Sementara metoda LQ dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dapat mengetahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah atau sektor lain yang memiliki kategori yang sama. Dalam analisis LQ, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : (a) Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis. (b) Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan industri non basis atau industri lokal. Industri basis seharusnya dikembangkan terlebih dahulu. Teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan
  • 10. 10 cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional (Hoover, 1984) Vik Vk LQ = Vip Vp dimana : LQ : Location Quotient Vik : Nilai output (PDRB) sektor i daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pembentukan PDRB Vk : Total PDRB semua sektor di daerah Kabupaten Pakpak Bharat Vip : Nilai ouput (PDRB) sektor i diaerah Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan PDRB Vp : Total PDRB semua sektor di daerah Provinsi Sumatera Utara Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunya pola permintaan yang sama denganpola permintaan pada tingkat daerah referensi (pola pengeluaran secara geografis adalah sama), produktivitas tenaga kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogen) pada setiap sektor (Arsyad, 2002).. Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka menurut Bendavid-Val (1997), ada tiga kemungkinan nilai LQ yang dapat ditemukan, yaitu : 1. Nilai LQ di sektor i = 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. 2. Nilai LQ di sektor i >1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.
  • 11. 11 3. Nilai LQ di sektor i<1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalahh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k. 1.3.3. Analisis Tipologi Klassen Teknik tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut tipologi klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu (1) sektor prima; (2) sektor potensial; (3) sektor berkembang dan (4) sektor terbelakang (Sjafrizal, 1997).
  • 12. 12 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 2.1. Teori Transformasi dan Perubahan Struktur Wilayah Transformasi sektoral pertama kali diperkenalkan Fisher pada tahun 1935. Fisher mengenalkan konsep tentang kegiatan primer, sekunder dan tersier (Temenggung, 1999). Sektor primer didefinisikan sebagai kegiatan pertanian dan produksi perkebunan, serta beberapa kasus dalam kegiatan pertambangan. Sektor sekunder terdiri dari kegiatan manufaktur dan konstruksi. Kegiatan tersier terdiri dari transportasi dan komunikasi, perdagangan, pemerintahan dan jasa lainnya. Penelitian Fisher ini kemudian didukung oleh Clark yang merupakan dasar bagi studi-studi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural setelah perang dunia II. Menurut Todaro (1997), tingkat perubahan struktural dan pertumbuhan sektoral yang tinggi melekat dalam proses pertumbuhan dan sebagian komponen pertumbuhan struktur tersebut mencakup pergeseran berangsur-angsur dari aktivitas pertanian ke sektor non pertanian, bahkan dari sektor industri ke jasa. Pergeseran ini dapat dilihat dari perannya terhadap peningkatan produksi maupun tenaga kerja dan kontribusi dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto. Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai oleh perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi yang disebabkan intensitas manusia dan perubahan teknologi secara umum (Sukirno, 1985). Djojohadikusumo (1994), mengatakan bahwa perubahan struktural biasanya ditandai dengan peralihan dan pergeseran dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor produksi sekunder (industri manufaktur dan konstruksi), dan sektor tersier (jasa- jasa). Rostow dan Gerschenkron (1960) Temenggung, (1999), dalam menyatakan bahwa dasar dari teori perubahan wilayah diturunkan dari kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah akan terkait dengan perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, misalnya perubahan produksi sektoral, distribusi
  • 13. 13 pendapatan dan pengembangan spasial. Dalam jangka panjang perubahan struktur ekonomi mengarah kepada spesialisasi produksi dan aktivitas perdagangan yang menentukan distribusi penduduk dan perubahan ekonomi ruang. 2.2. Teori Basis Ekonomi Ekonomi basis merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan regional (Hoover, 1984). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung kepada kemampuan wilayah itu untuk mengekspor barang atau jasa. Menurut North (1975) dalam Temenggung, (1999), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang tergantung industri ekspornya. Kekuatan utama pertumbuhan wilayah adalah permintaan dari luar akan barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor. Permintaan dari luar wilayah mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan ekspor sehingga terbentuk keterkaitan ekonomi baik kebelakang maupun kedepan. Menurut Hoover (1984), pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan menaikan permintaan terhadap sektor non basis berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis. Kelemahan teori ini salah satunya adalah bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun adanya penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor non ekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan tersebut. Dibalik kelemahan yang dimiliki teori ini tetapi para ilmuan tetap memanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian empirik. Penggunaan teori ini dalam suatu studi dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah.
  • 14. 14 2.3. Kegiatan Basis Ekonomi Teori basis ekonomi mengemukakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah dalam memenuhi permintaan dari wilayah lain. Kemampuan suatu wilayah untuk mengekspor produknya akan memicu tumbuhnya efek penggandaan (multiflier effect) di wilayah tersebut. Untuk menunjukkan basis ekonomi daerah Kabupaten Pakpak Bharat terutama dari kriteria kontribusi dapat digunakan analisis Location Quotient(LQ). Maulana (1999) menganjurkan penggunaan lebih dari satu alat analisis dalam mengidentifikasi sektor dan subsektor potensial suatu wilayah, oleh karena itu untuk mengetahui sektor dan subsektor potensial dari sisi pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka dipakai Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Namun dalam keterbatasan yang ada, penulisan paper ini tidak digunakan analisis MRP.
  • 15. 15 BAB III. ANALISIS DAN FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 3.1. Analisis Shift Share Analisis shift share ini digunakan untuk menganlisis perubhan struktur ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi, yaitu Provinsi Sumatera Utara sebagai referensi atau acuan. Perubahan relatif struktur ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1. pertumbuhan ekonomi nasional (national growth effect), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat; 2. pergeseran proporsional (proportional shift), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Kabupaten Pakpak Bharat terhadap sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh bauran industri (industry mix); 3. pergeseran diferensial (differential shift), yang menunjukkan tingkat kekompetitifan suatu sektor tertentu di Kabupaten Pakpak Bharat dibanding tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jika nilai pergeseran diferensialnya positif, berarti sektor tersebut di Kabupaten Pakpak Bharat lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat perekonomian provinsi. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Formula yang digunakan untuk menggunakan analisis shift share ini adalah sebagai berikut : ♦ Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah atau hasil penjumlahan dari pengaruh pertumbuhan provinsi : (1) Dij = Nij + Mij + Cij atau Dij = Eij* - Eij
  • 16. 16 ♦ Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional : (2) Nij = Eij x rn ♦ Pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh bauran industri : (3) Mij = Eij (rij – rn) ♦ Pengaruh keunggulan kompetitif : (4) Cij = Eij (rij – rin) ♦ PDRB (output) sektor i Kabupaten Pakpak Bharat : (5) Eij ♦ Tingkat sektor pertumbuhan i di Provinsi Sumatera Utara : (6) Rij ♦ Tingkat pertumbuhan sektor i di Provinsi Sumatera Utara : (7) Rin ♦ Tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara : (8) Rin Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298 miliar (Tabel 1). Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat tersebut terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar, yaitu : 1) Pertanian 2) Perdagangan, hotel dan restoran 3) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4) Bangunan Sementara itu sektor ekonomi yang kompetitif (nilai Cij yang positif) di Kabupaten Pakpak Bharat selama periode pengamatan terdiri dari : 1. Pertanian 2. Perdagangan, hotel dan restoran 3. Jasa-jasa 4. Bangunan 5. Angkutan komunikasi
  • 17. 17 6. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7. Penggalian Empat sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat tersebut selama periode pengamatan memiliki nilai Dij yang sangat besar, yaitu pertanian, perdagangan, jasa-jasa dan bangunan. Keempat sektor tersebut menunjukkan tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Nilai Cij yang negatif dan relatif rendah mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan competitiveness relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan competitiveness selama periode pengamatan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah (i) industri pengolahan dan (ii) listrik, gas dan air bersih. Sementara itu output yang dihasilkan dari bauran industri (industry mix) dalam perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil interaksi antarkegiatan industri di mana adanya aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain dan menyerupai aktivitas-aktivitas yang lain berdampak negatif. Namun sebagian besar sektor ekonomi yang memiliki dampak bauran industri bernilai positif dalam perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : 1. Industri pengolahan 2. Listrik, gas dan air bersih 3. Perdagangan, hotel dan restoran 4. Angkutan dan komunikasi 5. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6. Jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi nasional (national yang growth effect), menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan nilai positif (Nij) pada setiap sektor ekonomi dengan nilai total output Rp 5,721 miliar. Sedangkan dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Pakpak Bharat dibanding dengan tingkat pertumbuhan relatif sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang berada di tingkat provinsi lebih
  • 18. 18 rendah, kecuali untuk sektor listrik, gas, air bersih dan sektor industri pengolahan. Tidak ada pertumbuhan sektor ekonomi yang negatif di Kabupaten Pakpak Bharat maupun pada tingkat nasional (provinsi). Tabel 1. Hasil Perhitungan Shift-Share Kabupaten Pakpak Bharat (Juta Rupiah), 2001-2005 Pertumbuhan (R) Komponen (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Rn Rin Rij Nij Mij Cij Dij 1 Pertanian 0,03 0,05 4.039,45 -1.650,68 1.643,49 4.032,25 2 Penggalian -0,02 0,04 3,92 -5,08 4,29 3,13 3 Industri Pengolahan 0,05 0,04 21,17 -1,16 -2,14 17,87 4 Listrik, Gas & Air Bersih 0,05 0,07 12,74 0,05 5,31 18,09 5 Bangunan 0,08 0,11 419,65 217,50 241,64 878,79 Perdagangan, Hotel & 6 0,05 0,10 641,01 -52,70 656,09 1.244,41 Restoran 7 Pengangkutan & Komunikasi 0,12 0,10 54,19 67,36 -15,34 106,21 Keuangan, Persewaan, Jasa 8 0,07 0,07 63,42 18,11 3,13 84,66 Perusahaan 9 Jasa-Jasa 0,06 0,10 457,20 100,15 355,47 912,82 Total 0,05 5.712,75 -1.306,45 2.891,94 7.298,24 Dalam analisis shift share ini, harus dilakukan secara hati-hati dan cermat untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen variabel yang ada (baik variabel pertumbuhan, kompetitif, maupun bauran industri proportional shift) untuk setiap sektor dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan, dari hasil pengamatan dan pengaplikasian alat analisis ini, menunjukkan bahwa apabila analisis pada level sektoral (sektor ekonomi) hasil yang diperoleh tidak seratus persen menggambarkan kinerja sub-sektor yang ada dalam sektor kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya, untuk sektor ekonomi tertentu yang kompetitif ataupun mengalamai penurunan competitiveness tidak secara otomatis semua sub- sektor yang ada dalam sektor ekonomi tersebut mengalami hal yang serupa. Selanjutnya juga harus dilihat komoditi apa yang akan dikembangkan. 3.2. Analisis Location Quotient Dengan menggunakan metoda LQ, diketahui bahwa Kabupaten Pakpak Bharat selama periode pengamatan (2001-2005) terdapat dua sektor kegiatan
  • 19. 19 ekonomi yang bisa dijadikan sebagai sektor basis ekonomi atau potensial, yaitu sektor pertanian dan bangunan seperti ditunjukkan Tabel 2. Rata-rata lima tahun, kedua sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih besar dari 1, yaitu 2,69 untuk pertanian dan 1,29 untuk sektor bangunan. Tabel 2. Index Location Quotient (LQ) Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005 Tahun No. Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 Rerata 1 Pertanian 2,63 2,68 2,74 2,72 2,70 2,69 2 Penggalian 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 3 Industri Pengolahan 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 4 Listrik, Gas & Air Bersih 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27 5 Bangunan 1,25 1,21 1,19 1,28 1,31 1,25 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 0,58 0,58 0,60 0,62 0,67 0,61 7 Pengangkutan & Komunikasi 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 9 Jasa-Jasa 0,85 0,85 0,80 0,87 0,93 0,86 Total 5,95 5,97 5,96 6,14 6,25 6,05 Dari Tabel 2 terlihat bahwa sektor tradisional (primer-pertanian) lebih potensial dibandingkan dengan sektor lainnya. Sangat terlihat dengan jelas bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi daerah bahwa salah satu ciri dari kemajuan ekonomi tersebut indikatornya adalah adanya pergeseran struktural kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor primer menuju arah sektor modern (tersier). Indikasi ini terlihat jelas di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki potensi yang relatif baik untuk dikembangkan di masa mendatang sebagaimana hasil dari analisis LQ selama periode 2001-2005. Sektor ekonomi tersebut adalah sektor bangunan. 3.3. Tipologi Klassen Dengan menggunakan analisis Klassen Tipology, dapat diklasifikasikan masing-masing sektor ekonomi daerah sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Dengan menggunakan alat analisis ini, sektor yang
  • 20. 20 bisa dijadikan sektor unggulan bagi daerah Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005. Tumbuh Cepat Tumbuh Lambat (Rij≥Rin) (Rij<Rin) Kontribusi besar Kontribusi besar Prima : Potensial : (Kij≥Kin) (Kij≥Kin) - 1) Pertanian 2) Bangunan Berkembang : Terbelakang : 1) Industri pengolahan 1) Pertambangan dan Kontribusi kecil Kontribusi kecil 2) Keuangan, persewaan dan penggalian (Kij<Kin) (Kij<Kin) jasa perusahaan 2) Listrik, gas dan air bersih 3) Perdagangan, hotel dan restoran 4) Pengangkutan dan komunikasi 5) Jasa-jasa Tumbuh Cepat Tumbuh Lambat (Rij≥Rin) (Rij<Rin) Sumber : Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Antarsektor, 2003 Selama periode pengamatan, pengelompokan sektor ekonomi yang didasarkan pada pola pertumbuhan relatif dan besarnya kontribusi relatif masing- masing sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat tidak ditemukan adanya sektor ekonomi yang masuk dalam kualifikasi sektor yang prima atau sektor ekonomi yang pertumbuhannya relatif cepat dan sektor yang memiliki kontribusi relatif besar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, ada dua sektor ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat dikelompokkan dalam sektor ekonomi potensial dan berkembang. Sektor ekonomi yang termasuk potensial adalah pertanian dan bangunan sedangkan sektor ekonomi yang termasuk dalam berkembang adalah industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
  • 21. 21 Sementara sektor ekonomi yang masuk dalam terbelakang adalah (1) Pertambangan dan penggalian; (2) Listrik, gas dan air bersih; (3) Perdagangan, hotel dan restoran; (4) Pengangkutan dan komunikasi dan 95) Jasa-jasa. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kelima sektor ekonomi tersebut dikategorikan sebagai sektor tertinggal dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen di atas, bila dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi daerah di masa mendatang, antara lain dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu pengembangannya didasarkan pada periode waktu seperti pengembangan ekonomi untuk masa jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Tabel 4). Tabel 4. Matrik Strategi Pengembangan Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang (1-5 tahun) (5-10 tahun) (10-25 tahun) • Berkembang menjadi Sektor Prima Berkembang menjadi sektor Prima sektor Prima • Terbelakang menjadi sektor Berkembang Sumber : Widodo (2006) Untuk jangka pendek Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengupayakan dua sektor yang masuk dalam kategori potensial (pertanian dan bangunan) diupayakan untuk menjadi sektor prima dengan mendorong pertumbuhannya yang lebih cepat lagi. Jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengupayakan sektor industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor prima dengan memperbesar porsi outputnya pada perekonomian daerah. Dan sektor berkembang yang tadinya berasal dari sektor terbelakang diupayakan menjadi sektor prima dalam jangka panjang. Dari ketiga alat analisis yang digunakan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat harus berorientasi kepada pengembangan pertanian. Untuk menggerakan
  • 22. 22 semua sektor ekonomi perlu dibuat paket kebijakan dengan tetap mengikutkan peran sekor pertanian dalam setiap paket kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang perlu di ambil adalah sebagai berikut : 1. Pembentukan pusat agribisnis yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan pertanian dalam arti luas mulai dari budidaya pertanian hingga penemuan nilai tambah dari hasil produk pertanian; 2. Membentuk sistem pemasaran secara berkelompok mengingat daya perorangan tidak mampu memasarkan produksinya sendiri dan juga diharapkan dapat melawan penetrasi produk dari luar daerah; 3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang selama ini masih diimpor dari daerah lain secara bertahap. 3.4. Telaah RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006-2011 RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahun, yang akan digunakan sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi
  • 23. 23 kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Visi RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006-2011 adalah terwujudnya masyarakat Pakpak Bharat yang sejahtera, berpendidikan, berkeadilan, beriman yang didukung oleh tata pemerintahan yang bersih. Dan misi yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat, pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan obyek wisata serta peningkatan kesehatan masyarakat; 2. Meningkatkan pengamalan, pemahaman, penghayatan agama dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun sarana dan prasarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan memperhatikan kerja sama antardaerah, kerjasama daerah dan swasta dan kerjasama regional dan internasional. 4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah termasuk mendorong ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, dan sektor unggulan lainnya melalui kerjasama investasi baik bagi investor dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan masyarakat. 5. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan. 6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan rasa persatuan dalam masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, memberantas KKN dalam upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat yang madani.
  • 24. 24 8. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di bagian akhir RPJMD ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategik nasional dan provinsi. Pada bagian awal dari RPJMD ini, jelas disebutkan bahwa program- program pembangunan yang dibahas lebih mengarah kepada peningkatan pendapatan petani melalui bidang pertanian karena lebih dari 80 % penduduk Kabupaten Pakpak Bharat bermatapencaharian dari pertanian dalam arti luas seperti ditunjukkan oleh hasil analisis LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen. Kemudian diikuti dengan program-program pendidikan dan kesehatan.
  • 25. 25 Dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah telah secara jelas disebutkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah pertanian. Tidak mengherankan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB melebihi delapan sektor lainnya. Salah satu kelemahan dalam pembuatan RPJMD ini adalah tidak adanya alat analisis perencanaan yang digunakan sehingga sangat terlihat dokumen ini tidak dapat dilakukan dan bisa dikatakan tidak jelas arahnya, mau dibawa ke mana kabupaten ini. Dalam Bab V Strategi Pembangunan Daerah, RPJMD ini memuat agenda nasional, yaitu adalah agenda (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dan (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan dan mendukung agenda nasional tersebut agenda RPJM Daerah Pakpak Bharat tahun 2006 – 2010 adalah Agenda Pertama (Menciptakan Good Governance dan Mendorong Penegakan Hukum; Agenda Kedua (Pembinaan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas); Agenda Ketiga (Pembinaan Masyarakat yang Harmonis dengan Rasa Keadilan, Kesejahteraan dan Rasa Persatuan); Agenda Keempat (Pembangunan Ekonomi Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan) dan Agenda Kelima (Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah). Isi dari strategi tersebut sangat luas dan tidak jelas dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD ini. Seharusnya dibuat langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Lebih lanjut disebutkan dalam Agenda Keempat, yaitu Pembangunan Ekonomi Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan yang berisikan sasaran pokok yang dicapai dari agenda keempat ini adalah meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pada daerah-daerah tertinggal dan pengembangan wilayah yang didorong daya saing serta produk-produk unggulan daerah. Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah (1) peningkatan Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; (2) peningkatan Teknologi Tepat Guna pada Masyarakat Tani dan (3) Kepariwisataan.
  • 26. 26 Salah satu dari Arah kebijakan dalam melaksanakan agenda keempat ini adalah ”Peningkatan Pengelolaan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam arti luas dengan kebijakan diarahkan untuk pengamanan ketahanan pangan dengan swasembada beras, diversifikasi, peningkatan produktivitas (dengan penjaminan ketersediaan input-input produksi), nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan pada pengembangan kawasan Agropolitan dengan tujuan akhir untuk peningkatan kesejahteraan petani”. Walaupun dibuat berupa agenda, semestinya dibuat strategi ataupun langkah-langkah dalam mencapai program peningkatan pengelolaan pertanian, yaitu berupa membuat kegiatan yang komprehensif dan menyeluruh yang dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti kegiatan pembuatan benih bermutu, kegiatan percontohan budidaya komoditi unggulan seperti tanaman Gambir, Nilam dan Kemenyan serta pengembangan agribisnis di mana pemerintah daerah berperan aktif dalam mencari pasar komoditas hasil pertanian. Selanjutnya, pada Bab VIII Program Pembangunan Daerah yang merupakan inti dari RPJMD ini masih memuat program-program yang tidak tepat sasaran yang berdasarkan situasi dan kondisi serta haparan dari Kabupaten Pakpak Bharat. Di mana belum secara eksplisit disebutkan program pembangunan pengembangan produk pertanian khususnya perkebunan gambir yang menjadi komoditi unggulan daerah. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut di atas dan dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pakpak Bharat bahwa belum ada rencana strategik dalam melaksanakan program-program prioritas. Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam Bab VI menjadi bias atau tidak sejalan dengan rencana strategik dalam mencapai visi dan misi daerah.
  • 27. 27 BAB IV. KESIMPULAN DAN RENCANA AKSI Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun waktu 2001-2005, PDRB Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 7,298 miliar. Hal ini dapat dilihat dari nilai Dij yang semua sektor kegiatan ekonomi bernilai positif. Kenaikan kinerja perekonomian daerah Pakpak Bharat tersebut terutama disumbangkan oleh 4 (empat) sektor ekonomi terbesar khususnya pertanian. Sumbangan sektor pertanian paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama periode pengamatan, sektor pertanian juga sangat kompetitif dibanding sektor ekonomi lainnya. Sedangkan dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Pakpak Bharat dibanding dengan tingkat pertumbuhan relatif sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang berada di tingkat provinsi lebih rendah, kecuali untuk sektor listrik, gas, air bersih dan sektor industri pengolahan. Tidak ada pertumbuhan sektor ekonomi yang negatif di Kabupaten Pakpak Bharat maupun pada tingkat nasional (provinsi). Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor tradisional (primer- pertanian) lebih potensial dibandingkan dengan sektor lainnya. Sangat terlihat dengan jelas bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat. Sektor pertanian juga merupakan basis ekonomi yang dominan menggerakan perekonomian daerah. Sementara itu berdasarkan tipologi Klassen menunjukkan bahwa bahwa sektor pertanian merupakan sektor potensial yang harus dikembangkan bersama dengan sektor bangunan. Sementara sektor ekonomi yang masuk dalam terbelakang adalah (1) Pertambangan dan penggalian; (2) Listrik, gas dan air bersih; (3) Perdagangan, hotel dan restoran; (4) Pengangkutan dan komunikasi dan (5) Jasa-jasa. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, kelima sektor ekonomi
  • 28. 28 tersebut dikategorikan sebagai sektor tertinggal dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penentuan sektor ekonomi yang memiliki potensi dan memiliki kompetitif dapat diwujudkan dengan perencanaan strategis yang seharusnya dituangkan dalam RPJM Daerah. Rencana aksi yang perlu dilakukan dalam mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui : 1. Strategi pengembangan agribisnis, yaitu berupa membentuk pusat bantuan usaha kecil yang menyediakan training, manajerial dan konsultasi; 2. Strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; 3. Strategi pengembangan ekonomi berorientasi lapangan pekerjaan, yaitu organisasi masyarakat yang dapat mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat dan pengembangan local enterpreneurship.
  • 29. 29 DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin, 2002, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi kedua, BPFE UGM Yogyakarta. Bendavid-Val, Avrom, 1997, Regional and Local Economic Analysis for Practitioner, Preager Publisher, New York. Djojohadikusumo, S., 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Penerbit PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. Hoover, E.M., 1984, An Introduction to Regional Economics, 2nd ed., N.Y., : Knopf, 3nd edition. Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategik, dan Peluang. Erlangga, Jakarta. Maulana, Yusuf., 1999. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Analisis dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol XLVII nomor 2, 220-233. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Saragih, Bungaran, 2001, Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Editor : Rachmat Pambudy dkk.. Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB, Bogor. Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, LP3ES Jakarta, No.3, 7-16. Soegijoko dan BS. Kusbini (penyunting), Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta. Soepono, Prasetyo dkk., 2004, Ekonomika Regional, Modul Workshop Kerjasama Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta. Soepono, Prasetyo, 1993, Analisis Shift Share : Perkembangan dan Penerapan, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No.1 Tahun III, 43-45. Sukirno, S., 1985, Ekonomi Pembangunan – Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, LP3ES-UI dengan Bina Grafika, Jakarta.
  • 30. 30 Temenggung, S.A., 1999, Paradigma Ekonomi Wilayah : Tujuan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan, dalam BTS. Soegijoko dan BS. Kusbini (penyunting), Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta. Todaro, Michael P., 2003, Economic Development, Eight Edition, Pearson Education Limited, United Kingdom. Widodo, Tri, 2006, Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
  • 31. 31 Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pakpak Bharat, 2001-2005 (Juta Rupiah) Tahun No Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 1 Pertanian 70.632,89 74.443,81 78.481,90 82.404,45 86.310,90 2 Penggalian 70,39 72,77 75,76 79,07 82,68 3 Industri Pengolahan 378,19 392,87 409,30 427,23 448,34 4 Listrik, Gas & Air Bersih 214,41 229,44 245,03 263,67 284,35 5 Bangunan 6.968,31 7.141,10 7.450,31 8.790,77 10.401,82 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 10.498,70 11.139,44 11.861,19 13.416,66 15.333,27 7 Pengangkutan & Komunikasi 886,44 932,79 1.004,84 1.138,86 1.299,20 8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 1.100,29 1.139,98 1.190,46 1.294,64 1.433,26 9 Jasa-Jasa 7.540,82 7.803,71 8.250,76 9.713,81 11.090,40 Total 98.290,44 103.295,91 108.969,55 117.529,16 126.684,22 Keterangan : Sumber : BPS dari berbagai tahun penerbitan * : PDRB kabupaten diperoleh dari penjumlahan PDRB kecamatan sebelum kabupaten dimekarkan. Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Sumatera Utara, 2001-2005 (Juta Rupiah) Tahun No Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 1 Pertanian 19.683.516,27 20.182.423,94 20.689.486,29 21.465.423,27 22.191.304,61 2 Penggalian 1.151.889,04 1.146.164,51 1.130.654,44 1.009.921,15 1.074.750,54 3 Industri Pengolahan 17.618.403,96 18.504.466,53 19.298.236,31 20.337.028,18 21.305.368,15 4 Listrik, Gas & Air Bersih 585.701,67 626.847,60 660.797,67 681.199,04 716.250,61 5 Bangunan 4.088.850,46 4.278.719,69 4.536.030,75 4.883.081,22 5.515.982,46 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 13.292.558,18 13.951.003,55 14.353.390,18 15.230.316,32 15.984.925,39 7 Pengangkutan & Komunikasi 4.767.714,01 5.346.582,91 5.905.554,56 6.702.178,66 7.379.922,33 8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 4.210.419,09 4.445.815,23 4.749.770,72 5.077.295,30 5.440.496,67 9 Jasa-Jasa 6.509.306,50 6.707.116,93 7.481.687,64 7.942.505,43 8.288.790,46 Total 71.908.359,18 75.189.140,89 78.805.608,56 83.328.948,57 87.897.791,22
  • 32. 32 Sumber : BPS dari berbagai tahun penerbitan