Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
!!!Ok Penanggulangan Masalah Kemiskinan1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

!!!Ok Penanggulangan Masalah Kemiskinan1

  • 5,072 views
Published

penanggulangan masalah kemiskinan

penanggulangan masalah kemiskinan

Published in Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
5,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
337
Comments
2
Likes
7

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Bab I Pendahuluan Kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan masih bersifat terpusat, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu. Sehingga banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu program-program yang dilaksanakan cenderung bersifat sektoral yang sering kali mengakibatan adanya semangat ego-sektoral dan saling tumpang tindih. Keadaan ini lebih dipersulit karena umumnya tiap departemen atau instansi mempunyai definisi dan kreteria sendiri tentang kemiskinan. Akibatnya kemiskinan cenderung dipahami secara parsial, dan penanggulangannya cenderung bersifat sektoral. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menjaga kontinuitas program dan cenderung membuat program baru, dimana program baru tersebut bukan merupakan kelanjutan program lama. Berangkat dari kegagalan dari program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, maka diperlukan strategi atau model program penanggulangan yang kemiskinan yang pada prinsipnya menjadikan masyarakat miskin sebagai subyek. Untuk itu diperlukan model yang bisa: pertama, mendidik masyarakat miskin untuk terus menerus menemukenali potensi yang dimiliki baik individu, keluarga, maupun lingkungan (keterampilan, material, dan sumberdaya alam) sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sehingga dengan mengenali potensi tersebut, akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri mereka akan kemampuannya untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Kedua, model tersebut juga harus mampu menyadarkan bahwa tidak akan ada seseorang/lingkungan yang dapat keluar dari kemiskinan, melainkan atas usaha orang/keluarga/lingkungan itu sendiri serta memberikan pemahaman bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Perumusan masalah Bagaimana pengembangan model penanggulangan kemiskinan 1. Bagaimana peta sebaran penduduk miskin serta identifikasi penyebab 2. masyarakat miskin di Kota Malang, Pasuruan dan Sidoarjo 1
  • 2. Tujuan Penelitian Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana permasalahan kemiskinan berdasarkan pada kondisi geografi dan topografi wilayah. 2. Bagaimana permasalahan kemiskinan berdasarkan persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya atau yang disebeut dengan kemiskinan kultural 3. Bagaimana permasalahan kemiskinan berdasarkan pada aspek struktural atau dampak dari kebijakan pembangunan perkotaan. Bab II Studi Pustaka 2.1 Penyebab Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa sebenamya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kultural maupun struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem dengan cara merumuskan strategi mengentaskan kelompok miskin atau masyarakat miskin. Kemiskinan menurut Sharp (1996), dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya randah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan telah banyak dilakukan di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute. Penelitian ini melakukan studi pada 100 desa selama 2
  • 3. periode Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Berdasarkan hasil studi tersebut ada beberapa hal yang menjadi temuan berkaitan dengan penanggulangan kemiskian antara lain: - Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang; namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi. Pertumbuhan tidak mengurangi kemikinan secara permenen. Walaupun terjadi - pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan terhdap kemiskinan. Oleh arena itu, manajemen kejutan (management of shocks) dan jaring pengaman harus diterapkan. - Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan. - Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan. - Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan. 2.2 Pendekatan Ilmiah Masalah Kemiskinan Tiga pendekatan ilmiah yang cukup popular di dalam memahami masalah kemiskinan (Ancok, dalam Dewanta,1999( ialah pendekatan kultural pendekatan situasional dan pendekatan interaksional 2.2.1 pendekatan kultural Tokoh utama yang menggunakan pendekatan kultural ialah Oscar Lewis (1966). Dengan konsep cultural poverty Lewis berpendapat bahwa keamiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (economic depretiation) yang berlangsung lama. Berdasarkan penelitian pada beberapa kebudaya kelompok etnik Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub-kultur masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lain. Akar dari timbulnya budaya miskin tersebut menurut pendapat Lewis adalah keadaan masyarakat yang mempunyai siri-siri berikut :  Sistem perekonomian yang terlalu berorientasi pada mencari keuntungan  Tingginya angka pengangguran dan angka under employment bagi golongan yang tidak punya keahlian  Rendanya upah/gaji yang diperoleh pekerja 3
  • 4.  Tidak adanya organisasi sosial, politik dan ekonomi bagi kaum miskin baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat  Hadirnya sistem kekeluargaan yang bilateral yang menggantikan sistem yang unilateral  Hadirnya kelas masyarakat yang dominan yang menekankan pada penumpukan harta dan kekayaan, kesempatan untuk terus meningkat dalam status . anggota kelas masyarakat ini beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena sifat pribadi yang lemah dan inferior Menurut Lewis (1966) budaya keniskinan adalah suatu cara yang dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistic dan kapitalistik. Budaya kemiskinan adalah desain kehidupan bagi orang-orang miskin yang bersisikan pemecahan problem – problem hidup mereka, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya Dalam menggambarkan cara hidup orang yang berada dalam budaya kemiskinan Lewis memformulasikan serangkaian sifat-sifat ekonomi, sosial dan psikologi yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ciri pokok dari orang-orang yang idup dalam budaya kemiskinan adalah kurangnya partisipasi yang efektif dalam ingrative dalam institusi-institusi penting yang ada dalam masyarakat, karena sebagian besar yang buta huruf dan berpendidikan rendah serta kekurangan uang. Kehidupan mereka yang serba kekurangan, kondisi tempat tinggal yang sangat menyedihkan, kesumpekan tempat tinggal, kekurangan makanan dan pakaian telah mempengaruhi aspek psikologis mereka. Kehidupan seksual yang agak bebas, penelantaran anakn, kurangnya fasilitas pendidikan, tidak memungkinkan untuk mendidik anakanya ke arah pertumbuhan yang baik. Orang-orang yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan mempunyai ciri-ciri kepribadian antara lain ; merasa diri mereka tidak berguna, penuh denga keputusasaan, merasa inferior, sangat dependent terhadap orang lain. Orang miskin tersebut juga tidak mempunyai kepribadian yang kuat, kurang bisa mengontrol diri, mudah impulsive, dan sangat berorientasi pada masa kini tanpa memikirkan masa depan. Untuk menghilangkan budaya kemiskinan tersebut Lewis menyarankan agar orang-orang miskin bersatu dalam organisasi. Lewis (1966) menulis dalam buku The Study of Slum Culture:Bacgrounds for la Vida, seperti berikut ; ”setiap gerakan, baik itu 4
  • 5. gerakan yang bersifat religius, pasifis, ataupun revolusioner yang mengorganisasikan dan memberikan harapan bagi si miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, akan dapat menghancurkan sifat-sifat utama yang merupakan ciri orang-orang dari budaya kemiskinan” 2.3 Model Solusi Kemiskinan Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: Pertama, mendasarkan pada mobilitas tenaga kerja yang masih belum didaya gunakan (idle) dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (Nurkse, 1953). Tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaaan adalah: 1) menggunakan pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. 2) dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem kerjasama kelompok dan brigades ditingkat daerah yang paling rendah (communes). Dengan metode ini ternyat memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam itensitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Model kedua, menitik beratkan pada tranfer daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Fei & Gustav, 1964). Ide bahwa penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar. Pengalaman Taiwan menyajikan contoh yang baik atas mobilisasi sumber daya dari sektor pertanian mengandalkan mekanisme pasar, tanpa menggunakan instrumen pajak seperti yang dilakukan oleh Jepang. Proporsi output sektor pertanian sebagian besar tetap dijaga sebagai surplus lewat intermediasi pemilik tanah dan melalui nilai tukar (terms of trade) sebelum Perang Dunia II. Model ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang memimpin (Mellor, 1976), Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau Rural-Led Development. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat berikut terpenuhi: 1) kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi; 2) proses 5
  • 6. ini juga menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Pada gilirannya ini tergantung dari dampak keterkaitan ekonomi pedesaan lewat pengeluaran atas barang konsumsi yang dipasok dari dalam sektor itu sendiri, dan melalui invesatasi yang didorong. Model keempat, menyoroti dimensi spasial dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam mengakses dua bidang, yaitu: 1) bidang ekonomi dan 2) bidang sosial (Kuncoro, 2004). Akses dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua yaitu: akses terhadap lapangan kerja dan akses terhadap faktor ekonomi. Akses terhadap faktor produksi terdiri dari: 1) Kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha, 2) kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar, 3) kemudahan masyarakat dalam kepemilikanmodal. Sedangkan akses dalam bidang sosial dibagi menjadi dua yaitu: akses terhadap fasilitas pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. 2.3 Strategi Penanggulangan Kemiskikan Di Indonesia Kemiskinan dapat bermakna kesenjangan ekonomi dan ketidak merataan pendapatan. Kedua hal ini merupakan masalah yang hangat dibicarakan karena masih besarnya penggangguran terselubung yang disebabkan masih adanya pekerjaan yang dilakukan di bawah produktivitas kerja (underemployment) serta rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan karena ketidak mampuan seseorang melampaui garis kemiskinan (proverty line) yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya (Rintuh: 2005). Beberapa program pembangunan yang dilaksakan di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah mapun bantuan donor antara lain telah dilaksanakan melalui progam: Impres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan melalui program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program dilanjutkan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), dan Program Pengembangan Kawasan Desa-Kota Terpadu atau Poverty Alleviation Through Rural Urban Lingkage (PARUL). Dari berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan yang dapat dilihat pada tabel berikut (Sumodiningrat, 1999): 6
  • 7. Berikut ini beberpa penyempurnaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan pennanggulangan kemiskinan: Tabel. 3 Perkembangan dan Penyempurnaan Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kurun Pelita VI Bentuk Kebijakan Pengemban Pengemban Pengemban Pengemban Pengembang gan gan gan Sistem gan SDM an Prasarana Kelembaga N Progr Ekonomi Informasi an o am Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Pengemban Pemantaua Pendampin Prasarana/ Modal aganKelemb n dan gan Sarana agaan Pelaporan 1 IDT Diberikan Pengemban Secara Pengemban dalam gan khusus gan bentuk kemampuan belum ada, kelembagaa uang tunai masyarakat namun n dilakukan seniali Rp dalam beberapa dalam 20 juta / pengelolaan bantuan wadah tahun modal melalui pokmas selama 3 bergulir program melalui tahun melalui pembanguna kegiatan bantuan n sektoral perguliran Dana tenaga telah dana. bantuan pendamping memberikan digunakan bantuan Pembangun untuk teknologi an modal tepat guna kelembagaa usaha dan untuk n aparat bersifat membantu dilakukan hibah dan mengembang pembinaan bergulir kan kegiatan berjenjang (revolving sosial secara block grant) ekonomi vertikal yang produktif dilakukan pokmas oleh jajajrn Depdagri bersama Depkeu dan departeme teknis terkait lain melalui program pembanguna n sektoral masing- masing. 7
  • 8. 2 P3DT Dana Pengemban Bantuan Masyarakat Masyarakat bantuan gan prasarana melaksanak melakukan digunakan kemampuan mendapat an sendiri sendiri untuk masyarakat perhatian manajemen kegiatan investasi dan aparat melalui pembanguna pemantauan sosial dan dalam pengembang n lokal. dan bersifat pembangun an prasarana pelaporan hibah an dibina transportasi Pembinaan pembangun (block oleh tenaga yang aparat an ditingkat grant), pendamping mendukung dilakukan lokal dibantu serta profesional kegiatan secara oleh tenaga mendukung (antara lain ekonomi vertikal pendamping kegiatan oleh tenaga (pembangun melalui Tim profesional sosial konsultan) an jalan, Koordinasi ekonomi jembatan, Pembangun Aparat yang tambatan an sebagai melakukan didanai perahu, dll), wadah pemantauan oleh dan musyawarah dan bantuan pengembang dan mufakat. pelaporan IDT an prasarana Sehingga secara sosial yang komitmen berjenjang langsung dan (vertikal) mendukung perhatian yang kegiatan pembanguna hasilnya ekonomi lokal n untuk dipergunaka (pembangun rakyat tetap n untuk an prasarana dalam arah mendukung kesehatan yang benar. pengambilan dasr, MCK, keputusan sanitasi, dan lebih lanjut air bersih) dalam rangka pengemban gan program. 3 PPK Bantuan Pengemban Pembanguna Pengemban Sistem senilai Rp. gan SDM n/ pengadaan gan pemantauan 250 juta – dilakukan prasarasna/ kelembagaa dan Rp 750 juta melalui sarana hanya n pelaporan per diseminasi untuk masyarakat dilakukan kecamatan dan mendukung dilakukan untuk bersifat pelatihan kegiatan dalam menilai hibah secara ekonomi wadah perkembang bergulir. berjenjang yang sudah pokmas an Namun baik melalui mapan. melalui pelaksanaan pemanfaata jalur tenaga kegiatan kegiatan n bantuan pendamping perguliran ekonomi semata dan jajaran dana yang prioritas, diarahkan aparat dilembagaka perguliran agar pemerintah. n dalam dana, dan 8
  • 9. pemanfaata forum UPK peningkatan n program Pengemban sebagai kapasitas dapat gan bagian dari masyarakat berlatih kemampuan pelaksanaan melalui mengguana dan forum jumlah kan dana keterampila UDKP. akumulasi itu sebagai n modal. stimulan masyarakat agar dalam lokal pengemban diarahkan gan lebih pada lanjut dapat pelaksanaa memanfaat n kan fasilitas administrasi microfinanc pembangun e. an (UDKP) dan Dilakukan administrasi memalui keuangan bantuan (UPK). dana yang dipergunak an untuk membiayai investasi sosial dan investasi ekonomi. Bantuan dana digunakan sepenuhny a untuk menciptaka n kegiatan ekonomi produktif yang berlanjut. 4 P2KP Dilakukan Pengemban Pembanguna Pengemban Sistem Secar melalui gan SDM n/ pengadaan gan pemantauan a bantuan dilakukan prasarana/ kelembagaa dan prinsi dana yang melalui sarana hanya n pelaporan p dipergunak diseminasi untuk masyarakat dilakukan sama an untuk dan mendukung dilakukan untuk denga membiayai pelatihan kegiatan dalam menilai n investasi secara ekonomi wadah perkembang yang sosial dan berjenjang yang sudah pokmas an dilaku investasi baik melalui mapan. melalui pelaksanaan kan ekonomi. jalur tenaga kegiatan kegiatan oleh Bantuan pendamping perguliran ekonomi 9
  • 10. PPK, dana dan jajaran dana yang prioritas, namu digunakan aparat dikembangk perguliran n sepenuhny pemerintah. an dalam dana, dan sasar a untuk Pengemban forum UPK peningkatan an menciptaka gan sebagai kapasitas lokasi n kegiatan kemampuan bagian dari masyarakat dititik ekonomi dan pelaksanaan melalui beratk produktif keterampila forum jumlah an yang n UDKP. akumulasi pada berlanjut. masyarakat modal. keca lokal Pengemban matan diarahkan gan di pada kelembagaa kawa pelaksanaa n aparat san n dilakukan perkot administrasi bersama aan pembangun masyarakat an (UDKP) melalui dan mekanisme administrasi forum keuangan UDKP. (UPK). 5 PDM Dilakukan Dilakukan KE untuk melalui membiayai pembangunan kegiatan dan prasarana yang & sarana bersifat sesuai padat karya. permintaan lokal. 6 PARU Dilakukan Pengembang Pengembang Peningkatan Sistem L melalui an an prasarana kemampuan pemantauan bantuan kemampuan dilakukan perencanaan dan dana yang masyarakat dalam wujud dan pelaporan dipergunak diarahkan pembanguna pelaksanaan menekankan an untuk pada n prasarana, pembanguna peningkatan kegiatan peningkatan sarana, dan n yang kapasitas sosial- kemampuan penerapan menekankan masyarakat ekonomi dan teknologi prakarsa dalam produksi keterampilan yang lokal pada kegiatan dan untuk mendukung kawasan itu. produksi, distribusi/ memperoleh secara distribusi, jasa natar akses dan langsung dan jasa kawasan. meningkatka kegiatan dalam suatu n keterkaitan ekonomi kawasan pada jalur kawasan. ekonomi produksi, antara distribusi, pedesaan dan dan penyediaan perkotaan. jasa yang 10
  • 11. sesuai dengan kapasitas ekonomi kawasan Sumber: Kuncoro (2004) Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia masih bersifat parsial. Hal tersebut bisa dilihat dari hampir semua program yang pernah dilakukan masih bermasalah dalam hal mensinergikan antara masyarakat miskin dengan: masyarakat yang berdaya (non miskin), pemerintah daerah, dan kelompok peduli setempat. Akibat dari kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan tidak efektif, tidak mandiri dan tidak berkelanjutan. 2.4 Kelemahan Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Salah satu penyebab kurang berhasilnya penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah sistem politik yang cenderung sentralistik. Sentralisasi yang sangat kuat di masa lalu juga berimbas ke kebijakan penanggulangan kemiskinan, dimana hampir semua program penanggulangan kemiskinan bersifat ”top-down” dengan keterlibatan minimal dari pemerintah daerah dalam formulasi kebijakannya. Program atau kebijakan yang sangat ”top-down” ternyata juga gagal dalam merefleksikan pebedaan antar daerah yang kadang-kadang bisa menjadi sangat signifikan. Akibatnya, timbul berbagai kegagalan berskala besar dalam program atau kebijakan yang pada akhirnya berakibat pada dihentikannya program tersebut. Berikut ini bentuk atau ciri-ciri dan kelemahan program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan. Tabel 4 Ciri-ciri dan Kelemahan Program Penanggulangan Kemiskinan Kelemahan Program Upaya Penanggulangan Prinsip-prinsip Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Perencanaan, Mendidik masyarakat Program penanggulangan penentuan sasaran, miskin untuk terus kemiskinan harus dan kreteria miskin menerus menemukenali mengarah pada serta pengaturan teknis potensi yang dimiliki baik pendekatan yang pelaksanaan yang individu, keluarga, menyeluruh (multi-sektor) 11
  • 12. dilakukan oleh maupun lingkungan pemerintah/instansi (keterampilan, material, pusat (top-down) dan sumberdaya alam) seringkali tidak sesuai sebagai modal dasar dengan kebutuhan untuk meningkatkan masyarakat atau kesejahteraan hidup. daerah tertentu. Program-program yang Mendorong tumbuhnya Perencanaan dan dilaksanakan secara rasa percaya diri akan penentuan sasaran sektoral sering kali kemampuannya untuk dilakukan oleh mengakibatan adanya lepas dari belenggu masyarakat bersama semangat ego-sektoral kemiskinan. aparat dilapangan dan saling tumpang sehingga sesuai dengan tindih. kebutuhan masyarakat. Banyak program Menyadarkan bahwa tidak Masyarakat ditempatkan penanggulangan akan ada sebagai “pelaku utama kemiskinan yang seseorang/lingkungan dalam perang melawan menempatkan yang dapat keluar dari kemiskinan” agar masyarakat sebagai genggaman kemiskinan, masyarakat berpartisipasi obyek, sehingga melainkan atas usaha secara aktif. masyarakat kurang orang/keluarga/lingkungan berpartisipasi secara itu sendiri. aktif. Sulitnya menjaga Memberikan pemahaman Pertanggungjawaban kontinuitas program bahwa masalah kepada pemerintah dan (program baru bukan penanggulangan masyarakat untuk merupakan kelanjutan kemiskinan merupakan membangun keterbukaan program lama) tugas dan tanggungjawab dan akuntabilitas. mengakibatkan banyak bersama pemerintah dan program masyarakat. penanggulangan kemiskinan tidak berkesinambungan Pertanggungjawaban Menciptakan lapangan Merupakan program yang hanya bersifat kerja dan peluang berkesinambungan. administratif kepada berusaha untuk Ukuran keberhasilan pemerintah, sehingga menguatkan ekonomi ditentukan oleh tidak terbangun masyarakat setempat. berdayanya masyarakat keterbukaan dan Penguatan untuk keluar dari akuntabilitas publik, organisasi/kelompok belenggu kemiskinan, akibat pendekatan masyarakat yang ada; dan,menguatnya proyek maka memberikan bantuan kemampuan ekonomi keberhasilan program fasilitas (dana dan masyarakat melalui hanya diukur dengan keahlian) yang dibutuhkan terciptanya akses kepada persentase bantuan untuk mendayagunakan faktor produksi dan pasar. yang berhasil potensi yang dimiliki. 12
  • 13. disalurkan dan jumlah sasaran penerima. Sumber: Hamid (2003) Dalam Kuncoro (2004) Sebenarnya perbedaan antara pendekatan “top-down” dan “bottom up” tidak perlu terjadi terjadi apabila sistem politik nasional dan terutama lokal mampu menciptakan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakatnya. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas selain membuat pihak eksekutif dan legislatif kurang tanggap terhadap keluhan masyarakatnya, juga membuat masyarakat tersebut tidak terlalu peduli atas kualitas layanan publik yang diterimanya ataupun terhadap kebijakan perekonmian daerahnya. Dengan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah saat ini dimana sebagian besar pajak masih dikuasai pemerintah pusat, sangat mudah bagi pemerintah daerah menyalahkan pemerintah pusat apabila ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal mengenai kualitas layanan publik. Bab III METODE PENELITIAN 1. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan utama membangun model penaggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu berdasarkan aspek spasial, ekonomi, dan struktural di masing-masing desa/kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kota Malang. Berdasarkan pada tujuan utama penelitian ini, maka kerangka pikir mengenai Penyusunan Model Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang dijelaskan pada Gambar berikut. Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Model Kultural,Struktural, dan Spasial Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Output Aspek Struktural Kesenjangan antara Mengukur Efektifitas program program penanggulangan dgn. kemiskinan yang telah dilakukan OUTPUT Output Porses Proses generasi, PERKOTAAAN KEMISKINAN PERMASALAHAN ANALISA Identifikasi tingkat Aspek Ekonomi Database: ermasalahan pendidikan, jenis . Permasalahan Mengukur kondisi pekerjaan kemiskian ekonomi perkotaan kemiskinan masyarakat miskin . Profil ) kemiskinan Output Kondisi Aspek Spacial Geografi/ Mengukur kondisi topografi geografi dan topografi (lingkungan fisik) 13 masyarakat miskin Output Output Work Plan Master Plan Penanggulanga Penanggulanga n nKemiskinan Kemiskinan
  • 14. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya penaggulangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan spasial, ekonomi, dan struktural. Pendekatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan model penanggulangan kemiskinan yang bisa menghasilkan rencana strategis dan program kerja penanggunalangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di Kota Malang. Setidaknya ada 5 (lima) komponen/kegiatan utama yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : 1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksisting masing-masing kota Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memahami kondisi setiap desa/kelurahan dan kecenderungan perkembangan dalam kurun waktu perencanaan. Adapun informasi yang perlu dikumpulkan, dikaji dan dianalisis, meliputi : gambar mengenai kondisi fisik, sosial ekonomi desa/kelurahan kebijakan dan program-program yang terkait dengan pengembangan desa, perkembangan sektor-sektor ekonomi desa dan kondisi sistem prasarana. Semua informasi ini diharapkan dapat menggambarkan eksisiting, yang tengah berlangsung (on-going) maupun yang akan dikembangkan (commited). 2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kemiskinan Berdasarkan analisis terhadap kondisi wilayah dan kecenderungan perkembangannya, diidentifikasi potensi ekonomi yang mampu mendukung pembangunan wilayah masing-masing Kota. Identifikasi yang dimaksud, meliputi antara lain : • Potensi desa/kelurahan yang terkandung, baik yang sudah dimanfaatkan, belum dimanfaatkan maupun potensial diperkirakan ada di desa. Terkait dengan hal ini adalah identifikasi sektor unggulan atau komoditi unggulan. • Kendala-kendala dalam pengembangan potensi ekonomi, baik dalam kaitannya dengan bidang prasarana, keuangan dan kebijakan, sehingga menimbulkan kemiskinan pada masyarakat setempat. 3. Penyusunan Skenario Penanggulangan Kemiskinan Skenario penanggulangan kemiskinan berisi antara lain: pemanfaatan ruang dan struktur ruang (pengembangan sektor-sektor unggulan, kawasan dan sistem 14
  • 15. prasarana) yang merupakan acuan pengembangan desa. Skenario ini disusun berdasarkan potensi pengembangan Kota. 4. Perumusan Model Penaggulangan Kemiskian Rumusan model penaggulangan kemiskinan yang dimaksud berisi program- program pengembangan sektor, kota dan sistem prasarana dasar. Program- program ini dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian skenario-skenario yang telah dirumuskan. 5. Rekomendasi Pola Pelaksanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan Program-program yang layak untuk diimplementasikan, selanjutnya dikaji pola pelaksanaannya. Dalam hal ini pola pelaksanaan yang dimaksud memperhitungkan seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian Kegiatan penyusunan model penanggulangan masyarakat miskin di Kota Malang, akan melakukan survei di seluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah admisnistratif Kota Malang, Pasuruan, Sidoarjo. Analisis dan penyusunan model penaggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap, tahapan tersebut didasarkan pada aspek kegiatan yang diukur dan dianalisis. Penelitian ini akan dilakukan dua tahap, dinama setiap tahap penelitian diperkirakan akan menghabiskan waktu ± 11 bulan, jadi secara keseluruhan penelitian akan menghabiskan waktu ± 22 bulan. 3. Definisi Operasional Variabel Aspek yang digunakan untuk membanguan model penanggulangan kemiskinan di Kota Malang ada tiga aspek yaitu: 1) Struktural atau Kelembagaan, 2) Aspek Kultural, dan 3) Aspek Spasial (wilayah). 1) Aspek Struktural Dalam aspek ini akan dilihat sejauhmana keterpaduan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan kapasitas 15
  • 16. dan kebutuhan masyarakat miskin. Aspek struktural atau kelembagaan mempunyai dua sub-indikator yaitu; 1) Sub-indikator kebijakan pemerintah dan 2) Sub-indikator kapasitas sosial masyarakat (social capacity). Masing-masing sub-indikator mempunyai variabel, total variabel untuk mengukur indikator aspek struktural atau kelembagaan sebanyak 8 variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam aspek struktural atau kelembagaan dalam melakukan pengukuran terhadap desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Jumlah Sub Indikator dan Variabel Dari Aspek Struktural No Sub Variabel Diskripsi Indikator 1 Kebijakan - Program Mengukur seberapa Pemerintah penanggulangan besar keterlibatan (3 variabel) pemerintah baik kemiskinan yang berasaldari pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pusat - Program penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan yang berasaldari pemerintah propinsi - Program penanggulangan kemiskinan yang berasaldari pemerintah daerah kabupaten. - Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari perangkat desa 2 Kapasitas - Gengsi sosialorang Mengukur seberapa sosial miskin besar social capital masyarakat - Nilai adat/budaya dan masyarakat miskin (6 variabel) dalam keluar dari agama terhadap orang kemiskinan miskin - Rasionalitas penduduk miskin (semangat membebaskan diri dari kemiskinan) - Budaya dan etos kerja - Semangat gotong royong - Keperdulian masyarakat sekitar 16
  • 17. terhadap orang miskin 2) Aspek Kultural cultural poverty adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (economic depretiation) yang berlangsung lama. Berdasarkan penelitian pada beberapa kebudaya kelompok etnik ditemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub-kultur masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lain. Dalam aspek ini akan dilihat seberapa besar potensi kemiskinan yang tercipta akibat dari kultur atau kebudayaan yang sudah berlangsung di suatu wilayah. Aspek kultural ini akan mencakup 1) tingginya angka pengangguran, 2) tingkat upah/tinggi rendahnya gaji dan 3) sistem ekonomi yang terlalu berorientasi pada mencari keuntungan. Variabel-variabel yang digunakan dalam aspek ekonomi dalam melakukan pengukuran terhadap desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Jumlah Sub Indikator dan Variabel Dari Aspek Struktural No Sub Indikator Variabel Diskripsi 1 Tingginya Lama bekerja Mengukur seberapa - angka besar tingkat Banyaknya pekerja - pengangguran pengangguran di dalam satu rumah suatu wilayah 2 Tingkat Upah Besarnya gaji Mengukur seberapa - besar kenaikan upah perbulan Ada tidaknya bonus yang berhubungan - dengan kesejahteraan masyarakat 3 Sistem Tujuan bekerja Mengukur - Ekonomi untuk sebesarapa penting Langkah - antara kebutuhan memenuhi dan penimbunan kebutuhan kekayaan 3) Aspek Spasial Dalam aspek ini akan dilihat seberapa besar konsisi wilayah (space) mampu mendorong proses penanggulanagan kemiskinan. Aspek spasial atau wilayah mempunyai dua sub-indikator yaitu; 1) Sub-indikator Kondisi geografis dan 2) Sub-indikator Aksesibilitas sarana dan prasarana. Masing-masing sub-indikator 17
  • 18. mempunyai variabel, total variabel untuk mengukur indikator aspek struktural atau kelembagaan sebanyak 6 variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam aspek spasial atau wilayah dalam melakukan pengukuran terhadap desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7 Jumlah Sub Indikator dan Variabel Dari Aspek Spasial No Sub Variabel Diskripsi Indikator 1 Kondisi - Letak geografis Mengukur geografis sejauhmana kondisi - Topografi (4 variabel) - Kondisi jalan geografis mampu bermanfaat untuk - Kondisi jembatan pemberdayaan masyarkat miskin 2 Aksesibilita - Akses terhadap pasar Mengukur tingkat s terhadap - Akses terhadap sarana kemudahan akses sarana dan terhadap sarana dan pendidikan prasarana - terahadap prasarana pokok Akses (5 variabel) untuk fasilitas kesehatan terahadap penanggulangan Akses - kemiskinan. aktivitas produksi 4. Jenis Data Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. 1. Data Sekunder Data ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti; Jumlah penduduk, luas desa, topografi desa, monografi desa, letak geografi desa dan lain-lain. 2. Data Primer Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti; data yang 18
  • 19. digunakan untuk mengukur indikator kelembagaan, indikator tipologi/penyebab kemisikinan, indikator sumberdaya dan potensi ekonomi, dan lain-lain. 5. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), meliputi: Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara secara 1. mendalam dengan key-person (formal dan informal leaders), untuk mengidentifikasi kebutuhan (needs) masyarakat. 2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data sekunder yang dimiliki oleh responden, lembaga ekonomi dan sosial, maupun instansi teknis terkait. 3. Observasi ( pengamatan) dan survei lapang Dalam hal meyakinkan data dan informasi yang diperoleh dari responden, peneliti mengadakan pengamatan dan survei lapang secara langsung terhadap obyek yang diamati, mendengar serta mencatat hasil temuan lapang. 4. Pengumpulan Data Sekunder Selain dukungan data primer yang menjadi sumber data utama, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta catatan- catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud adalah jumlah keluarga miskin yang diperoleh dari Badan Perencanaan Kota (Bapekot) Malang, Catatan Sipil Kota malang (data Penduduk Kota malang sampai dengan bulan Februari 2006) dan statistik kecamatan dari tiga kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kota Malang 2006. 5. Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok) Peneliti melaksanakan diskusi dengan obyek penelitian ketika peneltian lapang akan dilakukan. Kegiatan ini pertama dilakukan adalah dimaksudkan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pengumpulan data (sebagai kegiatan penting penelitian ini) kepada para sekretaris kecamatan dan seluruh sekretaris desa/kelurahan yang diperkirakan menjadi sasaran dari kegiatan penelitian lapang. Berbagai informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain meliputi: pentingnya dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemetaan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, proses pengumpulan data, dan hasil akhir yang dihasilkan kegiatan ini. Melalui kegiatan ini dicapai jalinan suatu kebersamaan antara peneliti 19
  • 20. dengan calon responden (subyek yang diteliti), sehingga dapat diperoleh data yang optimal Diskusi kelompok kedua dilakukan pada saat menjelang kegiatan ini berakhir. Diskusi ini dilakukan dengan stakeholders tingkat kota, dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil temuan lapangan. Dikusi kelompok ini diarahkan kepada upaya-upaya mengklarifikasi hasil temuan lapangan, mendapatkan koreksi dan masukan, serta kesepakatan tentang hasil akhir kegiatan ini. 6. Alat Analisis Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan struktural (data kuantitatif dan kualitatif) ekonomi (potensi sumberdaya pemabngunan), dan spasial (pemetaan). Maksudnya, bahwa dari himpunan data yang telah dikompilasi, dilakukan analisis statistik sederhana dengan lebih banyak menggunakan tabulasi silang dan perhitungan-perhitungan statistik yang secara mudah dapat dipahami. Himpunan data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan dirancang dengan menempatkan hasil analisis tersebut ke dalam peta (pendekatan spasial). Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk menentukan tata letak potensi sarana ekonomi yang dimaksud oleh penelitian ini, paling tidak untuk: 1) memahami keberadaan keluarga miskin baik melalui data struktural maupun melalui tampilan peta setiap desa/kelurahan; 2) memahami secara terintegrasi keberadaan masyarakat miskin di Kota malang dalam perspektif kepentingan ekonomi dan pembangunan Kota Malang ke depan. Selain menggunakan pendekatan di atas penelitian ini juga menggunakan metode Performance-Importance Analysis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Analisis ini digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan (gap) antara atribut kinerja pelayanan publik (performance) yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas- dinas terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dengan persepsi tingkat kepentingan (importance) akan atribut-atribut yang dibutuhkan. Pengukuran tingkat kepentingan dan performance dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner bagi masyarakat miskin yang menjadi obyek penelitian. Responden akan diminta untuk memberikan penilian atau persepsi mereka terhadap sejauh mana layanan yang telah diberikan pemerintah melalui dinas-dinas terkait di Kota Malang (performance) terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan memberikan 20
  • 21. penilaian atas atribut yang mereka anggap paling dibutuhkan saat ini (importance) dengan asumsi bahwa obyek penelitian mengerti sejauh mana kinerja atribut pelayanan publik yang telah dilakukan dinas-dinas terkait dan berkompeten dalam penanggulangan kemiskinan. Dari analisis Kuadran akan diketahui pada kuadran manakah suatu atribut berada, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai instrumen untuk merekomendasikan tindakan atau kebijakan yang seharusnya dilakukan bagi keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Bab 4 Hasil analisis 1. Gambaran geografis Jawa Timur Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 s/d tahun 2007 terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordinasi Wilayah / Pembantu Gubernur, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah kecamatan berjumlah 642 kecamatan. Perwakilan kecamatan sejak tahun 2003 telah ditiadakan, sebelumnya berjumlah 114, dan Kota Administratif