1.1. Latar Belakang
      Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah daerah
bersama masyarakat melaksanakan berbagai ke...
Nasional dan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum No. Pr.02.03-Dc/496 tanggal...
e. Untuk menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan di daerah
     ini, terutama pihak eksekutif dan legislatif dalam...
c.     Program investasi infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya dalam
            penyediaan perumahan dan permukiman; perbai...
h. Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan;
    i.    Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
    j. Undang-Und...
antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu
mendatang (akhir RPIJM 2009) sesuai dengan tujuan da...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab i pendahuluan

2,861 views
2,789 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab i pendahuluan

  1. 1. 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah daerah bersama masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan di semua bidang dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, melalui pemanfaatan sumberdaya yang optimal. Sejalan dengan perkembangan waktu, kebutuhan masyarakatpun kian meningkat, beriring dengan permasalahan yang juga semakin kompleks. Di sisi lain sumberdaya yang tersedia, terutama kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan sesuai dengan kemampuan yang ada, maka diperlukan suatu perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif, khususnya untuk jangka menengah, yaitu masa lima tahun ke depan. Perencanaan itu sendiri diformulasi dengan mengacu kepada kebutuhan riil masyarakat, dengan mencermati seluruh potensi, kondisi, dan kemampuan anggaran yang tersedia. Memenuhi maksud di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun dokumen perencanaan, yaitu Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) tahun 2009-2013 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2007-2027 dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2009-2029 serta dokumen perencanaan lainnya. Di samping itu, dokumen RPJM ini disusun berdasarkan arahan Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 1 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013
  2. 2. Nasional dan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No. Pr.02.03-Dc/496 tanggal 19 Desember 2005 Perihal Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya. 1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2009-2013 ini disusun dengan maksud agar tersedianya dokumen panduan dan rujukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan sekaligus dapat menjadi dokumen Program/Anggaran Kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota yang kelayakannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara tujuan penyusunan RPIJM Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2007-2013 ini antara lain sebagai berikut: a. Memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kemajuan dari implementasi desentralisasi dan otonomi daerah terhadap peningkatan kinerja perekonomian dan pembangunan daerah b. Memberikan gambaran mengenai kondisi dan potensi, serta permasalahan yang dihadapi daerah ini saat ini di bidang PU/Cipta Karya; c. Untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (2007- 2012) sesuai dengan kondisi, potensi, dan dinamika sosial politik yang ada, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini; d. Untuk memformulasikan tujuan, sasaran, program-program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rentang waktu lima tahunan, baik yang dibiayai APBD Provinsi, APBD Pemerintah Kota Palangka Raya, maupun yang dibiayai APBN, maupun bantuan luar negeri dan investasi swasta (dunia usaha); dan RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 2 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013
  3. 3. e. Untuk menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan di daerah ini, terutama pihak eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan RPIJM Kota Palangka Raya, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas (RPIJM yang berkualitas), sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah dalam Bidang PU/Cipta Karya. Materi yang tercakup dalam dokumen RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kota Palangka Raya pada dasarnya berisi materi penjelasan yang mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan RPIJM, kebijakan, prioritas program, format dan muatan substansi yang perlu dikandung di dalam sebuah dokumen RPIJM. Adapun cakupan materi dokumen RPIJM Kota Palangka Raya, yaitu: 1. Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD (Cost Sharing maupun Joint Program) Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam RPJP, RTRW Kota, RPJP/RPJM dan RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah serta RPJP/RPJM/RTRWN Nasional serta untuk pencapaian MDG 2015 yang akan datang. 3. Memuat materi rinci Rencana Program selama 5 (lima) tahun kedepan meliputi a. Rencana pembangunan perkotaan, b. Sinkronisasi dan prioritas program (kesepakatan program/anggaran sebagai ringkasan memorandum program), RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 3 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013
  4. 4. c. Program investasi infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya dalam penyediaan perumahan dan permukiman; perbaikan perumahan dan permukiman; penyehatan lingkungan permukiman (pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penanganan drainase), penyediaan dan pengelolaan air minum: penataan bangunan; dan pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian banjir. d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), e. Analisis Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan. f. Rencana Peningkatan Pendapatan Daerah. g. Rencana Pengembangan Kelembagaan Daerah, h. Lampiran penunjang. 1.4. Dasar Acuan Penyusunan RPIJM pada dasamya harus bertitik tolak (mengacu) kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPIJM disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan yang perlu diacu tersebut diantaranya adalah sebagaimana berikut: 1. Peraturan Perundangan a. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; b. Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; c. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; f. Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air; g. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 4 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013
  5. 5. h. Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan; i. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; j. Undang-Undang No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman; k. Undang-Undang No. 16/1985 tentang Rumah Susun; l. Peraturan dan Perundangan lainnya yang terkait. 2. Kebijakan dan Strategi a. Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu; b. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum; c. Permen PU 2I/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan; 1.5. Pola Pikir Pola pikir di dalam penyusunan RPIJM pada prinsipnya akan selalu diawali dari formulasi tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan yang diinginkan dan mencari upaya bagaimana dapat mencapai tujuan tersebut dengan melihat kondisi, ataupun potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maupun tanpa suatu rekayasa. Lebih jauh, yang perlu ditekankan di dalam cara berpikir dalam penyusunan RPIJM bagaimana dapat mengenali permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan, terutama dalam rangka untuk bisa merencanakan dan memprogramkan kegiatan investasi secara efektif, sehingga diharapkan RPIJM yang disusun adalah dapat menjawab tantangan pembangunan, namun masih dalam batas-batas efisiensi kemampuan penyelenggaraan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 5 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013
  6. 6. antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu mendatang (akhir RPIJM 2009) sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakan dan Strategi penanganannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. 1.6. Sistematika Penyusunan RPIJM Kota Palangka Raya Sistem berpikir di dalam proses penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kota Palangka Raya pada prinsipnya mengacu kepada diagram alir proses perencanaan dan penyusunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1. Diagram Alir Proses Penyusunan RPIJM. RTR Kota RPJM D RPJP D Susun Stategi pembangunan kota / kab Tingkat perumusan rencana Master plan kawasan2 Dialog rencana dgn Skenario pembangunan masyarakat & dunia usaha Kota/Kab Master plan sektor2 Tingkat perumusan program RD Survey kebutuhan sarana prasarana Analisis permasalahan & Analisis permasalahan & Analisis permasalahan & potensi keuangan potensi sarana prasarana potensi kelembagaan Susun rencana Susun rencana program Susun rencana perkuatan peningkatan pendapatan investasi sarana prasarana manajemen & kelembagaan Dialog investasi dgn Program masyarakat & dunia usaha Investasi JM Tingkat perumusan proyek / investasi Penilaian kelayakan Susun prioritas proyek / Memorandum program investasi (FS/ DED) investasi tahunan Xpenditure Plan RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH I- 6 RPIJM BIDANG INFRASTRUKTUR KOTA PALANGKA RAYA 2009-2013

×