Your SlideShare is downloading. ×
Uudarurat 31 1950
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Uudarurat 31 1950

293
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
293
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. www.hukumonline.com PEMUNGUTAN BEA CUKAI BERAT-BARANG (Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950 Tanggal 23 Agustus 1950) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : Bahwa perlu untuk mengubah dan menambah dengan segera ketentuan dalam Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) demikianpun tentang quot;Algemeen Goederengeld Reglementquot; yang terlampir pada Ordonansi tersebut; Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diadakan; Mengingat : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH quot;PERATURAN BEA BERAT-BARANGquot;. Pasal I Dalam Pasal I Ordonansi tertanggal I 1 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) di belakang perkara quot;Ampenanquot; ditambah komma dan perkataan quot;Banjermasinquot;. Pasal II Jumlah uang sebanyak quot;f.1.25quot; tersebut dalam Pasal 5 ayat (3)quot; Algemeen Goederengeld- Reglementquot;, terlampir pada Ordonansi tersebut diubah menjadi jumlah uang sebanyak quot;f.3.-quot;. Pasal III Kecuali perubahan tersebut dalam Pasal 1 yang dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949, maka Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. www.hukumonline.com 1
  • 2. www.hukumonline.com Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO. MENTERI PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERJAAN UMUM, H.LAOH. Diundangkan pada tanggal 25 Agustus 1950. MENTERI KEHAKIMAN, SUPOMO Naskah Undang-undang Darurat tersanding bermaksud mengadakan perubahan data quot;Peraturan Umum Berat Barangquot; (Algemeen Goederangeldreglement). 1. Pada pasal I dari ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201) disebutkan pelabuhan-pelabuhan, di mana dipungut bea barang sebagai penggantian kerugian terhadap pemakaian jenis-jenis bangunan-pelabuhan. Waktu menghidupkan kembali penarikan bea berat barang setelahnya perang berakhir pada tanggal 1 Juli 1947, menyimpang dari ordonansi tersebut, dimasukkan juga Pelabuhan Banjarmasin. Alasan untuk memungut bea berat barang di Banjarmasin, yaitu sangat besarnya beaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan pada pelabuhan ini. Ongkos-ongkos pembetulan ini yang jumlahnya ¦ 900.000.- sangat memberatkan pelabuhan tersebut sehingga pemasukan uang dengan memungut tarip-tarip pelabuhan, seperti uang labuh, uang tambahan d.s.b. tidak dapat menutup ongkos exploitasi; maka di sampingnya ini dipungut juga bea berat barang. Pemasukan uang oleh karenanya bea ini besarnya ¦ 50.000.- setahun, atas dasar ¦ 50.000.- setahun, atas dasar ¦ 1.-/ton berat barang. Sampai sekarang terlantarlah peresmian pemungutan bea berat barang untuk Banjarmasin dan untuk membetulkan kelalaian itu dicantumkan kalimat pada pokok quot;Pertamaquot; dalam naskah Undang-undang Darurat di atas. 2. Bertalian dengan kenaikan pengluaran untuk exploitasi, sangat mendesak agaknya untuk menaikkan bea berat barang pada semua pelabuhan yang harus memungut bea itu, sampai ¦ 1.75/ton kotor berat barang. Untuk ini, perlu sekali maximum tarip ¦ 1.25/ton kotor berat barang tercantum dalam quot;Algemeen Geoderengeldreglementquot; Pasal 5 ayat 3 dinaikkan sampai ¦ 3.-, agar supaya memberi kelonggaran kenaikkan baru nanti dari tarip tersebut, jika masih ternyata perlu untuk menaikkannya. LEMBARAN NEGARA NOMOR 63 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 44 TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG www.hukumonline.com 2