Uu 05 1951
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Uu 05 1951

on

  • 926 views

 

Statistics

Views

Total Views
926
Views on SlideShare
926
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Uu 05 1951 Uu 05 1951 Presentation Transcript

  • 1 dari 2 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1951 TENTANG MENETAPKAN UNDANG UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA SEBAGAI UNDANG UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 139 ayat I Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan quot;Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belandaquot; (Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1950); bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu; Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Memutuskan: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDAquot; SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Pasal I Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang- undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut : Pasal tunggal. Mengesahkan dan mengakui hutang yang timbul dari bantuan-Marshall sejumlah U.S.$ 2.200.000.- dalam arti hutang-hutang yang diterima pada Konperensi Meja Budar, di luar hutang-hutang tersebut dalam Bagian D. sub B. 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, yang dibuat pada Konperensi Meja Bundar dengan Kerajaan Belanda, sejumlah U.S.$ 15.000.000.- sehingga semua itu merupakan hutang sejumlah U.S.$ 17.200.000.-
  • 2 dari 2 Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951. WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mohammad Hatta MENTERI KEUANGAN, Sjafruddin Prawiranegara Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951 MENTERI KEHAKIMAN, Wongsonegoro