Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi Kebijakan Tentang Kebakaran

on

  • 19,276 views

 

Statistics

Views

Total Views
19,276
Views on SlideShare
19,263
Embed Views
13

Actions

Likes
1
Downloads
354
Comments
0

1 Embed 13

http://www.slideshare.net 13

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Materi Kebijakan Tentang Kebakaran Materi Kebijakan Tentang Kebakaran Presentation Transcript

  • Di sampaikan oleh : Ir. NAHROWI Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BAPEDALDA Kabupaten Rokan Hilir Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan WORKSHOP “ INISIATIF MASYARAKAT MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN” Rokan Hilir – Riau, 29 Januari 2008
  • Pengertian Dalam Kebakaran Hutan
    • Proses Terjadinya Kebakaran Hutan
    • Kebakaran hutan diakibatkan adanya proses nyala api, dapat terjadi harus adanya tiga unsur yaitu bahan bakar, udara dan panas/temperatur tinggi.
    • 2. Bentuk Kebakaran Hutan
    • a. Kebakaran Bawah, ----> Hutan bergambut, Tanah Mineral (Batu Bara)
    • b. Kebakaran Permukaan ----> Api membakar semak-semak, serasah dan anakan pohon
    • c. Kebakaran Tajuk ----> Tajuk pohon, api berawal dari serasah kemudian merambat ke pohon.
    • Faktor utama yang menjadi penyebab kebakaran adalah :
    • Bahan bakar
    • Cuaca
    • Waktu
    • Topografi
  • Kegiatan Teknis Pencegahan Kebakaran Hutan
    • Pemantauan kondisi rawan kebakaran.
    • Melakukan penjagaan, patroli dan pengawasan di hutan yang rawan kebakaran.
    • Mempersiapkan tenaga dan peralatan pemadaman kebakaran hutan.
    • Mendeteksi secara dini kebakaran hutan
    • Membuat tempat-tempat penampungan air
    • Memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran
    • Menerapkan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar.
    • Penyuluhan/Sosialisasi
  • Pena n ggung Jawab Satlakdalkarhutla Bupati Rokan Hilir STRUKTUR ORGANISASI SATLAKDALKARHUTLA KABUPATEN ROKAN HILIR Ketua Wakil Bupati Rokan Hilir Wakil Ketua Asisten Pemerintahan BIDANG DETEKSI PERINGATAN DINI PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN BIDANG OPS PENANGGULANGAN (PEMADAMAN) DAN PEMULIHAN BIDANG EVALUASI DAN PENEGAKAN HUKUM TIM REAKSI CEPAT (TRC) SATGAS REGU PEMADAM SEKRETARIS Kepala Bapedalda Kab. Rohil Kepala Bidang Pengawasan & Pengendalian Pemegang Kas/Bendahara Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2006
  • Kebijakan Pemerintah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan
    • Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997,
    • Pasal 5:
    • Ayat 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup dan sehat.
    • Ayat 2. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    • Ayat 3. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
    • Pasal 7 :
    • Ayat 1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
    • Ayat 2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara:
      • Meningkatkan kemandirian kebudayaan masyarakat dan kemitraan
      • Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
      • Menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
      • Memberikan saran pendapat.
      • Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
    • PENGERTIAN
    • 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
    • 2. Pengelolaan LH adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi LH yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian LH;
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • ASAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
      • asas tanggung jawab negara
      • asas berkelanjutan
      • asas manfaat.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • TUJUAN PENGELOLAAN
    • LINGKUNGAN HIDUP
    • Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
    • L INGKUNGAN HIDUP
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • SASARAN
    • tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan LH;
    • terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan LH yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina LH;
    • terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
    • tercapainya kelestarian fungsi LH;
    • terkendalinya pemanfaatan SDA secara bijaksana;
    • terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan LH.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • HAK MASYARAKAT
    • Setiap orang mempunyai hak yang sama atas :
    • a. L H yang baik dan sehat.
    • b. informasi LH
    • c. berperan sesuai dengan aturan yang berlaku.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • KEWAJIBAN MASYARAKAT
    • Setiap orang berkewajiban :
    • memelihara kelestarian fungsi LH serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan LH.
    • memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan LH.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • WEWENANG PENGELOLAAN LH
    • Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan
    • Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam,
    • Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum
    • Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • PELESTARIAN FUNGSI LH
    • Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu kerusakan LH.
    • Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimulkan dampak besar dan penting terhadap lh, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
    • Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
    • Perizinan:
    • Wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin usaha dengan memperhatikan :
      • rencana tata ruang;
      • pendapat masyarakat;
      • rekomendasi pejabat yang berwenang
    • Tanpa izin dilarang membuang limbah
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
    • Pengawasan:
    • Pengawasan diserahkan kepada Pemda
    • Pengendalian dilakukan oleh petugas pengawas
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • SANKSI ADMINISTRASI
    • Pencabutan izin usaha
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
    • Diluar Pengadilan
        • untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
        • Dapat menggunakan pihak ketiga
        • Sifatnya tidak memihak
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
    • B. Melalui Pengadilan
        • Ganti rugi oleh penanggung jawab usaha
        • Tanggung jawab mutlak
        • Pembebasan ganti rugi disebabkan :
          • bencana alam atau peperangan; atau
          • keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan
      • Mengajukan gugatan ke penegak hukum
      • Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawaban
      • Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang,masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PENYIDIKAN
      • Mengajukan gugatan ke penegak hukum
      • Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawaban
      • Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang,masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • I. KETENTUAN PIDANA
    • 1. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00.
    • 2. Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp. 750.000.000,00.
    • 3. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak RP. 100.000.000,00.
    • 4. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan LH atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • 5. Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00.
    • 6. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.
    • 7. Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.
    • 8. Jika tindak pidana diatas dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    • 9. Selain ketentuan pidana diatas, terhadap pelaku tindak pidana LH dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :
    • a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
    • b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
    • c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
    • d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
    • e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
    • f. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.
    UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    • Pasal 50 ayat 3 poin d
    • Membakar Hutan
    • Setiap orang dilarang Membakar Hutan
    • Adapun Sanksi Pidana menurut Pasal 78 ayat 3
    • “ Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
  • UU. N0. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
    • Pasal 48
    • Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lambat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
    • Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatka orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
    • Pasal 49
    • Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara palin lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah).
    • 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatka orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • PENGERTIAN
    Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat; Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • KRITERIA BAKU KERUSAKAN HUTAN
    • Kerusakan Tanah Mineral
    • Kerusakan Tanah Gambut
    • Kerusakan Tanah Flora (tumbuh-tumbuhan)
    • Kerusakan Tanah Fauna (hewan)
    • Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
    • Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • TATA LAKSANA PENGENDALIAN
    • Setiap orang dilarang membakar hutan dan atau lahan.
    • Setiap orang wajib mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran hutan dan atau lahan.
    • Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
    • Setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, al :
      • Sistem deteksi dini
      • SOP
      • Perangkat Organisasi
      • Pelatihan berkala
    • Penanggung jawab usaha wajib melaporkan 6 bulan sekali
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • PENANGGULANGAN
    • Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.
    PEMULIHAN
    • Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.
  • PP No. 4 /2000 ttg Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan yg Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • PP ini ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2001.
    • Ruang lingkup PP ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 meliputi upaya pencegahan, penaggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yg berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
    • Pasal 3 kreteria baku kerusakan lingkungan hidup yg berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:a. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional dan b. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah.
    • Pasal 11 setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.
    • Pasal 12 setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
    • Pasal 13 menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
    • Pasal 17 setiap orang berkewajiban menaggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.
    • Pasal 20 setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan LH.
    • Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 huruf d. secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan.
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • WEWENANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
    • Pemerintah Pusat
    • Pemerintah Propinsi
    • Pemerintah Kabupaten :
      • Penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan
      • Pemeriksaan kesehatan masyarakat
      • Pengukuran dampak
      • Pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah tindakan
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • PENGAWASAN
    • Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
    PERIODIK INTENSIF
  • PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
    • PELAPORAN
    • Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
    • identitas pelapor;
    • tanggal pelaporan;
    • waktu dan tempat kejadian;
    • sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
    • perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi.
  • Peraturan-Peraturan Menteri Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman kebakaran Hutan Keputusan/Edaran Direktur Jenderal/Direktur
    • Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-VI/94, tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan APL
    • Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 46/Kpts/DJ-VI/97, tentang Sistem Komando Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
    • Keputusan Direktur Jenderal perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Petunjuk Standarisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.
    • Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestaria Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.
  • Terima Kasih “ Mari Kita Selamatkan Hutan & Lahan dari Kebakaran” POS SATLAKDALKARHUTLA BAPEDALDA ROKAN HILIR Jl. Bintang No.165 Bagansiapiapi Telp. (0767) 24928