CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH
(SUATU KAJIAN TEORITIS & PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi
Teoritis Menuju Artikulasi Empiris
Penulis: Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul
Putera, S.H.
Editor: Muh. Nasrul, S.H., M.H.
Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009
Buku ini merupakan salah satu buku panduan penyusunan suatu
peraturan perundang-undangan yang cukup langka di Indonesia.
Mengapa langka, karena belum banyak buku panduan sebagai tambahan pustaka yang
diterbitkan khusus membahas mengenai panduan penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Buku ini terhitung baru terbit dan cukup banyak memberikan masukan kepada para pembaca
bagaimana menyusun dan merancang suatu peraturan perundang-undangan, terutama
peraturan daerah.
Buku ini membahas permasalahan menyusun dan merancang peraturan daerah di dalam buku
ini terbagi atas 8 (delapan) bab, dan sebagai bahan penjelas juga terdapat 5 (lima) buah
lampiran.
Bab-bab yang terdapat dalam buku ini yaitu:
 Bab I Dasar Pemikiran dan Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, landasan
sosiologis, dan dasar hukum pada suatu peraturan perundang-undangan.
 Bab II Asas-asas Pembentukan Suatu Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan dalam bab ini adalah untuk meneranngkan mengenai asas-asas yang melandasi
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
 Bab III Filosofi, Mekanisme, Syarat, dan Teknik Perancangan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Pembahasan selanjutnya pada bab ini adalah mengenai filosofi dari suatu perancangan
pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana mekanisme pembentukan suatu
1 Pereview buku: Bayu Vita Indah Yanti [bviy1979@gmail.com]

peraturan perundang-undangan yang baik, dan membahas mengenai teknik pembentukan
suatu peraturan perundang-undangan yang baik pula.
 Bab IV Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan dilakukan dengan menerangkan mengenai fungsi peraturan perundang-
undangan dan materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan.
 Bab V Kegunaan Bahasa Hukum dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
Pembahasan dalam bab ini adalah khusus melihat dari sisi bahasa, bagaimana sebenarnya
hubungan bahasa dengan hukum, bagaimana pula hubungan bahasa dengan masalah
ketertiban masyarakat, bagaimana kegunaan mempelajari bahasa hukum dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, dan bagaimana bahasa
hukum dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.
 Bab VI Proses Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai konsep perancangan pembentukan peraturan
perundang-undangan, bagaimana landasan hukum perancangan pembentukan peraturan
perundang-undangan, kemudian bentuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam
hubungannya dengan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta
bagaimana tahap perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 Bab VII Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Pembahasan pada bab ini adalah mengenai penjelasan mengenai latar belakang perlu
adanya partisipasi masyarakat dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-
undangan, apa dan mengapa partisipasi masyarakat dalam proses perancangan
pembentukan peraturan perundang-undangan, pembahasan masalah relevansi partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan penyusunan peraturan perundang-undangan,
bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam proses perancangan
pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana tahapan partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana mekanisme dan
cara pelaksanaan suatu partisipasi masyarakat dalam proses perancangan pembentukan
peraturan perundang-undangan, penjelasan bahwa salah satu wujud partisipasi masyarakat
adalah dalam bentuk e-parliament, penjelasan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, bagaimana bentuk-bentuk
2 Pereview buku: Bayu Vita Indah Yanti [bviy1979@gmail.com]

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana
pula sebaiknya partisipasi masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
 Bab VIII Metode Penyusunan Naskah Akademik dalam Perancangan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan mengenai naskah akademik, dasar hukum eksistensi dari suatu naskah
akademik, pentingnya keberadaan naskah akademik dalam proses perancangan
pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana kedudukan dan kegunaan suatu
naskah akademik dalam suatu proses perancangan pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan, bagaimana proses pembentukan naskah akademik, dan terakhir
bagaimana sebenarnya naskah akademik tersebut.
Penjelasan yang diberikan penulis di dalam buku ini juga menarik, mengingat terdapat 5 (lima)
buah lampiran berupa:
1. Manual Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah
2. Alur dan Materi Muatan Peraturan Daerah
3. Alur dan Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi
4. Alur dan Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Gambar Bentuk Luar Peraturan Daerah Secara Sederhana
3 Pereview buku: Bayu Vita Indah Yanti [bviy1979@gmail.com]