Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Hal ini mencakup pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal mulai dari perizinan hingga operasional perusahaan beserta sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Dokumen juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanaman modal di wilayahnya.

1. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA MENDORONG PENINGKATAN REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH OLEH : DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jakarta, 29 November – 1 Desember 2010 KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN) KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010

2. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL UU NO. 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal Per Pres NO. 27 tahun 2009 tentangPelayananterpaduSatuPintu Perka BKPM No 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, PembinaandanPelaporanPelayananTerpaduSatuPintudiBidangPenanaman Modal Perka BKPM No 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Perka BKPM No 13 Tahun 2009 jo. No 7 Tahun 2010 tentangtatacaraPengendalianPelaksanaanPenanaman Modal Perka BKPM No 14 tahun 2009 tentang SPIPISE

6. Konsultasidanbimbingan

8. indaklanjutpenyimpanganPENGAWASAN PELAKSANAAN PM

9. PERAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALDALAM REALISASI PENANAMAN MODAL PENANAM MODAL HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL PTSP Perka no 11/09, 12/09, 14/09 PEMBANGUNAN PROYEK KOMERSIAL KONSTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH/NASIONAL 1 3 2 AFTER CARE PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERKA NO 13/2009 JO 07/2010 Pemantauan, pembinaandanPengawasansetelahpenanaman modal mendapatkanperizinanuntukmerealisasikanpembangunanproyekinvestasinya Pemantauan, pembinaandanpengawasanpenanaman modal padatahappembangunan/konstruksisampaisiapproduksikomersial, dan Pemantauan, PembinaandanPengawasanpenanaman modal setelahmemperolehIzin Usaha Tetap (selamaberoperasi)

10. KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PEMANTAUAN Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha PDKPM PDPPM BKPM PEMBINAAN Terhadapseluruhkegiatan PM diKabupaten/ kotaberkoordinasidenganinstansidaerahterkait PENGAWASAN Terhadapseluruhkegiatanpenanaman modal dikabupaten / kotaberkoordinasidenganinstansiderahterkait PEMANTAUAN Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha PEMBINAAN Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanolehKabupaten/ kota, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait PENGAWASAN Terhadappenanaman modal yang kegiatannyabersifatlintaskabupaten/kota yang menjdikewenanganpemerintahprovinsi, berkoordinasidenganinstansidaerahterkait PEMANTAUAN Sesuaidengankewenangandalammelakukanpendftaran / izinprinsip /persetujuan PM danIzin Usaha PEMBINAAN Terhadapseluruhkegiatan PM yang tidakdapatdilaksanakanditingkatprovinsi, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait PENGAWASAN Terhadappenggunaanfasilitasfiskalpenanaman modal yang menjadikewenanganpemerintah, berkoordinasidengan PDPPM, PDKPM daninstansiterkait

11. PEMBATALAN DAN PENCABUTANPENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL TIDAK DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KEGIATAN NYATA PEMBATALAN PENDAFTARAN / IZIN PRINSIP / PERSETUJUAN PM TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN NYATA PENCABUTAN KegiatanNyata Administratif : - AktaPendirian - NPWP - Izinlokasi, IMB, HO - dll Fisik : - Pengadaanlahan -Pembangunan pabrik - Pengimporanmesin

12. SANKSI ADMINISTRATIF DIKENAKAN KEPADA : Perusahaan yang tidakmemenuhikewajibandantanggungjawab Perusahaan yang menyalahgunakanfasilitaspenanaman modal MEKANISME Peringatantertulis Pembatalankegiatanusaha Pembekuankegiatanusahadan/ataufasilitaspenanaman modal, atau Pencabutankegiatanusahadan/ayaufasilitaspenanaman modal

13. PERANAN PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA YANG DIHARAPKAN : Memberikankemudahanperizinandibidangpenanaman modal denganmenggunakanfungsiPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) dibidangPenanaman Modal denganmenerapkan SOP yang transparandanjugamenyelenggarakanfungsi-fungsipenanaman modal yang lainnyasepertiperencanaanpenanaman modal, promosipenanaman modal, danpengendalianpenanaman modal Memantaupelaksanaanpenanaman modal yang adadiwilayahnyamelaluimekanismepenyampaianLaporankegiatanPenanaman Modal (LKPM) baik yang masihdalamtahappembangunan (periodetriwulan) dan yang sudahproduksikomersial/IUT (periode semester), agar dapatdi data tepatwaktudandapatdiumumkansebagairealisasiinvestasisecaranasionalpadaperiode yang bersangkutan. Membantu/memfasilitasipenanaman modal yang berlokasidiwilayahkab/kota agar rencanainvestasidapatterealisasi. Terhadapperusahaanpenanamanmodl yang sudahada agar dibantu/difasilitasikalauadapermasalahan yang menghambatkegiataninvestasi.

14. KUALIFIKASI PTSPBIDANG PENANAMAN MODAL

15. PenyelenggaraanKualifikasi PTSP BidangPenanaman Modal

16. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DI DAERAH : Pelimpahanwewenangdaribupati/walikotakeLembagaPenyelenggara PTSP untukperizinanmaupun non perizinandibidangpenanaman modal Lembaga yang menyelenggarakanfungsi PTSP bidangpenanaman modal melaakukanself assesmentberdasarkanPerka BKPM no 11 Tahun 2009, danmengirimkanke BKPM Menyiapkanaparatur PTSP bidangpennaman modal yang terlatih MenyusunStandard Operation Procedure (SOP) perizinandibidangpenanaman modal berdasarkanPerka BKPM No 12 Tahun 2009 dnperaturankementerianterkait Menyiapkansistempelayanan, informasidanperizinaninvestasisecaraelektronik (SPIPISE)

17. TerimaKasih BadanKoordinasiPenanaman Modal Jl. Jend. GatotSubroto No. 44 jakarta Telp/Fax. (62-21) 5225838