• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hukum tata negara
 

Hukum tata negara

on

  • 7,698 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,698
Views on SlideShare
7,594
Embed Views
104

Actions

Likes
0
Downloads
115
Comments
3

5 Embeds 104

http://fadylirma.blogspot.com 97
http://fadylirma.blogspot.de 3
http://www.fadylirma.blogspot.de 2
http://fadylirma.blogspot.fr 1
http://fadylirma.blogspot.com.ar 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hukum tata negara Hukum tata negara Presentation Transcript

    •  PengertianHukum tata Negara dalam arti luas meliputi : Hukum tata usaha Negara/ hukum administrasi / hukum pemerintah. Hukum tata NegaraHukum tata Negara dalam arti sempit, ialah Hukum tata Negara Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah:Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atassampai bawah,sturktur,tugas&wewenang alat perlengkapan Negarahubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupunhorizontal,wilayah Negara,kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya
    • HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATURORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DANWEWENANG ALAT PERLENGKAPAN NEGARA ,HUBUNGAN ANTAR PERLENGKAPANNEGARA TERSEBUT SECARA HIERARKI MAUPUN HORIZONTAL, WILAYAH NEGARAKEDUDUKAN WARGA NEGARA SERTA HAK - HAK NYA
    • 1. Mengatur lembaga pelayanan publik dan menentukan badan-badan yang mengelolanya, danmenentukan tata cara pengelolaan, pengembangan, hubungan antar lembaga satu sama lain sertahubungan lembaga dengan publik.2. Menentukan jenis hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baikprovinsi, kabupaten, maupun perkotaan. Biasanya, hubungan antar pemerintahan ini dilakukandengan menggunakan salah satu dari dua cara yaitu; sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi3. Mengatur hubungan antara negara dengan para aparaturnya, serta mengatur tata carapenentuan, kenaikan pangkat, penjatuhan sangsi, masa pensiun dan pemakzulan aparat tesebut.
    • 4. Menjelaskan aturan hukum tentang harta negara, baik harta milik swasta atauumum yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan dan gedung-gedung pelayanan publik, juga menjelaskan aturan tentang pengelolaan danpemanfaatan harta tersebut.5. Menjelaskan kaidah-kaidah tentang penyelesaian sengketa yang kadang terjadiantara tata usaha negara dengan masyarakat. (lihat: Al-nadzoriyah al-âmmah li alqônûn, Prof.Dr.Muhammad Syukri Surur).
    • Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrechin ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas).Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zinadalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum AdministrasiNegara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie
    • Van VollenhovenHukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakathukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan darimasing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnyamenentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalamlingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenangbadan-badan tersebut.
    • A.V.DiceyHukum Tata Negara adalah hukum yang terletak padapembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaanyang tertinggi dalam suatu negara.Dalam bukunya “An introduction the study of the law ofthe consrtitution”.
    • Paul ScholtenHukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.Kesimpulan Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukanorgan-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
    • Van der PotHukum Tata Negara Adalah peraturan-peraturan yangmenentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangmasing-masing, hubungannya satu dengan yang lain danhubungan dengan individu yang lain.
    • Van ApeldoornHukum Tata Negara Dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukumtata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negaradalam arti luas , yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negaraitu sendiri.
    • Mac-IverHukum Tata Negara (Constitutional Law) adalah hukum yang mengatur Negaraatau memerintah Negara, sedangkan hukum yang oleh Negara dipergunakanuntuk mengatur sesuatu selain Negara disebut hukum biasa (Ordinary Law)
    • Paton George whitecrossHukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara,tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya“ textbook of Jurisprudence “ yang merumuskan bahwa Constutional Law deals withthe ultimate question of distribution of legal power and the fungcions of the organ ofthe state.
    • Maurice DuvergerHukum Tata Negara Adalah salah satu cabang dari hukum privatyang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaganagara.
    • A.W. Bradley dan K.D. EwingMenurut kedua sarjana ini tidak ada jawaban yang dapat di berikan denganmudah dan segera atas pernyataan mengenai definisi Hukum Tata Negara.Pengertian Hukum Tata Negara yang paling luas mencangkup bagian darihukum nasional yang mengatur system administrasi publik (Negara) danhubungan antara individu dengan Negara.
    • Wade and PhillipsHukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapannegara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalambukunya yang berjudul “Constitusional law” yang terbit pada tahun 1936 .Kusumadi PudjosewojoHukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara(kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan ataurepublik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasanmaupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie),yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat darimasyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alatperlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakathukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang),wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.
    • Pendekatan yuridis formalPendekatan yang berdasarkan atas asas – asas hokum yangmendasari ketentuan – ketentuan/ peratauran Pendekatan filosofi Pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup bangPendekatan sosiologiSuatu pendekatan sudut masyarakat khususnya politis;artinya ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakanhasil keputusan politis. Pendekatan historis Suatu pendekatan yang bersumber pada sudut pandang sejarah
    • 1.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu NegaraKeduanya mempunyai hubungan yangsangat dekat Ilmu Negara mempelajari :Negara dalam pengertian abstrak artinyatidak terikat waktu dan tempat. Hukum Tata Negara mempelajari : Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
    • 2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yangmengatur organisasi kekuasaan Negara, Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.
    • 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam artiluas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelahdikurangi oleh Hukum Tata Negara
    • Masalah – masalah yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dariprosespembangunan dan modernisasi. Hokum haruslah peka terhadapkebutuhan masyarakat.Pembaharuan analisis di bidang HTN terutama diterapkan melaluiperluasan objek HTN meliputiIndividu dan masyarakatOrganisasi NegaraProduk – produk hukum
    • SUMBER - SUMBER HUKUM TATA NEGARAMenurut Tjipto Rahardjo“Sumber yang melahirkan hukum digolongkan daridua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifathukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifathukum merupakan sumber yang diakui oleh hukumsendiri sehingga secara langsung bisa melahirkanatau menciptakan hukum. Sumber Hukum FormalMerupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
    • PancasilaSumber hukum dalam arti formal Artinyaadalah tempat digalinya hukum yangdibuat positifoleh pemerintah yang berwenang
    • Peraturan pemerintah (PP)Menurut pasal 2 ayat(2) UUD 1945, PP ini dibuat dan dikeluarkan olehpresiden untukmelaksanakan undang-undang. PPini memuat aturan-aturan yang bersifat umumdan tidakboleh bertentangan dengan peraturanperundangan yang lebih tinggi. Hukum tidak tertulis ini merupakan pencerminan dari hokum asli suatu Negara, olehkarena itulah hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya dipakai oleh para hakim sebagaisalah satu landasan hukum dalam pengambilan keputusan.
    • Mengenai Lembaga negara adalah lembagapemerintahan atau "Civilizated Organization"Dimanalembaga tersebut dibuat oleh negara , darinegara, dan untuk negara dimana bertujuanuntukmembangun negara itu sendiri . Adapunartinya adalah lembaga yang anggotanya terdiridaribeberapa negara dan mempunyai fungsimenjaga kestabilan anggota-anggotanya
    • Hukum Publik, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengaturhubungan masyarakat yang dinaungi sebuah power politis, di mana negaraatau salah satu dari badan hukum publik menjadi pihak yang terkaitsebagai pemegang kadaulatan dan kekuasaan.Yang termasuk dalam bagian Hukum Publik ini yaitu:Hukum Internasional (al qônun al daulî al âm)Hukum Tata Negara (al qônun al dustûrî/ Constitutional Law)Hukum Tata Usaha (al qônun al idârî)Hukum Keuangan (al qônun al mâlî)Hukum Pidana (al qônun al jinâ’î)
    • Hukum Privat, yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengaturhubungan antara masing-masing individu satu sama lain atau antar masing-masing individu dengan negara ketika negara menjadi pihak terkait dan tidakmengatas namakan dirinya sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan, akantetapi sebagai objek hukum biasa.Yang termasuk dalam bagian Hukum Privat yaitu:Hukum Perdata (al qônun al madanî)Hukum Dagang (al qônun at tijârî)Hukum Laut (al qônun al bahrî)Hukum Antariksa (al qônun al jawwî)Hukum Perburuhan (qônûn al „amal)Hukum Pertanian (al qônun al zirô‟î)
    • Yang termasuk kategori hukum ini adalah:Hukum Acara Perdata dan Perdagangan (qônunal murôfa’at al madaniyah wa al al tijâriyah)Hukum Perdata Internasional (al qônun al daulîal khôsh)Dari statement di atas maka tampak jelaslahmuara Hukum Tata Negara yaitu merupakanbagian dari rumpun Hukum Publik.