Ilmu pancasila
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ilmu pancasila

on

  • 2,199 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,199
Views on SlideShare
2,199
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
51
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ilmu pancasila Ilmu pancasila Document Transcript

  • Modul Mata Kuliah PANCASILA - Kembali ke Modul Kuliah - — Halaman Muka … — Modul Mata Kuliah PANCASILA PrologTINJAUAN MATA KULIAHMata kuliah Pendidikan Pancasila memberikan penjelasan tentang perlunya diberikanperkuliahan Pancasila dari berbagai sudut pandang, beberapa teori asal mula, fungsi dankedudukan, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, pemikiran dan pelaksanaan sertareformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Selain hal tersebut di atas, pada matakuliahPendidikan Pancasila ini juga dibahas permasalahan aktual dewasa ini khususnya tentangSARA, HAM, krisis ekonomi, dan berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila.Modul-modul matakuliah Pendidikan Pancasila ini disusun berdasarkan Garis Besar ProgramPembelajaran yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nomor: 265/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum IntiMata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi diIndonesia.Tujuan umum yang ingin dicapai oleh matakuliah Pendidikan Pancasila tertuang dalamTujuan Instruksional Umum, yaitu mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami landasan diberikannya perkuliahan Pancasila. 2. Memahami pengertian Pancasila. 3. Memahami pengetahuan ilmiah secara umum dan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. 4. Memahami Pancasila sebagai obyek studi ilmiah. 5. Memahami pengertian teori asal mula. 6. Memahami teori asal mula Pancasila secara budaya, asal mula Pancasila formal, dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. 7. Memahami dan menjelaskan fungsi serta kedudukan Pancasila, baik secara formal yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia maupun secara material yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 8. Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 maupun kedudukan hakiki Pembukaan UUD 1945. 9. Memahami dan menjelaskan pemikiran dan pelaksanaan Pancasila serta Reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. 10. Memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dewasa ini, khususnya permasalahan SARA, HAM, dan krisis ekonomi serta berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan permasalahan tersebut.
  • Beban kredit matakuliah Pendidikan Pancasila adalah 2 sks. Setiap sks mempunyai 3 modulsehingga matakuliah ini mempunyai 6 modul. Keenam judul modul mencerminkan tujuaninstruksional umum yang dibahas pada modul tersebut. Adapun judul modul tersebut adalah:Modul 1 : Pancasila dan Pengetahuan IlmiahModul 2 : Asal Mula PancasilaModul 3 : Fungsi dan Kedudukan PancasilaModul 4 : Pancasila dan UUD 1945Modul 5 : Pelaksanaan PancasilaModul 6 : Pancasila dan Permasalahan AktualTujuan instruksional umum tersebut di atas kemudian dipecah/dirinci lagi dalam satu ataulebih tujuan instruksional khusus. Esensi tujuan instruksional khusus tersebut mencerminkanjenis-jenis perilaku akhir yang seyogianya dapat ditunjukkan oleh para mahasiswa setelahmempelajari modul ini.Keseluruhan pembahasan bahan-bahan kuliah yang terdapat di dalam modul ini penyajiannyadiusahakan sesederhana mungkin, terutama untuk hal tertentu yang materinya banyak, akantetapi tentu saja ada bahan-bahan yang memang belum tertampung dalam modul seluruhnya,untuk pengembangan dan penyajiannya dapat dilihat dari sumber Pustaka lain. Demikingambaran tentang matakuliah Pendidikan Pancasila. Dengan adanya gambaran ini diharapkanpara mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk lebih baik.Selamat belajar semoga sukses!===================Modul 1PANCASILA DAN PENGETAHUAN ILMIAHKegiatan Belajar 1LANDASAN PERKULIAN DAN PENGERTIAN PANCASILASeluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari,mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing.Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan deskriptif,pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptifmenjawab pertanyaan bagaimana sehingga bersifat mendiskripsikan, adapun pengetahuankausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga mengenai sebabakibat (kausalitas). Pancasila memiliki empat kausa :kausa materialis (asal mula bahan dari
  • Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa efisien (asal mula karya), dan kausafinalis (asal mula tujuan).Tingkatan pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Adapunpengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa, (apa sebenarnya),merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuanesensial tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang inti sari ataumakna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya.Pelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi, oleh karena itu, tentulah tidak sama denganpelajaran Pancasila yang diberikan pada sekolah menengah.Tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila itusesungguhnya terkait dengan kebebasan yang dimilikinya.Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untukmemupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila.Tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati danmelaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negaraRI, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yangberlandaskan Pancasila dan UUD 1945.Kegiatan Belajar 2PANCASILA SEBAGAI PENGETAHUAN ILMIAHRPengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek,bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Berobjek terbagi dua yakni objek material danobjek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal(subject matter) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki.Sedangkan objek formal adalah titik perhatian tertentu (focus of interest, point of view)merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yangbersangkutan. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatansesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturantertentu. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yangbagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang yang saling berhubungan dan tidakberkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bersifat universal, atau dapatdikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan olehalasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yangdapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagaipengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah.Di samping memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila juga memilikisusunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan hierarkhis danberbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi.Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yangdimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu penguraianyang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraianyang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut.
  • Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memilikikegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antaralain: pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitutional, dan pendekatan filosofis.Modul 2ASAL MULA PANCASILAKegiatan Belajar 1TEORI ASAL MULA PANCASILAAsal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan: 1. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya. 2. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. 3. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. 4. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formalPancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945,namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasiladan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesiamemberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian,kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya: 1. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti- buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah- wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan
  • luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng- indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan. 4. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia; 5. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yangdigali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelimasila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu denganyang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkandiskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.Kegiatan Belajar 2ASAL MULA PANCASILA SECARA FORMALBPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsaIndonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usahaPersiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan(Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa).Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Meisampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkanSoepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenaidasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945berhasil merumuskan Rancangan mukaddimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr.Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagaihasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enamanggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia
  • kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasilrumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkanmenjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang HukumDasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia PembelaTanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomidan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota.Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang HukumDasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (DokuritsuZyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar.Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitiasembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar,dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh RancanganHukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakartasebagai mukaddimah.Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan BadanPenyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badantersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: 1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggl 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. 4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat.Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasukpembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakanagenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukanBadan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKIkeempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia.Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan paraanggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIPditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisanmasyarakat Indonesia.Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok.
  • 1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. 3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannyaDekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni: 1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato ―Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia‖ (Rumusan I). 2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II). 3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III). 4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV). 5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V). 6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI). 7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII).Modul 3FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILAKegiatan Belajar 1PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARADasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikankekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkanpada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasarnegara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia,termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat.Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraannegara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untukmengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakansumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yangberarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang
  • berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negaraRepublik Indonesia bersumber pada Pancasila.Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasilaterikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, danmeliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi,1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokokpikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnyadengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebutlebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintahdan lain sebagainya.Kegiatan Belajar 2PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUPSetiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatuwawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilailuhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusiadengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis danmenghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasinilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehinggadarinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikanacuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsaIndonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilaiyang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsaIndonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesiamaka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilahyang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsaIndonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di sampingmerupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsaIndonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI.Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia makaPancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.Modul 4PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD’45Kegiatan Belajar 1
  • HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD’45Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusanPancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam PembukaanUUD‘45; bahwa Pembukaan UUD‘45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagaiMukadimah UUD‘45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena PembukaanUUD‘45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD‘45, bahkan sebagaisumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD‘45 dengan demikian mempunyaikedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup NegaraRI.Hubungan Secara Material antara Pancasila dan PembukaanUUD 1945: Proses PerumusanPancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahasPembukaan UUD‘45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentukpertama Pembukaan UUD‘45.Kegiatan Belajar 2KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN UUD’45Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagikelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945,sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakikiPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan Undang-UndangDasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaituproklamasi kemerdekaan yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dandijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua adalah bahwaPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negaradan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyatIndonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendimutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara,dan pernyataan tentang pembentukan UUD.Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir adalah bahwaPembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukumTuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang me-mungkinkantertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsurhukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positifIndonesia.Modul 5PELAKSANAAN PANCASILA
  • Kegiatan Belajar 1PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILABerbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksana-an Pancasila terjadikarena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapatdibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan prinsipditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren,dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu menjadi penyalurdan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untukmemikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan adanya dua jalurformal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiranakademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaanPancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahandan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi (1) masalahsumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah apakah Pancasila ituSubject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenaipemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang perdebatan yang sarat dengankepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengandua jalur, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, DasarNegara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakanpolitik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila kedalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan. Tujuanpenjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan konkret danpraktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum sebagai metodologi,sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politikkenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik dansaran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatanilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan ataukebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurangmemperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya kadang berbagaikebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengandemikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiranpolitik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambilkebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis.Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan,sebaliknya setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkatkesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis.
  • Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila dapatdiklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, yangkeduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila padasetiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiapwarga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangatpenting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila.Pelaksanaan subjektif ini menurut Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melaluiproses pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungankeluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran,ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai olehPancasila.Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh parapenyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap mentalpenyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif makatidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajibhukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegassecara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi wajibmoral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.Kegiatan Belajar 2REFORMASI PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILAReformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baikmenjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakandemonstrasi yang radikal, ―semua boleh‖, penjarahan atau ―pelengseran‖ penguasa tertentu.Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikanreformasi, antara lain sebagai berikut. 1. Reformasi bukan revolusi 2. Reformasi memerlukan proses 3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan 4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural 5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda 6. Reformasi memerlukan arahBerbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: Pertama,akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi danpolitik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya kesadarandemokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran perubahan yangtidak diperhatikan.
  • Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan kehidupanbernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan lain-lain.Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segeradirealisasikan antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reformasi, danketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebutdibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan.Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasiternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasiladianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapatmenjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh perananPancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis bangsaIndonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua,Secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara berubah, makaberubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para pendukung gerakanreformasi yang tidak menuntut mengamandemen Pembukaan UUD 1945 yang di sanaterkandung pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya antara teoridengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka tuntutan reformasi adalahmeletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan pelaksanaan. Gerakanreformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila sebagai alat kekuasaan,akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila dijadikan mitos dan digunakanuntuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak sepaham.Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi upayamereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan pemikiran Pancasilayang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan pemikiran darikecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke ilmiah. Ketiga,mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke objektif, yaitu denganmenggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai,dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, danagama.Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan dalampelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya, antara lain: Pertama,adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan denganfilosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan rumah, filosofi, asas dan norma hukumadalah pondasi, maka undang-undang dasar dan perundang-undangan lain di bawahnyamerupakan bangunan yang dibangun di luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi padalembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara tidak dapat memerankan fungsinya secaraoptimal. Para ahli hukum mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 danmengembangkan dan mengoptimalkan lembaga judicial review yang memiliki independensiuntuk menguji secara substansial dan prosedural suatu produk hukum.Kedua, Kelemahan yang terletak pada para penyelenggara negara adalah maraknya tindakankolusi, korupsi dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaandan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya.
  • Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah TapMPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4.Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain: menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti,sebagai contoh slogan tentang ―Kesaktian Pancasila‖, slogan bahwa masyarakat Indonesiadari dulu selalu berbhineka tunggal ika, padahal dalam kenyataan bangsa Indonesia dari dulujuga saling bertempur, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan lain-lain.Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkanpada pemaknaan yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimatkerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia harus ….. mengesakan Tuhan,memanusiakan manusia agar lebih adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, memimpinrakyat dengan hikmat/kebijaksanaan dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan,menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan juga dalamrangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkannyasebagaimana yang terjadi pada penataran-penataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis,partisipatif, dialogis, dan argumentatif.Modul 6PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUALKegiatan Belajar 1PANCASILA DAN PERMASALAHAN SARAKonflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antarasi kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas,dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik antarumatberagama, antarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakanpotensi bagi munculnya konflik.Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusunatas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan.Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunanbangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagaikonflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitasatau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakanPancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisitdisebutkan ―Persatuan Indonesia―. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokokPikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat,Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesiajuga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang PemerintahanDaerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-
  • puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budayaIndonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah.Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesiasangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitaspemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa.Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangkamenyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yangmengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadahke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknyapluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalahberbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perluditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politikyang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilaikeagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima olehmasyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dansebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupanbernegera yang diterima oleh masyarakatKegiatan Belajar 2PANCASILA DAN PERMASALAHAN HAMHak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang melekat padakemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia.Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifatgiven, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidakmemerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, dkk., 1995: 60).Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tidaknya ada tiga masalah utamayang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: Pertama, HAMmerupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salahsatu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yangmemprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. (2)Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatanditerimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948.(3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negaradonor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secaraekonomis dan politis.Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme.Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal diterapkan disemua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsamemiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya,sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri.Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang melihat HAMsebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan
  • yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hakkewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. (3)tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisiyang sifatnya insidental.Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalamPembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hakasasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rincidijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpuldan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak ataskesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitandengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelumdikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebutadalah hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAMsebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannyadalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden.Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak AsasiManusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak AsasiManusia serta Piagam Hak Asasi Manusia.Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri daripendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasimanusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri daripembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasalPada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak keadilan 5. Hak kemerdekaan 6. Hak atas kebebasan informasi 7. Hak keamanan 8. Hak kesejahteraan 9. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara 10. Hak perlindungan dan pemajuan.Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini merupakan upayapenjabaran lebih lanjut tentang HAM yang bersumber pada UUD 1945 denganmempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-BangsaKegiatan Belajar 3PANCASILA DAN KRISIS EKONOMI
  • Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karenaterjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antargolongan, antara daerah, danantara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahankurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisiskepercayaan pada segenap sektor tidak hanya ekonomi.Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsipekonomi dalam kelembagaan, ketidak- merataan ekonomi, dan lain-lain. yang juga dipicudengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh parapenyelenggara negaraSistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusiUUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila.Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara lain: mengenaletik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi. mencerminkan hakikatkemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial, sebagaimakhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atasmanusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajathidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuranindividu.Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, pasal 33 yangmengandung ajaran bahwa (1) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Seluruh warga masyarakat bertekad untukmewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dankesenjangan sosial; (3) Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintahselalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominyamenomorsatukan tujuan terwujud-nya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh; (4)Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat.Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan; (5) Perekono-mian nasional yang amat luas terus-menerusdiupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatandesentralisasi serta otonomi daerah. hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan mainkeadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia.==============DAFTAR PUSTAKAModul 1PANCASILA DAN PENGETAHUAN ILMIAH1. Bakry, Noor M.S. (1994). Orientasi Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Liberty2. Bertens (1989). Filsafat Barat Abad XX. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama3. Ismaun. Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia.
  • 4. Jacob (1999). Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK. Yogyakarta:Interskip dosen-dosen Pancasila se Indonesia5. Kaelan (1986). Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma6. Kaelan (1996). Filsafat Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma7. Kaelan (1998). Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma8. Kaelan (1999). Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma9. Kattsoff, Louis O. (1986). Element of Philosophy (Terjemahan Soejono Soemargono:Filsafat). Yogyakarta: Tiara Wancana10. Liang Gie, The (1998). Lintasan Sejarah Ilmu. Yogyakarta: PUBIB11. Notonegoro (1975). Pancasila Secara Utuh Populer. Jakarta: Pancoran Tujuh12. Pangeran, Alhaj (1998). BMP Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Karunika13. Soemargono, Soejono (1986). Filsafat Umum Pengetahuan. Yogyakarta: Nur Cahaya14. Soeprapto, Sri (1997). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: LP-3-UGM15. Sutardjo (1999). Dasar Esensial Calon Sarjana Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka16. Syafitri, Muarif Achmad (1985). Islam dan Masalah Kengeraan. Penerbit17. Wibisono, Koento (1999). Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafatdalam jurnal Pancasila No 3 Tahun III Juni 1999. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM18. Yamin, Muhammad). Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jakarta:Prapanca19. Zubair A., Charris (1995). Kuliah Etika. Jakarta: Raja Grafindo PersadaModul 2ASAL MULA PANCASILA1. A.T. Soegito, 1983, Pancasila Tinjauan dari Aspek Historis, FPIPS – IKIP, Semarang.2. A.T. Soegito, 1999, Sejarah Pergerakan Bangsa Sebagai Titik Tolak Memahami Asal MulaPancasila, Makalah Internship Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia, Yogyakarta.3. Alhaj dan Patria, 1998. BMP. Pendidikan Pancasila. Penerbit Karunika, Jakarta 4 – 5.4. Bakry Noor M, 1998, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta.
  • 5. Dardji Darmodihardjo, 1978, Santiaji Pancasila, Lapasila, Malang.6. Harun Nasution, 1983. Filsafat Agama, NV Bulan Bintang. Jakarta.7. Kaelan, 1993, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.8. Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.9. Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta.10. Notonagoro, 1957, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila Cet. 2, Pantjoran tujuhJakarta.11. Soenoto, 1984, Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya, PT.Hanindita, Yogyakarta.Modul 3FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA1. Heuken, 1988, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, edisi 6, Yayasan CiptaLoka Caraka, Jakarta.2. Kaelan, 1996, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Jogjakarta.3. Koentjaraningrat, 1980, Manusia dan Kebudayaan Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.4. Manuel Kasiepo, 1982, Dari kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara, Birokrasi,dan Politik di Indonesia Era Orde Baru, Dalam Jurnal Ilmu Politik, AIPI-LIPI, PT. Gramedia,Jakarta.5. Notonagoro, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9, Pantjoran tujuh,Jakarta.6. Soeprapto, 1997, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, LP.3 UGM, Jogjakarta.7. Suhadi, 1995, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah Fakultas Filasafat, UGM. Jogjakarta.8. Suhadi, 1998, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah, Jogjakarta.Modul 4PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD‘451. Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Jogjakarta.2. Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.Modul 5
  • PELAKSANAAN PANCASILA1. Hadi Sitia Unggul, SH, 2001, Ketetapan MPR 2001, 2000 dan perubahan I dan II UUD1945, Harvarindo, Jakarta.2. Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung.3. Moh. Mahfud, 1998, Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum, dalamJurnal Pancasila no. 32 Tahun II, Desember 1998, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.4. Notonagoro, 1971, Pancasila Secara ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.5. Oxford Advanced Learner ‗s Dictionary of Current English*, 19806. Pranarka, A.M.W., 1985, SejarahPemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.7. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam PerspektifFilsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi PancasilaUGM, Yogyakarta.8. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Keformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis),dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.Modul 6PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL Pustaka Primer1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen Tahap Pertama2. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Istimewa tahun 19983. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Umum tahun 1998Pustaka Sekunder1. Nopirin, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Jakarta, Cet 9.2. Nopirin,1999, Nilai-nilai Pancasila sebagi Strategi Pengembangan Ekonomi Indonesia,Internship Dosen-Desen Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta.3. Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.4. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam PerspektifFilsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM,Yogyakarta.5. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Reformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis),dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
  • 6. Syaidus Syakar, 1975, Pancasila pohon Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia,Alumni, Bandung. - Kembali ke Modul Kuliah - — Halaman Muka … —LikeOne blogger likes this.▶ 6 Responses o Tentang Blog Ini Blog ini paduan karya pikir dan nuraniku. Tempat curahku tentang segalanya tanpa intervensi. Bagi yang tersinggung, mohon maaf. Karena inilah aku, yang mau bebas bersuara. o Oh Palestina Darah segar rakyatmu menjadi saksi kebencian trah Qabil dan Habil adalah takdir anak manusia. Nyawa balita-balita syahidmu adalah lumbung empatiku untuk berkata, ―Kalian adalah saudaraku.‖ Kausalitas dan karma pasti terjadi. PASTI! o SUARA KEBEBASANKU o Isi Blog Ini Tempatku mencurah segalanya tanpa intervensi atau jaga image kepada siapapun. Bagi yang tersinggung, mohon dimaafkan. Karena inilah aku, yang mau bebas bersuara. o Blog Vivix http://v2xtopz.blogspot.com/ o Admin Masuk  Register  Log in  Entries RSS  Comments RSS  WordPress.com o Karya Tulis
  •  ARTIKEL Buku  Menanti Presiden Gila Curhat  Me  Pulang  Senja Hari Ini Hikmah  Bergaul yang Selamat  Membangun Peradaban Lewat Membaca ISI BLOG Modul Kuliah  Bahasa Arab  Belajar Bahasa Arab Juz 1  Belajar Bahasa Arab Juz 2  Belajar Bahasa Arab Juz 3  Fotografi  Pengantar Fotografi  Ilmu Logika/Mantiq  Ilmu Logika/Mantiq – Bahan Ajar 1  Ilmu Logika/Mantiq – Bahan Ajar 2  Ilmu Logika/Mantiq – Bahan Ajar 3  Jurnalistik  Jurnalisme Dasar  Metodologi Penelitian  Sistematika Metodologi Penelitian  Metodologi Studi Islam  Metodologi Studi Islam – Bahan Ajar 1  Metodologi Studi Islam – Bahan Ajar 2  Metodologi Studi Islam – Bahan Ajar 3  Pendidikan Pancasila  Modul Mata Kuliah PANCASILA  Penyiaran Radio dan Televisi  Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi  Teknik Penulisan Berita Media Televisi  Perencanaan Dakwah  Planning Dakwah  Seminar/Penulisan Skripsi  Pedoman Penulisan Skripsi Ocehan Lepas  Bangga Jadi Muslim  Hadhrami 1  Hadhrami 2  Hadhrami 3  Kawin Campur 1  Kawin Campur 2  Lingkaran Spiritual
  •  My Iraq  Peran Orang Lain  Pluralisme Banci Opini Islam  Di Balik Kontra-Sisdiknas  Ilmu Hadits bagi Ekonom Muslim  Intoleransi di Sekolah Arab Saudi  Model Pelestarian Alam Berbasis Al-Qur`an  Partai Agama Sulit Jadi Mayoritas  Pelecehan Seks di Mesir  Pemaksaan Toleransi  Perlunya Belajar Ilmu Perbandingan Agama  Pesantren dan Musik Dakwah  Polemik Viagra  Westernisasi Ramadhan Opini Umum  Korek Api dan Tradisi Manipulasi  Nirmiliter Agama  Pornografi Malu-Malu Kucing  Sepakbola dan Anarkisme  Timbangan  Zionis, Musuh Bersama Perjalanan  Himalaya Journey  Musim Hujan di Aligarh  Winter Vacation Reportase  9/11 Upaya Bangkitkan Kenangan Pearl Harbor  Agar Anak Menghargai Uang  Awas Shopaholic  Bahaya Narkoba Mata  Beban Janji Sekolah Gratis  Berkiblat Antirokok ke Mekkah  Bola Salju Ateisme  Dahsyatnya Kekerasan Intelektual  Harmonis Berkat Memuji  Integrasi Agama-Umum di Perguruan Tinggi  Integrasi Pendidikan Umum dan Agama  Israeli Conspiracy Theory (ICT)  Ketika Kepemimpinan Berpijak pada Figur  Konspirasi Baru WTC 9/11  Langkah Cepat Menguasai Buku  Melerai Cekcok Rumahtangga  Menelisik Pendidikan Ekonomi Syariah  Mengedepankan Islam Moderat  Motivasi Bisnis Komunitas  Multiple Inteligen  Nyai dan Pemberdayaan Santri  Pamrih Kegigihan  Pendidikan Fikih Antikorupsi
  •  Penyakit Bisnis Makanan Haram  Rumah Anak Jalanan  Saatnya Menerapkan Fikih Lingkungan  Skenario di Balik 9/11  Stop Trafficking  Riset  Pesantren Modern dan Pendidikan Multikulturalisme  Pragmatisme Pertikaian Agama dan Kesenjangan Dunia  Zionisme, Analisis Sejarah dan Perkembangannya  Sastra  Advertising  Antri Tak Laku Sepah Dibuang  Arwah Jiwa Cinta  Barang Rongsokan  Cairoku Sayang … Cairoku Malang  Di Balik Batu  Durjana dan Hutang Hidupnya  Gerobak Tua Tukang Ketoprak  Laju Besi Tua  Melati dan Kamboja  Memang Sial  Mimpi Belati Berkuncup Emas  Pejuang Kecil  Peluh Porter  Penjaraku  Resah Orang Dewasa  Setengah Murtad  Si Bodoh Menatap Rembulan  Takdir yang Terlambat  Tukang Sapu Si Ojek Payung  Syair Senandung  Candradimuka  Cronic  Diriku  Hasrat  Jejak  Konspirasi  Mbuh Ngenti  Nafsu  Pelangiku  Penantian Panjang  Permata Hati  R.I.P (Rest in Peace)  Sahara  Ulo Sing Ngentup  Tentang Blog Inio Tentang Blog Ini
  • Blog ini merupakan paduan karya pikir dan nuraniku. Tempatku mencurah segalanya tanpa intervensi atau jaga image kepada siapapun. Bagi yang tersinggung, mohon dimaafkan. Karena inilah aku, yang mau bebas bersuara.o Foto More Photoso Jumlah Pengunjung  132,153 Orango Berita Terkini  Revisi PP 63: Tugas Berakhir, KPK Wajib Kembalikan Penyidik ke Polrio Vivix on Blogspot  Konspirasi Baru WTC 9/11  Skenario di Balik 9/11  Israeli Conspiracy Theory (ICT)o AlJazeera Magazine  An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Artikel Terbaru  logo pondok OK A4 Jpeg  Basmi Otak Porno  Politik Dinasti  Paradigma Ujian Anti-Demokrasi  Menanti Pers Muslimo Komentar Terbaru Agung Tjahyadi on Menanti Presiden Gila nuraini on Penyakit Bisnis Makanan H… Afriyanto Yayan on Menanti Presiden Gila rinna aja on Curhat
  • ipur on Modul Mata Kuliah PANCASI…o TAJ Publishing  An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.o Artikel Baru  Modul Mata Kuliah PANCASILA  Sistematika Metodologi Penelitian  Jurnalisme Dasar  Ilmu Logika/Mantiq - Bahan Ajar 2  Pedoman Penulisan Skripsi  Modul Kuliah  Pengantar Fotografi  Planning Dakwah  Ilmu Logika/Mantiq - Bahan Ajar 3  Zionisme, Analisis Sejarah dan Perkembangannyao Another Vivix’s Blog  Konspirasi Baru WTC 9/11o Vika’s Blog  Ini Aku!!o Bunda Vika’s Blog  vkucugkcufkt
  • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e)Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, makapenjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan danperikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yangberbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbangkemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yangmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
  • disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang DasarNegara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yangadil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatuKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-UndangDasar.***)(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dananggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebihlanjut dengan undangundang.****)(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukotanegara.(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yangterbanyak. Pasal 3(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndangDasar. ***)(2) Majelis Permus yawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
  • (3) Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at memberhentikan Presiden dan/atau WakilPresiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****) BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurutUndangUndang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan PerwakilanRakyat. *)(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundangsebagaimana mestinya. Pasal 6(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejakkelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untukmelaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)(2) Syaratsyarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut denganundangundang. ***) Pasal 6A(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung olehrakyat.***)(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabunganpartai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari limapuluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persensuara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
  • (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangancalon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipiliholeh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantiksebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalamundangundang. ***) Pasal 7Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapatdipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) Pasal 7APresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telahmelakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) Pasal 7B(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DewanPerwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulumengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, danmemutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telahmelakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presidendan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau WakilPresiden. ***)(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telahmelakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagaiPresiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasanDewan Perwakilan Rakyat. ***)(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanyadapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota DewanPerwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnyaterhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh harisetelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presidenterbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
  • penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwaPresiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untukmeneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MajelisPermusyawaratan Rakyat. ***)(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskanusul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MajelisPermusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atauWakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yangdihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui olehsekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau WakilPresiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MajelisPermusyawaratan Rakyat. ***) Pasal 7CPresiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) Pasal 8(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannyadalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enampuluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih WakilPresiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapatmelakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugaskepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanansecara bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, MajelisPermusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan WakilPresiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partaipolitik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennyameraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampaiberakhir masa jabatannya. ****) Pasal 9(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama,atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atauDewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : ―DemiAllah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (WakilPresiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh
  • UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya denganseluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.‖ Janji Presiden (Wakil Presiden) :―Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Presiden RepublikIndonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya,memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang danperaturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa‖. *)(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapatmengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanjidengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengandisaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *) Pasal 10Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut danAngkatan Udara. Pasal 11(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuatperdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yangluas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. ***) Pasal 12Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkandengan undangundang. Pasal 13(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat. *)(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat. *) Pasal 14
  • (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MahkamahAgung. *)(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DewanPerwakilan Rakyat. *) Pasal 15Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan yang diatur denganundangundang. *) Pasal 16Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat danpertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang. ****) BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus. ****) BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17(1) Presiden dibantu oleh menterimenteri negara.(2) Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalamundangundang. ***)
  • BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itumempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **)(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahanyang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lainuntuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.**) Pasal 18A(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur denganundangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dayalainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adildan selaras berdasarkan undangundang. **) Pasal 18B(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifatkhusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. **)(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **)
  • BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undangundang. **)(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **) Pasal 20(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. *)(2) Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presidenuntuk mendapat persetujuan bersama. *)(3) Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancanganundangundang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyatmasa itu. *)(4) Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untukmenjadi undangundang. *)(5) Dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkanoleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebutdisetujui, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undangundang dan wajibdiundangkan. **) Pasal 20A(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsipengawasan. **)(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal lainUndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket,dan hak menyatakan pendapat. **)(3) Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggotaDewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul danpendapat serta hak imunitas. **)(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota DewanPerwakilan Rakyat diatur dalam undangundang. **) Pasal 21
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.*) Pasal 22(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturanpemerintah sebagai pengganti undangundang.(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalampersidangan yang berikut.(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22AKetentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **) Pasal 22BAnggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyaratdan tata caranya diatur dalam undangundang. **) BAB VIIA***) DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlahseluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggotaDewan Perwakilan Rakyat. ***)(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***) Pasal 22D(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyatrancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dandaerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
  • alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat dan daerah. ***)(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitandengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, danpenggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber da ya ekonomi lainn ya,serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memb erikan pertimbangan kepadaDewan Perwakilan Rak yat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanjanegara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundangmengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubunganpusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama sertamenyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahanpertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yangsyaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. ***) BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM Pasal 22E(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adilsetiap lima tahun sekali. ***)(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah. ***)(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalahperseorangan. ***)(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri. ***)(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undangundang. ***)
  • BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangannegara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka danbertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. ***)(2) Rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan olehPresiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan danbelanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara tahun yang lalu. ***) Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifatmemaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang. ***) Pasal 23B Macam danharga mata uang ditetapkan dengan undangundang. ****) Pasal 23CHal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang. ***) Pasal 23DNegara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,dan independensinya diatur dengan undangundang. ****) BAB VIIIA***) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23E(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakansatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengankewenangannya. ***)(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuaidengan undangundang. ***)
  • Pasal 23F(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***) Pasal 23G(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi ***)(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur denganundangundang ***) BAB IX KEKUASAAN HAKIM Pasal 24(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi. ***)(3) Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalamundangundang. ****) Pasal 24A(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. ***)(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untukmendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
  • (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dip ilih dari dan oleh hakim agung. ***)(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badanperadilan di bawahnya diatur dengan undangundang. ***) Pasal 24B(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakimagung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidanghukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat. ***)(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur denganundangundang.***) Pasal 24C(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan olehUndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum. ***)(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan PerwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurutUndangUndang Dasar. ***)(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yangditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung,tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagaipejabat negara. ***)(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnyatentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. ***) Pasal 25
  • Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan denganundangundang. BAB IXA**) WILAYAH NEGARA Pasal 25A ****)Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantaradengan wilayah yang batasbatas dan hakhaknya ditetapkan dengan undangundang. **) BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **) Pasal 26(1) Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorangbangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara.(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal diIndonesia. **)(3) Halhal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang. **) Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan.(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **) Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undangundang.
  • BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **) Pasal 28B(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah. **)(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) Pasal 28C(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia. **)(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarakolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **) Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil danlayak dalam hubungan kerja. **)(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **) Pasal 28E(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempattinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya. **)
  • (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkanpendapat.**) Pasal 28FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenissaluran yang tersedia. **) Pasal 28G(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, danharta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkanderajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) Pasal 28H(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperolehkesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinyasecara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak bolehdiambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **) Pasal 28I(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembanganzaman dan peradaban. **)(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. **)
  • (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negarahukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perundangundangan. **) Pasal 28J(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasanyang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjaminpengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhituntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, danketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **) BAB XI AGAMA Pasal 29(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanyamasingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**) Pasal 30(1) Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanannegara. **)(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dankeamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan AngkatanUdara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhandan kedaulatan negara. **)
  • (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan danketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sertamenegakkan hukum. **)(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negaradalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan pertahanandan keamanan diatur dengan undangundang. **) BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****) Pasal 31(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya. ****)(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. ****)(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen darianggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerahuntuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tingginilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umatmanusia. ****) Pasal 32(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilaibudayanya. ****)(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)
  • BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) Pasal 33(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orangbanyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. ****) Pasal 34(1) Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakanmasyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitaspelayanan umum yang layak. ****)(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. ****) BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**) Pasal 35Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
  • Pasal 36ALambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **) Pasal 36BLagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) Pasal 36CKetentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan diatur dengan undang-undang. **) BAB XVI PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR Pasal 37(1) Usul perubahan pasalpasal UndangUndang Dasar dapat diagendakan dalam sidangMajelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlahanggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)(2) Setiap usul perubahan pasalpasal UndangUndang Dasar diajukan secara tertulis danditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)(3) Untuk mengubah pasalpasal UndangUndang Dasar, Sidang Majelis PermusyawaratanRakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis PermusyawaratanRakyat. ****)(4) Putusan untuk mengubah pasalpasal UndangUndang Dasar dilakukan dengan persetujuansekurangkurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat. ****)(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukanperubahan. ****) ATURAN PERALIHAN Pasal I
  • Segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakanyang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) Pasal IISemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakanketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-UndangDasar ini. ****) Pasal IIIMahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambat nya pada 17 Agustus 2003 dan sebelumdibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****) ATURAN TAMBAHAN Pasal IMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi danstatus hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis PermusyawaratanRakyat tahun 2003. ****) Pasal IIDengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)*) Perubahan Pertama**) Perubahan Kedua***) Perubahan Ketiga****) Perubahan Keempat © Sekretariat Jenderal DPR RI