Your SlideShare is downloading. ×
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Masyarakat desa hutan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Masyarakat desa hutan

2,611

Published on

paper disajikan pada acara semiloka Yayasan Bantaya Palu, 2013

paper disajikan pada acara semiloka Yayasan Bantaya Palu, 2013

Published in: Education, Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,611
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 HUTAN DAN REALITAS SOSIAL MASYARAKAT KAWASAN HUTAN Oleh: G o l a r Sekretaris Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Untad, Dosen Fakultas Kehutanan UntadPendahuluan Sesuai Tema yang diberikan: “Hutan, realitas sosial masyarakat kawasan hutan”,maka tulisan ini akan memulai dari telaah teoritis tentang eksistensi masyarakat lokaldan relasinya dengan sumberdaya hutan. Telah banyak tulisan yang medeskripsikantentang masyarakat lokal, di mana istilah masyarakat lokal (lokal communities),penduduk asli (indigenous people), masyarakat setempat, dan masyarakat (hukum)adat, mengacu pada satu pengertian yang sama, yaitu masyarakat yang tergantungterhadap kawasan hutan, dan/atau merupakan kelompok-kelompok masyarakat yangtinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta mengandalkan hasil hutan demikelangsungan hidupnya. Pengertian masyarakat lokal dalam konteks kajian peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya hutan diklasifikasi menjadi “masyarakat hukumadat” dan “masyarakat di dalam dan di sekitar hutan”. Istilah masyarakat hukum adatbanyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum adasatu peraturanpun yang dapat memberi penjelasan utuh tentang apa makna sebenarnyadari masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat diambil dari kepustakaanilmu hukum adat, khususnya setelah penemuan van Vollenhoven (1925) tentang hakulayat (beschikkingsrecht): “hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagaimasyarakat hukum adat”. Sementara itu, pengertian masyarakat hukum adat menurutTer Haar (1960) adalah kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyaikekuasaan dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Bila dicermati, hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektifterhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayatadalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya.Hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat didasarkanatas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4. 1
  • 2. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 …Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah… Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hakyang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasainegara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan (pasal 2 ayat 4).Sayangnya, undang-undang tersebut tidak didukung oleh peraturan untukoperasionalisasinya, sehingga berakibat bahwa masyarakat hukum adat hanyadiberikan hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Disadari atau tidak, peranan masyarakat lokal dalam pengurusan hutan masihbelum mendapatkan perhatian yang serius. Padahal, konsep pengelolaan hutan sudahharus beralih ke paradigma baru, yang mampu mengakomodir partisipasi aktifmasyarakat lokal dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan kehutanannya.Beberapa pertimbangan yang melatarinya (Darusman 2012): (a) masyarakat lokaladalah bagian atau sub-sistem ekosistem hutan, di mana masyarakat tersebut berada;(b) mereka adalah bagian terbesar dari subjek dan objek pembangunan NegaraIndonesia; (c) mereka memiliki hak untuk mendapat kesempatan yang sama denganmasyarakat lainnya dalam pengelolaan sumberdaya lokal dan pembangunan sektorapapun di wilayahnya, termasuk di dalam sector kehutanan; (d) mereka sesungguhnyamemiliki kekuatan yang secara potensial sangat besar, baik positif maupun negatif bagipembangunan. Aspek penting terkait dengan eksistensi masyarakat lokal dalam berinteraksidengan sumberdaya hutan adalah fenomena pengetahuan indegenous (indigenousknowledge). Pengetahuan indigenous dalam sudut pandang yang lebih luas dapatdikategorikan sebagai kebudayaan, yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, danspiritual dalam tata-cara kehidupan masyarakat lokal. Sejak ratusan tahun yang lalu,masyarakat lokal mengembangkan praktek-praktek pengelolaan dan perlindungansumberdaya hutan yang bervariasi, sebagai upaya dalam mempertahankan kelestariansumberdaya hutan (Atran et al. 1999; Berkers and Jolly 2001). Sistem-sistempengelolaan dan perlindungan sumberdaya hutan tersebut tidak selamanya berasal daritradisi atau pengetahuan tradisional semata, namun dapat pula berasal dari respon-respon adaptif yang dilakukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2
  • 3. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 Sebenarnya, ekosistem alami tidak dapat dimengerti, dikonservasi, dan dikelolasecara lestari tanpa memahami budaya manusia yang membentuknya.Keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati saling tergantung danmempengaruhi. Inilah kunci untuk menjamin ketahanan sistem sosial dan ekologi(Soedjito & Sukara 2006). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pandey (1993); Li(2000) bahwa masyarakat lokal pada dasarnya memiliki harmonisasi dengansumberdaya alam, dan pada hakekatnya pengetahuan indigenous bersifat konservatif,serta menunjukkan suatu struktur sosial dan ekonomi yang adil. Hal tersebut membuktikan bahwa, masyarakat indigenous mampu dan telahmengakumulasikan pengetahuan empirik yang berharga dari pengalaman merekaberinteraksi dengan lingkungan dan sumberdaya alam. Kearifan ini berdasarkanpemahaman yang dalam, bahwa manusia dan alam membentuk kesatuan yang takterpisahkan sehingga harus hidup selaras dengan alam. Pandangan ekologi-sentris inisecara umum direfleksikan dalam sikap mereka terhadap tumbuhan, binatang, danlingkungan alamnya (Adimihardja 1999; Legawa 1999; Purwanto 2004). Di dalam perspektif pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dijelaskan bahwasumberdaya alam dapat dikelola secara lestari bila persepsi masyarakat lokaldiintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan yang adaptif, tentunya dengan jaminanadanya partisipasi aktif masyarakat di dalamnya (Ramakrishnan 2003; Campbel 2003;Colfer 2005; Golar 2007; Golar dan Hasriani 2009). Terdapat sejumlah kisah suksesyang menunjukkan bahwa maasyarakat desa hutan memiliki pengetahuan danpengalaman untuk mengelola sumberdaya hutan dengan baik, di antaranya:tembawang di Kalimantan Barat, repong dammar di Lampung, lembo di KalimantanTimur, hutan jati rakyat di Sulawesi Tenggara (Suhardjito 1998), dan kita jugamemilikinya, “hutan adat” di Toro. Namun demikian, pengetahuan indigenous juga memiliki sejumlah keterbatasandan kelemahan. Klaim pengetahuan tradisional sebagai satu-satunya jawaban ataskrisis lingkungan seringkali kurang didasari atas telaah ilmiah yang memadai (Ellen1997). Ada cukup bukti yang sifatnya historis maupun hasil kajian yang menunjukkansisi lemah pengetahuan indigenous. Pada kasus di mana masyarakat indigenousmerupakan pendatang baru pada zona ekologi yang berbeda, di mana mereka belummemiliki banyak pengetahuan yang relevan dengan lingkungan yang baru, 3
  • 4. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013menyebabkan beberapa pengetahuan indegenous bawaan mereka menimbulkanmasalah terhadap lingkungan yang baru (Flint & Luloff 2005). Pada kasus yang lain dijelaskan bahwa pengetahuan indigenous yang telahberadaptasi dengan baik dan efektif untuk mempertahankan kehidupan mereka, dalamkondisi tertentu menjadi tidak sesuai lagi di bawah kondisi lingkungan yang telahterdegradasi (Thrupp 1989). Meskipun pada dasarnya pengetahuan indigenous memilikikemampuan beradaptasi dengan perubahan ekologis, tetapi jika perubahan tersebutdrastis dan cepat, pengetahuan yang berkaitan dengan perubahan ekologis tersebutmenjadi tidak sesuai lagi. Bahkan penerapan pengetahuan lama yang tidak sesuai akanmemperparah kerusakan lingkungan (Grenier 1998). Dalam kasus yang lain, Turnbull (2002);); Golar dan Hasriani (2009) menjelaskanbahwa adanya pengaruh modernisasi terhadap pengetahuan indigenous menyebabkanperubahan yang bersifat radikal. Perubahan tersebut sering dipicu oleh adanyapengaruh yang datang dari kelompok luar, baik untuk tujuan berdagang, pengembanganusaha, maupun kolonialisasi. Greiner (1998); Li (2000) menjelaskan bahwaterancamnya pengetahuan indigenous dipengaruhi pula oleh globalisasi, yang mau tidakmau akan memaksa masyarakat indigenous untuk menjadi bagian dari masyarakatglobal dengan tatanan baru. Hal ini menyebabkan pengatahuan indigenous yangdimiliki menjadi tidak relevan. Di samping itu, kekuatan ekonomi dan sosial secaraperlahan dan pasti seringkali menghancurkan struktur sosial, yang mampu menciptakanpengetahuan dan praktek indigenous tersebut (Sunito 2004). Terlepas dari sisi positif maupun negative dari pengetahuan indeginous, kembalike konteks awal makalah ini, bahwa paradigma baru pengelolaan hutan, yangmengedepankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menentukan danmelaksanakan kebijakan perlu mendapatkan dukungan semua pihak.Realitas Pengelolaan Hutan dan Konflik Tenurial Ketimpangan dan ketidakpastian terhadap penguasaan sumberdaya hutan selalumewarnai pengelolaan hutan di Indonesia. Efeknya adalah pencapaian efektifitas dankeadilan dalam pengelolaannya menjadi terhambat. Meskipun masalah ini tidak hanyamenimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal, yang bermukim dan 4
  • 5. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusibisnis kehutanan dan pemerintah, namun masyarakat adat dan lokal yang mendapatkandampak terbesarnya. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi di antaranya akibat tidakjelasnya legislasi dan kebijakan, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, danpengabaian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokalpengguna hutan lainnya. Ini memicu kemunculan konflik-konflik tenurial di kawasanhutan (Nurrochmat, et al., 2011). Padahal, di Indonesia lebih dari 30 ribu desa berada disekitar dan di dalam kawasan hutan, yang sebagian besar masyarakatnyamenggantungkan hidup pada kawasan hutan (Saturi 2013). Di Sulawesi Tengah, sekitar 700 desa berbatasan langsung dengan kawasanhutan produksi, konservasi dan lindung, dan 55 Desa yang berada di dalam kawasanhutan, termasuk di antaranya di Kawasan Taman Nasional Lore-Lindu (TNLL) (Datamasih perlu diverifikasi). Hal ini merupakan potensi dan sekaligus ancaman terhadapkonflik pengurusan dan pengelolaan hutan, terutama di wilayah yang terdapat klaimmasyarakat lokal atau adat. Beberapa hal pemicu konflik terkait eksistensi hutan adat ditinjau dari aspekkepastian kawasan, di antaranya (Kartodihardjo 2013):1. Keberadaan hutan adat di dalam semua fungsi hutan (konservasi, lindung, produksi) tidak diadministrasikan, dan di lapangan keberadaan hutan adat tersebut belum dipastikan batas-batasnya dengan alokasi hutan negara lainnya. Kondisi demikian itu menjadi penyebab terjadinya konflik dengan posisi hutan adat lebih lemah daripada posisi para pemegang ijin ( di hutan produksi) maupun pengelola hutan (lindung dan konservasi) ;2. Data 2011 kawasan hutan negara seluas 14,24 juta Ha (sudah ditetapkan) dan 126,44 juta Ha (belum ditetapkan). Skenario luas kawasan hutan pada 2030 menjadi seluas 112,3 juta Ha, 5,6 juta Ha (5%) di antaranya dialokasikan untuk Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Dalam skenario 2030 ini tidak terdapat luas hutan adat yang diharapkan ada;3. Pemanfaatan hutan berskala besar (pengusahaan hutan pada hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem), usaha besar perkebunan dan tambang, serta 5
  • 6. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 untuk program transmigrasi seluas 41,01 juta Ha atau 99,49% sedangkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal/adat (hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan) seluas 0,21 juta Ha atau 0,51% dari luas pemanfaatan hutan seluruhnya. Ketidak-adilan alokasi pemanfaatan hutan ini berkontribusi terhadap terjadinya konflik maupun pelemahan modal sosial.Penutup1. Pengabaian terhadap hak masyarakat desa hutan berdasarkan hukum adatnya menjadi pemicu utama konflik agrarian, khususnya sumberdaya hutan.2. Konflik agrarian tidak hanya persoalan perebutan hak (rights), melainkan juga persoalan akses (access), yakni kemampuan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dari sumberdaya hutan.3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa hutan diperlukan, dan dapat ditempuh melalui penguatan kepastian hak mereka dalam memperoleh manfaat sumberdaya hutan dan peningkatan kapasitasnya dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi. 6
  • 7. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 BAHAN BACAANAdimihardja L. 1999. Petani Merajut Tradisi di Era Globalisasi. Bandung: Humaniora Utama Press.Atran S. 1999. Folk Ecology and Commons management in the Maya Lowlands. Proceeding of The National Academy of Science USA. Di dalam: Pandey DN. 1993. Wildlife, National Park, and People. Indian Forester 119: 521-529.Berkers F, Jolly D. 2001. Adapting to climate change: social- ecological resilience di dalam: a Canadian western Arctic community. Conservation Ecology 5 (2): 18. [online]: http://www.consecol.org/vol5/iss2/art18. Diakses: 24 Pebruari 2007.Colfer CJP. 2005. The Complex Forest: Comunities, Uncertainty, and Adavtife Collaborative Management. Resource for he future, Bogor: Washington, SC and CIFOR.Ellen R. 1997. Indigenous knowledge of the rainforest: Perception, extraction, and conservation. University of Kent, Canterbury.Flint CG, Luloff AE. 2005 Natrural Resource-Based Communities, Risk, and Disater: An Intersection of Theories. Di dalam: Society and Natural Resources, 18: hlm 399- 412.Golar 2007. Adaptation Strategy On Maintaining Forest Sustainability: Jurnal Agrisains, Tadulako University, Palu.Golar dan Hasriani, 2009. Analisis Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Aktivitas Perambahan di Taman Nasional Lore Lindu. Jurnal Foresains, Edisi XI. Univ. Tadulako, PaluGreiner L. 1998. Working with Indigenous Knowledge: A Guide for Researches. IDRC: Ottawa Canada. Di dalam: Bahan Ajaran Agroforestry. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF): 5Li T. 2000. Articulating indigenous identity in Indonesia: resource politics and the tribal slot. Working Paper (WP-007). Berkeley Workshop On Environmental Politics. Institute Of International Studies, University Of California, Berkeley.Nurrochmat DR, Hasan F.M., Suharjito D., Ekayani M., Sudarmalik, Purwawangsa H, Mustaghfirin., Ryandi E D., 2011. Ekonomi Politik Kehutanan ; Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan. INDEF, Jakarta.Purwanto Y. 2004. Etnobotani Masyarakat Tanimbar-kei, Maluku Tenggara: Sistem Pengetahuan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan. Perhimpunan Masyarakat Etnobotani Indonesia- Bogor: Pusata Penelitian Biologi LIPI.Ramakrishnan PS. 2003. Biodiversity Conservation: Lesson from the Budhist Demajong Landscape in Sikkim, India Di Dalam: Soedjito. H. 2006. Kearifan Tradisional dan Cagar Biosfer di Indonesia. Prosiding Piagam MAB 2005 Untuk Peneliti 7
  • 8. Semiloka “Membangun Hutan Menata Masa Depan” 2013 Muda dan Praktisi Lingkungan di Indonesia. Komite Nasional MAB-Indonesia- LIPI; Bogor, 24-27 Agustus 2005. Jakarta: Komite MAB Nasional Indonesia-LIPI Press.Soedjito H, Sukara E. 2006. Mengilmiahkan Pengetahuan Tradisional: Sumber Ilmu Masa Depan Indonesia. Di Dalam Soedjito. H. 2006. Kearifan Tradisional dan Cagar Biosfer di Indonesia. Prosiding Piagam MAB 2005 untuk Peneliti Muda dan Praktisi Lingkungan di Indonesia. Komite Nasional MAB-Indonesia-LIPI; Bogor, 24-27 Agustus 2005. Jakarta: Komite MAB Nasional Indonesia-LIPI Press. hlm.57-118.Suharjito D. 1998. Kelembagaan Lokal Pemanfaatan Sumberdaya Alam: Studi Kasus pada Orang Mioko. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Vol IV no. 1-2, Fakultas IPB.Sunito S. 2004. Robo and the Water Buffalo: The Lost Souls of the Pekurehua of the Napu Valley. In: Gerhard Gerold, Michael Fremerey, Edi Guhardja (eds.) (2004) Land Use, Nature Conservation and the Stability of Rainforest Margins in Southeast Asia. Springer.Turnbull CM. 2002. The Mbuti Pygmies: Change and Adaptation. Wadworth/Thomson Learning 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098 USA.Ter Haar Bzn B, 1960. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.Van Vollenhoven C. 1972. (terjemahan M.Rasjad St. Suleman S.H.) Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda. Jakarta: Penerbit Bharata.. 8

×