• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Konvensi hakanak
 

Konvensi hakanak

on

  • 1,091 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,091
Views on SlideShare
1,091
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
41
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Konvensi hakanak Konvensi hakanak Document Transcript

    • 1 Konvensi Hak-hak Anak Ahli Bahasa: Susi Septaviana
    • 2 KONVENSI HAK-HAK ANAK Teks Mukadimah Pihak Negara kepada Konvensi Menimbang bahwa sehubungan dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam piagam PBB, pengakuan terhadap martabat yang melekat serta persamaan dan hak-hak yang dapat dicabut dari seluruh anggota keluarga umat manusia merupakan fondasi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Mengingat bahwa masyarakat yang dimiliki PBB, dalam piagam, menegaskan kesetiaannya pada hak-hak asasi fundamental serta dalam martabat dan kebajikan manusia, dan telah menentukan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Mengakui bahwa PBB, dalam deklarasi universal hak- hak asasi dan dalam pembuatan konvensi internasional, memproklamirkan dan setuju bahwa setiap orang diberikan semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa membedakan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, pribumi sosial atau nasional, hak milik, kelahiran atau status lain, Mengingat bahwa, dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia, PBB telah memproklamirkan bahwa anak-anak harus mendapat pelayanan dan perawatan khusus. Menegaskan bahwa keluarga, sebagai kelompok masyarakat yang fundamental dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggota dan khususnya anak, harus diberikan perlindungan dan pelayanan yang diperlukan sehingga bisa memikul tanggungjawab sepenuhnya dalam masyarakat. Mengakui bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan penuh, harus tumbuh dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana bahagia, cinta dan pengertian. Menimbang bahwa anak harus dipersiapkan untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dalam masyarakat, serta tumbuh dalam semangat cita-cita yang dicetuskan dalam piagam PBB, sertakhususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, Ringkasan tidak resmi dari ketetapan utama Mukadimah Pembukaannya menarik kembali prinsip- prinsip dasar PBB dan ketetapan khusus dari perjanjian dan proklamasi hak asasi manusia yang relevan. Ini menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak karena kerapuhannya, memerlukan asuhan dan perlindungan khusus, dan menempatkan penekanan khusus pada tanggung jawab keluarga atas pengasuhan dan perlindungan utama. Ini juga menegaskan kembali kebutuhan akan perlindungan legal dan perlindungan lainnya terhadap anak sebelum dan setelah lahir, pentingnya penghargaan atas nilai-nilai budaya dari komunitas anak dan peran penting kerja sama intermasional dalam menjamin hak-hak anak. Diadopsi dari Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989
    • 3 persamaan dan solidaritas. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memperluas kepedulian tertentu terhadap anak telah dinyatakan dalam deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 dan deklarasi hak-hak anak yang dikutip oleh dewan umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia, dalam perjanjian internasional tentang hak-hak perdata dan politik (khususnya dalam artikel 23 dan 24), dalam perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (khususnya dalam artikel 10) serta undang-undang serta instrumen yang relevan dari agen-agen khusus dan organisasi internasional yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Mengingat bahwa, seperti yang ditunjukan dalam deklarasi hak anak, “anak, karena disebabkan oleh belum dewasa secara fisik dan mental, memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir”, Mengingat tersusun dalam ketetapan deklarasi tentang prinsip-prinsip legal yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan referensi khusus untuk membantu penempatan dan adopsi secara nasional dan internasional; Peraturan-peraturan minimum standar PBB untuk Administrasi keadilan remaja (Peraturan Beijing); dan deklarasi tentang perlindungan terhadap wanita dan anak dalam konflik emergensi dan senjata Mengakui bahwa, di seluruh Negara di dunia, ada anak yang tinggal pada kondisi yang sangat sulit, dan anak- anak tersebut memerlukan pertimbangan atau pemikiran khusus Menimbang pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari tiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi anak tiap Negara, khususnya di Negara-Negara berkembang, Menyetujui sebagai berikut: Bagian I Artikel 1 Untuk tujuan konvensi sekarang, seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun kecuali jika, dibawah undang-undang yang berlaku bagi anak, Definisi seorang anak Seorang anak dihargai sebagai seseorang di bawah 18 kecuali hukum nasional mengakui
    • 4 mayoritas diperoleh lebih awal. Artikel 2 1. Pihak Negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang diajukan dalam konvensi sekarang pada tiap anak dalam hukum tanpa diskriminasi apapun, tanpa membedakan ras anak atau orang tua atau wali sah, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lainnya, kesukuan atau asal muasal sosial, hak milik, kecacatan, kelahiran atau status lain. 2. Pihak Negara harus selayaknya mengambil langkah untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman terhadap dasar status, aktivitas, pendapat yang dikeluarkan, atau kepercayaan orangtua anak, perwalian legal atau sah, atau anggota keluarga. Artikel 3. 1. Dalam semua tindakan yang berhubungan dengan anak, apakah itu dilakukan oleh masyarakat atau institusi kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, otoritas administrative yang berwenang atau badan- badan legislatif, kepentingan anak yang paling baik harus dipertimbangkan dahulu. 2. Pihak Negara menjamin anak perlindungan dan perawatan tertentu yang diperlukan bagi kesejahteraan, dan mempertimbangkan hak-hak dan tugas-tugas orangtuanya, perwalian sah, atau individu lain yang sah bertanggung jawab atas anak, dan, pada akhirnya harus mengambil seluruh langkah-langkah administratif dan legislatif yang semestinya. 3. Pihak Negara harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab bagi pemeliharaan atau perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh otoritas kompeten, khususnya dalam segi keamanan, kesehatan, dalam jumlah serta keselarasan stafnya, juga pengawasan yang kompeten. Artikel 4 Pihak Negara harus menjalankan seluruh undang- mayoritas usia lebih dini Non-diskriminasi Semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian. Ini merupakan kewajiban Negara untuk melindungi anak dari bentuk diskriminasi apapun dan untuk mengambil tindakan positif untuk mendukung hak-hak mereka. Kepentingan terbaik anak Semua tindakan yang berhubungan dengan anak akan dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik anak. Negara harus menyediakan asuhan yang cukup bagi anak ketika orang tua atau orang lain yang diberikan tanggung jawab tidak dapat melaksanakannya.
    • 5 undang yang pantas, administrasi, dan langkah-langlah lain yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang. Sehubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, Pihak Negara harus menjalankan langkah-langkah tertentu semaksmal mungkin dengan sumber-sumber yang tersedia dan, dimana dibutuhkan, dalam kerangka kerja kerjasama internasional. Artikel 5 Pihak Negara harus menghargai tanggungjawab, hak- hak dan tugas-tugas orangtua atau, dimana dapat diterapkan, anggota-anggota keluarga besar atau masyarakat seperti yang disediakan untuk adat istiadat lokal, perwalian sah atau orang lain yang sah bertanggungjawab untuk anak, untuk menyediakan arahan dan perlindungan yang sesuai pada pelaksanaannya dengan hak-hak anak yang diakui dalam konvensi sekarang dengan mempertimbangkan perkembangan kapasitas anak. Artikel 6 1. Pihak Negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup. 2. Pihak Negara harus menjamin perluasan cakupan perkembangan dan kelangsungan hidup anak secara maksimal. Artikel 7 1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai hak untuk sebuah nama sejak lahir, hak untuk memperoleh kebagsaan dan, sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orangtuanya. 2. Pihak Negara harus menjamin implementasi hak-hak ini sehubungan dengan hukum nasional dan kewajibannya dibawah pengawasan alat-alat internasional yang relevan pada bidang ini, khususnya dimana anak di lain pihak tidak memiliki kewargaNegaraan. Artikel 8 1. Pihak Negara harus menghormati hak anak untuk Pelaksanaan hak-hak Negara harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak- hak yang terkandung dalam Konvensi tersebut. Bimbingan orang tua dan kapasitas berkembang anak Negara harus menghargai hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan bimbingan bagi anak yang sesuai baginya atau bagi kapasitas perkembangannya. Kelangsungan hidup dan perkembangan Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Nama dan Kewarga Negaraan Setiap anak mempunyai hak atas sebuah nama pada saat lahir. Anak tersebut juga mempunyai hak untuk memperoleh kewargaNegaraan dan, sejauh mungkin, untuk mengenal orang tuanya dan dirawat oleh mereka. Pemeliharaan identitas Negara mempunyai kewajiban untuk
    • 6 memelihara identitasnya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui undang-undang tanpa campur tangan yang melanggar hukum. 2. Dimana seorang anak dihilangkan secara legal beberapa atau semua unsur-unsur dari identitasnya, Pihak Negara harus menyediakan perlindungan dan pelayanan yang layak, dengan tujuan membangun kembali identitasnya dengan cepat. Artikel 9 1. Pihak Negara harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengan keinginan mereka, kecuali apabila otoritas kompeten yang tunduk pada hukum menentukannya bahwa pemisahan perlu bagi kepentingan anak yang paling baik, menurut prosedur dan hukum yang berlaku. Ketetapan tertentu mungkin diperlukan dalam kasus tertentu seperti seseorang yang terlibat penyiksaan anak oleh orangtua, atau dimana orangtua tinggal terpisah dan suatu keputusan harus dibuat seperti tempat tinggal si anak. 2. Menurut pendahuluan pada paragraf 1 artikel ini, seluruh Pihak yang terkait harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengerjaannya dan membuat gagasannya diketahui. 3. Pihak Negara harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu orangtua untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orangtuanya setiap harinya, kecuali jika berlawanan dengan kepentingan terbaik anak. 4. Jika hasil pemisahan disebabkan oleh suatu tindakan yang diawali oleh Pihak Negara, seperti penahanan, penjara, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian yang timbul dari berbagai sebab ketika orang tersebut sedang dalam penahanan Negara) dari salahsatu atau kedua orangtua atau anak, bahwa Pihak Negara harus, berdasarkan permohonan orangtua, anak atau, jika ada, anggota keluarga lain dengan informasi penting yang menyangkut keberadaan anggota keluarga yang hilang kecuali jika informasi tersebut akan merusak kesejahteraan anak. Pihak Negara harus lebih jauh menjamin bahwa pelaksanaan permohonan tersebut dengan tidak sendirinya membawa konsekwensi merugikan bagi orang yang bersangkutan. melindungi dan jika perlu, membangun kembali aspek dasar identitas anak. Ini termasuk nama, warga Negara dan ikatan keluarga. Perpisahan dari orang tua Anak mempunyai hak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak juga mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orang tua jika terpisah dari salah satu orang tua atau keduanya.
    • 7 Artikel 10 1. Menurut kewajiban Pihak Negara dalam artikel 9, paragrap 1, penerapan oleh anak atau orangtuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Pihak Negara untuk tujuan penyatuan kembali keluarga harus ditangani oleh Pihak Negara secara positif, manusiwi dan cara terbaik. Pihak Negara lebih jauh menjamin bahwa pelaksanaan permohonan tersebut harus tidak menimbulkan konsekwensi merugikan untuk para pelaku dan anggota keluargannya. 2. Seorang anak yang orangtuanya tinggal di Negara lain harus mempunyai hak memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan orangtuanya, setiap harinya, dalam keadaan-keadaan khusus. Pada bagian akhir dan menurut kewajiban Pihak Negara dibawah artikel 9, paragrap 1, Pihak Negara harus menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk Negaranya, dan memasuki Negaranya. Hak meninggalkan suatu Negara harus ditujukan saja pada batasan tertentu seperti yang dijelaskan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan Negara, tatanan masyarakat (ordre public), kesehatan masyarakat atau moral atau hak-hak serta kebebasan lain dan konsisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam konvensi sekarang. Artikel 11 1. Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas pengiriman anak ke luar negri dan tidak dikembalikan secara tidak sah. 2. Pada akhirnya, Pihak Negara harus meningkatkan kesimpulan perjanjian bilateral dan multilateral atau pencapaian perjanjian yang ada. Artikel 12 1. Pihak Negara harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk mengekspresikan pandangan-pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak diberi batasan bobot sesuai usia dan kedewasaan anak. 2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus harus diberi kesempatan untuk didengar dalam hukum dan jalannya administrasi yang mempengaruhi anak, Penyatuan keluarga kembali Anak-anak dan orang tuanya mempunyai hak untuk meninggalkan suatu Negara dan untuk masuk ke Negaranya sendiri untuk tujuan reuni atau pemeliharaan hubungan anak dengan orang tua. Pemindahan atau transfer gelap dan tidak-pulang kembali Negara mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi penculikan atau penyimpanan anak-anak di luar negeri oleh orang tua atau pihak ketiga. Pendapat anak Anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan untuk pendapatnya tersebut dipertimbangkan dalam hal-hal atau prosedur yang mempengaruhi anak.
    • 8 baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang layak, secara konsisten dengan aturan-aturan prosedur hukum Negara. Artikel 13 1. Anak harus mempunyai hak kebebasan berekspresi; hak tersebut harus mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberi informasi dan gagasan apapun, tanpa menghiraukan batasan, baik secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang menjadi pilihan anak. 2. Pelaksanaan hak bisa dikenai dengan batasan tertentu, tapi hal ini hanya akan diterapkan oleh hukum dan ini perlu: a. Untuk penghargaan hak atau reputasi orang lain atau, b. Untuk perlindungan keamanan nasional atau tatanan, atau kesehatan atau moral masyarakat. Artikel 14 1. Pihak Negara akan menghargai hak anak atas kebebasan berfikir, suara hati dan agama. 2. Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak. 3. Kebebasan memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya dikenakan dengan batasan-batasan tertentu seperti dijelaskan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, tatanan, kesehatan dan moral, atau hak fundamental dan kebebasan masyarakat lainnya. Artikel 15 1. Pihak Negara mengakui hak-hak anak terhadap kebebasan asosiasi dan kebebasan mengadakan pertemuan perdamaian. 2. Tidak ada batasan yang bisa diletakkan dalam menjalankan–hak tersebut selain daripada hak-hak yang ditentukan dalam keselarasan dengan hukum dan yang penting dalam masyarakat demokratis menurut kepentingan keamanan nasional atau keselamatan masyarakat, tatanan masyarakat (ordre public), perlindungan kesehatan atau moral atau Kebebasan berekspresi Anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pandangannya, memperoleh informasi, membuat ide-ide atau informasi yang diketahui tanpa batasan Kebebasan pemikiran, nurani dan agama Negara menghargai hak anak atas kebebasan pemikiran, nurani dan agama, sehubungan dengan bimbingan orang tua yang tepat. Kebebasan berkumpul Anak-anak mempunyai sebuah hak untuk bertemu dengan orang lain, dan untuk bergabung atau membentuk perkumpulan.
    • 9 perlindungan dan kebebasan hak dan kebebasan publik lainnya. Artikel 16 1. Tidak ada anak yang akan dikenai kesewenang- wenangan atau campur tangan diluar hukum terhadap hal pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, tidak juga ancaman terhadap kehormatan dan reputasinya. 2. Anak mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau ancaman seperti itu. Artikel 17 Pihak Negara mengakui fungsi penting yang dilakukan media masa dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari beragam sumber internasional dan nasional, terutama bagi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, moral dan spiritual dan kesehatan mental dan fisik. Pada akhirnya, Pihak Negara harus : a) Memacu media masa untuk menyebarkan informasi dan bahan yang bermanfaat sosial dan budaya terhadap anak menurut semangat artikel 29; b) Memacu kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebaran informasi tertentu dan materi dari beragam sumber internasional, nasional dan budaya; c) Memacu produksi dan penyebaran buku anak-anak. d) Memacu media masa untuk mempunyai perhatian khusus terhadap kebutuhan kebahasaan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau pribumi; e) Memacu perkembangan garis-garis pedoman bagi perlindungan anak dari bahan dan informasi yang membahayakan bagi kesejahteraan, ingatlah ketetapan artikel 13 dan 18. Artikel 18 1. Pihak Negara akan menggunakan upaya-upaya terbaik untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orangtua mempunyai tanggungjawab umum untuk pendidikan dan perkembangan anak. Orangtua atau, seperti dalam kasus perwalian sah, memiliki tanggung jawab utama bagi pendidikan dan perkembangan anak. Kepentingan anak yang paling baik akan menjadi perhatian utamanya. 2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak Perlindungan keleluasaan pribadi Anak-anak mempunyai hak atas perlindungan dari campur tangan terhadap keleluasaan pribadi atau privacy, keluarga, rumah dan korespondensi dan dari pencemaran nama atau fitnah. Akses terhadap informasi yang sesuai atau tepat Negara menjamin aksesibilitas terhadap informasi dan material dari beragam sumber-sumber bagi anak dan hal tersebut akan mendorong media masa untuk menyebarluaskan informasi yang mempunyai manfaat budaya dan sosial bagi anak dan mengambil langkah untuk melindunginya dari material yang berbahaya. Tanggung jawab orang tua Orang tua mempunyai tanggung jawab bersama yang utama untuk membesarkan anak, dan Negara mendukungnya dalam hal ini. Negara menyediakan bantuan yang sesuai untuk orang tua dalam membesarkan anak.
    • 10 yang disusun dalam konvensi sekarang, Pihak Negara harus menyumbangkan bantuan layak pada orangtua dan perwalian sah dalam menjalankan tanggungjawab membesarkan anak mereka dan harus menjamin perkembangan institusi, fasilitas dan layanan bagi pemeliharaan anak. 3. Pihak Negara harus mengambil semua langkah- langkah tepat untuk menjamin bahwa anak dari orangtua yang bekerja memiliki hak untuk menggunakan jasa layanan pemeliharaan anak dan fasilitas yang memenuhi syarat. Artikel 19 1. Pihak Negara harus semua mengambil langkah- langkah pendidikan dan sosial, administratif, dan legislatif yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan mental atau fisik, bahaya atau penyiksaan, perlakuan penyia-nyiaan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyiksaan seksual, selama dalam perawatan orangtua, perwalian sah atau orang lain yang merawat anak. 2. Langkah-langkah perlindungan tertentu harus, dengan tepat, mencakup prosedur efektif bagi pengembangan program sosial untuk memberi dukungan penting bagi anak dan bagi mereka yang memelihara anak, juga untuk bentuk-bentuk perlindungan lainnya dan untuk pengidentifikasian, pemberitahuan, penyerahan, penyelidikan, perlakuan dan tindak lanjut masalah-masalah penganiayaan anak yang dijelaskan di sini sebelumnya, dan, selayaknya, bagi keterlibatan hukum. Artikel 20 1. Seorang anak yang dilepaskan dari lingkungan keluarga secara temporer atau permanen, atau demi kepentingan sendiri yang tidak bias diijinkan untuk tinggal dalam lingkungan tersebut, harus diberi perlindungan dan bantuan khusus yang diberikan oleh Negara. 2. Pihak Negara yang sesuai dengan hukum nasional harus menjamin pemeliharaan alternatif bagi anak tersebut. 3. Pemeliharaan tersebut bisa berupa, inter alia, rumah panti asuhan, kafalah dari hukum islam, adopsi atau jika perlu penempatan pada institusi yang tepat bagi pemeliharaan anal. Dalam mempertimbangkan Perlindungan dari penyiksaan dan pengabaian Negara melindungi anak dari penganiayaan dalam bentuk apapun oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk merawat anak dan membangun program sosial yang tepat untuk pencegahan penyiksaan dan untuk perawatan korban. Perlindungan anak tanpa keluarga Negara berkewajiban untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan untuk menjamin bahwa asuhan keluarga alternatif yang tepat atau penempatan di institusi yang ada dalam kasus-kasus tersebut. Upaya- upaya untuk memenuhi kewajiban ini akan memberikan hak-hak yang berhubungan dengan latar belakang kebudayaan anak.
    • 11 solusinya, perhatian harus diberi pada kepentingan kelangsungan pendidikan anak dan pada kesukuan, agama, latar belakang bahasa dan budaya anak. Artikel 21 Pihak Negara yang mengakui dan/atau mengijinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan mereka akan: a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya dikuasakan oleh oleh otoritas kompeten yang menentukan bahwa adopsi diijinkan mengingat status anak yang dikaitkan dengan orangtua, kerabat dan perwalian legal dan bahwa, jika dibutuhkan, orang yang memberi perhatian terhadap adopsi atas dasar bimbingan yang mungkin diperlukan, sesuai hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya. b) Mengakui bahwa adopsi antar Negara harus dipertimbangkan sebagai suatu alat alternatif dari perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan dalam suatu keluarga angkat atau adopsi atau tidak bisa dirawat di Negara asal anak dengan cara tepat apapun. c) Menjamin bahwa anak yang mengalami adopsi antar Negara menikmati perlindungan dan standar yang sama dengan yang ada dalam kasus adopsi nasional. d) Mengambil semua langkah-langkah tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar Negara, penempatan tidak akan mengakibatkan pendapatan keuangan yang tidak layak bagi mereka yang terlibat di dalamnya. e) Apabila sesuai, meningkatkan tujuan-tujuan artikel yang ada sekarang dengan menyimpulkan susunan atau perjanjian bilateral atau multilateral, dalam kerangka kerja, serta usaha untuk menjamin penempatan anak di Negara lain dilakukan oleh badan atau badan kompeten. Artikel 22 1. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa seorang anak yang mencari status pengungsi atau dianggap sebagai pengungsi menurut hukum serta prosedur domestik atau internasional yang dapat diterapkan, baik itu ditemani atau tidak ditemani oleh orangtuanya atau Adopsi Di Negara-Negara dimana adopsi diakui dan/atau diizinkan, hal tersebut hanya dilakukan atas kepentingan terbaik anak, dan kemudian hanya pengawasan otoritas yang kompeten dan perlindungan keamanan bagi anak. Anak-anak pengungsi Pelindungan khusus akan diberikan kepada anak pengungsi atau kepada anak yang mencari status pengungsi. Ini merupakan kewajiban Negara untuk bekerja sama dengan organisasi yang kompeten yang menyediakan perlindungan dan bantuan
    • 12 orang lain, menerima perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang sesuai dalam menikmati pelaksanaan hak-hak yang dimuat dalam konvensi sekarang dan dalam hak-hak asasi manusia internasional lain atau alat-alat kemanusiaan dimana Negara-Negara yang disebut adalah Pihak. 2. Untuk tujuan ini, Pihak Negara akan memberikan kerjasama dalam usaha-usaha apapun oleh PBB dan organisasi antar pemerintah yang kompeten atau organisasi non pemerintah bekerjasama dengan PBB untuk melindungi dan membantu anak tersebut untuk mencari orangtua atau anggota keluarganya agar memperoleh informasi penting untuk kumpul kembali dengan keluarganya. Jika orangtua dan anggota keluarga lain tidak dapat ditemukan, anak akan diberikan perlindungan sama seperti anak lain secara permanen atau temporer yang hilang dari lingkungan keluarganya karena suatu alasan, seperti yang termuat dalam konvensi sekarang. Artkel 23 1. Pihak Negara mengakui bahwa anak cacat secara mental dan fisik seharusnya menikmati kehidupan layak dan lengkap, dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri serta memberi kesempatan pada anak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 2. Pihak Negara mengakui hak anak cacat terhadap pemeliharaan khusus dan memacu serta menjamin perluasan bantuan, dimana permohonan tersebut dibuat, bagi anak yang memenuhi syarat dan bagi mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaanya yang disesuaikan dengan sumber-sumber yang tersedia dan yang sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orangtua atau orang lain yang memelihara anak. 3. Mengakui kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diperluas menurut paragrap 2 dari artikel ini akan diberikan cuma-cuma, jika memungkinkan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat mempunyai akses yang efektif untuk menerima pendidikan, training, pelayanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan untuk pekerjaan dan kesempatan rekreasi secara kondusif demi pencapaian anak terhadap integrasi sosial dan pengembangan individu semaksimal tersebut, Anak yang cacat Seorang anak cacat mempunyai hak atas asuhan, pendidikan dan pelatihan khusus untuk membantunya menikmati kehidupan yang penuh dan layak dengan martabat dan memperoleh tingkat terbesar atas kepercayaan diri dan kemungkinan integrasi sosial.
    • 13 mungkin, termasuk perkembangan spiritual dan budayanya. 4. Dengan semangat kerjasama internasional Pihak Negara akan meningkatkan, pertukaran informasi yang layak dalam bidang perawatan kesehatan dan pengobatan, psikologis serta perlakuan fungsional terhadap anak-anak cacat termasuk penyebaran dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan metode-metode rehabilitasi, pendidikan serta layanan vokasional, dengan tujuan agar Pihak Negara meningkatkan kemampuan dan keahliannya serta memperlebar pengalamannya dalam bidang- bidang ini. Dalam hal ini pertimbangan khusus harus diambil mengenai kebutuhan Negara-Negara berkembang. Artikel 24 1. Pihak Negara mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa didapat dan fasilitas pengobatan penyakit serta rehabilitasi kesehatan. Pihak Negara akan berusaha menjamin bahwa tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap pelayanan pemeliharaan kesehatan. 2. Pihak Negara akan segera melakukan implementasi penuh hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah tepat: a) Mengurangi angka kematian bayi dan anak; b) Menjamin pemberian bantuan medis dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pada perkembangan pemeliharaan kesehatan yang utama; c) Untuk memerangi penyakit dan kurang gizi, termasuk dalam kerangka kerja pemeliharaan kesehatan yang utama, melalui, inter alia, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pemberian makanan bergizi yang layak serta air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko polusi lingkungan; d) Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan; e) Menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya orangtua dan anak, diinformasikan, mempunyai akses terhadap pendidikan dan didukung dalam menggunakan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi anak, keuntungan menyusui, kebersihan serta sanitasi Kesehatan dan layanan kesehatan Anak mempunyai suatu hak atas perawatan medis dan kesehatan sampai standar tertinggi yang dapat dicapai. Negara menempatkan penekanan khusus pada penyediaan perawatan kesehatan primer dan pencegahan, pendidikan kesehatan umum, dan pengurangan kematian bayi. Mereka akan mendorong kerja sama internasional dalam hal ini dan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
    • 14 lingkungan dan pencegahan terhadap kecelakaan; f) Untuk mengembangkan pemeliharaan kesehatan secara preventif, bimbingan serta pelayanan bagi orangtua dan pendidikan keluarga berencana. g) Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan untuk menghilangkan hukum praktek-praktek tradisional terhadap kesehatan anak. h) Pihak Negara akan meningkatkan dan memacu kerjasama internasional dengan bertujuan memperoleh realisasi penuh hak yang diakui secara progresif dalam artikel ini. Dalam hal ini, pertimbangan khusus harus diambil terhadap kebutuhan Negara-Negara berkembang. Artikel 25 Pihak Negara mengakui hak anak yang telah ditempatkan oleh otoritas kompeten dengan tujuan pemeliharaan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisik dan mentalnya, sampai ke tinjauan pengobatan periodik yang diberikan kepada anak dan semua keadaan lain yang relevan pada penempatannya. Artikel 26 1. Pihak Negara akan mengakui atas hak setiap anak untuk mendapatkan manfaat dari keamanan sosial, termasuk jaminan sosial, serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh realisasi penuh atas hak ini menurut hukum nasionalnya. 2. Jika tepat manfaat-manfaat tersebut harus diberikan dengan mempertimbangkan sumber-sumber dan keadaan anak serta orang yang mempunyai tanggungjawab untuk memelihara anak, juga pertimbangan lain yang berhubungan dengan sebuah permohonan demi keuntungan yang dibuat oleh atau atas nama anak. Artikel 27 1. Pihak Negara mengakui hak setiap anak terhadap standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spirit, moral, serta sosial anak. 2. Orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak mempunyai tanggungjawab utama untuk mengamankan kondisi-kondisi hidup yang Tinjauan penempatan periodik Seorang anak yang ditempatkan oleh Negara untuk alasan perawatan, perlindungan atau pengobatan berhak untuk mendapatkan evaluasi atas penempatan tersebut secara teratur. Jaminan sosial Anak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial. Standar hidup Setiap anak mempunyai hak atas standar hidup yang memadai untuk perkembangan sosial, moral, spiritual, mental dan fisiknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab utama untuk menjamin bahwa anak mempunyai standar hidup yang memadai. Tugas Negara adalah untuk menjamin bahwa tanggung jawab ini dipenuhi dan
    • 15 diperlukan bagi perkembangan anak, menurut kemampuan dan kapasitas keuangannya. 3. Pihak Negara, menurut kondisi nasional dan dalam sarananya, akan mengambil langkah-langkah tepat untuk membantu orangtua dan pihak lain yang bertanggung jawab atas anak untuk mengimplementasikan hak ini dan jika diperlukan akan memberi bantuan materi dan program-program dukungan, khususnya yang berhubungan dengan makanan bergizi, pakaian serta perumahan. 4. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah tepat untuk melindungi penyembuhan pemeliharaan anak dari orangtua atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab keuangan bagi anak, baik itu dalam Pihak Negara dan dari luar Negara. Pada khususnya, dimana seseorang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak tinggal di suatu Negara yang berbeda dari Negara anak itu sendiri, Pihak Negara akan meningkatkan pencapaian persetujuan internasional atau rangkuman dari suatu perjanjian, juga membuat perjanjian tepat lainnya. Artikel 28 1. Pihak Negara mengakui hak anak terhadap pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, secara khusus mereka akan: a) Mewajibkan pendidikan dasar dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua; b) Memacu perkembangan berbagai pendidikan umum, termasuk pendidikan kejuruan dan umum, menyediakan dan memudahkannya bagi setiap anak, dan mengambil langkah-langkah tepat seperti pengenalan pendidikan bebas bea dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan; c) Menyediakan kemudahan untuk pendidikan tinggi bagi semua berdasarkan kapasitas dasar dengan setiap sarana yang tepat; d) Membuat informasi kejuruan dan pendidikan serta bimbingan tersedia dan mudah bagi semua anak; e) Mengambil langkah-langkah untuk memacu kehadiran secara teratur di sekolah dan penurunan angka drop-out. 2. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah tepat untuuk menjamin bahwa disipiln sekolah disusun secara konsisten dengan martabat anak tanggung jawab Negara dapat meliputi bantuan materi kepada orang tua dan anaknya. Pendidikan Anak mempunyai hak atas pendidikan dan tugas Negara adalah untuk menjamin bahwa pendidikan dasar adalah bebas biaya dan wajib, untuk mendorong bentuk-bentuk berbeda dari pendidikan menengah yang aksesibel bagi setiap anak dan untuk memberikan pendidikan tinggi untuk semua menurut dasar kapasitasnya. Mata pelajaran sekolah harus konsisten dengan hak-hak dan martabat anak. Negara mengikutsertakan kerja sama internasional untuk melaksanakan hak ini.
    • 16 manusia serta selaras dengan konvensi sekarang. 3. Pihak Negara akan meningkatkan dan memacu kerjasama internasional dalam hubungannya dengan pendidikan, khususnya bertujuan memberi kontribusi terhadap penghapusan kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan memberi kemudahan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknis serta metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, pertimbangan khusus mengenai kebutuhan Negara-Negara berkembang akan diambil. Artikel 29 1. Pihak Negara menyetujui bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada: a) Perkembangan kepribadian, bakat dan kemampuan fisik serta mental anak sepenuhnya dengan segala potensinya; b) Perkembangan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta bagi prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB; c) Perkembangan penghargaan terhadap orangtua anak, identitas budaya, bahasa, serta nilai- nilainya, bagi nilai-nilai nasional di Negara dimana anak itu tinggal, Negara dari mana anak itu berasal, serta dari berbagai peradaban yang berbeda daripadanya; d) Persiapan anak untuk menghadapi kehidupan yang bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat dengan bebas, dengan semangat pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, persahabatan diantara manusia, kesukuan, kelompok agama dan nasional serta orang-orang pribumi; e) Pengembangan penghargaan bagi lingkungan alami. 2. Tidak ada bagian dari artikel ini atau artikel 28 akan ditafsirkan untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk membangun dan mengarahkan institusi pendidikan, selalu dikaitkan dengan ketaatan prinsip-prinsip yang dimaktub dalam paragraf 1 dari artikel ini dan terhadap persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam suatu institusi tertentu akan selaras dengan standar minimum tersebut seperti yang mungkin ditetapkan oleh Negara. Tujuan-tujuan pendidikan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pribadi, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak seoptimal mungkin. Pendidikan menyiapkan anak untuk kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas dan mengangkat penghargaan bagi orang tua anak, identitas budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya dan untuk latar belakang budaya dan nilai-nilai orang lain.
    • 17 Artikel 30 Di Negara-Negara dimana kesukuan, agama atau bahasa minoritas atau orang pribumi berada, seorang anak yang berasal dari minoritas tertentu atau pribumi tidak akan dilanggar haknya, dalam komunitas dengan anggota- anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menganut dan mempraktekan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri. Artikel 31 1. Pihak Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan berlibur, untuk melakukan aktivitas rekreasi dan bermain yang tepat sesuai denga usia anak dan untuk berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni. 2. Pihak Negara akan menghargai dan menjungjung hak anak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan seni dan budaya serta akan memacu pemberian kesempatan yang sama dan sesuai untuk budaya, seni, aktivitas hiburan dan rekreasi. Artikel 32 1. Pihak Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan suatu pekerjaan yang bisa berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spirit, moral atau sosial. 2. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, sosial dan pendidikan untuk menjamin implementasi artikel ini. Akhirnya, dan yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat internasional yang relevan, Pihak Negara secara khusus akan ; a) Memberi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; b) Memberikan peraturan kondisi dan jam kerja yang sesuai; c) Memberikan hukuman atau sangsi yang tepat untuk menjamin pelaksanaan artikel ini. Artikel 33 Anak-anak minoritas atau penduduk asli Anak-anak dari masyarakat minoritas dan penduduk asli mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka dan untuk menjalankan agama dan bahasanya sendiri. Waktu luang, rekreasi dan kegiatan- kegiatan budaya Anak mempunyai hak atas waktu luang, bermain dan ikut serta dalam kegiatan artistik dan kebudayaan Pekerja anak Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. Negara menetapkan usia minimum untuk bekerja dan mengatur persyaratan atau ketentuan kerja. Penyalahgunaan obat-obatan
    • 18 Pihak Negara akan melaksanakan semua langkah tepat, termasuk langkah-langkah legislatif, administrasi, sosial dan pendidikan, untuk melindungi anak dari penggunaan narkotik dan bahan-bahan psychotropic secara tidak sah seperti yang dijelaskan dalam perjanjian internasional yang relevan, serta mencegah penggunaan anak dalam produksi dan penjualan zat-zat tertentu yang tidak sah. Artikel 34 Pihak Negara akan melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Pihak Negara khususnya akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah; a) Paksaan atau bujukan terhadap anak untuk melakukan suatu aktifitas sexual yang melanggar hukum; b) Eksploitasi penggunaan anak dalam prostitusi atau prakte-praktek seksual yang melanggar hukum lainnya; c) Eksploitasi penggunaan anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografi. Artikel 35 Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah tepat secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun. Artikel 36 Pihak Negara akan melindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan terhadap aspek- aspek kesejahteraan anak. Artikel 37 Pihak Negara akan menjamin bahwa: a) Tidak ada anak yang akan dikenakan penyiksaan atau kekejaman lainnya, ketidakmanusiawian atau penghinaan atau hukuman. Baik itu hukuman Negara ataupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas tidak akan dijatuhkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang Anak-anak mempunyai hak atas perlindungan dari penggunaan narkotik dan obat psikotropik dan dari keterlibatan dalam produksi atau distribusinya. Eksploitasi seksual Negara melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk pelacuran dan keterlibatan dalam pornografi. Penjualan, perdagangan dan penculikan Ini merupakan kewajiban Negara untuk melakukan setiap upaya untuk mencegah penjualan, perdagangan dan penculikan anak. Bentuk eksploitasi lainnya Anak mempunyai hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan aspek kesejahteraan anak manapun yang tidak dicakup dalam artikel 32, 33, 34 dan 35. Penyiksaan dan pencabutan kebebasan Tidak ada anak yang diperkenankan menjalani penyiksaan, perlakuan kejam atau hukuman, penangkapan di luar hukum atau pencabutan kebebasan. Baik hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk dibebaskan, dilarang bagi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah 18 tahun. Anak yang
    • 19 dibawah usia 18 tahun; b) Tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang- wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai suatu ukuran sumber bantuan terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek ; c) Setiap anak yang hilang kebebasannya akan diperlakukan secara kemanusiaan serta menghargai martabat seorang manusia yang melekat, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan orang sesuai dengan usianya. Pada khususnya, setiap anak yang hilang kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika dianggap menurut kebutuhan terbaik anak tidak melakukan hal demikian dan akan mempunyai hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan, aman berada dalam keadaan pengecualian; d) Setiap anak yang hilang kebebasannya akan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan legal dan tepat, juga hak untuk menentang sahnya pencabutan kebebasannya didepan pengadilan atau otoritas kompeten, independen, dan netral lain, dan untuk mengambil keputusan dari tindakan tersebut. Artikel 38 1. Pihak Negara berusaha menghormati dan menjamin penghargaan terhadap peraturan-peraturan hukum kemanusiaan internasional yang dapat diterapkan padanya dalam konflik senjata yang relevan dengan anak. 2. Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah nyata bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak boleh berpartisipasi langsung dengan peperangan. 3. Pihak Negara akan menahan diri untuk merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Dalam merekrut orang-orang tersebut yang telah mencapai usia 15 tahun tapi belum mencapai usia 18 tahun, Pihak Negara akan berusaha memberikan prioritas bagi mereka yang paling tua. 4. Sesuai dengan kewajibannya dalam hukum dicabut kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali dianggap dalam kepentingan terbaik anak untuk tidak dilakukan. Seorang anak yang ditahan akan mempunyai pendamping legal atau lainnya juga kontak dengan keluarga. Konflik bersenjata Pihak Negara harus mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun tidak ikut serta secara langsung dalam perang. Tidak ada anak di bawah umur 15 tahun yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata. Negara juga menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang menderita akibat konflik bersenjata seperti yang dijelaskan dalam hukum internasional yang relevan.
    • 20 kemanusiaan internasional untuk melindungi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata, Pihak Negara akan mengambil semua langkah-langkah nyata untuk menjamin perlindungan dan pemlihran anak-anak yang terlibat dalam konflik senjata. Artikel 39 Pihak Negara akan mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan penyembuhan psychologis dan fisik serta reintegrasi sosial seorang anak yang merupakan korban dari; segala bentuk kesewenang- wenangan, eksploitasi, atau penyiksaan; penganiayaan atau bentuk kekejaman lainnya, perlakuan tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman; atau konflik senjata. Penyembuhan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, penghargaan diri dan martabat anak. Artikel 40 1. Pihak Negara mengakui hak setiap anak yang telah dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana diperlakukan secara konsisten dengan peningkatan martabat dan kebaikan anak, yang memperkuat kepentingan anak bagi hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lainnya dan dengan mempertimbangkan usia anak serta keinginan meningkatkan reintegrasi anak dan anggapan anak terhadap peranannya yang berguna dalam masyarakat. 2. Pada akhirnya, sehubungan dengan ketetapan relevan dari instrumen internasional, Pihak Negara secara khusus akan menjamin bahwa : a) Tidak ada anak yang dinyatakan , dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana dengan alasan tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional atau nasional pada saat mereka terlibat; b) Setiap anak yang dinyatakan atau dituduh telah melanggar hukum pidana paling tidak mempunyai jaminan berikut : i. Dianggap tidak berdosa sampai terbukti bersalah menurut hukum; ii. Diberitahu dengan cepat dan langsung tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, Rawatan atau Pengasuhan rehabilitatif Negara mempunyai sebuah kewajiban untuk menjamin bahwa anak korban konflik bersenjata, penyiksaan, pengabaian, penganiayaan atau eksploitasi menerima pengobatan yang tepat untuk kesembuhannya dan re-integrasi sosial. Administrasi peradilan anak muda Seorang anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai hak atas perlakuan yang meningkatkan martabat dan harga diri anak, mempertimbangkan usia anak dan mentargetkan untuk mengintegrasikannya kembali ke masyarakat. Anak berhak atas jaminan dasar juga pendamping legal atau lainnya untuk pembelaannya. Pengadilan dan penempatan institusional/penjara akan dihindarkan jika memungkinkan.
    • 21 dan, bila memungkinkan, melalui orangtuanya atau perwalian legal, dan mendapat bantuan tepat dan legal dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaan; iii. Agar masalah tersebut diselesaikan tanpa penundaan oleh otoritas kompeten, independen, netral atau badan hukum dalam sidang yang adil sesuai dengan hukum, dengan keberadaan bantuan legal dan yang lainnya dan, kecuali jika dianggap bukan merupakan kepentingan terbaik anak, khususnya dengan mempertimbangkan situasi atau usia, orangtuanya atau wali sah; iv. Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk menguji atau diuji kesaksian yang berlawanan dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pengujian saksi-saksi mengatasnamakannya berdasarkan kondisi persamaan; v. Jika dianggap melanggar hukum pidana, untuk mengambil keputusan ini dan langkah-langkah lain yang mempunyai konsekuensinya maka harus dipertimbangkan oleh otoritas kompeten, independen, dan netral atau badan hukum menurut hukum; vi. Memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang alih bahasa jika seorang anak tidak bisa memahami atau berbicara bahasa yang digunakan; vii. Memperoleh perlindungan sepenuhnya terhadap rahasia pribadinya dalam setiap tahap proses pelaporan. 3. Pihak Negara akan terus meningkatkan pelaksanaan hukum, prosedur, otoritas-otoritas dan institusi terutama yang dapat diterapkan pada anak yang dinyatakan, dituduh, diakui telah melanggar hukum pidana, serta pada khususnya : a) Penetapan usia minimum dibawah dimana anak akan dianggap tidak memiliki kapasitas melanggar hukum pidana; b) Bila sesuai dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak tersebut tanpa terpaksa melakukan proses hukum, dengan menimbang hak asasi manusia dan perlindungan legal
    • 22 sepenuhnya dijungjung tinggi. 4. Suatu variasi penempatan, seperti pemeliharaan, perwalian dan tatanan pengawasan; bimbingan, masa percobaan; pengangkatan; pendidikan dan program-program training kejuruan dan alternatif lain terhadap pemeliharaan institusional harus tersedia untuk menjamin bahwa anak ditangani secara tepat untuk kesejahteraannya serta seimbang baik menurut keadaan dan pelanggarannya. Artikel 41 Tidak ada dalam konvensi ini yang akan mempengaruhi suatu ketetapan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak-hak anak dan yang dapat termuat dalam: a) Hukum suatu Pihak Negara; atau b) Hukum internasional dalam angkatan bersenjata bagi Negara tersebut. Bagian II Artikel 42 Pihak Negara berusaha untuk membuat prinsip-prinsip dan ketetapan konvensi dari konvensi yang sudah dikenal luas, dengan cara tepat dan aktif, bagi orang dewasa dan anak-anak. Artikel 43 1. Untuk tujuan menguji kemajuan yang dibuat oleh Pihak Negara dalam memperoleh realisasi tugas yang dijalankan dalam konvensi ini, harus ada sebuah komite yang dibuat untuk hak-hak anak, yang akan menjalankan fungsi yang diberikan selanjutnya. 2. Komite tersebut akan terdiri dari 10 ahli bermoral tinggi dan berkemampuan yang diakui dalam bidangnya yang termasuk dalam konvensi ini. Anggota anggota komite ini akan dipilih oleh Pihak Negara diantara bangsa-bangsanya dan akan membantu kapasitas pribadinya, pertimbangan diberikan pada distribusi geograpis yang pantas, juga pada sistem legal yang utama. 3. Anggota-anggota komite akan dipilih dengan suara rahasia berdasarkan daftar orang-orang yang dinominasikan oleh Pihak Negara. Setiap Pihak Penghormatan atas standar yang lebih tinggi Bilamana ketetapan standar dalam hukum nasional dan internasional yang berlaku yang relevan dengan hak-hak anak lebih tinggi dari standar dalam Konvensi ini, standar yang lebih tinggi tersebut akan selalu berlaku. Artikel Pelaksanaan dan pemberlakuan Ketetapan dari artikel 42-54 khususnya menegaskan bahwa: (i) Kewajiban Negara untuk membuat hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini diketahui secara luas baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. (ii) Pembentukan Komite untuk Hak- hak Anak terdiri dari sepuluh ahli, yang akan mempertimbangkan laporan yang harus diserahkan Pihak Negara dari Konvensi ini dua tahun setelah ratifikasi dan setiap lima tahun kemudian. Konvensi berlaku – dan oleh karena itu Komite akan dibentuk- setelah 20 Negara telah meratifikasinya. (iii) Pihak Negara harus membuat laporannya tersedia secara luas bagi masyarakat umum. (iv) Komite dapat mengajukan bahwa penelitian khusus dilakukan atas masalah spesifik yang berhubungan dengan hak-hak anak, dan dapat menyebarkan evaluasinya agar diketahui setiap Pihak Negara yang berkaitan dan juga DewanJenderal PBB.
    • 23 Negara boleh menominasikan seorang diantara bangsa-bangsa mereka. 4. Pemilihan awal untuk komite akan dilangsungkan tidak lebih dari 6 bulan setelah tanggal masuknya kekuatan konvensi ini dan kemudian setiap tahun kedua. Paling sedikit 4 bulan sebelum tanggal tiap pemilihan, sekjen PBB akan mengirim surat pada Pihak Negara dan mengundangnya untuk menyerahkan nominasi-nominasinya dalam waktu 2 bulan. Kemudian sekjen PBB akan mempersiapkan daftar dalam susunan alfabet dari semua orang yang dinominasikan, menunjukan semua Pihak Negara yang telah menominasikan mereka, dan menyerahkannya ke Pihak Negara untuk konvensi ini. 5. Pemilihan akan diselenggarakan pada sidang-sidang Pihak Negara yang dirapatkan oleh sekjen di markas besar PBB. Pada sidang-sidang tersebut, dimana 2/3 Pihak Negara akan mengangkat suatu quorum, orang yang dipilih untuk komite akan merupakan yang memperoleh jumlah suara terbesar dan mayoritas suara yang mutlak dari perwakilan-perwakilan Pihak Negara yang hadir dan memberi suara. 6. Anggota-anggota komite akan dipilih untuk jangka waktu 4 tahun. Mereka harus memenuhi syarat untuk pemilihan kembali jika dinominasikan. Masa dari lima anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan habis pada akhir dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari kelima anggota tersebut akan dipilih secara terpisah oleh banyak pemimpin sidang. 7. Jika ada seorang anggota komite meninggal atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sebab-sebab lain dia tidak lagi bisa melakukan tugas-tugas komite, Pihak Negara yang menominasikan anggota tersebut akan menunjuk ahli lain dari sekian banyak bangsa untuk membantu dalam sisa masa tersebut, harus berdasarkan persetujuan komite. 8. Komite akan menetapkan peraturan prosedurnya sendiri. 9. Komite akan memilih staf-stafnya sendiri untuk jangka waktu dua tahun. 10. Pertemuan-pertemuan komite biasanya akan diselenggarakan di markas besar PBB atau di tempat lain yang nyaman seperti yang ditentukan oleh komite. Komite biasanya akan bertemu setiap tahun. Lama waktu pertemuan komite tersebut akan (v) Untuk “mengangkat pelaksanaan efektif dari Konvensi tersebut dan untuk mendorong kerja sama internasional”, agensi khusus PBB (seperti ILO, WHO, dan UNESCO) dan UNICEF akan dapat menghadiri pertemuan Komite tersebut. Bersama dengan badan lain yang diakui “kompeten”, termasuk organisasi non pemerintah dengan status konsultatif dengan PBB dan badan PBB seperti UNHCR, mereka dapat menyerahkan informasi yang berkaitan kepada Komite dan diminta untuk memberikan saran tentang pelaksanaan Konvensi yang optimal.
    • 24 ditentukan, dan ditinjau, jika perlu, oleh sebuah rapat Pihak Negara untuk konvensi ini, berdasarkan persetujuan dewan umum. 11. Sekjen PBB akan menyediakan fasilitas dan staf-staf yang diperlukan untuk pelaksanaan efektif fungsi- fungsi komite dibawah konvensi ini . 12. Dengan persetujuan dewan umum, anggota komite yang ditetapkan dalam konvensi ini akan menerima pembayaran dari sumber-sumber PBB dengan syarat-syarat dan peraturan yang diputuskan dewan. Artikel 44 1. Pihak Negara menyerahkan laporan-laporan tentang langkah-langkah yang mereka telah ambil yang mempengaruhi hak-hak yang diakui didalamnya dan tentang kemajuan yang dibuat tentang penggunaan hak-hak tersebut, pada komite, melalui sekjen PBB: a) Dalam waktu dua tahun sejak berlakunya konvensi bagi Pihak Negara yang bersangkutan; b) Kemudian setiap lima tahun. 2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan artikel ini akan menunjukan faktor-faktor dan kesulitan- kesulitan, jika ada, mempengaruhi tingkat penyelesaian tugas berdasarkan konvensi ini. Laporan juga akan terdiri dari cukup informasi yang cukup untuk memberi komite pemahaman komprehensif terhadap implementasi konvensi di Negara yang bersangkutan. 3. Suatu Pihak Negara yang telah menyerahkan laporan awal komprehensif pada komite tidak perlu, dalam laporan berikutnya yang diserahkan menurut paragraf 1 (b) dari artikel ini, mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya. 4. Komite boleh meminta informasi lebih jauh yang relevan dengan implementasi konvensi dari Pihak Negara. 5. Komite akan menyerahkan laporan-laporan tentang aktivitas-aktivitasnya pada dewan umum, melalui dewan sosial dan ekonomi, setiap dua tahun. 6. Pihak Negara akan membuat laporan-laporannya tersedia secara luas bagi masyarakat di Negaranya sendiri. Artikel 45 Untuk meningkatkan implementasi efektif dari konvensi dan memacu kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam konvensi:
    • 25 a) Agen-agen khusus, dana anak-anak PBB, dan organ-organ PBB lainnya akan ditugaskan untuk diwakilkan pada pertimbangan pelaksanaan ketetapan-ketetapan tersebut pada konvensi ini yang berada dalam cakupan mandatnya. Komite boleh mengundang agen-agen khusus, dana anak-anak PBB dan otritas kompeten, dan organ-organ PBB lainnya jika dianggap tepat untuk memberikan saran kepada para ahli mengenai pelaksanaan konvensi dalam bidang-bidang yang berada dalam cakupan mandatnya. Komite bisa mengundang agen-agen khusus, dana anak-anak PBB dan organ PBB lainnya untuk menyerahkan laporan tentang implementasi konvensi di daerah yang dalam cakupan aktivitasnya; b) Jika dianggap tepat komite akan meneruskannya kepada agen-agen khusus, dana anak-anak PBB dan badan-badan kompeten, laporan-laporan dari Pihak Negara yang mencakup sebuah permohonan, atau menunjukan suatu kebutuhan, bagi bantuan dan saran teknis, bersamaan dengan saran-saran dan observasi komite, jika ada, dalam permohonan dan petunjuk-petunjuk ini; c) Komite itu bisa memberikan rujukan pada dewan umum untuk memohon sekjen untuk menjalankan penelitian-penelitian tentang masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan hak-hak anak; d) Komite bisa membuat saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima menurut artikel 44 dan 45 dari konvensi ini. Saran- saran tersebut dan rekomendasi umum akan dikirim ke suatu Pihak Negara yang bersangkutan dan dilaporkan ke dewan umum, bersamaan dengan komentar dari Pihak Negara, jika ada. Bagian III Artikel 46 Artikel ini akan dibuka bagi tandatangan oleh seluruh Negara. Artikel 47 Konvensi ini ditujukan untuk pengesahan. Alat-alat pengesahan akan disimpan dengan sekjen PBB.
    • 26 Artikel 48 Konvensi ini akan tetap terbuka bagi penyetujuan oleh suatu Negara. Alat-alat penyetujuan akan disimpan bersama dengan sekjen PBB Artikel 49 1. Konvensi ini akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke 30 sejak tanggal penyimpanan alat pengesahan atau penyetujuan ke 20. 2. Karena tiap Negara mengesahkan atau menyetujui konvensi setelah penyimpanan alat pengesahan atau penyetujuan ke 20, konvensi akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke 30 setelah penyimpanan alat- alat pengesahan atau penyetujuanoleh Negara tersebut. Artikel 50 1. Suatu Pihak Negara boleh mengajukan amandemen dan merangkainya bersama dengan sekjen PBB. Sekjen kemudian akan membahas amandemen yang diajukan ke Pihak Negara, dengan permohonan bahwa mereka menunjukan apakah mereka menginginkan sebuah konferensi Pihak Negara untuk tujuan mempertimbangkan dan memberikan suara terhadap proposal tersebut. Kalau sekiranya, dalam waktu 4 bulan sejak tanggal pembahasan tersebut, paling sedikit 1/3 dari Pihak Negara yang menginginkan konferensi tersebut, sekjen akan mengadakan konferensi di bawah pimpinan PBB. Suatu amandemen yang diadaptasikan oleh mayoritas Pihak Negara yang hadir dan memberi suara pada konferensi akan diserahkan pada dewan umum untuk persetujuan. 2. Suatu amandemen yang diadaptasikan menurut paragraf 1 dari artikel ini akan memiliki kekuatan jika sudah disetujui oleh dewan umum PBB dan diterima oleh 2/3 mayoritas Pihak Negara. 3. Bila suatu amandemen memiliki kekuatan, amandemen tersebut akan mengikat Pihak Negara tersebut yang telah menerimanya, Pihak Negara lain masih terikat oleh ketetapan konvensi ini dan amandemen-amandemen yang lebih awal yang telah mereka terima.
    • 27 Artikel 51 1. Sekjen PBB akan menerima dan mengedarkannya ke seluruh Negara teks syarat-syarat yang dibuat oleh Negara-Negara pada waktu pengesahan atau penyetujuan. 2. Suatu persyaratan yang tidak sesuai dengan obyek dan maksud konvensi ini tidak akan diijinkan. 3. Syarat-syarat tersebut dapat ditarik kapanpun dengan pemberitahuan mengenai hasilnya ke Sekjen PBB, yang kemudian akan memberitahukan ke seluruh Negara. Pemberitahuan tersebut akan berpengaruh pada tanggal diterimanya oleh Sekjen. Artikel 52 Suatu Pihak Negara bisa menggugat konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis ke Sekjen PBB. Pengaduan ini menjadi efektif satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh sekjen. Artikel 53 Sekjen PBB dirancang sebagai tempat penyimpanan konvensi ini. Artikel 54 Konvensi yang asli, dimana seluruh teksnya dalam bahasa arab, cina, inggris, perancis, rusia dan spanyol sama aslinya, akan disimpan bersama sekjen PBB. Dengan kesaksian dari para perwakilan yang dikuasakan, yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani konvensi ini.