4. proses pembuatan perundang undangan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

4. proses pembuatan perundang undangan

on

  • 20,337 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,337
Views on SlideShare
20,336
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
204
Comments
0

1 Embed 1

http://idebphimaks.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

4. proses pembuatan perundang undangan 4. proses pembuatan perundang undangan Presentation Transcript

  • Proses Tahapan Pembuatan Perundang-undangan PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL
  • • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penge sahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
  • • Sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 10 tahun 2004 di atas, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap harus melewati beberapa tahap: • Pertama, tahap persiapan ini menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan sebuah peraturan perundang-undangan. Karena terdapat berbagai jenis bentuk peraturan perundang-undangan, dimana setiap jenisnya mempunyai spesifikasi kewenangan legislasi (pembuatan peraturan) yang berbeda-beda, maka perlu dijelaskan satu persatu sesuatu dengan hirarki jenis/bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
  • • Kedua, tahap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. dalam tahap ini dapat dilihat lebih rinci di lampiran UU No. 10 tahun 2004. Akan tetapi dalam lampiran tersebut hanya menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya mengenai Peraturan Daerah terdapat aturan tersendiri. Ketiga, Tahap Pengundangan sangatlah penting bagi sebuah peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya pengundangan ini sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.
  • • Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahap perencanaan peraturan perundang- undangan telah diatur mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Oleh karena itu, untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang- undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.
  • your topic goes here Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut: 1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan adalah sbb: a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Idonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah (Perda)
  • 2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
  • Undang-Undang • Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  • Perpu • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang- undang.
  • Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden • Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan)
  • Peraturan Daerah • Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas : a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; d. Keputusan Kepala Daerah; dan e. Instruksi Kepala Daerah.
  • PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL • Proses pembuatan suatu Undang-undang dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR, atau Diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada DPR. • Secara skematik proses pembuatan suatu Undang-undang dapat dicermati pada bagan di berikut ini:
  • Proses Pembuatan Undang-Undang RUU dari Presiden RUU dari DPR RI RUU dari DPD Dua Tingkat Pembicaraan di DPR RI Disetujui DPR RI Ditandatangani Presiden Undang-Undang
  • Prosedur Pembuatan UU Usul inisiatif RUU dapat sekurang-kurangnya 13 anggota DPR RI atau Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislatif Disampaikan kepada pemimpin DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya Dalam Rapat Paripurna, Ketua Rapat menyampaikan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada para anggota DPR Rapat Paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya Disetujui tanpa perubahan Disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislatif atau Pansus untuk menyempurnakan RUU tersebut Pembicaraan di DPR RI 1. Pembicaraan Tingkat I 2. 2. Pembicaraan Tingkat II Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU, dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan terkait dengan DPD
  • Pembicaraan tingkat I: Dilaksanakan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislatif, Rapat Panitia Anggaran atau Rapat Pansus, dengan kegiatan : a. Pandangan dan Pendapat • RUU dari Presiden : pandangan dan pendapat Fraksi2 atau Faksi2 dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD • RUU dari DPR : pandangan dan pendapat Presiden atau Presiden beserta DPD apabila RUU terkait dengan DPD b. Tanggapan c. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
  • Pembicaraan Tingkat II : Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh : a. Laporan Hasil Pembicaraan tingkat I b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya. c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
  • • Yang dimaksud dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disini adalah teknik atau susunan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. hal ini dijelaskan dalam lampiran UU No. 10 Tahun 2004. Secara garis besar susunan dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
  • • A. JUDUL B. PEMBUKAAN 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsiderans 4. Dasar, Hukum 5. Diktum C. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan) 5. Ketentuan Penutup D. PENUTUP E. PENJELASAN (Jika diperlukan) F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)
  • • Sedangkan rincian dari pointer di atas dapat dilihat pada lampiran UU No. 10 tahun 2004 karena begitu banyaknya spesifikasi atau rinciannya. Khusus untuk proses penyusunan produk hukum daerah mempunyai aturan tersendiri yang diatur dalam PMDN No.16 tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  • PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan dalam Suatu Lembaran Negara (LN) atau Berita Negara. Dan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Perundang- undangan tingkat Daerah. • Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
  • • Istilah Pengundangan atau Afkondiging atau Promulgation dapat berarti juga Publicate atau Publication. Yang dimaksud pengundangan di sini adalah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan perlunya suatu pengundangan adalah een eider wordt geacht de wet te kennen (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) atau ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man (ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya).
  • Terima Kasih ^_^