Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pelayanan validasi pajak, peningkatan pemungutan pajak, dan optimalisasi sumber daya manusia. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran wajib pajak melalui layanan cepat validasi setiap hari Jumat dan sosialisasi program.
1. Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari)
BPHTB sebagai Upaya Optimalisasi
Penerimaan Pajak Daerah di
Kabupaten Bantul
2. Pengertian BPHTB
• Pajak BPHTB adalah pajak Kabupaten/Kota yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
• Obyek pajaknya berupa perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena pemindahan atau pemberian hak baru
• wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan bangunan
• Validasi pajak BPHTB yaitu pengesahan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) BPHTB yang dilaporkan wajib pajak oleh
DPPKAD. Pengesahan tersebut berupa pemberian stempel
dinas dan tanda tangan pejabat DPPKAD dengan
mempertimbangkan dasar pengenaan pajak dan basis pajak
• BPN tidak akan menerima permohonan pendaftaran
perubahan hak atas tanah dan bangunan yang diajukan wajib
pajak jika tidak melampirkan SSPD BPHTB yang tidak
divalidasi
3. Validasi BPHTB perlu
waktu yang lama
Dasar Pengenaan Pajak
dlm SSPD jauh dari yg
sebenarnya
Layanan Validasi Jumat
Sehari (dasi Jumari)
BPHTB
Validasi BPHTB tidak butuh
waktu lama
Dasar Pengenaan Pajak dlm
SSPD mendekati harga yg
sebenarnya
Pendapatan pajak BPHTB
optimal
Proses Perubahan hak atas
tanah dan bangunan di BPN
lebih cepat
Burning Plattform
Kondisi yg
diinginkan
Pendapatan Pajak BPHTB
belum optimal
Proses perubahan hak atas tanah
dan bangunan di BPN perlu waktu
lama
Kondisi
saat ini
INOVASI
PERUBAHAN
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang
Penagihan DPPKAD
• Menyusun rencana kegiatan;
• Menyiapkan bahan kerja;
• Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penagihan, piutang, pengurangan/keringanan,
keberaratan/banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan piutang, pengurangan/keringanan, keberatan
dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menindak lanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi
penetapan pajak daerah;
• Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran,
angsuran tunggakan,pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional,
pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan,dan pengendalian retribusi
daerah;
• Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
• Memberikan saran dan/ atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang
diambil sesuai bidang tugasnya;
• Menginventarisasi,mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang
tugasnya;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
• Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
6. PERMASALAHAN
• Belum optimalnya penerimaan Pajak
BPHTB
• Belum optimalnya sistem dan prosedur
penagihan pajak BPHTB
• Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan
dan penagihan pajak BPHTB.
7. No Permasalahan U S G
Total
Nilai
Rang
king
1 Belum optimalnya penerimaan
Pajak BPHTB
5 5 5 15 I
2 Belum optimalnya sistem dan
prosedur pajak BPHTB
3 5 3 11 II
3 Belum optimalnya pelaksanaan
pelaporan dan penagihan Pajak
BPHTB
4 5 4 13 III
8. No Faktor U S G
Total
Nilai
Rata-
rata
Faktor Pendorong
D1
Adanya komitmen Kepala DPPKAD
Bantul untuk optimalisasi penerimaan
4 4 3 11 3,67
D2
Adanya kewajiban pelayanan kepada
Wajib Pajak
5 5 4 14 4,67
D3 Adanya potensi Pajak BPHTB besar 5 4 4 13 4,33
D4
Adanya peraturan Perundang-
undangan Tentang BPHTB
4 3 3 10 3,33
Faktor Penghambat
H1
Sarana dan Prasarana kurang
memadai
4 4 4 12 4,00
H2 Jumlah SDM terbatas 5 5 4 14 4,67
H3 Kesadaran Wajib Pajak Rendah 4 4 3 11 3,67
H4 Jumlah Anggaran Terbatas 4 4 2 10 3,33
9.
10. No Alternatif Strategi Rangking Prioritas Strategi
1. Tingkatkan pelayanan validasi
Pajak BPHTB
1 Jangka Pendek
2. Tingkatkan pemungutan Pajak
BPHTB
2 Jangka Pendek
3. Optimalkan SDM yang ada 3 Jangka Pendek
4. Tingkatkan sosialisasi terhadap
Wajib Pajak
4 Jangka Pendek
5. Optimalkan penggunaan anggaran
yang tersedia
5 Jangka Menengah
6. Tingkatkan sarana dan prasarana 6 Jangka Panjang
11. - Tujuan Jangka Pendek :
1. Terwujudnya layanan Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB;
2. Terwujudnya optimalisasi SDM dalam pelayanan Validasi Jumat
Sehari (Dasi Jumari) BPHTB;
3. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap program Dasi
Jumari Pajak BPHTB.
- Tujuan jangka menengah :
Terwujudnya pelayanan validasi BPHTB yang semakin cepat
- Tujuan jangka panjang :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan Daerah dari Pajak BPHTB;
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak BPHTB
12. Manfaat Jangka Pendek
1. Memberikan kemudahan dalam layanan validasi BPHTB
bagi Wajib Pajak;
2. Tersosialisasinya pelayanan Validasi Jumat Sehari (Dasi
Jumari) BPHTB di masyarakat.
Manfaat Jangka Menengah
Meningkatnya jumlah permohonan validasi BPHTB oleh
wajib pajak
Manfaat Jangka Panjang
1. Meningkatnya sumber pendanaan untuk membiayai
belanja daerah;
2. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk
melaksanakan kewajiban membayar pajak BPHTB sesuai
ketentuan yang berlaku;
13. Tahap utama Waktu
Jangka Pendek :
1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
a. Pembentukan Tim
b. Penyusunan Peraturan Kepala Dinas
Tentang Juklak Dasi Jumari
c. Penunjukan petugas pelayanan.
2. Sosialisasi
a. Pembuatan leaflet 500 lembar
b. Pembuatan spanduk 5 buah
c. Talk show di Bantul Radio
d. Tatap muka 4 kali
3. Penyiapan sarana dan prasarana
a. Pengadaan perangkat komputer 1 unit
b. Pengadaan meja kursi kerja 1 set
c. Pengadaan Alat Tulis Kantor
4. Launching Program Dasi Jumari
5. Pelaksanaan pelayanan
6. Evaluasi
Minggu pertama April 2015 - Minggu ke 2 April
2015
Minggu ke 2 April – Minggu ke 3 April 2015
Minggu ke 3 April –Minggu ke 4 April 2015
Minggu pertama Mei 2015
Minggu pertama Mei 2015
Minggu ke 4 Mei 2015
14.
15. No Stakeholder
Kekuatan Kepentingan
Kategori
Besar Kecil Besar Kecil
1. Kepala DPPKAD Bantul V V Promoters
2. Kepala Bidang
Penagihan
V V Promoters
3. Kepala Bidang
Pendaftaran Penetapan
V V Promoters
4. Kepala Seksi Penagihan
Piutang
V V Promoters
5. Kepala Seksi Keberatan V V Promoters
6. Kasie Pengendalian
Opnal, Pemeriksa &
Penindakan
V V Promoters
7 Kasie Pendataan,
Pendaftaran, dan
Pelayanan
V V Promoters
8 Staf Bidang Penagihan &
Pendaftaran &
Penetapan
V V Promoters
16. No Stakeholder
Kekuatan Kepentingan
Kategori
Besar Kecil Besar Kecil
9. BPD Cabang Bantul V V Latens
10. BPN Bantul V V Defenders
11. DPRD Bantul V V Latens
12. Bag.Hukum Setda
Bantul
V
V
Latens
13. KPP Pratama Bantul V V Defenders
14. IPPAT Bantul V V Defenders
15. Camat (PPATS) V V Defenders
16. Aparat Kecamatan V V Defenders
17. Aparat Desa V V Apathetics
18. Masyarakat/wajib
pajak
V V Defenders