SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari)
BPHTB sebagai Upaya Optimalisasi
Penerimaan Pajak Daerah di
Kabupaten Bantul
Pengertian BPHTB
• Pajak BPHTB adalah pajak Kabupaten/Kota yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
• Obyek pajaknya berupa perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena pemindahan atau pemberian hak baru
• wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan bangunan
• Validasi pajak BPHTB yaitu pengesahan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) BPHTB yang dilaporkan wajib pajak oleh
DPPKAD. Pengesahan tersebut berupa pemberian stempel
dinas dan tanda tangan pejabat DPPKAD dengan
mempertimbangkan dasar pengenaan pajak dan basis pajak
• BPN tidak akan menerima permohonan pendaftaran
perubahan hak atas tanah dan bangunan yang diajukan wajib
pajak jika tidak melampirkan SSPD BPHTB yang tidak
divalidasi
Validasi BPHTB perlu
waktu yang lama
Dasar Pengenaan Pajak
dlm SSPD jauh dari yg
sebenarnya
Layanan Validasi Jumat
Sehari (dasi Jumari)
BPHTB
Validasi BPHTB tidak butuh
waktu lama
Dasar Pengenaan Pajak dlm
SSPD mendekati harga yg
sebenarnya
Pendapatan pajak BPHTB
optimal
Proses Perubahan hak atas
tanah dan bangunan di BPN
lebih cepat
Burning Plattform
Kondisi yg
diinginkan
Pendapatan Pajak BPHTB
belum optimal
Proses perubahan hak atas tanah
dan bangunan di BPN perlu waktu
lama
Kondisi
saat ini
INOVASI
PERUBAHAN
Tahun
Permohonan
Validasi
SSPD
Penelitian
Lapangan
Prosentase
Penelitian
Lapangan
Rata-
Rata
Waktu
Penyel
esaian
Realisasi
Penerimaan
(Rp)
2011 9.789 2.589 26,45 % 13 hari 15.676.962.928,
-
2012 10.983 2.061 18,76 % 18 hari 27.746.383.081,
-
2013 8.878 1.152 12,97 % 17 hari 33.086.420.991,
-
2014 7.179 984 13,71 % 14 hari 42.872.571.982,
-
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang
Penagihan DPPKAD
• Menyusun rencana kegiatan;
• Menyiapkan bahan kerja;
• Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penagihan, piutang, pengurangan/keringanan,
keberaratan/banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan piutang, pengurangan/keringanan, keberatan
dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menindak lanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi
penetapan pajak daerah;
• Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran,
angsuran tunggakan,pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional,
pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
• Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan,dan pengendalian retribusi
daerah;
• Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;
• Memberikan saran dan/ atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang
diambil sesuai bidang tugasnya;
• Menginventarisasi,mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang
tugasnya;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan
• Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
PERMASALAHAN
• Belum optimalnya penerimaan Pajak
BPHTB
• Belum optimalnya sistem dan prosedur
penagihan pajak BPHTB
• Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan
dan penagihan pajak BPHTB.
No Permasalahan U S G
Total
Nilai
Rang
king
1 Belum optimalnya penerimaan
Pajak BPHTB
5 5 5 15 I
2 Belum optimalnya sistem dan
prosedur pajak BPHTB
3 5 3 11 II
3 Belum optimalnya pelaksanaan
pelaporan dan penagihan Pajak
BPHTB
4 5 4 13 III
No Faktor U S G
Total
Nilai
Rata-
rata
Faktor Pendorong
D1
Adanya komitmen Kepala DPPKAD
Bantul untuk optimalisasi penerimaan
4 4 3 11 3,67
D2
Adanya kewajiban pelayanan kepada
Wajib Pajak
5 5 4 14 4,67
D3 Adanya potensi Pajak BPHTB besar 5 4 4 13 4,33
D4
Adanya peraturan Perundang-
undangan Tentang BPHTB
4 3 3 10 3,33
Faktor Penghambat
H1
Sarana dan Prasarana kurang
memadai
4 4 4 12 4,00
H2 Jumlah SDM terbatas 5 5 4 14 4,67
H3 Kesadaran Wajib Pajak Rendah 4 4 3 11 3,67
H4 Jumlah Anggaran Terbatas 4 4 2 10 3,33
No Alternatif Strategi Rangking Prioritas Strategi
1. Tingkatkan pelayanan validasi
Pajak BPHTB
1 Jangka Pendek
2. Tingkatkan pemungutan Pajak
BPHTB
2 Jangka Pendek
3. Optimalkan SDM yang ada 3 Jangka Pendek
4. Tingkatkan sosialisasi terhadap
Wajib Pajak
4 Jangka Pendek
5. Optimalkan penggunaan anggaran
yang tersedia
5 Jangka Menengah
6. Tingkatkan sarana dan prasarana 6 Jangka Panjang
- Tujuan Jangka Pendek :
1. Terwujudnya layanan Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB;
2. Terwujudnya optimalisasi SDM dalam pelayanan Validasi Jumat
Sehari (Dasi Jumari) BPHTB;
3. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap program Dasi
Jumari Pajak BPHTB.
- Tujuan jangka menengah :
Terwujudnya pelayanan validasi BPHTB yang semakin cepat
- Tujuan jangka panjang :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan Daerah dari Pajak BPHTB;
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak BPHTB
Manfaat Jangka Pendek
1. Memberikan kemudahan dalam layanan validasi BPHTB
bagi Wajib Pajak;
2. Tersosialisasinya pelayanan Validasi Jumat Sehari (Dasi
Jumari) BPHTB di masyarakat.
Manfaat Jangka Menengah
Meningkatnya jumlah permohonan validasi BPHTB oleh
wajib pajak
Manfaat Jangka Panjang
1. Meningkatnya sumber pendanaan untuk membiayai
belanja daerah;
2. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk
melaksanakan kewajiban membayar pajak BPHTB sesuai
ketentuan yang berlaku;
Tahap utama Waktu
Jangka Pendek :
1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
a. Pembentukan Tim
b. Penyusunan Peraturan Kepala Dinas
Tentang Juklak Dasi Jumari
c. Penunjukan petugas pelayanan.
2. Sosialisasi
a. Pembuatan leaflet 500 lembar
b. Pembuatan spanduk 5 buah
c. Talk show di Bantul Radio
d. Tatap muka 4 kali
3. Penyiapan sarana dan prasarana
a. Pengadaan perangkat komputer 1 unit
b. Pengadaan meja kursi kerja 1 set
c. Pengadaan Alat Tulis Kantor
4. Launching Program Dasi Jumari
5. Pelaksanaan pelayanan
6. Evaluasi
Minggu pertama April 2015 - Minggu ke 2 April
2015
Minggu ke 2 April – Minggu ke 3 April 2015
Minggu ke 3 April –Minggu ke 4 April 2015
Minggu pertama Mei 2015
Minggu pertama Mei 2015
Minggu ke 4 Mei 2015
No Stakeholder
Kekuatan Kepentingan
Kategori
Besar Kecil Besar Kecil
1. Kepala DPPKAD Bantul V V Promoters
2. Kepala Bidang
Penagihan
V V Promoters
3. Kepala Bidang
Pendaftaran Penetapan
V V Promoters
4. Kepala Seksi Penagihan
Piutang
V V Promoters
5. Kepala Seksi Keberatan V V Promoters
6. Kasie Pengendalian
Opnal, Pemeriksa &
Penindakan
V V Promoters
7 Kasie Pendataan,
Pendaftaran, dan
Pelayanan
V V Promoters
8 Staf Bidang Penagihan &
Pendaftaran &
Penetapan
V V Promoters
No Stakeholder
Kekuatan Kepentingan
Kategori
Besar Kecil Besar Kecil
9. BPD Cabang Bantul V V Latens
10. BPN Bantul V V Defenders
11. DPRD Bantul V V Latens
12. Bag.Hukum Setda
Bantul
V
V
Latens
13. KPP Pratama Bantul V V Defenders
14. IPPAT Bantul V V Defenders
15. Camat (PPATS) V V Defenders
16. Aparat Kecamatan V V Defenders
17. Aparat Desa V V Apathetics
18. Masyarakat/wajib
pajak
V V Defenders
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPANSri Haryati
 
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPT Lion Air
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
Sistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineSistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export Import
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportPemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export Import
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportKanaidi ken
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiNony Saraswati Gendis
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 

What's hot (20)

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
 
Materi supplier SPAN
Materi supplier SPANMateri supplier SPAN
Materi supplier SPAN
 
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung WaletPajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Domisili fiskal .
Domisili fiskal .Domisili fiskal .
Domisili fiskal .
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Sistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara onlineSistem pembayaran pajak secara online
Sistem pembayaran pajak secara online
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
3. Job Order Costing.pptx
3. Job Order Costing.pptx3. Job Order Costing.pptx
3. Job Order Costing.pptx
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export Import
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export ImportPemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export Import
Pemeriksaan Kepabeanan & Dokumen Export Import
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
 
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
 
Bea cukai
Bea cukaiBea cukai
Bea cukai
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 

Similar to BPHTB Optimal

PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfIrvanChang
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Paparan Samarinda
Paparan SamarindaPaparan Samarinda
Paparan Samarindaguest342fb2
 
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxPaparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxAgusVidya
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxArisMali
 
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdf
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdfPAPARAN RB Satpol PP 2021.pdf
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdfsubag007
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptxdream1717
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 
PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
PENGANTAR PERPAJAKAN.pptPENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
PENGANTAR PERPAJAKAN.pptHadiPrasetyo13
 
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.pptBab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.pptSidiqFilm2
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Dhonie Osmond
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Catatan Ekstens
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptxMarioMario435914
 

Similar to BPHTB Optimal (20)

PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Paparan Samarinda
Paparan SamarindaPaparan Samarinda
Paparan Samarinda
 
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxPaparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdf
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdfPAPARAN RB Satpol PP 2021.pdf
PAPARAN RB Satpol PP 2021.pdf
 
ppt metlit desmita
ppt metlit desmitappt metlit desmita
ppt metlit desmita
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
 
PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
PENGANTAR PERPAJAKAN.pptPENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
 
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.pptBab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
 
1 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
1 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt1 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
1 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
 
Tugas fhartika
Tugas fhartikaTugas fhartika
Tugas fhartika
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
 
Pemeriksaan-Pajak.pptx
Pemeriksaan-Pajak.pptxPemeriksaan-Pajak.pptx
Pemeriksaan-Pajak.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 

BPHTB Optimal

  • 1. Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul
  • 2. Pengertian BPHTB • Pajak BPHTB adalah pajak Kabupaten/Kota yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan • Obyek pajaknya berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemindahan atau pemberian hak baru • wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan • Validasi pajak BPHTB yaitu pengesahan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang dilaporkan wajib pajak oleh DPPKAD. Pengesahan tersebut berupa pemberian stempel dinas dan tanda tangan pejabat DPPKAD dengan mempertimbangkan dasar pengenaan pajak dan basis pajak • BPN tidak akan menerima permohonan pendaftaran perubahan hak atas tanah dan bangunan yang diajukan wajib pajak jika tidak melampirkan SSPD BPHTB yang tidak divalidasi
  • 3. Validasi BPHTB perlu waktu yang lama Dasar Pengenaan Pajak dlm SSPD jauh dari yg sebenarnya Layanan Validasi Jumat Sehari (dasi Jumari) BPHTB Validasi BPHTB tidak butuh waktu lama Dasar Pengenaan Pajak dlm SSPD mendekati harga yg sebenarnya Pendapatan pajak BPHTB optimal Proses Perubahan hak atas tanah dan bangunan di BPN lebih cepat Burning Plattform Kondisi yg diinginkan Pendapatan Pajak BPHTB belum optimal Proses perubahan hak atas tanah dan bangunan di BPN perlu waktu lama Kondisi saat ini INOVASI PERUBAHAN
  • 4. Tahun Permohonan Validasi SSPD Penelitian Lapangan Prosentase Penelitian Lapangan Rata- Rata Waktu Penyel esaian Realisasi Penerimaan (Rp) 2011 9.789 2.589 26,45 % 13 hari 15.676.962.928, - 2012 10.983 2.061 18,76 % 18 hari 27.746.383.081, - 2013 8.878 1.152 12,97 % 17 hari 33.086.420.991, - 2014 7.179 984 13,71 % 14 hari 42.872.571.982, -
  • 5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penagihan DPPKAD • Menyusun rencana kegiatan; • Menyiapkan bahan kerja; • Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberaratan/banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; • Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; • Menindak lanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah; • Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan,pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; • Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan,dan pengendalian retribusi daerah; • Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; • Memberikan saran dan/ atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; • Menginventarisasi,mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan • Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  • 6. PERMASALAHAN • Belum optimalnya penerimaan Pajak BPHTB • Belum optimalnya sistem dan prosedur penagihan pajak BPHTB • Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak BPHTB.
  • 7. No Permasalahan U S G Total Nilai Rang king 1 Belum optimalnya penerimaan Pajak BPHTB 5 5 5 15 I 2 Belum optimalnya sistem dan prosedur pajak BPHTB 3 5 3 11 II 3 Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak BPHTB 4 5 4 13 III
  • 8. No Faktor U S G Total Nilai Rata- rata Faktor Pendorong D1 Adanya komitmen Kepala DPPKAD Bantul untuk optimalisasi penerimaan 4 4 3 11 3,67 D2 Adanya kewajiban pelayanan kepada Wajib Pajak 5 5 4 14 4,67 D3 Adanya potensi Pajak BPHTB besar 5 4 4 13 4,33 D4 Adanya peraturan Perundang- undangan Tentang BPHTB 4 3 3 10 3,33 Faktor Penghambat H1 Sarana dan Prasarana kurang memadai 4 4 4 12 4,00 H2 Jumlah SDM terbatas 5 5 4 14 4,67 H3 Kesadaran Wajib Pajak Rendah 4 4 3 11 3,67 H4 Jumlah Anggaran Terbatas 4 4 2 10 3,33
  • 9.
  • 10. No Alternatif Strategi Rangking Prioritas Strategi 1. Tingkatkan pelayanan validasi Pajak BPHTB 1 Jangka Pendek 2. Tingkatkan pemungutan Pajak BPHTB 2 Jangka Pendek 3. Optimalkan SDM yang ada 3 Jangka Pendek 4. Tingkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak 4 Jangka Pendek 5. Optimalkan penggunaan anggaran yang tersedia 5 Jangka Menengah 6. Tingkatkan sarana dan prasarana 6 Jangka Panjang
  • 11. - Tujuan Jangka Pendek : 1. Terwujudnya layanan Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB; 2. Terwujudnya optimalisasi SDM dalam pelayanan Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB; 3. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap program Dasi Jumari Pajak BPHTB. - Tujuan jangka menengah : Terwujudnya pelayanan validasi BPHTB yang semakin cepat - Tujuan jangka panjang : 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan Daerah dari Pajak BPHTB; 2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak BPHTB
  • 12. Manfaat Jangka Pendek 1. Memberikan kemudahan dalam layanan validasi BPHTB bagi Wajib Pajak; 2. Tersosialisasinya pelayanan Validasi Jumat Sehari (Dasi Jumari) BPHTB di masyarakat. Manfaat Jangka Menengah Meningkatnya jumlah permohonan validasi BPHTB oleh wajib pajak Manfaat Jangka Panjang 1. Meningkatnya sumber pendanaan untuk membiayai belanja daerah; 2. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku;
  • 13. Tahap utama Waktu Jangka Pendek : 1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait a. Pembentukan Tim b. Penyusunan Peraturan Kepala Dinas Tentang Juklak Dasi Jumari c. Penunjukan petugas pelayanan. 2. Sosialisasi a. Pembuatan leaflet 500 lembar b. Pembuatan spanduk 5 buah c. Talk show di Bantul Radio d. Tatap muka 4 kali 3. Penyiapan sarana dan prasarana a. Pengadaan perangkat komputer 1 unit b. Pengadaan meja kursi kerja 1 set c. Pengadaan Alat Tulis Kantor 4. Launching Program Dasi Jumari 5. Pelaksanaan pelayanan 6. Evaluasi Minggu pertama April 2015 - Minggu ke 2 April 2015 Minggu ke 2 April – Minggu ke 3 April 2015 Minggu ke 3 April –Minggu ke 4 April 2015 Minggu pertama Mei 2015 Minggu pertama Mei 2015 Minggu ke 4 Mei 2015
  • 14.
  • 15. No Stakeholder Kekuatan Kepentingan Kategori Besar Kecil Besar Kecil 1. Kepala DPPKAD Bantul V V Promoters 2. Kepala Bidang Penagihan V V Promoters 3. Kepala Bidang Pendaftaran Penetapan V V Promoters 4. Kepala Seksi Penagihan Piutang V V Promoters 5. Kepala Seksi Keberatan V V Promoters 6. Kasie Pengendalian Opnal, Pemeriksa & Penindakan V V Promoters 7 Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan V V Promoters 8 Staf Bidang Penagihan & Pendaftaran & Penetapan V V Promoters
  • 16. No Stakeholder Kekuatan Kepentingan Kategori Besar Kecil Besar Kecil 9. BPD Cabang Bantul V V Latens 10. BPN Bantul V V Defenders 11. DPRD Bantul V V Latens 12. Bag.Hukum Setda Bantul V V Latens 13. KPP Pratama Bantul V V Defenders 14. IPPAT Bantul V V Defenders 15. Camat (PPATS) V V Defenders 16. Aparat Kecamatan V V Defenders 17. Aparat Desa V V Apathetics 18. Masyarakat/wajib pajak V V Defenders
  • 17.