Ambigu pasal pencurian
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ambigu pasal pencurian

on

  • 324 views

 

Statistics

Views

Total Views
324
Views on SlideShare
324
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ambigu pasal pencurian Ambigu pasal pencurian Document Transcript

  • Ambigunya Pasal Pencurian di Negeri Lelucon Oleh: Muhammad Anshari Al-Gharibi Waspadalah! anda setiap saat bisa tersandung ranjau pasal pencurian meski itu berawal dari rasa “iseng”, tidak ada kesengajaan, atau perencanaan sebelumnya untuk melakukan pelanggaran hokum. Bahkan bisa jadi barang yang anda pungut itu nilainya tidak lebih dari sebutir “benik” (kancing baju). Bagaimana tidak menjadi ranjau darat, pasal 362 tentang pencurian dan hampir sebagian besar - kalau tidak dikatakan seluruhnya - pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)ambigu.lihat saja bunyi pasal 362 tersebut. Disebutkan di pasal itu, “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” Ketidak jelasan batasan dari arti pasal itu menyebabkan multi tafsir dan rawan krimanalisasi. Kata “Barang siapa” menunjuka siapa saja, bisa anak-anak, orang dewasa, mungkin orang gila bahkan bisa jadi binatang semisal anjing atau monyet akan dijatuhi hukuman pencurian apabila mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Terlepas suatu benda itu bernilai jutaan atau malah hanya ratusan rupiah tidak lebih dari harga sebiji “benik”. Bisa-bisa pemulung yang mengais barang di sampah atau pinggir jalan terjerat pasal ini. Masih segar dalam ingatan kita, kasus pencurian sandal jepit butut yang dituduhkan Pengadilan Negeri (PN) Palu terhadap AAL anak berusai 15 tahun. Pengadilan Negeri Palu pada Rabu (4/1/2012) memutus bersalah AAL karena dinilai melanggar pasal 362 tentang pencurian. Meskipun pengadilan tidak merumah tahanankan AAL tetapi fonis bersalah telah melakukan pencurian dari pengadilan merupakan bukti abigunya undang-undang pidana serta arogansinya aparat penegak hokum. Mulai awal kasus itu muncul sampai proses pengadilan ditemukan banyak keanehan. Terbukti munculnya kasus ini mulai pemberkasan di Kepolisian sampai ke meja hijau dengan waktu sandal diambil cukup lama. Kasus pemungutan sandal terjadi sekitar bulan November 2010. Menurut pengakuan AAL kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, Rabu 11 Januari 2012, pada bulan November 2010 sekitar jam 12, dia beserta temannya pulang sekolah lewat jalan depan kostnya Briptu Rusdi Harahap anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Dia melihat sandal di pinggir jalan sekitar 30 meter di luar pagar kos tersebut kemudia dia ambil dan dibawa pulang. Kemudian pada Mei 2011, AAL ditanyai Briptu Rusdi Harahap apakah dia yang mencuri sandal miliknya. AAL tidak mengaku telah mengambil. Karena jengkel, Briptu Rusdi Harap dibantu Briptu Simson menyekap dan menganiaya AAL dan temannya sampai babak belur. AAL ditinju perutnya, ditempeleng, dan ditendang dibelakang dan dipukul dengan kayu. Pasca penganiayaan, orang tua AAL pada tanggal 28 Mei 2011 mendatangi kedua Briptu tersebut, menjelaskan kalau dia telah melaporkannya ke Propam Polda. Mengetahui kalau dia dan temannya di laporkan ke Propam Polda, Briptu Rusdi melaporkan balik AAL dengan tuduhan pencurian. Akhirnya proses hukum berlanjut sampai ke pengadilan.
  • Dalam proses pengadilan juga ditemukan kejanggala. Hakim tunggal, Rommel F Tampubolon menetapkan AAL telah bersalah melakukan pencurian. Padahal dia sendiri selaku hakim tunggal mengakui kalau barang bukti yang dihadirkan di pengadilan bukan milik Briptu Rusdi Harahap. Barang bukti tersebut merek Ando sedang sandal yang hilang milik Briptu Rusdi merek Eiger. Aneh memang, meski Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu menghadirkan barang bukti yang benar ternyata hakim tetap memutus bersalah AAL. Tragis dan mengenaskan nasib AAL, meskipun usianya tergolong muda, gara-gara sandal jepit butut dan arogansi oknum aparat polisi, dia harus berususan dengan aparat hokum. Namun tidak hanya dia saja yang mengalami nasib serupa. Ingat kasus nenek Minah (55), gara-gara memungut 3 biji kakao diperkebunan miliki PT Rumpun Sari Antara harus berurusan dengan meja hijau. Pada Kamis (19/11/2009) Pengadilan Negeri Purwokerto, Banyumas, majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH menjatuhkan hukuman pada nenek Minah 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Beginilah nasib rakyat lemah di negeri lelucon ini. Hukum hanya tajam bagi mereka yang lemah, tidak punya akses kekuasan, dan dana. Tapi tumpul terhadap pejabat korup. Dimanakah keadilan di negeri ini?. Syariat Islam, hukum yang fixed, jelas dan tegas Syariat Islam hadir di tengah kehidupan untuk memberi solusi setiap problem kehidupan manusia termasuk dalam masalah sanksi hukum (uqubat). Islam memandang semua warga Negara sama kedudukanya di depan hukum. Tidak membedakan kaya dan miskin, orang mulia atau lemah, pejabat atau rakyat biasa, muslim atau kafir dzimmi. Rasulullah saw bersabda: “Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila mereka dapati orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” ( Mutafaq ‘alaih). Siapapun orangnya dari kalangan warga Negara, bila melakukan kejahatan (jarimah) akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sedang Islam memadang kejahatan adalah setiap tindak pelanggaran tercela atau dosa. Apapun jenis perbuatannya, apabila telah dicela oleh Allah berarti itu dosa tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Selain memiliki prinsip setiap warga Negara setara di depan hukum, sanksi hukum (uqubat) dalam Islam berfungsi pula sebagai zawajir (pencegah), dan jawabir. Allah swt berfirman: “Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (TQS Al-Baqarah (2):179). Meskipun sudah ada hukum positif yang terhimpun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada galibnya undang-udang sekarang tidak mampu mencegah manusia melakukan tindak kejahatan. Terbukti trend kejahatan semakin naik baik jumlah (kwantitas) dan kwalitasnya. Jangankan mencegah orang lain berbuat kejahatan, membuat jera para pelaku kejahatan kambuhan
  • saja tidak. Ini menunjukkan hokum yang berlaku tidak mampu membuat jera pejahat kambuhan apalagi mencegah manusia lainnya melakukan kejahatan. Berbeda dengan uqubat dalam Islam. Sanksi hukum dalam Islam mampu mencegah tindak kejahatan apalagi hanya membuat jera penjahat kambuhan. Siapapun orangnya pasti akan berfikir beribu kali untuk membunuh bila dia akan mendapat hukuman bunuh pula. Bagi yang “nekat” melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh syara’ maka dia akan dieksekusi di muka umum. Masyarakat banyak akan menyaksikan jalannya eksekusi itu dan ini akan menjadi pembelajaran yang efektif bagi lainnya supaya tidak melakukan pembunuhan atau tindak kejahatan lainnya. Disinilah uqubat dalam Islam berfungsi mencegah manusia. Adapun uqubat berfungsi sebagai jawabir karena uqubat dapat menebus sanksi di akherat. Diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit ra berkata: Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruh ayat tersebut. “ Barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu maka sansksinya adalah kifarat (denda) baginya, dan barangsiapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau (mungkin) mengazab.” Hadits ini menjelaskan bahwa setiap tindak pidana tertentu yang dijatuhkan sanksi oleh Negara akan menggugurkan dosa bagi pelakunya (muslim). Negara bertugas mensucikan pendosa dengan uqubat agar sanksi di akherat gugur. Ghamidiyah pelaku zina menyadari dosanya hanya bisa disucikan lewat hukuman yang diterapkan Negara. Dia segera mendatangi Raslulullah saw . Berkata Ghamidiyyah kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sucikanlah aku!”. Setelah eksekusi dijalankan, Rasulullah saw bersabda: “Sungguh ia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 peduduk Madiah, sungguh akan tertutup semuannya.” Uqubat dalam Islam selain secara tegas mampu mencegah manusia melakukan kejahatan, menebus dosa bagi pelakunya (muslim) juga tidak ambigu. Kasus AAL misalnya. Apakah dia layak disebut telah melakukan pencurian atau tidak?. Uqubat dalam Islam secara jitu mampu menjawabnya. Mencuri secara definitive diartikan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya secara sembunyi-sembunyi. Pelaku pencurian bila terbukti akan dijatuhkan sanksi hokum potong tangan. Namun hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara’. Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-da’ur dalam Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat dalam edisi Bahasa Indonesia “Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam”, menjelaskan ada 7 syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan hukuman pencurian ini, yaitu: 1 Perbuatan itu termasuk ke dalam definisi pencurian 2 Harta yang dicuri mencapai nishab 3 Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diizinkan oleh Syari’ untuk dimiliki 4 Harta yang dicuri dengan cara mengeluarkannya dari tempat penyimpanan
  • 5 Harta yang dicuri bukan harta syubhat 6 Pencurinya telah balig, berakal, dan terikat dengan hokum-hukum Islam 7 Pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil Seseorang atau lebih bila perbuatannya telah memenuhi ke 7 syarat ini akan dikenakan hukum pencurian berupa potong tangan, dan wajib mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya. Rasulullah saw bersabda: “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya.” (TQS al-Maidah (5):38) Secara singkat bisa dijelaskan pijakan dalil-dalilnya dari setiap syarat itu sebagai berikut; Pertama, perbuatannya termasuk ke dalam definisi pencurian. Maksudnya adalah perbuatan yang disengaja mengambil barang milik orang lain atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Jika seseorang itu merampok, merampas, menjambret,, mengkhianati barang titipan orang lain atau menipu, maka dia tidak bisa disebut pencuri dan tidak dikenai had potong tangan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi saw, bersabda: “Bagi penipu, perampok, dan penjambret tidak dipotong tangannya.” Kedua, harta yang dicuri mencapai nishab. Nishab potong tangan sebesar ¼ dinar emas atau lebih, setara dengan 1,0625 gram emas. Sebab, 1 dinar emas syar’I setara dengan 4,25 gram emas. Diriwayatkan dar ‘Aisyah ra, berkata: “Rasulullah saw memotong tangan pencuri pada ¼ dinar atau lebih.” Rasulullah saw bersabda: “Potonglah tangan pencuri pada ¼ dinar, dan jangan kalian memotong tangan pencuri (karena mencuri) kurang dari itu.” “Tangan pencuri tidak dipotong bila tidak senilai dengan satu buah tameng.”Aisyah ditanya, berapa nilai tameng itu?. ‘Aisyah menjawab, “Seperempat dinar. Ketiga, harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diizinkan oleh Syari’ (Allah) untuk dimiliki. Apabila seseorang mencuri bukan berupa harta, tetapi sesuatu yang tidak dianggap sebagai harta, maka ia tidak dipotong tangannya. Bahkan jika ia mencuri dengan sengaja pun tidak dipotong tangannya. Semisal, mencuri khamar atau daging babi yang dimiliki seorang muslim, maka terhadap pencurinya tidak dipotong tangannya. Namun jika dicuri dari seorang non muslim, maka pencurinya dipotong tangannya.
  • Keempat, ia mencuri dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata: “Aku mendengar seseorang dari suku Mazinah bertanya kepada Rasulullah saw tentang kambing yang dicuri dari tempat gembalaannya. Rasulullah saw bersabda,”Dalam hal itu, diganti dua kali harganya dan dipikul sebagai balasan (tanggungan) baginya; sedangkan yang dicuri dari kandangnya, maka pencuri itu dipotong tangannya jika nilainya setara dengan sebuah perisai.” Kaus lain misalnya bebuahan yang diambil dari pohonnya, maka pengambilnya tidak dikenakan potong tangan. Lain lagi bila bebuahan itu diambil dari tempat penyimpanan, seperti gudang maka pencurinya dikenakan hukuman potong tangan. Kelima, harta yang dicuri bukan harta syubhat ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut; atau ia berhak mengambil barang tersebut. Seseorang orang yang mencuri harta baitul mal atau harta milik umum lainnya, anak yang mencuri harta bapaknya atau sebaliknya, suami mengambil harta istri atau sebaliknya, dan harta yang ia juga berserikat, maka pencurian ini tidak dikenakan potog tangan. Sabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya yang palig baik adalah apa yang dimakan seseorang laki-laki dari usahanya, dan anaknya termasuk usahanya.” Sabdanya yang lain: “Engkau dan hartamu milik bapakmu.” Contoh harta syubhat lainnya adalah apa yang ada di baitul mal. Seseorng misalnya mencuri harta dari al-khumus yang tersimpan di baitul mal, maka ia tidak dipotong tangannya. Ibnu Mas’ud bertanya kepada Rasulullah saw tentang pencuri harta baitul mal. Rasulullah saw menjawab, “Biarkanlah ia, tidak seorang pun kecuali ia memilki hak terhadap harta tersebut (baitul mal).” Dari sya’biy dari Ali ra bahwa beliau pernah berkata, “Tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri harta dari baiutl mal.” Selain harta baitul mal, harta milik umum lainnya seperti minyak tanah atau hasil tambang lainnya, listrik, dan air adalah harta syubhat. Jika harta tersebut dicuri, maka pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan, melainkan dijatuhi ta’zir. Keenam, pencurinya telah baligh, berakal, dan terikat dengan hokum-hukum Islam, baik muslim maupun kafir dzimmi. Syara’ menilai mereka bukan mukallaf. Rasulullah saw bersabda: “Diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak-anak hingga baligh, dan orang gila hingga sembuh.” Ketujuh, ditetapkan berdasar pengakuan pencuri, atau dengan saksi yang adil. Disunahkan bagi hakim (qadli) meminta pencuri untuk memberikan pengakuan di depannya, serta mempertegas
  • pengakuannya. Pengakuan cukup diucapkan sekali saja, seperti halnya seluruh kasus pengakuan. Adapun pengulangan hanya berfungsi menguatkan saja bukan sebagai syarat. Adapun saksi, syaratnya harus disaksikan 2 orang laki-laki dewasa yang adil dan berakal, atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Saksi harus mampu mendiskripsikan pencurinya jika pencurinya tidak hadir di persidangan, dan persaksiaannya tidak boleh bertentangan satu saksi dengan lainnya. Jika hal itu terjadi pencuri tidak dipotong tangannya, karena tidak sempurna batas kesaksiannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ai Umayyah alMakhzumi, berkata: “Bahwa Rasulullah saw menerima laporan bahwa seseorang dituduh mencuri, akan tetapi barang yang dicuri tidak bisa ditemukan. Kemudian Rasulullah saw berkata kepada orang tersebut, “Ah, aku kira dia tidak mencuri!. Namun laki-laki itu (yang dituduh mencuri) berkata, “Benar!”. Ia menjawab tiga kali. Rasulullah saw besabda, “Potong tangannya.” Kasus AAL dilihat dari perspektif syariat Islam maka: 1 Perbuatan AAL tidak bisa dikatagorikan dalam pencurian karena dia tidak mengambil barang milik orang lain atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dia mengambil barang itu dengan terang-terangan terbuka di tempat umum dan barangnya sendiri sampai dia difonis bersalah tidak ada yang mengakuinya. Artinya barang itu tidak bertuan. 2 Sandal yang dipungut AAL tidak mencapai nishab. Ditaksir tidak lebih dari Rp 35 000 itu pun bila beli baru sedang yang dipungut AAL sudah butut. Kalau pun sudah butut dihargai tidak lebih dari Rp. 5 000 3 Sandal yang dipungut tidak dengan cara mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tetapi tergeletak di tepi jalan umum, di luar kos Briptu Rusdi Harahap. Diperkirakan letaknya 30 meter dari kosnya Briptu Rusdi 4 Sandal yang dipungut AAL termasuk harta syubhat. barang yang diambil tidak bertuan dan ini pun diakui Briptu Rusdi Harahap kalau sandal yang dijadikan barang bukti berbeda dengan milikinya. Sandalnya bermerk Eiger sedang barang bukti yang dihadirkan JPU bermerk Ando. Tindakan AAl lebih tepat disebut memungut bukan mencuri. 5 Pencurinya telah balig, berakal, dan terikat dengan hokum-hukum Islam 6 AAL mulai dari awal, waktu diinterogasi dengan kekerasan oleh Briptu Rusdi Harahap sampai di depan hakim tetap tidak mengakui telah mencuri sandal Briptu Rusdi Harahap. Para saksi pun juga menegaskan AAL tidak pernah mengambil sandal tersebut. Kesimpulan Realita empiric menjelaskan dengan sangat gamblang, karut marutnya kehidupan sekarang ini penyebab utamanya adalah diadopsinya Demokrasi. Orang yang berakal akan dengan mudah menemukan bukti-bukti empiric tersebut. Salah satunya kasus AAL atau nenek Minah yang difonis telah melakukan pelanggaran pasal 362 tentang pencurian, dan masih beribu kasus lainnya yang menunjukkan ambigunya hokum di negeri lelucon ini. Aqidah Demokrasi meyakini bahwa Musyari’ atau pembuat hokum adalah manusia bukan Allah swt. Di tangan manusia lah hokum dibuat. Wajar kalau hokum yang berlaku ambigu, subjektif, dan cenderung melindungi kekuasaan.
  • Kasus AAL, nenek Minah atau yang serupa bisa menimpa siapa saja, termasuk anda. Selama Indonesia mengadopsi Demokrasi, selama itu pula kasus serupa akan berulang terus. Waspadalah! System yang rusak bak bangkai binatang akan memaksa orang-orang baik untuk memakannya atau minimal membaunya. Ya kalau membaunya hanya 1 atau 2 jam, mungkin masih tahan tapi kalau seumur hidup, bagaimana jadinya?. Apalagi kalau disuruh memakannya, apa jadinya? Beda demokrasi beda Islam. Manusia yang hidup dalam aturan syariat Islam oleh Negara akan dijaga kehormatan, jiwa, harta, akal, aqidah, dan keturunannya. Islam menyakini pembuat hokum hanyalah Allah swt. Di tangan Nya lah otoritas penuh hokum itu lahir. Allah swt sebagai Pencipta dan Pengatur kehidupan ini telah menurunkan aturannya yang terpacar dalam Al-qur’an, Assunah, dan yang ditunjuk oleh keduanya yaitu ijmak shahabat dan qiyas. Itulah sumber hokum Islam. Hokum tidak ditetapkan berdasarkan musyawarah, suara terbanyak, atau voting. Tetapi hokum berdasarkan kuatu dalil. Para mujtahid hanya bertugas menggali dalil-dalil darinya. Negara Khilafah Islam sebagai Negara yang menerapkan, menjaga, dan menyebarkan Islam ke seluruh alam mengharuskan aparaturnya bersih, dan menjadikan halal haram sabagai tolok ukur perbuatannya. Orietasinya hanyala mencari ridla Allah swt, bukan jabatan, uang, atau pujian. Aparatur seperti ini lah yang mampu menegakkan keadilan. Rakyat bukan sebagai pihak yang lemah dan tertindas tetapi pihak yang harus dijaga dan dilayani atas dasar syariat Isam. Maka dalam kehidupan Islam tidak aka mungkin terjadi kasus sebagaimana yang menimpa AAL atau nenek Minah. Hidup sejahtera, aman, dan nyaman di bawah naungan Islam.