2. Kesepakatan antara kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia demi
menghindari peperangan serta mengurangi penderitaan rakyat Indonesia
dari perang, serta menghindari terjadinya Agresi militer Belanda, maka
pemerintah RI bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah kerajaan
Belanda. Dalam perundingan – perundingannya, kedua belah pihak
dibentu oleh Negara – Negara yang memperdulikan perdamaian serta
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).
Berbagai jalan telah ditempuh untuk mencari pemecahan permasalahan
antara Belanda denganIndonesia, melalui Konferensi Asia di New Delhi
India yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 1949 merupakan salah satu
jalan untuk mencari pemecahan masalah antara kedua belah pihak.
Resolusi Dewan Keamanan PBB turut membantu dalam mencari jalan
keluar dengan mengeluarkan Resolusi – resolusi perdamaian.
Komite Tiga Negara (KTN) yang menjadi salah satu resolusi Dewan
Keamanan, Belanda yang diwakili oleh Belgia, Indonesia diwakili oleh
Australia yang selanjutnya difasilitasi oleh Amerika Serikat. Yang
selanjutnya diteruskan dalam kesepakatan Renville yang dilaksanakan di
atas Kapal Perang USS. Renville milik Amerika Serikat telah ditempuh
kedua belah pihak demi perdamaian keduanya.
3. Maka disepakati pula hasil kesepakatan Roem Royen untuk
mengatasi krisis antara Belanda dengan Indonesia yang
sempat meruncing dengan dilancarkannya Agresi militer.
Sebuah kesepakatan yang akan membawa Republik
Indonesia dan Belanda menuju pada suatu pemahaman dan
membentuk suatu pemerintahan bersama dalam Konferensi
Meja Bundar (KMB).
Ketika Konferensi Meja Bundar dibuka tanggal 23 Agustus
1949, maka dimulailah perundingan – perundingan yang
akan membawa Indonesia dalam mencari jalan baru tanpa
adanya peperangan dan jalan untuk membentuk suatu
kedaulatan baru. Sebuah perundingan yang menghasilkan
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia
Serikat yang diresmikan tanggal 27 Desember 1949 telah
membawa Republik Indonesia memasuki era baru, yaitu
menjadi sebuah Negara Bagian yang dibentuk oleh Belanda
dengan sistem pemerintahan federal.
4. Hasil – hasil perundingan antara Kerajaan
belanda dan Republik Indonesia yang telah
dilakukan di berbagai kesempatan dan waktu
sehingga menghasilkan Republik Indonesia
Serikat tidak membawa pengaruh yang berarti.
Terbukti sejak pendeklarasian RIS sebagai Negara
yang berdaulat, ternyata kedaulatan RIS tidak
berjalan lama dan dapat dikatakan hanya seumur
jagung. Suatu perjuangan yang sia – sia yang
dilakukan Indonesia dan Belanda, karena pada
dasarnya kedaulatan Republik Indonesia akan
kembali menjadi tumpuan bersatunya seluruh
wilayah di Indonesia.
5. Beberapa penyebab gagalnya Republik Indonesia Serikat dalam
mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah Negara
Federal, adalah :
Disintegrasi Kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
Di beberapa daerah di wilayah RIS telah terjadi pemberontakan
dan gerakan yang mengancam kedaulatan RIS,yaitu: Gerakan
angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Pimpinan Kapten Raymond
Westerling dan Sultan Hamid II, Pemberontakan Andi Azis
pimpinan KNIL di Makasar yang tidk menerima peleburan KNIL ke
dalam APRIS, serta gerakan mendirikan Negara sendiri yaitu
Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Soumokil di Maluku
yang tidak menerima kebijakan – kebijakan RIS.
Ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat
Adanya desakan dari Negara – Negara bagian RIS agar segera
diadakan perubahan bentuk Negara. Alasannya adalah bahwa
Negara – Negara bagian yang masuk ke dalam RIS masih setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masih setia
kepada Pancasila dan UUD’45.
6. Masalah Keuangan dan Ekonomi RIS
Negara yang baru berdiri seperti RIS harus
mendapat tanggung jawab dalam hal ekonomi
dengan hutang akibat perang. Hal ini pula yang
tidak dapat menopang kelangsungan kedaulatan
RIS, ini yang menimbulkan rasa ketidak puasan
rakyat dan Negara – Negara bagian terhadap
kabijakan – kebijakan RIS yang diambil
berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar
tanggal 23 Agustus 1949.
7. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat
bertahan lama karena muncul tuntutan-
tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk
NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju
pembentukan NKRI mendapat dukungan yang
kuat dari seluruh rakyat. Banyak Negara-
negara bagian satu per satu menggabungkan
diri dengan Negara bagian Republik
Indonesia.
8. 1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara
Jawa Timur, Negara Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng,
Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.
2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan
Aceh.
3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara
Indonesia Timur, Republik Indonesia.
4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara
Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan
dan bukan melabur ke dalam Republik.
5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua
negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh.
Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.
6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing
diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.
7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia
perancang UUD.
8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan
UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini
menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD
RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.
9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke
bentuk negara kesatuan.
