Pileg 2014

16,863 views
16,679 views

Published on

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
926
Actions
Shares
0
Downloads
596
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Tungsura : Penghitungan Suara
  • Pileg 2014

    1. 1. Penyelenggaraan Pemilu 2014 BY GEBRIL DAULAI 1
    2. 2. TAHAPAN PEMILU 2014 Perencanaan program dan anggaran Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Penetapan peserta Pemilu Tahapan Yang Sudah Tuntas Penetapan pemilihan jumlah kursi dan Pencalonan anggota DPR, DPD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota daerah DPRD Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih BY GEBRIL DAULAI 2
    3. 3. TAHAPAN PEMILU 2014 Tahapan Yang Sedang Berjalan Pelaksanaan kampanye Masa tenang Tahapan Yang Akan Berjalan Pemungutan dan penghitungan suara Penetapan Hasil Pemilu Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD BY GEBRIL DAULAI 3
    4. 4. BADAN PENYELENGGARA TETAP KPU (NASIONAL) KPU (PROVINSI) 33 PROV KPU (KABUPATEN/KOTA) 497 KAB/KOTA  KOMISIONER 7 ORANG  SEKRETARIAT JENDERAL + 450 ORANG  KOMISIONER 5 ORANG TOTAL KOMISIONER =165 ORANG  SEKRETARIAT : + 990 ORANG (33X30 ORANG) KOMISIONER 5 ORANG (KAB/KOTA) TOTAL KOMISIONER = 2.485 ORANG  SEKRETARIAT : + 12.425 ORANG (497X25 ORANG) KOMISIONER : 2.657 SEKRETARIAT : 13.865 TOTAL : 16.522 BY GEBRIL DAULAI 4
    5. 5. BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2014 (Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013) BADAN ADHOC (PPK/PPS/KPPS) KPU KABUPATEN/KOTA) 497 K/K JUMLAH PPK 5 ORANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) 6.994 PPK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) 81.458 PPS TOTAL 34.900 PERSON (6.980X 5 PERSON)  SEKRETARIAT : + 20.982 ORANG (6.994 X 3 ORANG)  JUMLAH PPS 3 ORANG TOTAL 244.374 ORANG (81.458 X 3 ORANG)  SEKRETARIAT PPS DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  JUMLAH KPPS 7 ORANG) 3.914.967 ORANG (± 559.281 TPS X7 ORANG) BY GEBRIL DAULAI 5
    6. 6. BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2014 (Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013) BADAN ADHOC (PPLN & KPPLN) PPLN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN LUAR NEGERI (KPPSLN) PPLN 5 ORANG X 130 NEGARA = 650 ORANG SEKRETARIAT : + 260 ORANG (130 X 2 ORANG) KPPSLN 7 ORANG X 873 KPPS = 6.111 ORANG NOTES : PPLN BERTANGGUNGAWAB KEPADA KPU 6 TOTAL PENYELENGGARA DALAM DAN LUAR NEGERI + 5.000.000 ORANG BY GEBRIL DAULAI
    7. 7. DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2014 PARLEMEN DAERAH PEMILIHAN KURSI 1. DPR 77 560 2. DPD 33 132 259 2.112 4. DPRD KAB/KOTA 2.102 16.895 TOTAL 2.471 19.699 3. DPRD PROV BY GEBRIL DAULAI 7
    8. 8. PESERTA PEMILU 1 NASDEM 7 Demokrat 2 PKB 8 PAN 3 PKS 9 PPP 4 PDIP 10 HANURA 5 GOLKAR 14 PBB Gerindra 15 PKPI 6 BY GEBRIL DAULAI 8
    9. 9. PARTAI LOKAL Di ACEH 11 12 BY GEBRIL DAULAI 13 9
    10. 10. JUMLAH PEMILIH No Tahapan DPT DN DPT LN 1 DP4 190.463.184 2.213.605 2 DPS 187.977.268 2.040.368 3 DPSHP 181.140.282 2.100.000 4 DPT 4 Nov 186.612.255 2.010.280 5 DPT 4 Des 186.172.508 2.010.280 BY GEBRIL DAULAI 10
    11. 11. TUNGSURA PANTARLIH NSPK Peraturan Pengelolaan Aset LOGISTIK PEMILU Pengiriman Logistik Pedoman Teknis Pengadaan Barang Spesifikasi Logistik Keputusan KPU Pengelolaan Data BY GEBRIL DAULAI Jumlah dan alokasi Logistik 11
    12. 12. PENGADAAN LOGISTIK Pengadaan Logistik oleh KPU Pengadaan Logistik oleh KPU Provinsi Pengadaan Logistik oleh KPU Kabupaten/Kota 9 April 2014 Distribusi Logistik ke Kab/kota Distribusi ke TPS Jan-Mar 2014 Sep-Des 2013 Mar-Apr 2014 TPS TA 2013 TA 2014 Lelang Logistik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pada Pemilu Tahun 2013 dan pengadaannya dilakukan tahun 2014. Untuk lelang logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Dilaksanakan Tahun 2014 BY GEBRIL DAULAI 12
    13. 13. TAHAPAN KAMPANYE METODE KAMPANYE 1 • Pertemuan tatap muka • Penyebaran bahan Kampanye 2 • Pemasangan alat peraga • Iklan di media massa 3 • Rapat umum • Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan BY GEBRIL DAULAI 13
    14. 14. JADWAL KAMPANYE BY GEBRIL DAULAI 14
    15. 15. TEROBOSAN KPU DALAM PENGATURAN KAMPANYE Pemasangan baliho hanya diperbolehkan untuk parpol, sementara caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk Pemasangan baliho dibatasi maksimal 1 per desa/kelurahan dan spanduk 1 per zona Terobosan KPU Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara Parpol didorong untuk melakukan pertemuan langsung dengan konstituennya BY GEBRIL DAULAI 15
    16. 16. TUNGSURA di TPS Kategorisasi Pemilih Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilih khusus dalam DPK yang terdaftar Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb BY GEBRIL DAULAI 16
    17. 17. Alasan Menjadi DPTb Menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara Menjalani rawat inap di rumah sakit Menjadi tahanan di Rutan atau LP Tugas belajar, pindah domisili dan tertimpa bencana alam BY GEBRIL DAULAI 17
    18. 18. Pengelolaan DPTb Melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model A5-KPU PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A5-KPU serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal Pemilih melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Menunjukkan identitas berupa KTP atau Identitas Lain dan formulir Model A5-KPU Yang tidak sempat melapor ke PPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara Pemilih diberikan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Diberi kesempatan memilih dari pukul 07.00-13.00 WIB BY GEBRIL DAULAI 18
    19. 19. Pengelolaan DPK Melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota- paling lambat 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT/RW/kepala dusun/ kepala desa/lurah setempat Dicatat dalam DPK dan disampaikan oleh PPS kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Memberikan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor BY GEBRIL DAULAI 19
    20. 20. Pengelolaan DPK Tb Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Pasport Memberikan suara di TPS 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara BY GEBRIL DAULAI 20
    21. 21. PEMUNGUTAN SUARA Persiapan KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara KPPS menyampaikan formulir Model C6 untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Jika terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor BY GEBRIL DAULAI 21
    22. 22. Kegiatan Pra Pemungutan Suara Membuka kotak suara Mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan Memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT Memastikan kesesuaian dengan dapil dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan BY GEBRIL DAULAI 22
    23. 23. Tata Cara Pemberian Suara Memastikan Surat Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS diterima telah Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik Peserta Pemilu Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon Mencoblos pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom calon yang sama BY GEBRIL DAULAI 23
    24. 24. Pemberian Suara Bagi Pemilih Khusus Tambahan Memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS Jika Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih khusus diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat TPS lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor BY GEBRIL DAULAI 24
    25. 25. Pemberian Bantuan untuk Pemilih Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3 BY GEBRIL DAULAI 25
    26. 26. PENGHITUNGAN SUARA Pencatatan Surat Suara ke Dalam Formulir C1 Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara Jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor (DPKTb) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai Jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai Pencatatan surat suara dimulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BY GEBRIL DAULAI 26
    27. 27. Tata Cara Penghitungan Suara Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan Mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1 Menetapkan jumlah surat suara yang telah diumumkan dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi Penghitungan dan pencatatan hasil dimulai dari surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota BY GEBRIL DAULAI 27
    28. 28. Suara Sah Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota DPD, suaranya dinyatakan sah untuk Calon Anggota DPD yang bersangkutan BY GEBRIL DAULAI 28
    29. 29. Kegiatan Setelah Penghitungan Suara Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Partai Politik dan suara sah masingmasing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, masing-masing dipisahkan untuk suara tidak sah Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian masing-masing diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah untuk Pemilu Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas Hasil penyusunan/penghitungan suara dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan pada Formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram BY GEBRIL DAULAI 29
    30. 30. Penyusunan dan Pengisian Formulir C Menyusun dan mengisi formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan formulir penghitungan suara yang Berhologram Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel Sampul dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir cukup ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang bersedia menandatangani Penandatanganan formulir dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai BY GEBRIL DAULAI 30
    31. 31. Hak Saksi Partai Politik Salinan DPT, Salinan DPTb Salinan DPK dan Salinan A.T.Khusus-KPU Formulir Model C Formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C2 BY GEBRIL DAULAI 31
    32. 32. Hak Saksi Calon Anggota DPD Salinan DPT Salinan DPTb Salinan DPK (Model A Khusus KPU) Salinan A.T.Khusus-KPU Formulir Model C Formulir Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPD, dan Model C2 BY GEBRIL DAULAI 32
    33. 33. Penyelesaian Keberatan Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir Model C2 DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara Dokumen dapat berupa foto atau video BY GEBRIL DAULAI 33
    34. 34. Penutup Sekian Terima Kasih BY GEBRIL DAULAI 34

    ×