Your SlideShare is downloading. ×
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014

1,974

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,974
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Kampanye Pemilu 2014 BY GEBRIL DAULAI
  • 2. Latar Belakang • Kampanye merupakan satu dari 11 tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 • Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan visi, misi dan program partainya kepada para pemilih sebagaimana tertuang dalam Peratran KPU Nomor 15 Tahun 2013 • Kampanye merupakan sarana peserta Pemilu untuk memperkenalkan calon anggota DPR dan DPRD kepada para pemilih • Kampanye merupakan sarana pendidikan politik sekaligus mengikat komitmen politik antar warga negara dengan peserta Pemilu • Kampanye penting dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai tentang peserta Pemilu dan para calegnya BY GEBRIL DAULAI
  • 3. Prinsip Kampanye • Kampanye dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi dan tanpa kekerasan • KPU penting mengatur penempatan alat peraga kampanye sehingga tidak ada lagi alat peraga yang menjejali batang pohon, tiang listrik, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan • KPU penting menetapkan zona pemasangan alat peraga dan memastikan peserta Pemilu memasang alat peraga di tempat yang telah disediakan • KPU penting berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu untuk menertibkan alat peraga yang melanggar zona yang telah disediakan • KPU penting mengatur zona dan jadwal kampanye rapat umum untuk mencegah terjadinya bentrok antar masa pendukung peserta Pemilu BY GEBRIL DAULAI
  • 4. Penyediaan Informasi • KPU penting menyediakan informasi daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat dan menyerahkannya kepada partai politik sebagai basis data bagi parpol dalam melakukan kampanye yang efektif dan efesien • KPU perlu menyediakan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD dan DPRD beserta riwayat hidupnya yang mudah diakses publik sebagai informasi awal untuk penelusuran rekam jejak kandidat secara lebih mendalam sehingga pemilih mengenali secara detail para kandidat yang akan dipilihnya • KPU perlu menyediakan informasi nomor urut, tanda gambar, visi, misi dan program partai untuk membantu memperkenalkan peserta Pemilu kepada masyarakat luas • KPU perlu menyediakan website dengan content yang menarik, berisi informasi yang lengkap, mudah diakses dan terintegrasi dengan media center KPU se Indonesia sebagai jendela informasi kepemiluan dan demokrasi bagi masyarakat luas BY GEBRIL DAULAI
  • 5. Isu Strategis Kampanye • Penggunaan media massa untuk kegiatan kampanye secara terselubung dan berlebihan oleh para pemilik media yang juga berstatus sebagai politisi di luar jadwal yang diperbolehkan • Penggunaan media sosial anonim untuk menyerang dan melakukan kampanye hitam antar peserta Pemilu dan kandidat • Pengumpulan sumbangan dana kampanye melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan • Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkampanyekan dirinya kepada publik lewat iklan layanan masyarakat (ILM) • Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 • Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terselubung • Politik uang dengan motif kegiatan sosial oleh peserta Pemilu terutama di segmen masyarakat yang rentan • Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye parpol dan caleg tertentu BY GEBRIL DAULAI
  • 6. Potensi Pelanggaran Kampanye 1. Pelanggaran Administrasi : • Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti • Kampanye melewati batas waktu • Kampanye lintas daerah pemilihan • Perubahan jenis kampanye • Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi dan keluar jalur • Pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan iklan kampanye • dll BY GEBRIL DAULAI
  • 7. Potensi Pelanggaran Kampanye 2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu : • Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye • Kampanya rapat umum dan iklan media massa di luar jadwal • Pelibatan hakim, anggota BPK,gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur BI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, PNS, TNI, POLRI, kepala desa dan perangkat desa • Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain • Penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan • Politik uang • dll BY GEBRIL DAULAI
  • 8. Potensi Pelanggaran Kampanye 3. Pelanggaran Lainnya : • Pelanggaran Lalu Lintas • Pelaksana kampanye tidak melaporkan Pelaksanaan kampanye kepada KPU setempat dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu/Kepolisian • Pelanggaran Lain-lain BY GEBRIL DAULAI
  • 9. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2009 • Pelanggaran kampanye rapat umum sebanyak 197 pelanggaran • Sebanyak 159 pelanggaran di antaranya masuk kategori pelanggaran pidana pemilu • Sebanyak 16 pelanggaran di antaranya masuk kategori pelanggaran administrasi • Sebanyak 22 pelanggaran di antaranya masuk kategori pelanggaran lain-lain BY GEBRIL DAULAI
  • 10. Penanganan Isu Strategis Arah Kebijakan Bekerja sama dengan KPI dan dewan pers untuk merumuskan peraturan yang berkenaan dengan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu serta pemberian sanksinya Problem Solusi Penggunaan media massa secara serampangan oleh para politisi yang juga pemilik media Pengaturan yang rinci, jelas dan tegas dalam hal penggunaan media massa untuk kegiatan kampanye KPU, Bawaslu dan KPI membentuk Task Force dengan tugas melakukan pengawasan dan analisa terhadap iklan kampanye dalam rangka penyamaan sikap dan persepsi Bekerja sama dengan KPI dan Dewan Pers edukasi, sosialisasi , pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi media dalam hal pengawasan berita, siaran dan iklan kampanye Mendorong KPI dan Dewan Pers memberikan sanksi yang tegas terhadap media yang melanggar pemuatan berita, siaran dan iklan kampanye BY GEBRIL DAULAI
  • 11. Penanganan Isu Strategis Arah Kebijakan Problem Penggunaan media sosial anonim untuk melakukan kampanye hitam kepada peserta Pemilu dan para caleg Solusi Merangkul komunitas pengguna media sosial untuk menyukseskan Pemilu melalui sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi Menyiapkan tenaga-tenaga yang handal di setiap satuan kerja (satker) untuk mengelola isu-isu kepemiluan di dunia maya Jika KPU memiliki 551 satuan kerja di seluruh Indonesia dan setiap satker memiliki 2 staf yang fokus untuk mengelola isu-isu kepemiluan di dunia maya maka kita memiliki 1.106 orang “tentara” yang disiap bertempur untuk menentralisir perbincangan kepemiluan di dunia maya Mendorong para pengguna media sosial untuk tetap mengembangkan etika dalam perbincangan di dunia maya melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan kreatif BY GEBRIL DAULAI
  • 12. Penanganan Isu Strategis Arah Kebijakan Kerja sama dengan IAI dan IAPI dalam rangka perumusan aturan sistem pelaporan dan audit dana kampanye Problem Solusi Pengumpulan sumbangan dana melebih batas maksimal yang diperbolehkan undang undang Pengaturan ketat sistem pelaporan dan audit dana kampanye Kewajiban parpol membuka rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik peserta Pemilu Kewajiban parpol menyampaikan laporan awal dana kampanye yang di dalamnya memuat laporan awal dana kampanye setiap caleg Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik dan para caleg Kewajiban untuk melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pelaksanaan audit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) BY GEBRIL DAULAI
  • 13. Penanganan Isu Strategis Problem Pemanfataan jabatan oleh para politisi untuk mengkampanye kan dirinya melalui ILM Arah Kebijakan Solusi Larangan pemuatan ILM oleh para pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD Adanya penegasan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 pasal 59A bahwa pejabat negara, ketua dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran ILM dalam institusinya 6 bulan sebelum pemungutan suara Adanya kewajiban cuti di luar tanggungan negara bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti kampanye Larangan bagi hakim, anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur BI, direksi, komisaris, dewan pengawasan dan karyawan BUMN/BUMD, PNS. TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam kegiatan kampanye BY GEBRIL DAULAI
  • 14. Penanganan Isu Strategis Arah Kebijakan KPU membentuk relawan demokrasi dengan jumlah maksimal 25 orang per kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasidan edukasi kepada segmen masyarakat yang rentan Problem Politik uang berkedok kegiatan sosial oleh parpol peserta Pemilu di kalangan kelompok masyarakat yang rentan Solusi Meningkatkan sosialiasi dan edukasi politik di kalangan kelompok pemilih yang rentan Lima segmen masyarakat yang menjadi sasaran relawan demokrasi untuk diedukasi yakni pemilih pemula, pemilih perempuan, kaum marginal, penyandang disabilitas dan kelompok agama Merangkul sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti perguruan tinggi, ormas, OKP, media massa, kelompok profesi dan asosiasi untuk mengkampanyekan penegakan kedaulatan masyarakat dalam Pemilu dengan menolak politik uang Mengajak parpol dan para caleg untuk membangun komitmen bersama untuk berkampanya secara sehat, bersih, aman dan damai BY GEBRIL DAULAI
  • 15. Penanganan Isu Strategis Arah Kebijakan Alat peraga kampanye parpol dan peserta Pemilu hanya boleh dipasang di lokasi yang sudah ditetapkan Problem Solusi Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas umum untuk pemasangan alat peraga kampanye Pengaturan pemasangan alat peraga kampanye baik jenis spanduk dan baliho secara ketat Para caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk di lokasi yang sudah disediakan maksimal 1 per zona Partai politik diperbolehkan memasang baliho maksimal 1 untuk setiap desa/kelurahan/nagari KPU melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada peserta Pemilu untuk dapat mematuhi aturan pelaksanaan kampanye KPU bekerja sama Bawaslu/Panwaslu dan Pemda menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan kampanye BY GEBRIL DAULAI
  • 16. Penutup Sekian Terima Kasih BY GEBRIL DAULAI

×