PERADILAN HAM

Oleh

Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum
Prodi PPKn

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhamm...
Background : Menunjang wawasan teknis tentang
aspek kompetensi Guru PKn yang berkenaan dengan
Penegakan HAM
 Kompetensi :...
Pengertian
 Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelang...






Peradilan adalah lembaga yang menyelenggarakan
proses pengadilan. Tempat orang mendapat keadilan
Pengadilan (judi...
Pengadilan HAM Ad hok adalah Pengadilan terhadap
pelanggaran HAM berat yang dilakukan masa lalu.
Artinya: sebelum diberlak...
Latar Belakang Lahirnya Pengadilan HAM
 Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah
banyak dicatat melakuka...
Penyelesaian kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, Papua
dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur
selama pra dan pasca jaja...




Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah
mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan
internasional (inte...
Indonesia menolak resolusi Komisi HAM PBB tersebut
Indonesia
secara
tegas
menolak
dan
akan
menyelesaikan kasus pelanggaran...
Peradilan = lembaga/court / judiciary
Pengadilan = judicial
Pelanggaran HAM ringan  pengadilan Pidana biasa
Pelanggaran H...
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 juga mengatur
tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan
berwenang untuk mengadili pel...






Pasal 4
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang be...
1. kejahatan genosida adalah:
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh
a...
menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
me...






Kasus pembumi hangusan di Timor-timur telah
mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan
internasional (...
2. Kejahatan

terhadap kemanusiaan  adalah salah
satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari
serangan yang meluas atau sis...
d.
e.

f.
g.

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan
fisik lai...
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
atau perkumpulan yang didasari persamaan paham
politik, ras kebangsaan, etni...
Penyiksaan  adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan yang h...
atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang
ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan
pada setiap bentuk diskri...
Penghilangan orang secara paksa  adalah
tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang
menyebabkan seseorang tidak diketahui k...
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha ...
Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan HAM
ICCPR adalah di pundak negara, khususnya yang
menjadi Negara Pihak ICCPR.
 ...


Kalau hak dan kebebasan yang terdapat
di dalam Kovenan ini belum dijamin
dalam yurisdiksi suatu negara, maka
negara ter...
Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi
kewajiban yang terbit dari ICCPR ini, adalah bersifat
mutlak dan harus segera...
1.

Non Derogable Rights yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang
tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pi...


Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak
dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman
sebagai negara yang...
2. Derogable adalah HAM yang dapat dialihkan/ditunda 
seperti:
a. hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
b. hak atas ...


Pasal 23
(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
(2) Dalam pelaksan...
12/12/13

30
KOMNAS HAM
INVESTIGASI

LAP MASY.
TTG
PELANGGAR
AN HAM
BERAT

KEJAGUNG
Penyidikan
PENUNTUTAN

LEMB PERD HAM 
PENGADILAN H...
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut
umum ad hoc yang ter...
Syarat Penuntut Umum

warga negara Republik Indonesia;

berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan
paling tin...
Pasal 24
Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat
70 (tujuh p...
Material jurisdiction (rationale materiale):
jenis pelanggaran HAM berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi:
...




Personal jurisdiction (rationalepersonae)
Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM tidak berwenang
memeriksa dan memutus ...
 BabIV
 Pasal

10-33 UU No. 26 Tahun 2000.
Namun, prinsip secara umum, hukum
acara yang berlaku dalam pengadilan
HAM mas...
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

38
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

39
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diperpanjang untu...
Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 19

 �

Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

41



Penyidikanperkarapelanggaranhakasasimanusiayang
beratdilakukanolehJaksaAgung(Pasal21 ayat1)
Penyidikan wajib diselesa...
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

43
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan
jumlah 5 (lima) orang a...
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

45
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

46
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

47
Sutan Syahrir Zabda Dosen MK
Pengadilan HAM

12/12/13

48
Pasal 34
(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan
men...
Pasal 35
(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh
kompensasi, re...
Pasal 43
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan...




Pasal 46
Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini
tidak berlaku k...
Pasal 48
 Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang sudah atau sedang dilaks...
Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini, maka
Perpu Nomor 1 Tahun 1999 t...
Tidak ada kejelasan mengenai unsur meluas
(widespread), sistematik (systematic) dan diketahui
(intension), hal ini akan be...








Penerjemahan directed against any civillian population
menjadi ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil...
3. Penerjemahan istilah “prosecution” menjadi
penganiayaan. Prosecution mempunyai arti yang lebih
luas merujuk pada perlak...


UU No. 26 Tahun 2000 tidak memasukkan tentang
kejahatan yang termasuk rumusan kejahatan
terhadap kemanusiaan seperti da...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slde pengadilan ham

4,516 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slde pengadilan ham

  1. 1. PERADILAN HAM Oleh Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 12/12/13 1
  2. 2. Background : Menunjang wawasan teknis tentang aspek kompetensi Guru PKn yang berkenaan dengan Penegakan HAM  Kompetensi : Memahami mengenai implementasi penegakan HAM melalui pelaksanaan pengadilan HAM  Prasyarat : MK. Pendidikan Kewarganegaraan, dan MK. Hak Asasi Manusia  12/12/13 2
  3. 3. Pengertian  Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (UUNomor 26 Tahun 2000 ) Pengadilan HAM karena adanya pelanggaran HAM Berat  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UUNomor 26 Tahun 2000 )  12/12/13 3
  4. 4.    Peradilan adalah lembaga yang menyelenggarakan proses pengadilan. Tempat orang mendapat keadilan Pengadilan (judiciary) HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Hak Asasi Manusia  adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi :  kejahatan genosida;  kejahatan terhadap kemanusiaan 12/12/13 4
  5. 5. Pengadilan HAM Ad hok adalah Pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan masa lalu. Artinya: sebelum diberlakukannya ketentuan hukum ttg HAM dan pengadilan HAM dalam wilayah kedaulatan hukum berlakunya hukum ttg HAM dan pengadilan HAM  Contoh kasus: Peristiwa TIM-TIM, Tanjung periuk, DOM Aceh  12/12/13 5
  6. 6. Latar Belakang Lahirnya Pengadilan HAM  Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan tahunnya menyatakan bahwa pemerintah perlu menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah air Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas  Sementara kecenderungan gejala pelanggaran HAM semakin meningkat. 12/12/13 6
  7. 7. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum  ada yang terselesaikan.  Atas kondisi ini sorotan dunia internasional terhadap  Indonesia sehubungan dengan maraknya pelanggaran HAM yang terjadi kian menguat terlebih sorotan atas  pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-timur selama proses jajak pendapat.  12/12/13 7
  8. 8.   Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (internasional tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timortimur semakin menguat bahkan komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. 12/12/13 8
  9. 9. Indonesia menolak resolusi Komisi HAM PBB tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia.  Atas penolakan tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur .  12/12/13 9
  10. 10. Peradilan = lembaga/court / judiciary Pengadilan = judicial Pelanggaran HAM ringan  pengadilan Pidana biasa Pelanggaran HAM Berat yang dilakukann pasca ratifikasi ketentuan Internasional dan sistem hukum pengadilan HAM Pengadilan HAM Penlanggaan HAM BErat masa lalu (sebelum ketentuan pengadilan HAM)  Pengadilan HAM Ad Hok 12/12/13 10
  11. 11. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 juga mengatur tentang adanya pengadilan HAM ad hoc yang akan berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.  Ad hoc di sini bersifat menorobos asas hukum yang yang melarang hukum berlaku surut (asas retroaktif)  Pelanggaran HAM Berat masa lalu Indonesia seperti: peristiwa 1965, tanjung periuk, kasus timor Timur, DOM Aceh,  12/12/13 11
  12. 12.    Pasal 4 Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5 Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pasal 6 Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. 12/12/13 12
  13. 13. 1. kejahatan genosida adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : ◦ Membunuh anggota kelompok; ◦ mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 12/12/13 13
  14. 14. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 12/12/13 14
  15. 15.    Kasus pembumi hangusan di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (international tribunal) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor timur semakin menguat bahkan komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. 12/12/13 15
  16. 16. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan  adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; 12/12/13 16
  17. 17. d. e. f. g. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, palacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 12/12/13 17
  18. 18. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid. (Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) h. 12/12/13 18
  19. 19. Penyiksaan  adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, (berlanjut ke hal berikut) 12/12/13 19
  20. 20. atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) 12/12/13 20
  21. 21. Penghilangan orang secara paksa  adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) (the right from want) = penculikan 12/12/13 21
  22. 22. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia  Sifat Derogable dan Nonderogable  12/12/13 22
  23. 23. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan HAM ICCPR adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR.  Ditegaskan pada Pasal 2 (1) yang menyatakan, NegaraNegara Pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun.   12/12/13 23
  24. 24.  Kalau hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu (Pasal 2 (2)). 12/12/13 24
  25. 25. Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICCPR ini, adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (immediately) dan bersifat justiciable (pengadilan).  Berbeda dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tidak harus segera dijalankan pemenuhannya. Tetapi secara bertahap (progressive realization), dan karena itu bersifat non-justiciable.  12/12/13 25
  26. 26. 1. Non Derogable Rights yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak (negara yang telah meratifikasi HAM) walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Seperti: a. hak atas hidup (rights to life); b. hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); c. hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); d. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); e. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (Retroaktif) f. hak sebagai subjek hukum; (asas equality before the law) g. Hak atas kebebasan berpikir (freedom of thought), h. Hak atas kebebasan beragama (freedom of religion) i. Hak atas kebebasan dari penculikan (freedom from want) 12/12/13 26
  27. 27.  Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of human rights). Pelanggaran HAM Berat adalah pelanggaran terhadap hak azasi yang non derogable rights seperti: 12/12/13 27
  28. 28. 2. Derogable adalah HAM yang dapat dialihkan/ditunda  seperti: a. hak atas kebebasan berkumpul secara damai; b. hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan c. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tilisan). 12/12/13 28
  29. 29.  Pasal 23 (1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masingmasing. (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat 12/12/13 29
  30. 30. 12/12/13 30
  31. 31. KOMNAS HAM INVESTIGASI LAP MASY. TTG PELANGGAR AN HAM BERAT KEJAGUNG Penyidikan PENUNTUTAN LEMB PERD HAM  PENGADILAN HAM PRESIDEN KEPRES PEMBT LEMB PERADILAN HAM 12/12/13 31
  32. 32. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat : 12/12/13 32
  33. 33. Syarat Penuntut Umum  warga negara Republik Indonesia;  berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;  berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;  sehat jasmani dan rohani;  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan  memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia 12/12/13 33
  34. 34. Pasal 24 Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.  Pasal 25 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  12/12/13 34
  35. 35. Material jurisdiction (rationale materiale): jenis pelanggaran HAM berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi: Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal4 jo. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000), • Temporal jurisdiction (rationale temporis). UU No. 26 Tahun 2000 berlaku sejak diundangkan, pada 23 Nopember 2000. Namun, pasal 43 ayat (1), Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 35
  36. 36.   Personal jurisdiction (rationalepersonae) Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Territorial jurisdiction (rationaleloci) . Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa danmemutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warganegara Indonesia. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 36
  37. 37.  BabIV  Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Namun, prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan bersandarkan pada KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (vide: Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000) Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 37
  38. 38. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 38
  39. 39. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 39
  40. 40. dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.  (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  12/12/13 40
  41. 41. Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 19  � Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 41
  42. 42.   Penyidikanperkarapelanggaranhakasasimanusiayang beratdilakukanolehJaksaAgung(Pasal21 ayat1) Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat1), dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enampuluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya(Pasal22 ayat3). Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 42
  43. 43. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 43
  44. 44. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal27 ayat1-2).  Tabel komposisi hakimad hoc di Pengadilan HAM (hal. 8)  Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 44
  45. 45. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 45
  46. 46. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 46
  47. 47. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 47
  48. 48. Sutan Syahrir Zabda Dosen MK Pengadilan HAM 12/12/13 48
  49. 49. Pasal 34 (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 12/12/13 49
  50. 50. Pasal 35 (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rahabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  12/12/13 50
  51. 51. Pasal 43 (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 44  Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. 12/12/13 51
  52. 52.   Pasal 46 Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Pasal 47 (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang. 12/12/13 52
  53. 53. Pasal 48  Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.  12/12/13 53
  54. 54. Pasal 50  Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini, maka Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  12/12/13 54
  55. 55. Tidak ada kejelasan mengenai unsur meluas (widespread), sistematik (systematic) dan diketahui (intension), hal ini akan berakibat adanya berbagai macam interpretasi atas pengertian di atas.  Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Statuta Roma yang menjelaskan secara tegas mengenai intension.12  12/12/13 55
  56. 56.     Penerjemahan directed against any civillian population menjadi ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, yang seharusnya ditujukan kepada populasi sipil. Kata “langsung” ini bisa berimplikasi pada seolah-olah hanya pelaku di lapangan saja yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku diatasnya yang membuat kebijakan tidak tercakup dalam pasal ini. Istilah “penduduk” untuk menterjemahkan kata “population” telah menyempitkan subyek hukum dengan menggunakan batasan-batasan wilayah yang akan menyempitkan targettarget potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya kepada warga negara dimana kejahatan tersebut berlangsung.13 12/12/13 56
  57. 57. 3. Penerjemahan istilah “prosecution” menjadi penganiayaan. Prosecution mempunyai arti yang lebih luas merujuk pada perlakuan diskriminatif yang menghasilkan kerugian mental maupun fisik atau ekonomis. Dengan digunakan istilah penganiayaan ini maka tindakan teror dan intimidasi atas seseorang atau kelompok sipil tertentu berdasarkan kepercayaan politik menjadi tidak termasuk dalam kategori tersebut.14 12/12/13 57
  58. 58.  UU No. 26 Tahun 2000 tidak memasukkan tentang kejahatan yang termasuk rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dalam huruf k Pasal 7 Statuta Roma yaitu perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat yang sama secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Alasan tidak dimasukkan rumusan ketentuan ini dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah adanya pengertian bahwa ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum dan memiliki penafsiran yang luas 12/12/13 58

×