Your SlideShare is downloading. ×
0
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hakikat kedaulatan rakyat

1,979

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,979
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Galih Jembar Pangraksa VIII SMP HAKIKAT KEDAULATAN RAKYAT
  • 2. Daulat artinya kekuasaan, atau bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. Sedangkan berdaulat artinya mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Pada dasarnya, kedaulatan mempunyai empat sifat, yaitu: 1. Permanen, artinya bersifat tetap 2. Asli, artinya tidak berasal dari kekuasaan lain 3. Bulat, artinya tidak dapat terbagi-bagi 4. Tidak terbatas, artinya tidak dibatasi oleh siapa pun
  • 3. Pentingnya Kedaulatan Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan itu negara tersebut mampu melaksanakan kekuasaan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan konstitusi. Sejak kapan negara memiliki kedaulatan ? Sejak negara itu merdeka.
  • 4. Kemungkinan Hilangnya Kedaulatan Suatu Negara Kedaulatan suatu negara juga dapat hilang. Berikut ini beberapa kemungkinan hilangnya kedaulatan suatu negara. a. Mungkin suatu negara kalah perang dengan negara lain. b. Mungkin suatu negara bergabung dengan negara lain. c. Suatu wilayah memisahkan diri dari kesatuan negara dan menyatakan kemerdekaannya.
  • 5. Teori – teori Kedaulatan Secara teoritis, ada empat teori yang menjelaskan macam – macam kedaulatan. Masing – masing teori tersebut sebagai berikut : 1. Teori Kedaulatan Tuhan Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. 2. Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) Teori ini mengajarkan, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
  • 6. 3. Teori Kedaulatan Negara Teori ini mengajarkan bahwa hukum dan aktivitas pemerintah merupakan kehendak negara. 4. Teori Kedaulatan Hukum Menurut teori ini, hukumlah sumber kedaulatan.
  • 7. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, suatu negara dikatakan berdaulat apabila pemerintahan negara tersebut memiliki kekuasaan baik kedalam maupun keluar. Karena itulah kedaulatan memiliki 2 sisi, yaitu : a. Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi didalam negara untuk mengatur fungsinya. b. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi didalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta dalam mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar.
  • 8. Menurut Prof.Sumantri Negara adalah suatu organisasi pemerintahan. Unsur – unsur negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur Konstitutif, yakni unsur negara yang harus dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan Unsur Deklaratif ialah pengakuan atas keberadaan suatu negara oleh negara lain.
  • 9. Rakyat Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Tokoh Kedaulatan Rakyat adalah John Locke (1632- 1704), Mountesquieu (1688-1755), dan J.J. Rousseau (1712-1778).
  • 10. Gagasan Tokoh Kedaulatan • John Locke (Inggris) berpandangan bahwa pada awalnya negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. • J.J. Rousseau (Perancis) merupakan penganut teori perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai bapak teori kedaulatan rakyat. • Mountesquieu, seorang ahli politik dan filsafat bangsa Perancis, juga mengajarkan asas – asas teori kedaulatan rakyat.
  • 11. Rakyat memiliki kewenangan untuk : 1. Menentukan pemerintahan negaranya 2. Menentukan arah kebijakan pemerintahannya 3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahnya 4. Memegang kekuasaan untuk menentukan pemimpin yang menjalankan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • 12. Sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri – ciri yang tetap sebagai berikut : 1. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 2. Terdapat lembaga perwakilan rakyat sebagai badan yang mencerminkan kehendak rakyat 3. Untuk mengisi keanggotaan lembaga tersebut dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu.
  • 13. Sistem Pemerintahan Ada 2 macam pemerintahan, yaitu : 1. Pemerintahan parlementer, dan 2. Pemerintahan presidensial
  • 14. Ciri – ciri pemerintahan Parlementer • Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. • Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif. • Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum. • Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen. • Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. • Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. • Sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen. • Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang. • Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut. • Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.
  • 15. Ciri – ciri pemerintahan Presidensial • Presiden adalah penyelenggara negara. • Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. • Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. • Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. • Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen. • Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. • Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
  • 16. Sistem Pemerintahan RI Menurut UUD 1945 Amandemen Sistem pemerintahan Indonesia yang dibentuk di era reformasi sekarang ini adalah sistem pemerintahan Presidensial, yakni berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
  • 17. Stuktur Ketatanegaraan setelah Perubahan UUD 1945 BPK MPR DPD DPR Presiden Wakil Presiden Kekuasaan Kehakiman MK MA KY UUD 1945
  • 18. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 3 ayat (1). 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memegang kekuasaan membentuk undang – undang (legislasi), sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal 20 dan 21. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD fungsinya adalah menyuarakan kepentingan daerah pada tingkat nasional.
  • 19. 4. Presiden Tugas dan wewenang Presiden adalah sebagai berikut : A. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD B. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) C. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. D. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang- undang (dalam kegentingan yang memaksa) E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
  • 20. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK bertugas antara lain untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. 6. MA A. Mengadili pada tingkat kasasi B. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang C. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.
  • 21. 7. MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 8. KY Wewenang KY adalah : mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  • 22. TERIMAKASIH

×