Your SlideShare is downloading. ×
Pkl lengkap
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pkl lengkap

2,120
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN TINGKAT EFEKTIFITAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI OLEH FITA EMILIA RAHMAWATI NIM : 110102096 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASIA MALANG JURUSAN AKUNTANSI APRIL 2013 1
  • 2. 2 TINGKAT EFEKTIFITAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI PRAKTEK KERJA LAPANGAN Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi OLEH : FITA EMILIA RAHMAWATI NIM : 110102096 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ASIA MALANG JURUSAN AKUNTANSI APRIL 2013
  • 3. 3 LEMBAR PERSETUJUAN TINGKAT EFEKTIFITAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI OLEH : FITA EMILIA RAHMAWATI NIM : 110102096 Diterima dan Disetujui Pada Tanggal 25 April 2013 Ketua Jurusan Akuntansi Murtianingsih, S.E.,MM. Dosen Pembimbing Murtianingsih, S.E.,MM.
  • 4. 4 LEMBAR PENGESAHAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI OLEH : FITA EMILIA RAHMAWATI NIM : 10102096 Disetujui Pada Tanggal ………… Ketua Jurusan Akuntansi Dosen Pembimbing Murtianingsih, S.E.,MM. Murtianingsih, S.E.,MM. Mengetahui, Pembantu Ketua I Sunu Jatmika,S.Kom.
  • 5. 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari cara mengelola penerimaan anggaran negara dalam membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber, yaitu: penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yaitu sektor migas dan non-migas. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Apabila pertumbuhan penduduk meningkat, laju perekonomian terus bertumbuh dan stabilitas politik terwujud, maka jumlah pajak yang diterima oleh negara juga akan meningkat. Dewasa ini, penerimaan negara sudah tidak lagi bergantung pada sektor migas dan non-migas, karena ketika pemerintah bergantung pada penerimaan sektor migas terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya penerimaan sektor migas yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia per barel yang ditetapkan oleh Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), yaitu $147 per barel pada Juli 2008 (www.ciptapangan.com:2009). Pada saat itu pemerintah menerapkan kebijakan pada penerimaan dari sektor pajak yang memiliki otoritas penuh dari pemerintah dan berdasarkan penjelasan
  • 6. 6 umum Undang-Undang (UU) No 6/83 yang telah diubah dengan UU No.16/00 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan disebutkan bahwa kegiatan perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, pajak di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain. Saat ini dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment dan Withholding Tax System. Dalam Self Assessment System wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya, wajib pajak dituntut aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus dalam hal ini pegawai pajak tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak sendiri untuk melakukannya. Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak terdapat
  • 7. 7 wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang Self Assessment System tersebut. Oleh karena itu pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut Withholding Tax System. Dimana wewenang berada pada pihak ketiga, dalam hal ini bukan pegawai pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan. Pihak ketiga dapat para pemberi kerja atau konsultan pajak dan diberi kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pemotongan serta penyetoran pajak ke kas negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut yang telah disetorkan ke kas negara akan menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipotong dalam hal ini wajib pajak dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Withholding Tax System meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak karena wajib pajak secara tidak langsung membayarkan pajaknya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara menjadi optimal dan negara tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam memungut pajak. Penerimaan Withholding Tax pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 587,65 triliun, meningkat menjadi Rp.730,418 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp. 849,706 triliun untuk tahun 2012 atau 83,61% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.016,237 triliun. Mengingat pentingnya peranan Withholding Tax dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Ditjen Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. (www.pajak.go.id)
  • 8. 8 Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menulis Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penulis mengambil judul ”TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI”. B. Tujuan dan Manfaat PKL Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu dari teori yang kemudian dapat dipraktekkan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Meskipun, terkadang antara praktek di lapangan dengan teori yang didapatkan cukup berbeda, namun dengan adanya kegiatan praktek kerja lapangan hal ini dapat menambah wawasan serta pengalaman yang baru. 1. Adapun tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diantaranya adalah : a. Menerapkan teori yang didapatkan mahasiswa dari dosen di kelas selama masa perkuliahan di KPP Pratama Singosari. b. Melatih mahasiswa berpikir logis dan kritis dalam menghadapi perbedaan kinerja dalam kondisi di lapangan sebenarnya. Sehingga mahasiswa menjadi terlatih sebelum terjun ke dunia kerja. c. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terhadap aspek-aspek di lapangan yang tidak dijelaskan di perkuliahan.
  • 9. 9 2. Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan diantaranya, adalah : a. Bagi Mahasiswa Menambah wawasan dan pengalaman mengenai kondisi institusi atau perusahaan, serta permasalahan yang sering ditemui didalam dunia kerja dan proses pemecahannya. Disamping itu, dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan teori dalam perkuliahan. b. Bagi Lembaga 1. Agar dapat menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan STIE ASIA Malang dengan institusi atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). 2. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis. 3. Bisa menjadi acuan mahasiswa STIE ASIA Malang dalam mendalami materi yang didapatkan di bangku perkuliahan. c. Bagi Institusi atau Perusahaan. 1. Memberi kontribusi langsung terhadap pekerjaan karyawan di Institusi atau Perusahaan tersebut. 2. Sebagai sarana Institusi atau Perusahaan dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang potensial dan memiliki nilai lebih.
  • 10. 10 C. Metode Pelaksanaan PKL Pelaksanaan PKL dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Jalan Randuagung No. 12 Singosari – Malang dengan metode pengumpulan data dan jenis data sebagai berikut: 1. Metode Pengumpulan Data. Dalam penyusunan laporan praktek kerja ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : a. Pengamatan (Observasi) Observasi adalah metode (cara) pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan ikut terjun langsung pada objek yang menjadi bahan laporan ditempat Praktek Kerja lapangan (PKL). b. Wawancara (Interview) Interview adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak terkait dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu dengan mengajukan pertanyaaan yang berhubungan dengan “Tingkat Efektivitas Penerapan Withholding System terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”. c. Dokumentasi Dokumentasi berasal dari kata Dokumen, yang artinya barang – barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada di KPP Pratama Singosari. Misalnya : Struktur
  • 11. 11 Organisasi, arsip-arsip, berkas-berkas mengenai perusahaan atau instansi tersebut. d. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas di dalam laporan tugas akhir untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori dan melengkapi isi laporan. e. Jenis Data. 1. Data Primer Data Primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui obyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staff dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan pengamatan secara langsung aktivitas di tempat PKL (Praktek Kerja Lapangan). 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari mempelajari literature buku-buku yang ada kaitannya dengan bidang yang ditulis dan artikel dari internet yang berkaitan dengan ‘Withholding System Tax’.
  • 12. 12 D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berisi pembahasan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat PKL, metode pelaksanaan PKL, dan sistematika penulisan laporan PKL. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa teori dasar yang digunakan meliputi Pengertian Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Withholding Tax System, Manfaat Withholding Tax System, serta Pengaruh Penerapan Withholding Tax System. BAB III PELAKSANAAN PKL Bab pelaksanaan PKL ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan KPP Pratama Singosari yang meliputi: Lokasi Pelaksanaan PKL, Gambaran Umum Objek PKL, Kegiatan yang dilaksanakan selama PKL, Permasalahan Kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan), Pembahasan dan Evaluasi Hasil Kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan).
  • 13. 13 BAB IV PENUTUP Berisi kesimpulan dari pelaksanaan PKL dan saran-saran yang dibuat dari hasil laporan yang telah penulis susun agar bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut.
  • 14. 14 BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Efektivitas Effendy (1989:14) menjelaskan ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.” Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik menjabarkan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.” (Kurniawan, 2005:109) Dari penjelasan diatas, efektivitas merupakan suatu konsep untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjalankan tugas dan fungsinya agar mendapatkan hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi. B. Pengertian Pajak Menurut P.J.A. Adriani (Waluyo, 2002 : 4 ), menjelaskan bahwa: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
  • 15. 15 Sedangkan menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH yang ditulis oleh Mardiasmo (2011) hal 1 “Perpajakan”, bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi Pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) adalah “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. C. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011), pajak memiliki dua fungsi diantaranya adalah : 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
  • 16. 16 2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan. D. Subjek Pajak Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut: a. Subjek pajak orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia. b. Subjek pajak warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan. c. Subjek Pajak Badan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas (PT), Persekutuan komanditer (CV), perseroan
  • 17. 17 lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lenbaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana. d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang berupa: 1) tempat kedudukan manajemen; 2) cabang perusahaan; 3) kantor perwakilan; 4) gedung kantor; 5) pabrik; 6) bengkel; 7) gudang; 8) ruang untuk promosi dan penjualan; 9) pertambangan dan penggalian sumber alam; 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  • 18. 18 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 13) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko Indonesia; dan 16) Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. E. Objek Pajak Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
  • 19. 19 b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dar anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  • 20. 20 r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan s. Surplus Bank Indonesia. F. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan sejarah, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah : 1. Official Assessment System Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System. Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  • 21. 21 c. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi. 3. Withholding Tax System Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : Wewenang besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak dalam hal ini pemberi kerja ataupun konsultan pajak. G. Pengertian Withholding Tax System Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. (Judisseno, 2005:25) Sistem Withholding Tax System menekankan pemberian kepercayaan kepada pihak ketiga, di luar fiskus, yaitu pemberi penghasilan atau konsultan pajak untuk melakukan penghitungan, pemungutan atau pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan sesuai dengan prosentase tertentu dari jumlah penghasilan. Jumlah pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga tersebut dalam hal ini pemberi kerja kemudian disetorkan kepada kas negara melalui penyetoran pajak seperti aktivitas yang dilakukan pada Self Assessment System dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Nantinya jumlah yang
  • 22. 22 disetorkan ke kas negara tersebut akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan. (www.ervinanurfajaria.blogspot.com) Sistem Withholding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22). (www.pajak.go.id) H. Jenis-jenis Penghasilan yang Termasuk Withholding Tax System Penerapan withholding tax system di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tidak hanya terbatas atas penghasilan dari pekerjaan (employment income) seperti gaji dan upah (PPh pasal 21); penghasilan dari modal (passive income) seperti deviden, bunga, sewa dan royalti (PPh pasal 23 dan 26), tetapi juga diperluas terhadap penghasilan dari usaha (bussines income). Bahkan, terhadap transaksi yang bukan penghasilan, seperti pembayaran kepada badan-badan pemerintah
  • 23. 23 pdan impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu (PPh pasal 22). Pengaturan atas jenis-jenis penghasilan dan transaksi yang dikenakan withholding tax tidak seluruhnya diatur oleh Undang-undang PPh, tetapi banyak didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan yang termasuk dalam Wihholding Tax System sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah, sebagai berikut: 1. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) Pajak yang objek pengenaannya berupa gaji, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi dalam negeri. Dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya serta batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 2. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dengan
  • 24. 24 batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya serta batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 3. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23) Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 akan dipotong oleh pemotong PPh pasal 23 yang ditunjuk. Dengan batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya serta batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Pajak Penghasilan pasal 24 (PPh 24) Dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh termasuk penghasilan dari luar negeri. Pajak yang dibayar atau yang terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama. 5. Pajak Penghasilan 25 (PPh 25) Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran, yang dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
  • 25. 25 6. Pajak Penghasilan pasal 26 (PPh 26) Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya serta batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 7. Pajak Penghasilan pasal 29 (PPh 29) Pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. 8. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh Final) Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat pasif, meliputi bunga deposito atau tabungan, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu yang pengenaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemungutan pajak penghasilan ini bersifat final, yang berarti hanya satu kali pungut dan tidak dapat menjadi kredit pajak. Dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya serta batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.
  • 26. 26 I. Manfaat Withholding Tax System Manfaat withholding tax system antara lain, dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya, pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya, menigkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan objek pajak), merupakan penerapan prinsip convenience of tax system, serta meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak). (Mansury, 2003:188) Withholding Tax System selain memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus juga dapat menghemat biaya administrasi pemungutan (administrative cost), seperti pada self assessment, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. (Nurmantu, 2003:111) J. Contoh Model Withholding Tax System Gambar 1 Model Withholding Tax System 2 Self Assessment System Wajib Pajak (Pihak II) Fiskus (Pihak I) Official Assessment System 1 Perusahaan/Instansi Pemberi Kerja (Pihak III) Sumber (Nurmantu, 2003: 112) Withholding Tax System 3
  • 27. 27 Pihak pertama (Pihak I) adalah fiskus, sebab fiskuslah yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (Pihak II) dalam Official Assessment System, namun dalam Self Assessment System Wajib Pajak (Pihak II) menyetorkan besaran pajak kepada fiskus (Pihak I). Sedangkan dalam Withholding Tax System, Perusahaan pemberi kerja (Pihak ke III) menyetorkan pajak yang telah dipotong dari Wajib Pajak (Pihak I) untuk disetorkan ke fiskus (Pihak III).
  • 28. 28 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL di Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Singosari, penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan pemungutan pajak dengan Withholding Tax System pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cukup efektif dalam hal meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan pada data selama periode 2009 hingga 2010. Namun, masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaannya, yaitu besarnya pajak kurang bayar yang meningkat selama periode tahun 2011 hingga 31 Oktober 2012. Sehingga, hal ini dapat mempengaruhi target penerimaan negara terutama pada KPP Pratama Singosari. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi makro saat itu. Diantaranya PDB yang bertumbuh positif, tingkat inflasi yang rendah serta peningkatan jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan. Disamping itu, masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan adanya tidak proporsionalnya perbandingan wajib pajak yang wajib lapor dengan wajib pajak yang telah lapor, sehingga diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut dari kinerja KPP Pratama Singosari. B. Saran Dalam pembuatan laporan ini penulis memberi beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan kinerja dari KPP Pratama Singosari. Diantaranya
  • 29. 29 adalah perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak maupun pihak ketiga (pemberi kerja, bendaharawan atau konsultan pajak) melalui sosialisasi langsung dengan mengundang pemberi kerja, bendaharawan atau konsultan pajak selaku pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak untuk mendapat penjelasan yang lebih rinci dari pegawai pajak di KPP Pratama Singosari. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi sosialisasi dapat dilakukan melalui brosur maupun pamflet yang disebar di tempat-tempat umum maupun di KPP Pratama Singosari. Dengan harapan dari sosialisasi tersebut dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran serta target penerimaan negara tercapai. Selain itu, KPP Pratama Singosari juga dapat merancang sebuah program kerja yaitu dengan melakukan reminder seara rutin kepada Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak melalui para Account Representative (AR) yang memiliki scope lebih kecil dan lebih mengetahui tentang kondisi Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kerja dari AR tersebut. Program reminder dapat dilakukan dengan periode tiga bulan sekali atau enam bulan sekali oleh AR yang bersangkutan sesuai dengan wilayah kerja.
  • 30. 30 DAFTAR PUSTAKA Effendy, Onong Uchjana. 1989. Kamus Komunikasi. PT. Mandar Maju. Bandung. Fajaria, Ervina Nur. 2012. Contoh Makalah Ekonomi Pajak, (Online), www.ervinanurfajaria.blogspot.com.April 2012. Diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 11.05 wib Judisseno, Rimsky K, 2005, Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Kartini dan Partawidjaja. 2009. Minyak melaju, menerjang krisis, (Online), www.ciptapangan.com. Oktober 2012. Diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 10.35 wib. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan. Yogyakarta. Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi : Yogyakarta. Nurmatu, Safri, 2003, Pengantar Perpajakan, Granit : Jakarta. R. Mansury, 1992, The Indonesian Income Tax : A Case Study in Tax Reform, Disertasi, Eramus Universiteit : Rotterdam. Rusjdh, Muhammad. 2004. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indeks : Jakarta. Waluyo, 2002, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat : Jakarta. , Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha dalam RUU PPh, (Online), www.pajak.go.id . Oktober 2012. Diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 11.45 wib. , Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011. (Online). www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 11.30 wib. , Outlook Perekonomian Indonesia 2012. (Online). www.datacont.co.id. 2012. Diakses pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 11.30 wib.
  • 31. 31