Sosialisasiperpres70tahun2012 120820180953-phpapp01

Perpres No. 70 Tahun 2012
tentang
Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP
LKPP

Daftar Isi :

I.  Latar Belakang

II.  Metodologi

III.  Tujuan

IV.  Pemberlakuan

LKPP

I. Latar Belakang

v Petunjuk
Presiden terkait percepatan
penyerapan APBN/APBD;

v Evaluasi
pelaksanaan Perpres No. 54
Tahun 2010.

LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa LKPP

II. Metodologi
v Informasi dari berbagai pelaksanaan
pengadaan yang krusial selama
2010-2011;
v Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011
dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan
via surat resmi dan e-mail, konsultasi
langsung, serta temuan di lapangan;
v Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I
dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi
ke dalam 3 (tiga) isu yang paling
menonjol.

III. Tujuan

v  Mempercepat pelaksanaan APBN
dan APBD;
v  Menghilangkan dan memperjelas
multitafsir;
v  Memperjelas arah Reformasi
Kebijakan Pengadaan.


v  Mempercepat pelaksanaan anggaran
1.  Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
(procurement plan) dan penyusunan
rencana penarikan (disbursment plan);
2.  Mewajibkan proses pengadaan sebelum
Dokumen Anggaran disyahkan:
Ø  Menyediakan biaya pendukung
Ø  Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan
setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara,
PPHP, dan lain-lain);
3.  Menaikkan nilai Pengadaan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;

(Lanjutan)
4.  Menaikan threshold nilai pengadaan dengan
lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari
Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar;
5.  Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK
yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA
yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak
terdapat pejabat yang memenuhi
persyaratan;
6.  Penugasan menjawab sanggahan banding
Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada
Pejabat dibawahnya;

(Lanjutan)

7.  Memperjelas persyaratan untuk Konsultan
Internasional dengan menyesuaikan
terhadap praktek bisnis di dunia
internasional;
8.  Penambahan metode Pelelangan Terbatas
untuk Pengadaan Barang.


v  Menghilangkan dan memperjelas
multitafsir

1.  Sanggahan hanya untuk peserta yang
memasukan penawaran;
2.  Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di
Provinsi/Kabupaten/Kota;
3.  Penanggung jawab proses pemilihan
penyedia adalah Kelompok Kerja ULP;
4.  Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk
pelelangan metode dua tahap.


v  Memperjelas arah Reformasi Kebijakan
Pengadaan

1.  Lampiran Perpres dijadikan Keputusan
Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN);
2.  Mempertegas adanya mainstream Regular
Bidding dan Direct Purchasing;
3.  Penambahan barang yang Direct Purchasing
ditentukan oleh Kepala LKPP.


IV. Pemberlakuan
v  Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
(1 Agustus 2012).

v  Pengadaan yang sedang dilaksanakan
dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada
Perpres No. 54 Tahun 2010.

v  Perjanjian/kontrak yang ditandatangani
sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.


MATRIKS
PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
beserta
PERUBAHANNYA
(PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012)

LKPP

NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES 70/12 KET
I. KETENTUAN UMUM
1. Peraturan a.  Lampiran I : Perencanaan Lampiran dipisahkan dari
tentang Umum Pengadaan batang tubuh Perpres No. 70
Tatacara b.  Lampiran II : Pengadaan Tahun 2012, selanjutnya
Pengadaan Barang diatur dalam Peraturan Kepala
c.  Lampiran III : Pengadaan LKPP Nomor 6 Tahun 2012
Pekerjaan Konstruksi
Tambahan:
d.  Lampiran IV :
Pengadaan Jasa Konsultansi
IVa. Pengadaan Jasa melalui Seleksi Internasional
Konsultansi Badan (Bab 6)
Usaha
IVb Pengadaan Jasa
Konsultansi Perorangan
e.  Lampiran V : Jasa Lainnya
f.  Lampiran VI : Swakelola

LKPP

2. Perencanaan Lingkup perencanaan: a. Mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan a.  PA/KPA membuat pada masing-masing
Kementerian/Lembaga/Institusi
rencana umum dan secara terbuka kepada
pembiayaan pengadaan; masyarakat luas setelah rencana
kerja dan anggaran
b.  PPK membuat rencana Kementerian/Lembaga/Institusi
(teknis) pengadaan; disetujui oleh DPR untuk
pengadaan yang bersumber dari
c.  Pokja ULP membuat APBN. Sedangkan untuk
rencana pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari
APBD diumumkan setelah
(pelelangan/seleksi) rencana keuangan tahunan
pengadaan. Pemerintah Daerah dibahas dan
disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD.
b. PA pada K/L/D/I harus Keppres
menyediakan biaya pendukung 42/2002
untuk pelaksanaan pemilihan telah
mendahului tahun anggaran. direvisi
menjadi
c. Pengangkatan dan Perpres 53/
pemberhentian pejabat 2010 (ttg
pelaksana pengadaan tidak penunjukan
terikat tahun anggaran PPK dsb)

LKPP

3. Pinjaman/ •  Pada prinsipnya Tetap
Hibah mengikuti Perpres;
Luar •  Jika terdapat
Negeri perbedaan, maka
(PHLN) dilakukan kesepakatan
(utk menggunakan
Perpres atau aturan
pemberi pinjaman/
hibah).
4. Jenis a.  Barang Tetap
Pengadaan b.  Pekerjaan Konstruksi
c.  Jasa Konsultansi
d.  Jasa Lainnya

LKPP

5. Definisi Barang adalah setiap benda Tetap
baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna
Barang

Pekerjaan Konstruksi adalah Tetap
seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan
wujud fisik lainnya

LKPP

Definisi Jasa Konsultansi adalah jasa Tetap
(cont’) layanan profesional yang
membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang
mengutamakan adanya olah
pikir (brainware)

LKPP

Definisi Jasa Lainnya adalah jasa Tetap
(cont’) yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang
mengutamakan
keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal
luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang

LKPP

Definisi Sayembara adalah metode Tetap
(cont’) pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan
orisinal, kreatifitas dan inovasi
tertentu yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan
berdasarkan harga satuan

Kontes adalah metode Tetap
pemilihan Penyedia Barang
yang memperlombakan
Barang/benda tertentu yang
tidak mempunyai harga pasar
dan yang harga/biayanya
tidak dapat ditetapkan
berdasarkan harga satuan

LKPP

•  Kelompok Kerja ULP dapat
6. Pelelangan Proses pengadaan mengumumkan pelaksanaan
/Seleksi dpt dilakukan Pengadaan:
a.  Setelah penetapan APBD
sebelum stlh rencana kerja untuk pengadaan yang
tahun dan anggaran K/ bersumber dari APBD.
b.  Setelah rencana kerja dan
anggaran L/D/I disetujui anggaran Kementerian/
oleh DPR/DPRD Lembaga/Institusi disetujui
oleh DPR untuk pengadaan
yang bersumber dari APBN.
•  Pengumuman mencantumkan
kondisi DIPA/DPA belum
ditetapkan.
•  Dalam hal DIPA/DPA tidak
ditetapkan atau alokasi anggaran
dalam DIPA/DPA yang
ditetapkan kurang dari nilai
pengadaan yang diadakan,
proses pemilihan dibatalkan dan
kepada Penyedia Barang/Jasa
tidak diberikan ganti rugi.

LKPP

NO TOPIK PERPRES 54/10 PERPRES KET
70/2012
7. Pekerjaan Untuk pekerjaan Tetap
Kompleks diatas Rp. 100 M

8. Materai Digunakan hanya Tetap
untuk dokumen
kontrak dan
Formulir Isian
Kualifikasi

LKPP

70/2012
II. ORGANISASI PENGADAAN
9. Organisasi 1.  PA/KPA; Tetap
Pengadaan 2.  PPK;
3.  ULP/Pejabat Pengangkatan dan
Pengadaan; pemberhentian
4.  Panitia/Pejabat Pejabat tidak terikat
Penerima Hasil tahun anggaran
Pekerjaan.

10. Perangkat a.  Kepala; Perangkat organisasi
organisasi ULP b.  Sekretariat; mengacu kepada
c.  Staf pendukung; peraturan
d.  Kelompok kerja . perundang-
undangan di bidang
kelembagaan

LKPP

A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
11. Tugas dan •  mengumumkan Tetap
kewenangan Rencana Umum
Pengadaan
•  menetapkan Panitia/
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan

12. Penetapan 1.  Paket pengadaan Penetapan
pemenang / Barang/Pekerjaan pemenang/penyedia
penyedia oleh Konstruksi/Jasa oleh PA pada K/L/D/
PA/KPA di K/ Lainnya diatas Rp. I
L/I atau 100M
Kep.Daerah di 2.  Paket pengadaan
Daerah Jasa Konsultansi
diatas Rp. 10 M

LKPP

13. Kuasa -  Dpt diangkat lebih dari Tetap
Pengguna 1 (satu) orang sesuai
Anggaran beban pekerjaan/
(KPA) rentang kendali PA.
-  Diangkat oleh PA
(Pemerintah Pusat)
-  Ditetapkan oleh
Kepala Daerah
(Pemerintah Daerah)
-  KPA untuk dana
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
diangkat oleh PA atas
usul Kepala Daerah

LKPP

B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
14. Tugas dan -  menyusun dan
fungsi menetapkan rencana
pengadaan:
§  Spesifikasi teknis;
§  Rincian HPS
§  Rancangan kontrak
-  tidak menetapkan
pemenang
-  menandatangani –  menyetujui bukti
kontrak pembelian atau
menandatangani
-  menyimpan dan Kuitansi/Surat Perintah
menjaga keutuhan Kerja (SPK)/surat
seluruh dokumen perjanjian:
pelaksanaan pengadaan

LKPP

15. Kewenang- •  dapat mengusulkan Tetap
an lain perubahan paket
dan jadwal
pekerjaan kpd PA
•  dapat menetapkan
ü tim pendukung
ü tim atau tenaga
ahli pemberi
penjelasan teknis
(aanwijzer)

LKPP

16. Persyaratan tidak menjabat sebagai tidak menjabat sebagai
PPK pengelola keuangan Pejabat Penanda tangan
Surat Perintah Membayar
(PPSPM) dan bendahara,
kecuali PA/KPA yang
bertindak sebagai PPK
pada Pemerintah Daerah

17. Persyaratan -  Pendidikan min S1 Persyaratan min S1 dapat
manajerial -  Tidak ada persyaratan diganti dengan paling
DP3 kurang golongan IIIa atau
disetarakan dengan
golongan IIIa apabila
jumlah pegawai negeri
yang memenuhi
persyaratan terbatas

LKPP

18. Kewajiban a. PPK pada K/L/I Dalam hal tidak ada
bersertifikat bersertifikat sejak personil yang
Perpres ini berlaku; memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai
b. PPK pada K/L/I yang
PPK, maka persyaratan
ditugaskan di Unit
memiliki sertifikat
Pelaksana Teknis (UPT)
dikecualikan untuk:
Pusat/Kab/Kota paling a.  PPK yang dijabat
lambat 1 Januari oleh pejabat eselon I
2012; dan dan II di K/L/D/I;
c.  PPK pada Pemerintah dan/atau
Prop/Kab/Kota paling b.  PA/KPA yang
lambat 1 Januari bertindak sebagai
2012. PPK.

LKPP

C. ULP/PEJABAT PENGADAAN
19. Kewenangan Menteri/Pimpinan Tetap
Pembentukan Lembaga/Kepala
ULP Daerah/Pimpinan
Institusi.

20. Fungsi ULP •  Pengadaan Barang/ Pengadaan
Pekerjaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konstruksi/Jasa
Lainnya > Rp. 100 jt Lainnya > Rp. 200
•  Pengadaan Jasa jt
Konsultansi > Rp.50
jt

LKPP


21. Persyaratan a.  tidak mempunyai a.  Dihapus a.  …

Kepala ULP, hubungan keluarga b.  Persyaratan Sertifikasi b.  Jika tidak
Kelompok Kerja dengan Pejabat yang menjadi
dapat dikecualikan Pokja
(Pokja) ULP/ menetapkannya sebagai untuk Kepala ULP ULP
Pejabat anggota ULP/Pejabat
c.  L/I yang memiliki
Pengadaan Pengadaan
keterbatasan PNS
b.  memiliki Sertifikat dapat mengangkat
c.  Dilarang duduk sebagai pegawai tetap non
pengelola keuangan PNS.
d.  Dilarang duduk
sebagai PPSPM dan
bendahara

22. Kelompok kerja •  Dapat dibantu aanwijzer • Pengadaan Barang/Jasa
(Pokja) ULP dan tenaga ahli bersifat khusus dan/
•  Berjumlah gasal minimal 3 atau memerlukan
(tiga) orang keahlian khusus,
•  Dapat ditambah sesuai dg tenaga ahli dapat
kompleksitas pekerjaan. berasal dari Pegawai
Negeri atau swasta.

LKPP


23. Tugas Pokok Belum diatur a.  memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
dan kegiatan ULP;
Kewenangan b.  menyusun program kerja dan anggaran ULP;
Kepala ULP c.  mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/
jasa di ULP dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
d.  membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi;
e.  melaksanakan pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia ULP;
f.  menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban
kerja masing-masing Pokja ULP;
g.  mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang
ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala
Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
dan
h.  menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP
sesuai dengan kebutuhan

LKPP

24. Tugas, wewenang, -  menetapkan Dok. Pengadaan; Tetap
dan tanggung -  menetapkan pemenang utk
jawab Pokja ULP Ø  Pengadaan Barang/
Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya
≤ Rp.100 M;
Ø  Pengadaan Jasa Konsultansi ≤
Rp. 10 M
-  menjawab sanggahan

25. Pejabat Pengadaan •  melaksanakan Pengadaan
Langsung
•  Pengadaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung
Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. untuk Pengadaan
100 jt Barang/Pekerjaan
•  Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp. Konstruksi/Jasa
50 jt Lainnya ≤ Rp. 200 jt

26. Kewenangan lain Dapat mengusulkan kpd PPK: Tetap
Pokja ULP/ Pejabat •  perubahan HPS;
Pengadaan •  perubahan spesifikasi.

LKPP

NO TOPIK PERPRES PERPRES 70/2012 KET
54/10
27. Pengecua- Belum a.  Lembaga/Institusi Pengguna
lian status diatur APBN/APBD yang memiliki
Pokja ULP/ keterbatasan pegawai yang
Pejabat berstatus Pegawai Negeri,
Pengadaan Kepala ULP/anggota Kelompok
sebagai Kerja ULP dapat berasal dari
pegawai pegawai tetap Lembaga/
negeri Institusi Pengguna APBN/APBD
yang bukan Pegawai Negeri.
b.  Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola, Kepala
ULP/anggota Kelompok Kerja
ULP (Tim Pengadaan) dapat
berasal dari bukan Pegawai
Negeri.

LKPP

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
28. Ketentuan -  Ditetapkan oleh PA/KPA Tetap
umum -  Dapat dibantu oleh tim/
tenaga ahli yg ditetapkan
PA/KPA

29. Persyaratan -  tidak menjabat sebagai tidak menjabat
pengelola keuangan sebagai PPSPM
dan bendahara

30. Tugas dan -  Memeriksa hasil pekerjaan Tetap
fungsi -  Menerima hasil pekerjaan
-  Membuat dan
menandatangani Berita
Acara Serah Terima

LKPP

E. PENYEDIA BARANG/JASA
31. Persyaratan -  Kemampuan Dasar (KD) Tetap
untuk pengadaan
Jasa Lainnya
-  Sisa Kemampuan Paket
(SKP) untuk pengadaan
Jasa Lainnya
32. Kemampu- -  Utk Pek. Konstruksi, Tetap
an Dasar KD = 3 NPt
(KD) -  Utk Jasa Lainnya
KD = 5 NPt
-  NPt utk 10 tahun terakhir
-  Nilai KD sama dengan
nilai total HPS

LKPP

33. Sisa Tidak diwajibkan lagi Tetap
Kemampuan adanya SKK
Keuangan (SKK)
34. Afiliasi Larangan afiliasi atau dihapus
keterkaitan hubungan,
baik antar Penyedia
Barang/Jasa, maupun
antara Penyedia Barang/
Jasa dengan PPK dan/atau
anggota ULP/Pejabat
Pengadaan
35. Dukungan Minimal 10 % dari nilai Untuk semua jenis Nilai
Keuangan dari paket untuk pekerjaan pemilihan langsung/ Paket =
Bank konstruksi pelelangan Pekerjaan Nilai
Konstruksi Total
HPS

LKPP

70/2012
36. Sisa -  Pekerjaan Konstruksi Tetap
Kemampuan dan Jasa Lainnya
Paket (SKP) -  Usaha kecil KP =5
-  Usaha non kecil
KP = 6 atau 1,2 N
-  N = Jumlah paket
pekerjaan terbanyak yang
dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun
waktu 5 tahun terakhir
37 Pengecualian Pengecualian a.l:
persyaratan - Perjanjian KSO
kualifikasi -  KD
untuk -  Duk. Keuangan
Penyedia asing - SKP

LKPP

III. RENCANA UMUM PENGADAAN
37. Ketentuan -  disusun oleh PA Penambahan
-  meliputi kegiatan dan ketentuan:
umum
anggaran yg akan • PA menyampaikan
kebijakan umum
Ø dibiayai oleh K/L/D/
penetapan pengguna-
I sendiri an produk dalam
Ø dibiayai dengan co- negeri dalam RUP.
financing •  RUP diumumkan
kembali jika ada
perubahan/
penambahan dok
anggaran
• RUP pada Pemda
diumumkan PA
setelah RKT dibahas
dan disetujui bersama
38. Biaya Merupakan bagian dari Tetap
pelaksanaan RUP yang disusun dan
pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA
LKPP

IV.  SWAKELOLA
39. Pekerjaan ... antara lain : Penambahan kriteria
yang dapat di •  pekerjaan yang operasi pekerjaan swakelola:
swakelolakan dan pemeliharaannya •  pekerjaan yang operasi
memerlukan partisipasi dan pemeliharaannya
langsung masyarakat memerlukan
setempat partisipasi langsung
Penambahan : masyarakat setempat
§  pekerjaan survey; atau dikelola oleh K/
§  pekerjaan industri L/D/I.
kreatif, inovatif, budaya
dan penelitian
laboratorium;
§  penelitian dan
pengembangan dalam
negeri;
§  pengembangan industri
pertahanan, alutsista
dan almatsus dalam
negeri.

LKPP

40. Pelaksana a.  K/L/D/I Tetap Mekanis-
Swakelola Penanggung me Hibah
Jawab Anggaran; diatur
tersendiri
b.  Instansi
Pemerintah Lain
pelaksana
Swakelola;
c.  Kelompok
Masyarakat
Pelaksana
Swakelola

LKPP

41. Penyaluran Untuk semua jenis pekerjaan: Tetap
dana 1.  40% apabila kel.masy.
swakelola telah siap melaksanakan
kpd kel. Swakelola;
masyarakat 2.  30% apabila pekerjaan
telah mencapai 30%; dan
3.  30% apabila pekerjaan
telah mencapai 60%

42. Dasar Kontrak antara PPK pada K/ Tetap
Pelaksanaan L/D/I Penanggung Jawab
swakelola Anggaran dengan Kelompok
Masyarakat Pelaksana
oleh
Swakelola
Kelompok
masyarakt

LKPP

70/2012
43. Pelaksanaan •  Kelompok Masyarakat Tetap
Swakelola yang mampu
oleh melaksanakan pekerjaan;
kelompok •  Pekerjaan Konstruksi
masyarakat hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi, dan
konstruksi sederhana;
•  konstruksi bangunan baru
yang tidak sederhana,
dibangun oleh K/L/D/I
Penanggung Jawab
Anggaran ---- diserahkan
kepada kelompok
masyarakat

LKPP

V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
44. Pengadaan 1.  Pelelangan Untuk Pengadaan Barang
Utk jasa
Barang/ •  Pelelangan Umum ditambahkan metode
lainnya
•  Pelelangan Pelelangan Terbatas (satu
Jasa hanya
Lainnya Sederhana sampul dan dua sampul),
metode
pascakualifikasi dua
2.  Penunjukan Langsung pelelangan
sampul, dan pra dua
3.  Pengadaan Langsung pascakuali
tahap dengan
4.  Sayembara/Kontes fikasi dua
penyetaraan teknis sampul
(sistem gugur)
45. Pengadaan 1.  Pelelangan Umum Ditambahkan metode
Pekerjaan 2.  Pelelangan Terbatas seperti barang di atas, dan
Konstruksi 3.  Pemilihan Langsung prakualifikasi sistem
4.  Penunjukan Langsung gugur satu sampul dan
5.  Pengadaan Langsung dua sampul, pasca
kualifikasi dua sampul
(khusus untuk pekerjaan
terintegrasi)

LKPP

46. Pengadaan 1.  Seleksi Ditambahkan
Jasa • Seleksi Umum metoda evaluasi
Konsultansi • Seleksi Sederhana pagu anggaran
2.  Penunjukan untuk seleksi
Langsung umum
3.  Pengadaan Langsung
4.  Sayembara
47. Pelelangan/ •  Untuk pengadaan • Pengadaan Barang/
Barang/Jasa yang: Pek.Konstruksi/Jasa
Seleksi
a.  tidak kompleks, atau Lainnya yang bernilai
Sederhana bersifat sederhana ≤ Rp.5 miliar
dan b.  Bernilai ≤ Rp. 200 jt.
Pemilihan •  Pasca kualifikasi (untuk • Pengadaan jasa Lamanya
Langsung pelelangan/seleksi konsultansi tetap ≤ waktu
perorangan dan Rp.200jt pelelangan
pemilihan langsung) sederhana
•  Pengumuman min 3 hari • Pengumuman min 4 tidak
hari berubah

LKPP

48. Pengadaan a. Utk peng. Barang/ Pek. a. Utk peng. Barang/ Pek.
Langsung Kons/ Jasa Lainnya Kons/ Jasa Lainnya
§  Untuk pengadaan ≤ pengadaan ≤ Rp. 200 jt
Rp. 100 jt
§  Keb. Operasional K/
L/D/I
§  Teknologi sederhana
§  Risiko kecil
§  Penyedia orang
perseorangan dan/
atau badan usaha
kecil

b. utk peng. Jasa b. Tetap
Konsultansi:
§ Keb operasional K/L/
D/I
§ Untuk pengadaan ≤
Rp. 50 jt

LKPP

49. Sayembara/ •  Sayembara : Tetap
Kontes memperlombakan
gagasan, ide dll
•  Kontes:
memperlombakan
sesuatu yang sudah ada.
•  Persyaratan penyedia
lebih sederhana
•  Tidak perlu HPS, cukup
menggunakan Pagu
Anggaran
•  Evaluasi oleh tim juri/
tim ahli

50. Batasan Tanpa batasan nilai untuk Tetap
Penun- pengadaan dalam
jukan keadaan tertentu dan
barang khusus
Langsung

LKPP

51. Penunjukan a. Keadaan tertentu adalah: Ditambah:
Langsung 1) penanganan darurat yang tidak kegiatan bersifat
dapat direncanakan sebelumnya rahasia untuk
dan waktu penyelesaian kepentingan intelijen
pekerjaannya harus segera, untuk:
dan/atau perlindungan
a) pertahanan negara, dan/atau saksi sesuai dengan
b) keamanan masyarakat, dan/ tugas yang ditetapkan
atau dalam peraturan
c) keselamatan/perlindungan perundang-undangan
masyarakat:
(1)  akibat adanya bencana alam
dan/atau, bencana non-
alam dan/atau bencana
sosial; dan/atau
(2)  dalam rangka pencegahan
bencana; dan/atau
(3)  akibat kerusakan
infrastruktur yang dapat
menghentikan kegiatan
pelayanan publik.

LKPP

52. Penunjukan b.  barang/pekerjaan khusus Ditambahkan
Langsung adalah....dst (ditambahkan 3 • Pekerjaan pengadaan
jenis barang/pekerjaan): Prasarana, Sarana, dan
5)  pekerjaan pengadaan mobil, Utilitas Umum (PSU) di
sepeda motor dan/atau lingkungan perumahan bagi
kendaraan bermotor lainnya Masyarakat Berpenghasilan
dengan harga khusus untuk Rendah yang dilaksanakan
pemerintah (Government Sales oleh developer ybs.
Operation/ GSO); • dapat dilakukan setelah
6)  sewa penginapan/ hotel; atau lelang ulang gagal dan
7)  lanjutan sewa gedung/kantor, berdasarkan pertimbangan
dan lanjutan sewa ruang PA, dengan tetap memper-
terbuka atau tertutup lainnya. hatikan prinsip efisiensi,
efektifitas dan akuntabilitas.
-  Pengadaan Barang/Jasa yang Dgn ketentuan: hasil
bersifat rahasia tidak lagi pekerjaan tidak dapat
termasuk dalam kategori ditunda, menyangkut
barang/jasa yang dapat kepentingan/ keselamatan
dilakukan dengan Penunjukan masyarakat, dan tdk cukup
Langsung waktu untuk melaksanakan
proses Pelelangan/Seleksi/
Pemilihan Langsung dan
pelaksanaan pekerjaan.

LKPP

B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
53. Satu sampul - utk pelaksanaan Seleksi Ditambah:
Sederhana Prakualifikasi Pengadaan
-  utk metode evaluasi pagu Barang/Pekerjaan
anggaran dan biaya Konstruksi dapat
terendah dilakukan dengan
-  utk Seleksi Konsultan metoda penyampaian
Perorangan dg evaluasi satu sampul
kualitas

54. Dua sampul Tidak dapat digunakan Dapat digunakan untuk
untuk pengadaan semua jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi. dimana penilaian teknis
berpengaruh thd harga
55. Dua Tahap tidak dilakukan Dapat dilakukan tdk dpt
penyetaraan teknis penyetaraan teknis jika digunakan
utk Jasa
menggunakan metoda Konsultans
evaluasi sistem gugur i

LKPP


C. METODE EVALUASI
56. Metode evaluasi Hanya untuk pengadaan Ditambah:
sistem nilai dan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Evaluasi sistem nilai dan
biaya selama Jasa Lainnya yang bersifat biaya selama umur
umur ekonomis kompleks. ekonomis dapat dilakukan
untuk metoda pasca-
kualifikasi, jika penilaian
teknis berpengaruh
terhadap harga meskipun
bukan pek. kompleks
57. Persyaratan a. besaran bobot biaya Tetap
Penggunaan antara 70% s/d 90% dari
Sistem Nilai total bobot keseluruhan;
b. unsur yang dinilai ber-
sifat kuantitatif atau yang
dpt dikuantifikasikan; &
c. tata cara dan kriteria
-----jelas dan rinci dalam
Dokumen Pengadaan

LKPP

58. Metode 1.  Kualitas; Tetap
evaluasi 2.  Kualitas teknis dan
pengadaan biaya;
Jasa 3.  Pagu anggaran;
Konsultansi 4.  Biaya terendah;

59. Metode 1.  Pagu Anggaran Tetap
evaluasi utk 2.  Biaya terendah
Seleksi
Sederhana

60. Metode Kualitas Tetap
evaluasi
Pengadaan Jasa
Konsultansi
Perorangan

LKPP

D. KUALIFIKASI
61. Penggunaan a. Jasa Konsultansi (Badan Ditambahkan :
Prakualifikasi Usaha); Pemilihan Penyedia melalui
b. Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa
Konstruksi/Jasa Lainnya Lainnya tanpa didahului dengan
yang bersifat kompleks prakualifikasi, sepanjang
melalui Pelelangan Umum; memenuhi prinsip-prinsip
c. Barang/Pekerjaan pengadaan.
Konstruksi/Jasa Lainnya
yang menggunakan Metode
Penunjukan Langsung,
kecuali untuk penanganan
darurat.
62. Penggunaan 1.  Pelelangan Umum, kecuali Tetap
Pasca Kualifikasi Pelelangan Umum untuk
Pekerjaan Kompleks;
2.  Pelelangan Sederhana/
Pemilihan Langsung;
3.  Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Perorangan.

LKPP

63. Penilaian -  Utk pengadaan Barang/ Tetap
Prakualifikasi Pek.Konstruksi/Jasa
Lainnya ---- sistem
gugur
-  Utk pengadaan Jasa
Konsultansi Badan
Usaha---- sistem nilai

LKPP

E. KONTRAK
64. Persetujuan a. Menteri Keuangan untuk a.  Menteri/Pimpinan
Kontrak Tahun kegiatan yang nilainya Lembaga yang
>Rp10.000.000.000,00 bersangkutan untuk
Jamak yang
(sepuluh miliar rupiah); kegiatan yang nilai
didanai APBN kontraknya sampai dengan
b. Menteri/Pimpinan
Lembaga yang Rp10M bagi kegiatan:
bersangkutan untuk penanaman benih/bibit,
kegiatan yang nilai penghijau-an, pelayanan
kontraknya sampai dengan perintis darat/laut/udara,
Rp10M bagi kegiatan: makanan dan obat di
penanaman benih/bibit, rumah sakit, makanan
penghijauan, pelayanan untuk narapidana di
perintis laut/udara, Lapas, pengadaan pita
makanan dan obat di cukai, layanan
rumah sakit, makanan pembuangan sampah dan
untuk narapidana di pengadaan jasa cleaning
Lapas, pengadaan pita service.
cukai, layanan b.  Di luar pengadaan
pembuangan sampah dan dimaksud harus disetujui
pengadaan jasa cleaning oleh Menkeu, diselesai-
service. kan < 7 hari kerja sejak
dok diterima lengkap

LKPP

65. Kontrak a.  Kontrak antara a.  Kontrak antara
Payung pemerintah dgn Penyedia Pejabat K/L/D/I
(framework b.  Kontrak harga satuan dgn Penyedia.
agreement) c.  Untuk barang/jasa yang Tetap
dibutuhkan berulang
d.  Volume blm diketahui
pada saat tanda tangan
kontrak
e.  Pembayaran oleh masing-
masing PPK

66. Kontrak bahwa co-financing dpt Tetap Pembagian
Pengadaan dilaksanakan oleh bbrp PPK beban dan
Bersama dengan sumber dana yg tanggung
berbeda (APBN-APBN, jawab diatur
APBD-APBD, atau APBN- dalam
APBD) kontrak.
67 Jenis kontrak Ditetapkan oleh Pokja ULP Ditetapkan oleh PPK

LKPP

68. Kontrak merupakan pengadaan Tetap
Pengadaan pekerjaan konstruksi yang
Pekerjaan bersifat kompleks dengan
Terintegrasi menggabungkan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan
69. Tanda Bukti -  Bukti pembelian <. Rp.5jt; •  Bukti pembelian utk
Perjanjian -  Kuitansi <. Rp.10jt; Barang/Jasa Lainnya< Rp.
-  SPK utk barang/ 10jt;
pek.konstruksi/jasa lainnya •  Kuitansi utk barang/pek.
<. Rp.100jt dan jasa Konstruksi/jasa lainnya
konsultansi sampai dg. Rp. <Rp.50jt;
50jt; •  SPK utk Pengadaan Barang/
Pek.Konstruksi/ Jasa lainnya
-  Surat perjanjian utk barang/
<Rp.200jt dan jasa
pek.konstruksi/jasa lainnya
konsultansi < Rp.50jt;
diatas Rp.100jt dan jasa
•  Surat perjanjian utk
konsultansi diatas Rp.50jt
barang/ pek.konstruksi/jasa
lainnya >Rp.200jt dan jasa
konsultansi >Rp.50jt.

LKPP

PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

70 Perubahan Dilakukan dalam hal terdapat Ditambahkan:
Kontrak perbedaan antara kondisi Ketentuan ini hanya untuk
lapangan pada saat kontrak yang menggunakan
pelaksanaan, dengan gambar kontrak harga satuan
dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam
Dokumen Kontrak

71 Pemutusan PPK dapat memutuskan Sebelum dilakukan Penyedia
kontrak Kontrak secara sepihak a. l pemutusan kontak, Penyedia dikenakan
bila denda keterlambatan diberi kesempatan denda, tapi
pelaksanaan pekerjaan akibat menyelesaikan pekerjaan tdk
kesalahan Penyedia Barang/ sampai dengan 50 hari terkena
Jasa <5% dari nilai Kontrak kalender sejak masa sanksi BL
jk pek. Yg
--- (50 hari kalender) berakhirnya pelaksanaan
terlambat
pekerjaan --- meskipun
tsb selesai.
melampaui tahun anggaran

LKPP

F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
72. Harga -  Disusun dan ditetapkan Untuk pengadaan Harga pasar
Perkiraan PPK untuk semua metode langsung yang tidak dijadikan
Sendiri (HPS) pemilihan penyedia menggunakan SPK dan salah satu
informasi
barang/jasa, kecuali Surat Perjanjian tidak
penyusunan
kontes/sayembara tidak diperlukan HPS. HPS
perlu HPS
-  Diumumkan pada saat Batas penawaran
pengumuman lelang; tertinggi untuk
-  Menjadi batas atas Pengadaan Barang/
penawaran utk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/
Pek.Kons/Jasa Lainnya Jasa Lainnya, kecuali
untuk Pelelangan yang
menggunakan metode
dua tahap dan Pelelangan
Terbatas dimana peserta
yang memasukkan
penawaran harga kurang
dari 3

LKPP

72. HPS (cont’) •  Disusun paling lama paling lama 28 hari
28 hari sebelum batas kerja sebelum batas
akhir pemasukan akhir pemasukan
penawaran penawaran untuk
•  Dasar untuk pemilihan dengan
menetapkan besaran pascakualifikasi; atau
nilai Jaminan paling lama 28 hari
Pelaksanaan bagi kerja sebelum batas
penawaran yang akhir pemasukan
nilainya lebih rendah penawaran ditambah
dari 80% nilai total dengan waktu lamanya
HPS proses prakualifikasi
untuk pemilihan
•  HPS bukan sebagai
dengan prakualifikasi.
dasar untuk
menentukan besaran
kerugian negara

LKPP

73. Sumber Ditambahkan 4 sumber Ditambahkan:
Data HPS data:
•  inflasi tahun •  Harga pasar
sebelumnya, suku setempat yaitu
bunga berjalan dan/ harga barang/
atau kurs tengah Bank jasa dilokasi
Indonesia; barang/ jasa
•  hasil perbandingan diproduksi/
dengan Kontrak sejenis, diserahkan/
baik yang dilakukan dilaksanakan,
dengan instansi lain menjelang
maupun pihak lain; dilaksanakannya
•  norma indeks; dan/atau pengadaan
barang/jasa
•  informasi lain yang
dapat
dipertanggungjawabkan

LKPP

F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
74. Persyaratan Jaminan harus dapat: PPK dapat tidak
Jaminan a.  Dicairkan sebesar nilai meminta jaminan
jaminan pelaksanaan untuk
b.  Dicairkan dalam waktu Pengadaan Jasa Lainnya
14 hari
dimana aset Penyedia
c.  Bersifat unconditional
sudah dikuasai oleh
Pengguna Barang.

75. Penerbit Bank Umum, Perusahaan Tetap
Jaminan Penjaminan, dan
Perusahaan Asuransi
76. Persyaratan Perusahaan Asuransi Tetap
Asuransi Umum yang mempunyai
penerbit ijin Depkeu/Bapepam -LK
jaminan untuk menjual produk
jaminan (suretyship).

LKPP

77. Besarnya Untuk penawaran dibawah 80% Tetap
Jaminan HPS nilai jaminan pelaksanaan
Pelaksanaan 5% dari HPS

78. Pengembalian Setelah berakhirnya masa Tetap
jaminan pelaksanaan; atau setelah
pelaksanaan penyerahan jam. pemeliharaan
Penyampaian Diberikan oleh Penyedia Diberikan oleh Penyedia
Jamiunan Pekerjaan Konstruksi /Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
Pemeliharaan Lainnya setelah pelaksanaan Jasa Lainnya yang mem-
pekerjaan dinyatakan selesai butuhkan pemeliharaan

79. Jam. sanggahan 2 perseribu (2‰) dari HPS, 1% (satu per seratus) dari
banding maksimal Rp.50 juta HPS, tanpa batasan maks
G. GARANSI
80. Sertifikat Penyedia barang (modal) menyerah- Tetap
Garansi kan sertifikat garansi yang
diterbitkan oleh produsen atau
pihak yang ditunjuk

LKPP

H. PENGUMUMAN
81. Media Website Kementerian/ website K/L/D/I diubah
Pengumuman Lembaga/SKPD/Institusi menjadi website Kementerian/
Pengadaan B/J Lainnya (website K/L/D/I), Lembaga/Pemerintah Daerah/
dan Rencana Papan pengumuman resmi, Institusi
Umum Portal Pengadaan Nasional
Pengadaan melalui LPSE
82. Pengumuman a.  Papan pengumuman •  Hasil pelelangan/seleksi
atas penetapan resmi diumumkan di website K/L/
Penyedia b.  Website K/L/D/I Pemda/Institusi dan Portal
Barang/Jasa Pengadaan Nasional,
• Hasil Penunjukan Langsung di
website K/L/Pemda/Institusi
83. Unsur-unsur Belum ada Terdiri dari:
Pengumuman • nama paket dan nilai total HPS;
Hasil Pemilihan • nama, NPWP, alamat,; dan
penyedia • hasil evaluasi penawaran

LKPP

84. Pengumuman ULP mengumumkan Pokja ULP mengumum-
pelaksanaan Pengadaan kan pelaksanaan Penga-
Barang/Jasa kepada daan Barang/Jasa kepada
masyarakat setelah: masyarakat setelah:
§  Rencana Kerja dan §  penetapan APBD
Anggaran (RKA) disetujui §  RKA K/L/I disetujui
§  DIPA/DPA disahkan oleh DPR (APBN)
Dalam hal DIPA/DPA
tidak ditetapkan atau
alokasi anggaran dalam
DIPA/DPA yang ditetapkan
kurang dari nilai
pengadaan yang diadakan,
proses pemilihan
dibatalkan

85. Penetapan Dilakukan oleh Pejabat Pokja ULP dpt menetapkan
Pemenang Pengadaan/Pokja ULP hasil pemilihan >1 (satu)
terhadap 1 (satu) Penyedia Penyedia, jika perlu.

LKPP

H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
86. Sanggahan §  Sanggah ke ULP, dan sanggah Hanya peserta yang
dan banding ke Menteri/Kepala memasukkan penawaran
sanggahan Lembaga/Kepala Daerah/ yang dapat menyampai-
banding Pimpinan Institusi (dgn kan sanggahan
tembusan ke PPK, ULP, APIP
dan LKPP); Pimpinan K/L/Pemda/I
dapat menugaskan Pejabat
§  Sanggahan banding untuk menjawab
menghentikan proses sanggahan banding:
pengadaan; • Pejabat Eselon I/II (K/L/
I);
• Sekda atau PA (Pemda)
87. Materi §  penyimpangan thd ketentuan Tetap Unsur
sanggah dan prosedur pelelangan; KKN
§  rekayasa tertentu yg menja-
menghalangi terjadinya di
persaingan sehat; materi
§  penyalahgunaan wewenang penga-
oleh ULP/Pejabat berwenang duan.
lainnya

LKPP

88. Masa Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana
sanggah sederhana dan pemilihan dan pemilihan langsung:
dan langsung: §  Masa sanggah 3 hari kerja
sanggah §  Masa sanggah kualifikasi 5 §  Masa sanggah banding 3
banding hari kerja (prakualifikasi) hari kerja
§  Masa sanggah 5 hari kerja
§  Masa sanggah banding 5
hari kerja
89. Jawaban Lelang/seleksi umum/ Lelang/seleksi sederhana Unsur
sanggah sederhana dan pemilihan dan pemilihan langsung: KKN
langsung: §  Jawaban sanggah 3 hari menja-di
§  Jawaban sanggah 5 hari kerja materi
kerja §  Jawaban sanggah banding penga-
§  Jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk pele- duan.
15 hari kerja langan/seleksi sederhana
dan pemilihan langsung,
sedangkan yang lainnya
tetap 15 hari kerja

LKPP

I. UANG MUKA
90. Besaran uang Untuk kontrak tahun •  Utk kontrak thn jamak
muka jamak diambil yang PPK dapat memilih di
terendah antara : antara kedua opsi tsb
a.  20% dari nilai •  Penyedia harus segera
kontrak tahun
menggunakan uang
pertama; atau
b.  15% dari total nilai muka sesuai rencana yg
kontrak ditetapkan PPK
•  Untuk konsultansi
sebesar 20% (kecil
maupun non kecil)
J. KEADAAN KAHAR
91. Keadaan kahar “Gangguan industri Setelah mendapat
(force majeur) lainnya” harus dinyatakan pertimbangan dari
melalui keputusan bersama BPS, BPKP/
antara Menteri Keuangan Inspektorat, dan
dengan Menteri Teknis
LKPP).
terkait

LKPP

M. PENYESUAIAN HARGA
92. Penyesuaian Penghitungan penyesuaian Tetap
harga (Price harga dimulai dari bulan
Adjustment) ke-13

VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
93. Tingkat a.  TKDN +BMP> 40 % ---- Paling sedikit 1
Kandungan wajib menggunakan produk dalam
Dalam Negeri Produksi Dalam Negeri negeri yg tercantum
(TKDN) b.  Lelang terbuka --- jika dlm daftar
kurang dari 3 peserta --- inventarisasi dg
nilai TKDN ≥ 25%
lelang ulang
dan paling sedikit 2
c.  TKDN +BMP --- mengacu produk dalam
pada Daftar Inventarisasi negeri yg tercantum
Barang/Jasa Produksi dlm daftar
Dalam Negeri – inventarisasi dg
Kementrian Perindustrian nilai TKDN < 25%

LKPP


VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
94. Pembatasan a.  untuk Barang/Jasa dalam a. diubah menjadi:
Produk negeri (dibiayai rupiah •  s.d 31 Des
Asing murni )- bernilai>Rp 5M. 2013, untuk
b.  TKDN >25% --- Pengadaan yg
mendapat preferensi bernilai >
harga Rp5M.
c.  Barang produksi dalam •  mulai 1 Jan
negeri --- Daftar Barang 2014, untuk
Produksi Dalam Negeri bernilai>Rp 1M.
Kementrian Perindustrian. b dan c tetap
95. Pengadaan Barang impor harus Tetap
Barang mempunyai sertifikat
Impor keaslian dan surat
dukungan pabrik/
prinsipal

LKPP


96. Pemberla- a.  untuk Barang/Jasa a. diubah menjadi:
kuan dalam negeri (dibiayai •  s.d 31 Des 2013,
Preferensi rupiah murni )- untuk Pengadaan yg
Harga bernilai>Rp 5M. bernilai > Rp5M.
b.  TKDN >25% --- •  mulai 1 Jan 2014,
mendapat preferensi untuk bernilai>Rp
harga 1M.
c.  Barang produksi dalam b dan c tetap
negeri --- Daftar
Barang Produksi Dalam
Negeri Kementrian
Perindustrian.
97. Pengadaan Barang impor harus Tetap
Barang mempunyai sertifikat
Impor keaslian dan surat
dukungan pabrik/
prinsipal

LKPP

VII. PERAN SERTA USAHA KECIL
98. Nilai paket < Rp.2.5 M, jika mampu • Paket dimaksud di- Dapat
pekerjaan utk utk Pengadaan Barang/Pek. tetapkan oleh PA/ KPA diumum
usaha kecil Konstruksi/Jasa Lainnya -kan
• Untuk Pengadaan Jasa dlm RUP
Konsultansi di bidang
konstruksi, ditetapkan
oleh Menteri PU
bersama dengan LKPP
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
99. Batas nilai Perusahaan asing dapat ikut Tetap memberi
untuk serta: kesempatan
keikutser-taan a.  Untuk pekerjaan lebih luas
perusaha-an konstruksi >Rp 100M; kepada
asing pengusaha/
b.  Untuk barang/jasa kontraktor
lainnya >Rp 20 M; nasional.
c.  Untuk jasa konsultansi >
Rp10 M.

LKPP

70/2012
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
100 Konsep ramah a.  Pengadaan yang ramah lingkungan Tetap Bersifat
. lingkungan adalah suatu proses pemenuhan introduksi
(sustainable kebutuhan barang/jasa KLDI
public sehingga keseluruhan tahapan
procurement) proses pengadaan memberikan
manfaat tidak hanya untuk KLDI
tapi juga untuk masyarakat dan
perekonomian dengan
meminimalkan dampak kerusakan
lingkungan.
b.  Konsep pengadaan yang ramah
lingkungan dapat diterjemahkan
dalam dokumen Pemilihan berupa
persyaratan yang mengarah kepada
pemanfaatan sumber daya alam
secara arif dan mendukung
pelestarian fungsi lingkungan
hidup.

LKPP

X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
101 E-Proc E-Proc dimulai 2012 untuk Sudah diwajibkan saat Inpres
sebagian paket pekerjaan ini 17/
2011
102 LPSE Kepala Daerah wajib Penyusunan jadwal Kecuali
membentuk LPSE pelaksanaan pengadaan tahapan
103 melalui e-proc berdasar- evaluasi
e-tendering -  Mulai dari pengumuman
kan hari kalender. Batas dan
pengadaan sd pemenang
akhir setiap tahapan pembukt
-  Dilaksanakan dg sistem ian
pengadaan scr elektronik adalah hari kerja
kualifika
yg diselenggarakan LPSE si
104 e- -  katalog elektronik Barang/jasa yang
purchasing -  diselenggarakan oleh LKPP dicantumkan dalam
-  menggunakan kontrak katalog elektronik
payung ditetapkan oleh Kepala
-  efisiensi biaya dan waktu LKPP

LKPP

70/2012
XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN
105. Pengadaan 1)  Pengadaan Alutsista TNI Tetap *Pengadaan
khusus untuk ditetapkan oleh Menhan dan dari sumber
TNI dan Polri almatsus Polri ditetapkan oleh LN harus
serta Kapolri; bekerjasa-ma
dengan
pengadaan di 2)  Pengadaan alutsista dan almatsus
dilakukan oleh industri DN; industri dan
Luar Negeri lembaga riset
3)  Jika pengadaan dari LN maka
pengadaannya langsung dari DN
pabrikan LN yang terpercaya*;
4)  Tata cara msg-msg pengadaan **menye-
diatur oleh Menhan dan Kapolri suaikan diri
(berpedoman pada tata nilai dengan
Perpres). praktik
5)  Tatacara pengadaan di Luar pengadaan
Negeri untuk kebutuhan yg sehat di
perwakilan RI di LN dapat diatur negara
lebih lanjut oleh Menteri Luar terkait.
Negeri**:.

LKPP


XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
106. Sertifikat Ahli Sertifikat Keahlian Tetap
Pengadaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah --- bukti
memiliki kompetensi dan
Kemampuan profesi di
bidang Pengadaan Barang/
Jasa

107. Unit Layanan ULP harus dibentuk paling Tetap
Pengadaan lambat pada TA 2014
(ULP)
XIII. DAFTAR HITAM
108. Daftar Hitam v Daftar Hitam Nasional Tetap Sudah
dalam Website terbit
Perka
pengadaan nasional
LKPP
v Akan diatur dalam 7/2012
Peraturan Kepala LKPP tentang
Daftar
Hitam
LKPP

NO TOPIK Tambahan ketentuan dalam Perpres No. 70/2012 KET

XIV. LAIN-LAIN
109. Seleksi 1.  Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
Internasional <Rp20M tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, maka
dilakukan melalui Pelelangan Internasional dan
diumumkan dalam web komunitas int’l. Untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai <Rp10M
2.  Pengadaan dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi.
3.  Negosiasi teknis dan biaya untuk Penyedia Jasa asing
a.  Negosiasi unit biaya langsung personil dapat di-
lakukan berdasarkan daftar gaji yang telah di-audit,
bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau
pernyataan Penyedia ybs tentang kewajaran besaran
tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan
untuk dijadikan dasar audit;
b.  besaran biaya langsung personil dpt mengacu pada
unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.

LKPP

Terima kasih
pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:
LKPP
SME Tower – Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7991252
Website: www.lkpp.go.id

LKPP

Matriks perbedaan antara Keppres 80/2003, Perpres
54/2010, dan Perpres 70/2012 serta Video Sosialisasi
Perpres 70/2012 dapat diperoleh pada:
http://www.khalidmustafa.info

LKPP

Sosialisasiperpres70tahun2012 120820180953-phpapp01

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Similar to Sosialisasiperpres70tahun2012 120820180953-phpapp01

Similar to Sosialisasiperpres70tahun2012 120820180953-phpapp01 (20)

Sosialisasiperpres70tahun2012 120820180953-phpapp01