Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123

21,990
-1

Published on

4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • erlebih dahulu perkenalkan saya dari PT. JASA MULYA ABADI (Division of Bank & Insurance). Saya bermaksud menawarkan kerjasama untuk PENERBITAN JAMINAN BANK GARANSI & ASURANSI (Tampa Collateral), perusahaan kami telah di tunjuk untuk memasarkan dan menerbitkan Bank Garansi & Asuransi. Di terima instansi pemerintah (BUMN, BUMD, KPS, PERTAMINA, VICO, CNOOC, MABES TNI dan POLRI, TOTAL E & P INDONESIA). dalam hal ini, Kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu Tanpa agunan (Non Collateral) untuk semua jenis jaminan serta polis jaminan kami antar. HP : 0812 9666 5251 (021 4260719) attn Darmawan Pramono
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Terimakasih Pak Khalid, semoga Matriks yg ada dapat membantu kelancaran tugas saya
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dalam matrix perubahan tentang HPS pada keppres 80 seolah tiada fungsinya padahal dalam praktiknya, nilai penawaran diatas HPS dapat digugur .
    Selama ini fungsi HPS ( sebelum poerpres 54 tahun 2010) sebagai apa ?
    bagaimana hasil koreksi aritmatik mempengaruhi Nilai Kontrak ?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Matriksnya sudah ada perubahan, khususnya halaman 1. Mohon dapat diupdate :)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
21,990
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1,166
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20123

  1. 1. Matriks Perbedaan Antara   Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)   PERPRES 54/2010 DANNO TOPIK KEPPRES 80/2003 PERPRES 70/2012 PERPRES 35/2011I. KETENTUAN UMUM1. Peraturan tentang Tata cara pengadaan Tata cara pengadaan diuraikan Ditambahkan Lampiran IV- Tatacara Pengadaan terdapat pada Lampiran dalam 2 set dokumen, yaitu: c yaitu Pengadaan Jasa yang merupakan bagian tak 1. Lampiran: Tata Cara Konsultansi melalui terpisahkan dari Keppres Pengadaan Barang/Jasa Seleksi Internasional Pemerintah; dan 2. Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document/SBD). • Perpres 70/2012 memberikan tata cara khusus untuk memperoleh tenaga konsultan Internasional yang selama ini sulit memenuhi persyaratan pengadaan di Indonesia, seperti persyaratan ijin usaha dan perpajakan.2. Perencanaan Pembagian tanggung jawab Lingkup perencanaan: a. Mengumumkan Pengadaan dalam perencanaan 1. PA/KPA membuat rencana Rencana Umum pengadaan antara PA/KPA umum dan pembiayaan Pengadaan (RUP) pengadaan; Barang/Jasa pada dan PPK belum diatur 2. PPK membuat rencana masing-masing dengan jelas Kementerian/Lembaga/ (teknis) pengadaan; Institusi secara terbuka 3. ULP membuat rencana pelaksanaan kepada masyarakat (pelelangan/seleksi) luas setelah rencana kerja dan anggaran pengadaan. Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran. c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran • Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum pengadaan • Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran
  2. 2.   • Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran3. Pinjaman/ Hibah Jika bertentangan, maka • Pada prinsipnya mengikuti Tetap Luar Negeri (PHLN) mengikuti aturan pemberi Perpres; pinjaman/hibah • Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah). • Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini4. Jenis Pengadaan 1. Barang 1. Barang Tetap 2. Jasa Pemborongan 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Jasa Konsultansi 3. Jasa Konsultansi 4. Jasa Lainnya 4. Jasa Lainnya • Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan International Best Practice5. Definisi Barang adalah benda dalam Barang adalah setiap benda baik Tetap berbagai bentuk dan uraian, berwujud maupun tidak berwujud, yang meliputi bahan baku. bergerak maupun tidak bergerak, Barang setengah jadi, yang dapat diperdagangkan, barang jadi/peralatan, yang dipakai, dipergunakan atau spesifikasinya ditetapkan dimanfaatkan oleh Pengguna oleh Pejabat Pembuat Barang Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Jasa Pemborongan adalah Pekerjaan Konstruksi adalah Tetap layanan pekerjaan seluruh pekerjaan yang pelaksanaan kontruksi atau berhubungan dengan wujud fisik lainnya yang pelaksanaan konstruksi perencanaan teknis dan bangunan atau pembuatan wujud spesifikasinya ditetapkan fisik lainnya Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultansi adalah Jasa Konsultansi adalah jasa Tetap layanan jasa keahlian layanan profesional yang profesional dalam berbagai membutuhkan keahlian tertentu bidang yang meliputi jasa diberbagai bidang keilmuan yang perencanaan kontruksi, jasa mengutamakan adanya olah pikir pengawasan kontruksi, dan (brainware) jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka
  3. 3.   mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Jasa Lainnya adalah segala Jasa Lainnya adalah jasa yang Tetap pekerjaan dan/atau membutuhkan kemampuan penyediaan jasa selain jasa tertentu yang mengutamakan konsultansi, jasa keterampilan (skillware) dalam pemborongan, dan suatu sistem tata kelola yang pemasokan barang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang Belum diatur Sayembara adalah metode Tetap pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Belum diatur Kontes adalah metode pemilihan Tetap Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga6. Pelelangan /Seleksi Proses pengadaan dapat Proses pengadaan dapat a. Kelompok Kerja ULP sebelum tahun dilakukan sebelum dokumen dilakukan setelah rencana kerja dapat mengumumkan anggaran anggaran disahkan dan anggaran K/L/D/I disetujui pelaksanaan Pengadaan: oleh DPR/DPRD • Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD. • Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lem baga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan
  4. 4.   yang bersumber dari APBN. b. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan. c. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi. • Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih mempertegas mengenai pelaksanaan pengadaan yang mendahului tahun anggaran, khususnya memperjelas mengenai kapan pelelangan dapat diumumkan melalui sumber dana APBN dan APBD7. Pekerjaan Kompleks Untuk pekerjaan diatas Rp. Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 Tetap 50 M M8. Meterai Digunakan untuk surat Digunakan hanya untuk dokumen Tetap penawaran, dokumen kontrak dan formulir isian kontrak dan formulir isian kualifikasi kualifikasiII. ORGANISASI PENGADAAN9. Organisasi Organisasi belum 1. PA/KPA; Tetap Pengadaan dikelompokkan jelas 2. PPK; 3. ULP/Pejabat Pengadaan; 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan • Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam oganisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran10. Perangkat Belum diatur 1. Kepala; Perangkat organisasi organisasi ULP 2. Sekretariat; mengacu kepada 3. Staf pendukung; peraturan perundang- 4. Kelompok kerja . undangan di bidang kelembagaan • Penetapan struktur organisasi ULP dikembalikan kepada aturan kelembagaan A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN11. Tugas dan Belum diatur dengan tegas 1. Mengumumkan Rencana Tetap Kewenangan Umum Pengadaan 2. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
  5. 5.   • PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal12. Penetapan Pengadaan Barang/Jasa 1. Paket pengadaan Penetapan pemenang /penyedia diatas Rp. 50 miliar Barang/Pekerjaan pemenang/penyedia oleh oleh PA/KPA di K/L/I Konstruksi/Jasa Lainnya PA pada K/L/D/I atau Kepala Daerah diatas Rp. 100 miliar di Daerah 2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar. • Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan dilakukan oleh PA13. Kuasa Pengguna Tidak diatur dengan jelas • Dapat diangkat lebih dari 1 Tetap Anggaran (KPA) (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA. • Diangkat oleh PA (untuk tingkat Pusat) • Ditetapkan oleh Kepala Daerah (untuk tingkat Daerah) • KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah • Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat (K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah. B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN14. Tugas dan fungsi • Menetapkan dokumen • menyusun dan menetapkan • Menyetujui bukti pengadaan; rencana pengadaan: pembelian atau • Menetapkan pemenang; o Spesifikasi teknis; menandatangani o Rincian HPS Kuitansi/Surat o Rancangan kontrak Perintah Kerja • tidak menetapkan pemenang (SPK)/surat perjanjian • menandatangani kontrak • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan • PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan, maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP15. Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas • dapat mengusulkan Tetap perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA • dapat menetapkan o tim pendukung; o tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) • Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan tim pendukung dan aanwijzer yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan
  6. 6.  16. Persyaratan PPK Belum diatur dengan jelas Tidak menjabat sebagai Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah • Karena PA/KPA menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 juga merupakan penanggung jawab anggaran, maka apabila PA/KPA bertindak selaku PPK sesuai Permendagri 21 Tahun 2011 maka boleh tetap sebagai pengelola keuangan17. Persyaratan • Pendidikan minimal • Pendidikan minimal S1 • Persyaratan min S1 manajerial SLTA • Tidak ada persyaratan DP3 dapat diganti dengan • Memiliki DP3 dengan paling kurang nilai baik sekurang- golongan IIIa atau kurangnya 3 tahun disetarakan dengan terakhir golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas18. Kewajiban Belum diatur dengan jelas • PPK pada K/L/I bersertifikat Dalam hal tidak ada bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; personil yang memenuhi • PPK pada K/L/I yang persyaratan untuk ditunjuk ditugaskan di Unit Pelaksana sebagai PPK, maka Teknis (UPT) persyaratan memiliki Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan sertifikat dikecualikan • PPK pada Pemerintah untuk: Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012. a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. • Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan Permendagri 21/2011 yang membolehkan PA/KPA bertindak sebagai PPK. Namun Perpres 70/2012 menegaskan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Apabila PA/KPA bertindak sebagai PPK, maka PA/KPA tersebut tidak wajib bersertifikat. C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN19. Kewenangan Belum diatur Menteri/pimpinan Tetap Pembentukan ULP Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi. • Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi20. Fungsi ULP Sama dengan panitia, utk • Pengadaan Pengadaan pengadaan Barang/jasa > Barang/Pekerjaan Barang/Pekerjaan 50 jt Konstruksi/Jasa Lainnya > Konstruksi/Jasa Lainnya Rp. 100 jt > Rp. 200 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt
  7. 7.   • Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta21. Persyaratan Kepala Belum diatur • Tidak mempunyai hubungan • Persyaratan tidak ULP, Kelompok keluarga dengan Pejabat mempunyai hubungan Kerja (Pokja) yang menetapkannya keluarga dihapus ULP/Pejabat sebagai anggota • Persyaratan Sertifikasi ULP/Pejabat Pengadaan dapat dikecualikan Pengadaan • Memiliki Sertifikat untuk Kepala ULP • Dilarang duduk sebagai • L/I yang memiliki pengelola keuangan keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS • Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara • Kepala ULP berfungsi sebagai koordinator administratif dan dapat dijabat oleh pejabat struktural sehingga dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat ahli pengadaan, namun apabila Kepala ULP juga merangkap sebagai anggota Pokja ULP, maka tetap berkewajiban untuk bersertifikat • Pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara22. Kelompok kerja ULP Sama dengan panitia, • Berjumlah gasal minimal 3 Pengadaan barang/jasa berjumlah gasal, min 3 (tiga) (tiga) orang bersifat khusus dan/atau orang sesuai besaran nilai • Dapat ditambah sesuai memerlukan keahlian pekerjaan dengan kompleksitas khusus, tenaga ahli dapat pekerjaan. berasal dari pegawai • Dapat dibantu aanwijzer negeri atau swasta • Jumlah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumlah gasal minimal 3 orang yang ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan. Tim ini juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sebagai aanwijzer23. Tugas Pokok dan Belum diatur Belum diatur a. Memimpin dan Kewenangan Kepala mengkoordinasikan ULP seluruh kegiatan ULP; b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. Menugaskan/
  8. 8.   menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan h. Menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.24. Tugas, wewenang, Belum diatur • Menetapkan Dok. Tetap dan tanggungjawab Pengadaan; Pokja ULP • Menetapkan pemenang utk o Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp.100 M; o Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M • Menjawab sanggahan25. Pejabat Pengadaan Untuk pengadaan • Melaksanakan Pengadaan Pengadaan Langsung Barang/jasa ≤ 50 jt Langsung untuk Pengadaan • Pengadaan Barang/Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 200 jt Rp. 100 jt • Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 jt26. Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas Dapat mengusulkan kpd PPK: Tetap Pokja ULP/Pejabat • perubahan HPS; Pengadaan • Perubahan spesifikasi.27. Pengecualian status Belum diatur Belum diatur • Lembaga/Institusi sebagai pegawai Pengguna negeri APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri. • Kelompok Masyarakat
  9. 9.   Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. • Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP. • Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan Spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan • Perpres 70/2012 telah menguraikan tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP dan telah memperjelas bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP, bukan oleh Kepala ULP. • Pengecualian persyaratan pegawai negeri sipil juga telah ditambahkan pada Perpres 70/2012 D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN28. Ketentuan umum Belum diatur • Ditetapkan oleh PA/KPA Tetap • Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA29. Persyaratan Belum diatur Tidak menjabat sebagai Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan PPSPM dan bendahara30. Tugas dan fungsi Belum diatur • Memeriksa hasil pekerjaan Tetap • Menerima hasil pekerjaan • Mebuat dan menandatangani Berita Acara serah terima • Organisasi ini baru ditetapkan secara resmi pada Perpres 54/2010. Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum diatur. Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil pelaksanaan pengadaan secara lebih jelas dan detail. • Pada Perpres 70/2012, persyaratan tidak menjabat sebagai pengelola keuangan lebih diperjelas, yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara E. PENYEDIA BARANG/JASA31. Persyaratan • Kemampuan Dasar (KD) • Kemampuan Dasar (KD) Tetap untuk pengadaan untuk pengadaan Pekerjaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya Pemborongan dan Jasa • Sisa Kemampuan Paket Lainnya (SKP) untuk pengadaan • Sisa Kemampuan Paket Pekerjaan Konstruksi dan (SKP) untuk pengadaan Jasa Lainnya Jasa Pemborongan • Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP untuk Jasa Lainnya32. Kemampuan Dasar • Untuk Jasa • Untuk Pek. Konstruksi, KD = Tetap (KD) Pemborongan KD=2 NPt 3 NPt • Untuk Barang/Jasa • Untuk Jasa Lainnya KD = 5 Lainnya, KD= 5 NPt NPt • Untuk Jasa Konsultansi • NPt utk 10 tahun terakhir KD=3 NPt
  10. 10.   • NPt utk 7 tahun terakhir • Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun33. Nilai KD minimum Tidak tegas batasan Sama dengan nilai total HPS Tetap minimum nilai KD34. Sisa Kemampuan Dipersyaratkan untuk jasa Tidak diwajibkan lagi adanya Tetap Keuangan (SKK) konstruksi SKK35. Dukungan Minimal 10% dari nilai paket Untuk semua jenis Keuangan dari Bank untuk pekerjaan konstruksi pemilihan langsung/pelelangan Pekerjaan Konstruksi36. Sisa Kemampuan • Pekerjaan Konstruksi dan Tetap Paket (SKP) Jasa Lainnya • Usaha kecil KP =5 • Usaha non kecilKP = 6 atau 1,2 N • N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir • Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS. • SKK sudah tidak diwajibkan pada Perpres 54/2010 sehingga tidak dibutuhkan lagi persyaratan Neraca yang digunakan untuk menghitung SKK • Nilai paket sebagai dasar untuk menghitung dukungan keuangan = nilai total HPS Pengecualian Belum diatur Belum diatur Pengecualian a.l: persyaratan • Pengalaman kualifikasi untuk • Perjanjian KSO penyedia asing • KD • Dukungan KeuanganIII. RENCANA UMUM PENGADAAN37. Ketentuan umum Belum diatur dengan jelas • Disusun oleh PA Penambahan ketentuan: • Meliputi kegiatan dan • PA menyampaikan anggaran yg akan kebijakan umum o dibiayai oleh K/L/D/I penetapan sendiri penggunaan produk o dibiayai dengan co- dalam negeri dalam financing RUP • RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambah an • RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama
  11. 11.  38. Biaya pelaksanaan Belum diatur dengan jelas Biaya pelaksanaan pengadaan Tetap pengadaan pada tahap mana biaya merupakan bagian dari Rencana tersebut disiapkan Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA • Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya terjadi pelelangan/seleksi gagal. Juga harus diperhitungkan biaya untuk penggandaan Dokumen Pengadaan, karena ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta pelelangan/seleksi, termasuk biaya penggandaan Dokumen Pengadaan.IV. SWAKELOLA39. Pekerjaan yang Terdapat 8 pekerjaan yang … antara lain: Penambahan kriteria dapat di dapat diswakelolakan • pekerjaan yang operasi dan pekerjaan swakelola: swakelolakan pemeliharaannya • pekerjaan yang memerlukan partisipasi operasi dan langsung masyarakat pemeliharaannya setempat memerlukan partisipasi langsung Penambahan: masyarakat setempat • Pekerjaan survey, atau dikelola oleh K/L/D/I • Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium • Penelitian dan pengembangan dalam negeri. • Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri40. Pelaksana a. Pejabat Pembuat a. K/L/D/I Penanggung Jawab Tetap Swakelola Komitmen; Anggaran; b. instansi pemerintah lain; b. Instansi Pemerintah Lain c. kelompok pelaksana Swakelola; masyarakat/lembaga c. Kelompok Masyarakat swadaya masyarakat Pelaksana Swakelola penerima hibah.41. Penyaluran dana Untuk hibah khusus Untuk semua jenis pekerjaan: Tetap swakelola kepada pekerjaan konstruksi: kelompok a. 40% apabila kel.masy. telah a. 50% apabila kel.masy. siap melaksanakan masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola; Swakelola; dan b. 30% apabila pekerjaan telah b. 50% apabila pekerjaan mencapai 30%; dan telah mencapai 30%. c. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%42. Dasar pelaksanaan Belum diatur dengan jelas Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Tetap swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran kelompok dengan Kelompok Masyarakat masyarakat Pelaksana Swakelola43. Pelaksanaan Belum diatur dengan jelas • Kelompok Masyarakat yang Tetap swakelola oleh mampu melaksanakan kelompok pekerjaan; masyarakat • Pekerjaan Konstruksi hanya
  12. 12.   dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana; • Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ---- diserahkan kepada kelompok masyarakat • Selain memperluas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 juga memberikan batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat hanyalah yang berupa rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka tetap harus dilaksanakan oleh PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok MasyarakatV. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA44. Pengadaan Barang/ 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Untuk pengadaan barang Jasa Lainnya 2. Pelelangan Terbatas a. Pelelangan Umum ditambahkan metode 3. Pemilihan Langsung b. Pelelangan Sederhana Pelelangan Terbatas 4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara/Kontes45. Pengadaan 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum Tetap Pekerjaan 2. Pelelangan Terbatas 2. Pelelangan Terbatas Konstruksi 3. Pemilihan Langsung 3. Pemilihan Langsung 4. Penunjukan Langsung 4. Penunjukan Langsung 5. Pengadaan Langsung46. Pengadaan Jasa 1. Seleksi Umum 1. Seleksi Tetap Konsultansi 2. Seleksi Terbatas a. Seleksi Umum 3. Seleksi Langsung b. Seleksi Sederhana 4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Sayembara47. Pelelangan/Seleksi Tidak diatur • Untuk pengadaan • Pengadaan Sederhana dan Barang/Jasa Lainnya yang: barang/pek.konstruksi/ Pemilihan Langsung a. Tidak kompleks, jasa lainnya yang b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt. bernilai ≤ Rp.5miliar • Pasca kualifikasi (untuk • Pengadaan jasa pelelangan/seleksi konsultansi tetap ≤ perorangan dan pemilihan Rp.200jt langsung) • Pengumuman min 4 • Pengumuman min 3 hari hari48. Pengadaan Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ a. Utk peng. Barang/ Langsung Jasa Lainnya Pek. Kons/ Jasa • Untuk pengadaan ≤ Rp. Lainnya 100 jt • Untuk pengadaan • Keb. Operasional K/L/D/I ≤ Rp. 200 jt • Teknologi sederhana • Risiko kecil b. Tetap • Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
  13. 13.   b. Utk peng. Jasa Konsultansi: • Keb operasional K/L/D/I • Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt49. Sayembara/Kontes Tidak diatur • Sayembara : Tetap memperlombakan gagasan, ide, dll • Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada. • Persyaratan penyedia lebih sederhana • Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran • Evaluasi oleh tim juri/tim ahli50. Batasan Penunjukan • Keadaan tertentu, antara Tanpa batasan nilai dan hanya Tetap Langsung lain: dilakukan untuk pengadaan batasan nilai ≤ Rp 50 dalam keadaan tertentu atau juta barang/pekerjaan konstruksi/jasa • Barang khusus konsultansi/jasa lainnya yang bersifat khusus51. Penunjukan a. Keadaan tertentu a. Keadaan tertentu adalah: Ditambah: Langsung adalah: 1) penanganan darurat Kegiatan bersifat rahasia 1) penanganan yang tidak dapat untuk kepentingan intelijen darurat – direncanakan dan/atau perlindungan dst.....(kalimat sebelumnya dan waktu dianggap kurang penyelesaian saksi sesuai dengan tugas jelas) pekerjaannya harus yang ditetapkan dalam segera, untuk: peraturan perundang- a) pertahanan negara, undangan dan/atau b) keamanan masyarakat, dan/atau c) keselamatan/perlind ungan masyarakat: 1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non- alam dan/atau bencana sosial; dan/atau 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  14. 14.   • Perpres 70/2012 menambahkan kriteria penunjukan langsung untuk intelijen dan LPSK.52. Penunjukan b. keadaan khusus b. barang/pekerjaan khusus Ditambahkan Langsung adalah: adalah....dst (ditambahkan 4 • Pekerjaan pengadaan dst.... hanya ada 5 jenis, jenis barang/pekerjaan): Prasarana, Sarana, diantara-nya: 1. pekerjaan pengadaan dan Utilitas Umum - Pengadaan mobil, sepeda motor (PSU) di lingkungan barang/jasa yang dan/atau perumahan bagi bersifat rahasia 2. kendaraan bermotor Masyarakat lainnya dengan harga Berpenghasilan khusus untuk pemerintah Rendah (MBR) yang (Government Sales dilaksanakan oleh Operation/ GSO); pengembang/developer 3. sewa penginapan/ hotel; yang bersangkutan atau • Dapat dilakukan 4. lanjutan sewa setelah lelang ulang gedung/kantor, dan gagal dan berdasarkan lanjutan sewa ruang pertimbangan PA, terbuka atau tertutup dengan tetap lainnya. memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan • Pengadaan Barang/Jasa akuntabilitas, dengan yang bersifat rahasia tidak ketentuan: hasil lagi termasuk dalam kategori pekerjaan tidak dapat barang/jasa yang dapat ditunda, menyangkut dilakukan dengan Penunjukan kepentingan/keselamat Langsung an masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/ pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan • Perlu diperhatikan catatan dari Perpres 54/2010 bahwa tidak ada lagi alasan penunjukan langsung untuk kategori barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung • Pada Perpres 35/2011 (perubahan pertama Perpres 54/2010) telah ditambahkan pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN53. Satu sampul Untuk metode evaluasi • Untuk pelaksanaan Seleksi Ditambah: Penunjukan Langsung Sederhana Prakualifikasi Pengadaan • Untuk metode evaluasi pagu Barang/Pekerjaan anggaran dan biaya terendah Konstruksi dapat dilakukan • Untuk Seleksi Konsultan dengan metode Perorangan dengan Evaluasi penyampaian satu sampul Kualitas54. Dua Sampul Dapat digunakan untuk Tidak dapat digunakan untuk Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan pengadaan Pekerjaan semua jenis pengadaan Konstruksi. dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga
  15. 15.  55. Dua Tahap • Dapat digunakan untuk • Tidak dapat digunakan utk Dapat dilakukan semua jenis pengadaan pengadaan Jasa Konsultansi penyetaraan teknis jika • Dapat digunakan utk • Tidak ada penyetaraan teknis menggunakan metode pengadaan dengan evaluasi sistem gugur penyetaraan teknis • Perlu diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan dokumen C. METODE EVALUASI56. Metode evaluasi Penggunaan metode Hanya untuk pengadaan Ditambah: sistem nilai dan evaluasi tergantung Barang/Pekerjaan Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur pertimbangan panitia Konstruksi/Jasa Lainnya yang biaya selama umur ekonomis bersifat kompleks. ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks57. Persyaratan Besaran bobot teknis dan a. besaran bobot biaya antara Tetap penggunaan Sistem biaya sesuai dengan yang 70% s/d 90% dari total bobot Nilai ditetapkan dalam dokumen keseluruhan; b. unsur yang dinilai harus pengadaan bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. tata cara dan kriteria ----- jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan58. Metode evaluasi 1. Kualitas; 1. Kualitas; Tetap pengadaan Jasa 2. Kualitas teknis dan biaya; 2. Kualitas teknis dan biaya; Konsultansi 3. Pagu anggaran; 3. Pagu anggaran; 4. Biaya terendah; 4. Biaya terendah. 5. Penunjukan Langsung • Metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode evaluasi59. Metode evaluasi Tidak diatur 1. Pagu Anggaran Tetap untuk Seleksi 2. Biaya Terendah Sederhana60. Metode evaluasi Kualitas Tetap Tetap pengadaan jasa konsultansi perorangan D. KUALIFIKASI61. Penggunaan a. Jasa Konsultansi (Badan Ditambahkan Pemilihan Prakualifikasi Usaha); Penyedia melalui b. Barang/Pekerjaan Pengadaan Langsung Konstruksi/Jasa Lainnya yang Barang/Jasa Lainnya bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; tanpa didahului dengan c. Barang/Pekerjaan prakualifikasi, sepanjang Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip
  16. 16.   menggunakan Metode pengadaan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.62. Penggunaan Pasca a. Pelelangan Umum, kecuali Tetap Kualifikasi Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan63. Penilaian a. Utk pengadaan Tetap Prakualifikasi Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ---- sistem gugur b. Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha---- sistem nilai E. KONTRAK64. Persetujuan Kontrak Belum diatur dengan jelas a. Menteri Keuangan untuk a. Menteri/Pimpinan Tahun Jamak yang kegiatan yang nilainya diatas Lembaga yang Didanai APBN Rp10.M; bersangkutan untuk b. Menteri/Pimpinan Lembaga kegiatan yang nilai yang bersangkutan untuk kontraknya sampai kegiatan yang nilai dengan Rp10 M bagi kontraknya sampai dengan kegiatan: penanaman Rp10 M bagi kegiatan: benih/bibit, penanaman benih/bibit, penghijauan, penghijauan, pelayanan pelayanan perintis perintis laut/udara, makanan darat/laut/udara, dan obat di rumah sakit, makanan dan obat di makanan untuk narapidana di rumah sakit, makanan Lembaga Pemasyarakatan, untuk narapidana di pengadaan pita cukai, Lembaga layanan pembuangan Pemasyarakatan, sampah dan pengadaan jasa pengadaan pita cukai, cleaning service layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service b. Diluar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap • Perluasan persetujuan tahun jamak dilakukan dengan membolehkan kontrak tahun jamak oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dengan nilai dibawah 10 M dan untuk pekerjaan sesuai Pasal 52 Perpres 54/2010 • Perpres 70/2012 mempermudah persetujuan kontrak tahun jamak dengan memberikan batas waktu paling lambat 7 hari kerja kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan persetujuan kontrak tahun jamak.65. Kontrak Payung Belum diatur a. Merupakan kontrak harga Kontrak Harga Satuan (framework satuan antara pemerintah antara Pejabat K/L/D/I agreement) dan penyedia baran/jasa dengan Penyedia b. Utk kebutuhan yang berulang Barang/Jasa c. Volume belum pasti; d. Pembayaran sesuai pengukuran bersama antara
  17. 17.   PPK/Satker dengan penyedia barang/jasa • Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/I yang sifatnya berulang dapat dilaksanakan dengan sistem kontrak paying sehingga dapat lebih efisien dan menjamin ketersediaan.66. Kontrak Pengadaan Sudah diatur tapi belum Bahwa co-financing dapat Tetap Bersama. banyak diimplementasikan dilaksanakan oleh beberapa PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)67. Jenis Kontrak Ditetapkan oleh Pokja ULP Ditetapkan oleh PPK68. Kontrak Pengadaan Belum diatur Merupakan pengadaan pekerjaan Tetap Pekerjaan konstruksi yang bersifat Terintegrasi kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan • Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana dengan pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi69. Tanda Bukti • Untuk pengadaan • Bukti pembelian sampai dg. • Bukti pembelian utk Perjanjian dengan nilai di bawah Rp.5jt; barang/jasa lainnya Rp5 jt dengan kuitansi • Kuitansi sampai dg. Rp.10jt; sampai dgn Rp.10jt; • Di atas Rp.5jt sampai • SPK utk • Kuitansi utk dengan Rp. 50 jt berupa barang/pek.konstruksi/jasa barang/pek.konstruksi/j Surat Perintah Kerja lainnya sampai dg. Rp.100jt asa lainnya sampai dg. (SPK) dan jasa konsultansi sampai Rp.50jt; • Di atas Rp.50jt berupa dg. Rp.50jt; • SPK utk kontrak • Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/j barang/pek.konstruksi/jasa asa lainnya sampai dg. lainnya diatas Rp.100jt dan Rp.200jt dan jasa jasa konsultansi diatas konsultansi sampai dg. Rp.50jt Rp.50jt; • Surat perjanjian utk barang/pek.konstruksi/ jasa lainnya diatas Rp.200jt dan jasa konsultansi diatas Rp.50jt. PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK70. Perubahan Kontrak Dilakukan dalam hal terdapat Ditambahkan: perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Ketentuan ini hanya untuk dengan gambar dan/atau kontrak yang spesifikasi teknis yang ditentukan menggunakan kontrak dalam Dokumen Kontrak harga satuan71. Pemutusan Kontrak PPK dapat memutuskan Kontrak • Sebelum dilakukan secara sepihak a.l. bila denda pemutusan kontrak, keterlambatan pelaksanaan penyedia diberi
  18. 18.   pekerjaan akibat kesalahan kesempatan penyedia barang/jasa > 5% dari menyelesaikan nilai kontrak (50 hari kalender) pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, meskipun melampaui tahun anggaran • Apabila ini dilaksanakan, maka penyedia dikenakan denda, tapi tidak terkena sanksi BL jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)72. Harga Perkiraan • Disusun oleh Panitia • Disusun dan ditetapkan PPK • Untuk pengadaan Sendiri (HPS) Lelang untuk semua metode langsung yang tidak • Diumumkan pada saat pemilihan penyedia menggunakan SPK aanwijzing barang/jasa, kecuali dan Surat Perjanjian • Tidak menjadi batas atas kontes/sayembara tidak perlu tidak diperlukan HPS. penawaran HPS • Batas penawaran • Diumumkan pada saat tertinggi untuk pengumuman lelang; Pengadaan • Menjadi batas atas Barang/Pekerjaan penawaran untuk Konstruksi/Jasa Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya, kecuali untuk Lainnya Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) HPS (cont’) • Disusun paling lama 28 hari Disusun paling lama 28 sebelum batas akhir hari kerja sebelum batas pemasukan penawaran akhir pemasukan • Dasar untuk menetapkan penawaran untuk besaran nilai Jaminan pemilihan dengan Pelaksanaan bagi penawaran pascakualifikasi; atau yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS paling lama 28 hari kerja • HPS bukan sebagai dasar sebelum batas akhir untuk menentukan besaran pemasukan penawaran kerugian negara ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.73. Sumber data HPS a/l : daftar biaya dari agen • Daftar biaya dari agen Harga pasar setempat tunggal tunggal tidak dapat lagi yaitu harga barang/jasa

×