Program lks   tripartit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Program lks tripartit

on

  • 1,817 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,817
Views on SlideShare
1,810
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

1 Embed 7

http://kanginik.wix.com 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Program lks tripartit Presentation Transcript

  • 1. TAHUN ANGARAN 2012 - 2014 BIDANG PHI – PKK DAN JAMSOSTEK DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANYUWANGI CAFÉ dan RESTO VW - Banyuwangi September , 2012
  • 2. VISITerwujudnya Kesejahteraan PekerjaMelalui Pengaturan Syarat Kerja YangMenjamin Kepastian Hak dan KewajibanSerta Menjamin Kelangsungan Usahadan Terciptanya Ketenangan Kerja
  • 3. MISI1. Mewujudkan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban di Tempat Kerja Yang Mendukung Kelangsungan Usaha;2. Mewujudkan Pelaksanaan Syarat Kerja Yang Menjamin Kesejahteraan Pekerja;3. Mengefektifkan Budaya Perundingan Dalam Pengaturan Syarat Kerja di Perusahaan;4. Memberdayakan dan Mewujudkan Komitmen Pelaku Hubungan Industrial Yang Harmonis, Demokratis, Adil dan Bermartabat.
  • 4. PENGERTIAN LKS TRIPARTITBERDASARKAN UU NO. 13/2003, PSL 1 BUTIR1 9 , L K S T R I PA R T I T A D A L A H S E B A G A I F O R U MKOMUNIKASI, K O N S U LTA S I DANM U S YA W A R A H T E N TA N G MASALAHKETENAGAKERJAAN YA N G A N G G O TA N YATERDIRI DARI UNSUR ORGANISASIPENGUSAHA, S E R I K AT P E K E R J A / S E R I K AT
  • 5. DASAR HUKUM1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1985 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 8 1985 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
  • 6. TUJUAN LKS - TRIPARTIT1. Menciptakan kesamaan pandangan, bahasa dan gerak langkah dari masing-masing unsur (pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha) dalam kerjasama dan suasana yang kondusif, memandang, mencari solusi dan menyelesaikan masalah- masalah ketenagakerjaan;2. Menjadi wadah dalam merumuskan saran dan pendapat tentang kebijakan ketenagakerjaan daerah, sektoral, nasional dan internasional dan mengembangkan gagasan dalam rangka mengamati fenomena ketenagakerjaan;3. Tercapainya Ketenangan Kerja dan Kelangsungan Usaha (Industrial Peace);4. Mewujudkan ketenteraman dalam bekerja dan berusaha, peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kelangsungan usaha dan perkembangan usaha, perbaikan iklim investasi serta pengurangan pengangguran.
  • 7. FUNGSI LKS - TRIPARTIT1. Sebagai Forum Konsultasi dan Komunikasi serta Musyawarah untuk Mecahkan Masalah Bersama serta Merumuskan Kebijakan Bersama Bidang Ketenagakerjaan;2. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan hubungan industrial;3. Membahas masalah-masalah ketenagakerjaan baik yang bersifat daerah, sektoral, nasional dan internasional, sebagai saran kepada pemerintah dan pihak- pihak terkait dalam memecahkan masalah--masalah ketenagakerja
  • 8. TUGAS LKS - TRIPARTIT1. Menampung, Mengkaji, mengevaluasi dan merumuskan rancangan kebijakan dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang bersifat regional, daerah, sektoral, nasional dan internasional sebagai saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait;2. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal batik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur tripartit;
  • 9. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan atau lembaga lainnya yang beranggotakan unsur tripartit seperti Dewan Pengupahan, Dewan Pelatihan Kerja, Dewan Produktivitas dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3);4. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.
  • 10. PERMASALAHAN1. Penerapan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.2. Alur kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan di perusahaan dibuat sepihak oleh pengusaha, sehingga seringkali menimbulkan penafsiran dan persepsi yang berbeda terhadap kegiatan utama (core bussines) dan kegiatan penunjang;3. Perjanjian antara Perush. Pengguna dengan PPJP seringkali tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sesuai dengan tingkat kompetensinya.4. PPJP seringkali tidak mendaftarkan PKWT dengan pekerjanya kepada Dinas yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan; 10
  • 11. 5. Dalam prakteknya PKWT cenderung berlangsung terus- menerus menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku, seperti tidak ada limit waktu dan diberlakukan tanpa melihat sifat dan jenis pekerjaan.6. PPJP seringkali tidak melaporkan seluruh pekerjaan yang diperoleh (Perusahaan dan lokasinya) kepada instansi yang memberikan ijin operasional.7. Program Jamsostek Belum Terlaksana Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hal ini Dikarenakan Masih Banyak Perusahaan Yang Wajib Belum Daftar Jamsostek dan Masih Banyak Perusahaan Yang Daftar Sebagian Upah dan Tenaga Kerja. 11
  • 12. 8. Masih terdapat perusahaan yang telah mempunyai SP/SB, masih enggan untuk membentuk PKB;9. Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB pada perusahaan yang memiliki lebih dari 1 SP/SB tetapi tidak ada yang mayoritas sering menimbulkan permasalahan yang dapat menjurus menjadi perselisihan 12
  • 13. 10. Belum tersedianya perangkat ketentuan yang mengatur tentang ukuran kemampuan perusahaan dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan.11. Banyaknya keinginan pekerja untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi tidak mampu membayar uang muka. 13
  • 14. 12. Belum adanya pemahaman dan persamaan persepsi tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang sama di tempat kerja;13. Kurangnya koordinasi unsur terkait dalam penerapan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang sama di tempat kerja. 14
  • 15. 1. Melaksanakan Sosialisasi tentang keberadaan Lembaga Kerja Sama Tripartit di tingkat sektor usaha.2. Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.3. Pemantauan pelaksnaan Upah Minimum Kabupaten (UMK).4. Pemantauan pelaksnaan Tunjangan Hari Raya (THR).
  • 16. 5. Pemantauan pelaksnaan Hubungan Industrial : Pelaksanaan Outscoursing Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Mendorong Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mendorong terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP) Mendorong terbentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit di tingkat perusahaan. Terbentuknya Koperasi Karyawan (Kopkar) tingkat perusahaan.6. Mendorong dan memantau Keikutsertaan Prorgam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
  • 17. 7. Pembinaan, Pembentukan dan Peningkatan Sarana Hubungan Industrial (PP, PKB, LKS-Bipartit dan Jamsostek)8. Mengidentifikasi Permasalahan-permasalahan/gejolak tentang ketenagakerjaan.9. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan hubungan kerja.10. Mengimplementasikan UU No. 2 Tahun 2004 Melalui Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kepada Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Perusahaan.
  • 18. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit secara priodik dan berjenjang.12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Lemabaga Kerja Sama Tripartit.13. Untuk menunjang kegiatan perlu dialokasikan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut.
  • 19. KOMITMEN LKS TIPARTIT BANYUWANGI DALAM PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2013NO. URAIAN 20131. Pembentukkan LKS Bipartit di Perusahaan 10 Pembentukkan Peraturan Perusahaan (PP) Yang2. 10 Disahkan3. Pembentukan PKB yang di Daftarkan 104. Pembentukan Kopkar 105. Penyelesaian PHI Secara Bipartit 106. JUMLAH TARGET 50 19
  • 20. KEGIATAN LKS-T 2012 PEMBINAAN PEMBENTUKAN SARANA HI DAN PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMSOSTEKNo NAMA PERUSAHAAN ALAMAT JADWAL PEMBINAAN1 19 - 11 – 2012 PT. Perkebunan Kalibendo Kecamatan Glagah2 19 - 11 – 2012 PT. Perkebunan Lidjen Kecamatan Licin3 19 - 11 – 2012 Hotel Manyar Kecamatan Kalipuro4 19 - 11 – 2012 Hotel Ketapang Indah Kecamatan Kalipuro5 19 - 11 – 2012 Hotel Mahkota Pelengkung Kecamatan Kalipuro6 19 - 11 – 2012 PT. Putra Blambangan Sejati Kecamatan Kalipuro7 19 - 11 – 2012 PT. Surya Adikumala Abadi Kecamatan Wongsorejo
  • 21. 1 2 3 58 19 - 11 – 2012 RSI Fatimah Kecamatan Kabat9 19 - 11 – 2012 PT. Istana Cipta Sembada Kecamatan Kabat10 19 - 11 – 2012 PT. Albasia Prima Lestari Kecamatan Kabat11 20 - 11 – 2012 RS. Umum Nahdlatu Ulama Kecamatan Rogojampi12 PT. Blambangan Foodfakers 20 - 11 – 2012 Kecamatan Muncar Indonesia13 20 - 11 – 2012 PT. Maya Muncar Kecamatan Muncar14 20 - 11 – 2012 PT. Bagoda Wear Kecamatan Singojuruh
  • 22. 1 2 3 515 20 - 11 – 2012 KSP Milan Genteng Kecamatan Genteng16 20 - 11 – 2012 Swalayan KDS Genteng Kecamatan Genteng17 20 - 11 – 2012 RS. Al’ Hudha Genteng Kecamatan Genteng18 20 - 11 – 2012 PT. Perkebunan Banyukidul Kecamatan Songgon19 20 - 11 – 2012 PT. Perkebunan Banyulor Kecamatan Songgon20 Hotel Kalibaru Cottage Kecamatan Kalibaru 21 - 11 – 201221 PT. Perkebunan Kalikempit Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 201222 Hotel Minak Jinggo Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 2012
  • 23. 1 2 3 523 PT. Sejahtera Usaha Bersama Kecamatan Kalibaru 21 - 11 – 201224 PT. Perkebunan Terbasalah Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 201225 PT. Perkebunan Glen Falloch Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 201226 PT. Perkebunan Glenmore Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 201227 PP. Purwogonda I Kecamatan Glenmore 21 - 11 – 201228 PT. Perkebunan Sungailembu Kecamatan Pesanggaran 22 - 11 – 201229 PT. I M N Kecamatan Pesanggaran 22 - 11 – 201230 PT. Avila Prima Putra Makmur Kecamatan Muncar 22 - 11 – 201231. CV. Pasifik Harvest Kecamatan Muncar 22 - 11 – 2012
  • 24. TIM PEMBINATIM PELAKSANA SASARAN Tgl A  Drs. Kusaini  Perkebunan Kalibendo 19 – 11 - 2012  H. Agus Iskandar  Perkebunan Lidjen  Isnaini, S.Sos  Hotel Manyar  Tri CandraB  Suraji, SH  Hotel Ketapang Indah  Ir. Bambang Sulis  Mahkota Pelengkung 19 – 11 - 2012  Agus Hermawan  Putra Banyuwangi Sejati  Sahid Wahid  PT. Surya Adikumala AbadiC  Drs. Junaidi Abd  RSI. Fatimah  M. Sugiono  PT. Istana Cipta Sembada 19 – 11 - 2012  Fakih Himawan  PT. Albasia Prima Lestari  Hadi SusantoA  Dodi Widodo, SH  RS. Nahdlatul Ulama (NU)  M. Zubaidi Arif  PT. Blambangan 20 – 11 - 2012  Isnaini Foodfakers Indonesia  Hadi Susanto  PT. Maya MuncarB  Drs. Junaidi Abd  PT. Bagoda Wear  H. Agus Iskandar  KSP. Milan Genteng 20 – 11 - 2012  Agus Hermawan  CV. Karunia Damai Sejati  Tri Candra  RS. Al’ HudhaC  Drs. Kusaini  PT. Perkebunan Banyukidul  Ir. Bambang Sulis  PT. Perkebunan Banyulor 20 – 11 - 2012  M. Zubaidi Arif  Sahid Wahid
  • 25. A  Suraji, SH  Hotel Kalibaru Cottage  Ir. Yualiyanto  PT. Perkebunan Kalikempit  Sentor Suharno  Hotel Minak Jinggo 21 – 11 - 2012  Tri CandraB  Dodi Widodo, SH  PT. Sejahtera Usaha Bersama  Fakih Himawan  PT. Perkebunan Terbasalah  Sulasno  PT. Perkebunan Glen Falloch 21 – 11 - 2012  Hadi SusantoC  Drs. Kusaini  PT. Perkebunan Glenmore  M. Sugiono  PP. Purwogondo I  Murlan 21 – 11 - 2012  Sahid WahidA  Drs. Junaidi Abd  PT. Perkebunan Sungailembu  Ir. Yualiyanto  PT. I M N  Murlan 22 – 11 - 2012  Tri CandraB  Suraji, SH  PT. Avila Prima  Sentot Suharno  PT. Pasifik Harvest  Sulasno 22 – 11 - 2012  Hadi Susanto
  • 26. TERIMA KASIH