Studi backbone telekomunikasi 2006

1,476 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studi backbone telekomunikasi 2006

  1. 1. LAPORAN AKHIRSTUDI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAMPENGEMBANGAN JARINGAN TULANG-PUNGGUNG(BACKBONE) TELEKOMUNIKASI DI INDONESIADEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGANPUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPOS DAN TELEKOMUNIKASI2006
  2. 2. iKata PengantarPada saat ini Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dibandingkandengan negara-negara tetangganya dalam pengembangan jaringantelekomunikasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya agarmasyarakat pemakai akhir maupun penyelenggara telekomunikasi / TIK dapatmemanfaatkan dengan tarif terjangkau, khususnya untuk sewa saluran serta pitalebar.Di samping itu dalam sidang ASEAN TELSOM ke-7 (TelecommunicationSenior Officers Meeting) telah disepakati untuk mengembangkan ASEAN-ChinaSuperhighway yang akan dimulai dari bagian Selatan Cina hingga Indonesia. Dansuatu jaringan tulang-punggung berkapasitas besar adalah yang paling tepatuntuk menjawab tantangan regional ini.Oleh karena itu Pengkajian Mengenai Tulang-Punggung (Backbone) JaringanTelekomunikasi/TIK Nasional sangat tepat untuk digelar dan diselesaikansecepatnya untuk persiapan menghadapi kebutuhan nasional yang mendesaksekaligus untuk menjawab tantangan regional.Jakarta, Desember 2006Tim Pengkajian
  3. 3. iiDaftar IsiKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR GAMBAR ivDAFTAR TABEL vBAB 1. PENDAHULUAN 1A. LATAR BELAKANG 1B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 3C. MAKSUD DAN TUJUAN 4D. RUANG LINGKUP 4BAB 2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI 6A. PENDEKATAN TEKNIS STUDI 6B. PENDEKATAN MAKRO STUDI 7C. METODOLOGI STUDI 7D. DATA DAN SURVEY 10E. POLA PIKIR DAN ALUR PIKIR 13BAB 3. GAMBARAN UMUM 16A. UMUM 16B. REGULASI 17C. INVENTARISASI KONDISI JARINGAN DI INDONESIA 29BAB 4. KONDISI JARINGAN PEMBANDING DI NEGARA LAIN 47A. CHINA 47B. PHILIPINE 49C. PAKISTAN 49D. MALAYSIA 50E. SRILANKA 52BAB 5. ANALISA PERMASALAHAN DAN EVALUASIPENGEMBANGAN JARINGAN BACKBONE 53A. ANALISA PERMASALAHAN 53B. PERENCANAAN JARINGAN PALAPA RING 55C. SOLUSI PERMASALAHAN 59D. EVALUASI PENGEMBANGAN DENGAN MODEL BALANCED SCORECARD 65BAB 6. PENUTUP 70A. KESIMPULAN 70B. REKOMENDASI 71
  4. 4. iiiLAMPIRAN 1 72KUESIONER 73LAMPIRAN 2 85KAJIAN JARINGAN TULANG-PUNGGUNG PITA LEBAR 86UNTUK INDONESIA 86LAMPIRAN 3 94PETA JARINGAN TULANG-PUNGGUNG MENURUT RING PALAPA 94LAMPIRAN 4 103BUTIR-BUTIR KONSEP PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DANINFORMATIKA TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN TULANG-PUNGGUNG (BACKBONE) TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA 104BUTIR-BUTIR POKOK REGULASI/MATERI MUATAN 105LAMPIRAN 5 111INVENTARISASI REGULASI TERKAIT 112A. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANGTELEKOMUNIKASI 112B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANGPENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 132C. KM 29 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS KM PERHUBUNGAN NO 20TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGANTELEKOMUNIKASI 135D. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANGKERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAMPENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 137E. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGANPRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 139F. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONTRIBUSIPELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI 142DAFTAR PUSTAKA 145
  5. 5. ivDaftar GambarGambar 1.Gambar 2.Gambar 3.Gambar 4Gambar 5Gambar 6Gambar 7Gambar 8Kegiatan Studi Kebijakan Pengembangan Jaringan Tulang-Punggung(Backbone) TelekomunikasiDiagram Pendekatan Balanced Score CardBagan Pola PikirBagan Alur PikirGambaran Umum Jaringan IP di IndonesiaJaringan Backbone Operator di IndonesiaNGN dari Operator di IndonesiaTahapan Malaysia super Corridor (MSC)59131436424352
  6. 6. vDaftar TabelTabel 1.Tabel 2.Tabel 3.Pertumbuhan Palanggan Internet di IndonesiaPertumbuhan Jumlah Domain Internet Di IndonesiaTabel Balanced Score Card373868
  7. 7. 1BAB 1. PENDAHULUANStudi tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan Jaringan Tulang-Punggung (Backbone) Telekomunikasi di Indonesia merupakan pekerjaan yangmembutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur penting darisistem telekomunikasi. Oleh karena itu dalam studi ini kami uraikan pemahamanterhadap unsur-unsur tersebut yang meliputi pemahaman terhadap latar belakangyang mendasari studi ini, permasalahan yang timbul, Maksud dan Tujuan, Ruanglingkup pekerjaan serta metodologi studi yang akan dipakai agar maksud dantujuan dapat tercapai secara optimal.A. LATAR BELAKANGBahwa peningkatan investasi sarana infokom khususnya STBS yang sejak tahun2001 telah melampaui sarana sambungan telepon tetap (fixed) serta merebaknyasarana internet yang telah mempengaruhi gaya hidup, dan selanjutnyaberpengaruh pada tingginya permintaan dan minat masyarakat terhadap layananinfokom.Minat dan permintaan masyarakat yang beragam dan cenderung menuntut jasa-jasa pita lebar harus diantisipasi oleh penyedia jaringan dan jasa infokom denganmemanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Penyediaan jaringan dan jasa infokom tersebut didukung dengan ketersediaanjaringan tulang-punggung (backbone) yang menjangkau seluruh wilayahnusantara, dan melalui jaringan aksesnya dapat mencapai semua warga sampaike pedesaan dan tempat terpencil.Penyediaan dan pengoperasian jaringan tulang-punggung infokom membutuhkanbiaya yang cukup besar baik untuk investasi maupun biaya operasi danpemeliharaannya. Namun, perkembangan teknologi, biasanya menjanjikan biaya
  8. 8. 2penggunaan lebih murah karena adanya efisiensi, dan khususnya perkembanganteknologi serat optik karena kompensasi kapasitasnya yang amat besar.Pengembangan dan pengaturan tentang infrastruktur telekomunikasi di Indonesiatelah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentangtelekomunikasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.52 tahun2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No.53Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yanglebih rinci lagi diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan maupun KeputusanMenteri Komunikasi dan Informatika.Pengaturan tersebut mengatur antara lain penyelenggara jaringan telekomunikasidapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi termasuk kewajiban penyelenggarajaringan menyediakan jasa interkoneksi bila dibutuhkan oleh penyelenggarajaringan lainnya dan hak setiap penyelenggara jaringan untuk mendapatkaninterkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya.Jaringan tulang-punggung yang telah ada milik para penyelenggara masih bersifatterkotak-kotak, banyak tumpang tindih, karena belum merupakan jaringan terpaduyang menjadi tumpuan semua penyelenggara dan pengguna jasa.Saat ini beberapa penyelenggara telah membangun jaringan tulang-punggungserat optik untuk mendukung layanan infokom yang diselenggarakannya.PT. Telkom dalam menyelenggarakan layanan SLJJ dan SambunganInternasional telah menggelar Java Backbone (menghubungkan seluruh PulauJawa) dan Sumatera Backbone serta jaringan serat optik yang membentangsepanjang pulau Sumatera (high performance backbone/HPBB) dengan teknikmodulasi Dense Wavelength Divison Multiplexing (DVDM) menghubungkan JavaBackbone dan Sumatera Backbone serta sebagai transport utama untukSambungan Internasional.Disamping itu juga melanjutkan pembangunan jaringan tulang-punggung seratoptik di wilayah Barat (ring Medan-Pekanbaru-Padang-Sibolga-Medan dan ringJakarta-Palembang-Pekanbaru-Batam-Pontianak-Tanjung Pandan-Jakarta) danwilayah Timur (Surabaya-Banjarmasin-Ujung Pandang-Surabaya).
  9. 9. 3Sementara itu PT. Indosat telah membangun jaringan backbone SMW 2 danSMW 3 yang meliputi Jakarta-Batam-Medan-ke India; Jakarta-Batam-ke AsiaPasifik dan Jakarta-Perth.PT. Excelcomindo Pratama telah membangun jaringan serat optik sepanjangPulau Sumatera - Pulau Jawa - Pulau Bali – NTB - Pulau Sulawesi (UjungPandang sampai Gorontalo) dan Palu-Samarinda-Tarakan serta Palu-Samarinda-Balikpapan-Banjarmasin.Ditinjau dari aspek fisik penggelaran jaringan tulang-punggung (backbone)telekomunikasi membutuhkan lokasi/lahan yang cukup panjang, penggelaranjaringan oleh penyelenggara cenderung hanya di daerah yang memiliki potensikomersial yang tinggi sehingga sulit menjangkau daerah terpencil.Di masa depan penyelenggaraan jasa telekomunikasi jarak jauh (long distanceservices) (SLJJ) dan SLI akan beralih ke sistem serat optik karena sistem seratoptik dalam skala besar lebih efisien dari sistem lain termasuk sistem satelit.Kapasitas sistem serat optik yang besar itu merintis jalan menuju kepada nextgeneration network (NGN).Dengan memperhatikan kondisi dan pengembangan jaringan serat optik olehmasing-masing penyelenggara serta peluang penggunaan jaringan serat optiksebagai jaringan infokom, perlu disusun kebijakan pola pengembangan jaringantulang-punggung (backbone network) infokom di Indonesia.Dalam rangka penyusunan kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian yangdiharapkan dapat memberikan gambaran pola pengembangan jaringan tulang-punggung (backbone) yang dapat memberikan solusi permasalahan yangdihadapi dalam pengembangan jaringan infokom baik dari aspek ekonomi,hukum, teknis maupun aspek sosial.B. IDENTIFIKASI PERMASALAHANDalam Kerangka Acuan, permasalahan yang ditekankan adalah bahwapengembangan jaringan tulang-punggung Infokom nasional (National broadband
  10. 10. 4backbone network) di Indonesia ditemu-kenali beberapa permasalahan dari aspekekonomi, hukum, teknis dan sosial antara lain meliputi :biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan yang besar;terdapat idle capacity jaringan yang telah dibangun penyelenggara;belum semua penyelenggara jaringan menyediakan interkoneksi bagipenyelenggara lainnya;pengaturan interkoneksi belum dilaksanakan sepenuhnya dansebagian masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang tidakmenguntungkan belum menikmati layanan telekomunikasi/infokom.C. MAKSUD DAN TUJUANTujuan studi ini adalah memberikan gambaran dan membuat konsep kebijakanpengembangan jaringan tulang-punggung (backbone) infokom nasional diIndonesia.Sasaran studi adalah tersusunnya konsep kebijakan pengembangan jaringantulang-punggung (backbone) Infokom sebagai bahan masukan/rekomendasipenetapan kebijakan pengembangan jaringan tulang-punggung infokom diIndonesia.D. RUANG LINGKUPUntuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ruang lingkup studi meliputi:a. Inventarisasi kebijakan maupun peraturan perundangan tentangtelekomunikasi;b. Inventarisasi kondisi jaringan di Indonesia secara global;c. Membuat bandingan kondisi aneksisting jaringan kapasitas besarinfokom di Indonesia dan Negara lain;d. Inventarisasi rencana/program pengembangan jaringan tulang-punggung (backbone) infokom di Indonesia;e. Analisa permasalahan pengembangan jaringan tulang-punggunginfokom;
  11. 11. 5f. Analisa dan evaluasi pengembangan jaringan telekomunikasi diIndonesia.Gambar 1 Kegiatan Studi Kebijakan Pengembangan Jaringan Tulang-Punggung (Backbone)TelekomunikasiInventarisasi KondisiJaringan Secara GlobalMembuat BandinganKondisi Kini JaringanKapasitas Besar Infokomdi Indonesia dg NegaraLainInventarisasi Rencana/Program PengembanganJaringan Tulang-punggngInfokom di IndonesiaAnalisa PermasalahanPengembangan JaringanTulang-punggung InfokomMetodePengukurKeberhasilanDengan BSCInventarisasi KebijakanMaupun PeraturanPerundangan TentangTelekomunikasiAnalisa dan EvaluasiPengembangan JaringanTelekomunikasi diIndonesiaKonsep KebijakanPengembanganJaringan BackboneNasional
  12. 12. 6BAB 2. PENDEKATAN DANMETODOLOGI STUDIDalam usaha mencapai tujuan studi ini, maka perlu dibuat metodologi yangsistematis, dimana metodologi ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalammenentukan kegiatan yang dilakukan.A. PENDEKATAN TEKNIS STUDIPendekatan dan metodologi “Studi tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalamPengembangan Jaringan Tulang-Punggung (Backbone) Telekomunikasi diIndonesia” dapat dikelompokan atas beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:TAHAP PERSIAPANTahap ini merupakan tahap yang paling penting sebelum suatu studidilakukan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapanantara lain adalah identifikasi/merumuskan permasalahan, mempelajarimaksud dan tujuan kegiatan, mempelajari ruang lingkup kegiatan,menetapkan jadwal pelaporan dan jadwal kegiatan, menyusun organisasipelaksanaan, keseluruhan kegiatan dilakukan secara seksama.TAHAP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATAPengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan wawancara,pengamatan langsung, kuesioner, data historis dan studi literatur.Selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui pendekatan statistik danpemodelan.TAHAP ANALISIS DAN KAJIANHasil pengumpulan dan pengolahan data selanjutnya dilakukan analisisserta evaluasi dengan pendekatan Balance Score Card ditambah hasilpertemuan-pertemuan dengan Tim pengarah dan Pendamping dalamrangka mempertajam analisa dan kajian studi.
  13. 13. 7TAHAP KELUARAN STUDISesuai dengan tujuan dan sasaran Studi tentang KebijaksanaanPemerintah dalam Pengembangan Jaringan Tulang-Punggung (Backbone)Telekomunikasi di Indonesia, maka keluaran studi ini adalah gambarankonsep kebijaksanaan pengembangan jaringan tulang-punggung InfokomNasional sebagai bahan masukan penetapan kebijaksanaan Pemerintah.B. PENDEKATAN MAKRO STUDIPendekatan studi akan terdiri dari pendekatan makro dan pendekatan teknis.Pendekatan makro meliputi aspek-aspek :Kebijaksanaan Pemerintah mengenai TelekomunikasiAsas manfaat jaringan telekomunikasiPola pengembangan pembanding Negara-negara lainKeterpaduan perencanaan pengembangan jaringan para operatorPercepatan pertumbuhan sosial – ekonomiPendekatan teknis meliputi aspek-aspek :TeknologiOrganisasiRegulasiPertumbuhan trafik dan jaringan infrastrukturC. METODOLOGI STUDIKerangka Acuan menentukan bahwa metodologi atau pendekatan studi dilakukansecara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis balancescore card.Metodologi BSC merupakan alat bantu (tool) untuk mengukur kinerja denganmemperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, antarajangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal.Pada kajian ini digunakan BSC karena pengembangan jaringan tulang-punggungtelekomunikasi Indonesia harus memerlukan perencanaan yang matang, tidakhanya berorientasi pada masa yang akan datang tetapi juga harus mengantisipasiperubahan dalam jangka pendek dan menengah serta secara holistik. Oleh
  14. 14. 8karena itu memahami langkah-langkah manajemen stratejik diperlukan untukdapat menciptakan perencanaan yang matang untuk masa depan jaringan tulang-punggung telekomunikasi Indonesia.Ada 4 (empat) perspektif yang harus diperhatikan dalam penggunaan BSC dalammengukur kinerja pengembangan jaringan tulang-punggung telekomunikasiIndonesia, yaitu:a) Perspektif KeuanganDalam pengembangan jaringan tulang-punggung telekomunikasiIndonesia, perspektif keuangan dilihat/diamati dalam seberapa besarmanfaat secara ekonomi keberadaan jaringan tulang-punggungtelekomunikasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi terhadap tarifpada umumnya serta tarif interkoneksi pada khususnya. BSCmenggunakan perspektif keuangan sebagai perspektif yang merupakanakibat dari perspektif yang lain seperti perspektif pelanggan, proses bisnisinternal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.b) Perspektif Pelanggan/PenggunaPerspektif pelanggan mendorong pengembangan backbone jaringantelekomunikasi di Indonesia yang akan berorientasi pada penggunaanserat optik harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan/penggunaakan kecepatan transmisi yang tinggi dan pita (bandwidth) yang lebar.Makin besar kemampuan yang ditawarkan oleh jaringan tulang-punggungtelekomunikasi dalam menyediakan layanan transmisi akan membuatpelanggan/pengguna bertahan untuk menggunakannya.c) Perspektif Proses Bisnis InternalFokus dari perspektif ini adalah proses internal dari manajemenperusahaan yang harus dilakukan dalam mempertahankan kualitaslayanan dari penggelaran tulang-punggung jaringan telekomunikasi bagipelanggan/pengguna. Bagi internal perusahaan persepktif proses bisnisinternal ini harus mampu meningkatkan perspektif keuangan danperspektif peningkatan kepuasan pelanggan.
  15. 15. 9d) Perspektif Pembelajaran dan PertumbuhanPerspektif pembelajaran serta pertumbuhan dari BSC diperlukan untukmengidentifikasi infrastruktur jaringan tulang-punggung yang harusdibangun untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik jangka panjang danpeningkatannya.Sehubungan dengan kajian kebijakan pemerintah dalam pengembangan jaringantulang-punggung telekomunikasi, maka perlu didefinisikan ukuran dari masing-masing perspektif di atas sehingga bisa jelas kaitannya dengan visi dan strategiorganisasi. Gambar 2 memperlihatkan kaitan dari visi dan strategi.Selanjutnya dengan ke-empat perpektif ini terkait visi dan strategi organisasi yangdibangun sehingga bisa dibuat kebijakan pengembangan jaringan tulang-punggung (backbone) infokom nasional di Indonesia.Gambar 2 Diagram Pendekatan Balanced Score Card
  16. 16. 10D. DATA DAN SURVEYData untuk keperluan analisa terdiri dari primer dan data sekunder. Data primerdiperoleh dengan melakukan kuesioner, sedangkan data sekunder diambil daribeberapa sumber seperti web site, data dari BPS, hasil kajian sebelumnya.Data yang diperlukan untuk menunjang analisa dengan metoda Balanced scoreCard dilakukan survey dengan kuesioner sehingga bisa memenuhi kebutuhananalisa. Kuesioner yang disusun adalah sebagai berikut:1) Tujuan KuesionerTujuan dilakukan pengambilan data adalah untuk mendukung analisa danevaluasi keberadaan jaringan tulang-punggung Telekomunikasi Nasionaldengan metoda Balanced Score Card.Kuesioner akan diarahkan kepada empat perspektif dari metoda BalancedScore Card, yaitu perspektif Finansial, perspektif Pelanggan/kastemer,perspektif bisnis proses internal dan perspektif pembelajaran danpertumbuhan (learning and growth).2) Peserta Pengisi KuesionerKuesioner akan disampaikan kepada pihak yang relevan dengan analisisyang akan digunakan dengan metoda yang dipakai serta pihak user yaitukemungkinan yang akan menjadi user atau pemakai jaringan tulang-punggung (backbone) nasional. Pihak yang akan mendapatkan atau dimintaberpartisipasi mengisi kuesioner adalah lembaga pemerintah atauperusahaan, atau juga perumahan yang akan memerlukan jasa ataulayanan yang berbasis IP dengan pita lebar atau broadband.Lembaga Pemerintah bisa berupa lembaga pelayanan publik seperti kantorpemerintahan yang banyak mengeluarkan pelayanan perizinan, seperti izinusaha, izin yang bisa digunakan layanan online.Jenis perusahaan adalah perusahaan :a. manufacturing,b. keuangan,c. trading,
  17. 17. 11d. services seperti rumah sakit ataue. Lembaga Pendidikanf. Masyarakat umum /Rumah Tangga atau lainnya3) Kota-kota / LokasiKota-kota yang diambil data atau kuesioner diharapkan juga mewakili kotayang representative dari pihak yang akan memerlukan layanan backboneseperti lokasi kota besar atau minimal kota kabupaten/kota.4) Isi Kuesioner:Isi kuesioner yang berkaitan dengan perspektif yang digunakan padametoda Balanced Score Card yaitu perspektif Keuangan, PerspektifPelanggan, Perspektif bisnis proses internal, perspektif Pembelajaran danPertumbuhan:a) Perspektif Keuangan:Isi kuesioner yang berkaitan dengan keuangan meliputi ukurankeberhasilan dari strategi yang diterapkan dengan adanya jaringan tulangpunggung yaitu berkaitan dengan IRR (Internal Rate of Return), Nilaiinvestasi dari satuan fasilitas yang dikelola, biaya pemeliharaan untukfasilitas yang dikelola dan harga jual atau tarif fasilitas yang dikelola dandijual kepada pelanggan.Sebagai contoh nilai untuk IRR pembangunan jaringan tulang-punggungharus melebihi 25%.b) Perspektif Pelanggan:Isi kuesioner yang berkaitan dengan perspektif pelanggan meliputi ukuranfasilitas layanan yang akan digunakan oleh pelanggan, seperti lebar pita,jenis layanan yang akan menggunakan jaringan, kemampuan atauanggaran dari sisi pelanggan untuk menyewa jaringan tulang-punggung.Tarif yang bisa diterima oleh pelanggan untuk layanan broadband adalahdipilih mana yang paling diminati seperti:Tariff yang flat/Flat Rate
  18. 18. 12Tariff yang berdasarkan zone wilayah.Kapasitas lebar pita yang digunakan oleh pelanggan bisa dipilih mulai dari “256 KBPS512 KBPS1 MBPS2 MBPSlebih besar dari 2 MBPSPenggunaan jaringan tulang-punggung (backbone) yang diharapkan olehpelanggan akan berupa layanan:Bandwith Internet luar negeriBandwith Internet Lokal / IIXVideo conferenceVOIPVPN data network untuk operasional.Video/ IP TV/Musicc) Perspektif Bisnis Proses InternalIsi kuesioner yang berkaitan dengan bisnis proses internal adalah ukuranefisiensi proses dari pelayanan jaringan yang diharapkan untukmendukung misi dan visi keberadaan jaringan tulang-punggung. Secaraotomatis bila bisnis proses internal sudah efisien tentunya akanmendukung sisi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan sisi keuangan,karena tentunya sesuai dengan kebutuhan. Bisnis proses internal bisaberupa proses pelayanan yang diberikan seperti interkoneksi denganpenyedia jaringan lain di luar jaringan tulang-punggung seperti penyediajaringan di daerah. Pertanyaan yang diajukan berupa :Pelayanan interkoneksiPelayanan berlangganan atau ketersediaan jaringanJenis layanand) Perspektif Pembelajaran dan PertumbuhanIsi kuesioner ini lebih ditekankan kepada pertumbuhan yang seperti apasupaya jaringan tulang-punggung (backbone) bisa tetap survive denganperkembangan selanjutnya. Dari sisi pertumbuhan kapasitas mungkin
  19. 19. 13harus diperhatikan bahwa permintaan layanan yang sekarang agakberbeda dengan permintaan layanan sesudah jaringan tulang-punggungtersedia dengan harga yang relative lebih murah sepersepuluhnya dariyang sekarang. Selain itu juga akan diperhatikan aspek kompetisi apa yangharus tersedia sehingga bisa melayani kebutuhan pertumbuhan tersebutsupaya jaringan tulang-punggung ini berhasil. Contoh pertanyaan bisadiajukan kepada responden adalah :Kompetensi yang diperlukan untuk kapasitas fasilitas jaringan tulang-punggung dibandingkan saat ini :Kebutuhan kapasitas pada 5 tahun mendatang bisa menjadi:o 2 kali sekarango 3 kali sekarango 4 kali sekarang’o lebih besar dari 5 kali sekarangFormat pertanyaan/kuesioner untuk survey dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasilsurvey jawaban kuesioner juga dapat diikuti pada lampiran 1. Sedangkan analisahasil survey selanjutnya digunakan untuk menyusun analisa balanced score carddan kesimpulan serta rekomendasi.E. POLA PIKIR DAN ALUR PIKIRGambaran pola dan alur pikir studi tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalamPengembangan Jaringan Tulang-Punggung (Backbone) Telekomunikasi diIndonesia dapat kami utarakan dalam Gambar 3 Bagan Pola Pikir dan Gambar 4Bagan Alur Pikir
  20. 20. 14INSTRUMENTAL INPUT• Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.• PP 52/2000 Tentang ”Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia”• PerMen 16/2005 Tentang ” Penyediaan transmisi telekomunikasi internasionalmelalui SKKL”• Permen 8/2006 Tentang “Interkoneksi”• Draft Peraturan Menteri ”Pengamanan Pemanfaatan Jaringan IP”• KM 20/2001 ”Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi” diubah menjadi KM 29/2004KONDISI SAAT INI• Potensi Nasional- Populasi Penduduk 220 Juta- Jaringan SO beberapa operator• Teknologi• Regulasi• Kondisi penyelenggaraanPERMASALAHAN• Belum adanya Undang-undangyang mengatur penyediaan danpenyelenggaraan jaringanbackbone• Biaya investasi, operasional &pemeliharaan yang besar• Idle capacity jaringan yang telahdibangun• Tingginya tarif interkoneksi diIndonesia• Belum broadband• Belum terintegrasinya jaringanSO tiap operator• Penyebaran jaringan SOterkonsentrasi pada wilayahtertentuSUBYEK• Pemerintah(KomInfol)• Penyedia Jaringan• MasyarakatOBYEK• Regulasi• Teknologi• Pertumbuhan trafik• Pertumbuhan jaringaninfrastrukturMETODE• BSCENVIROMENTALINPUT• Internasional• Regional• Nasional• Perkembangan teknologiRekomendasiKonsep KebijakanPengembanganJaringan BackboneNasionalInfrastrukturTelekomunikasi YangMenjangkau SeluruhWilayah Indonesia danTarif Yang TerjangkauGambar 3. Bagan Pola Pikir
  21. 21. 15INSTRUMEN INPUT• Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.• PP 52/2000 Tentang ”Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia”• PerMen 16/2005 Tentang ” Penyediaan transmisi telekomunikasi internasional melaluiSKKL”• Permen 8/2006 Tentang “Interkoneksi”• Draft Peraturan Menteri ”Pengamanan Pemanfaatan Jaringan IP”• KM 20/2001 ”Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi” diubah menjadi KM 29/2004.ENVIROMENTALINPUT• Internasional• Perkembangan Teknologi• Regional• NasionalRekomendasiKonsep KebijakanPengembanganJaringan BackboneNasionalInfrastrukturTelekomunikasiYang MenjangkauSeluruh WilayahIndonesia danTarif TerjangkauKONDISI SAATINIPotensi NasionalPERMASALAHANKebijakan:• Regulasi pengembanganjaringan backbone yangterarah dan menyeluruh• Strategi dan Upaya• Analisa dan evaluasipengembangan jaringanbackbone di Indonesia• Penelaahan regulasipenyelenggaraan jaringanbackbone• Studi kasus penyelenggaraanjaringan backbone di negaralain• Evaluasi pengembanganjaringan backboneTeknologiRegulasiKondisipenyelenggaraanKONDISI YANGDIHARAPKANAdanya kebijakanpengemb. jar backboneTarif yang terjangkauAdanya backbonenasionalTersedianya jaringanpita lebarPemerataan aksesinformasiMenumbuhkembangkanjaringan dan oper. lokalKEBIJAKAN &STRATEGIGambar 4: Bagan Alur Pikir
  22. 22. 16BAB 3. GAMBARAN UMUMA. UMUMIndonesia pada saat telah memiliki berbagai bentuk jaringan telekomunikasidengan berbagai teknologi seperti satelit, gelombang mikro (GM), VHF, kabelkoaksial, kabel tembaga, dan serat optik. Bahkan beberapa penyelenggara telahmemiliki jaringan Serat Optik (SO) berkapasitas cukup besar yang menjangkaubeberapa pulau, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagianNusa Tenggara Barat (NTB).Namun demikian jaringan para penyelenggara tersebut tidak terpadu satu denganyang lain, yang antara lain disebabkan kurangnya koordinasi, namun juga olehkarena semangat persaingan yang kurang ketat, sehingga antara lainmenyebabkan tarif-tarif telekomunikasi jarak jauh masih relatif mahaldibandingkan negara-negara lain yang luas dan besar jumlah penduduknya.Hal ini menghambat antara lain pembangunan prasarana telekomunikasi bagiberbagai instansi pemerintah, usaha swasta dan perorangan yang semestinyadapat memanfaatkan jaringan yang tersedia dengan biaya yang terjangkau.Mahalnya tarif akses ke jaringan telekomunikasi umum akan meredam bagimereka yang membutuhkan. Selanjutnya akan meredam kebangkitan ekonomidan kesatuan Bangsa yang direncanakan dan telah lama didambakan.Oleh karena itu sudah waktunya Indonesia memiliki suatu jaringan tulang-punggung (backbone) telekomunikasi utama berkapasitas besar sekelilingNusantara yang terpadu, dengan jaringan serat optik (SO) berkapasitas besaryang menjangkau sekeliling Nusantara, yang kemudian didukung oleh jaringantulang-punggung pendukung berpita lebar (jaringan lokal dan jaringan akses)dengan kapasitas lebih kecil untuk menjangkau semua Kecamatan dan Desa.Keterpaduan jaringan nasional akan dapat menyediakan cadangan bagi jaminankehandalan lebih besar dengan biaya lebih ekonomis dibandingkan dengan
  23. 23. 17penyediaan cadangan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masingpenyelenggara. Bentuk jaringan lingkaran tertutup (cincin) menjaminkelangsungan akses dengan mengalihkan trafik melalui sisi lingkaran yang lain,bila terputus di satu sisi.Berlimpahnya kapasitas akses tanpa pertambahan biaya yang terlalu besar, akandapat menurunkan biaya hubungan jarak jauh secara drastis, sehingga sebagaitulang-punggung (backbone) telekomunikasi akan mendukung percepatan aksespita lebar semua Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke Kecamatan danDesa.RING PALAPA direncanakan menjadi tulang-pungung pengikat dari berbagaijaringan penyelenggara, baik sistem jaringan tetap maupun sistem bergerak(mobile), termasuk jaringan media baru seperti Wireless LAN (WLAN). Sebagaijaringan tulang-punggung yang tidak tersambung langsung dengan pelanggan-akhir (end-user), akan dapat lebih menjamin kompetisi yang sehat di antara parapenyelenggara. Dengan demikian akan mendukung peningkatan ekonominasional, peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya di daerah, sertameningkatkan Ketahanan Nasional.RING PALAPA dapat mendukung percepatan akses KPU (Kewajiban PelayananUmum) atau USO ke pedesaan, dengan kualitas pita lebar yang jauh lebihekonomis dan terjangkau. Pembangunan jaringan tulang-punggung Ring Palapamaupun jaringan tulang-punggung dari IKK ke Kecamatan dan Desa akanmerupakan jaringan tulang-punggung (backbone) Nasional.B. REGULASITujuan studi ini adalah memberikan gambaran dan membuat konsep kebijakanpengembangan jaringan tulang-punggung (backbone) infokom nasional diIndonesia.Adapun sasaran studi adalah tersusunnya konsep kebijakan pengembanganjaringan tulang-punggung (backbone) Infokom sebagai bahan masukan/
  24. 24. 18rekomendasi penetapan kebijakan pengembangan jaringan tulang-punggunginfokom di Indonesia.Tujuan dan sasaran studi ini sangat jelas dan sangat strategis dimana sampaisaat ini Pemerintah belum memiliki pedoman dalam pengembanganpembangunan jaringan tulang-punggung telekomunikasi yang dapat mendukungterselenggaranya sistem Infokom nasional yang tanggap terhadap perubahansosial ekonomi masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan,gaya hidup dan selanjutnya berpengaruh pada tingginya permintaan dan minatmasyarakat terhadap layanan infokom yang beragam.Melalui studi ini, gambaran terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahdapat lebih terpadu dengan tergelarnya jaringan nasional dengan kapasitas akseslebih besar, murah dan mendukung percepatan akses KPU (KewajibanPelayanan Umum) ke pedesaan. Infrastruktur infokom/TIK merupakan katalisatorkerjasama kegiatan pembangunan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.Dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009Untuk mendukung pengembangan jaringan tulang-punggung (Back Bone)Telekomunikasi di Indonesia ditelaah regulasi yang diperlukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-Undang,Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri.Adapun landasan operasional serta beberapa butir pokok regulasi yang telahditelaah di dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagaiberikut:1. Asas, tujuan telekomunikasi dan hak asasi.2. Hal yang perlu diperhatikan di dalam penyelenggaraan telekomunikasi.3. Penyelenggara telekomunikasi4. Otonomi daerah serta kewenangan Menteri Kominfo di bidang telekomunikasi.5. Pembangunan jaringan melintasi tanah / bangunan negara atau milikperseorangan.6. Teknologi jaringan telekomunikasi.7. Interkoneksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.8. Bentuk Peraturan untuk penyelenggaraan jaringan tulang-punggungtelekomunikasi.
  25. 25. 19Hasil telaahan dari masing butir regulasi diatas adalah sebagai berikut1. ASAS, TUJUAN TELEKOMUNIKASIi dan HAK ASASIa. Asas dan tujuan telekomunikasi tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 3Undang-Undang Telekomunikasi.Pasal 2 berbunyi : Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asasmanfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dankepercayaan pada diri sendiri.Pasal 3 berbunyi : Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untukmendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraandan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupanekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubunganantarbangsa.b. Di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Th 1999 (Cetak BiruKebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia) terdapat suatufalsafah yang mendasar mengenai hak asasi manusia, yang berbunyi sebagaiberikut:b.1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.b.2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia.2. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DI DALAM PENYELENGGARAANTELEKOMUNIKASIDisamping asas, tujuan telekomunikasi serta hak asasi tersebut adabeberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perencana Jaringan tulang-punggungtelekomunikasi. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang ”PenyelenggaraanTelekomunikasi Indonesia” (PP No. 52 Th. 2000) serta Pasal 8 Keputusan MenteriPerhubungan tentang ”Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi” (Kepmen No.20 Th. 2001) menentukan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajibmenjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yangdiselenggarakannya.
  26. 26. 20Kemudian Pasal 7 Keputusan Menteri tersebut menentukan kewajibanpenyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai berikut:a. menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayananjaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan;b. memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi;c. membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi;d. mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yangdimilikinya.Berkaitan dengan butir d tersebut yaitu mengumumkan secara terbukaketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya, di dalam pembangunanJaringan tulang-punggung perlu ditegaskan bahwa penyelenggara/operator wajibmenyampaikan segala data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunanjaringan tulang-punggung telekomunikasi kepada Menteri, misalnya mengenaikapasitas jaringan, jangkauannnya, serta teknologi yang dipakainya. Laporankepada Menteri tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Telekomunikasi(UU No. 36 Th 1999) yang menentukan posisi Menteri sebagai penanggungjawabadministrasi telekomunikasi Indonesia.Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tercantum di dalamPasal 7 Ayat ( 2 ) serta Pasal 17 Undang-Undang Telekomunikasi.Pasal 7 Ayat ( 2 ) berbunyi sebagai berikut:Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasatelekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkanprinsip:a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semuapengguna;b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
  27. 27. 21c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana danprasarana.3. PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASIMengenai siapa penyelenggara telekomunikasi, Undang-Undang Telekomunikasi(Undang-Undang No. 36 Th. 1999), Peraturan Pemerintah Tentang”Penyelenggaraan Telekomunikasi”.(PP. No. 52 Th. 2000) serta KeputusanMenteri No. KM. 20. Th. 2001 Tentang ”Penyelenggaraan JaringanTelekomunikasi” menetapkan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi danatau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Hukum yangdidirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undanganyang berlaku, yaitua. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)c. Badan Usaha Swasta; ataud. KoperasiKemudian ditetapkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat terlaksanasetelah penyelenggara mendapat izin dari Menteri. Berkaitan dengan rencanapembangunan Jaringan tulang-punggung telekomunikasi, maka mengingatketerbatasan kemampuan penyelenggara nasional baik di bidang finansialmaupun teknologi disarankan agar pembangunan Jaringan tulang-punggungtersebut dilaksanakan secara sinergi, yaitu himpunan para pengusaha yangmengadakan usaha bersama/usaha patungan (joint venture). Himpunan parapengusaha tersebut misalnya terdiri atas pengusaha/penyelenggara Nasional daninvestor asing.Usaha bersama tersebut dapat diperjanjikan antara mereka yang terhimpun, danbentuk serta isi perjanjian tergantung pada mereka yang terhimpun tersebut, asalisi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, misalnya dengan Rencana Dasar Teknis (FTP) di dalam pembangunanjaringan.
  28. 28. 22Peluang kerjasama di dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis diberikan oleh Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.52 Th. 2000.Pasal 11 tersebut berbunyi sebagai berikut:(1). Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringantelekomunikasi dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringantelekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya.(2). Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan di dalamsuatu perjanjian tertulis.Mengingat pembangunan Jaringan tulang-punggung telekomunikasi merupakanpembangunan dengan cakupan Nasional (melingkar Nusantara), makadisarankan agar untuk berlakunya perjanjian tertulis tersebut diperlukanpersetujuan tertulis dari Menteri, karena Menteri sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Telekomunikasi bertindak sebagai penanggungjawab administrasitelekomunikasi Indonesia.Kerjasama secara sinergi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk yangmencegah timbulnya kompetisi yang tidak sehat di antara para penyelenggara,karena para penyelenggara berada di dalam satu wadah yang sama. Hak dankewajiban yang dimiliki oleh mereka adalah sama.Kompetisi baru muncul pada saat pembangunan jaringan dari kabupaten/kota kekecamatan dan desa. Yang perlu diperhatikan ialah prinsip keadilan mengingatkondisi geografis serta sosial ekonomi daerah yang satu berbeda dengan kondisigeografis serta sosial ekonomi yang lain. Prinsip keadilan tersebut ialah kondisiyang sama diperlakukan sama, kondisi yang tidak sama diperlakukan tidak sama.Selanjutnya untuk menarik minat para investor/penyelenggara di dalampembangunan Jaringan tulang-punggung telekomunikasi , diperlukan kondisiyang baik misalnya kepastian hukum di dalam perizinan/lisensi yang tidakmemerlukan waktu lama, diberikan insentif berupa pembebasan Biaya HakPenyelenggaraan (BHP) untuk waktu tertentu, pembebasan bea masuk bagiperangkat telekomunikasi yang diimpor guna pembangunan Jaringan tulang-punggung, insentif pajak untuk dana yang diperlukan membiayai penelitian danpengembangan, khususnya di bidang teknologi.
  29. 29. 234. OTDA DAN KEWENANGAN MENTERI KOMINFO DI BIDANGTELEKOMUNIKASII. Pembagian Urusan PemerintahanSehubungan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah(Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), khususnya Pasal 10 menetapkan sebagaiberikut:(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang iniditentukan menjadi urusan Pemerintah.(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), pemerintahan daerahmenjalankan otonomi seluasnya untuk mengatur dan mengurus urursanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. politik luar negeri;b. pertahanan;c. keamanan;d. yustisi;e. moneter dan fiscal nasioanal;danf. agama(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapatmelimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintahatau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepadapemerintahan daerah/atau pemerintahan desa.(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luarurusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintahdapata. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernurselaku wakil Pemerintah;atauc. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah
  30. 30. 24dan.atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantu.Di dalam penjelasan atas Pasal 10 Ayat (5) tersebut dikemukakan bahwa yangdimaksud dengan “di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud padaayat (5)” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah di luar ayat (3) sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.Di dalam penjelasan mengenai pembagian urusan pemerintahan jugadikemukakan bahwa bagian tertentu urusan Pemerintah lainnya yang berskalaNasional tidak diserahkan kepada daerah. Di dalam penjelasan atas Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Telekomunikasi dikemukakan bahwa fungsi penetapankebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan olehMenteri. Demikian pula berdasarkan Undang-Undang tersebut Menteri bertindaksebagai penanggungjawab administrasi telekomunikasi Indonesia.II. Kawasan KhususPemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi untukmenyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus danuntuk kepentingan Nasional/berskala Nasional, misalnya dalam bentuk kawasancagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembanganteknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali,pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhandan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi,konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber dayanasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintahwajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusustersebut.5. PEMBANGUNAN JARINGAN MELINTASI TANAH DAN BANGUNANNEGARA ATAU PERSEORANGANBerkaitan pembanguan jaringan telekomunikasi yang melintasi tanah/banguannegara atau milik perseorangan, Undang-Undang Telekomunikasi (Undang-
  31. 31. 25Undang Nomor 36 Tahun 1999), khususnya Pasal 12 dan Pasal 13 menentukansebagai berikut:Pasal 12: Ayat (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan ataupemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapatmemanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki ataudikuasai Pemerintah.Ayat (2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, ataulaut, baik permukaan maupun dasar.Ayat (3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jarinngantelekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelahmendapat persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 13: Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasitanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan,pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapatpersetujuan di antara para pihak.6. TEKNOLOGI JARINGAN TELEKOMUNIKASISehubungan dengan teknologi jaringan telekomunikasi, regulasi yang adamenentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit,dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negaraRepublik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis atau sesuai denganRencana Dasar Teknis yang diatur dengan Keputusan Menteri.Di samping mengantisipasi perkembangan teknologi, persyaratan teknis tersebutsesuai dengan Pasal 72 Peraturan Pemerintah tentang ”PenyelenggaraanTelekomunikasi Indonesia” (PP No. 52 Th. 2000) dimaksudkan untuk:a) menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi.b) mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkattelekomunikasi.
  32. 32. 26c) melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkanakibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.d) mmendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologitelekomunikasi nasional.7. INTERKONEKSI PENYELENGGRAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASIInterkoneksi diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Telekomunikasi (UU No 36Th 1999), Peraturan Pemerintah No 52 Th 2000 (Pasal 20–25), serta KeputusanMenteri Perhubungan No KM 20 Th 2001 (Pasal 12–14).Pasal 25 Undang-Undang Telekomunikasi (Undang-Undang No. 36 Th. 1999)berbunyi sebagai berikut:(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkaninterkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.(2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakaninterkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasilainnya.(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:a. pemanfaatan Sumber Daya secara efisien;b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;c. peningkatan mutu pelayanan; dand. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.8. BENTUK PERATURAN PENYELENGGARAAN TULANG-PUNGGUNGTELEKOMUNIKASIMenjawab pertanyaan mengenai bentuk peraturan apa yang sesuai untukpenyelenggaraan ”Jaringan Tulang-Punggung”, apakah Peraturan Pemerintah,Keputusan Menteri atau Keputusan Direktur Jenderal, maka terlebih dahulu harusdijawab pertanyaan mengenai lembaga atau instansi mana yang berwenangmengatur penyelenggaraan telekomunikasi. Mengenai kewenangan mengatur ini,Undang-Undang No. 36 Th. 1999 khususnya Pasal 4 Ayat (1) serta Ayat (2)berbunyi sebagai berikut:
  33. 33. 27Ayat (1) : Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukanoleh Pemerintah.Ayat (2): Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkanpenyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan,pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.Di dalam penjelasan atas Pasal 4 Ayat (2) tersebut dikemukakan bahwa fungsipenetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakanoleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan,pengawasan dan pengendalian penyelenggaran telekomunikasi dapatdilimpahkan kepada suatu badan regulasi.Berkaitan dengan pelimpaham kewenangan Menteri kepada suatu badanregulasi, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 31 Th. 2003tentang ”Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia:.Pasal 5 Keputusan Menteri tersebut menetapkan bahwa Menteri melimpahkankepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) fungsi pengaturan,pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan jaringantelekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.Walaupun secara yuridis formal ada pelimpahan kewenangan Menteri kepadaBRTI di bidang penyelenggaraan telekomunikasi, dengan catatan hanya sebagiankecil saja kewenangan Menteri yang dilimpahkan, namun pengaturanpenyelenggaraan Jaringan tulang-punggung seyogyanya dituangkan di dalambentuk Keputusan Menteri dengan 2 (dua) alasan.Pertama, karena pembangunan Jaringan tulang-punggung telekomunikasi bersifatNasional, mencakup seluruh wilayah Nusantara, 33 (tigapuluh tiga) provinsi sertakurang lebih 400 Kabupaten/Kota.Ke dua, di dalam menghadapi Perda-Perda yang dikeluarkan Pemda yangbersangkutan dan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Kepmenmempunyai kedudukan lebih kuat daripada Perda berdasarkan hirarki PeraturanPerundang-Undangan. Di sini berlaku asas hukum ”peraturan yang tinggimengalahkan peraturan yang rendah” (Lex Superior Derogat Legi inferiori). Olehkarena itu disarankan agar Perda yang bertentangan dengan peraturan
  34. 34. 28perundang-undangan di atasnya dicabut. Saran ini berdasarkan Undang-UndangNo. 10 Th. 2004 tentang ”Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”,khususnya Pasal 7 Ayat (5), yang penjelasannya berbunyi sbb: dalam ketentuanini yang dimaksud dengan ”hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturanperundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.Berkaitan dengan produk hukum Departemen yang berupa Keputusan Menteri,perlu dipertimbangkan bentuk ”Peraturan Menteri”, karena bentuk ”Peraturan”secara teoritis bersifat mengatur, sedangkan bentuk ”keputusan” tidak bersifatmengatur.Bentuk ”Peraturan Menteri” ini sudah mulai diperkenalkan dengan diterbitkanPeraturan Menteri No. 11./P/M Kominfo/7/2005 tentang ”Pengurangan waktusiaran Lembaga Penyiaran di seluruh Indonesia”. Bentuk ”Peraturan” sesuaidengan Pasal 56 Undang-Undang No. 10 th. 2004, yang berbunyi sbb: Semuakeputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, KeputusanBupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 59 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-Undang iniberlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.Di dalam pembuatan produk hukum departemen perlu diperhatikan sistematikateknik penyusunan peraturan perundang-undangn yang diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Th 2004 tentang ”Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.Berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Pasal 54Undang-Undang No. 10 th. 2004 menentukan sbb: ”Teknik penyusunan dan/ataubentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis PermusyawaratanRakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan KetuaMahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan KepalaBadan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, KeputusanMenteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat,
  35. 35. 29Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, KeputusanGubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yangsetingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yangdiatur dalam undang-Undang ini.Sedangkan mengenai materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Menteripada prinsipnya sama dengan Keputusan Menteri Perhubungan tentang”Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi” (Kepmen No. 20 Th. 2001), karenapembangunan Jaringan tulang-punggung pada hakekatnya merupakanpembangunan jaringan telekomunikasi.Adapun butir-butir pokok regulasi (materi muatan) adalah sama dengan butir-butirpokok materi seperti tersebut di atas, ditambah dengan materi muatan mengenaiperizinan, tarif serta kewajiban pelayanan universal.Mengenai materi muatan yang akan diatur di dalam Peraturan Menteri, secarasingkat dapat dikatakan bahwa semua ketentuan mengenai penyelenggaraanjaringan telekomunikasi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, berlaku juga bagi pembangunan jaringan tulang-punggung, kecualibila ada hal-hal khusus yang memerlukan perubahan atau ketentuan tambahan.Misalnya di dalam pembangunan jaringan tulang-punggung telekomunikasinasional dengan kabel serat optik yang melintasi kepulauan Indonesia, perludiatur lokasi titik pendaratan kabel laut di daerah pantai, yang kemudiantersambung/terhubung ke pusat akses infokom.Butir-butir pokok regulasi/materi muatan Permen tersebut secara rinci terdapatdalam LAMPIRAN 4C. INVENTARISASI KONDISI JARINGAN DI INDONESIAMenurut UU No. 36/1999, berdasarkan ijin penyelenggaraannya, jaringantelekomunikasi nasional Indonesia terdiri atas jaringan tetap dan jaringanbergerak.
  36. 36. 301. JARINGAN TETAPJaringan tetap dibedakan atas jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambunganlangsung jarak jauh (jaringan SLJJ), jaringan tetap sambungan internasional, dansambungan tetap tertutup.Jaringan tetap lokal adalah jaringan tetap yang diselenggarakan di suatu wilayahtertentu, menggunakan jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel. Wilayah yangdimaksud adalah wilayah geografis yang didefinisikan sebagai wilayahpenomoran atau ”wilayah lokal”. Jaringan ini dibentuk oleh satu atau beberapasentral lokal dan sarana transmisi yang menghubungkan sentral-sentral tersebut.Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (Jaringan SLJJ) adalahjaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan,terutama jaringan tetap lokal. Jaringan SLJJ dibentuk oleh satu atau beberapasentral trunk (sentral SLJJ) dan sarana transmisi yang menghubungkan sentral-sentral tersebut. Jaringan SLJJ tidak mempunyai pelanggan dan berfungsisemata-mata sebagai jaringan interkoneksi untuk tingkat nasional.Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional (Jaringan SLI) adalahjaringan tetap yang diselenggarakan untuk menghubungkan jaringan domestikdengan jaringan internasional. Jaringan SLI dibentuk oleh satu atau beberapasentral gerbang internasional (SGI) dan sarana transmisi yang menghubungkansentral-sentral tersebut.Jaringan tetap tertutup adalah jaringan tetap yang diselenggarakan untukdisewakan. Tergantung peruntukkannya, jaringan tetap tertutup akan berfungsisebagai jaringan tetap lokal, jaringan SLJJ, sirkit sewa (lease circuit) dansebagainya.Jaringan telepon atau public switched telephone network (PSTN) meliputi salahsatu atau gabungan dari jaringan tetap lokal, jaringan SLJJ, dan jaringan SLI.Jaringan PSTN memiliki karekteristik sebagai berikut:a. Dibangun untuk layanan suarab. Kecerdasan layanan terpusat pada sentral (central switch)
  37. 37. 31c. Sirkuit terduduki penuh (Dedicated circuit) untuk setiap prosespemanggilan)d. Terminal pelanggan (CPE) sederhana dan murahe. Sistem sangat handalf. Lisensi dan regulasi sudah sangat jelasg. Biasanya monopoli atau duopolih. Kebijakan atau kewajiban pelayanan yang sudah luasi. Layanan panggilan daruratJaringan PSTN hingga kini masih sebagai tulang-punggung jaringantelekomunikasi. Kondisi ini kurang menguntungkan karena PSTN eksistingumumnya lebih menekankan pada layanan suara dan berpita sempit (narrowband) sementara tuntutan kebutuhan layanan komunikasi tidak lagi hanya suaraakan tetapi juga sudah berkembang ke layanan data, gambar, video dankombinasinya atau komunikasi multimedia broadband.Operator telekomunikasi mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuanPSTN untuk melayani layanan multimedia jika hanya mengandalkan upgradeperangkat lunak dan hardware pada switching. Infrastruktur switching eksistingkebanyakan merupakan proprietary atau teknologinya bersifat tertutup dandikuasai vendor tertentu saja. Hal ini jelas menimbulkan ketergantungan operatortelekomunikasi kepada pemasok perangkat tersebut. Selain itu, fungsi kontrol,fungsi layanan, dan fungsi network yang melekat dalam circuit switch menjadikanoperator mengalami banyak kesulitan dalam melakukan inovasi dan diversifikasilayanannya. Di sisi lain, biaya upgrade dan pengembangannya pun menjadimahal. Karena sifatnya yang tertutup pula, maka biaya operasi dan pemeliharaanjuga semakin besar.Sejak tahun 2001, pemerintah telah membuka status monopoli penyelenggarajaringan lokal menjadi duopoli dengan memperkenan PT Indosat untuk menggelarjaringan lokalnya. Pada tahun 2003 telah pula diterminasi dini untuk SLJJ dan
  38. 38. 32SLI, sehingga ada 2 (dua) operator SLJJ dan SLI yaitu PT Indosat dan PTTelkom. Pada kenyataannya dengan duopoli kurang mampu mendorongpertumbuhan jaringan lokal. Dengan alasan mahalnya biaya penggelaran jaringankabel dan untuk mengejar teledensitas maka implementasi penggelaran jaringanlokal yang dilakukan oleh PT Telkom dan PT Indosat adalah dengan menggelarfixed wireless access (FWA) dengan mobilitas yang terbatas. Supaya dianggapsebagai lokal maka mobilitas dibatasi hanya berlaku pada suatu kode areatertentu dan berlaku tarif lokal. Penggelaran FWA juga diberikan kepada PTRatelindo sebagai operator jaringan lokal yang telah ada. Implementasi jaringanlokal FWA telah mampu meningkatkan penitrasi dan teledensitas, tetapi memilikiketerbatasan dengan kecepatan transfer data yang masih rendah. Implementasijaringan lokal dengan menggunakan teknologi wireless memiliki kendala besardengan kondisi alam.Gambaran umum jaringan PSTN di Indonesia kondisi Mei 2005 adalah sebagaiberikut:a. 4 (empat) operator : Telkom, Indosat, Bakrie, Batam Bintand. Penetrasi 4,1%1). 86 % are di Jawa dan Sumatra2). Teledensitas: 35% di Jakarta; 11-25% pada daerah urban;0.2% di pedesaanc. Jumlah 9.988.718 sst1). Kabel 8.559.350 sst (investasi per sst USD 600-700)2). Nirkabel 1.429.368 sst (investasi per sst USD 150-200)d. Flexi (Telkom, FWA) menjangkau 192 kota, BTS 1.139 unit, dengankapasitas 2,5 juta sste. Starone (Indosat, FWA) menjangkau 4 kotaf. Esia (Bakrie, FWA) menjangkau 15 kota di Jabar dan Banten
  39. 39. 332. JARINGAN BERGERAKJaringan bergerak dibedakan atas jaringan bergerak terestrial, jaringan bergerakselular, dan jaringan bergerak satelit. Jaringan bergerak terestrial adalah jaringanbergerak yang diselenggarakan untuk melayani pelanggan bergerak tertentu,meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Radiotrunking semula hanya menyediakan jasa telekomunikasi tanpa kawat untukkelompok-kelompok tertutup (closed user groups), namun dalam perkembanganselanjutnya timbul kebutuhan untuk dapat menghubungkan terminal pelanggan kejaringan nasional, jaringan telepon (PSTN) khususnya, baik untuk pelanggan keluar (outgoing) maupun ke dalam (incoming).Jaringan bergerak selular adalah jaringan bergerak yang diselenggarakan untukmelayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi selular di permukaan bumi.Jaringan bergerak selular terdiri atas satu atau beberapa mobile switching center(MSC) beserta sejumlah base transmitter station (BTS) yang terkait dan salingdihubungkan dengan sarana transmisi dan pensinyalan yang sesuai sehinggamembentuk suatu sistem telekomunikasi bergerak selular yang dapat melayaniterminal pelanggan.Jaringan bergerak satelit yaitu jaringan bergerak yang diselenggarakan untukmelayani telekomunikasi bergerak melalui satelit. Jaringan bergerak satelit terdiriatas ruas angkasa dan ruas bumi yang membentuk satu sistem telekomunikasisatelit yang dapat melayani terminal pelanggan.Karakteristik jaringan bergerak adalah sebagai berikut:a. Dibangun untuk layanan suara dan datab. Kecerdasan layanan terpusat pada sentral (central switch)c. Sirkuit terduduki penuh (dedicated circuit) untuk setiap prosespemanggiland. Terminal pelanggan (customer premise equipment, CPE) sangatkompleks
  40. 40. 34e. Sistem terdiri dari BTS, mobile switching center (MSC), homelocation register (HLR), visiting location register (VLR), SIM cardf. Kehandalan sedikit di bawah PSTNg. Lisensi dan regulasi sudah sangat jelash. Banyak penyelenggara dan terjadi kompetisii. Layanan panggilan daruratj. Dapat interkoneksi ke/dari jaringan bergerak dan PSTNGambaran jaringan bergerak di Indonesia adalah sebagai berikut:a. 8 (delapan) operator : Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, CAC, Natrindo,Mandara, Primaselb. Penetrasi 13,6 %c. Jumlah pelanggan mencapai ~ 46,9 juta1. Telkomsel 28,8 juta2. Indosat 13 juta3. XL 5,1 jutad. Jumlah BTS data Mei 2005.1. Telkomsel : 6.936 unit2. Indosat : 4.026 unit3. XL : 2.976 unit4. Mobile 8: 789 unite. Jangkauan layanan1. Telkomsel mencapai 90% wilayah populasi (seluruh 440 kabupaten,40% kecamatan)
  41. 41. 352. Indosat 383 kabupaten3. XL Sumatera Jawa Bali NTB Kalimantan SulawesiPerkembangan penggelaran jaringan bergerak sangat pesat sekali yang tumbuhdi atas 10%, begitu pula dengan jumlah pengguna/pelanggannya, ini disebabkankemudahan dalam penggelaran dan harganya yang relatif lebih murah per satuansambungan (SS) dibanding dengan penggelaran jaringan tetap lokal.Perkembangan teknologi bergerak (seluler) mengalami evoluasi yang sangatcepat, saat ini di Indonesia tengah digelar teknologi seluler generasi ke 3 (tiga)(3G) yang berbasis wideband code division multiple access (WCDMA) sebagaievolusi dari global system for mobile communication (GSM) oleh 4 (empat)operator yaitu PT Telkomsel, PT. Indosat, PT Excelcomindo, dan PT CyberAccess Communication (CAC) yang telah mendapatkan ijin penyelenggara 3Gsetelah lulus uji layak operasi (ULO) beberapa waktu yang lalu daripemerintah/regulator.3. JARINGAN IPKarakteristik jaringan IP adalah sebagai berikut:a. Untuk menunjang layanan datab. Informasi tidak langsung disambungkan melainkan dirutekanmelewati jalur mana pun yang tersediac. Efisien sampai di tujuand. Lebih baik dari PSTN atau jaringan bergerak tetapi kualitas layanantidak dijamin lebih baike. Kecerdasan pada host atau end-user, banyak variasi layanan yangterhubung ke internetf. Belum terlisensi dan teregulasi dengan jelasg. Banyak penyelenggara terjadi kompetisi
  42. 42. 36h. Pelayanan yang belum menyeluruh/luas dan tidak ada layananpanggilan daruratUntuk menghubungkan seluruh penyelenggara jaringan internet (internet serviceprovider, ISP) dengan jaringan internet global maka jaringan ISP dihubungkanmelalui Indonesia Internet eXchange (IIX). Gambar 5, menunjukkan gambaranumumGambar 5. Gambaran umum jaringan IP di IndonesiaData jaringan IP di Indonesia adalah sebagai berikut:a. terdapat sekitar 110 internet service provider (ISP)b. terdapat 12.000.000 (duabelas juta) pelanggan dan pengguna internetc. terdapat sekitar 5.000 (lima ribu) warung internetTerlihat bahwa di Indonesia masih sangat rendah populasi pengguna internet.Pengguna internet juga masih terpusat di kota-kota besar, di perguruan tinggi dandi perusahaan-perusahaan. Perlu usaha yang lebih giat dari seluruh pihak agarinternet lebih memasyarakat.
  43. 43. 37Tabel 1. menunjukkan pertumbuhan pelanggan dan pengguna internet diIndonesia dari tahun ke tahun.Tabel 1. Pertumbuhan Pelanggan dan Pengguna Internet di IndonesiaTahun Pengguna Pelanggan19981999200020012002200320042005*512,0001,000,0001,900,0004,200,0004,500,0008,805,53411,226,14316,000,000134,000256,000400,000581,000667,002856,7061,087,4281,500,000Sumber: APJII, 2005Selain pelanggan dan pengguna internet individu, pelanggan internet juga dapatberupa domain yang menunjukkan identitas dari pemiliknya seperti perusahaandan organisasi. Pertumbuhan jumlah domain di Indonesia ditunjukkan oleh Tabel2.Tabel 2 Pertumbuhan Jumlah Domain Internet di IndonesiaTahun Domain Baru Total Domain19981999200020012002200320041,4792,1264,1093,4333,1463,6283,8411,4793,6057,71411,14714,29317,92121,762Sumber: www.idnic.net.id
  44. 44. 38Implementasi jaringan internet di Indonesia oleh ISP dengan memanfaatkanjaringan yang ada melalui leased line, VSAT, radio komunikasi (sistem wireless),dan ADSL. Untuk layanan internet melalui jaringan fixed yang ada masihdidominasi oleh incumbent, dimana implementasi oleh incumbent saat ini disiasatidengan menggelar ADSL yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi fixed yangada. Sangat tidak mungkin mengharapkan pengembangan internet melaluijaringan fixed, dikarenakan tidak ada operator jaringan fixed yang saat inimengembangkan jaringannya.Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat pesat terjadi, demikian pulaperkembangan jasa telekomunikasi di Indonesia setelah diberlakukannyaperaturan dan kebijakan penghapusan monopoli penyelenggaraannya. Jaringantelekomunikasi saat ini sedang mengalami kemajuan pesat dan mengarah padasuatu jaringan global atau Next Generation Network (NGN). Pemetaan standararsitektur infrastruktur telekomunikasi menuju NGN sangat diperlukan sebagaitulang-punggung pengembangan jasa-jasa telekomunikasi yang juga berkembangpesat. Saat ini jenis infrastruktur telekomunikasi yang terinstal belum diketahuisecara pasti jumlah dan penggunanya, terlebih dengan terus bertambahnyajumlah operator jaringan dan jasa telekomunikasi tentunya jumlah dan jenisinfrastruktur telekomunikasi terus bertambah pula. Untuk melindungi kepentingannasional dan masyarakat luas sebagai pengguna jasa telekomunikasi maka perludilakukan pemetaan standar arsitektur infrastruktur telekomunikasi menuju NGN.Teknologi informasi dan komunikasi (infokom) berkembang semakin pesatdidorong oleh Internet Protocol (IP), berbagai aplikasi baru dan beragam layananmultimedia. Infrastruktur infokom terdiri dari Public Switched Data Network(PSDN) dan Public Switced Telephone Network (PSTN) dan jaringan bergerak,namun hingga kini tulang-punggung infokom masih banyak berpijak pada jaringanPSTN. Kondisi ini kurang menguntungkan karena PSTN eksisting umumnya lebihmenekankan pada layanan suara dan berpita sempit (narrow band) sementaratuntutan kebutuhan layanan komunikasi tidak lagi hanya suara akan tetapi jugasudah berkembang ke layanan data, gambar, video dan kombinasinya.Untuk mempercepat penyediaan layanan pita lebar (broadband) pada jaringaneksisting tersebut maka PSTN dan PSDN harus segera "melebur" menjadi satu
  45. 45. 39jaringan tunggal multilayanan yang disebut dengan jaringan telekomunikasi masadepan atau next generation network (NGN) yang mampu menyediakan semuajenis layanan infokom yakni suara, data dan multimedia secara efisien.4. FAKTOR PENDORONGAda tiga faktor utama pendorong evolusi jaringan PSTN tradisional menuju NGN.a. Pertama, keterbatasan arsitektur sentral PSTN eksisting. Operatortelekomunikasi akan kesulitan untuk meningkatkan kemampuan PSTNuntuk melayani layanan multimedia jika hanya mengandalkan upgradeversi perangkat lunak dan hardware pada sentral eksisting. Infrastruktursentral eksisting kebanyakan merupakan proprietary, atau teknologinyabersifat tertutup dan dikuasai vendor tertentu saja. Hal ini jelasmenimbulkan ketergantungan operator telekomunikasi kepada pemasokperangkat tersebut. Operator juga sulit untuk berinovasi dan membuat fiturbaru. Selain itu, biaya upgrade dan pengembangannyapun menjadi mahaldan membutuhkan waktu yang lama. Karena sifatnya yang tertutup pulamaka biaya operasi dan pemeliharaan juga makin besar.b. Kedua, trend konvergensi jaringan dan layanan. Saat ini perbedaan teknikantara jaringan telepon tradisional (PSTN) dan jaringan komunikasi data(PSDN) menyebabkan terjadinya pemisahan antara kedua jaringantersebut. PSTN yang berbasis sirkit switch merupakan jaringan kompleksdengan ukuran yang besar, tersentralisir, dan tertutup. Sedangkan, PSDNberbasis paket switch, lebih sederhana dan terdistribusi. PSDN tumbuhdengan pesat dengan adanya internet, extranet, Virtual Private Network(VPN), serta teknologi berbasis paket lainnya. Banyak yang beranggapanbahwa suatu saat nanti paket switch akan menggantikan sirkit switch.Fenomena ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan Voiceover Internet Protocol (VoIP). Namun demikian hingga kini PSTN masihmenduduki posisi terdepan untuk menyalurkan data, terutama layanan dialup analog modem. Investasi sentral PSTN eksisting yang sangat besarjuga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga pilihannya adalahkonvergensi antara PSDN dan PSTN menjadi satu jaringan tunggal multi
  46. 46. 40layanan, dengan melakukan evolusi secara bertahap pada jaringan PSTNagar mampu mengakomodasi paket switch .c. Ketiga, regulasi telekomunikasi telah memunculkan operator-operatorbaru. Persaingan yang semakin ketat antar operator menyebabkanpelanggan akan berpindah ke kompetitor jika operator tersebut tak mampumemberikan layanan yang beragam, broadband, dan murah.Ada sejumlah kendala yang menghadang migrasi NGN pada infrastrukturtelekomunikasi di Indonesia. Meskipun sejumlah vendor global dan nasional telahberhasil mengembangkan teknologi ini namun kematangan softswitch – terutamaclass 5 - masih dipertanyakan, mengingat teknologi ini belum secara luasdigunakan untuk kepentingan komersial oleh operator-operator telekomunikasidunia. Kondisi infrastruktur eksisting juga bisa menjadi penghambat laju menujuNGN. Hampir seluruh sentral dan perangkat telekomunikasi di Indonesia masihmemakai spesifikasi teknis atau protokol lama yang bersifat tertutup (proprietary).Di lain pihak softswitch memberikan persyaratan standar dan protokol yang palingmutakhir dan terbuka sehingga hal ini dapat menyulitkan persyaratan kesesuaianprotokol, interoperability dan interworking antara perangkat eksisting denganperangkat NGN. Faktor lainnya adalah masalah biaya investasi perangkat NGNdan penyediaan jaringan akses yang masih terasa mahal dan kurang kompetitifjika dibandingkan dengan mengupgrade sentral eksisting.Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi operator telekomunikasi untukmelakukan migrasi, roadmap menuju NGN harus segera dilaksanakan. Tanpamelakukan migrasi menuju NGN, jaringan PSTN yang masih menjadi tulang-punggung infrastruktur telekomunikasi lambat laun tak akan optimal lagimengakomodasi layanan infokom. NGN dirancang untuk memenuhi kebutuhaninfrastruktur infokom abad ke 21. Konsepnya lebih dari sekedar Internet yangdigabungkan dengan PSTN (dan ISDN).NGN mampu mengelola dan membawa berbagai macam trafik sesuai kebutuhancustomer yang terus berkembang. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDMseperti PSTN sekarang, melainkan sudah dalam bentuk paket-paket yang efisien,namun dengan keandalan dan kualitas (QoS) terjaga. Jika PSTN meletakkan
  47. 47. 41kecerdasan pada network, dan Internet meletakkannya pada host, maka NGNmenyebarkan kecerdasan pada network dan host. Feature layanan lintas mediamenjadi dimungkinkan.Migrasi dari jaringan yang ada menuju NGN akan mengalami migrasi secarabertahap per jaringan. Oleh karena itu pendekatan migrasi NGN juga akanmenyangkut tahapan migrasi oleh PSTN, oleh jaringan bergerak, dan jaringan IP.Migrasi jaringan PSTN ke NGN sebagai kuncinya adalah implementasi softswitch,sedangkan pada jaringan bergerak diperkenalkan konsep IP MultimediaSubsystem (IMS), dan pada jaringan IP perlu diantisipasi migrasi dari IP ver 4(Ipv4) ke IP ver 6 (Ipv6). Kunci sukses migrasi dari jaringan existing ke NGNadalah tersedianya jaringan IP pita lebar yang menjangkau seluruh Indonesia.Sistem telekomunikasi berdasarkan media transmisinya dibedakan atas sistemwireline dan sistem wireless. Pada sistem wireline infrastruktur telekomunikasiterdiri atas sentral, jaringan telekomunikasi berupa kabel (dalam bentuk kabelcopper, fiber optik) dan perangkat pelanggan. Jaringan telekomunikasi dapatberupa jaringan tulang-punggung (backbone) dengan lebar pita yang mungkincukup besar, sehingga dalam UU 36/1999 dikenal adanya operator jaringan tanpamemiliki pelanggan.Dari data para operator PT TELKOM, PT INDOSAT, PT Excelcomindo Pratama,dan PT Indonesia Comnet Plus (ICONPLUS), kebanyakan para operator yangtelah mempunyai jaringan serat optik sebagai jaringan backbone yangdikhususkan di daerah yang potensi revenue – nya bagi operator besar. Dalamhal ini berlaku hukum Pareto; yaitu akan menunjukan suatu skala prioritas yangdapat dibagi secara ekstrim, yaitu sebagian kecil pelanggan (katakanlah 20% daritotal pelanggan) akan memberikan suatu kontribusi pendapatan yang besar(katakanlah 80% dari total pendapatan); pendapatan yang kecil tersebut berada diPulau Jawa. Analisis Pareto ini juga dikenal dengan analisis ABC, yangmerupakan skala prioritas. Prioritas tertinggi yaitu A berada pada pelanggan yangmemberikan pendapatan tertinggi, dalam hal ini berada di Jakarta padakhususnya dan Jawa, Bali pada umumnya. Prioritas B terletak di pulau Sumatera.Sedangkan prioritas C, ada di daerah lainnya. Secara umum, jaringan paraoperator eksisting tersebut dapat digambarkan pada Gambar 6.
  48. 48. 42оооооBanda AcehSabangMedanPalembangJakartaоCirebonоSemarangоSurabayaоооKetapangGilimanukоKarangasemоMataramоSumbawaо о оReoMaumereLarantukaоKupangооSingkawangоoSampit BanjarmasinооооBalikpapanSamarindaTarakanоPaluоооооооBatamоManadoToli-toliGorontaloLuwukоKendariоUjungpandangoSibolgaооMeulabohTapaktuanоNatalPadangBengkuluKaliandaоBelitungoWaingapuKalabahioMeraukeooooBiakNabireAmbonooSaumlakioDobooTualoo oManokwariSalawatiTobelooPalopoPontianakAtambuato Perth,to Perth,AustraliaAustraliato Asia Pacificto Asia Pacificto Indiato Indiato Thailandto ThailandKeterangan:Gambar 6. Jaringan yang ada dari beberapa operator di IndonesiaJangkauan dan distribusi jaringan (jaringan berkapasitas besar, seperti SeratOptik, gelombang mikro, satelit, dan lain-lain) yang telah digelar berfokuskan dipulau Jawa, dan kemudian di pulau Sumatera. Adapun secara Nasional, jaringanyang sudah ada tersebut adalah jaringan dari PT TELKOM yang dapatdigambarkan pada Gambar 7.Jaringan SMW-2/3Jaringan PT. COMNET PLUSJaringan PT. EXCELCOMINDOJaringan PT. TELKOM
  49. 49. 43Gambar 7. NGN dari operator di IndonesiaJaringan SO yang telah digelar oleh beberapa operator seluler di Indonesia, dapatdilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. Meskipun biaya sistem serat optik relatifmahal dibandingkan sistem infokom lain, tetapi karena kompensasi kapasitasnyayang amat besar, maka biaya sistem dalam hitungan tiap Mbps saluran dan tiapkm rentang menjadi relatif murah (dengan rentang faktor 5 sampai 10). Ciri sistemserat optik lain yang menguntungkan adalah bahwa jaringan serat optik dapatdiawali dengan kapasitas relatif kecil, kemudian sesuai keperluan dapatditingkatkan, hanya dengan menambah peralatan elektroniknya, tanpamenganggu kabel yang telah terpasang. Umur kabel serat optik diperhitungkandapat mencapai 30 sampai 40 tahun.Terlihat dari Gambar 6. dan Gambar 7 bahwa operator jaringan yang adamenggelar jaringan SO terdapat jaringan yang tumpang tindih, dikarenakanberkonsentrasi pada wilayah yang sama, seperti Jawa dan Bali. Namun demikian,masih banyak wilayah Indonesia tidak terdapat jaringan backbone dengan asumsikurang menguntungkan penyelenggara. Oleh karena itu, konsep Ring PALAPAdidesain untuk membangun jaringan backbone diseluruh wilayah Indonesia.Jaringan backbone Ring PALAPA ini akan menghubungkan seluruh ibu kotakabupaten (IKK) ke dalam jaringan backbone. Konsep Ring PALAPA akan
  50. 50. 44memberikan manfaat dalam mendorong turunnya tarif telekomunikasi danmenciptakan peluang bagi terbentuknya operator baru telekomunikasi di daerah.1. Permasalahan Penggelaran Jaringan Tulang-PunggungJaringan tulang-punggung yang telah ada milik para penyelenggara masih bersifatterkotak-kotak, banyak tumpang tindih, karena belum merupakan jaringan terpaduyang menjadi tumpuan semua penyelenggara dan pengguna jasa.Saat ini beberapa penyelenggara telah membangun jaringan tulang-punggungserat optik untuk mendukung layanan infokom yang diselenggarakannya.PT. Telkom dalam menyelenggarakan layanan SLJJ dan SambunganInternasional telah menggelar Java Backbone (menghubungkan seluruh PulauJawa) dan Sumatera Backbone serta jaringan serat optik yang membentangsepanjang pulau Sumatera (high performance backbone/HPBB) dengan teknikmodulasi Dense Wavelength Divison Multiplexing (DVDM) menghubungkan JavaBackbone dan Sumatera Backbone serta sebagai transport utama untukSambungan Internasional.Disamping itu juga melanjutkan pembangunan tulang-punggung jaringan seratoptik di wilayah Barat (ring Medan-Pekanbaru-Padang-Sibolga-Medan dan ringJakarta-Palembang-Pekanbaru-Batam-Pontianak-Tanjung Pandan-Jakarta) danwilayah Timur (Surabaya-Banjarmasin-Ujung Pandang-Surabaya).Sementara itu PT. Indosat telah membangun jaringan tulang-punggung SMW2dan SMW 3 yang meliputi Jakarta-Batam-Medan-ke India; Jakarta-Batam-ke AsiaPasifik dan Jakarta-Perth.PT. Excelcomindo Pratama telah membangun jaringan serat optik sepanjangPulau Sumatera-Pulau Jawa-Pulau Bali-NTB-Pulau Sulawesi (Ujung Pandangsampai Gorontalo) dan Palu-Samarinda-Tarakan serta Palu-Samarinda-Balikpapan-Banjarmasin.Ditinjau dari aspek fisik penggelaran jaringan tulang-punggung telekomunikasimembutuhkan lokasi/lahan yang cukup panjang, penggelaran jaringan oleh
  51. 51. 45penyelenggara cenderung hanya di daerah yang memiliki potensi komersial yangtinggi sehingga sulit menjangkau daerah terpencil.Di masa depan penyelenggaraan jasa telekomunikasi jarak jauh (long distanceservices) (SLJJ) dan SLI akan beralih ke sistem serat optik karena sistem seratoptik dalam skala besar lebih efisien dari sistem lain termasuk sistem satelit.Kapasitas sistem serat optik yang besar itu merintis jalan menuju kepada nextgeneration network (NGN).Dengan memperhatikan kondisi dan pengembangan jaringan serat optik olehmasing-masing penyelenggara serta peluang penggunaan jaringan serat optiksebagai jaringan infokom, perlu disusun kebijakan pola pengembangan jaringantulang-punggung (backbone network) infokom di Indonesia.Dalam rangka penyusunan kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian yangdiharapkan dapat memberikan gambaran pola pengembangan jaringan tulang-punggung yang dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalampengembangan jaringan infokom baik dari aspek ekonomi, hukum, teknis maupunaspek sosial.Permasalahan yang ditekankan adalah bahwa pengembangan jaringan tulang-punggung Infokom (National broadband backbone network) di Indonesia ditemu-kenali beberapa permasalahan dari aspek ekonomi, hukum, teknis dan sosialantara lain meliputi :biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan yang besar;terdapat idle capacity jaringan yang telah dibangun penyelenggara;belum semua penyelenggara jaringan menyediakan interkoneksi bagipenyelenggara lainnya;pengaturan interkoneksi belum dilaksanakan sepenuhnya dansebagian masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang tidakmenguntungkan belum menikmati layanan telekomunikasi/infokom.
  52. 52. 462. Implikasi Penggelaran Jaringan Tulang-Punggung Oleh BeberapaOperatorDari jaringan backbone yang telah dibangun oleh beberapa operator, ditemukenalijaringan tulang-punggung yang ada milik para penyelenggara masih bersifatterkotak-kotak, banyak tumpang tindih, terkonsentrasi pada wilayah yang secaraekonomis menguntungkan, belum merupakan jaringan terpadu yang menjaditumpuan semua penyelenggara dan pengguna jasa. Akibat dari pembangunanjaringan tulang-punggung infokom yang belum terpadu, memberikan implikasiantara lain:a. belum meratanya akses jaringan telekomunikasi,b. mahalnya biaya sambunganc. overlapping investasi jaringan tulang-punggung yang mahald. belum terjadinya interkoneksi yang baik antar operator dan mahalnyabiaya interkoneksi
  53. 53. 47BAB 4. KONDISI JARINGANPEMBANDING DI NEGARALAINA. CHINA1) Evolusi Jaringan Fiber Optik ChinaSejak tahun 1990, kapasitas PSTN (Public switched TelecommuinicationNetwork) telah bertambah dari 12 juta hingga menjadi lebih dari 400 jutasambungan pada tahun 2001. Penetrasi kepadatan telepon terhadapjumlah penduduk sudah meningkat tajam dari 1,2% hingga mencapai 40 %pada tahun 2001. Pada tahun 2001 kenaikan jumlah pelanggan teleponkabel mencapai 37 juta yang merupakan setengahnya dari jumlahpelanggan telepon dunia. Pada tahun 2001 juga China memiliki jumlahpelanggan internet sebanyak 33,7 juta pelanggan. Sedangkan tahun 2005sudah mencapai 94 juta pelanggan internet. Kenaikan jumlah pelangganyang begitu besar ini membutuhkan dukungan transport fiber optic.2) Jaringan Sistem PDH VS SDHSejarah Fiber Optic di China belum terlalu lama, dimana dimulai dari satudekade sebelumnya. Pada akhir 80 an dan awal 90 an, keputusan strategistelah diambil dengan memasang fiber optic sebagai tulang-punggung,berupa Pleisosynchronous Digital Hierachy (PDH) system. Pertumbuhantraffic begitu tinggi dari tahun ke tahun hingga mencapai 50%,mengakibatkan tingginya tuntutan akan penambahan kapasitas transport.Pada tahun 1994 telah diambil keputusan strategis berpindah dari sistemPDH ke sistem Synchronous Digital Strategy (SDH). Sejak itu Chinamerupakan pemilik system SDH terbesar di Dunia. Jaringan tulang-
  54. 54. 48punggung di china mendekati 500 ribu KM dari total fiber optic yang telahdipasang sepanjang lebih dari 1.5 juta KM3) Jaringan WDM sebagai TULANG-PUNGGUNG (BACKBONE) ChinaKapasitas jaringan tulang-punggung selalu menjadi masalah transport,karena kenaikan traffic yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.Upgrade jaringan dengan 2.5 GB/s WDM system dari 8 channel ke 32channel untuk jalur provinsi dan nasional. Bahkan telah digelar puluhanribu WDM untuk jaringan tulang-punggung nasional. Pada tahun 2000 telahdipasang WDM system dengan kapasitas 1.6 TB/s dengan 40 channeluntuk jaringan tulang-punggung nasional. China Telekom telah menggelarperangkat digital cross connect (DXC) untuk membuat jaringan tulang-punggung yang responsive. Selain China Telekom yang merupakanperusahaan telekomunikasi milik pemerintah telah diikuti perusahaantelekomunikasi besar lain seperti China Unicomm dan China RailwayTelecommunications Company dengan menggelar WDM dengan kapasitas10 GB/s WDM Mspring.4) Visi Ke DepanPada tahun 2005 peningkatan traffic begitu cepat sehingga jumlahpelanggan fixed telepon mencapai 260 juta sedangkan pelanggan selullermencapai 290 juta. Angka ini menunjukkan penetrasi pelanggan telepon diChina telah mencapai 40% penduduk. Dari pertumbuhan pelanggan inidiperkirakan jumlah pelanggan data dan multimedia yang berbasis IPsudah mencapai 200 juta. Angka ini akan memerlukan kapasitas transportfiber optic yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dipilih 3(tiga) opsi yang bisa dilakukan yaitu :i. Penggunaan Ultra longhaul transmision system yangmemungkinkan fiber optic tanpa regeneratif sepanjang lebih dari3000 KMii. Upgrade WDM menjadi 40 GB/s untuk jaringan tulang-punggung.iii. Transisi dari point to point WDM ke optical networking. OpticalNetworking akan memerlukan automatic switched OpticalNetwork (ASON).
  55. 55. 49B. PHILIPINEPhilipina telah membentuk konsorsium perusahan jaringan untuk mengelolajaringan tulang-punggung nasional yang diberi nama NDTN (National DigitalTransmision Network). Jaringan fiber optic digelar dimulai dari Cuyapo, Isabela diPhilipina bagian Utara hingga ke Cagayan de Orro di Philipina bagian selatan.Kapaistas jaringan sebesar 2.5 GB/s ini cukup besar untuk melayani hubungantelepon sebanyak 180.000 sambungan dalam satu saat.NDTN dimiliki oleh 7 (tujuh) perusahan operator telekomunikasi setempat yaituBayan Telecommunications (Bayantel) adalah pemegang saham terbesarTelicphil, dengan 65% saham. Anggota konsorsium lainnya adalah: SmartCommunications, Inc., Globe Telecommunications, Inc., ExpressTelecommunications, Eastern Telecommunications, Philippine Telephone &Telegraph Co. (PT&T), and Digital Telecommunications, Inc. (Digitel).Tujuan utama dibentuknya jaringan ini adalah sebagai alternative jaringan tulang-punggung yang menghubungkan utara Philipina dan selatan Philpina untuktransmisi suara dan data dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang bagusserta harga yang terjangkau. Proyek ini didukung oleh departemen transportasidan komunikasi setempat . Perusahaan atau operator yang memiliki jaringan yangsama bisa bekerjasama menggunakan jaringan ini sehingga diperoleh sinergiyang positif bagi perkembangan telekomunikasi dan informasi di Philipinakhususnya perkembangan ekonomi nasional.C. PAKISTANPerusahaan Nasional Pakistan telah menandatangani kontrak dengan MalaysiaTelekom International untuk membangun jaringan tulang-punggung nasionalsepanjang 4000 Km dengan kapasitas 10 GB/s dan melintas di 75 kota besar diPakistan. Jaringan ini diharapkan akan bermanfaat untuk fasilitas transmisioperator telepon setempat, seperti celluler, Operator WLL, TV kabel setempat,ISP, Kampus pendidikan, perusahaan utility, Call center, Perusahaanpengembang software, lembaga keuangan baik lembaga bank ataupun non bank.Selain itu juga jaringan tulang-punggung ini diharapkan sebagai pemacu
  56. 56. 50perusahaan SME yang memerlukan faslitas transmisi. Tentu saja tujuan akhir dariproyek ini adalah untuk meningkatkan daya saing negara sehingga akan memacupertumbuhan ekonomi nasional.Nilai investasi yang ditanamkan untuk proyek jaringan ini melebihi dari 100 jutaUSD untuk membiayai sepanjang 4000 KM jaringan kabel fiber optik.D. MALAYSIAMalaysia membangun jaringan tulang-punggung nasional sebagai bagian darirencana besar yang diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan pendukung yangsangat kondusif bagi perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).Rencana Besar Malaysia ini diberi nama Multimedia Super Corridor atau disingkatdengan MSC. Pembangunan jaringan tulang-punggung merupakan saranapenunjang bagi suksesnya MSC. Konsep pengembangan dimulai sejak tahun1996, kemudian tumbuh sehingga menjadi bagian pusat riset dan pengembanganperusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang multimedia, produktelekomunikasi, solusi layanan telekomunikasi dan layanan nilai tambah.MSC sangat sukses dalam menarik perusahaan multinasional bidang TIK untukmenempatkan salah satu pusat pengembangannya sehingga bisa mendorongperkembangan pertumbuhan perusahaan-perusahaan lokal bidang TIK menjadiperusahaan kelas dunia. MSC sangat cocok dan ideal bagi perusahaan yangmengembangkan produk TIK nya sebagai tempat implementasi awal sebelumdiimplementasikan ke wilayah regional.MSC direncanakan dalam 3 (tiga) tahapan dimulai dari tahun 1996 hingga tahun2020. Tahapan pertama dimulai dengan tahun 1996 hingga 2003 telah suksesdilalui dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kesuskesan diantaranyaadalah:
  57. 57. 51Gambar 8. Tahapan Malaysia Super Corridor (MSC)Paket kebijakan pemerintah yang menarik bagi investorKuatnya dasar-ekonomi dan sosialKuatnya komitmen dan dukungan pemerintah MalaysiaPercepatan dengan pelatihan sumber daya manusiaBiaya kompetitif untuk menyelenggarakan bisnis di MalaysiaMudahnya akses ke pasar Asia dan PacificPenggunaan bahasa Inggris yang cukup luas di MalaysiaKualitas hidup yang memadai sehingga mendukung perkembanagn TIKPada phase 2 (dua) dimulai tahun 2003 hinga tahun 2010, dimana kerangka kerjacyberlaw akan dibuat, sehingga selanjutnya akan terbentuk 4 (empat) atau 5(lima) kota intellegent city yang terhubungkan ke intelegent cities lain yang ada diDunia. Pada phase 3 (tiga) Malaysia akan terbentuk menjadi satu Multimediasuper corridor sehingga akan ada 12 (duabelas) intelegent city yang terhubung keglobal superhighway.Usaha-usaha yang dilakukan untuk perkembangan MSC adalah dibentuknyasmart school, Telehealth, e-business, smart card technology, electronicgovernment, dan technopreneurship. Suatu inisiatif yang cemerlang juga telahdilakukan dengan Creative Multimedia cluster. Dengan cluster ini diharapkan akantumbuh layanan nilai tambah melalui industri content sehingga mendorongtumbuhnya penggunaan broadband di masyarakat, serta industri ini bermitradengan industri kelas dunia sebagai outsources.
  58. 58. 52jaringan tulang-punggung yang mendukung MSC ini memiliki karakteristikstandard internasional sehingga mendukung kebutuhan dalam hal kapasitas,reliability dan harga yang terjangkau. Hal yang penting dari infrastruktur yangmendukung tersebut adalah:Jaringan fiber optic antar kota dan dalam kota yang memiliki kapasitasbesar antara 2.5 hingga 10 GB/sTerhubung ke jaringan internasional dengan kapasitas yang besarOpen standar, kecepatan tinggi, high speed switching, and multiprotocolATMReliability yang tinggi danHarga yang terjangkau.Terintegrasi dengan proyek transportasi nasional.E. SRILANKAPerusahaan lokal Srilanka Dialog Telekom telah merencanakan pembangunanjaringan tulang-punggung nasional di Srilanka bekerjasama dengan telekomMalaysia. Nilai investasi yang direncanakan sebesar 450 Juta USD dialokasikanuntuk membangun infrastruktur telekomunikasi nasional.Nilai investasi yang direncanakan merupakan nilai terbesar sepanjang sejarahtelekomunikasi di Srilanka. Investasi akan diarahkan pada pembangunan jaringantulang-punggung fiber optic nasional sehingga akan meningkatkan penetrasiinternet di negara tersebut. Selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pengembanganjaringan broadband dengan teknologi wireless yang akan mengarahkanpenggunaan internet bagi masyarakat.Nilai investasi ini diharapkan menjadikan Srilanka sebagai negara yang lebih majudan berkembang pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Denganperkembangan infrastruktur tersebut diharapkan menjadikan Srilanka sebagainegara yang tertinggi pertumbuhan ekonominya di kawasan regional Asia.
  59. 59. 53BAB 5. ANALISAPERMASALAHAN DANEVALUASI PENGEMBANGANJARINGAN BACKBONEA. ANALISA PERMASALAHANSeperti telah diketahui bahwa Indonesia telah memiliki berbagai bentuk jaringantelekomunikasi dengan berbagai teknologi seperti satelit, gelombang mikro (GM),VHF, kabel koaksial, kabel tembaga, dan serat optik yang digelar oleh beberapapenyelenggara (operator). Beberapa penyelenggara telah memiliki jaringan SeratOptik (SO) berkapasitas cukup besar yang menjangkau beberapa pulau,termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian Nusa TenggaraBarat (NTB). Tetapi jaringan tersebut tidak terpadu satu dengan yang lain, yangantara lain disebabkan kurangnya koordinasi, namun juga oleh karena semangatpersaingan yang kurang ketat, menyebabkan tarif telekomunikasi jarak jauh masihrelatif mahal dibandingkan negara-negara lain.Hal ini menghambat antara lain pembangunan prasarana telekomunikasi bagiberbagai instansi pemerintah, usaha swasta dan perorangan yang membutuhkanjaringan untuk meningkatkan efektifitas kerja masing-masing, namun terlalu mahaluntuk direalisasikan. Demikian juga mahalnya tarif akses ke jaringantelekomunikasi, meredam penggunaan bagi mereka yang membutuhkan. Secarakeseluruhan hambatan ini akan meredam kebangkitan ekonomi dan kesatuanbangsa yang direncanakan dan telah lama didambakan.Oleh karena itu sudah waktunya Indonesia memiliki suatu jaringan tulang-punggung (backbone) telekomunikasi utama berkapasitas besar yang terpadu,dengan jaringan serat optik (SO) sekeliling Nusantara, yang didukung oleh
  60. 60. 54jaringan tulang-punggung berpita lebar dengan kapasitas lebih kecil untukmenjangkau semua Kecamatan dan Desa.Keterpaduan jaringan nasional akan dapat menyediakan cadangan bagi jaminankehandalan lebih besar dengan biaya lebih ekonomis dibandingkan denganpenyediaan cadangan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masingpenyelenggara. Bentuk jaringan lingkaran tertutup (cincin) menjaminkelangsungan akses dengan mengalihkan trafik melalui sisi lingkaran yang lain,bila terputus di satu sisi.Berlimpahnya kapasitas akses tanpa pertambahan biaya yang terlalu besar, akandapat menurunkan biaya hubungan jarak jauh secara drastis, sehingga sebagaitulang-punggung telekomunikasi akan mendukung percepatan akses pita lebarsemua Kabupaten/Kota yang kemudian diteruskan ke Kecamatan dan Desa.RING PALAPA direncanakan menjadi tulang pungung pengikat dari berbagaijaringan penyelenggara, baik sistem jaringan tetap maupun sistem bergerak(mobile), termasuk jaringan media baru seperti Wireless LAN (WLAN). Sebagaijaringan tulang-punggung yang tidak tersambung langsung dengan pelanggan-akhir (end-user), akan dapat lebih menjamin kompetisi yang sehat di antara parapenyelenggara. Dengan demikian akan mendukung peningkatan ekonominasional, peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya di daerah, sertameningkatkan Ketahanan NasionalDari segi fisik, Jaringan tulang-punggung kapasitas besar (pita lebar) Ring Palapadimaksudkan untuk mengintegrasikan semua jaringan infokom yang telah ada,yang sedang maupun yang akan dibangun, sehingga merupakan jaringanNasional terpadu, dengan tiap segmen jaringan menjadi bagian dari jaringanNasional tersebut. Jaringan Nasional ini akan menjadi tumpuan bagi semuapenyelenggara dan pemakai jasa infokom di dalam negeri, baik pemerintahmaupun swasta, baik perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat.Dengan jangkauannya sampai ke semua IKK (ibukota kabupaten kota) atausentra wilayah layanan itu, maka terbukalah peluang untuk pengembanganjaringan lokal, di semua wilayah, bersama dengan pengembangan jasa-jasa barupita lebar, baik dengan lingkup terbatas di wilayah bersangkutan maupun lingkup
  61. 61. 55Nasional, bahkan lingkup Internasional. Lingkup penggunaan jasa adalah untukumum (publik, berbayar), maupun jaringan jasa khusus seperti untuk keperluansemua sektor pemerintahan, termasuk militer dan kepolisian, maupun dinas-dinaskhusus tertentu seperti penerbangan, pelayaran, meteorologi, penanggulanganbencana alam, sampai jaringan-jaringan jasa tertutup untuk perusahaan(corporate networks). Dengan demikian tiap pengguna jaringan Palapa Ringdapat menjangkau seluruh dunia, sebaliknya masyarakat global juga dapatmencapai semua pengguna di Indonesia.B. PERENCANAAN JARINGAN RING PALAPA1. PENDEKATAN PENYUSUNAN JARINGANPendekatan menyusun jaringan tulang-punggung yang menjangkau seluruhwilayah Nasional diawali dengan membuat ring utama (primary rings) yangmengitari pulau atau wilayah kepulauan. Dengan pertimbangan kehandalansistem, maka tiap ring ke ring disebelahnya dihubungkan melalui lebih dari 1(satu) jalur penghubung. Seperti telah diuraikan di atas, semuanya ada 7 (tujuh)ring utama. Ring utama beserta jalur-jalur penghubungan antar ring ini (ring ke 8dan merupakan virtual ring) akan membentuk jaringan tulang-punggung(backbone), dengan catatan bahwa jaringan tulang-punggung ini akan bermuarake semua Ibukota Kabupaten (IKK) atau sentra wilayah layanan telekomunikasisesuai FTP 2000, dengan kode wilayahnya.2. PEMBENTUKAN RINGTerdapat beberapa masalah dalam pembuatan ring atau cincin ini, pertama diKalimantan kita tidak dapat menggunakan wilayah perairan Malaysia (tanpaprosedur seperlunya), sehingga dipilih separuh ring Kalimantan menggunakanjalur ke bawah lewat pantai Timur Sumatera, perairan Laut Jawa dan pantai BaratSulawesi untuk melengkapi ring, sambil menggunakan jalur-jalur ring kepulauanitu. Di Papua, masih perlu pemikiran bagaimana membuat ring Papua, sebab jalurdarat antara Jayapura sampai Merauke merupakan hutan belantara denganpegunungan setinggi 4000 m di tengahnya, dan hampir tidak berpenduduk sama
  62. 62. 56sekali. Jalur satelit tidak mampu mencukupi kapasitasnya, meskipun masalahlatency (delay time) dapat diabaikan.Pada tingkat jaringan antar IKK juga dapat dibuat ring, sehingga denganpenambahan jalur-jalur relatif pendek dihasilkan ring antar kabupaten yangmeningkatkan kehandalan keterhubungannya.3. DESAIN MAKRO RING PALAPARencana atau desain makro jaringan tulang-punggung Nasional ini menjangkausemua IKK, atau sentra layanan wilayah dengan primary exchanges beserta kodewilayahnya sesuai dengan FTP 2000. Dari IKK itu, tidak semua IKK yang terletakdipinggir pantai perlu menjadi titik pendaratan, melainkan dicari kompromi bahwajaringan kabel serat optik darat (landline) dapat membuat akses ke sejumlah IKKyang berdekatan dengan titik pendaratan, sedang pendaratan itu dipilih dekatdengan Ibukota Propinsi (IKP). Mengingat bahwa telah ada jalur-jalur yangdibangun oleh para operator, maka pemikiran integrasi semua jaringan yang telahada maupun yang akan dibangun, perlu memperhatikan:a. Apabila pada segmen tertentu sudah ada kabel serat optik di darat(landline), maka sistem yang ada itulah yang menjadi saluran akses keIKK, atau menjadi bagian dari jalur tulang-punggung, apabila persyaratankapasitas dan persyaratan teknik (interkoneksi) lainnya terpenuhi.b. Untuk akses kepada IKK atau kota atau ibukota propinsi yang ada dipedalaman (bukan di pinggir pantai), opsi utama mencapai IKK adalahmenggunakan kabel darat serat optik, namun untuk daerah dengangeografi yang tidak memungkinkan kabel darat, dicari opsi lain misalnyadengan Wireless System.c. Apabila kabel laut harus melingkari “tanjung” sehingga memerlukan jalurkabel laut yang panjang, maka ada alternatif kabel darat menuju IKP, IKKatau sentra wilayah tersebut.d. Disamping ring-ring yang mengelilingi pulau atau kepulauan, makadirancang pula jalur-jalur penghubung antar ring, sedikitnya di dua jalursehingga secara keseluruhan terintegrasi dalam jaringan Nasional ini tujuh
  63. 63. 57Ring utama dan jalur penghubung ini membentuk “virtual ring” ke delapan.4. PEMILIHAN RUTE KABELOleh karena kaidah-kaidah di atas, banyak perencana jaringan kabel laut memilihmemanfaatkan daerah laut dalam (deep sea) untuk rute kabelnya dalammenemukan kompromi antara panjang kabel dan biaya penggelarannya (lewatlaut dalam panjang jalur kabel akan bertambah, tetapi dengan biaya penggelaranlebih murah). Hanya untuk menuju titik pendaratan rutenya mendekati pantai. Diperairan dangkal seperti di laut Jawa tidak ada pilihan kecuali menggunakankabel dengan proteksi seperlunya.5. PEMILIHAN TITIK PENDARATAN DAN PENGGAMBARAN JALURJARINGAN KABEL LAUTDisamping persyaratan teknik seperti telah diterangkan di atas, maka pilihanlokasi titik pendaratan kabel memperhatikan kemudahan dan keamanan kabelpada waktu pemasangan dan setelah kabel digelar, misalnya memperlhatikankondisi geologi dan geografi lokasi sekitarnya, mudah dicapai, dan kemudahanmenyambungkannya ke lokasi terminal pusat akses infokom (Point of Presence/PoP) yang akan dibangun. Misalnya saja menghindari pantai dengan lerengcuram apalagi lereng gunung batu. Pusat akses infokom itu sendiri dirancang dandibangun untuk melayani masyarakat di tiap IKK atau sentra wilayah infokomdengan kode wilayahnya.Calon titik pendaratan (possible landing points) yang memuat 97 lokasi titikpendaratan diseluruh Indonesia yang dekat dengan IKK atau sentra wilayahlayanan telekomunikasi. (lihat daftar pada halaman berikut). Tiga (3) angka dibelakang nama kota adalah kode wilayah untuk kota tersebut. Sedang tandabintang di belakang nama kota adalah tanda bahwa kota tersebut adalah ibukotapropinsi.Dari ketentuan dalam FTP 2000 telah disediakan 655 nomor kode wilayah,diantaranya telah digunakan sebanyak 352 nomor. Daerah-daerah baru yangakan tersambung dalam jaringan dengan adanya jaringan tulang-punggung iniakan menggunakan nomor-nomor yang tersisia, tetapi penggunaan ini ditentukan

×