Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

on

  • 704 views

 

Statistics

Views

Total Views
704
Views on SlideShare
704
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono Document Transcript

  • HIMPUNAN NASKAH (II-A)SEMINAR-WORKSHOP-FORUM DISKUSI-ORASI ILMIAH-RISET(NASIONAL)Dr. Moedjiono, M.Sc.POGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMPUTER (MKOM)PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS BUDI LUHURJAKARTA2011
  • iKATA PENGANTARDengan selalu mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik danhidayah-Nya, penyusun dapat menghimpun naskah-naskah seminar, workshop, forum diskusi, orasiilmiah, dan paper laporan hasil riset, yang pernah disampaikan pada forum-forum nasional, dalamjangka waktu mulai bulan November 2006 sampai dengan Oktober 2011, yang diberi judul ”HimpunanNaskah (II-A) Seminar-Workshop-Forum Diskusi-Orasi Ilmiah-Riset (Nasional)”.Buku himpunan naskah ini disusun sebagai bahan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuanyang pernah dialami dan disampaikan penghimpun bagi rekan-rekan sejawat, komunitas teknologiinformasi dan komunikasi, para mahasiswa, dan bagi diri sendiri, yang suatu saat mungkin memerlukanbahan atau referensi dalam penugasan terkait, penulisan karya-karya ilmiah, maupun pengetahuanpraktis.Seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, takada lembaran putih yang tak berbercak, penyusun sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-saran penyempurnaan.Semoga buku himpunan naskah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amin.Jakarta, 31 Desember 2011Penyusun,Dr. Moedjiono, M.Sc.
  • iiDAFTAR ISIII-A Nasional: Halaman1. “Konferensi Tingkat Tinggi Tentang Masyarakat Informasi (World Summit On The 1Information Society - WSIS)” http:/www.itu.int/wsis, Workshop - Kebijakan &Strategi Pengembangan e-Government, Surabaya, 14 November 2006.2. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Seminar - Telematika Inti College, 14Jakarta, 16 Desember 2006.3. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 23Naskah Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan KeamananData, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.4. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 32Slide Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan KeamananData, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.5. “Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion - Internet Governance di 52Indonesia dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center”, MGK Kemayoran, Jakarta,11-12 Juli 2007.6. ”Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pemberdayaan Telematika”, Seminar Nasional 67Sistem & Teknologi Informasi (SNASTI) 2007 - Meningkatkan Daya Saing BangsaMelalui Pemberdayaan Sistem & Teknologi, STIKOM Surabaya, 22 Agustus 2007.7. ”Sistem Informasi Nasional Indonesia”, Forum Diskusi Wantannas - Pokok-Pokok Pikiran 79Strategi Peperangan Informasi Untuk Memperkokoh Kelangsungan Hidup Bangsa danNegara, Jogyakarta, 28 Agustus 2007.8. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan TIK bagi 91Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Keynote Speech pada Pembukaan PekanIlmiah Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi (PIMNASTI) 2007 - Informationand Communication Technology for Human Welfare, Salatiga, 29 Oktober 2007.9. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan dan Pendayagu- 103naan TIK bagi Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Pelatihan SDM TeknologiInformasi dan Komunikasi Pemda Jateng - Balitbang Depkominfo, Semarang,7 Desember 2007.10. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 113Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Naskah Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IVpara lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.11. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 120Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Slide Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IVpara lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.12. ”Pengembangan Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion – 130Internet Governance dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center di Indonesia,Makassar, 17 Desember 2007.13. ”Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Telematika Di Indonesia”, Naskah ICT Review 140MKOM UBL 2008.14. “Prospek Teknologi Broadband di Indonesia”, Seminar - Broadband Wireless Access, 151Jimbaran, Bali, 13 Maret 2008.15. “Konvergensi Telematika dan Perannya Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan 156Di Indonesia”, Seminar - The International ICT, Exhibition for Visit Musi 2008, Palembang,24 Mei 2008. View slide
  • iii16. “Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan”, Program Komunikasi 174Publik, Palangka Raya, Kalteng, 13 Juni 200817. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasi- 201onal”, Seminar Sistem Manajemen Nasional PPRA XLII Lemhannas, Jakarta, 20 Juni 2008.18. “Lawful Interception (LI)”, Workshop Lawful Interception Depkominfo, Jakarta, 21822 Juli 2008.19. “Kebijakan dan Program Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomu- 226nikasi (KPU/USO)”, Workshop Program Pembangunan USO Tahun 2008-2009, Padang,23 Juli 2008.20. “Kebijakan Pemerintah Tentang Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pem- 236bangunan di Indonesia”, Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-81,Jakarta, 13 Agustus 2008.21. “Strategi dan Kebijakan Telematika Di Indonesia”, Seminar Dewan Pertahanan Nasional, 251Jakarta, 12 November 2008.22. “Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Round 263Table Discussion - Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat InformasiIndonesia, Hotel Treva, Jakarta, 21 April 2009.23. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia Tahun 2015”, Seminar - Teknologi Informasi 275dan Komunikasi Nasional Universitas Budi Luhur, Jakarta, 25 April 2009.24. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan di 289Indonesia”, Sarasehan Teknologi Informasi TNI AL Tahun 2009, Jakarta, 25 Juni 2009.25. “Status dan Masa Depan Internet Governance di Indonesia”, Workshop Internet 309Governance Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, Jakarta, 5 Desember 2009.26. “Cyberspace, Cyberlaw, & Lawful Interception”, Workshop On Cyberspace, Cyberlaw, & 328Lawful Interception, Jakarta, 12 April 2010.27. “Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah”, Seminar Rencana Induk 348Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, Jakarta, 3 Agustus 2010.28. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 356untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Naskah Seminar Nasional MultidisiplinIlmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.29. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 364untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Slide Seminar Nasional MultidisiplinIlmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.30. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 372Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Naskah).31. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 383Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Slide).32. “Pola Kemitraan Dalam Pengembangan TIK Untuk Pendidikan”, Seminar Teknologi 392Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Tahun 2010, Banjarmasin, 30 Oktober 2010.33. “Peningkatan Daya Saing Penelitian di Kampus dan UKM Bidang Aplikasi Telematika”, 411Konsultasi Publik/Temu Wicara: Peran Standar Aplikasi Telematika dalam RangkaMeningkatkan Daya Saing Bangsa, Jakarta, 2 Nopember 2010.34. “Tantangan dan Peluang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan 429Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Jurnal Ilmiah “Atma”, Volume 01, Nomor 01,STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang, Maret 2010.35. “Arahan Strategis TIK Nasional”, Workshop - Membangun Strategi e-Government, 437Manokwari, 10 Maret 2011.36. “Cloud Computing dan Green Computing: Gelombang Informatisasi Layanan Dunia 446 View slide
  • ivBisnis Masa Depan”, Orasi Ilmiah Wisuda Ahli Madya, Sarjana, dan PascasarjanaUniversitas Budi Luhur, Jakarta, 9 April 2011.37. “Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in Wireless Sensor 460Networks”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011,Jakarta, 7 Oktober 2011.38. “Optimization of Energy Efficient Layer based Hierarchical Routing Protocol in Wireless 472Sensor Network”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas BudiLuhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.39. “Kajian Penerapan Green Computing Untuk Efisiensi Energi Pada Fasilitas Server 482Data Perusahaan Studi Kasus PT. Jamsostek (Persero)”, Seminar NasionalMultidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.40. “Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) Dalam Mendukung Proses Bisnis: 493Studi Kasus Pada Sistem Parkir Universitas Budi Luhur Jakarta”, Seminar NasionalMultidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.41. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Penguji Eksternal SMK Berprogram 501Studi Teknologi Informasi di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu(SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.42. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknologi 512Informasi Favorit di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.43. “Kebijakan TIK Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Indonesia”, Diskusi Ahli 521Media Sosial: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya, Makassar, 23 November 2011.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGOLAHANDAN KEAMANAN DATADisampaikan Oleh :DR. MOEDJIONO, M.Sc.Pada Seminar“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan DataPangkalpinang, 24 Juli 2007Assalamu’alaikum Wr.Wb.,Yang saya hormati : Bapak Direktur AMIK Atma Luhur dan Staf, Pimpinan dan Staf PT Timah, Para Peserta Seminar, Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YangMaha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kenikmatan termasukkesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara seminar tentang“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan Data"pada hari ini dengan wajah penuh kecerahan dan kebahagiaan. Padakesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan selamat kepadaAMIK Atma Luhur dan PT Timah yang telah bersama-sama menyelenggarakanseminar tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berarti ikutberkontribusi kepada pemasyarakatan dan kemajuan industri TIK diIndonesia.Hadirin sekalian yang saya hormati,“Globalisasi” yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi daninterdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasidan keuangan lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara,sehingga ekonomi nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadiekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasiproses globalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologikhususnya telematika, yang mentransformasikan masyarakat dunia memasukiera yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi, informasitelah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, sertasemakin luas memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat.Pengelolaan informasipun semakin canggih dan berkembang menjadi bisnis
  • 24yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yangindustrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasaninformasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologiyang semakin canggih.Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia,sehingga siapapun yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannyadengan bijak, maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di erainformasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa danbernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat danbijak mampu memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siapmenapaki milenium ke tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadiperhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadap aspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut “era persaingan bebas”,di mana hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimalmungkin atau bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuktingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunyaAFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kitauntuk menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akanberlaku pada tahun 2020. Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalampersaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikut serta dalam kompetisitersebut dengn memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan perantelematika.Telematika merupakan konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimediadan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing danContent). Konvergensi teknologi ini telah mempengaruhi dengan sangatsignifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhanmasyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal,regional dan global. Pembangunan telematika merupakan suatu kewajibanyang harus kita laksanakan bersama dalam rangka menjawab tuntutanmasyarakat untuk menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yangtertata baik (good governance) - sistem kehidupan kenegaraan yangtransparan, demokratis, kredibel, efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera.Pembangunan telematika merupakan upaya konkrit dalam rangkamenemukan link and match dalam membangun masyarakat informasi yangdamai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkatKepala Negara sedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I,tanggal 10-12 Desember 2003) serta sasaran pembangunan milenium(Millennium Development Goals) pada tahun 2015 yang telah ditetapkan olehPBB.Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan duadokumen penting yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran pembangunan
  • 25milenium yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk membangunmasyarakat informasi (Information Society) dunia sebagai langkah untukmembangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society).Dokumen tersebut di antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit,pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dankearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitastelekomunikasi dan informasi, dan memastikan bahwa lebih dari separuhjumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses terhadap informasidengan teknologi telematika.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 jutayang tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sertadengan suku bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematikamempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematikamerupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitudengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepadamasyarakat. Kedua, produk teknologi telematika merupakan komoditas yangsama dengan komoditas ekonomi lainnya yang mampu memberikanpeningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkannegara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika.Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuanbangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaianmelalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semuaperalatan, institusi dan area seluruh wilayah nusantara (misalnya DisasterRecovery System untuk peringatan dini bencana, Sistem Pengindra Jarak Jauhuntuk Pengendalian Operasi, e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah).Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harusmampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaaninfrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemendan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serbasangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang adamengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada selamaini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukansecara tepat.Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung prosespembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitasdan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum merupakansuatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ialahmemprioritaskan pada pengembangan e-Government, sebagai layanan
  • 26pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika. Pemerintahtelah mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003, tentangKebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Diharapkan denganterwujudnya e-government, akan terjadi peningkatan yang cukup signifikandalam efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi akan semakinbaik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance).Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akansemakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yangdipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayananpublik akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-governmentmenjamin adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayananpublik, maka akan membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya.Selain melalui e-government, daya saing bangsa juga akan meningkat melaluilayanan informasi lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoralbaik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti e-procurement, e-education, e-health, e-bisnis, dll.Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematikabaik layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akanmeningkat melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagaikomoditas ekonomi yaitu dengan menjual produk-produk industri softwaremaupun hardware di bidang telematika. Dalam industri software termasukjasa, Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, sehingga perlu terusdipacu pengembangannya.Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saingbangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baiklayanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitasindustri telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang padaakhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkankesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkankepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, danjuga industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satusama lain terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dansarana, dan yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM).Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapatmendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi keseluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan program
  • 27pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan aksesmasyarakat di seluruh pelosok tanah air.Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbonenasional atau sebagai “jalan raya telematika” Indonesia. Upayamengembangkan jalan raya telematika tersebut di Indonesia merupakanupaya yang akan menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosoknusantara, selain akan membuka peluang berkembangnya layanan informasidan industri telematika juga akan memiliki makna ideologis, yaitu akanmenjalin keanekaragaman potensi dan budaya bangsa dalam suatu kesatuanyang mampu mengikat dan memperkuat integritas bangsa. Oleh karena itu,saat ini sedang dikembangkan sistem jaringan informasi yang tertampungdalam kerangka koseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS).Keberhasilan mengembangkan SISFONAS ini akan berimplikasi padasejauhmana teknologi telematika memberikan kontribusi dalam upayamembuka peluang daya saing bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dansekaligus akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakanjaminan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan seperti yang kita idamkanbersama.Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalamberbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukanadanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada parapemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturanperundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudahtersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasidan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnyaundang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akansemakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan di sini adalahdibentuknya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Detiknas).Detiknas adalah Tim yang terdiri dari 3 stakeholder penting dalam bisnisteknologi Telematika, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Timtersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam perumusankebijakan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri telematika,mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergiseluruh komponen telematika Indonesia.Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlumendapat perhatian. Mempersiapkan SDM di bidang telematika dilakukansebelum menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. PengembanganSDM harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membanguninfrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karenakarakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerussecara cepat.
  • 28Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletakpada kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi,baik layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalammeningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasarinternasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauhdibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika.Walaupun secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuaidengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkankualitasnya di dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasilpenghargaan di bidang telematika baik pada tingkat nasional maupuninternasional. Sementara itu, beberapa produk dari industri telematikanasional telah digunakan di pasaran dunia.Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial sertameningkatkan kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkancukup banyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industritelematika dan perangkat penunjangnya maupun mengembangkan sertamengoperasikan sistem yang diperlukan di bidang pemerintahan maupunbisnis/komersial.Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masamendatang, diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akanmampu menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisiini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untukmeningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yangmemiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhioleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika.Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangidengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwaperkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanankomersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM dibidang layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layananinformasi, kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidangindustri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhanakan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosanuntuk menghasilkan SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakankapasitas SDM sebagai pendukungnya akan sulit diperoleh, sehinggadiperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesional dari luar negeri. Selainitu, kecepatan pertumbuhan di bidang layanan informasi tampaknya akandipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kulturtelematika. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu
  • 29diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidangtelematika.Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerjabaik dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialahkesenjangan dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenalsebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerahserta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balikdengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuanintelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dankemampuan menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengankemampuannya menggunakan teknologi telematika akan mampumeningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagimereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untukmemiliki dan mengakses teknologi telematika akan semakin tertinggal. Dalamkonteks inilah diperlukan adanya peranan yang lebih besar dari lembagapendidikan, asosiasi di bidang telematika, dunia usaha serta pemerintah untuklebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi digitaldivide ini.Hadirin sekalian yang saya hormati,Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulankompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program PembangunanPBB (UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesiamengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesiaberada di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itutentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapidiharapkan menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkankualitas SDM bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusahamemenangkan persaingan.Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana sayakemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalammeningkatkan daya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis.Pertama, ialah dengan mengembangkan standar kompetensi nasional yangmengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melalui standarkompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukanrecruitment SDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa danindustri telematika, sehingga tenaga yang dipilih akan terseleksi sesuaidengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, juga akandapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana jugadibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteksmeningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan menjadi
  • 30ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akanmenjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upayaoptimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikandan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasimasyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuanmasyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah denganmemberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembagapemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuhatau jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika.Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang inilebih ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkanupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalammenggunakan teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwaupaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upayameningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di bidang telematikaatau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktu penggunaan akantidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang telematika tidak akanberkembang. Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembagapendidikan telematika pun tidak akan tertampung oleh pasar yang ada. Olehkarena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidangtelematika juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi telematika (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan programSatu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab –OSOL). Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergiantara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastrukturserta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakanlaboratorium komputer di sekolah-sekolah.Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untukmemanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika jugadapat dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait padapengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembagapendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematikabagi masyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan programpendidikan di bidang telematika berkembang cukup pesat, namun lulusannyabaik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan.Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untukmenyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhanpasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan telematika
  • 31tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknyadimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah.Hadirin sekalian yang saya hormati,Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakantanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDMmerupakan bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibidang industri dan aplikasi bidang teknologi telematika. Dalam konteks inilahdiperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik dipemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnyadalam pengembangan informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akanmenjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalam membangun masyarakatinformasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yang diamanatkandalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Ami Luhur menjadi institusipendidikan di mana mahasiswa belajar (institution of learning) dan sekaligusmerupakan institusi yang senantiasa belajar (a learning institution) sehinggaAMIK Atma Luhur menjadi salah satu “Center of Excellence” di bidangpendidikan dengan motto “Cerdas Berbudi Luhur”.Demikian para hadirin sekalian sekelumit yang dapat saya sampaikan padakesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat.Marilah kita sumbangkan pengabdian terbaik kita sesuai kemampuan dankompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.Bersama Kita Bisa.Padamu Negeri Kami Mengabdi.Cerdas Berbudi Luhur.Terima kasih.Wabillahitaufiq Walhidayah.Wassalamu’alaikum Wr.Wb
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIDALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIAOrasi IlmiahDisampaikan oleh :DR. MOEDJIONO, M.Sc.Pada Wisuda Angkatan IV para lulusan AMIK ATMA LUHURPangkalpinang, 15 Desember 2007Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,Yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Atma Luhur dan Staf, Bapak Direktur dan seluruh Staf Civitas Akademika AMIK Atma Luhur, Para Wisudawan /Wisudawati dan Orang Tua yang berbahagia, Undangan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telahmelimpahkan segala karunia kenikmatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kitabisa menghadiri acara wisuda Ahli Madya D-III AMIK Atma Luhur, pada hari ini, dengan wajah penuhkecerahan dan kebahagiaan.Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan Selamat kepada YayasanPendidikan Atma Luhur dan selamat kepada para Wisudawan/Wisudawati, para Dosen, Pimpinandan seluruh Staf Civitas Akademika serta para Orang Tua, yang telah secara sinergis telah suksesmenyelenggarakan proses belajar mengajar di AMIK Atma Luhur ini, sehingga mencapai tingkatkompetensi sesuai yang diinginkan.Sukses yang telah dicapai saat ini adalah merupakan sebuah tonggak dari suatu perjalanan untukterjun dalam medan pengabdian berikutnya. Prosesi ini selain menandai berakhirnya satu tingkatrangkaian proses belajar mengajar, juga merupakan simbol pengakuan dan pernyataan untuk bisamengembangkan tingkat kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan siapmengimplementasikannya ke dalam dunia nyata yaitu mengabdikan kompetensi yang dimilikinyakepada masyarakat.Pada momen yang bersejarah ini, saya ingin menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri judul:“TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA". Judul ini sejalan dengan visi Indonesia ke depan dibidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu“Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera berbasis pengetahuan melaluipengembangan dan pendayagunaan TIK, yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa danberperan dalam persaingan global’.Hadirin sekalian yang saya hormati,Era “Globalisasi” dan "Informasi" yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi daninterdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi dan keuangan lebihcepat dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga ekonomi nasional suatu negara akansemakin terintegrasi menjadi ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasi proses globalisasi yangdramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya TIK, yang mentransformasikanmasyarakat dunia memasuki era yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi,informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas
  • 114memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan informasipun semakin canggihdan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yangindustrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakindipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang semakin canggih.Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia, sehingga siapapunyang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya dengan bijak, maka dialah yang palingberpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsadan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan bijak mampumemanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap menapaki milenium ke tiga ini. Fenomenainilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadapaspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut sebagai “era persaingan bebas”, di manahambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihilangkan.Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitudengan berlakunya AFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untukmenerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku pada tahun 2020.Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikutserta dalam kompetisi tersebut dengan memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran(pengembangan dan pendayagunaan) TIK.Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu konvergensi dari teknologi telekomunikasi,multimedia dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan Content),telah mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhikebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional danglobal. Pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk menjawab tuntutan masyarakat yaitumenciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang tertata baik (good corporate/governmentgovernance) - sistem kehidupan kepemeritahan/kenegaraan yang transparan, demokratis, kredibel,efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Pengembangan dan pendayagunaan TIK merupakanupaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam membangun masyarakat informasiyang damai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat tinggi Kepala Negarasedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I tahun 2003 dan WSIS II tahun 2005)serta sasaran pembangunan milenium (Millennium Development Goals) yang telah ditetapkan olehPBB.Dalam WSIS tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan empat dokumen penting yang dihasilkanuntuk pencapaian sasaran pembangunan milenium yaitu Deklarasi Prinsip-prinsip, Rencana Aksi,Komitmen dan Agenda untuk membangun masyarakat informasi dunia yang inklusif dan sejahteraberbasis berpengetahuan (Information and Knowledge Based Society). Dokumen tersebut diantaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas,perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor posdan kearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi,dan memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai aksesterhadap informasi dengan memberdayakan TIK. Langkah lanjut dari kesepakatan WSIS ini adalahdibentuknya forum pertemuan Internet Governance (IGF) setiap tahun, untuk merealisikan fasilitasiakses/penyampaian/berbagi informasi yang terjangkau untuk siapa saja, di mana saja, kapan sajadan dengan alat apa saja (affordable access of information for anyone, anywhere, anytime, and byanything). Tema keseluruhan IGF adalah: “Internet Governance for Development”, dengan beberapatopik utama, yaitu: 1. Keterbukaan dan kebebasan arus Informasi, ide dan pengetahuan (Openness -Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge); 2. Akses (Access – Creatingtrust and confidence through collaboration, particularly by protecting users from spam, phishing andviruses while protecting privacy); 3. Keamanan dan penggunaan multibahasa serta konten di Internet
  • 115(Security – Promoting multilingualism, including IDN, and local content); 4. Ketersediaan,keterjangkauan, operabilitas dalam keberagaman budaya dan bahasa di Internet (Diversity – InternetConnectivity: Policy and Cost, dealing with the availability and affordability of the Internet includingissues such as interconnection costs, interoperability and open standards); 5. Sumber daya Internetyang terbatas (Critical Internet Resources); 6. Pengembangan kemampuan SDM (capacity building)sebagai program prioritas di atas segalanya.IGF I telah dilaksanakan di Athena (Greece) tahun 2006, IGF II dilaksanakan di Rio de Janeiro (Brazil)tahun 2007, IGF III-V akan dilaksanakan di India (tahun 2008), Mesir (tahun 2009), dan menujucheckpoint kesuksesan Internet Governance tahun 2010 yang akan dilaksanakan di salah satu negaraBalkan (Eropa Timur).Hadirin Sekalian yang saya hormati,Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta yang tinggal didaerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan keberagaman suku bangsa,budaya, adat istiadat, agama, ideologi, politik, tingkat sosial ekonomi, maka peranan TIKmempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama: TIK merupakan instrumen dalammengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadapmanajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua: produk TIK merupakan komoditasyang sama dengan komoditas ekonomi lainnya, yang mampu memberikan peningkatanpendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisahasil ekspor jasa dan produk industri TIK. Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dankesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian negaradan bangsa melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan seluruh wilayahnusantara, yang menjangkau sampai ke pulau-pulau terpencil dan perdesaan. Di antaranyaadalah: Disaster Mitigation and Recovery System untuk peringatan dini dan penanggulanganbencana, Sistem Pengindra Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, Sistem PengelolaanKepemerintahan e-Government bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Sistem JaringanInformasi Kependidikan Nasional, Sistem Informasi Bisnis/Industri/Anggaran-Keuangan/Usaha Kecil-Menengah/ Pengadaan Barang Jasa Nasional secara Elektronik,Sistem Informasi Kesehatan/ Kesejahteraan Nasional, Sistem Informasi Kependudukandengan Nomor Identitas Nasional, Sistem Informasi Pemilihan Umum/Kepala Daerah, dll).Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihatrealitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdayamanusia, anggaran/dana, sistem manajemen dan prosedur/budaya kerja serta peraturanperundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatanatas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan TIK yang ada selama ini, kita akan bisamenyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.Secara umum pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam mendukung prosespembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-lembagapemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas dan kualitasnya belumsebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dansinergis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah menetapkan prioritaspengembangan dan pendayagunaan TIK dengan 7 program prioritas (flagship programs)melalui Dewan TIK Nasional (Detiknas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, yaitupengembangan Nomor Identitas Nasional (NIN), National Single Window (NSW), e-budgeting, e-education, e-procurement, software legal dan pembangunan jaringan
  • 116komunikasi nasional (e-infrastructure) "palapa ring" project yang menjangkau ke seluruhwilayah nusantara dengan jaringan komunikasi sebagai jalan tol dan arteri jaringankomunikasi (backbone-broadband network infrastructure). Jika 7 program prioritas utama inibisa kita wujudkan, maka akan menarik dan mendorong pembangunan di bidang terkaitlainnya dan akan meningkatkan daya saing bangsa. Peluang-peluang dan tantanganpengembangan dan pendayagunaan TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa sangatterbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik layanan publik maupun layanankomersial, serta peningkatan kapasitas industri TIK untuk pasar dalam negeri dan luar negeriyang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan peningkatan devisa. Keberhasilan pengembangan dan pendayagunaan TIKini sangat tergantung dari terlaksananya prinsip kerjasama kemitraan antar semuapemangku kepentingan (multilateral-multistakeholder public-private-partnership).Sebagai tambahan informasi, Detiknas adalah Tim yang terdiri dari semua pemangku kepentingan(stakeholder) penting dalam bisnis teknologi TIK, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakattermasuk akademisi. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalamperumusan kebijakan TIK nasional, optimalisasi SDM dan industri TIK, mendorong partisipasimasyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergi seluruh komponen TIK Indonesia.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Untuk mewujudkan peluang tersebut di atas secara optimal, kita masih dihadapkan padabeberapa permasalahan di bidang layanan publik, komersial yang saling terkait, di antaranyaadalah masalah infrastruktur termasuk jaringan beserta sarana dan prasarananya, danpermasalahan kompetensi sumber daya manusia (SDM).Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon, penetrasikomputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat mendukungberkembangnya layanan informasi berbasis TIK ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu,pemerintah melakukan program pembangunan jalan tol komunikasi "backbone" nasionalyaitu "palapa ring" project seperti yang saya sebutkan di atas, yang dikombinasikan denganprogram pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan "tilpon berdering" serta desapunya internet "desa pinter", untuk meningkatkan akses informasi masyarakat di seluruhpelosok tanah air. Diharapkan program ini dapat terpenuhi secara bertahap danberkelanjutan operasi dan pemeliharaannya dengan program penyertaan/obligasikemitraan antar para pelaksana pemangku kepentingan operator telekomunikasi (UniversalService Obligation - USO).Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan TIK dalam berbagai penunjang kegiatanmasyarakat dan pelayanan publik, diperlukan adanya landasan hukum dan aturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan kepada para pemilik dan pengguna. Untuk itu,peraturan perundang-undangan yang diperlukan (cyber law) yang diberi nama RUU Informasi danTransaksi Elektronik (RUU ITE) sedang dalam proses penyelesaian pengesahan yang dibicarakanantara pemerintah dan DPR, dan diharapkan selesai diundangkan pada akhir bulan ini. Diharapkandengan disahkannya undang-undang ini dan aturan perundangan/kebijakan pemerintah terkait akanmeningkatkan perkembangan TIK, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapat perhatian.Pengembangan SDM harus secara terus menerus dilakukan sebelum dan setelah kitamembangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena
  • 117karakteristik teknologi TIK yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat. PerananSDM TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada kemampuan SDM kita untukmeningkatkan kapasitas layanan informasi, baik layanan publik maupun layanan komersial,serta kemampuan SDM dalam meningkatkan kapasitas industri TIK yang mampu bersaing dipasar internasional. Secara umum kondisi SDM TIK kita masih tertinggal jauh dibandingnegara-negara lain yang sudah memanfaatkan TIK. Walaupun secara umum kondisi SDM dibidang TIK masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapabukti kualitas/kompetensi SDM kita yang menunjukkan kualitasnya di dunia internasionalsebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang TIK baik pada tingkat nasionalmaupun internasional. Untuk memacu semangat pengembangan SDM untuk rekayasabidang TIK ini pemerintah bersama semua pemangku kepentingan bidang TIK mengadakanIndonesia ICT Awards 2007 (INAICTA 2007), yang dilaksanakan selama bulan Nopember2007 yang lalu dan pemenangnya dibawa untuk diperlombakan ke tingkat internasionalyang saat ini sedang berlangsung. Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dankomersial serta meningkatkan kemampuan industri TIK, kita masih membutuhkan cukupbanyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industri TIK dan perangkatpenunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang diperlukan dibidang pemerintahan maupun bisnis/komersial.Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang TIK di masa mendatang, diperlukan langkahantisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu menyiapkan tenaga SDM di bidang TIK yangmemadai. Kondisi ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untukmeningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang TIK yang memiliki kompetensi yangdibutuhkan pasar. Perkembangan kebutuhan akan SDM TIK tampaknya akan dipengaruhi oleh upayakita meningkatkan literasi TIK serta kultur TIK. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM TIK, jugaperlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang TIK. Dilihat dari kondisiyang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa perkembangan layanan informasi baik layananpublik maupun layanan komersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDMdi bidang layanan informasi-pun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi, kebutuhanakan SDM bidang TIK juga ada pada bidang industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditasekspor. Kebutuhan akan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosanuntuk menghasilkan SDM profesional di bidang TIK, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagaipendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesionaldari luar negeri.Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik dalam danluar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan dalam pemanfaatanteknologi TIK atau yang kita kenal sebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerahdan antar daerah serta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbalbalik dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuanintelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuanmenggunakan teknologi TIK. Sebaliknya dengan kemampuannya menggunakan teknologi TIKakan mampu meningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagimereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki danmengakses teknologi TIK akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanyaperanan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang TIK, dunia usaha sertapemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi
  • 118digital divide ini dan mengubahnya menjadi peluang digital (digital opportunity) untukmenciptakan keunggulan kompetitif bangsa.Hadirin sekalian yang saya hormati,Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan kompetitif bangsa, dewasaini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB (UNDP 2005), menunjukkan bahwa indekspembangunan manusia Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 117 negara. Informasi itutentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme, tetapi diharapkan menjadisumber penggerak/trigger yang memotivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDMbangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit, untuk berusaha memenangkan persaingan. Selainitu, beberapa data terkait lainnya, yaitu: total pasar TIK di Indonesia 2007 akan mencapai US$1.9milyar dengan compound annual growth rate (CAGR) 10% dari 200-2007, daya saing(competitiveness index) pada posisi 60 dari 61 negara (sumber the IMD World Competitivenes YearBook 2006), kesiapan bidang TIK (e-readiness index) di posisi 60 dari 65 negara (sumber theEconomist Intelligence Unit 2005), derajat masyarakat informasi (Information Society Index) diperingkat 54 dari 54 negara (sumber IDC 2005). Dalam kondisi pemanfaatan teknologi TIKsebagaimana saya kemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM TIK dalam meningkatkandaya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan mengembangkanstandar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melaluistandar kompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitmentSDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri TIK, sehingga tenaga yangdipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, jugaakan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana juga dibutuhkan lembagapendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standarkompetensi akan menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akanmenjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain. Kedua, selain pengembangan standarkompetensi, diperlukan adanya upaya optimal dalam meningkatkan sosialisasi sertamengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkanliterasi masyarakat terhadap TIK, juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaksesinformasi, melalui teknologi TIK. Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalahdengan memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dankelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau jauh dari pusat-pusat pendidikanteknologi, khususnya TIK. Konsentrasi peningkatan kualitas SDM TIK tampaknya sekarang ini lebihditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk meningkatkankesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan TIK masih terbatas. Kita menyadaribahwa upaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadarandan kemampuan masyarakat di bidang TIK atau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktupenggunaan akan tidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang TIK tidak akan berkembang.Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembaga pendidikan TIK pun tidak akan tertampungoleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dibidang TIK juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi TIK (e-literacy) bagi masyarakatumumnya.Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu Sekolah SatuLaboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab – OSOL). Program ini merupakan programfasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan,infrastruktur serta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratoriumkomputer di sekolah-sekolah. Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakatuntuk memanfaatkan TIK, upaya pengembangan literasi TIK juga dapat dilakukan oleh lembagapendidikan terutama yang terkait pada pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu,
  • 119diharapkan lembaga pendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi TIK bagimasyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa. Walaupun jumlah lembaga pendidikantinggi yang melakukan program pendidikan di bidang TIK berkembang cukup pesat, namunlulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangkapanjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menyediakan tenaga TIK yangberkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu,diharapkan TIK tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknyadimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah yang disesuaikandengan paradigma baru bangunan arsitektur pendidikan sesuai UU 20 tahun 2003 yang ditunjangdengan fasilitas TIK.Hadirin sekalian yang saya hormati,Permasalahan penyiapan SDM di bidang TIK bukan merupakan tanggungjawab lembagapendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan bagian dari strategi untuk mengejarketertinggalan Indonesia di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi TIK. Dalam konteksinilah diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan,dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan informasidan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalammembangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yangdiamanatkan dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Atma Luhur menjadi institusi pendidikan dimana mahasiswa belajar (institution of learning), dan sekaligus merupakan institusi yangsenantiasa belajar (a learning institution), sehingga AMIK Atma Luhur dapat ditingkatkanstatusnya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), untukmencetak tenaga-tenaga profesional dengan kompetensi S1 dan menjadi salah satu “Centerof Excellence” di bidang pendidikan khususnya TIK di Propinsi Bangka Belitung ini denganmotto “Belajar, Beribadah, Bekerja, Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan BerbudiLuhur” untuk kejayaan bangsa dan negara tercinta. Jika “Belajar, Beribadah, Bekerja,Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi Luhur”, Insya Allah kita bisameningkatkan daya saing bangsa, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini. SemogaAllah SWT meridhoi, Amin.Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bersejarah ini,semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan Selamat kepada Yayasan Pendidikan AtmaLuhur, selamat dan sukses kepada para Wisudawan/Wisudawati, orang tua dan seluruh stafCivitas Akademika. Marilah kita terus menyumbangkan pengabdian terbaik kita semua,sesuai kemampuan dan kompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negaratercinta ini.Terima kasih.Wabillahit Taufiq Walhidayah.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI TELEMATIKADI INDONESIAOleh :DR. MOEDJIONO, M.SC.moedjiono@gmail.comNaskah ICT Review MKOM UBL 2008AbstrakDalam era ekonomi baru dewasa ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atauTelematika menjadi salah satu faktor kunci kemajuan suatu bangsa. Diperlukan terobosandalam pengembangan aplikasi telematika agar tata kelola pemerintahan dalam rangkapelayanan masyarakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Teknologi Informasidan Komunikasi Nasional (Detiknas) serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkaitbertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan mendukung pengembangan sertapenerapan aplikasi telematika di Indonesia.1. PendahuluanMenjadi sebuah bangsa yang mandiri – dalam arti kata dapat secara bebas memenuhi danmengatur kehidupan dalam negerinya sendiri, tanpa harus tergantung dengan bangsa lain –adalah merupakan sebuah cita-cita luhur dari sebuah bangsa yang telah merdeka. Salah satuprasyarat untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri adalah kemampuannya dalammengelola dan mendayagunakan sumber daya atau resources yang dimilikinya. Berbedadengan waktu lampau di mana yang dimaksud dengan sumber daya utama sebagai faktorproduksi penting adalah 4M (Men, Money, Men, dan Machine/Method), dalam era ekonomibaru dewasa ini perlu diperhatikan pula sumber daya kelima yaitu ”Informasi” [Tapscott2000].Oleh sebab itulah maka penguasaan, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi -sekarang lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau telematika -merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh sebuah bangsa, karena dengan adanyateknologi ini dapat dilakukan proses penciptaan, pengolahan, dan pendistribusian informasisecara efisien dan efektif bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya untukmeningkatkan kinerja aktivitas dan kualitas kehidupannya sehari-hari. Abad ekonomi baru inijuga telah menempatkan knowledge atau pengetahuan sebagai pilar utama dari pembangunansebuah bangsa karena dengan memiliki pengetahuan inilah maka sebuah bangsa dapatmenghasilkan beragam inovasi produk dan jasa sebagai sumber penghasilan sebuah bangsa[Tapscott 2000]. Pengetahuan ini baru dapat diperoleh jika bangsa tersebut berhasilmengkonvergensikan kelima sumber daya tersebut secara baik dan efektif [Indrajit 2003].Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara hidup kita, baik terhadap caraberkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasimemberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatanmelalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik dan dapatmemberikan kenyamanan. Atau dengan kata lain di era ekonomi baru ini tidak ada yang luputdari sentuhan, rasukan, kendali dari aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi.Dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan secara multidisipliner(socio-technology-business perspective) adalah kata kunci dalam mengupayakan
  • 141perkembangan teknologi dan ekonomi yang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Era baruekonomi digital (New Digital Economy) jelas harus dijawab dengan penyelenggaraaninfrastruktur informasi nasional yang baik yang ditandai dengan program pemerintah untukmenanggulangi kesenjangan digital (digital divide). Di mana hal tersebut akibat belumterjelmanya masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) akibatkurang meratanya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga wajarlah masih belum terciptakesadaran masyarakat dalam berinformasi dan berkomunikasi. [Tipson 2003]Di lain pihak globalisasi informasi dan komunikasi juga merupakan salah satu faktor pentingyang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanyakondisi tersebut, setiap negara seakan-akan berlomba-lomba untuk dapat mengakomodirperkembangan teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dan pertukaran pengalamandalam bidang teknologi informasi dan komunikasi baik nasional maupun internasional.Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia, yang sampai saat ini sedang berusaha kerasmeningkatkan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung denganteknologi informasi dan komunikasi.Pembangunan masyarakat dan peningkatan keahlian dalam bidang teknologi diharapkandapat mengantisipasi gelombang teknologi dan informasi global yang tidak dapat dihindarilagi. Masyarakat informasi (information society) [IS 2003] menjadi syarat mutlak siapnyapenerimaan seluruh anggota masyarakat terhadap informasi yang mengalir dari seluruhpenjuru dunia.Di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telahmempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat, antara lain dalam bidangperdagangan, dunia usaha harus merestrukturisasi kembali kegiatan usahanya karena polapasar yang monopolistik harus ditinggalkan dan digantikan dengan pola pasar yang liberal,sehingga mereka harus siap bersaing secara global. Dengan demikian, pelaku usaha kita jugaharus mampu menyesuaikan dirinya dengan pola transaksi baru yang menggunakan mediajaringan informasi, atau yang sering disebut sebagai e-commerce dan dalam pemerintahanberlaku e-government. Bahkan secara umum juga telah merubah perilaku masyarakat (socialbehaviour) yang semula berbasiskan atas media kertas (paper based) kini menjadiberbasiskan sistem elektronik (electronic based). Agar semua hal tersebut dapat menjadiefektif di tengah masyarakat, maka selayaknya penyelenggaraan sistem elektronik itu sendirijuga harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif danholistik terhadap teknologi informasi dan komunikasi harus dapat mengharmonisasikankepentingan nasional dan global dengan tidak terjebak hanya dari sisi pembangunanteknologi dan bisnis saja melainkan juga aspek hukum dan kemasyarakatannya.2. World Summit on the Information Society (WSIS) dan Indonesian e-StrategyDalam rangka pembangunan negara-negara di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)dalam sidangnya pada tahun 2000 yang dihadiri oleh para pemimpin negara di dunia, telahmenetapkan tujuan-tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals –MDGs), yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:a. Mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan dunia.b. Mencapai pendidikan dasar secara formal.c. Pencapaian kesetaraan hak dan kesempatan (gender) antara perempuan dan pria.d. Mengurangi angka mortalitas anak balita sebesar 2/3.e. Mengurangi angka mortalitas pada saat kelahiran sebesar 3/4.f. Menghilangkan penyakit menular khususnya HIV/AIDS dan Malaria.g. Menciptakan kestabilan ekosistem lingkungan.
  • 142h. Menciptakan partnership secara global, baik dalam bentuk bantuan, perdaganganmaupun moratorium hutang.Di samping itu, keputusan penting selanjutnya adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan MDGs tersebut disepakati bersama yaitu dengan dibantu dengan sarana teknologiinformasi dan komunikasi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sejak saat itu PBB dan parapemimpin dunia mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakansalah satu sarana utama dalam rangka mendukung percepatan pencapaian MDGs. Untuktujuan itulah maka perlu dilaksanakan pertemuan-pertemuan lanjutan para pemimpin duniadalam rangka membangun masyarakat informasi dan diputuskan untuk dilaksanakan 2 (dua)kali pertemuan yaitu forum World Summit on the Information Society (WSIS) tahap I diGeneva (Swiss) pada tanggal 10-12 Desember 2003 dan tahap II di Tunis (Tunisia) padatanggal 16-18 Desember 2005.Dalam WSIS tahap I yang diselenggarakan di Geneva pada tanggal 10 –12 Desember 2003lalu, mengeluarkan 2 (dua) dokumen penting yaitu Deklarasi Prinsip-Prinsip, dengan sebelasprinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi:a. Diperlukannya peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan telematika;b. Pentingnya infrastruktur telematika;c. Penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan;d. Pembangunan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok;e. Perlunya membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasatelematika;f. Perlunya menciptakan kondisi lingkungan berusaha yang menunjang implementasigood governance;g. Pengembangan aplikasi telematika yang bermanfaat dalam keseharian;h. Penyelarasan pembangunan telematika dengan keragaman budaya dan bahasa,identitas, serta kandungan lokal;i. Mendukung prinsip-prinsip kebebasan pers;j. Memperhatikan dimensi etik dalam masyarakat informasi; dank. Tetap melanjutkan kerjasama regional maupun internasional.Rencana Aksi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015, adalah:a. Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membentuk community accesspoints;b. Menghubungkan seluruh Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah danSekolah Dasar dengan TIK;c. Menghubungkan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pusat Penelitian dengan TIK;d. Menghubungkan seluruh Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, KantorPos dan Kearsipan dengan TIK;e. Menghubungkan seluruh Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan TIK;f. Menghubungkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan membuatwebsite dan alamat email;g. Mengadaptasi seluruh kurikulum Sekolah Menengah dan Sekolah Dasar untukmenghadapi tantangan masyarakat informasi, mesti diperhitungkan pada tarafnasional;h. Memastikan seluruh populasi dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi danradio;i. Mendorong pengembangan konten dan meletakkan pada kondisi teknis yang tepatdalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan penggunaan seluruh bahasa (yangada di) dunia di Internet;
  • 143j. Memastikan lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan TIKtergantung pencapaian mereka. [Moedji 2005]Rencana tindak lanjut untuk merealisasikan butir-butir deklarasi WSIS di atas, telahdiformulasikan ke dalam kurang lebih 130 langkah yang sudah dijanjikan akan dilaksanakananggota WSIS sesuai kondisi negara masing-masing.Selain itu Konferensi Tingkat Tinggi tersebut juga, secara garis besar mengemukakan bahwasetiap negara diharapkan mampu mengeluarkan National e-Strategy pada tahun 2005, yaitubagaimana strategi negara tersebut dalam mengembangkan, membangun danmendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negaratersebut membuat suatu perubahan yang signifikan dalam bidang teknologi informasi dankomunikasi.Indonesia di dalam menyepakati hal tersebut membuat e-strategy nasionalnya (Indonesian e-Strategy) mengacu pada Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) yang merupakan kerangkakonsep yang dimunculkan awal tahun 2002, dipakai sebagai referensi utama, karena targetdari konsep tersebut sudah sejalan dengan komitmen dunia dalam forum WSIS dimaksud.Indonesian e-strategy yang bersifat open-ended diupayakan mengakomodasi perkembangantelematika baik secara nasional maupun global. Sisfonas dan Indonesian e-strategyditetapkan sebagaimana dimaksud dalam PP No.25/2000 tentang kewenangan pemerintahpusat dan provinsi sebagai daerah otonom (jo UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentangPemerintahan Daerah) dan akan menjadi acuan bagi pengembangan sistem informasi diberbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun strategi implementasipengembangan Indonesian e-Strategy yang dimulai dengan kerangka konseptual yangmenjadi acuan bagi penetapan blue print telematika di Indonesia, di mana pemda provinsi,kabupaten/kota serta BUMN, BUMD, kementerian, non kementerian, dan lembaga setingkatkementerian selanjutnya membuat blue print sistem informasi yang memiliki kemampuaninteroperability dan interconnectivity. Sehingga semua sistem informasi dapat terintegrasisecara nasional mulai dari terhubung antar instansi daerah sampai ke tingkat pemerintah pusatserta dapat diakses oleh publik dalam bentuk layanan kepada masyarakat.Kunci objektif dalam membangun Indonesian e-Strategy adalah: pelayanan yang lebih baikkepada masyarakat, peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, peningkatan dalampendapatan yang berkaitan dengan mengurangi perantara dan kemudahan akses, kualitasyang lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat dengan biaya murah, meningkatkankeamanan bagi masyarakat. Kesemuanya akan mengarahkan kita menjadi lebih efisien danperubahan ekonomi bebas, mengarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini akanmembantu aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi tuntutankebutuhan semua tingkatan masyarakat.Kerangka konseptual Indonesian e-Strategy dibangun berdasarkan aspek infrastruktur.Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyarat utama untuk membangun suatu sisteminformasi yang handal. Tanpa infrastruktur yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapatberoperasi. Keadaan ini mendasari lahirnya konsepi “infrastructure before electronic“ - “ibefore e“ di mana pengembangan infrastruktur sistem informasi harus mendapat prioritasutama sebelum pengembangan sistem informasi itu sendiri.Pengembangan infrastruktur terlebih dahulu membutuhkan hal-hal fundamental sebagaiberikut:a. Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership & Policy);b. Sumberdaya manusia (Brainware);c. Regulasi (Regulation);
  • 144Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi yang mencakup:a. Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer);b. Infostruktur - (Content Infrastructure Layer);c. Infrastruktur Aplikasi - (Application Infrastructure Layer) mencakup aplikasi e-government, Government Resources Planning (GRP), Sistem Informasi Geografis(GIS) serta Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System);Infrastruktur secara keseluruhan sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi dasar utamabagi pengintegrasian sistem ke dalam format sistem informasi pemerintahan berbasiselektronik (e-government).3. Pengembangan dan Penerapan E-GovernmentDikeluarkannya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan e-Government pada tanggal 9 Juni 2003 [Kominfo2 2003], bertujuan untukmengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangkameningkatkan kualitas layanan publik secara bersih, transparan, akuntabel, adil, efektif danefisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen danproses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)aktivitas yang berkaitan, yaitu:a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secaraelektronis;b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diaksessecara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untukmencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasisekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negaraserta penyediaan fasilitas dialog publik;d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien sertamemperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.Adapun strategi pengembangan e-Government adalah sebagai berikut:a. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkaumasyarakat luas;b. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secaraholistik;c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;d. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi danteknologi informasi;e. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacymasyarakat;f. Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik danterukur.
  • 145Sasaran e-government merupakan tujuan yang lebih rinci dengan memiliki targetperformance yang dijabarkan pada masing-masing faktor seperti infrastruktur jaringan, SDM,aplikasi dan sebagainya. Inpres 3/2003 menginstruksikan untuk:a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasionaldengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden tersebut;b. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing denganberkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;c. Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada point kedua yangdikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;d. Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawabdan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepadaPresiden.Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik danterpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan pengembangan e-governmentyang konsisten dan saling mendukung. Beberapa panduan penting di antaranya adalah:a. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;b. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah;c. Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Government Lembaga;d. Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT Dalam Menunjang e-Gov;e. Panduan tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah;f. Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Aplikasi (e-services);g. Kebijakan tentang Kelembagaan, Otorisasi, Informasi dan Keikutsertaan Swastadalam Penyelenggaraan e-Government;h. Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan;i. Panduan tentang Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Government;j. Standar Kompetensi Pengelola e-Government.Panduan lainnya akan bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan perubahan.4. Aplikasi TelematikaUntuk mewujudkan terciptanya sistem informasi nasional yang terintegrasi dan dapatmenunjang pengelolaan negara diperlukan kesiapan infrastruktur aplikasi dan aplikasitelematika. Penerapan aplikasi telematika di pemerintahan akan mempercepat pengambilankeputusan dan meningkatkan keandalan serta keakuratan data.Namun kondisi pengembangan aplikasi di pemerintahan saat ini masih dilakukan secarasporadis yang berakibat terbentuknya pulau-pulau sistem informasi yang terpisah dan berdirisendiri-sendiri. Masing-masing pulau sistem informasi memiliki struktur data, bisnis prosesdan teknologi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini berdampak tidak terintegrasinyasistem informasi pemerintahan dan berimplikasi pada terjadinya duplikasi atau redudansidata yang tidak efektif dan efisien. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan olehKementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi telematika yangdapat menjembatani pertukaran data. Beberapa aplikasi telematika untuk tujuan tersebutdibahas sebagai berikut.a. Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah (SePP)Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah merupakan salah satu aplikasi e-governmentyang secara langsung akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses
  • 146pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Saat ini Kementerian Komunikasidan Informatika telah mengembangkan aplikasi SePP yang mulai diterapkan di instansipemerintah dan melibatkan beberapa instansi, seperti: Kominfo, Departemen Energi danSumber daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian.Kerjasama tersebut telah disepakati dalam sebuah MOU dan selanjutnya dikembangkankerjasama ke beberapa instansi lainnya.Untuk memperkuat penerapan dan implementasi SePP di pemerintah dibuat KeputusanPresiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraElektronik. Keppres tersebut menjadi payung hukum bagi terlaksananya penerapan e-procurement di pemerintah.Komponen pembangun aplikasi e-procurement adalah: e-announcement, e-tenderingdan e-purchasing. Sedangkan untuk mendukung proses e-procurement tersebut dikelolae-Catalog untuk mencatat sistem pengelompokan produk, Vendor Management Systemuntuk mengelola para penyedia produk dan Agency Management System yang akanmengelola instansi pemerintah dalam sistem e-procurement. Aplikasi SePPdikembangkan berbasis WEB sehingga dapat diakses dan digunakan secara cepat,mudah, murah dari mana saja dengan tingkat keamanan yang terjamin.b. Intra-Governmental Access Shared Information System (IGASIS) danGovernment Secure Intranet (GSI)Kondisi pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah pusat dan daerah secaratidak terintegrasi telah menciptakan pulau-pulau informasi yang terpisah-pisah danberdiri sendiri. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya standar, koordinasi danresource sharing di antara instansi sehingga menimbulkan duplikasi data dan informasi.Selain itu perbedaaan platform sistem, baik dalam suatu organisasi maupun antarorganisasi menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan interkonektivitas sisteminformasi.Melihat kondisi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika telahmengembangkan suatu konsep aplikasi yang diharapkan mampu melakukan integrasisistem informasi, interoperabilitas dan interkonektivitas antar sistem informasi baik ditingkat pusat maupun daerah melalui pengembangan protipe aplikasi. Aplikasi IGASIStersebut akan bertindak sebagai clearing house dan menjadi Data Warehouse untukkeperluan analisis dan alat bantu pengambilan keputusan. Agar pengiriman data yangdiintegrasikan dalam IGASIS dapat berlangsung secara aman, cepat dan handal. Untukkeperluan tersebut dikembangkan sistem jaringan intra pemerintah yang diamankan(Government Secure Intranet) yang menghubungkan setiap instansi. Dengan demikiandapat dijamin kewenangan dan hak untuk setiap pengguna dan pemberi data dalammengakses data.c. Nomor Identitas Nasional (NIN)Nomor Identitas Nasional (NIN) adalah perwujudan dari aplikasi Single IdentificationNumber (SIN) yang merupakan suatu identitas unik bagi penduduk dalam konteks danbatasan negara tertentu. Gagasan pembangunan NIN dilakukan pemerintah dalam upayamelakukan integrasi dan penyederhanaan sistem administrasi penomoran pendudukuntuk meningkatkan kemudahan dan layanan kepada masyarakat. Permasalahanpembangunan NIN muncul karena kondisi sistem informasi yang berbasis sektoral belummampu menenuhi kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan kecepatan,kemudahan, efisiensi dan biaya yang murah. Tidak semua masyarakat memperolehkualitas pelayanan yang sama, karena perbedaan geografis antara kota besar dankecil/terpencil, perbedaan platform dan kesiapan teknologi informasi yang digunakan.
  • 147Untuk memberikan layanan publik yang prima dan jelas serta berkualitas, membutuhkankerjasama lintas sektoral secara cepat dan intens. Permasalahan yang disebut “BigBrother Problem” atau “Keangkuhan Sektoral” menjadi kendala atau barrier yang harusdisingkirkan agar sistem ini berjalan.Saat ini berbagai instansi telah mengeluarkan nomor identitas bagi para penggunanyasesuai kebutuhan dan tugas fungsi instansi penyelenggaranya. Tidak kurang dari 40(empat puluh) identitas unik yang telah ada di Indonesia seperti: NIP, NRP, NPWP,Nomer KTP, KK, Paspor, SIM, BPKB, Akta kelahiran, Nomer Pelanggan, tagihan listrikdan sebagainya. Adanya berbagai nomor identitas tersebut tentunya menimbulkankerepotan tersendiri bagi pengguna dan pemerintah sebagai pengelola. Untuk itudilakukan tahapan konsolidasi dan perancangan menuju terciptanya nomor identitastunggal. Proses pembentukan nomor identitas tunggal dilakukan dengan caramengintegrasikan nomor identitas yang telah ada ke dalam nomor bersama (common ID)yang merupakan ekstrak dari bank data secara sektoral. Metode ini dipilih agar semuausaha dan investasi yang telah dilakukan oleh setiap sektoral tidak terbuang dan tidakmenimbulkan pemborosan investasi.Beberapa keuntungan dengan penerapan nomor identitas tunggal antara lain:1) Akan berdampak positif kepada pelayanan masyarakat, karena data digitalmemiliki karakter mudah diakses, dipakai bersama dan digabungkan dengansistem digital yang lain;2) Integrasi nomor identitas dari setiap lembaga akan memberikan nilai strategis,karena dapat melakukan ekstraksi informasi lintas sektoral;3) Dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan warganegara dalam memenuhi kewajibannya;4) Memberikan kontribusi yang besar dalam proses perencanaan pembangunan,karena memiliki informasi detil meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungansuatu daerah;5) Berperan sebagai instrumen untuk melakukan penelusuran dan analisis potensisumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor keuangan;6) Diharapkan menjadi embryo menuju e-Indonesia.Di samping itu penerapan nomor identitas tunggal diharapkan mampu mendorong kerjasama antar institusi pemerintah, baik dalam pengelolaan data maupun pertukaraninformasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, produktivitas nasional danterwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance).Untuk tujuan ini, saat ini sedang dikembangkan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeriyang diharapkan dapat menjadi cikal bakal dari NIN.5. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat, termasuk teknologi Internet, dapat digunakanuntuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, di sampingmeningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat. Namun pada sisi yang lain,pemanfaatan teknologi informasi ternyata dapat menimbulkan permasalahan denganberagam implikasi negatif, di antaranya adalah:a. Melakukan berbagai tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melintasi batas teritorisuatu negara, tanpa hambatan ruang dan waktu.
  • 148b. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hak privasi; hakkekayaan intelektual seseorang, atau sekelompok orang.c. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melalui Internet sebagai mediumantara lain: pornografi, perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal, perjudian,pembajakan piranti lunak, pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian danmanipulasi data kartu kredit, transaksi narkotika, pencurian/perusakan danpenghancuran informasi di dalam sistem komputer, pencurian rahasia dagang, dsb.Dari sisi internasional, Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization), dalamkonteks perdagangan global, telah menandatangani perjanjian tentang produk-produkteknologi informasi (Information Technology Agreement) pada tahun 1996, yang memberikewajiban perlindungan terhadap pemanfaatan produk-produk teknologi informasi tertentu.Indonesia juga menjadi anggota WIPO (World Intellectual Property Rights Organization);dan berpartisipasi aktif di dalam pertemuan-pertemuan APEC (Asia Pacific EconomicCooperation); serta terikat dengan Perjanjian tentang perdagangan jasa (termasukperdagangan jasa secara elektronik) di ASEAN (ASEAN Framework Agreement onServices). Sehingga terikat dengan ketentuan-ketentuan (WIPO, AFAS/ASEAN) yangterkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakatinformasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang pengelolaaninformasi dan transaksi elektronik. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadappengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dantransaksi elektronik, beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatanpemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman, dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin.Untuk semua inilah, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No.11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manfaat undang-undang di antaranyaadalah:a. Informasi Elektronik bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (electronicevidence);b. Prinsip Ekstra Territorial Yurisdiction sudah berlaku, di mana setiap orang yangmelanggar ketentuan dalam undang-undang ini di manapun berada dapat dituntutdengan ketentuan yang berlaku;c. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat yang melakukan Transaksi Elektronik;d. Mendorong pertumbuhan ekonomi;e. Mencegah terjadinya kejahatan berbasis TIK;f. Perlindungan masyarakat pengguna jasa transaksi elektronik.UU No.11 tahun 2008 berisi 13 Bab dan 54 Pasal:Bab I. Ketentuan Umum;Bab II. Asas dan Tujuan;Bab III. Informasi Elektronik;Bab IV. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;Bab V. Transaksi Elektronik;Bab VI. Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi);Bab VII. Perbuatan Yang Dilarang;Bab VIII. Penyelesaian sengketa;Bab IX. Peran Pemerintah dan Masyarakat;
  • 149Bab X. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;Bab XI. Ketentuan Pidana;Bab XII.Ketentuan Peralihan;Bab XIII. Ketentuan Penutup.Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)dalam rangka pelaksanaan UU no.11 tahun 2008 tersebut, yaitu:a. RPP tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik;b. RPP tentang Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Data Elektronik Strategis;c. RPP tentang Intersepsi.6. PenutupKeberhasilan dalam menerapkan teknologi informasi terletak pada kemampuan melakukanchange management, karena untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, perludilakukan perubahan paradigma pola pikir maupun perilaku dalam beraktivitas. Merupakanhal yang penting apabila program manajemen perubahan dilakukan terlebih dahulu sebelumimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan. Selain itu juga perludiperhatikan adalah metodologi dan pendekatan penerapan teknologi informasi dankomunikasi karena memiliki sistem dengan menjalankan sistem adalah suatu hal yangberbeda.Melihat seluruh uraian di atas, jelas terlihat bahwa institusi pemerintah, sektor swasta danmasyarakat perlu segera melakukan :a. Pengintegrasian secara bertahap sistem informasi nasional yang saat ini masihterpisah-pisah di masing-masing instansi;b. Pembangunan fasilitas infrastruktur telekomunikasi dengan Program Palapa Ring danUniversal Service Obligation (Desa Berdering dan Desa Punya Internet) agar dapatmenjangkau seluruh wilayah daerah kabupaten dan kota;c. Perencanaan implementasi secara berkelanjutan Pelaksanaan e-Government agardapat menjangkau semua instansi pemerintah pusat maupun daerah.d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola sistem informasi di instansipemerintah secara menyeluruh di semua instansi pemerintah.e. Reorganisasi pengelolaan sistem informasi yang tidak standar di setiap instansipemerintah agar sesuai standar pengelolaan e-Government. Reorganisasi pengelolaandata dan informasi di setiap unit pemerintah sangat perlu untuk melaksanakankoordinasi dalam rangka integrasi Sistem Informasi Nasional.Orang bijak mengatakan bahwa ”cita-cita besar selalu dimulai dengan pekerjaan kecil”.Dengan mencoba memposisikan bidang teknologi informasi dan komunikasi secara tepat,akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pencapaian cita-cita negaraIndonesia untuk menjadi salah satu negara besar yang disegani oleh dunia global. Selanjutnyadiharapkan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah dapat menentukan aksi-aksiselanjutnya yang merupakan strategi untuk melakukan sebagian besar perubahan secaranasional maupun internasional yang kesemuanya bertujuan bagi kemajuan Indonesia.Kepustakaan[Holmes 2001] E-government, e-business strategis for government, Douglas Holmes,2001.
  • 150[IBM 2003] E-Government 2003, IBM.[Indrajit 2003] Richardus Eko Indrajit, “Manajemen Sistem Informasi dan TeknologiInformasi”, Jurnal Teknologi Informasi, Vol.5, 2003.[IS 2003] Information Society, (http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9gci213588,00.html..[Kominfo1 2003] Teknologi Informasi, pilar bangsa Indonesia bangkit, KementerianKomunikasi dan informasi, 2003.[Kominfo2 2003] Kemenkominfo, Inpres No. 3 Tahun 2003.[Moedji 2005] Moedjiono (Editor), “Konferensi Tingkat Tinggi tentang MasyarakatInformasi” (World Summit on the Information Society), Kemenkominfo, 2005.[Tapscott 2000] Tapscott, “Understanding the Digital Divide”, 2000.[Tipson et.al 2003] Tipson, Frederick S., Claudia Fritelli and Markle Foundation, “GlobalDigital Opportunities, National Strategies of ICT Development”, Markle Foundation,2003.
  • 151PROSPEK TEKNOLOGI BROADBAND DI INDONESIABy:MoedjionoSeminar Broadband Wireless AccessJimbaran, Bali13 Maret 2008Kesiapan Infrastruktur dalam rangka mendukung pengaplikasian Teknologi Broadbandantara lain infrastruktur kabel data non kabel belum merata, belum meluasnya penggelaranserat optik di Indonesia, Di samping itu, alokasi frekuensi untuk Broadband masih perludicermati kembali agar tidak berinterferensi dengan frekuensi yang digunakan untukteknologi telekomunikasi lainnya.Dalam rangka pengimplementasian Teknologi Broadband maupun memperhatikan kondisiinfrastruktur mendukung Broadband termasuk permasalahan penyelenggaraannya, makaperlu dilakukan studi untuk mengetahui prospek Teknologi Broadband di Indonesia agarpengembangan aplikasi teknologi, Broadband berjalan dengan optimal, efektif dan efisienserta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan trend perkembanganteknologi.Beberapa permasalahan yang perlu ditinjau mengenai prospek penerapan teknologiBroadband di Indonesia, diantaranya adalah sejauhmana minat masyarakat terhadapTeknologi Broadband, sejauhmana kesiapan industri untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat terhadap Teknologi Broadband, dan sejauhmana kesiapan regulasi TeknologiBroadband.Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia antara lain :a. Penyelenggara telepon tetap kabel : PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. BBTb. Penyelenggara telepon tetap nirkabel : PT. Telkom (Flexi), PT. Indosat (Star One), PT.Bakrie Telecom (Esia), dan PT. Sampoerna Telekom (Ceria).c. Penyelenggara telepon bergerak seluler : berbasis CDMA adalah PT. Mobile8, dan PT.Smart Telecom, berbasis 3G UMTS : PT. Telkomsel, PT. Excelcomindo, PT. Indosat,Hutichinson, dan NTS.d. Penyelenggara telekomunikasi satelit, diantaranya : PT. Indosat,e. Penyelenggara layanan SLIf. Penyelenggara layanan internet.g. Penyelenggara layanan TV KabelUntuk layanan Broadband, yang diwakili oleh teknologi bergerak seluler 3G, teknologiWiMAX dan teknologi DSL (Speedy telkom), mulai tersedia tahun 2005 dan di tahun 2006mencapai 2,5 juta jiwa.Teledensitas telepon tetap kabel masih sebesar 4%, sedangkan telepon tetap nirkabel ditahun 2007 mencapai 4,5%. Untuk sistem komunikasi bergerak seluler, teledensitasmencapai 33,3%.
  • 152Penetrasi Telekomunikasi di Indonesia Juni 20074%33.20%4.50%41.70%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Fixed Phone GSM Fixed Wireless TotalLayananPenetrasiSumber : Presentasi Indosat, Q2 2007Gambar 2. Penetrasi Telekomunikasi di Indonesia, Juni 2007Khusus teknologi internet dan Broadband, data menunjukkan penetrasi hingga Desember2006, menurut PT. Telkom, adalah 11,4 % penetrasi Internet dan 0,1% penetrasiBroadband. Broadband yang dimaksud diwakili teknologi 3G, WiMAX dan xDSL (Speedy PT.Telkom).Tingkat penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 11,4% dengan komposisi sepertipada gambar berikut.Distribusi Akses Internet di Indonesia 2006Perkantoran, 41%Residensial, 12% Kios Internet, 43%Kampus, 3%Sekolah, 1%Gambar 3. Distribusi akses internet di Indonesia tahun 2006 (sumber: PT. Telkom, 2006)Akses Pita Lebar berbasis Nirkabel atau Broadband Wireless Access (BWA) merupakanteknologi akses yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi danberkemampuan menyediakan layanan kapan dan di manapun (anytime anywhere) denganmenggunakan media nirkabel. Terdapat sejumlah layanan yang dapat disediakan olehpenyelenggaraan BWA antara lain akses internet pita lebar, VoIP/Teleponi, Multimedia,layanan on demand, yang dapat diakses melalui 1 (satu) perangkat saja secara bersamaan.Sejumlah standar teknologi yang sedang dikembangkan dan diperjuangkan untukmenjadi standar global untuk layanan BWA antara lain WCDMA (3GPP), CDMA1xEVDO(3GPP2), WiFi (802.11), WIMAX (802.16) dan MobileFi (802.20)Masalah-masalah regulasi yang berkaitan dengan Broadband di Indonesia meliputi :A. Spektrum1. Alokasi pita frekuensi
  • 153Teknologi akses Broadband memerlukan alokasi spektrum khusus yang mungkinsudah dialokasi kepada pengguna lain.Rekomendasi : diperlukan suatu kajian yang hati-hati mengenai alokasi frekuensiBWA agar dapat mengantisipasi perkembangan teknologi BWA.2. Lebar pita yang tepat untuk setiap operator BroadbandPemberian alokasi pita frekuensi semestinya bertujuan memberikan kemanfaatanterbesar bagi masyarakat pengguna, dengan cara memperbanyak operator, tetapijuga harus memberikan hasil yang efisien.Rekomendasi : diperlukan suatu kajian oleh regulator mengenai BEP bagi operatoruntuk menentukan berapa lebar pita yang pantas dan ujungnya akan ditemukanjumlah operator yang tepat.3. Tarif BHPTarif BHP frekuensi yang selama ini dibuat masih mempertimbangkan penggunaanteknologi tertentu. Hal ini berpotensi memberikan diskrimasi pada operator tertentu,regulasi yang tidak fair, dan menghambat pertumbuhan penerapan teknologi baruyang lebih efisien.Rekomendasi : diperlukan aturan BHP/regulasi yang netral terhadap teknologi.4. Ketersediaan spektrumHarga perangkat Broadband (yang kebanyakan berbasis IP) cenderung makinmurah, sehingga banyak kalangan mampu berinvestasi untuk menjadi penyedialayanan atau jaringan. Permintaan untuk menjadi operator sangat banyak sedangkanketersediaan spektrum sangat terbatas.Rekomendasi: pembatasan pemberian ijin penyelenggaraan jaringan, tetapipemberian ijin penyelenggaraan layanan tidak dibatasi. Kemudian diberlakukankewajiban sharing infrastruktur dan didorong pertumbuhan MVNO.5. InterferensiMelihat pengalaman di spektrum 2,4 GHz, terdapat tingkat interferensi yang sangattinggi. Setiap pengguna frekuensi menggunakan frekuensi tanpa terkendali sehinggamenjadi kontra produktif.Rekomendasi : aturan yang ketat mengenai standarisasi perangkat dan adanyapengawasan penggunaan perangkat-perangkat tersebut serta sanksi bagi yangmelanggar.6. Kemungkinan BWA dipakai untuk BackhaulBWA mempunyai kemampuan untuk digunakan sebagai backhaul.Rekomendasi : perlu dialokasi frekuensi backhaul yang tepat, tanpa melihat secaraspesifik teknologi yang digunakan.B. Perijinan (lisensi)1. Manajemen frekuensiSpektrum 2,4 GHz menjadi tidak optimum karena tingkat interferensi yang tinggi.
  • 154Rekomendasi : diperlukan perbaikan manajemen pengawasan dan law enforcementbagi yang melanggar2. Pemberian lisensiSpektrum yang terbatas tetapi permintaan akan spektrum sangat tinggiRekomendasi : diperlukan mekanisme pemberian ijin yang bervariasi dengan tujuanutama kemaslahatan spektrum bagi masyarakat. Pemberian ijin dapat berupa beautycontest atau duration atau license fee.3. Jumlah operatorJika operator terlalu banyak, maka efek yang timbul adalah efisiensi spektrum akanberkurang, jika operator terlalu sedikit, maka kemungkinan dapat terjadi kartel yangefeknya akan dirasakan oleh masyarakat.Rekomendasi : Klasifikasikan perijinan berdasarkan kondisi pasar, di daerah padatdimungkinkan operator yang lebih banyak daripada di daerah longgar.4. Klasifikasi lisensiAdanya konvergensi antara broadcast, telekomunikasi dan teknologi informasi(datacomm) memungkinkan timbulnya polemik dalam regulasi.Rekomendasi : dibuat regulasi yang netral terhadap teknologi, dengan klasifikasiyang lebih terbuka, misalnya: ijin penyelenggara layanan, ijin penyedia konten, ijinpenyedia jaringan, dll.C. KompetisiUntuk menjamin terjadi iklim kompetisi yang sehat diantaranya adalah denganmengurangi hambatan bagi pemain baru dan terjaminnya layanan bagi masyarakat.Rekomendasi :1. Perlu dibuat standarisasi layanan Broadband yang terkuantifikasi. Selain ituadanya pengawasan dari badan yang berwenang terhadap standar layananBroadband yang diberikan oleh operator.2. Perlu dibuat standarisasi perangkat untuk menjamin terjadinya interkoneksi antarsistem.3. Perlu diatur mengenai cross-ownership (kepemilikan silang) untuk menghindarikemungkinan terjadinya monopoli informasi.4. Perlu dikaji kemungkinan diberlakukannya unbundling local loop dan perludirumuskan pula strategi pemberlakuannya.5. Kemungkinan diberlakukannya kewajiban sharing infrastruktur.6. Adanya kepastian mengenai interkoneksiD. InterkoneksiDengan adanya jaringan Broadband yang kecenderungannya berbasis IP dan jugasemakin dekat ke arah konvergensi, maka perlu dilakukan review kembali mengenaiinterkoneksi.Interkoneksi menjadi kunci terjadinya konvergensi jaringan.Rekomendasi :
  • 1551. Review kembali mengenai metoda perhitungan biaya interkoneksi2. Perkuatan kembali badan penyelesaian perselisihan interkoneksi.E. Kewajiban Pelayanan UniversalPemerintah harus menjamin bahwa semua masyarakat Indonesia di berbagai tempatdapat menikmati layanan yang terbaik dengan harga yang pantas.Rekomendasi: kemungkinan diberlakukannya subsidi untuk program KewajibanPelayanan Universal.
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan DigitalOleh:Moedjionomoedjiono@gmail.com; moedjiono@budiluhur.ac.id;Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 5 Agustus 2010AbstrakIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai lebih dari 742 bahasa daerah(local), nomor dua di dunia, yang dipakai oleh lebih dari 230 juta penutur dari berbagai suku bangsadi Indonesia. Dalam rangka membangun masyarakat informasi Indonesia (Indonesian InformationSociety) dan masyarakat berpengetahuan Indonesia (Indonesian Knowledge Society) sesuai dengankesepakatan dunia dalam World Summit on the Information Society (WSIS), perlu dibangun perangkatpengolahan bahasa dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang dapatdipergunakan sebagai alat komunikasi antar suku bangsa di Indonesia bahkan antar bangsa-bangsa didunia agar bahasa yang dipergunakan saling dimengerti oleh suku bangsa atau bangsa-bangsa yangmempergunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Selama lebih dari satu dekade, para ahli yangdisponsori PBB telah merintis mengembangkan perangkat bahasa untuk tujuan menjembatani masalahkesenjangan digital dan membangun ubiquitous society di mana informasi dan pengetahuan dapatdiakses oleh siapa saja, yang mempergunakan bahasa apa saja, di mana saja, kapan saja, dan denganmempergunakan alat apa saja.Paper ini akan membahas keunikan Indonesia khususnya dalam perkembangan dan penggunaanbahasa daerah, pembangunan perangkat bahasa dan infrastruktur sistem informasi dan komunikasidalam rangka membangun masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan Indonesia sesuaidengan tuntutan dalam kesepakatan dunia World Summit on the Information Society (WSIS).PendahuluanIndonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis berlokasi di Asia Tenggara,mempunyai total area 9,8 juta km2, 81% berupa laut, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan 5pulau besar, sepertiganya tidak berpenduduk, dibagi menjadi 33 provinsi, 4.044 kabupaten, dan69.065 desa (63% belum terhubung dengan saluran telepon), dengan jumlah penduduk lebih dari 230juta (nomer 4 di dunia), terdiri lebih dari 520 suku bangsa yang mempunyai kebudayaan yang sangatberbeda dan lebih dari 742 bahasa daerah yang sebagian besar sudah hamper punah [IDC 2006],distribusi penduduk dan pembangunan daerah tidak merata. Di samping itu, jaringan komunikasi jugamasih belum merata, utamanya Indonesia bagian Timur, yang saat ini masih dalam prosespembangunannya, dengan program pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi kabel bawah lautbroadband access/pita lebar (Palapa Ring), Telepon Masuk Desa (Desa Berdering) dan Internet masukDesa (Desa Pinter).Pertukaran informasi dan pengetahuan serta komunikasi antar suku bangsa yang mempergunakanberbagai bahasa daerah yang berbeda, yang dipisahkan oleh perbedaan daerah antara kota, desa, danpulau yang berbeda kekayaan alam dan kemajuan fasilitas komunikasinya, maka diperlukan suatuperangkat bahasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, untukmemecahkan masalah kesenjangan digital untuk mendayagunakan kesempatan digital, menujupembangunan masyarakat informasi dan berpengetahuan Indonesia 2015 yang maju, sejahtera, adil,dan merata.
  • 357Pemberdayaan Bahasa Daerah di IndonesiaJumlah bahasa daerah di Indonesia (742) berada di urutan ke-2 di dunia setelah Papua Niugini dengan867 bahasa daerah. Dilihat dari jumlah penutur bahasa lokal di dunia, salah satu bahasa lokal/daerahdi Indonesia yaitu bahasa Jawa (Javanese) berada di urutan ke 13 dari 20 bahasa ibu terbesar jumlahpenuturnya [Comrie 2003], dengan jumlah penutur sebanyak 65 juta, seperti terlihat pada Gambar-1di bawah ini.Gambar-1. 20 bahasa-bahasa ibu di dunia dengan lebih dari 50 juta penutur [Comrie 2003]Sedangkan menurut Grimes [Grimes 1996], bahasa Jawa berada di urutan ke 11 dengan jumlahpenutur sebanyak 75.500.800. Urutan 1-20 bahasa Ibu di dunia dengan lebih dari 50 juta penuturadalah sebagai berikut:Chinese Mandarin (885); English (322); Spanish (366); Bengali (189); Hindi (182); Portuguese(170); Russian (170); Japanese (125); German (98); Chinese Wu (77,175); Javanese (75,500,800)– urutan ke-11; Korean (75); French (72); Vietnamese (66,897); Telugu (66,350); Chinese Yue(66); Marathi (64,783); Tamil (63,075); Turkish (59); dan Urdu (56,584).Menurut Crystal [Crystal 1987], terdapat 6000 bahasa di dunia, yang dibagi ke dalam 17 kelompokbahasa [Comrie 2003], yaitu:Indo-European; Uralic; Altaic; Chukotko-Kamchatkan; Caucasian; Afro-Asiatic; Nilo-Saharan;Niger-Congo; Koisan; Eskimo-Aleut; Na-Dene; Amerind; Dravidian; Sino-Tibetian; Austric;Papuan; dan Australian Aboriginal.Sekitar 50% bahasa di dunia berada di wilayah Asia-Oceania, dan 12% bahasa dunia berada diIndonesia.Jumlah bahasa daerah tidak terdistribusi merata di Indonesia. Jumlah bahasa daerah meningkat kalaudilihat dari Indonesia Bagian Barat ke Indonesia Bagian Tengah dan Timur, tetapi sebaliknya jumlahpenduduk meningkat dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat, seperti tercantuim padaGambar-2 di bawah ini.
  • 358Gambar-2. Perbandingan jumlah bahasa dan jumlah penduduk di IndonesiaIndonesia mempunyai paling sedikit 13 bahasa daerah dengan jumlah penutur lebih dari 1 juta orang[Crystal 1987], seperti tercantum pada Gambar-3 di bawah, yaitu:Javanese (75.200.000); Sundanese (27.000.000); Malay (20.000.000); Madurese (13.694.000);Minangkabau (6.500.000); Batak (5.150.000); Buginese (4.000.000); Balinese (3.800.000);Acehnese (3.000.000); Sasak (2.100.000); Makassarese (1.600.000); Lampung (1.500.000);Rejang (1.000.000).Gambar-3. 13 bahasa daerah terbesar dengan lebih dari 1 juta penutur
  • 359Jumlah ketiga belas bahasa daerah terbesar tersebut masih dalam perdebatan, karena bahasa Melayusendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa variasi nama bahasa daerah lagi [Summer Institute ofLinguistics – SIL 2001], yaitu :Ancalong Kutai; Bacan; Bayat; Banjar; Basemah; Batin; Bengkulu; Benkulan; Betawi; Bintuhan;Bukit; Dawas; Jambi; Kaur; Kayu Agung; Kelingi; Kerinci; Kincai; Kubu; Kupang; Lako;Lalang; Lematang; Lemantang; Lembak; Linggau; Lintang; Loncong; Lubu; Melayu Ambon;Melayu Bali Loloan; Banjar; Bearu; Bukit; Melayu Deli; Melayu Jakarta; Melayu Jambi; MelayuKupang; Melayu Kutai; Melayu Maluku; Melayu Manado; Merau; Minang; Minahasa;Palembang; Tenggarong; Ternate; Meratus; Minangkabau; Mokomoko; Mukomuko; Musi; Ogan;Orang Laut; Padang; Pasemah; Penasak; Penesak; Ranau; Rawas; Ridan; Semendo; Serawai;Serawi; Sindang Kelingi; Suku Batin; Supat; Tenggarong; Tenggarong Kutai; Tungkal; TungkalIlir; Ulu; dan Ulu Lako.Variasi bahasa Melayu juga terdapat di beberapa Negara lain. Bila semua variasi bahasa Melayudigabung, kemungkinan menjadi bahasa terbesar di dunia.Terdapat ratusan bahasa daerah dengan jumlah penutur kurang dari 1 juta orang, yang sangatberpotensi menjadi bahasa terancam (endangered languages), hampir punah (moribund languages),dan bahkan punah (extinct languages). Bahasa daerah akan bertahan bila mempunyai lebih dari 1 jutapenutur. Bahasa daerah yang mempunyai kurang dari 500 penutur sangat terancam punah. Terdapat169 bahasa daerah di Indonesia yang berpotensi terancam punah. Diperlukan kebijakan revitalisasibahasa termasuk kebudayaan untuk melanggengkan bahasa daerah, karena bahasa akan punah bilakita merusak habitat budaya penuturnya. Sebanyak 85% bangsa Indonesia masih mempergunakanbahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari di komunitas (bahasa Ibu) [Lauder 2006]. Bahasa Indonesiadipergunakan sebagai bahasa resmi di kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, keilmuan, danpemberitaan media. Sebanyak 84,87% penduduk Indonesia bisa berbahasa Indonesia [Alwi 2000].Terdapat 10 bahasa daerah yang mempunyai huruf khusus mereka, yaitu:Balinese; Javanese; Sundanese; Buginese/Makassarese; Karo; Mandailing; Lampung; Rejang;Toba; dan Kerinci [Sugono 2001]Menurut Hammam [Hammam 2006], sudah ada 8 bahasa daerah yang sudah dipergunakan di Internet,yaitu:Indonesian; Acehnese; Balinese; Buginese; Javanese; Madurese; Minangkabau; dan Sundanese.Berbagai kebijakan dan inisiatif proyek di Indonesia terkait dengan pemberdayaan bahasa daerah, diantaranya adalah:1. Proyek Mapping Bahasa Nasional oleh Pusat Bahasa Kemendiknas, yang dimulai tahun 1992selama 15 tahun, “Research on Cognates and Mapping of Regional Languages in Indonesia”.2. Thesaurus/Spelling Checker Project Bahasa Indonesia oleh Universitas Indonesia.3. Proyek Penelitian Huruf Jawa oleh Universitas Indonesia.4. Inisiatif Inventarisasi Bahasa Daerah oleh Pusat Riset Universitas dan Pendidikan BahasaLokal.5. Proyek Jaringan Konferensi Video Universitas yang menghubungkan 32 Universitas diIndonesia (INHERENT 2006).6. Global Development Learning Network (GDLN) yang menghubungkan 4 universitas diIndonesia (UI-Jakarta, UNRI-Pekanbaru, UNUD-Denpasar, UNHAS-Makassar) dengan 60kota di Indonesia.
  • 360Gambar-4. Global Development Learning Network (GDLN)Perangkat Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia belum banyak digunakan sebagai sumber bahasa di dalam perangkat lunakkomputer, tidak seperti bahasa Jepang atau bahasa Cina yang telah mempunyai perangkat lunaksistem operasi versi lokalnya sendiri dan perangkat lunak lainnya. Kurangnya usahamengimplementasikan bahasa Indonesia ke dalam perangkat lunak komputer lokal kitamengakibatkan para pengguna tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan perangkat lunakkomputer versi bahasa Inggris. Salah satu alasan yang menyebabkan situasi ini adalah fakta bahwabelum tersedianya perangkat bahasa untuk bahasa Indonesia. Mengembangkan perangkat tersebutmemang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, dikarenakan membutuhkan himpunanpengetahuan ilmu bahasa yang sangat besar untuk bisa dikomputerisasikan ke dalam perangkat bahasatersebut.Walaupun demikian, mengembangkan perangkat bahasa harus dimulai, karena banyak penggunayang sebenarnya membutuhkannya. Misalnya, semua pengguna membutuhkan perangkat pengecekanejaan (spelling checker) dan pengecekan tata-bahasa (grammar checker) ketika mereka menulisbahasa Indonesia pada saat menggunakan pengolah kata (word processor) yang menggunakan bahasaInggris. Mereka tidak bisa mengecek apakah kata-kata yang ditulisnya menggunakan ejaan kata(spelling rules) atau tata-bahasa (grammar rules) yang benar. Selain itu, para peneliti membutuhkansumber daya untuk mempelajari ilmu nahu/kalimat - sintaksis (syntax) dan ilmu bentuk kata -morfologi (morphology) bahasa Indonesia agar supaya dapat mengembangkan perangkat bahasa. Halini membutuhkan di antaranya corpus besar yang berisi dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesiauntuk mengidentifikasikan dan pengetesan aturan-aturan sesuai dengan ilmu bahasa.Internet telah menghubungkan para pengguna di Indonesia ke seluruh dunia. Hal tersebutberperan sangat penting dalam memfasilitasi pencarian dan pertukaran informasi. Walaupundemikian, masih banyak bangsa Indonesia yang belum dapat memanfaatkan teknologi tersebut,meskipun akses ke Internet makin terjangkau. Permasalahan hambatan utama adalah bahasa. Sebagianbesar informasi yang dapat diambil dari Internet tertulis dalam bahasa Inggris. Rata-rata penguasaanbahasa Inggris orang Indonesia, terutama yang hidup di daerah terpencil dan kota-kota kecil sangatrendah. Dalam rangka mengatasi hambatan bahasa ini, perangkat bahasa seperti perangkat mesinpenterjemah dapat dikembangkan untuk membantu para pengguna tersebut untuk mencari danmenggunakan informasi yang ditulis di dalam berbagai bahasa yang ada di Internet.Ketika suatu gempa yang sangat besar terjadi di Taiwan dan menyebabkan kerusakan pada jalurkomunikasi antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara lain di dunia, semua orang tidak
  • 361bisa menggunakan Internet untuk beberapa waktu tertentu, yang ternyata menyadarkan kita semuabahwa Internet sudah merupakan bagian penting di dalam hidup kita. Selama terjadi kerusakan,kesulitan yang sangat terasa adalah fakta bahwa mesin pencari, yang sebagian besar berada diAmerika Serikat, tidak bisa dipergunakan. Hal ini menyebabkan pengguna di Indonesia tidak bisamendapatkan alamat-alamat yang dicari walaupun berada di Indonesia. Kejadian ini merupakanpelajaran berharga tentang perlunya mesin pencari lokal. Mesin pencari lokal demikian akan jugadapat dipergunakan sebagai perangkat bahasa lokal untuk meningkatkan kemampuan akses penggunalokal terhadap informasi yang ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris.Lebih dari itu, mesin pencari lokal yang mempergunakan bahasa Indonesia dapat dipergunakanuntuk mendidik masyarakat untuk mencari informasi yang terkait dengan pendidikan, kesehatan,turisme dan hukum. Informasi pendidikan tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitashidup masyarakat di daerah terpencil seperti materi instruksional sekolah untuk anak-anak, misalnyatutorial untuk mengajari anak-anak tentang bagaimana membaca dan menulis, dan seterusnya. Haltersebut juga bisa berisi materi tentang perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya, sehingga para petanidapat belajar tentang cara terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan cara serta menentukan kapanwaktu terbaik bagi nelayan untuk menangkap ikan. Informasi tentang kesehatan sangat dibutuhkanbagi para ibu untuk mengetahui tentang bagaimana mereka harus membesarkan anak-anak, seperti dimana mereka bisa mendapatkan obat-obatan, dokter, dan seterusnya, atau makanan apa yang sehatuntuk anak-anak mereka. Di samping informasi tentang pendidikan dan kesehatan, masyarakat jugaperlu informasi tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka harus dididik tentang bagaimanahukum-hukum dasar, seperti hak-hak sebagai pekerja, kewajiban membayar pajak untuk tanah, danlain-lainnya. Semua informasi ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupmenjadi lebih baik.Salah satu perangkat bahasa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan tentangkomputer dan pemanfaatannya (computer literacy) adalah perangkat pengenalan percakapan (speechrecognition), seperti perangkat pengubah dari suara pembicaraan ke teks dan dari teks ke suarapembicaraan (speech-to text and text-to-speech converter/generator). Perangkat speech-to-textberguna bagi orang yang mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer. Dalam hal ini,pengguna dapat mengucapkan suatu suara pembicaraan yang selanjutnya akan dirubah ke dalam text.Sebaliknya, perangkat text-to-speech akan membantu orang mendengarkan versi audio dari tekssebagai produk keluaran yang dihasilkan oleh komputer.Masalah lain yang harus dihadapi masyarakat di Indonesia adalah adanya kesenjangan teknologidigital (digital divide) di antara masyarakat yang hidup di daerah terpencil dengan yang hidup diperkotaan. Di daerah-daerah tersebut, masyarakat juga ketinggalan dalam mendapatkan kualitaspendidikan, layanan kesehatan, turisme dan kesadaran hukum. Implementasi pembuatan perangkatbahasa Indonesia akan bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mengerti bahasa Inggris, dan/atau yangkurang memahami tentang komputer.Dalam rangka merealisasikan keinginan tersebut di atas, salah satu strategi kita adalah perlunyadibangun pemahaman dan perspektif yang sama dari para ahli, peneliti, akademisi, praktisi, danpengembang di bidang linguistik dan natural language computing, untuk bersama-sama menyiapkanperencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sumber daya dan perangkatbahasa Indonesia dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan langkah-langkah sebagai berikut:1. Membangun fasilitas Multilingualism/Multibahasa di Internet untuk meningkatkan pengetahuantentang komputer dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari (Computer Literacy) denganmengembangkan pengolahan bahasa lokal (Local Language Computing).2. Membangun dan mengembangkan perangkat bahasa Indonesia seperti pengecekan ejaan(spelling checker) dan pengecekan tata-bahasa (grammar checker).3. Membangun dan mengembangkan sumber daya bahasa Indonesia, di antaranya corpora/corpus,kamus/dictionary, ilmu nahu/kalimat - sintaksis (syntax) dan ilmu bentuk kata -morfologi/morphology, dan aturan-aturan tata-bahasa (grammar rules) Indonesia.
  • 3624. Membangun dan mengembangkan perangkat alih bahasa (machine translator) dari bahasaIndonesia ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.5. Membangun dan mengembangkan mesin pencari (search engine) bahasa Indonesia.6. Membangun dan mengembangkan perangkat perubah dari teks ke suara pembicaraan (text-to-speech converter/generator) dan suara pembicaraan ke teks (speech-to-text converter/generator).7. Mengembangkan sumber pengetahuan digital di berbagai bidang secara bertahap sesuai prioritaskebutuhan (di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, turisme, dan hukum).Usaha tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dalam rangkamengatasi permasalahan kesenjangan digital di Indonesia, di antaranya:1. Memudahkan pengguna komputer menulis kalimat lebih baik dengan menggunakan pengecekejaan dan tata-bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diminati karenamembantu mempercepat pekerjaan.2. Membuat sumber daya bahasa seperti corpus besar yang berisi dokumen dalam bahasa Indonesiadan tata-bahasa serta aturan sintaksis kepada para peneliti untuk meneliti dan mengembangkanperangkat lanjut untuk bahasa Indonesia.3. Membantu pengguna Indonesia dalam mengerti konten dokumen dalam bahasa Inggris denganmenterjemahkannya, dengan menggunakan mesin penterjemah.4. Menambah indeks lokal secara komprehensif dengan menggunakan mesin pencari yang tetapjalan walaupun link antara Asia dan sisa dunia tidak berfungsi lagi.5. Menyediakan pengguna komputer dengan perangkat perubah teks ke suara pembicaraan dan suarapembicaraan ke teks agar interaksi dengan komputer lebih user-friendly.6. Menyediakan penduduk Indonesia, utamanya mereka yang hidup di daerah terpencil dengan akseske informasi tentang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya untuk membuatkualitas kehidupan lebih baik.Mutilingualism di InternetSejak pemunculannya di Internet, bahasa Inggris mendominasi sebagian besar (80%) medium utamakonten web. Akan tetapi, sebagian besar penduduk dunia masih mempergunakan bahasa daerahnyauntuk pelaksanaan komunikasi sehari-hari. Situasi inilah yang mendorong berbagai Negaramengusulkan pemakaian multibahasa (multilingualism) di Internet, agar terwujud pemanfaatankeaneka-ragaman bahasa dunia di Internet, untuk dipergunakan lebih luas oleh berbagai bagiankomunitas di dunia, sehingga konten Internet bisa diakses secara langsung, lebih luas, dandimanfaatkan dalam proses kehidupan sehari-harinya.Promosi multilingualism di Internet ini tidak hanya terkait masalah budaya, tetapi langsung terkaitdengan kebutuhan untuk pengembangan lanjut dari Internet ke depan. Dalam berbagai pertemuaninternasional dalam rangka pengembangan Internet, di antaranya forum pertemuan InternetCorporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang dilaksanakan 3 kali setahun danpertemuan Internet Gobernance Forum (IGF) yang dilaksanakan sekali setahun sebagai perintahWorld Summit on the Information Society (WSIS), telah mendiskusikan berbagai kemungkinanlangkah-langkah penerapan keinginan mewujudkan multilingualism di Internet tersebut.Universal Networking Language (UNL) SystemPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN) mensponsori yayasan bernama United Nation DigitalLanguage (UNDL) Foundation yang sejak tahun 1996 telah secara ambisius menginisiasi programpengembangan sistem yang memungkinkan setiap orang di dunia dapat mengakses dunia digital,sehingga setiap orang di dunia manapun dengan menggunakan bahasanya sendiri dapat mengaksesinformasi dan pengetahuan serta berkomunikasi dengan setiap orang di dunia manapun yang jugamenggunakan bahasanya sendiri. Pelaksana proyek ini adalah the Institute of Advanced Studies of theUnited Nations University (UNU/IAS) bentukan PBB tahun 2001. UNL merupakan bahasa komputerartificial untuk memproses informasi dan pengetahuan [UNL 1996], yang mereplikasi fungsi-fungsinatural languages. Dengan menggunakan UNL, orang dapat mengekspresikan segala macam
  • 363informasi dan pengetahuan yang memungkinkan natural language dan komputer bisa berkomunikasimempergunakan informasi dan pengetahuan tersebut. UNL menyediakan Language Infrastructure (LI)untuk mendistribusi, menerima dan mengerti informasi multilingual, dan menyediakan komputerdengan pengetahuan cukup dalam bentuk yang dapat diakses dan dimengerti. KnowledgeInfrastructure (KI) memungkinkan komputer melaksanakan intelligent processing termasukreasoning. Mulai dari tahun 2010, Negara yang ingin agar penduduknya dapat mengakses informasidan pengetahuan dengan mempergunakan bahasanya sendiri, bisa join program ini, dengan caramendaftar dan datang ke Geneva, dengan mengirim beberapa ahli bahasa dan komputer, yang akandilatih dan memasukkan bahasanya ke dalam sistem tersebut. Setelah itu, setiap orang, di mana saja dinegaranya dapat mengakses semua informasi dan pengetahuan dan saling berkomunikasi denganorang dari Negara lain. Hal ini menandai berakhirnya masalah kesenjangan digital yang sangatpopuler sampai dengan saat ini. Setiap orang tidak perlu mempelajari bahasa orang lain untuk bisaberkomunikasi dan mengakses informasi dan pengetahuan dari Negara lain yang mempergunakanbahasa lain.PenutupIndonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai keaneka-ragaman bahasanomer 2 di dunia dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang masih terbatas, masih mempunyaitugas besar menjembatani masalah kesenjangan digital penduduknya sesuai kesepakatan yangtercantum dalam dokumen WSIS dan membangun ubiquitous society di mana informasi danpengetahuan dapat diakses oleh siapa saja, yang mempergunakan bahasa apa saja, di mana saja, kapansaja, dan dengan mempergunakan alat apa saja. Untuk tujuan tersebut perlu dikembangkan perangkatbahasa untuk memudahkan setiap orang di Indonesia dengan menggunakan bahasa apapun dapatmengakses informasi dan pengetahuan serta berkomunikasi dengan orang lain dari Negara lain yangmempergunakan bahasa apapun. Dengan telah dikembangkannya sistem UNL yang disponsori olehPBB diharapkan Indonesia dapat join ke sistem UNL agar setiap orang di Indonesia dapat ikutberpartisipasi dalam pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.Daftar Pustaka[Alwi 2000] Alwi, Hasan dan Dendy Sugono, 2000. Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa.Pusat Bahasa, Jakarta.[Comrie 2003] Comrie, Bernard et.al., 2003. The Atlas of Languages: The Originand Development ofLanguages Throughout the World War. Singapore: Star Standard.[Cristal 2000] Crystal, David, 2000. Language Death. Great Britain: Cambridge University Press.[Grimes 1996] Grimes, Barbara F., 1996. Ethnologue. Summer Institute of Linguistics.[Hammam 2006] Hammam, Riza et.al., 2006. Indonesian Languages Diversity on the Internet. BBPT,Jakarta.[Lauder 2000] Lauder, Multamia RMT, 2000. Unity and diversity in Indonesia’s Linguistic Heritage.Universitas Indonesia, Jakarta.[Lauder 2006-1] -------------------------, 2006. Revitalisasi Bahasa Minoritas. Seminar PelestarianBahasa Daerah. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.[Lauder 2006-2] ---------------------------, 2006. The Status and Function of English in Indonesia: AReview of Key Factors. Universitas Indonesia.[SIL 2001] SIL International, Indonesia Branch, 2001. Languages of Indonesia. Jakarta: SILInternational, Indonesia Branch.[Sugono 2001] Sugono, Dendy and Abdul Rozak Zaidan (Editor), 2001. Bahasa Daerah dan OtonomiDaerah. Kementerian Pendidikan Nasional.[UNL 1996] UNDL, Universal Networking Language. 1996. http://www.undl.org/, (diakses tanggal20 Juli 2010).
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesiaby:Moedjionomoedjiono@gmail.com; moedjiono@budiluhur.ac.id;National SeminarBudi Luhur UniversityJakarta, 5 August 2010AbstractThis paper discusses the basic ICT condition especially the Internet Governance in Indonesia.Started with identifying the current condition of Indonesian ICT infrastructure and InternetGovernance compared to Asia-Pacific region, then identifying the Public Policy issues needed, byranking from the most to the least needed based on the survey done by the Open Regional Dialog onInternet Governance (ORDIG), and taking into account some inputs from private sector, especiallyInternet stakeholders. Based on the results of the discussions in the 4 times Internet GovernanceForum (IGF) meetings and the related issues to the overall themes, the list of public policy issues tobridge the digital divide problem in Indonesia are recommended.IntroductionAfter struggling with many different problems of development and poverty reduction in theworld, United Nations made a strategic decision to solve the problems using the power ofInformation and Communication Technology (ICT). Access to ICT is seen as an essential factor fordevelopment and the improvement of the well-being of society, what we are going to reach astarget of the World Summit of the Information Society (WSIS) in 2015, i.e., the Information Society.The Information Society is characterized by the profound impact of ICT across the socio-economic, political and cultural areas of society. Economic activities at the supply and demand levelsare transformed, giving the emphasis to the transmission of information and knowledge. Vastamounts of information are disseminated through ICTs worldwide and those who have no access tothese technologies are left at a disadvantage, being unable to participate and share fully in thebenefits of the Information Society.The WSIS’s Declaration of Principles underscores the importance of ICT infrastructure for theestablishment of an inclusive Information Society. ([WSIS 2005], 14) paragraph 21, states that:“Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. Universal, ubiquitous,equitable and affordable access to ICT infrastructure and services constitutes one of the challenges ofthe Information Society and should be an objective of all stakeholders involved in building it”.To realize the concepts of connectivity in building the Information Society needs the basic ICTpolicy that is difficult enough of a challenge for developing states. Don MacLean summarizes the keyfactors in the lack of developing country participation in relation to international ICT policies as: a)lack of awareness of the importance of ICT-related issues in relation to development goals; b) lack oftechnical and policy capacity; c) lack of easy, affordable and timely access to information; d)weaknesses in governance processes; and e) financial barriers ([MacLean 2004], 8). These are noteasily addressed, and greater participation in Internet Governance bodies will be a long-termprocess for many nations and groups. However, the issues are not always a mere lack of policydevelopment expertise. Some countries have robust policies on information and communicationwith governance components, which have never been implemented. There is a great for sharingexperiences through regional groups to forge shared priorities and collaborative projects, forexample, Open Regional Dialog on Internet Governance (ORDIG) - a project of United Nations
  • 373Development Programme in Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP-APDIP), andWSIS as an opportunity to strengthen a new model of global governance through multilateral andmultistakeholders public private partnership.Indonesia’s Great ChallengesThe Republic of Indonesia has great challenges in ICT industry’s development, with the uniquecharacteristics compared to other countries in particular, as follows:- Geographically, Indonesia is located in South East Asia, have a total area of 9.8 million squarekilometers, of which 81% is sea. It is the world’s largest archipelagic country comprising of 5 mainislands and 30 small islands and over 17,000 islands, of which a third are inhabited. The country isdivided into 33 provinces, 268 regencies, 73 municipalities, 4,044 subdistricts and 69,065 villages.The population of the country projected at 222,6 millions, the fourth most populous country in theworld, with uneven distribution. The culture is very diversified with more than 520 ethnic groups and742 languages, of which 737 are indigenous languages. The country has more rural than urban areaswith urban teledensity of 11-25%, rural density 0.2%, around 43.022 villages (62.3% from 69,065villages) without phones.- Today’s infrastructures (in early 2006) are:= Telephone lines : 9.4 millions (fixed) and27.9 millions (mobile).= Public phone : 382,000 units.= Internet penetration : 1,2 millions subscriber and 12 millionsusers.= Internet Kiosks : 261,000.= Internet Exchanges (IX) : 3.= Internet users per 100 population : 3.76.= Computers penetration : 2,519,000.= Computers per 100 population : 1.19.= Internet host computers : 62,036.= Internet host computers per 100 population : 0.03.= Total International bandwith (Mbps) : 573 Mbps.= Bits per inhabitant : 2.7.= Internet access cost (20 hours/month) in US$: 22.26= ISP : 140 licenses, 35 operational.= Radio Broadcasting : 1,400 stations (nation-wide and local).= TV Broadcasting : 10 nation-wide networks.= Pay TV : 4 TV cables, 2 DBS TV.- The prediction of bandwidth consumption, internet users and computer population, based onthe study by the Palapa Ring Team [Postel 2006], are as follows:2006 2015= Bandwith Consumption 7,000,000 Kbps 78,067,335 Kbps= Internet Users (Fair) 8,252,437 16,518,890Internet Users (Optimist) 17,247,683 34,524,659= PC Population (Fair) 2,541,027 5,086,370PC Population (Optimist) 8,304,327 16,622,758- Total IT market in Indonesia for 2007: will reach US$1.9 billion with a Compound AnnualGrowth Rate (CAGR) of 10% from 2002 to 2007 (source: IDC).- The Indonesian ICT vision is “To establish a global competitive Indonesian Knowledge-BasedSociety based on national values and cultures”.
  • 374Based on those data mentioned above, Indonesia have a great challenges in ICT industry’sdevelopment to support the achievement of the internationally agreed development goals andobjectives, including the Millennium Development Goals. The problem is how we can manage andrealize the connectivity in the very big diversity and very wide digital divide, as well as several“affirmative action” from the government and other stakeholders to achieve the goals andobjectives.Why care about Internet Governance?The Internet is a public facility that plays an increasing role in social and economicdevelopment. It is recognised as the foundation of the information society. It provides an innovativeenvironment that enables faster and cheaper communication. It is becoming the basis of globaltrade and important means to help achieve many essential development goals. But the price of thissuccess includes not only the effects of increased scale but also tensions arising from operating in aglobal environment which is multilingual, multicultural, multi-jurisdictional and cross-border. Thesetensions manifest themselves in problems associated with the allocation of Internet resources suchas those the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oversees,multilingualism, interconnection arrangements and pricing, spam, cyber-crime and security, andthey are also the issues most often and most emphatically raised.The Internet Governance is an essential element for a people-centred, inclusive, development-oriented and non-discriminatory Information Society. A development-oriented approach to InternetGovernance is critical for ensuring that the benefits of the Information Society are available to all. Itsgovernance should constitute a core issue of the Information Society agenda. The internationalmanagement of the internet should be multilateral, transparent and democratic, with fullinvolvement of governments, the private sector, civil society and international organizations. Itshould ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable andsecure functioning of the internet, taking into account multilingualism. The stability and security ofthe Internet as a global facility, and to ensuring the requisite legitimacy of its governance, based onthe full participation of all stakeholders, from both developed and developing countries, within theirrespectives roles and responsibilities.Internet use in the Asia-Pacific region has grown in leaps and bounds over the last decade.Between 2000 and 2003 alone the Internet population in the region grew by an annual average of 38to 250 million users, making the Asia-Pacific region the world’s largest Internet community.Estimates put this number today over 300 million and predict further strong growth. Theseimpressive numbers notwithstanding, overall penetration rates are still very low in most countries.Many remain excluded from the benefits of the Information Society and much remains to be done tomake new ICTs, in particular the Internet, work for inclusive human development.Following the definition adopted from ([WSIS 2005], 75), “A working definition of InternetGovernance is the development and application by governments, the private sector and civil society,in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision making procedures, andprogrammes that shape the evolution and use of the Internet”.It refers to all policies and interventions that influence the structure, operation and use of theInternet. These policies and interventions are linked to development objectives in many ways. Thechoice of technical Internet standards determines how easy it is to adopt Internet technologies tolocal needs, such as multilingual capabilities. Likewise, the rules for the global Internet naming andaddressing system determine who has access to critical infrastructure components that ensureglobal connectivity.Policy decisions in this area influence a wide array of the Internet’s practical characteristicsincluding costs for access and content, speed, reliability and privacy of network services. In a
  • 375nutshell, Internet governance critically determines how widely and how fairly the opportunities ofthe information society can spread and thus, what benefits the Internet holds in store for all users.Making the Internet work for sustainable human development requires policies andinterventions that are responsive to the specific needs of all countries. It requires a strong voicefrom different stakeholders and their constructive engagement in the policy-making processesrelated to the Internet Governance. This is a huge challenge, especially for developing countriesbecause presently, Internet Governance comprises a range of different rule-making bodies andsystems. ICANN, for example, manages the domain name system and is under the control of the U.S.government. Helping to set technical standards are the International Telecommunication Union, aninternational organization; the private-sector-led Internet Engineering Task force; and the moreacademic World Wide Web Consortium (W3C). They vary dramatically in their structures andoperating models, in their degree of openness and transparency and thus, in their accountability,inclusiveness to developmental concerns.Developing countries are further challenged by the global nature of the Internet that putsmany areas of Internet Governance beyond the direct control of any individual country and into therealm of global cooperation. Furthermore, participation is far-away for and is often costly andcomplicated for stakeholders from developing countries. Timing also poses a problem. The mostfundamental rules for Internet Governance are already well established or under long-tremnegotiation and newcomers to the Internet have had little opportunity to generate awareness acrossall stakeholder groups, mobilize the required policy expertise and coordinate strategies for effectiveengagement. In sum, the march of Internet Governance continues and threatens to leave behinddeveloping countries that are forfeiting opportunities for an inclusive Information Society.In order for developing countries to participate in policy-making, there must be a forum toallow them to do so. The WSIS meeting in Tunis 2005 has decided to form a forum called InternetGovernance Forum (IGF) for multi-stakeholder policy dialogue. The mandate of the forum is to:([WSIS 2005], 82)a. Discuss public policy issues related to key elements of Internet Governance in order to fosterthe sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet.b. Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international publicpolicies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the scope of any existingbody.c. Interface with appropriate intergovernmental organizations and other institutions on mattersunder their purview.d. Facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full use ofthe expertise of the academic, scientific and technical communities.e. Advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability andaffordability of the Internet in the developing world.f. Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future InternetGovernance mechanisms, particularly those from developing countries.g. Identify emerging issues, bring them to the intention of the relevant bodies and the generalpublic, and, where appropriate, make recommendations.h. Contribute to capacity building for Internet Governance in developing countries, drawing fullyon local sources of knowledge and expertise.i. Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in InternetGovernance processess.j. Discuss, inter alia, issues relating to critical Internet resources.k. Help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of particularconcern to everyday users.l. Publish its proceedings.
  • 376The IGF would have no oversight function and would not replace existing arrangements,mechanisms, institutions or organizations, but would involve them and take advantage of theirexpertise. It would be constituted as a neutral, non-duplicative and non-binding process. It would noinvolvement in day-to-day or technical operations of the internet.The development of multi-stakeholder processes at the national, regional and internationallevels is needed to discuss and collaborate on the expansion and diffusion of the internet as a meansto support development efforts to achieve internationally agreed development goals and objectives,including the Millennium Development Goals.The Development of Internet GovernanceThe status of Internet in Indonesia is still at the stage of development both at the urban andrural levels. Currently, Internet in Indonesia is expanding in the urban segments and multi prongedefforts are being made by government and private enterprises to improve infrastructure, reducecosts and to make it accessible to the people. The real challenge for the Internet for improving thequality of life of rural Indonesian society is inequality or imbalance (digital divide) of Internetaccessability. The majority of Indonesians cannot afford individual Internet access. Additionally,roughly 90% of homes do not have telephone lines let alone computers. Thus, if the Internet is tobecome widespread in the country, it would have to be through public locations. Indeed, statisticsindicate that the majority of Indonesians already access the Internet from public locations such asInternet Café called Warnets.The high price of internet access is caused by two major variable cost components of a largeInternet Service Provider (ISP) operating from Indonesia, i.e., the cost of domestic lines and theinternational bandwith. The Indonesian prices for international bandwith are significantly highercompared to other country, even when compared to its Asia-Pacific peer countries. For example, theprice of a 2Mbps full-circuit international link in Indonesia costs four to five times the price chargedin India and EU benchmark. Since leased lines are a critical producer good for ISPs, high leased lineprices naturally results in high retail price for Internet services. In the Indonesian case, theinadequate supply of network infrastructure, both of backbone and leased lines, resulted in Wi-Fibeing chosen as a substitute for filling the missing link in the network. The high price of last mileinfrastructure, i.e., domestic leased lines prices, meant that ISPs and others relied on a more cost-effective solution in the form of Wi-Fi links. High price of international bandwith saw ISPs connectingdirectly to satellites for their link to the Internet backbone. The high retail price of Internet servicespawned a large number of unlicensed reseller-ISPs using Wi-Fi to recoup the high price.Finally, the significantly high price for basic communication infrastructure that is critical forIndonesia’s transition into a developed economy, indicate a failure of the market and the regulatorystructure that has allowed such high prices. In order to address the problem of not enough supply ofnetwork infrastructure, the government could invest in creating more backbone by lying submarineand terrestrial cable and creating a fiber ring connecting the main islands, as it has proposed to dounder the Palapa Ring Project.On the other hand, Indonesian e-commerce and e-business content on the internet is quiteextensive. A good example of such content can be found at http://www.indo.com. It is one of themost popular websites for tourism in Indonesia. It carries various tourism-related pages, such asinformation on the culture of the country, hotel reservations and local activities. However, theWebPages may not be reflective of all Indonesian e-commerce and e-business activities.Indonesia’s Internet Governance priorities based on the ORDIG survey, a project of UNDP-APDIP (ranked by dissatisfaction with management of status quo) ([Butt 2005], 126), is as follows:
  • 377Rank inrest ofAsia-PacificRegionRankinIndo-NesiaIssue %dissatis-fied%satis-fied%noview3124698131614751017121115191820212212345678910111213141516171819202122SpamCybercrime, online fraudVirus attackIllegal contentAvailability and cost of InternetOnline access to government informationReliability and Speed of InternetAvailability of local language softwareNetwork interconnection/backbone accessInternet telephony (VoIP)Wireless Internet: spectrum and accessPrivacy onlinee-Commerce payment systemsISP market conditionsAvailability of local contentFair access to/protection of intellectual propertySecure server/encryptionDomain names with non-Roman character sets (IDN)Access to technical standards and their adaptabilityDomain name managementIP address allocation/managementOwn skills for using Internet95.69594.484.980.576.175.567.967.166.566.062.760.460.158.553.239.234.234.032.729.313.34.455.615.118.221.423.926.428.523.423.934.233.329.740.337.343.134.850.657.254.884.800001.32.50.65.74.410.110.13.26.310.11.39.517.631.015.410.115.91.9Compared to Asia-Pacific concerns and priorities (ranked by level of dissatisfaction) is as follows.Issue % dissatisfied % satisfiedCybercrimeVirusSpamIllegal contentPrivacyAvailability/CostReliability/SpeedWirelessAvailability of Public Informatione-Commerce PaymentLocal Language SoftwareIPRLocal ContentInternet TelephonyNetwork InterconnectionISP Market ConditionsSecure Server/EncryptionTechnical Standards949393826661595958535352525147464437567163138402539373931423039343339
  • 378IDNsDNS ManagementIP Address373532234440In general, the survey clearly points out a number of eminent problems in Internet Governancethat require urgent attention. Most respondents were not happy with the current situation ofseveral major topics of Internet Governance, pointing to a governance system that is far fromperfect and leaves much to be improved.In case of Indonesia, there are several major findings, as follows:1. In line with all other countries in the Asia-Pacific the Internet community in Indonesia regardscyber attacks, spam and viruses as the most pressing issues for Internet Governance. Virus attacksand online fraud are on the rise and becoming ever more sophisticated and although Indonesia’sspam problem is still relatively small, it is growing steadily. Developing effective policy responses tothese problems is very demanding. It requires a concerted effort by all stakeholder groups andcooperation at national, regional and international levels.2. Infrastructure issues, such as access, affordability and reliability of the Internet continue tofeature very high on the list of concerns in Indonesia, higher in fact than in most other countries inthe region. Indonesia’s difficult geography is partly responsible for this situation. But policy alsomatters. The right policy framework which removes artificial barriers to service choice and marketaccess, and preserves spaces for new business models and experimentation with new technologiescan make a significant difference. Current regulations and practices in Indonesia with regard tobackbone access, Internet exchange points and Internet telephony are not optimally supportive.However, worth noting is Indonesia’s progress on the governance of Wi-Fi technologies that couldset an encouraging precedence for the treatment of future wireless technologies.3. Topics related to multilingualism, such as the availability of local language software and localcontent, are major concerns for the Indonesian Internet community. Indonesians are significantlymore dissatisfied with the protection of privacy on the Internet and the availability of governmentinformation online. The latter is a challenge that relates directly to e-government strategies of thestate and thus, could be most directly addressed through appropriate policy changes.4. Internet Governance problems are highly interrelated and cut across sectoral, political, andgeographical boundaries. This poses considerable challenges for existing governance structures andrequires a new quality of cooperation and openness to adequately address the most pressingInternet Governance priorities in a transparent, inclusive and accountable manner. The UN WorkingGroup on Internet Governance in its final report consequently recommends, in this respect, the“creation of a new space for dialogue for all stakeholders on an equal footing”, thereby setting thestage for moving productively forward with the Internet Governance agenda during the WorldSummit on the Information Society in Tunis in November 2005.Another findings, there are a number of specific opportunities that can be identified to fostercultural inclusion in the Asia-Pacific region, as follows: ([Butt 2005], 85)1. Localization. The building of Internet related software and operating systems to locallanguages. As language is the basis of culture, the most urgent and basic priority is to provideopportunities for all people to use their native languages with information technology.2. Shared infrastructure for local content initiatives. With many local content providers facingsimilar market and technical issues with respect to their initiatives, there may be opportunities tosupport them at a regional level. This could be through policy vision mechanisms to develop a sharedunderstanding of local content issues and potentials, as well as coordination bodies to shareinfrastructure.
  • 3793. Regional Taskforces on Intellectual Property. Intellectual Property is one of the key issuesthreatening cultural diversity online. This is due to the harmonization of lawas, treaties,technologies, language and genre that the Internet’s global network facilitates.4. Supporting collective Ownership Mechanisms and Alternative Programmes. The traffic ofboth concept and law in global Intellectual Property arrangements follows clear geo-political lines: itemerges from the most developed nations to be implemented in the lesser developed. It is crucialthat the diverse ways that cultures generate and circulate intellectual products can be maintained.While harmonization of particular arrangements can be useful for international cooperation, caremust be taken in committing to Intellectual Property agendas whose full implications for localcultures may not be clear. A strong commitment to multistakeholder approaches in policydevelopment will be the surest way of gaining the diversity of local perspectives needed forresponsive policy.The IGF MeetingsThe IGF meetings have been conducted 4 times, from 2006-2009, i.e.: Athens, Greece, 30October-2 November 2006; Rio de Janeiro, Brazil, 12-15 November 2007; Hyderabad, India, 3-6December 2008; and Sharm El Sheikh, Egypt, 15-18 November 2009. The 5thIGF meeting 2010 willbe held inVilnius, Lithuania, on 14-17 September 2010. The overall theme is: “IGF 2010 –Developing the future together”. The other overall theme chosen of the several earlier IGF meetingsare “Internet Governance for Development”, “Internet for All”, “Internet Governance –Creating Opportunities for All” with capacity building as a cross cutting priority. In general, theIGF overall theme are divided into four broad themes, i.e., Openness, Security, Diversity, and Access.Based on the findings in Indonesia’s Internet Governance priorities above, the four broad themes, areas follows:1. Security.WSIS recognized that increasing confidence and security in the use of ICTs is a key principle forbuilding an open Information Society. The Geneva Declaration of Principles calls for “buildingconfidence and security in the use of ICTs and strengthening the trust framework, includinginformation security and network security, authentication, privacy and consumer protection” as akey principle for the development of the Information Society. Furthermore, the Geneva Declarationstates that “a global culture of cyber-security needs to be promoted, developed and implemented incooperation with all stakeholders and international expert bodies. These efforts sholud besupported by increased international cooperation. Within this global culture of cyber-security, it isimportant “to enhance security and to ensure the protection of data and privacy, while enhancingaccess and trade”.As describe above, the Internet has the potential to enable all users to communicate and acessand generate a wealth of information and opportunity. Achieving its full potential to supportcommercial and social relationships requires an environment that promotes and ensures users’ trustand confidence and provides a stable and secure platform for commerce. Internet security is a keyelement of building confidence and trust among users of ICTs.Each new device and interconnected network increases the capacity for users and theircommunities to make beneficial economic and social advances. However, each of them also increasethe exposure of individuals and organizations to potential harm. Threats such as phishing, maliciousviruses and other forms of cybercrime and spam undermine users’ confidence, while security andprivacy breaches threaten users’ trust. Solving these problems depends on a heightened awarenessand understanding among all stakeholders of the importance of a secure Internet infrastructure. Itwill involve a combination of initiatives, first and foremost awareness raising among the differentstakeholders at all levels dealing with legislative, regulatory, law enforcement, and technologicalaspects. It also requires enhancing the users’abilities to control their data and personal information.One major concern is to find the appropriate balance between ensuring freedom of expression,
  • 380protecting privacy and fighting crime. Ultimately, the responsibility for ensuring Internet securityrests with all stakeholders, including the end users, and requires cooperation among them.2. Access.WSIS recognized the importance of an enabling environment to enhance the development ofthe ICT infrastructure. The Geneva Declaration specified that such an enabling environment shouldbe accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologically neutral andpredictable policy and regulatory framework. WSIS also called for the development and use of open,interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards that take into account needs ofusers and consumers as a basic element for the development and greater diffusion of ICTs and moreaffordable access to them, particularly in developing countries. Furthermore, WSIS raised concernsregarding International Internet Connectivity (IIC) and called for the development of strategies forincreasing affordable global connectivity to facilitate access for all.Access may be the single most important issue to most people, in particular in developingcountries. Access is vital to empowering more and more individuals to explore the powerful resourcethat the Internet represents. There are several factors that condition the availability and affordabilityof the Internet. The right regulatory environment at national level can do much to foster thedeployment and growth of the Internet. National policies can encourage investment in capacity andgrowth, support the local exchange of traffic including the establishment of local Internet exchangepoints (IXPs). They can create a favourable legal climate for supporting e-commerce, promote theextension of broadband networks, and encourage competition in the ISP industry that lowers prices.Another element that influences the availability and affordability of the Internet are internationalconnectivity prices and costs. Interconnection standards and agreements, including peeringarrangements, are critical to the successful functioning of the Internet and for maintaining its end-to-end and cost effective availability, and reliability.3. Diversity.WSIS recognized that fostering and respecting cultural diversity is one of the key principles forbuilding an open Information Society. In this context, multilingualism emerged as one of the keyissues. The Tunis Agenda includes a commitment “to work towards multilingualization of theInternet, as part of a multilateral, transparent and democratic process, involving governments andall stakeholders, in their respective roles”. It also supports “local content development, translationand adaptation, digital archives, and diverse forms of digital and traditional media”, and recognizesthat these activities can also strengthen local and indigeneous communities. The consultations andthe contributions received in the preparatory process of the Athens meeting emphasized theimportance all stakeholders attach to this issue.By now, almost one billion people use the Internet. Many of these people cannot read or writein English and they use languages that do not use scripts derived from the Latin alphabet. Theywould like to use the Internet in their own language and with their native script. A multilingualInternet will foster an inclusive, democratic, legitimate, respectful, and locally empoweringInformation Society. A key element of promoting multilingualism on the Internet is creating theavailability of information in local languages. Building the capacity of both individuals andinstitutions in creating this local content is one of the key development issues to be discussed underthis theme. Additionally, many task specific multilingual applications need to be developed. Thedomain names are incapable of displaying characters not contained in the English alphabet. Thechallenge is to develop Internationalized Domain Names (IDNs) while preserving the security andstability of the Domain Name System (DNS). This is a difficult technological and policy challenge.4. Openness.The Geneva Declaration of Principles and the Tunis Commitment refer to and underline theimportance of freedom of expression and the free flow of information, ideas and knowledge as
  • 381essential building blocks for the Information Society which relies and depends on these for itscontinued development.Openness is one of the key founding principles and characteristics of the Internet. The opennature of the Internet is part of its uniqueness, and its importance as a tool to advance humandevelopment. Internet users trade ideas and information and build on both, thus increasing thewealth of knowledge for everyone. Never have so many people been able to communicate andtherefore to express themselves (i.e. to hold, receive and impart information and ideas regardless offrontiers) as richly and as clearly at such a low cost as they can today using Internet. Thecommunications possibilities of the Internet are enhanced over any previous medium as they allowfor rapid communication by voice, printed text, picture and video across the same network. Accessto knowledge and empowering people with information and knowledge that is available on theInternet is a critical objective of an inclusive Information Society and to continued economic andsocial development.Based on the discussions above, several public policy issues/programmes coordination inInternet Governance, in order to increase the security, access, diversity, and openness, are asfollows:1. Enhance the capacity building programmes through exchange of experiences and knowledge,best practices, support of expertise, technology transfer, pilot project priorities, etc.;2. Multilevel, multistakeholders Public Private Partnership in the programmes development;3. The Security programme should examine the role of technology, legislation and greaterawareness among end users and new models of cooperation across law enforcement agenciesand business to address security issues. Sub-theme issues, are:- Creating trust and confidence through collaboration;- Protecting users from spam, phishing and viruses while protecting privacy, by inter alia,developing the early warning alert to the internet threat;- Enhanced network security, by inter alia, close coordination among institutions toovercome the security threat, cybercrime, and to be able to create a condusive and saveinternet network;4. The Access programme should explore various barriers to access that people face in terms ofavailability and affordability including connection costs, national policies that influence thespread of the Internet, and the role of open standards in facilitating access. Sub-theme issues,are:- Interconnection policies and costs;- Interoperability and open standards;- Availability and affordability;- Regulatory and other barriers to access;- Capacity building to improve access;5. The Diversity programme should focus on how to build a multilingual Internet to increaseaccess to and participation on the Internet and in Internet Governance processes, and to informbetter on who the various actors are and on current efforts to promote a multilingual Internet andlocal content and overcoming barriers to the development of content in different languages. Sub-theme issues, are:- Promoting multilingualism, including IDN;- Developing local content;6. The Openness programme should identify the appropriate enabling legal, policy and regulatoryframeworks that preserve openness as one of the key founding principles of the Internet. Sub-themeissues, are:- Free flow of information;- Freedom of expression;
  • 382- Empowerment and access to ideas and knowledge;- Equal footing principle;ConclusionBridging the digital divide is a major challenge facing the global community for theestablishment of an inclusive Information Society. To meet this challenge, the future evolution ofInternet Governance mechanisms must be designed to take into account the need to increaseparticipation of developing countries in the international policy-making and coordination of Internetdevelopment. The creation of policy-making forum with involvement of stakeholders, inline with theroles defined by the WSIS, will increase awareness and enable developing countries includingIndonesia to push forward their agendas. It will also facilitate the coordination of local developmentpolicies with the international direction.Bibliography[Butt 2005] Butt, Danny, Internet Governance: Asia-Pacific Perspectives, UNDP-APDIP, ELSEVIER,New Delhi, 2005.[Doria IGF] Doria, Avri and Wolfgang Kleinwachter (editor), Internet Governance Forum (IGF):The First Two Years, International Telecommunication Union (ITU).[Drake 2005] Drake, William J. (Editor), Reforming Internet Governance: Perspectives from theWorking Group on Internet Governance (WGIG), UNICT-Task Force, New York, 2005.[Karan 2004] Karan, Kavita, Cyber Communities in Rural Asia (A study of Seven Asian Countries),Marshall Cavendish Academic, Singapore, 2004.[MacLean 2004] MacLean, Don, Herding Schrodinger’s Cats: Some Conceptual Tools for thinkingabout Internet Governance, Background paper for the ITU Workshop on InternetGovernance, Geneva, 26-27 February 2004, http//:www.itu.int/osg/spu/forum/intgov04/contributions/itu-workshop-feb-04-internet-governance-background.pdf, accessed 9October 2006, p.8.[MacLean 20041] MacLean, Don (Editor), Internet Governance: A Grand Collaboration, UNICT-Task force, New York, 2004.[Moedjiono 2006] Moedjiono, et.al. (editor), Dokumen Hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi DuniaMengenai Masyarakat Informasi, Depkominfo, 2006.[Postel 2006] Ditjen Postel, Proyeksi Kebutuhan Bandwith Nasional untuk Internet Protokol diIndonesia 2006-2025, Tim Palapa Ring Ditjen Postel, 30 Agustus 2006.[Stauffacher 2005] Stauffacher, Daniel and Wolfgang Kleinwachter (Editor), The World Summit onthe Information Society: Moving from the Past into the Future, UNICT Task Force, New York,2005.[Williams 2009] Williams, Deirdre and Ginger Paque (editor), Internet Governance Forum: Identifyingthe Impact, Diplofoundation, 2009.[WSIS 2005] International Telecommunication Union (ITU), World Summit on the InformationSociety (WSIS) Outcome Documents: Geneva 2003 – Tunis 2005, ITU, Geneva, December2005.[Yoon 2006] Yoon, Chin Saik, Digital Review of AsiaPacific 2005/2006, Claude-Yves Charron,Southbound, Penang, 2006.
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIDALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIAOleh :DR. MOEDJIONO, M.Sc.moedjiono@gmail.comJurnal lmiah ATMAVolume 01AbstrakPaper ini membahas bagaimana tantangan dan peluang pesatnya perkembangan danpendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masa mendatang dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Visi Indonesia ke depan yaitu“Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera berbasis pengetahuan melaluipengembangan dan pendayagunaan TIK, yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa danberperan dalam persaingan global’.PengantarPertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telahmelimpahkan segala karunia kenikmatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kitabisa menerbitkan jurnal ilmiah multi science kita yang pertama dengan judul “Jurnal Ilmiah ATMA”volume 01. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan Selamat kepadaYayasan Atma Luhur, para Dosen, Pimpinan dan seluruh Staf Civitas Akademika, yang telah suksesmemproses terbitnya jurnal ilmiah multi science kita ini. Suatu harapan dan ajakan semoga jurnalilmiah ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh staf civitas akademika dan mahasiswa/mahasiswi STMIKAtma Luhur sebagai ajang penyampaian hasil olah pikir kita dalam bentuk tulisan ringkas sehinggabisa dipergunakan sebagai bahan tukar menukar ilmu pengetahuan dan pengalaman best praticekita dalam forum terhormat ini.PendahuluanEra “Globalisasi” dan "Informasi" yang ditandai dengan semakin meningkatnya jalur interkoneksi daninterdependensi dunia, berperan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi dan keuanganyang lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara. Ekonomi nasional suatu negara akansemakin terintegrasi menjadi ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,investasi, infrastruktur dan individu) untuk melintasi batas-batas negara. Akselerasi prosesglobalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya TIK, yangmentransformasikan masyarakat dunia memasuki era yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalamera informasi, informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, sertasemakin luas memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan informasipunsemakin canggih dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan, sehinggamenampakkan wajah yang industrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebarluasaninformasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang semakin canggih.Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia, sehingga siapapunyang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya dan mendayagunakannya dengan bijak,maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam kontekskehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat danbijak mampu memanfaatkannya serta mendayagunakannya, maka bangsa itulah yang paling siap
  • 430menapaki era milenium ke tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihakkarena mempunyai implikasi luas terhadap aspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dannasionalisme.Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut sebagai “era persaingan bebas”, di manahambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihilangkan.Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitudengan berlakunya AFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untukmenerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku pada tahun 2020.Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikutserta dalam kompetisi tersebut dengan memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran(pengembangan dan pendayagunaan) TIK.Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu konvergensi dari teknologi telekomunikasi,multimedia dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan Content),telah mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhikebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional danglobal. Pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk menjawab tuntutan masyarakat yaitumenciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang tertata baik (good corporate/governmentgovernance) - sistem kehidupan kepemerintahan/kenegaraan yang transparan, demokratis, kredibel,efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Pengembangan dan pendayagunaan TIK merupakanupaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam membangun masyarakat informasiyang damai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat tinggi Kepala Negarasedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I tahun 2003 dan WSIS II tahun 2005)serta sasaran pembangunan milenium (Millennium Development Goals) yang telah ditetapkan olehPBB.Dalam WSIS tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan empat dokumen penting yang dihasilkanuntuk pencapaian sasaran pembangunan milenium yaitu Deklarasi Prinsip-prinsip, Rencana Aksi,Komitmen dan Agenda untuk membangun masyarakat informasi dunia yang inklusif dan sejahteraberbasis berpengetahuan (Information and Knowledge Based Society). Dokumen tersebut diantaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas,perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor posdan kearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi,dan memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai aksesterhadap informasi dengan memberdayakan TIK.Langkah lanjut dari kesepakatan WSIS ini adalah dibentuknya forum pertemuan Internet Governance(IGF) setiap tahun, untuk merealisikan fasilitasi akses/penyampaian/berbagi informasi yangterjangkau untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja dan dengan alat apa saja (affordable access ofinformation for anyone, anywhere, anytime, and by anything).Tema keseluruhan IGF adalah: “Internet Governance for Development”, dengan beberapa topikutama, yaitu:1. Keterbukaan dan kebebasan arus Informasi, ide dan pengetahuan (Openness - Freedom ofexpression, free flow of information, ideas and knowledge);2. Akses (Access – Creating trust and confidence through collaboration, particularly by protectingusers from spam, phishing and viruses while protecting privacy);3. Keamanan dan penggunaan multibahasa serta konten di Internet (Security – Promotingmultilingualism, including IDN, and local content);4. Ketersediaan, keterjangkauan, operabilitas dalam keberagaman budaya dan bahasa diInternet (Diversity – Internet Connectivity: Policy and Cost, dealing with the availability andaffordability of the Internet including issues such as interconnection costs, interoperability andopen standards);
  • 4315. Sumber daya Internet yang terbatas (Critical Internet Resources);6. Pengembangan kemampuan SDM (capacity building) sebagai program prioritas di atassegalanya.IGF I telah dilaksanakan di Athena (Greece) tahun 2006, IGF II dilaksanakan di Rio de Janeiro (Brazil)tahun 2007, IGF III dilaksanakan di Hyderabad (India) tahun 2008, IGF IV dilaksanakan di Sharm ElSheikh (Mesir) tahun 2009, IGF V akan dilaksanakan di Vilnius (Lithuania) tanggal 14-17 September2010.Peran TIK di Negara KepulauanBagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 230 juta yang tinggal didaerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan keberagaman suku bangsa,budaya, adat istiadat, agama, ideologi, politik, tingkat sosial ekonomi, maka peranan TIKmempunyai tiga peranan pokok yaitu:Pertama: TIK merupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan, yaitudengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.Kedua: produk TIK merupakan komoditas yang sama dengan komoditas ekonomilainnya, yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, duniausaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industriTIK.Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan jaminankeamanan, keselamatan dan kedamaian negara dan bangsa melalui pengembangansistem informasi yang menghubungkan seluruh wilayah nusantara, yang menjangkausampai ke pulau-pulau terpencil dan pedesaan. Di antaranya adalah: DisasterMitigation and Recovery System untuk peringatan dini dan penanggulangan bencana,Sistem Pengindra Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, Sistem PengelolaanKepemerintahan e-Government bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Sistem JaringanInformasi Kependidikan Nasional, Sistem Informasi Bisnis/Industri/Anggaran-Keuangan/Usaha Kecil-Menengah/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secaraElektronik, Sistem Informasi Kesehatan/ Kesejahteraan Nasional, Sistem InformasiKependudukan dengan Nomor Identitas Nasional, Sistem Informasi PemilihanUmum/Kepala Daerah, dll).Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihatrealitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdayamanusia, anggaran/dana, sistem manajemen dan prosedur/budaya kerja serta peraturanperundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan ataskondisi yang ada mengenai pemanfaatan TIK yang ada selama ini, kita akan bisa menyusunlangkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.Secara umum pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam mendukung prosespembangunan masih dilakukan secara parsial yang dimulai oleh lembaga-lembagapemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas dan kualitasnya belumsebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dansinergis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah menetapkan prioritas pengembangandan pendayagunaan TIK dengan program-program prioritas (flagship programs) melalui
  • 432Dewan TIK Nasional (Detiknas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, yaitupengembangan Nomor Identitas Nasional (NIN), National Single Window (NSW), e-budgeting, e-education, e-procurement, e-cultural heritage, e-agriculture, e-health, softwarelegal dan pembangunan jaringan komunikasi nasional (e-infrastructure) "palapa ring" projectyang menjangkau ke seluruh wilayah nusantara dengan jaringan komunikasi sebagai jalan toldan arteri jaringan komunikasi (backbone-broadband network infrastructure). Jika program-program prioritas utama ini bisa kita wujudkan, maka akan menarik dan mendorongpembangunan di bidang terkait lainnya dan akan meningkatkan daya saing bangsa. Peluang-peluang dan tantangan pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam meningkatkan dayasaing bangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik layananpublik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas industri TIK untuk pasardalam negeri dan luar negeri yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa. Keberhasilanpengembangan dan pendayagunaan TIK ini sangat tergantung dari terlaksananya prinsipkerjasama kemitraan antar semua pemangku kepentingan terkait (multilateral-multistakeholder public-private-partnership).Sebagai tambahan informasi, Detiknas adalah Tim yang terdiri dari semua pemangku kepentingan(stakeholder) terkait dalam bisnis pendayagunaan TIK, yaitu pemerintah, dunia usaha danmasyarakat termasuk akademisi. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukandalam perumusan kebijakan TIK nasional, optimalisasi SDM dan industri TIK, mendorong partisipasimasyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergi seluruh komponen TIK Indonesia.TIK Untuk Keunggulan Kompetitif BangsaUntuk mewujudkan peluang tersebut di atas secara optimal, kita masih dihadapkan padabeberapa permasalahan di bidang layanan publik, komersial yang saling terkait, di antaranyaadalah masalah infrastruktur termasuk jaringan beserta sarana dan prasarananya, danpermasalahan kompetensi sumber daya manusia (SDM).Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon, penetrasikomputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat mendukungberkembangnya layanan informasi berbasis TIK ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu,pemerintah melakukan program pembangunan jalan tol komunikasi "backbone"nasional yaitu "palapa ring" project seperti yang saya sebutkan di atas, yangdikombinasikan dengan program pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan"tilpon berdering" serta desa punya internet "desa pinter", untuk meningkatkan aksesinformasi masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Diharapkan program ini dapatterpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan operasi dan pemeliharaannya denganprogram penyertaan/obligasi kemitraan antar para pelaksana pemangku kepentinganoperator telekomunikasi (Universal Service Obligation - USO).Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan TIK dalam berbagai penunjangkegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan adanya landasan hukum dan aturanperundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan kepada para pemilik danpengguna. Untuk itu, peraturan perundang-undangan yang diperlukan (cyber law) yaitu UUno. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) peraturan-peraturanpemerintah turunannya yang sedang dalam proses pembuatan oleh tim-tim antar departemenyaitu RPP tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, RPP tentangIntersepsi, dan RPP tentang Perlindungan Data Strategis. Diharapkan dengan disahkannya
  • 433undang-undang ini dan aturan perundangan/kebijakan pemerintah terkait akan meningkatkanperkembangan TIK, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapatperhatian. Pengembangan SDM harus secara terus menerus dilakukan sebelum dansetelah kita membangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukankarena karakteristik teknologi TIK yang dinamis berkembang terus menerus secaracepat. Peranan SDM TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak padakemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik layananpublik maupun layanan komersial, serta kemampuan SDM dalam meningkatkankapasitas industri TIK yang mampu bersaing di pasar internasional. Secara umumkondisi SDM TIK kita masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang sudahmemanfaatkan TIK. Walaupun secara umum kondisi SDM di bidang TIK masih belumsesuai dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa buktikualitas/kompetensi SDM kita yang menunjukkan kualitasnya di dunia internasionalsebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang TIK baik pada tingkatnasional maupun internasional. Untuk memacu semangat pengembangan SDM untukrekayasa bidang TIK ini pemerintah bersama semua pemangku kepentingan bidangTIK mengadakan Indonesia ICT Awards mulai tahun 2007 (INAICTA 2007) setiaptahun sampai dengan sekarang. Para pemenang INAICTA dibawa untuk diperlombakanke tingkat internasional dan hasilnya sangat memuaskan bisa bersaing di tingkatinternasional. Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial sertameningkatkan kemampuan industri TIK, kita masih membutuhkan cukup banyaktenaga untuk membangun dan mengembangkan industri TIK dan perangkatpenunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang diperlukandi bidang pemerintahan maupun bisnis/komersial.Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang TIK di masa mendatang, diperlukan langkahantisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu menyiapkan tenaga SDM di bidang TIKyang memadai. Kondisi ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi,untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang TIK yang memilikikompetensi yang dibutuhkan pasar. Perkembangan kebutuhan akan SDM TIK tampaknya akandipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan literasi TIK serta kultur TIK. Dengan demikian upayamenghasilkan SDM TIK, juga perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakatdi bidang TIK. Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwaperkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanan komersial akansemakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM di bidang layanan informasipunakan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi, kebutuhan akan SDM bidang TIK jugaada pada bidang industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhanakan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan untukmenghasilkan SDM profesional di bidang TIK, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagaipendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya tenagaprofesional dari luar negeri.Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik dalamdan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan dalampemanfaatan teknologi TIK atau yang kita kenal sebagai digital divide, antara SDM dipusat dengan daerah dan antar daerah serta antar kelompok masyarakat. Kesenjanganini berpengaruh timbal balik dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangankesejahteraan. Kemampuan intelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan
  • 434pemilikan dan kemampuan menggunakan teknologi TIK. Sebaliknya dengankemampuannya menggunakan teknologi TIK akan mampu meningkatkan kembalikadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi mereka yang secara intelektualdan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan mengakses teknologi TIK akansemakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya peranan yang lebih besardari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang TIK, dunia usaha serta pemerintah untuklebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi digital divide inidan mengubahnya menjadi peluang digital (digital opportunity) untuk menciptakankeunggulan kompetitif bangsa.Penyiapan SDM TIK Untuk Membangun Masyarakat Informasi IndonesiaBerbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan kompetitif bangsa, dewasaini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB (UNDP 2005), menunjukkan bahwa indekspembangunan manusia Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 117 negara. Informasi itutentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme, tetapi diharapkan menjadisumber penggerak (trigger) yang memotivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDMbangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit, untuk berusaha memenangkan persaingan. Selainitu, beberapa data terkait lainnya, yaitu: total pasar TIK di Indonesia 2007 akan mencapai US$1.9milyar dengan compound annual growth rate (CAGR) 10% dari 200-2007, daya saing(competitiveness index) pada posisi 60 dari 61 negara (sumber the IMD World Competitivenes YearBook 2006), kesiapan bidang TIK (e-readiness index) di posisi 60 dari 65 negara (sumber theEconomist Intelligence Unit 2005), derajat masyarakat informasi (Information Society Index) diperingkat 54 dari 54 negara (sumber IDC 2005). Dalam kondisi pemanfaatan teknologi TIKsebagaimana saya kemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM TIK dalam meningkatkandaya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis.Pertama, ialah dengan mengembangkan standar kompetensi nasional yang mengacu kepadastandar yang berlaku internasional. Melalui standar kompetensi ini, akan diperoleh manfaatsebagai instrumen untuk melakukan recruitment SDM di dalam mengisi kebutuhan dalampengembangan jasa dan industri TIK, sehingga tenaga yang dipilih akan terseleksi sesuaidengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, juga akan dapat disusunprogram pendidikan dan pelatihan, sebagaimana juga dibutuhkan lembaga pendidikan tinggiuntuk kurikulumnya. Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standarkompetensi akan menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknyaakan menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upaya optimal dalammeningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.Upaya ini selain untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap TIK, juga akanmeningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi TIK.Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan memberikan fasilitasipendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakatyang selama ini kurang tersentuh atau jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnyaTIK. Konsentrasi peningkatan kualitas SDM TIK tampaknya sekarang ini lebih ditujukan untukmenciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dankemampuan masyarakat dalam mendayagunakan TIK masih terbatas. Kita menyadari bahwaupaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadarandan kemampuan masyarakat di bidang TIK atau upaya meningkatkan literasinya, maka suatuwaktu penggunaan akan tidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang TIK tidak akan
  • 435berkembang. Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembaga pendidikan TIK pun tidakakan tertampung oleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk mencetaktenaga-tenaga ahli di bidang TIK juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi TIK (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu Sekolah SatuLaboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab – OSOL). Program ini merupakanprogram fasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders di bidang pendidikan,keuangan, infrastruktur serta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakanlaboratorium komputer di sekolah-sekolah. Selain program pemerintah dalam peningkatankesadaran masyarakat untuk memanfaatkan TIK, upaya pengembangan literasi TIK juga dapatdilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait pada pengabdian kepadamasyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga pendidikan juga melakukan gerakan untukmeningkatkan literasi TIK bagi masyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan program pendidikan di bidangTIK berkembang cukup pesat, namun lulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belumdapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangatdiharapkan untuk menyediakan tenaga TIK yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar,dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan TIK tidak saja menjadi perhatianlembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknya dimulai dari pendidikan tingkat dasar,bahkan dikenalkan secara dini di rumah yang disesuaikan dengan paradigma baru bangunanarsitektur pendidikan sesuai UU 20 tahun 2003 beserta revisinya yang ditunjang denganfasilitas TIK.Permasalahan penyiapan SDM di bidang TIK bukan merupakan tanggungjawab lembagapendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan bagian dari strategi untuk mengejarketertinggalan Indonesia di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi TIK. Dalamkonteks inilah diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik dipemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalampengembangan informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkansetiap upaya dalam membangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan sejahteraseperti yang diamanatkan dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.PenutupSatu harapan di masa depan, semoga STMIK Atma Luhur menjadi institusi pendidikan dimana mahasiswa belajar (institution of learning), dan sekaligus merupakan institusi yangsenantiasa belajar (a learning institution untuk mencetak tenaga-tenaga profesional dengankompetensi S1 yang unggul dan menjadi salah satu “Center of Excellence” di bidangpendidikan khususnya TIK di Propinsi Bangka Belitung ini dengan motto “Belajar,Beribadah, Bekerja, Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi Luhur” untukkejayaan bangsa dan negara tercinta. Jika “Belajar, Beribadah, Bekerja, Berbakti, Mengabdidengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi Luhur”, Insya Allah kita bisa meningkatkan daya saingbangsa, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini. Semoga Allah SWT meridhoi, Amin.Marilah kita terus menyumbangkan pengabdian terbaik kita semua, sesuai kemampuan dankompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.Referensi[Grimes 1996] Grimes, Barbara F. 1996. Ethnologue. Summer Institute of Linguistics.
  • 436[Hammam 2006] Hammam, Riza, Moedjiono, and Yoshiki Mikami, 2006. IndonesianLanguages Diversity on the Internet.[Lauder 2000] Lauder, Multamia RMT. 2000. Unity and diversity in Indonesia’s LinguisticHeritage. University Indonesia, Jakarta.[Moedjiono 2006] Moedjiono, et.al., World Summit on the Information Society, Terjemahan,Depkominfo, 2006.[SIL 2001] SIL International, Indonesia Branch. 2001. Languages of Indonesia. Jakarta: SILInternational, Indonesia Branch.
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446CLOUD COMPUTING DAN GREEN COMPUTING:GELOMBANG INFORMATISASI LAYANAN DUNIA BISNIS MASA DEPANNaskah Orasi IlmiahPada Wisuda Ahli Madya, Sarjana, dan PascasarjanaUniversitas dan Astri Budi LuhurJakarta, 9 April 2011Oleh:DR. MOEDJIONO, M.SC.Direktur Program Pascasarjana Universitas Budi Luhurmoedjiono@gmail.com; moedjiono@budiluhur.ac.idAbstrakGelombang informatisasi baru di Abad Informasi dengan menggunakan Cloud Computing (teknologikomputasi awan) dan Green Computing (teknologi komputasi hijau) telah lahir, didengungkan,dimatangkan, dan dilengkapi kapabilitasnya untuk mendukung layanan dunia bisnis masa depanyang efektif, efisien, mendukung terwujudnya prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, dan memenuhistandar kualitas layanan yang baik. Bagaimana arsitektur atau model layanan teknologi komputasiini, apa dan siapa yang berhak dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan keberlanjutansistem, jaminan keamanan jaringan komunikasi dan data, privasi data, integritas data, danketersediaan data, serta memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan perlu dibahas, dihayati,dan dikaji lanjut untuk dapat didayagunakan secara tepat.Kata Kunci: Cloud Computing, Green Computing.PendahuluanTeknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang mengalami perkembangan sangat pesat,karena didukung oleh banyaknya inovasi teknologi yang dihasilkan oleh banyaknya temuan-temuanbaru terkait dengan keinginan manusia untuk mengotomasikan sistem kehidupan di dunia, agarsegala kegiatan hidup bisa lebih mudah, praktis, sederhana, efektif, efisien, dan ramah lingkungan.Akibat dari pemikiran inilah, berbagai usaha yang dilaksanakan oleh para ilmuwan dan praktisiberupa kajian, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan di bidang hardware, software,infrastruktur, maupun brainware dalam rangka menghasilkan berbagai temuan baru yangcemerlang, untuk bisa diimplementasikan dan selalu disempurnakan. Terdorong oleh berbagaipengalaman dan kecenderungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), CEOOracle - Larry Ellison pada tahun 2008 mengatakan kepada kelompok analis Oracle, bahwa “Thecomputer industry is the only industry that is more fashion-driven than women’s fashion”. Intinyabahwa industri komputer merupakan satu-satunya industri yang perkembangannya didorong olehlebih banyak mode/fashion dibandingkan dengan mode/fashion wanita ([Velte 2010], 3).Evolusi di Abad Informasi dan Cloud ComputingUntuk memahami lahirnya teknologi Cloud Computing, marilah kita pahami bagaimana modelkomputasi ber-evolusi. Seperti yang disampaikan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang terkenal“The Third Wave”, bahwa peradaban dunia sampai dengan saat ini telah berlangsung dalam 3 (tiga)gelombang/era/abad, yaitu Abad Agraria/Pertanian, Abad Industri, dan Abad Informasi. Dalamsetiap gelombang, telah terjadi beberapa sub-gelombang. Sebagai contoh: sub-gelombang dalamAbad Informasi dapat dilihat di gambar-1, dengan dimulainya penggunaan komputer mainframetahun 1960-1970, berkembang menjadi minicomputer tahun 1980-1985, Personal Computer (PC)
  • 447tahun 1985-1990, Client-Server tahun 1990-1995, Internet Protocol (IP) Networks tahun 1995-2000,Mobile Devices tahun 2001-2008, dan kini muncul sub-gelombang Cloud Computing yang dipadukandengan teknologi pengolahan ramah lingkungan yaitua Green Computing.Gambar-1. Sub-gelombang dalam Abad Informasi. ([Mather 2009], 3)Dalam bukunya “The Big Switch”, Nicholas Carr membahas, bahwa evolusi di Abad Informasi sangatmirip dengan perubahan penting di dalam Abad Industri, yaitu dengan munculnya sub-gelombangteknologi elektrifikasi. Sebelumnya, setiap organisasi harus membangun instalasi sumber dayalistriknya sendiri-sendiri, misalnya dengan menyediakan kincir air/angin sendiri-sendiri. Denganmunculnya teknologi elektrifikasi, setiap organisasi tidak perlu membangun instalasi sumber dayalistriknya sendiri-sendiri lagi, tetapi dengan cara menyambung saluran listriknya ke infrastruktursaluran listrik yang disediakan oleh perusahaan pemasok listrik. Cloud computing sangat miripdengan awal mula perubahan elektrifikasi dalam Abad Industri, yang terjadi di Abad Informasi. Saatini, setiap organisasi harus menyediakan sumber daya komputasinya sendiri-sendiri (hardware,software, infrastruktur, dan brainware) untuk keperluan khusus informatisasinya. Di masamendatang, setiap organisasi tidak perlu menyediakan penuh sumber daya komputasinya, tetapibisa hanya dengan mengkoneksikan sistemnya ke jaringan cloud (computing grid) sebagai sumberdaya komputasi informatisasinya sesuai yang diperlukan. Begitu terwujud, penghematan untukinformatisasi layanan organisasi merupakan keuntungan besar yang tidak tersanggahkan, bahkansangat tepat untuk organisasi besar yang berskala nasional maupun internasional, di antaranyakarena organisasi hanya cukup menyediakan sumber daya komputasi secukupnya sesuai kebutuhan.Kebutuhan sumber daya komputasi lainnya sudah disediakan oleh vendor penyedia layanankomputasi seperti dapat dilihat di gambar-2.
  • 448Gambar-2. Hubungan Organisasi Pelanggan dan Penyedia Layanan Komputasidalam Model Cloud Computing ([Velte 2010], 10)Gambaran lainnya terkait dengan evolusi dalam cloud computing sendiri yang merupakan evolusilogik dari komputasi, seperti tercantum di gambar-3.Gambar-3. Evolusi dalam Cloud Computing. ([Mather 2009], 4)Dimulai dari penyedia layanan Internet (Internet Service Provider/ISP 1.0), di mana setiap ISPberkembang-biak secara cepat untuk memberikan layanan akses Internet kepada organisasi danindividu pelanggan. Pada tahap awal, ISP hanya memberikan koneksi Internet kepada para penggunadan bisnis kecil, bahkan lewat layanan tilpun. Setelah akses Internet berkembang menjadikomoditas, para ISP bergabung dan mencari layanan yang mempunyai nilai lebih, seperti akses keemail dan koneksi ke jaringan penyedia layanan lainnya di dalam fasilitas mereka (ISP 2.0). Versi inimemungkinkan suatu fasilitas khusus untuk menjadi host server organisasi pelanggan, bersamainfrastruktur untuk mendukung dan menjalankan aplikasi di atasnya, yang disebut dengan fasilitas
  • 449colocation - sandingan (ISP 3.0), tipe pusat data di mana beberapa pelanggan mencari lokasijaringan, server, storage dan interkoneksi ke berbagai jaringan telekomunikasi, serta jaringanpenyedia layanan lainnya dengan biaya dan komplikasi yang seminimal mungkin. Setelah fasilitascolocation berkembang dan menjadi komoditas, langkah evolusi berikutnya adalah pembentukanpenyedia layanan aplikasi (Application Service Provider/ASP), yang memfokuskan pada layanan yangbernilai tambah lebih tinggi dalam memberikan aplikasi khusus kepada organisasi, dan tidak hanyainfrastruktur komputasi (ISP 4.0). ASP pada umumnya memiliki dan mengoperasikan softwareaplikasi yang disediakan beserta infrastruktur yang diperlukan. Walaupun ASP menyerupai modellayanan cloud computing - software-as-a-service (SaaS), terdapat perbedaan penting dalambagaimana layanan tersebut diberikan dan model bisnisnya. Perkembangan selanjutnya adalahCloud Computing (ISP 5.0), yang menggunakan model layanan SPI yaitu memberikan layananSoftware-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), dan Infrastructure-as-a-Service (IaaS),yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam seksi Pengertian dan Model Layanan Cloud Computing.Beberapa pengembangan konsep model layanan tambahan lainnya berdasarkan tawaran vendorpenyedia layanan, di antaranya adalah Communication-as-a-Service (CaaS), Monitoring-as-a-Service(MaaS), Security-as-a-Service (SaaS), dan Hardware-as-a-Service (HaaS).Perkembangan Cloud ComputingWujud teknologi komputasi cloud menggambarkan tidak adanya batas sehingga membuat duniamenjadi lebih kecil. Dengan dilengkapi fasilitas Internet yang membangun jalur komunikasi berskalaglobal, setiap orang di mana saja sekarang bisa mempunyai akses ke orang lain dari mana saja.Globalisasi aset-aset komputasi merupakan kontribusi terbesar dalam perkembangan teknologikomputasi baru ini, sehingga cloud terwujud saat ini.Konsep cloud computing menjadi lebih mudah dimengerti ketika seseorang memikirkan tentang apayang selalu dibutuhkan oleh lingkungan organisasi modern yang memanfaatkan TIK, saranaprasarana untuk meningkatkan kapasitas atau kapabilitas infrastrukturnya secara dinamis, tanpamenginvestasikan uang untuk membeli infrastruktur baru, tanpa harus selalu perlu mengadakanpelatihan personel baru, dan tanpa perlunya membeli lisensi software baru. Untuk memenuhipersyaratan keperluan seperti tersebut di atas, maka model cloud computing yang mencakupparadigma pembayaran langganan berdasarkan pemakaian (subscription-based) atau bayar yangdipakai saja (pay-per-use atau pay-as-you-go), memberikan layanan yang dipakai lewat Internet dandapat menambahkan kemampuan instalasi teknologi informasi yang sedang dipakai. Kebanyakanpengguna berpendapat bahwa pendekatan ini memberikan pengembalian dana investasi (return oninvestment) yang memadai. Didorong oleh terjadinya krisis moneter yang melanda ekonomi global,semakin banyak organisasi yang berniat berpindah ke arah cloud computing sebagai sarana danprasarana komputasinya dengan biaya-rendah dan sebagai solusi kecepatan penyampaian ke pasaruntuk operasi dan layanan tugas-tugas penting. Karena pelanggan pada umumnya tidak mempunyaiinfrastruktur yang dipergunakan di lingkungan instalasinya, mereka bisa tidak perlu mengeluarkanbiaya modal dan sumber daya yang dipakai sebagai layanan dengan hanya membayar apa yangdipakai saja. Dengan cara pemakaian daya komputasi secara bersama-sama dengan para pelangganlainnya, rata-rata utilisasi pada umumnya sangat membaik, karena layanan-layanan cloud computingterpakai secara efisien. Faktor ini saja sendiri akan mengurangi biaya infrastruktur secara signifikandan meningkatkan percepatan pengembangan aplikasi. Akibat penggunaan model ini, kemampuanfasilitas instalasi komputer meningkat tajam, karena pelanggan tidak perlu membuat sendiri aplikasimereka pada saat waktu kritis, ketika beban pengolahan paling besar. Penerapan model cloudcomputing juga telah lebih dimungkinkan dengan meningkatnya ketersediaan pita lebar (bandwith)kecepatan tinggi. Keinginan penggunaan cloud computing meningkat karena solusi cloudmemberikan pengguna dengan akses setingkat dengan daya supercomputer. Jaringan bisa menjadi
  • 450berdaya seperti supercomputer di cloud, di mana pelanggan dapat menggunakan sesuai yangdiperlukan.Cloud computing diperkirakan akan menjadi pengendali yang sangat signifikan dalam pengeluaranbidang teknologi informasi. Berdasarkan prediksi IDC (tahun 2008), layanan cloud diperkirakan akantumbuh pada rata-rata pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 27%, dari USD16 milyar pada tahun2008 dan mencapai USD42 milyar sebelum tahun 1012. Pengeluaran layanan teknologi informasinon-cloud diperkirakan tumbuh CAGR 5% dari USD367 milyar dan mencapai USD451 milyar padatahun 2012, seperti tercantum di gambar-4.Gambar-4. Pengeluaran Biaya Layanan Cloud Computing ([Mather 2009], 10)Dengan makin besarnya pendayagunaan sumber daya layanan cloud computing, ada beberapamasalah yang harus dipertimbangkan, utamanya masalah legalitas. Terkait masalah ini, telah banyakusaha yang dilaksanakan oleh berbagai instansi untuk menciptakan dan me-unifikasi lingkunganlegalisasi khusus untuk cloud computing. Beberapa lembaga/organisasi kelompok yang bertanggungjawab terhadap teknologi komputasi telah mengumumkan usaha mereka dengan mempromosikanbeberapa masalah yang harus dipenuhi dalam cloud computing, di antaranya adalah: NationalInstitute of Standards and Technology (NIST) yang mempromosikan standarisasi di cloud computing;Cloud Security Alliance (CSA) tentang keamanan di cloud computing; Open Cloud Manifesto (OCM)tentang interoperabilitas di cloud computing; Distributed Management Task Force (DTMF),Information Technology Association of America dan Jericho Forum tentang keamanan informasi.Arsitektur, Model Layanan, dan Model Penggelaran Cloud ComputingCloud computing adalah suatu model komputasi berbasis Internet dengan penyediaan berbagaisumber daya komputasi oleh vendor penyedia layanan (service provider vendors), yang dapat dibagipakai bersama secara lentur sesuai kebutuhan dengan metode layanan “as-a-service” kepadainstalasi komputasi pengguna yang mengakses dari mana saja dan kapan saja ([Williams 2010],[Williams 2010], [Wiki 2009]).Arsitektur model komputasi ini dapat digambarkan di gambar-5 berikut.
  • 451Gambar-5. Arsitektur Cloud ComputingArsitektur cloud computing merupakan susunan sistem software yang terlibat di dalam interaksiproses pelaksanaan cloud computing, yang pada umumnya melibatkan beberapa komponen cloudyang saling berkomunikasi dan berinteraksi lewat program aplikasi antarmuka berupa layanan web.Masing-masing program di dalam sistem software melaksanakan tugasnya dengan baik dan secarabersama berinteraksi lewat antarmuka universal, yang kompleksitas pelaksanaannya dikendalikansecara baik untuk menghasilkan keluaran sistem yang lebih terkelola daripada masing-masing hasilkerjanya sendiri-sendiri. Dua komponen penting dari cloud computing adalah front-end dan back-end. Komponen front-end adalah bagian yang dilihat oleh pengguna, termasuk jaringan komputerpengguna dan aplikasi yang dipakai untuk mengakses cloud lewat fasilitas antarmuka penggunaseperti web browser. Back-end dari arsitektur cloud computing adalah cloud itu sendiri, yang terdiridari komputer, server, dan perangkat penyimpanan data.Sedangkan model layanan cloud computing terdiri dari 3 (tiga) layanan utama, seperti dapat dilihatdi gambar-6, yaitu:1. Software-as-a-Service (SaaS)Pelanggan tidak perlu membeli software, tetapi menyewa dari vendor penyedia layanan dalambentuk penyewaan model pay-per-use atau pay-as-you-go sebagai biaya operasional (Opex)sesuai dengan yang dibutuhkan organisasinya saja.Salah satu peningkatan pemanfaatan model layanan ini adalah Service Oriented Architecture(SOA), sebagai model arsitektur layanan bisnis lengkap perusahaan yang terintegrasi, dari awalsampai akhir, yang mencakup kebijakan, prinsip-prinsip, dan kerangka yang menggambarkanbagaimana jaringan layanan dapat ditingkatkan dalam aplikasi perusahaan untuk mencapaitujuan bisnis yang diinginkan. SOA dapat dipandang sebagai sarana penyempurna kendalipengelolaan bisnis, visibilitas, dan matrik proses bisnis, yang memungkinkan terjadinya integrasidari proses bisnis secara holistik, menciptakan kemampuan baru untuk menciptakan solusigabungan yang terintegrasi, memperlihatkan layanan aktifitas bisnis secara nyata, danmemungkinkan pemakaian kembali aset-aset aplikasi yang tersedia. Secara teknis SOA berisihimpunan berbagai layanan dengan struktur dasar yang mendukung komunikasi antar layanan.Orientasi layanan ditujukan untuk membuat layanan mudah terhubung dengan sistem operasi,bahasa pemrograman, dan teknologi lainnya yang mendasari aplikasi.2. Platform-as-a-Service (PaaS)Vendor penyedia layanan memberikan sarana kelengkapan pengembangan kepada pengembangaplikasi, yang mengembangkan aplikasi dan memberikan layanan lewat platform penyedialayanan. Penyedia layanan pada dasarnya mengembangkan kakas (toolkit) dan standar untukpengembangan, dan saluran untuk pendistribusian dan pembayaran. Penyedia layanan
  • 452menerima pembayaran sebagai penyedia platform dan penjualan serta pendistribusian layanan.Hal ini mempercepat propagasi software aplikasi, dengan biaya rendah dan pemanfaatan saluranyang sudah terbangun untuk melayani permintaan pelanggan.3. Infrastructure-as-a-Service (IaaS)Vendor penyedia layanan menyediakan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi, dengan modelpembayaran pay-per-use dan memberikan skala layanan sesuai yang dibutuhkan pelanggan.Penyedia layanan dapat membangun infrastruktur yang bisa melayani puncak permintaan danmenambahkan kapasitas sesuai kebutuhan pelanggan. Pelanggan membayar sesuai daya yangdibutuhkan, besarnya tempat penyimpanan data, dan seterusnya sesuai kapasitas yang dipakaioleh pelanggan.Gambar-6. Layanan SPI dalam Cloud Computing ([Mather 2009], 11)Berdasarkan ketentuan NIST, terdapat 4 (empat) model penggelaran cloud computing, yaitu:1. Model public clouds (lihat gambar-7), di mana sumber daya secara dinamis diberikan kepadapelanggan sesuai kebutuhan berdasarkan layanan self-service lewat Internet, aplikasi web ataulayanan web, fasilitas dari vendor penyedia layanan (off-site) yang berbagi pakai, dikelola,dikontrol, dijaga kemanannya dan dibayar sesuai dengan pemakaian yang dibutuhkan saja.
  • 453Gambar-7. Model Public Clouds ([Mather 2009], 24)2. Model private clouds (lihat gambar-8), di mana sumber daya diberikan dengan jaringan privatorganisasi pelanggan, untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam rangka jaminan keamanandan ketersediaan data yang sensitif. Organisasi pelanggan harus membeli, membangun, danmengelola sendiri sumber daya operasional sistem komputasi yang dibutuhkan di dalam privateclouds.Gambar-8. Model Private Cloud ([Mather 2009], 37)3. Hybrid clouds (lihat gambar-9), yang mencakup gabungan model private dan public clouds sesuaiyang dibutuhkan oleh instalasi organisasi pelanggan.
  • 454Gambar-9. Model Hybrid Clouds [Wiki 2010]4. Community Clouds, di mana clouds digunakan oleh berbagai organisasi komunitas/grup tertentuyang mempunyai kesamaan kepentingan, seperti keamanan atau interoperabilitas, yang sumberdaya komputasinya disediakan oleh pihak internal atau eksternal/pihak ketiga. Dengan kata lain,community clouds merupakan pengembangan terbatas dari private clouds, di mana infrastrukturclouds yang tersedia bisa dikelola oleh salah satu dari beberapa organisasi komunitas yangmenggunakannya atau pihak ketiga.Ciri Khas, Keuntungan, dan Kerugian Cloud ComputingBeberapa ciri khas cloud computing adalah:1. Pemakaian sumber daya secara bersama-sama (multitenancy/shared resources): model bisnis dimana sumber daya yang sama dibagi pakai secara bersama oleh beberapa pengguna di tingkatjaringan, tingkat pengguna, dan tingkat aplikasi.2. Berkemampuan skala besar (massive scalability): cloud computing bisa memberikan kemampuanskala besar, sampai puluhan juta sistem kepada organisasi yang membutuhkan, denganmemanfaatkan pita lebar dan tempat penyimpanan data yang disediakan oleh vendor penyedialayanan.3. Kelenturan (elasticity)/Swalayan (On Demand Self Service): pengguna dapat secara cepatmenambah dan mengurangi sumber daya komputasi yang diperlukan, serta melepaskan sumberdaya untuk penggunaan lainnya kalau sudah tidak diperlukan lagi (lihat gambar-10).4. Bayar yang dipakai saja (pay-per-use atau pay-as-you-go): pengguna hanya membayar sumberdaya yang sesungguhnya dipakai pada waktu mereka membutuhkan saja.5. Hak memiliki sumber daya sendiri (self-provisioning of resources): mempunyai hak memilikisumber daya tambahan sesuai kebutuhan pengguna sendiri, seperti sistem-sistem tambahan(kemampuan pengolahan, software, tempat penyimpanan data) dan jaringan.
  • 455Gambar-10. Kelenturan Pemakaian Sumber Daya dalam Cloud Computing ([Mather 2009], 9)Beberapa keuntungan dari cloud computing adalah:1. Mengurangi biaya implementasi dan pemeliharaan.2. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara global.3. Penggelaran infrastruktur yang lentur/elastis dan jangkauan yang luas.4. Kecepatan waktu ke pasar.5. Transformasi bagian teknologi informasi, yang sebelumnya memfokuskan pada teknispemeliharaan dan implementasi menjadi memfokuskan pada inovasi.6. Dapat diwujudkannya wacana perampingan pusat data (sesuai prinsip green computing).7. Meningkatkan ketersediaan aplikasi kelas bisnis berkualitas tinggi sampai dengan kecil-menengah.Beberapa kerugian/resiko dari cloud computing adalah:1. Jaminan konsistensi penyedia layanan cloud terhadap penampilan dari aplikasi atau transaksi,sehingga mengharuskan pengguna untuk memahami mutu/tingkat layanan yang didapatkantermasuk waktu respons transaksi, proteksi data, dan kecepatan data recovery-nya.2. Jaminan kerahasiaan data privasi yang mungkin bisa terbaca oleh orang lain tanpasepengetahuan atau ijin yang bersangkutan.3. Jaminan konsistensi tingkat compliance penyimpanan data yang mungkin masih rawan.4. Jaminan konsistensi perubahan kepemilikan data yang tersimpan di cloud, karena penyedialayanan mungkin bisa merubah butir-butir kesepakatan (terms of agreements).5. Jaminan keamanan data untuk data yang dibagi-pakai secara bersama, bila sudah tidakbergabung lagi di dalam layanan cloud, apakah salinan datanya telah terhapus.
  • 456Vendor dan Software Layanan Cloud ComputingBerbagai perusahaan besar di bidang komputasi telah berusaha dan berkompetisi membangunlayanan cloud computing untuk memberikan layanan terbaik mereka sesuai kebutuhan pelanggandengan memenuhi berbagai persyaratan komputasi sistem termasuk keamanan, integritas, danketersediaan data sesuai standar kualitas layanan (SLA) yang dibutuhkan. Layanan yang diberikanlewat pengintegrasian komponen-komponen dalam cloud computing sedang berkembang untukmengatasi masalah-masalah keterbatasan, kekurangan, dan mengembangkan kemampuan-kemampuan baru untuk memenuhi kebutuhan penuh dalam cloud computing.Beberapa layanan yang telah ditawarkan oleh vendor pencipta layanan, antara lain:1. Microsoft: Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Outlook, Windows Azure, dan Azure ServicesPlatform. Windows Azure adalah koleksi dari layanan berdasarkan cloud, termasuk LiveFramework, layanan-layanan .NET, SQL, CRM, SharePoint, Windows Azure Foundation untukkomputasi, storage, dan pengelolaan.2. Adobe: Adobe Integrated Runtime (AIR) menawarkan Flash, ActionScript, dan MXML/ FLEX untukPC. Menggunakan AIR, vendor dapat membangun aplikasi desktop untuk mengakses cloud.3. Salesforce.com: AppExchange dari Salesforce.com merupakan himpunan ApplicationProgramming Interface (API) di mana vendor dapat menciptakan aplikasi desktop untukmengakses data salesforce dan dijalankan di desktop pelanggan.4. Apple: Apple memberikan sejumlah fitur yang bisa mengakses cloud untuk iPhone/iPod sentuh.Selain memberikan Safari web browser yang terintegrasi, juga dilengkapi dengan softwaredevelopment kit (SDK) untuk membuat aplikasi di iPhone/iPod sentuh. Vendor dapat membuataplikasi mereka dan pengguna dapat mengakses cloud dengan aplikasi tersebut.5. Google: Google’s mobile platform disebut Android membantu vendor membangun softwareuntuk telepon mobile. Google juga memberikan Google Apps dan Google Chrome browser yangjuga menginstalasi software Google Gears di desktop, yang bisa membuat solusi offline danonline.6. IBM: Blue Cloud merupakan solusi cloud computing yang memberikan pusat data bisamengakses dan mengoperasikan komputasi lewat Internet dengan prinsip distributed computingdi mana saja.7. Amazon: memberikan berbagai layanan akses cloud mulai penyimpanan data sampai denganberbagai platform database. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) merupakan layananweb yang menawarkan kapasitas komputasi yang bisa dirubah skalanya di cloud dan didesainuntuk memudahkan pengembang membuat perubahan berbagai skala web. Produk layananlainnya adalah Amazon SimpleDB untuk layanan database, Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) untuk solusi storage lewat Internet, Amazon CloudFront merupakan layanan webuntuk penyaluran konten, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) yang menawarkanpenyimpanan antrian pesan dalam skala yang bisa diatur di instalasi komputer pengguna, danAmazon Elastic Block Store (Amazon EBS) merupakan fitur penyimpanan data tetap untukAmazon EC2.
  • 457Gambar-11. Berbagai Layanan Cloud Computing yang ditawarkan vendor ([Mather 2009], 10)Green Computing dan Cloud ComputingGreen Computing atau Green Information Technology (Green IT) adalah seluruh proses terkaitdengan teknologi komputasi dan informatisasi, mulai dari pengkajian, perencanaan, pembuatan,penggunaan, sampai dengan pemusnahan sumber daya komputer dan peralatan komputasi terkait,yang efektif dan efisien dengan mengutamakan prinsip terjaganya ramah lingkungan. Seperti yangdisampaikan oleh Murugesan dalam *Wiki 2011+, “Green Computing is the study and practice ofdesigning, manufacturing, using, and disposing of computers, servers, and associated subsystems—such as monitors, printers, storage devices, and networking and communications systems—efficientlyand effectively with minimal or no impact on the environment."Tujuan dari green computing ini adalah untuk mengurangi pemakaian material yang berbahaya,memaksimalisasi efisiensi pemakaian energi selama daur hidup barang/peralatan, danmempromosikan daur ulang dalam proses komputasi dan informatisasi.Untuk tujuan tersebut, diperlukan 4 (empat) langkah dalam rangka penyelamatan lingkungan akibatdari proses komputasi dan informatisasi, yaitu ramah penggunaan (green use), ramah pembuangan(green disposal), ramah perancangan (green design), dan ramah manufaktur (green manufacturing).Sehingga, terdapat 5 (lima) kata kunci dalam penerapan teknologi green computing, yaitukeberlanjutan (sustainability), ramah lingkungan (environmental friendly), efisiensi energi (energyefficient), efisiensi sumber daya (resource efficient), dan efisiensi pekerjaan (reduce useless work).Wujud dari penerapan teknologi green computing dalam informatisasi di antaranya adalah:1. Memperpanjang daur hidup peralatan komputer (product longevity) termasuk kemudahandiupgrade (upgradeability) dan kemudahan dikembangkan secara modular (modularity);2. Penulisan algorithma yang efisien dalam penggunaan sumber daya (algorithmic efficiency andresource allocation), misalnya mengurangi jumlah sumber daya komputer yang dibutuhkanuntuk melaksanakan perintah-perintah dalam algorithma sehingga menghemat energi yangdipergunakan.3. Virtualisasi atau abstraksi sumber daya komputer (computer virtualization), misalnya prosespenamaan dua atau lebih sistem komputer logik ke dalam satu hardware komputer sehinggasistem komputer bisa secara otomatis mengatur distribusi beban pekerjaan ke peralatan yangsesuai kebutuhan.
  • 4584. Terminal server yang ramping (thin clients), sehingga pengguna dapat memilih kombinasi akseske suatu proses yang pelaksanaan komputasinya harus dilaksanakan di server pusat atau yangbisa dilaksanakan di terminal untuk penghematan biaya dan konsumsi energi. Model inimeningkatkan penggunaan terminal server yang ramping menjadi virtual labs.5. Daur ulang material (Materials Recycling), sehingga material komputer yang sudah tidak terpakaibisa dimanfaatkan untuk dimanufaktur dalam bentuk peralatan lain atau didonasikan kepadayang memerlukan.6. Telecommuting dengan Voice over Internet Protocol (VoIP), sehingga mengurangi instalasi/infrastruktur kabel telepon dengan membagi pakai jaringan Ethernet yang ada.Prinsip-prinsip dasar ramah lingkungan sebagai tujuan dari wujud penerapan green computing akanterdukung oleh penerapan cloud computing seperti yang telah dijelaskan di dalam ciri-ciri khasnya diatas. Penerapan cloud computing yang didukung dan dikembangkan terus menerus kemampuanserta kualitasnya oleh para ilmuwan, akademisi, praktisi dan professional di bidang TIK, diharapkandapat memenuhi seluruh kebutuhan besar komputasi dan informatisasi layanan bisnis masa depan,termasuk pemenuhan kebutuhan komputasi yang menekankan prinsip-prinsip dasar ramahlingkungan seperti yang telah dijelaskan di atas.PenutupTeknologi komputasi baru dalam proses informatisasi layanan bisnis masa depan yang disebut cloudcomputing sudah lahir dan sedang berkembang dalam proses pematangan dan pengayaankapabilitasnya, termasuk kombinasi penerapannya dengan memadukan prinsip-prinsip ramahlingkungan sebagai tujuan dari green computing, untuk memenuhi kebutuhan layanan bisnisorganisasi modern, baik nasional maupun internasional, dalam rangka mencapai tata-kelola yangbaik, efektif, dan efisien.Perusahaan besar (vendor) di bidang komputasi dan informatisasi sedang mengembangkan sistemkomputasi ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi pelanggan masa depan agar memenuhiprinsip-prinsip dalam standar kualitas layanan yang baik (Service Level Agreements/ SLA) termasukproteksi data (data protection), keberlanjutan layanan (continuity of service), dan kualitas layanan(Quality of Service/QoS).Ilmuwan, akademisi, dan praktisi atau professional di bidang TIK perlu mengkaji dan mengikutikecenderungan perkembangan teknologi ini untuk bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalammenyumbangkan pemikiran-pemikiran dan temuan-temuan yang cemerlang, sertamendayagunakannya secara tepat sesuai kebutuhan organisasi modern di masa depan.Daftar Pustaka[Dagum 2008] Dagum, Diego, “Green Computing”, The Architecture Journal, 2008, www.architecturejournal.net, diakses 1 Januari 2011.[Mather 2009] Mather, Tim, Subra Kumaraswamy, and Shahed Latif, Cloud Security and Privacy,O’Reilly Media Inc., Sebastopol, CA, USA, 2009.[Micr 2008] Microsoft, Co., Green Computing, The Architectural Journal, 2008, http://research.microsoft. com/ pubs/78813/AJ18_EN.pdf, diakses 12 Januari 2011.[Rittinghouse 2010] Rittinghouse, John W., James F. Ransome, Cloud Computing Implementation,Management, and Security, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2010.[Romi 2009] Romi Satria Wahono, Green Computing untuk Orang Lugu, http://romisatriawa hono.net/2008/12/22/green-computing-untuk-orang-lugu/, diakses 12 Januari 2011.[Velte 2010] Velte, Anthony T., Toby J. Velte, and Robert Elsenpeter, Cloud Computing: A PracticalApproach, McGraw Hill, New York, 2010.
  • 459[Williams 2010] Williams, Mark I., A Quick Start Guide to CLOUD COMPUTING: moving your businessinto the cloud, Kogan Page Limited, London, UK, 2010.[Wiki 2010] Wikipedia, Cloud Computing, http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing, diakses 10Desember 2010.[Wiki 2011] Wikipedia, Green Computing, http://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing, diakses 12Januari 2011.
  • 460Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in Wireless Sensor NetworksMoedjiono, Budi Luhur University, moedjiono@gmail.comAries Kusdaryono, Budi Luhur University, aries.kusdaryono@gmail.comSeminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 2011ABSTRACTThe Wireless sensor network (WSN) are composed of a large number of sensor nodes with limitedenergy resources. One critical issue in wireless sensor networks is how to gather sensed informationin an energy efficient way, since the energy is limited. The clustering algorithm is a technique used toreduce energy consumption. It can improve the scalability and lifetime of wireless sensor networks. Inthis paper, we introduce energy efficient base station assisted cluster routing protocol (BSCRP) inwireless sensor networks. Our scheme improves the performance of Base Station Controlled DynamicClustering Protocol (BCDCP) and Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol) (BIDRP) routingprotocol. In BSCRP, the base station constructs clusters and makes the head node with highestresidual energy sent data to base station. Furthermore, we can save the energy of head nodes usingmodes selection method. The simulation results show that BSCRP achieves longer lifetime and moredata messages transmissions than current important clustering protocol in wireless sensor networks.1. INTRODUCTIONWireless sensor networks have been widely used in many different areas of application such asmilitary, health care and monitoring environments. The main ability of wireless sensor networks iscommunicating and sensing between nodes, which are deployed in a wide area with a large numberof nodes. In order to increase the utilization of wireless sensor networks, many researchers havedeveloped efficient ways to increase the usability of a single node. For increasing network lifetime itis essential to make the most efficient use of every node since each node of wireless sensornetworks has limited energy resources. One of the important key points in utilizing a network is toincrease the network’s performance by constructing an efficient routing protocol. The most popularrouting protocol that has been used in many applications is clustering. Many different methods ofclustering have been developed to increase network lifetime in wireless sensor networks. Eachclustering method has been used and proven to reduce the energy consumption of each node.In this paper, we introduce an enhanced clustering method based on well proven clusteringschemes - BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol) and BIDRP (Base StationInitiated Dynamic Routing Protocol). One of the head nodes is selected as a leader node to sendmessages to the base station and this leader node can vary according to the residual energy ofcluster heads. Constructing an efficient routing path in clusters is very crucial to decrease dissipatingenergy of cluster heads. In our scheme, named “energy efficient base station assisted cluster routingprotocol” (BSCRP), we use clustering and leveling methods to construct a network. The base stationwill collect data of each node and process the data to construct the clusters of the whole network.Each node will receive information from the base station about the clusters and energy levels. Inorder to save the energy of cluster heads, message transmission should be delayed if possible.
  • 461The whole paper is organized as follows: section 2 presents related work on clustering methods,section 3 provides the proposed algorithm, section 4 discusses the simulation, and section 5describes the conclusion of the work.2. RELATED WORKIn wireless sensor networks the routing construction methods are very important to decreaseenergy dissipations. The clustering scheme has been used and proven to decrease the energyconsumption of sensor nodes since it groups several nodes that are close together. In the clusteringscheme, one of the nodes is appointed as a cluster head, which usually, has the highest power inthat cluster. The key point of the clustering scheme is to make the cluster heads collect data in theirown cluster and send them to the other cluster heads or base station. In this way, each membernode can save the energy required for transmission and so they can survive longer.2.1 BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol)Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing protocol called Base Station ControlledDynamic Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among allsensor nodes to improve network lifetime and average energy savings. The method assumes thatthe properties of a given sensor network model are a fixed base station, sensor nodes with energyconstraints, nodes equipped with power control capabilities, and stationary nodes. It operates intwo major phases, i.e., the setup phase and data communication phase. BCDCP uses class basedaddressing which gives identifications to each node in a network.In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, clusterhead-to-cluster head (CH-to-CH) routing path formation, and schedule creation for each cluster.During each setup phase, the base station receives information on the current energy status from allthe nodes in the network. The base station computes the average energy level after receivinginformation from each node and decides which nodes are appointed as cluster heads. The basestation sends information back to the nodes which include identification for each node. Each nodeholds two identifications which represent the identification for each node and identification ofcluster head. Each cluster head is connected to the other cluster heads and uses a minimumspanning tree to create a routing path.In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head.Since sensor nodes are geographically grouped into clusters, these transmissions consume minimalenergy due to small spatial separations between the cluster head and the sensing nodes. Once thedata from all sensor nodes has been received, the cluster head performs data fusion on the collecteddata, and reduces the amount of raw data that needs to be sent to the base station.Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol(BCDCP) routing path
  • 4622.2 BIDRP (Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol)An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base StationInitiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by thebase station to increase the network lifetime.In BIDRP, the method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive ClusteringHierarchy-Centralized (LEACH-C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each nodesends its data to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from eachcluster head to the base station while creating clusters. The base station sends signal levels to thecluster heads; the closest cluster head to the base station has the lowest level and the farthest oneto the base station has the highest level. The farthest cluster head sends its data to the neighbouringcluster head. Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the lowest level. Thenthe cluster head in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. Inthis scheme, the leader node will dissipate energy much faster, since sending data to the basestation requires a large amount of energy. Even though, the leader node has the highest energyamong all other nodes, it will die quickly. In our scheme, we also use the signal level to route, but weimprove the problem of the leader node’s fast death.Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP)3. Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing ProtocolWe adopt the basic mechanism of BCDCP and BIDRP but we improve the performance of networklifetime – by choosing the leader node, which sends final data to the base station, considering notonly the energy transmission but the energy level as well. To reduce the energy dissipation, we alsointroduce two modes of operation – ON and Standby.Our scheme starts with the initialization phase in which each node sends data of energy level andlocation to the base station. The base station computes the values and sends a message to eachnode. The message contains the following data:ID of node,ID of cluster head,ID of level,ID of layer,Mode of operationThe next step is the formation phase. In this phase we organize clusters with ID of nodes and ID ofcluster heads first and then build the energy layer’s level. Finally, the leader node which will send thefinal aggregated data to the base station is determined.Base Station
  • 463The final step is the transmission phase, where all nodes will send data to a designated node. Theprefix of each node can be assigned as follows:Regular nodeCluster headLayer centerLeader nodeThe formation phase is described in more detail in the proceeding sections.3.1 Forming ClustersIn our scheme, we use the similar approach as in BCDCP to create the clusters utilizing the highenergy base station. Since the base station has an unlimited energy source, the location of all thenodes in a network is calculated and updated by the base station. The base station performs theformation of balanced clustering, where each cluster head serves an approximately equal number ofmember nodes to avoid cluster head overload. At the initialization phase, each node sends theinformation of energy status and its location in the network to the base station. The base stationexecutes the cluster splitting process and cluster head selection by computing their energy levelsand performing a balanced clustering technique [12] in order to distribute evenly the number ofnodes in each cluster as well as the load on all cluster heads. The base station sends the requiredinformation to all the nodes. The information includes the ID of node to distinguish in which clusterthe node resides, and the ID of the cluster head appointed as cluster head. The creation of clustersand the selection of cluster head are identical to the scheme in BCDCP. Figure 3 shows the process ofcluster formation.Fig. 3: The forming clusters with appointed cluster heads (the red dots are the cluster heads)3.2 Forming Layers of a LevelThe focus of forming layers of a level is finding the appropriate node to send the final aggregateddata to the base station, i.e., finding the leader node of all clusters. Since the energy consumption ofthe leader node is quite significant, we have to choose the leader node very carefully. We should notselect a node just because it has the highest energy (as in BCDCP) or just because it is situated at theshortest distance from the base station (as in BIDRP), but we must consider energy and distance atthe same time.3.2.1 Creating LevelsIn order to select the leader node, considering distance and energy, we have to divide thesensor field into several levels. As in BIDRP, the base station computes the signal strengthfrom the nodes and creates an energy level hierarchy, that is, the distance to the base
  • 464station becomes one of the major factors in deciding the leader node. In BIDRP, the clusterhead in the lower level (i.e., the shortest distance to the base station) becomes the leadernode which aggregates the sensed data and relays it to the base station. However in ouralgorithm, we also consider the energy status of each cluster head node in selecting theleader node.Each cluster head will receive its ID of level denoted such as Leveln. Figure 4 shows thedistribution of levels. The level and energy of cluster heads are used to find the appropriateleader node, and this will be described in the next section.Fig. 4: Forming layer’s levelsRed dots are the cluster headsA Yellow dot is the cluster head with highest energy remainingA Green dot is the cluster head with highest energy-distance ratio andbecomes the leader node3.2.2 Calculating energy-distance ratioIn order to select the best leader node, we consider not only the remaining energy of thecluster head but also energy levels (hence the distance to the base station). The energy-distance ratio can be calculated as in formula (1):RED = ERm / Leveln (1)In formula (1), ERm (Energy Remaining) denotes the energy remaining s in the cluster headnode and Leveln denotes the level where the cluster head node is located. The base stationwill choose the cluster head node which has the largest RED (Ratio of Energy-Distance) as theleader node.In figure 4, the yellow dot (CH9) in level 5 has the highest energy (2.9 J) and the green dot(CH6) in level 4 has the largest RED. BCDCP takes CH9 as the leader node, BIDRP takes a nodein level 2 (CH2), since there is no cluster head in level 1, but we choose CH6 as the leadernode.
  • 465Table 1. Calculation of energy ratio remainingLevel Cluster Head ERem RED1 - - -2 CH1 1 0.52 CH2 1.1 0.552 CH3 0.9 0.453 CH4 1.4 0.4674 CH5 1.9 0.4754 CH6 (green dot) 2.5 0.6254 CH7 2.1 0.5255 CH8 1.7 0.345 CH9 (yellow dot) 2.9 0.586 CH10 2.3 0.383.2.3 Creating LayersThe purpose of creating layers is to determine the direction of data transmission of clusterheads. When we decide on the leader node, we create the layer using the level ofinformation and location of the leader node. The level where the leader node is situatedbecomes level 0 and the adjacent levels to layer 0 become layer 1 – there are usually twolayers with value 1. The distance from layer 0 becomes the value of that layer.The data will always be transferred from the head node in a higher layer to the head nodein a lower layer. Finally, the cluster head node in layer 0, hence the leader node, will sendthe aggregated data to the base station. Therefore, this method will decrease the energydissipation of each cluster head node thereby increasing the network lifetime.3.3 Modes of OperationIn the formation phase, the modes of operation are defined to decrease energy consumption andincrease the network lifetime. The modes of operation are only used for cluster heads and there aretwo modes.1. ON – in this mode, the operations of cluster heads are as follows:Cluster head receives and aggregates data from the surrounding member nodes in a cluster.Cluster head can receive data from cluster heads in the same layer or upper layer.Cluster head cannot receive data from cluster heads in the lower layer.Cluster head can send data to cluster heads in the same layer or upper layer.Cluster head cannot send data to the cluster heads in a lower layer.Cluster head enters standby mode when there is no transmission of data from the membernodes for a pre-defined time.2. Standby – in this mode, the operation of cluster heads are as follows:Cluster head sends a message to cluster heads in the same layer or a lower layer to benotified that this cluster head will not send data until there are changes in the data ofmember nodes (sensing that events occurred). Therefore, this method will reduce thewaiting time in the Time Division Multiple Access (TDMA) schedule.Cluster head receives sensing data from surrounding node in the cluster, but does not senddata to other cluster head. Once changes have occurred in the sensing data, cluster headswitches to ON mode.
  • 466A cluster head (which has the highest energy in one level) should receive data from the samelayer or upper layer and send data to the lower layer, if all cluster heads in one layer are inStandby mode.Cluster heads that have been selected as leader node must switch to ON mode.Cluster heads that have new data changes in the sensing field will join the TDMA schedule bysending one message to the cluster head in the same layer or lower layer.Fig. 5: Deciding the modes of operation for cluster headsIn case there are several cluster heads in ON mode in the same layer, one of the cluster headsmust be selected to be the layer’s center node. The role of a layer’s center node is collecting datafrom cluster heads which reside in the same layer. It also receives data from the upper layer of thelayer center node or cluster head, and finally sends to the lower layer of the layer center node. It iselected in a similar way as leader node, by finding the highest energy ratio among cluster heads inthe current layer. The highest energy ratio is computed as follows:RELC = ERm / (dCH - dLC(L)) (2)The highest energy ratio of the layer center Node denoted as RELC (Ratio Energy of Layer Center) iscalculated using the energy remaining of the cluster head (ERm) divided by the difference of thedistance from the cluster head (dCH) and layer center node in the lower layer (dLC(L)). Once thehighest energy ratio is discovered then the cluster head can be appointed as the layer center node.The maintenance of the routing protocol in the mode operation step of the formation phase doesnot need to reconstruct the entire routing. The changes will only occur in the layer where eachcluster head can notify its changes to the lower layer level or the upper layer cluster heads.3.4 Construction of Routing PathIn this step, schedule creation is required to allocate the time slot in order to transmit data from acertain node to an intended node without any data collision in the receiving node. In our algorithm,we adopt a scheduling technique in BCDCP utilizing the time division multiple access (TDMA)schedule. The benefit of using the TDMA scheduling technique in our algorithm is to avoid datacollision at every receiving node and decrease energy consumption. The base station assigns theA Green dot represents the leader nodeA Purple dots represent layer center nodeRed dots represent cluster heads in On modeBlue dots represent cluster heads in Standby modeBlack dots represent regular nodes
  • 467identification of time slots to all nodes. The purpose of identification of time slots is to identify thetime slot of each node to send its data.Each node is assigned identification for a specific time slot sent by the base station - ID of timeslot. In each cluster, member nodes have the task of sending their data to the cluster head accordingto the assigned time as noted in the ID of the time node. Each cluster head is also assignedidentification for specific time slot noted as the ID of the cluster head node (ID of CH node). In eachlayer, cluster heads have the task of sending their data aggregate to the layer center node accordingto the assigned time as the noted ID of a CH node.In the operation mode selection step, each cluster head which is in Standby mode sends amessage to the layer center node which indicates that it will not join the TDMA scheduling. Clusterheads which are changed to ON mode should send a message to the layer center node to notify thatthey will join the TDMA scheduling. We can run the TDMA scheduling more efficiently using theoperation mode. Therefore, BSCRP is more efficient than BCDCP and BIDRP regarding TDMAscheduling.After the formation phase, the data transmission phase takes place. The data transmission phasestarts by sensing the surrounding area then it sends the data to the cluster head. The cluster headsconstruct a cluster chain from the highest layer level to the lowest layer level then send the datathrough this chain. Finally, the leader node which is in the lowest layer level sends all the aggregateddata to the base station.Fig. 6: Final routing example in BSCRPThe leader node (green dot) in figure 6 drains the energy rapidly since its role of datacollection and transmission to the base station consumes a lot of energy. To avoid theleader’s quick death, if the energy-distance ratio of the leader node becomes smaller than apre-determined value, we have to change the leader node with the head node which has thelargest energy-distance ratio in that status. As a result, the energy spent on the cluster headsis spread evenly throughout the network.4. SimulationTo assess the performance of BSCRP, we simulated BSCRP performance using NetworkSimulator 2 (NS2) and compared its performance with the other clustering-based routingprotocols such as BCDCP and BIDRP. The performance is measured by the quantitativemetrics of average energy dissipation, system lifetime, total data messages deliveredsuccessfully, and number of nodes alive.
  • 468Table 2. Simulation ParametersNetwork field : 100m × 100mNumber of nodes : n = 100Initial energy : EInit = 3 JData packet size : 4000 bitsEnergy transmit : ETx = 50 nJ/bitEnergy transmit : ERx = 50 nJ/bitEnergy transmit dissipation for free space : Efs = 10 pJ/bit/m2Energy transmit dissipation for two ray model : Ers = 0.0013pJ/bit/m4Energy Aggregation Data : EAD = 5 nJ/bit/messageIn the experiment, the nodes are deployed in an area with the base station located farfrom the sensor field. The initial energy of each node is 3J and the nodes are placed in thesame coordinates for each simulation. We simulate 100 m × 100 m network topologies withthe base station located at least 75 m away from the nearest node. Figure 7 shows theaverage energy dissipation of the protocols under the study observation over the number ofrounds of operation. This plot clearly shows that BSCRP has a much more desirable energyexpenditure curve than those of BCDCP and BIDRP. On the average, BSCRP exhibits areduction in energy consumption of 12% and 17% over BCDCP and BIDRP, respectively.Fig. 7: Comparison between BSCRP with BCDCP and BIDRPNext we analyzed the number of data messages received by the base station for the threerouting protocols under consideration. For this experiment, we again simulated 100 m × 100m network topologies where each node begins with an initial energy of 3J. Figure 8 showsthe average number of data messages received by the base station over the number ofrounds of activities. The plot clearly illustrates the effectiveness of BSCRP in deliveringsignificantly more data messages than its counterparts. BCDCP offers improvements in datadelivery by factors of 33% and 44% over BCDCP and BIDRP, respectively.
  • 469Fig. 8: Comparison of average number of data messages received at the base stationThe improvement gained through BCDCP is further exemplified by the system lifetimegraph in figure 9. This plot shows the number of nodes that remain alive over the number ofrounds of activities for the 100 m × 100 m network scenario. With BSCRP, all the nodesremain alive for 1290 rounds, while the corresponding numbers of rounds for BCDCP andBIDRP are 678 and 777, respectively.Fig. 9: Performance result for 100m x 100mFigure 10, shows similar results with a different network area size of 50 m × 50 m networkscenario. With BSCRP, all the nodes remain alive for 2490 rounds, while the correspondingnumber of rounds for BCDCP and BIDRP are 1920 and 2130, respectively.
  • 470Fig. 10: Performance result for 50m x 50m with initial energy .5J/node5. ConclusionIn this paper we propose an enhanced centralized clustering-based routing protocol, BSCRP(Energy efficient base station assisted cluster routing protocol), that utilizes high-energy basestations to perform the most energy-intensive tasks. BCDCP and BIDRP are energy efficientcentralized clustering-based routing protocols. However, BCDCP chooses the leader node only basedon the energy of head nodes and BIDRP chooses the leader node only focusing on its distance. SinceBSCRP considers the energy of cluster head nodes and the distance, it outperforms BCDCP andBIDRP. Furthermore, BSCRP introduces modes of operation and this increases the lifetime of clusterheads.Performance of the proposed BSCRP protocol is assessed by simulation and compared to otherclustering-based protocols (BCDCP and BIDRP). The simulation results show that BSCRP outperformsits comparatives since it adopts the energy status of cluster heads and the relative distance betweenthe cluster heads and the base station. It is also observed that the performance gain of BSCRP overits counterparts increases with the area of the sensor field. Therefore, it is concluded that BSCRPprovides an energy-efficient routing scheme suitable for a vast range of sensing applications.References[1] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “Wireless Sensor Networks: ASurvey,” Elsevier Sci. B.V. Comp. Networks, vol. 38, no. 4, Mar. 2002, pp. 393–422.[2] K.Sohraby, D. Minoli and T. Znati, Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, andApplications, Wiley Interscience, April 2007, pp. 1-31.[3] F. Zhao and L. Guibas, Wireless Sensor Networks, Elsevier, 2004, pp.1-20.[4] W. R. Heinzelman, A. P. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “Energy-Efficient CommunicationProtocol for Wireless Microsensor Networks,” Proceedings of 33rd Hawaii International.Conference on System Science HICSS Vol. 8, Jan. 2000.[5] S.Varma, N. Nigam and U.S. Tiwary, “Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol forHeterogeneous Wireless Sensor Network using Clustering”, Wireless Communication andSensor Networks, Dec. 2008, pp1-6.[6] S.D.Muruganathan, D.C.F. Ma, R.I. Bhasin and A.O. Fapojuwoy, “A Centralized Energy EfficientRouting Protocol for Wireless Sensor Network”, in Proceedings of IEEE Radio Communication,March. 2005.[7] D.Kandris, P. Tsioumas, A. Tzes, N. Pantazis, and D. D. Vergados, “Hierarchical Energy EfficientRouting in Wireless Sensor Networks”, in Mediterranean Conference on Control andAutomation, June 25-27, 2008, Ajaccio, France.
  • 471[8] S. Bandyopadhyay, E. J. Coyle, “An energy efficient hierarchical clustering algorithm forwireless sensor networks,” in Proc. IEEE INFOCOM 2003 Conference, vol. 3, pp. 1713-1723,Mar. 2003.[9] O. Moussaoui, M Naimi,” A distributed energy aware routing protocol for wireless senornetworks” in PE-WASUN’05, October 10–13, 2005, Montreal, Quebec. Canada.[10] W. B. Heinzelman et al., “An Application-Specific Protocol Architecture for WirelessMicrosensor Networks,” IEEE Transactions on Wireless Communications Volume 1, No. 4, Oct2002, pp.660 – 670.[11] V. Raghunathan et al., “Energy-Aware Wireless Microsensor Networks,” IEEE Sig. Proc. Mag.,vol. 1, no. 2, Mar. 2002, pp. 40–50.[12] S. Ghiasi et al., “Optimal Energy Aware Clustering in Sensor Networks,” MDPI Sensors, vol. 2,no. 7, July 2002, pp. 258–69.[13] Stephanie Lindsey, Cauligi S. Raghavendra, "PEGASIS Power-Efficient Gathering in SensorInformation System," IEEE Aerospace Conference Proceedings 2002, Volume 3, pp.1125-1130,2002.[14] Jamal N. Al-Karaki, Ahmed E. Kamal, "Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: Asurvey", IEEE Wireless Communications, Volume 11, Issue 6, Dec. 2004, pp.6-28.[15] S. Lindsey, C. Raghavendra, and K. M. Sivalingam, “Data Gathering Algorithms in SensorNetworks using Energy Metrics,” IEEE Trans. Parallel and Distrib. Sys., vol. 13, no. 9, Sept. 2002,pp. 924–35.[16] S. Ghiasi et al., “Optimal Energy Aware Clustering in Sensor Networks,” MDPI Sensors, vol. 2,no. 7, July 2002, pp. 258–69.[17] T. Rappaport, Wireless Communication Principles and Practice (2ndEdition). Upper SaddleRiver, N.J. Prentice Hall PTR, 2002.
  • 472Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 20111.Wireless sensor network (WSN) have emerged as the state of the art technology in gathering datafrom remote locations by interacting with physical phenomena and relying on collaborative effortsby large number of low cost devices. Typically, a WSN comprises of hundreds of thousands of lowcost sensor nodes. Each sensor node has an embedded processor, a wireless interface forcommunication, a non-replenish-able source of energy, and one or more on-board sensors such astemperature, humidity, motion, speed, photo, and piezoelectric detectors. Once deployed, sensornodes collect the information of interest from their on-board sensors, perform local processing ofthese data including quantization and compression, and forward the data to a base station (BS)directly or through a neighbouring relay node. The ability to have direct interaction with physicalphenomena resulted in the development of a vast number of applications for wireless sensornetworks such as, military, commercial, intrusion detection and industrial, healthcare and disasterand rescue operations.Most deployments of wireless sensor network require unattended operation; therefore, sensornodes have to rely on batteries for communication and information gathering. Sensor nodes aresignificantly constrained in available resources including storage, computational capacity, howeverenergy accounts for the most restrictive of all factors because it affects the operational lifetime ofwireless sensor network. It is a well-established fact that wireless communication is the majorsource of energy drainage in wireless sensor network. Therefore, energy efficient communicationprotocols and topology architectures are highly desirable. In recent years clustering has emerged asa popular approach for organizing the network into a connected hierarchy. By using clustering,
  • 473nodes are organized into small disjoint groups called clusters. Each cluster has a coordinatorreferred to as cluster head (CH) and a number of member nodes. Clustering results in a hierarchicalnetwork in which cluster head form the upper level and member nodes form the lower level. Incontrast to flat architectures, clustering provides distinct advantages with respect to energyconservative by facilitating localized control and reducing the volume of inter-node communication.Moreover, the coordination provided by the cluster head allows sensor nodes to sleep for extendedperiod thus allowing significant energy savings. Despite many advantages of clustering in wirelesssensor network such as network scalability, localized route set up, bandwidth management, thefundamental objective centers around energy conservation.Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide with which cluster head they shouldassociate among multiple choices. After the cluster head are elected, the non-cluster head nodesare faced with the task of selecting a cluster head from a number of possible candidates based onthe criteria of optimal energy use. For a sensor node, selecting the cluster head based on a singleobjective can lead to poor energy use because the nearest cluster head may be located at a greaterdistance from base station than the other cluster head. Thus for that particular node this may notbe the best choice. In addition, factors like residual energy and transmission energy may also be ofimportance when making a decision.2.In recent years clustering for ad hoc and wireless sensor network have been a popular area ofresearch and several algorithms have been proposed. These techniques can be classified in anumber of ways such as clustering method (distributed, centralized), network architecture (single-hop, multi-hop), clustering objective (energy efficiency, coverage) or cluster head selection method(random, deterministic).Clustering techniques have emerged as a popular choice for achieving energy efficiency and scalableperformance in large scale sensor networks. Cluster formation is a process whereby sensor nodesdecide which cluster head they should associate with among multiple choices. Typically this clusterhead selection decision involves a metric based on parameters including residual energy anddistance to the cluster head. This decision is a critical embarkation point as a poor choice can lead toincreased energy consumption, thus compromising network lifetime.Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing protocol called Base Station ControlledDynamic Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among allsensor nodes to improve network lifetime and average energy savings. The method assumes thatthe properties of a given sensor network model are a fixed base station, sensor nodes with energyconstraints, nodes equipped with power control capabilities, and stationary nodes. It operates intwo major phases, i.e., the setup phase and data communication phase. BCDCP uses class basedaddressing which gives identifications to each node in a network.In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, clusterhead-to-cluster head (CH-to-CH) routing path formation, and schedule creation for each cluster.During each setup phase, the base station receives information on the current energy status from allthe nodes in the network. The base station computes the average energy level after receivinginformation from each node and decides which nodes are appointed as cluster heads. The basestation sends information back to the nodes which include identification for each node. Each nodeholds two identifications which represent the identification for each node and identification of
  • 474cluster head. Each cluster head is connected to the other cluster heads and uses a minimumspanning tree to create a routing path.In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head.Since sensor nodes are geographically grouped into clusters, these transmissions consume minimalenergy due to small spatial separations between the cluster head and the sensing nodes. Once thedata from all sensor nodes has been received, the cluster head performs data fusion on the collecteddata, and reduces the amount of raw data that needs to be sent to the base station.Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol(BCDCP) routing pathAn enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base StationInitiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by thebase station to increase the network lifetime.In BIDRP, the method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive ClusteringHierarchy-Centralized (LEACH-C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each nodesends its data to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from eachcluster head to the base station while creating clusters. The base station sends signal levels to thecluster heads; the closest cluster head to the base station has the lowest level and the farthest oneto the base station has the highest level. The farthest cluster head sends its data to the neighbouringcluster head. Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the lowest level. Thenthe cluster head in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. Inthis scheme, the leader node will dissipate energy much faster, since sending data to the basestation requires a large amount of energy. Even though, the leader node has the highest energyamong all other nodes, it will die quickly. In our scheme, we also use the signal level to route, but weimprove the problem of the leader node’s fast death.Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP)Base Station
  • 475Shiwen Mao et al, proposed BeamStar : An edge based approach to routing protocol in WirelessSensor Networks. Beamstar is first used to divide the sensing area into several fan-shaped groups.The sensor nodes within each group are then self-organized into a chain for data transmission.Unlike traditional approaches, instead of taking turns, we consider the node with a maximumresidual energy as chain leader candidate.--- - --3.Our work is closely related to An Energy Efficient Chain Based Hierarchical Routing Protocol inWireless Sensor Network (CHIRON), which adopts the technique of BeamStar to organize its groups.The operation of LHRP protocol consists of three phases:1) Initialization Phase2) Formation Phase3) Transmission Phase
  • 4763.1 Initialization PhaseThe main purpose of this phase is to gather information of the entire node in the field. Afterthe sensor nodes are scattered, each node transmits its own information to the base station.Since transmitting to base station required substantial amount of energy, this phase is executedonly once. Base station receives and gathers all information from each of the node in the field.Base station calculates the average energy level of all nodes. Nodes which have energy higherthan average are selected to be candidate node (CN). Base station calculates the angle of twoCN located at the farthest left and the farthest right from the base station and also hasmaximum separation. The angle then split into two equal angles. The nodes are split into twogroups, the right group and the left group. Within each group, the splitting process is conductedagain the same way as the first splitting process which creates another new group. This processrepeated until all the CN are split into group or the angle separation between two CN are lessthan half of the previous group.Fig. 4: Split ProcessNext process is creating layer. In our algorithm, we use similar approach, as in BIDRP, using thesignal strength from the base station to form level. The level divided according to the signalstrength receives by the base station. The clusters are formed after two process conducted.Fig. 5: Layer Process and forming cluster
  • 4773.2Fig. 6: CH and CL election and data collection3.3After completed the previous phase, the data collection and transmission phase begins. The datatransmission procedure is similar to that in CHIRON scheme. The CH that is farthest away from thebase station is initiated to create chain. The CH collaboratively relay their aggregated sensinginformation to the base station, in a multi hop, CH by CH transmission manner. In the interest ofreducing the energy dissipation to elect relaying CH, there are several criteria needs to bedetermined. The following are criteria to assort relaying CH:1) The chosen relaying CH is in the same layer or led to CL layer2) The distance of the chosen relaying CH is closer to the CL
  • 478Fig. 7: Transmission phase to Cluster Leader and Base Station3.4---4.In this section, we present simulation studies for proposed LHRP protocol. We evaluate theenergy efficiency of LHRP. To assess the performance of LHRP, we simulate performance using NS2to conduct several experiments. The objective of this simulation study is to compare itsperformance result with other clustering based routing protocol such as BCDCP, BIDRP and CHIRON.In our simulation, we consider two different size of sensing area: 100 m x 100 m and 200 m x 200 m,each with 100 randomly deployed sensor nodes. The base station is located 1000 m and on thecorner of the sensing field. The value of energy parameters are assumed as follows:Eelec = 50 nJ/bitƐfs = 10 pJ/bit/m2Ɛmp = 0.0013 pJ/bit/m4-
  • 479Fig. 8: Network lifetime comparison 100 x 100 m2sensing areaFig. 9: Network lifetime comparison 200 x 200 m2sensing areaFig. 10: Comparison on average energy dissipation
  • 4805.In this paper, we presented LHRP, a novel optimization of energy efficient layer based hierarchicalrouting protocol in wireless sensor network. We exploited the capabilities of directional antennaand power control at the base station to assist routing and clustering. We argue that to decreasethe energy consumption of the farthest transmitting node are not always the closest to base station.We introduce the ratio of which node should send the last aggregate data and rotate as the energybelow the threshold to increase the network lifetime. As a result, the functions of each sensor nodecan be made much simpler, enabling considerable cost and size reduction on sensor node.Simulation results demonstrate that LHRP achieved significant energy savings and enhancesnetwork lifetime compare to BCDCP, BIDRP and CHIRON. We show that LHRP achieves betterperformance than other clustering based routing protocol. As a result, the size and cost of a sensornode can be substantially reduced.6.[1] I. F. Akyildiz et al., “Wireless Sensor Networks: A Survey,” Elsevier Sci. B.V. Comp. Networks, vol. 38,no. 4, Mar. 2002, pp. 393–422[2] K.Sohraby, D. Minoli and T. Znati, Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications,Wiley Interscience, April 2007, pp. 1-31[3] F. Zhao and L. Guibas, Wireless Sensor Networks, Elsevier, 2004, pp.1-20*4+ W. R. Heinzelman, A. P. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “Energy-Efficient CommunicationProtocol for Wireless Microsensor Networks,”Proc. 33rd Hawaii Int’l. Conf. Sys. Sci., Jan. 2000.[5] S.Varma, N. Nigam and U.S. Tiwary, “Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol forHeterogeneous Wireless Sensor Network using Clustering”, in Proceedings of IEEE, August. 2008.*6+ S.D.Muruganathan, D.C.F. Ma, R.I. Bhasin andA.O. Fapojuwoy, “A Centralized Energy EfficientRouting Protocol for Wireless Sensor Network”, in Proceedings of IEEE Radio Communication, March.2005.*7+ D.Kandris, P. Tsioumas, A. Tzes, N. Pantazis, and D. D. Vergados, “Hierarchical Energy EfficientRouting in Wireless Sensor Networks”, in Mediterranean Conference on Control and Automation,June25-27, 2008, Ajaccio, France*8+ S. Bandyopadhyay, E. J. Coyle, “An energy efficient hierarchical clustering algorithm for wirelesssensor networks,” in Proc. IEEE INFOCOM 2003 Conference, vol. 3, pp. 1713-1723, Mar. 2003*9+ O. Moussaoui, M Naimi,” A distributed energy aware routing protocol for wireless senor networks” inPE-WASUN’05, October 10–13, 2005, Montreal, Quebec. Canada[10] V. Raghunathan et al., “Energy-Aware Wireless Microsensor Networks,” IEEE Sig. Proc. Mag., vol. 1,no. 2, Mar. 2002, pp. 40–50.[11] S. Ghiasi et al., “Optimal Energy Aware Clustering in Sensor Networks,” MDPI Sensors, vol. 2, no. 7,July 2002, pp. 258–69.[12] Stephanie Lindsey, Cauligi S. Raghavendra, "PEGASIS Power-Efficient Gathering in SensorInformation System," IEEE Aerospace Conference Proceedings 2002, Volume 3, pp.1125-1130, 2002.[13] Jamal N. Al-Karaki, Ahmed E. Kamal, "Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: A survey",IEEE Wireless Communications, Volume 11, Issue 6, Dec. 2004, pp.6-28.*14+ S. Lindsey, C. Raghavendra, and K. M. Sivalingam, “Data Gathering Algorithms in Sensor Networksusing Energy Metrics,” IEEE Trans. Parallel and Distrib. Sys., vol. 13, no. 9, Sept. 2002, pp. 924–35.
  • 481[15] S. Ghiasi et al., “Optimal Energy Aware Clustering in Sensor Networks,” MDPI Sensors, vol. 2, no. 7,July 2002, pp. 258–69.[16] T. Rappaport, Wireless Communication Principles and Practice (2ndEdition). Upper Saddle River, N.J.Prentice Hall PTR, 2002.
  • 482KAJIAN PENERAPAN GREEN COMPUTINGUNTUK EFISIENSI ENERGI PADA FASILITAS SERVER DATA PERUSAHAAN:STUDI KASUS PT. JAMSOSTEK (PERSERO)Moedjiono, Universitas Budi Luhur, moedjiono@gmail.comAri Septiana, Universitas Budi Luhur, ari.septiana11@yahoo.com.sgSeminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 2011ABSTRAKIsu utama mengenai perkembangan teknologi sebagai faktor pendorong globalisasi adalaheksploitasi sumber daya alam yang semakin mendorong kearah penurunan kualitas lingkungan.Green computing merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung kelestarian lingkungan,dengan cara menggunakan sumber daya komputasi secara efisien. Seiring pertumbuhan kepesertaanPT. Jamsostek (Persero) yang terus meningkat, perusahaan terus berupaya untuk dapat memberikanpelayanan kepada seluruh peserta secara cepat dan optimal, sehingga kepuasan pelanggan dapattercapai. Untuk mendukung pencapaian tersebut, perusahaan perlu melakukan perubahan-perubahan terhadap system yang ada saat ini. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkanperformance kinerja server dan infrastruktur pendukungnya, yang merupakan bagian terpentingdalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) untuk menampung danmemproses data peserta. Namun perubahan tersebut menimbulkan dampak terhadap penggunaansumber daya di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Penerapan Green Computing,diharapkan dapat menjadi solusi bagi manajemen untuk bisa melakukan penghematan / efisiensi,baik dalam hal penggunaan sumber daya maupun terhadap pembiayaan operasional. Dalam kajianpenerapan ini digunakan metode analisis SWOT dan metode ANP (Analytical Network Process), yangdigunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan perusahaan,sehingga diperoleh alternatif-alternatif strategi penerapan Green Computing. Penelitian inidiharapkan dapat menghasilkan sebuah model yang dapat menunjang dalam pengambilankeputusan untuk menentukan prioritas dari alternatif-alternatif strategi yang diperoleh. Kajian initidak hanya dapat diterapkan pada server, tetapi dapat juga diterapkan di semua bagian pendukungproses bisnis PT. Jamsostek (Persero).Kata kunci : green computing, analisis SWOT, Analytical Network Process (ANP), server, alternatifstrategi1. PENDAHULUANLatar BelakangIstilah Green IT atau Green Computing mulai muncul dalam topik-topik pembicaraan tentangpenyelamatan lingkungan. Dan di beberapa perusahaan, organisasi, dan media bahkan sudahmenjadi agenda tersendiri bagi perusahaan untuk mencapai Go Green. PT. Jamsostek (Persero), saatini dalam upaya mengembangkan serta memperluas target-target kepesertaan, dituntut dapatmemberikan pelayanan kepada seluruh peserta Jamsostek secara cepat dan optimal. Dengandukungan dari pihak manajemen, PT. Jamsostek (Persero) melakukan perubahan-perubahanterhadap infrastruktur yang ada, salah satunya adalah infrastruktur IT. Perubahan yang terjadi diinfrastruktur IT PT. Jamsostek (Persero), ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, antara lainyaitu tidak optimalnya pemanfaatan server di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, yang merupakansalah satu infrastruktur penting dalam operasional pelayanan bisnis PT. Jamsostek (Persero).
  • 483Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang maka permasalahan utama adalah bagaimana strategi yang harusdilakukan dalam penerapan Green Computing di PT. Jamsostek (Persero) dengan melihat kondisiinfrastruktur server data saat ini.Tujuan PenelitianTujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukungpenerapan Green Computing pada infrastruktur IT di perusahaan dan kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas dari alternatif strategi penerapanGreen Computing.Manfaat PenelitianPenelitian ini akan memberikan perspektif baru kepada manajemen dalam menentukanprioritas strategi penerapan green computing pada fasilitas server data dan infrastruktur lainnya dilingkungan PT. Jamsostek (Persero). Serta diharapkan dapat meningkatkan kepedulian karyawanperusahaan terhadap konsumsi energi dari setiap infrastuktur IT yang digunakan, khususnya serverdata.2. TINJAUAN PUSTAKAGreen ComputingGreen Computing adalah perilaku penggunaan sumber daya komputasi maupunpengembangan komputer dan segala hal yang berhubungan dengannya secara efisien, dengan caramemaksimalkan efisiensi energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkanpenggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya.Cikal bakal Green Computing dimulai pada tahun 1992. Saat US Environmental ProtectionAgency (EPA) merelease program Energy Star, yaitu program promosi dan penghargaan bagipenerap efisiensi energi pada teknologi monitor, pengontrol iklim, dan teknologi lain. Konsumsi dayayang terkait dengan teknologi meningkat pesat. Menurut penelitian dari Intel, 80% dari perusahaantidak pernah melakukan audit energi dan hanya 29% perusahaan yang berinvestasi di PC hematenergi – [Intel, 2006]. Perusahaan-perusahaan tersebut banyak kehilangan uang karena tidak tahuapa yang mereka habiskan dan bagaimana mereka dapat mengurangi biaya-biaya ([Toby, et.al,2008],5). Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mulai berpikir untuk melakukan penghematan energi.Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan menerapkan green computing atau komputeryang efisien energi ([Phillip,2009],1), yaitu :1) Perubahan Iklim (Climate Change): penelitian konklusif menunjukkan bahwa emisi CO2danlainnya yang menyebabkan iklim global dan kerusakan lingkungan.2) Penghematan (Saving): Green Computing dapat menyebabkan penghematan yang serius dariwaktu ke waktu. Pengurangan biaya energi untuk server, pendinginan dan pencahayaan akanmenghasilkan penghematan yang serius bagi banyak perusahaan.3) Keandalan Daya (Reliability of Power): Sebagai tuntutan energi dunia meningkat, mengakibatkanpasokan energi menurun. Hemat energi sistem membantu menjaga konsumsi daya yang lebihrendah.4) Konsumsi Daya Komputasi telah mencapai titik kritis.Analisis SWOTAnalisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasikekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)
  • 484dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT adalah alat dukungan penting untukpengambilan keputusan dan digunakan untuk menganalisis sebuah organisasi internal dan eksternallingkungan ([Kangas,et.al, 2003], 5).a. Komponen SWOTPenjelasan dari masing-masing komponen SWOT adalah sebagai berikut ([Pear,1997], 8):1) KekuatanKekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadappesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.2) KelemahanKelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dankapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan.3) PeluangPeluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.4) AncamanAncaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa dalam penyusunan SWOT terdapat empat langkahutama yang harus dilakukan, yaitu :1) Mengidentifikasi existing strategy dalam institusi sebelumnya.2) Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi dimasa mendatang.3) Membuat cross tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yangada.4) Menentukan katagorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yangsaat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang.b. Matrik SWOTMatrik SWOT dihasilkan dari analisa SWOT yang disusun menjadi table menjadi strategiStrengths-Threats (ST), Strategi Weaknesses-Opportunities (WO), Strategi Weaknesses-Threats (WT).Tabel II-1. Matrik SWOT ([Marimin 2008], 60)STRENGTHS WEAKNESSESOPPORTUNITIESStrategi SOCiptakan strategiyangmenggunakankekuatan untukmemanfaatkanpeluangStrategi WOCiptakanstrategi yangmeminimalkankelemahanuntukmemanfaatkanpeluangTHREATS Strategi STCiptakan strategiyangmenggunakankekuatan untukmengatasiancamanStrategi WTCiptakanstrategi yangmeminimalkankelemahan danmenghindariancaman
  • 485Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternalyang dihadapi perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yangdimilikinya.Analytical Network Process (ANP)a. Definisi Analytical Network Process (ANP)Metode Analytic Network Process (ANP) adalah suatu teori pengukuran yang umumnyadiaplikasikan pada dominasi suatu pengaruh terhadap beberapa stakeholder atau alternatif melaluisuatu atribut atau kriteria [Saaty, 2001].ANP membebaskan kebutuhan untuk menyusun komponen dalam bentuk rantai lurus sepertidalam hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk berkembang lebih alami sehingga merupakan carayang lebih baik dalam untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan denganmemasukkan dependensi, feedback dan siklus pengaruh pada supermatriks. ANP lebih obyektif danlebih memungkinkan untuk menangkap apa yang terjadi pada dunia nyata.b. Feedback NetworkStruktur feedback ini tidak memiliki bentuk lurus dari atas ke bawah seperti pada hirarki tapilebih menyerupai jaringan dengan siklus yang menghubungkan komponen-komponen di dalamnyapada komponen itu sendiri. Struktur ini juga memiliki sources dan sinks. Source node adalah asal darisuatu jalur pengaruh dan tidak pernah menjadi tujuan jalur tersebut. Sink node kebalikan dari sourcenode yaitu tujuan dari jalur pengaruh dan tidak akan pernaj menjadi sumber dari jalur pengaruhyang ada. Contoh struktur feedback network dapat dilihat pada gambar di bawah ini.Gambar II-1 Hubungan source di network ([Saaty,1999],4)c. Prioritas dalam SupermatriksPrioritas dari sebuah elemen dalam komponen adalah indikator dari prioritas komponentersebut dalam keseluruhan susunan komponen. Untuk itu perlu dibandingkan antara komponentersebut menurut pengaruh masing-masing komponen dalam supermatriks.Tinjauan StudiBerdasarkan informasi yang diperoleh dan ditemukan beberapa penelitian yang membahasaplikasi dan penelitian Green Computing dengan berbagai metode, antara lain:Handaru, Jati [Handaru,2009], menganalisa penerapan Green Computing di universitas denganpendekatan Analytic Network Processor. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses analisisSWOT dalam penerapan Green Computing, dapat dilakukan ketika ada dependensi antara faktorstrategis. Algoritma yang diusulkan menggunakan proses jaringan analitik (ANP), yang
  • 486memungkinkan pengukuran ketergantungan antara faktor-faktor pelaksanaan Green Computing.Ada empat alternatif: 1) program perguruan tinggi kesadaran, 2) pengadaan komputer, 3) kebutuhanyang meningkat untuk menghilangkan panas, dan 4) kepadatan meningkat peralatan listrik untukmeningkatkan pelaksanaan Green Computing di universitas. Namun, analisis SWOT tidak dapatsecara kuantitatif menentukan berat dan pengaruh faktor-faktor strategis pada pelaksanaanalternatif Green Computing. ANP teknik yang digunakan untuk mengukur antar faktor dependensidengan mengubah semua faktor dari analisis SWOT menjadi strategi alternatif.Sania Khan [Khan,2010], membahas tentang penentuan prioritas parameter Green IT untukIndustri IT di India menggunakan Analytic Hierachy Process (AHP). Menurut Khan, India menujutahap embrio dalam melaksanakan praktek. Oleh karena itu, penting bagi negara-negaraberkembang untuk penerapan Green IT dan menempatkan mereka ke dalam praktek untukmencakup semua bidang-bidang seperti: Lingkungan, organisasi internal, budaya kerja, aspekekonomi, infrastruktur dan pelanggan seiring dengan pertumbuhan spektakuler dari teknologi saatini.Tinjauan Obyek PenelitianPT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikanperlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, denganmemberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai penggantisebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.a. Jaringan KantorPT. Jamsostek (Persero) memiliki 8 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang di seluruhIndonesia, diharapkan PT. Jamsostek (Persero) dapat memberikan perlindungan kepada seluruhtenaga kerja swasta dan menjadi mitra bagi perusahaan melalui kantor-kantor perwakilan yangtersebar di seluruh Indonesia.b. Platform SistemPada tahun 2006, PT. Jamsostek (Persero) melakukan perubahan system, dari desentralisasidatabase menjadi sentralisasi database. Sehingga proses transaksi saat ini langsung mengakses kesebuah server data yang ada di data center. Namun pada kenyataannya, infrastruktur server yangmasih ada di kantor cabang/wilayah, sampai saat ini masih digunakan, untuk kebutuhan historicaldata di masing-masing kantor cabang/wilayah.Perubahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi data, memungkinkan seluruh kantor cabangdapat melihat dan melakukan proses secara cepat., tidak ada lagi permintaan data atau pengirimandata dari dan ke kantor cabang yang bersangkutan.3. DESAIN PENELITIANMetode PenelitianPenelitian yang dilakukan bermaksud membuktikan hipotesa yang dibangun denganpendekatan Analytic Network Process (ANP), untuk mendapatkan hasil berupa langkah-langkahpengambilan keputusan yang harus dilakukan pada proses penerapan Green Computing padafasilitas server data di PT.Jamsostek (Persero) dan diuji menggunakan perangkat lunak SuperDecision.Populasi survei ini adalah karyawan IT di kantor cabang dan kantor pusat, yang mempunyaiakses langsung pada server data di masing-masing wilayah kerjanya. Dimana sampel-sampel inidipilih berdasarkan pertimbangan ahli (expert Judgement) berjumlah 4-6 (enam) orang ahli.
  • 487Metode Pengumpulan DataProses pengumpulan data dimulai dengan mencari data primer dengan melakukan surveisesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dan pada saat yang sama, penelitian ini jugamencari data sekunder guna memperkaya pengetahuan dan literatur. Setelah data yang diperolehmemadai , maka peneliti melakukan analisa dan membuat model dalam bentuk kuisionerperbandingan berpasangan (pairwise comparisons).Instrumen PenelitianPengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awaluntuk penelitian pendahuluan dilakukan kuesioner dengan pendekatan metode Judgement SkalaGuttman, untuk menentukan elemen-elemen yang signifikan pada masing-masing level dimulai darilevel I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuanalternatif pilihan. Dan diolah menggunakan uji Cochran Q Test, sehingga elemen-elemen menjadisignifikan berdasarkan data responden ahli. Pada tahap selanjutnya, dilakukan penelitian utamadengan membuat kuesioner perbandingan berpasangan di antara elemen pada masing-masing level.4. ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIANRiset PendahuluanDalam penelitian riset pendahuluan dilakukan penyebaran kuisioner tahap pertama kepada 10responden ahli yang akan melakukan pengujian terhadap variable-variabel untuk setiap masing-masing faktor, yaitu faktor kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities)dan ancaman (Threats).Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi Strengths danWeaknesses dengan faktor luar Opportunities dan Threats, sehingga diperoleh strategi alternatifuntuk dapat dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkandengan resiko dan ancaman yang paling kecil.1. Perencanaan penggadaan teknologi baru mendukung efisiensi energi2. Menciptakan inovasi3. Menggunakan konsep virtualisasi server4. Melakukan Integrasi SistemUji validitas yang dilakukan untuk variable-variabel pada masing-masing level dilakukandengan metode Cochran Q Test, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yangdianggap sah (valid), dimana peneliti mengeluarkan attribut-attribut yang dinilai tidak sahberdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai.Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode JudgementSkala Guttman , yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri atas YA jika setuju dengan attributyang diberikan dan TIDAK jika tidak setuju dengan attribut yang diberikan.Hasil PenelitianJumlah kuesioner yang disebarkan untuk responden ahli sebanyak 10 lembar dengan jumlahpengembalian sebanyak 10 lembar. Tanggapan responden ahli yang menjadi obyek penelitianpendahuluan ini dapat dilihat pada tabel berikut :
  • 488Tabel IV-1. Responden Ahli PenelitianPembahasanBerdasarkan dari hasil tanggapan responden ahli terhadap elemen - elemen yang signifikanpada masing-masing level dimulai dari level I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuansub kriteria, dan level III untuk penentuan alternatif pilihan dengan metode Cochran Q Test,untuk attribut Sub Kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 16,446 dan Q tab sebesar 24,99579sehingga sesuai dengan ketentuan Qhit<Qtab maka attribut sub kriteria sah/valid. Sedangkanuntuk elemen Alternatif mendapatkan nilai Qhitung sebesar 1,286 dan Q tab sebesar 7,81473sehingga sesuai dengan ketentuan Qhit<Qtab maka attribut alternatif sah/valid.Metode ANPMetode Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan metode AnalyticalHierarchy Process (AHP). Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuanmengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternatif [Saaty,1999].Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti padahierarki tetapi dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteriaitu sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu,feedback meningkatkan prioritas yang diturunkan dari judgements dan membuat prediksi menjadilebih akurat. Oleh karena itu, hasil dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan feedbackpada gambar IV-1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akandibandingkan dapat berada pada cluster-cluster yang berbeda. Elemen dalam suatukomponen/cluster dapat mempengaruhi elemen lain dalam komponen/cluster yang sama (innerdependence), dan dapat pula mempengaruhi elemen pada cluster yang lain (outer dependence)dengan memperhatikan setiap kriteria.Berikut adalah gambar metode ANP dalam penentuan strategi untuk penerapan GreenComputing melalui software SuperDecision :
  • 489Gambar IV-1 Model ANP pada Penerapan Green ComputingDalam studi kasus penentuan strategi penerapan green computing, elemen dalamkomponen/cluster yang lain yaitu cluster Strength, cluster Weaknesses, cluster Opportunities, dancluster Threats, adalah kriteria dari masing-masing bagian/cluster. Perbandingan dalam cluster danPerbandingan antar cluster didapat dari kuesioner yang disebar ke responden.Hasil PenelitianDalam penelitian ini, digunakan metode ANP dengan bantuan software Super Decision denganmelihat dari 4 faktor SWOT, dan masing-masing faktor mempunyai ragam variabel yangmempengaruhi penentuan alternatif strategi yang berbeda. Berikut adalah hasil pengujian sehinggadiperoleh prioritas strategi:Gambar IV.2 Hasil penelitian prioritas alternatif strategi penerapan green computing
  • 490Akan menghasilkan sebuah file Full Report berupa sebuah file html, sebagai berikut:Gambar IV.3 Hasil penelitian rangking untuk alternatif strategi penerapan green computingImplikasi PenelitianPada bagian ini akan dibahas implikasi penelitian dari berbagai aspek meliputi aspek sistem,aspek manajerial, dan aspek penelitian lanjutan. Dari subkriteria-subkriteria dan analisis statistikANP, diperoleh prioritas alternatif strategi, yang membantu dalam pengambilan keputusan untukmelangkah ke penerapan Green Computing selanjutnya, yaitu :1) Tahap pertama : Melakukan Integrasi sistem, dengan dukungan kebijakan manajemen, semuasistem yang masih desentralisasi di kantor cabang PT. Jamsostek (Persero), harus segerasentralisasi database, sehingga pengelolaan data hanya ada di satu tempat dan secara otomatispemanfaatan daya atau energi untuk server di seluruh kantor cabang akan berkurang.2) Tahap kedua : Menciptakan inovasi, menyambung strategi awal, dari hasil integrasi sistem, makaserver di kantor cabang yang tidak digunakan, dapat dimanfaatkan untuk membantu dalamproses pelayanan kepada peserta. Hal ini yang perlu dipicu ke seluruh karyawan PT. Jamsostek(Persero), untuk dapat menciptakan sebuah inovasi atau ide untuk mewujudukan strategi ini.Seperti, membuat sebuah sistem pengolahan data awal atau membuat sebuah arsip elektroniksehingga pencarian arsip lebih cepat, dan lain sebagainya.3) Tahap ketiga : Perencanaan pengadaan teknologi baru, tahap ini merupakan pengembangansistem yang semakin hari pengolahan data meningkat. Ada baiknya, untuk mendukung pelayanankepada peserta di seluruh Indonesia, disiapkan sebuah teknologi baru yang lebih baik dari sisiperformance, lebih besar kapasitas data, namun tetap mendukung efisiensi energi.4) Tahap keempat : Konsep virtualisasi server, tahapan ini merupakan salah satu cara untuk dapatmeminimalisasi jumlah fisik hardware / server, dengan menggunakan konsep virtual server.Dengan mengkonsolidasi setiap server ke sebuah sistem virtual yang lebih besar.Aspek SistemPemanfaatan server data dapat lebih difokuskan untuk menciptakan inovasi danpengembangan aplikasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Dan jika melihat masihadanya sistem yang berjalan terpisah atau offline atau desentralisasi, tahapan integrasi sistem dirasaperlu, untuk penghematan pemakaian energi pada server data di kantor cabang/wilayah dan datacenter.
  • 491Dampak dari pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, akan meningkatkan beban darikinerja server, sehingga harus dilakukan upgrade terhadap server, sehingga performance kinerjaserver dapat terjaga.Selain itu, perlindungan sistem dari faktor eksternal atau pihak yang tidak bertanggung jawab,atau biasa dikenal dengan sebutan hacker, yang dapat mengganggu jalannya transaksional sistemsudah harus disiapkan. Perlu adanya langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mengatasi haltersebut.Sistem dalam hal ini yaitu software dan hardware.Aspek ManajerialPihak manajemen yang terkait, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai implikasi dari hasiltindak lanjut penelitian yang telah dilakukan. Hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalahkebijakan akan perubahan maupun pengadaan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanankepada peserta, dan serta dirasa perlu juga mendukung dalam hal peningkatan kualitas dari sisipersonil atau user yang menggunakan sistem.Kebijakan akan perubahan terhadap sistem yang berjalan di sebuah server, sangat tergantungdari kebijakan pihak manajerial itu sendiri. Oleh karenanya, pihak manajerial harus membuat aturanatau kebijakan yang menjelaskan alasan pemilihan infrastruktur dan juga membuat kebijakan untukmelakukan efisiensi terhadap semua prilaku karyawan pada penggunaan peralatan IT, khususnyaserver data data peralatan pendukung lainnya.Pihak manajemen juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas server, dengan melakukanpemeliharaan terhadap server secara periodik, baik untuk server baru maupun server lama.Termasuk memperhatikan kondisi lingkungan server itu sendiri, misal tata letak, pencahayaan,pendingin ruangan, dll. Hal ini dilakukan seiring dengan peningkatan standarisasi sebuah server yanglayak diperusahaan.Untuk karyawan, pihak manajemen yang terkait perlu mempertimbangkan untuk adanyapelatihan user agar dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Hal ini perlu dilakukan supayahasil yang diberikan oleh sistem adalah hasil yang maksimal dan dapat membantu pengambilankeputusan bagi pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan yang dimaksud adalah jajaran direksi danpimpinan-pimpinan kantor cabang dan wilayah.Aspek Penelitian LanjutanPenelitian ini juga dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan fungsiserver secara optimal, dan memberikan feedback yang mungkin dapat memberikan keuntunganbagi pihak perusahaan, namun hal ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya yang ada.Dan keputusan yang diperoleh, dapat ditindak lanjuti berupa tindakan atau dapat pula dikaji kembaliapabila ternyata diperoleh informasi baru yang mempengaruhi hasil.5. KESIMPULAN DAN SARANKesimpulanPenentuan strategi untuk penerapan Green Computing pada server data akan membawadampak perubahan terhadap beberapa aspek-aspek, antara lain yaitu :1) Aspek Manajerial, dukungan penuh terhadap perubahan memungkinkan manajemen harusmengeluarkan lebih banyak biaya (cost) untuk menyiapkan sebuah infrastruktur yang dibutuhkandalam penerapan ini, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat meningkatkan pelayanankepada peserta dan adanya efisiensi terhadap biaya operasional.2) Aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tentangserver dapat mendukung dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lain, khususnya dalam halpengembangan produk-produk layanan kepada peserta dan perusahaan.
  • 4923) Sistem,a) Software, akan adanya penyesuaian proses terhadap perangkat lunak yang ada untuk dapatmendukung perubahan dan pengembangan produk layanan.b) Hardware, akan ada peralatan IT terutama server yang ditambah maupun dialih fungsi untukmendukung pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk layanan baru.Saran1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena penelitian belum dilakukan pengukuran dari sisihardware.2. Adanya aturan dan kebijakan dari pihak manajemen untuk mendukung penerapan sistem yangdibutuhkan.3. Diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, agar penerapan sistem dapatberjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan.DAFTAR PUSTAKA[Alessio,et.al.,2009] Alessio Ishizaka and Ashraf Labib,”Analytic Hierarchy Process and Expert Choice:Benefits and Limitations”, University of Portsmouth, Portsmouth Business School, RichmondBuilding, Portland,2009.[Andrew,et.al.,2009] Andrew J. Younge, Gregor Van Laszweski , Lizhe Wang, and GeofreyC.Fox,”Handbook on Energy –Aware and Green Computing”, Indiana University, 2009.[Carinhas,2009] Carinhas, Philip, Ph.D, “Green Computing Guide”, Fortuitous Technologies, 16September 2009.[Edgar,et.al.,2007] Edgar Elias Osuna dan Alvaro Aranda, “Combining SWOT And AHP TechniquesForStrategic Planning”, ISAHP, Vina Del Mar, Chile, August 2-6, 2007.[Haris,2010] Haris, Jason, “Green Computing and Green IT Best Practices”, 2010.[Hill,et.al,1997] Hill,T dan R. Westbrook, "Analisis SWOT: Saatnya Untuk Penarikan Produk,"Perencanaan Long Range, vol. 30, (no. 1), hlm 46 -52, 1997.[Jamsostek,2011] PT. Jamsostek (Persero), http://www.jamsostek.co.id, [Tanggal akses: 03 Juli2011].[Jati, 2009] Jati,Handaru,”Analysis of Green Computing Strategy in University:Analytic NetworkProcess (ANP) Approach”, Electronic Engineering Education Department, Yogyakarta, 2009.[Kangas,et.al,2003] Kangas,J, M. Kurttila, M. Kajanus, dan A. Kangas,"Mengevaluasi strategianajemen dari hutan real-pendekatan SOS”, Journal of Pengelolaan Lingkungan,vol. 69, (no.4), pp 349-358, 2003.[Khan,2010] Khan,Sania, “Prioritization of Green IT Parameters for Indian IT Industry UsingAnalitycal Hierarchy Process”, Reasearch Scholar, 2010.[Toby, et.al,2008] Toby J. Velte, Anthony T. Velte and Robert Elsepenter, “Green IT”,The Mc Graw-Hill Companies, 2008.[Satyawan, 2009] Satyawan, Thomas, “Energy Logic”, Emerson Network Power, 2009.[Shim,2009+ Shim, Yong Ho, “Strategic Priority of Green ICT Policy in Korea: Applying AnalyticalHierarchy Process”, World Academy of Science, Engineering and Technology 2009.[Susila, et.al,2007] Susila,Wayan R dan Ernawati Munadi,”Penggunaan Anlytical Hierarchy ProcessUntuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian”, Informatika Pertanian, vol 16, 2007.[Syzdykbayeva,2009] Syzdykbayeva, Dana, “Analytical Study On Adoption of Green Computing ByMalaysian Organizations”, Universiti Teknologi Malaysia, April 2009.[Wikipedia-1,2011] Wikipedia. Green Computing. http://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing[Tanggal akses: 10 Juni 2011].[Wikipedia-2,2011] Wikipedia. Pusat Data, http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_data [Tanggal akses:10 Juni 2011].
  • 493Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) Dalam Mendukung Proses Bisnis: Studi KasusPada Sistem Parkir Universitas Budi Luhur JakartaGandung Triyono, M.Kom1, Dr. Moedjiono, M.Sc21Fakultas Teknologi InformasiUniversitas Budi Luhur, Jakarta, 12260Telp : (021) 5853753 ext 308E-mail : gandung.triyono@budiluhur.ac.id2Program PascasarjanaUniversitas Budi Luhur, Jakarta, 12260Telp : (021) 5853753 ext 227E-mail : moedjiono@budiluhur.ac.idSeminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 2011ABSTRAKSistem Aplikasi Parkir adalah bisnis yang mengandalkan teknologi sistem informasi sebagai alatbantu untuk kontrol. Sistem Aplikasi Parkir adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yangdapat me-manage sistem parkir agar menjadi lebih efektif. Sudah banyak sistem aplikasi parkir yangdiimplementasikan dengan berbagai teknologi yang cangih, seperti menggunaan RFID. RFIDmerupakan kependekan dari radio frequency identification. RFID merupakan teknologi yangmenggunakan identifikasi gelombang radio, teknologi yang mendasari teknologi contactless smartcard (CSC). Komunikasi data yang dilakukan antara data dalam kartu dan alat pembaca (reader)dilakukan secara wireless. Akan tetapi sistem parkir yang dikembangkan biasanya dipasarkan denganharga yang begitu mahal, sehingga sangat menyulitkan bagi pihak kampus untuk menerapkan sistemparkir yang ada. Sistem parkir yang ada juga perlu adanya penyesuaian dengan sistem yang ada dilingkungan kampus. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metodologi berorientasiobyek, dengan menggunakan diagram UML. Metodologi yang digunakan dalam mengembangkanprototipe adalah Prototype Development Methodology. Dengan menambahkan sedikit sentuhanpada sistem parker, akan menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologiRFID dapat menambahkan kelebihan, seperti memberikan informasi bahwa area parkir dalamkondisi tersedia atau penuh, menguntungkan pihak pengelola/kampus karena dengan mudah bisamelaksanakan pengontrolan pendapatan, dengan pembayaran dilakukan di awal semester pada saatmahasiswa melakukan registrasi, sehingga bagi mahasiswa tidak perlu lagi menyediakan uangpecahan setiap hari.Kata Kunci:Radio Frequency Identification, Smart Card, Sistem Parkir1. PENDAHULUANManajemen parkir saat ini selain sudah adanya aplikasi perangkat lunak juga sudah didukung denganaplikasi control yang cukup canggih dan efektif seperti camera untuk photo kendaraan dan nomerkendaraan pada saat masuk, display dan alat hitung keluar masuk kendaraan sehingga pemilik mobilyang ingin parkir dapat mengetahui keadaan area parkir apakah masih area kosong untuk parkir. Halini sangat cocok untuk area parkir yang besar atau mempunyai lantai parkir yang banyak. Sistemmanajemen parkir merupakan sistem aplikasi yang dapat diimplementasikan pada pelayanan parkir
  • 494yang ada di pusat-pusat keramaian. Manfaatnya adalah bisa mempercepat pelayanan kepadakonsumen, serta dapat menghasilkan data yang akurat untuk dilaporkan kepada pengelola lahanparkir.Lingkungan kampus mempunyai manajemen tersendiri untuk pengelolaan parkir, tidak sepertiparkir-parkir yang ada di tempat lain pada umumnya. Di lingkungan kampus perlu penanganankhusus dan juga penerapan perangkat lunak yang tepat. Di lingkungan kampus mempunyai prosesbisnis tersendiri dan juga perlakuan yang berbeda, sehingga jika ingin menerapkan perangkat lunakyang ada perlu penyesuaian kembali, sehingga perangkat lunak tersebut mampu diterapkan denganmaksimal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen parkir telah dilakukan, tapiperangkat lunak yang dikembangkan selama ini masih belum bisa menyentuh sektor-sektor yangspesifik seperti halnya di lingkungan kampus. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untukmengoptimalkan penggunaan CSC dalam perangkat lunak khususnya sistem parkir di lingkungan areaparkir yang mempunyai sifat kepelangganan, khususnya area parkir di lingkungan kampus.Teknologi informasi yang semakin berkembang telah berperan dalam berbagai sektor bisnis, salahsatunya adalah Radio Frequency Identification (RFID). Era biometrik memang kini mulai jadi pilihanuntuk memberikan solusi. Pilihannya kian beragam, mulai dari sidik jari, pola wajah, pola suarahingga lapisan iris dari mata. Pemakaiannya sudah meluas ke berbagai hal, khususnya wilayah-wilayah yang sangat sensitif terhadap faktor keamanan. bahkan kini sudah mulai dicoba penerapanbiometrik dengan cara memasukkan peranti chip elektronika berukuran mikro ke dalam tubuhsebagai pengenal identitas pribadi.Penerapan Teknologi Informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang. Teknologi RFIDmenjadi jawaban atas berbagai kelemahan yang dimiliki teknologi barcode yaitu selain karena hanyabisa diidentifikasi dengan cara mendekatkan barcode tersebut ke sebuah alat pembaca, juga karenamempunyai kapasitas penyimpanan data yang sangat terbatas dan tidak bisa diprogram ulangsehingga menyulitkan untuk menyimpan dan memperbaharui data dalam jumlah besar untuksebuah item.2. TUJUAN, MAKSUD, DAN SASARAN PENELITIAN2.1 Tujuan PenelitianSecara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi RFID dalampengembangan sistem aplikasi parkir dan Mengimplementasikan sistem aplikasi parkir denganteknologi RFID tersbut.2.2 Maksud PenelitianMaksud dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem aplikasi parkir denganmemanfaatkan teknologi RFID, sehingga sistem aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisidi lapangan.2.3 Sasaran PenelitianSasaran dari penelitian ini adalah dengan pengembangan sistem aplikasi parkir akan mendapatkankelebihan-kelebihan dalam berbagai hal seperti optimalnya kecepatan, keakuratan dan efisiensibiaya, sehingga pelayanan terhadap pelanggan khususnya mahasiswa karyawan dan dosen jauhlebih bagus.3. TINJAUAN PUSTAKA3.1 Smart CardSmart Card adalah media penyimpan data dalam satu kartu yang merupakan pengembangan darikartu magnetik dan mempunyai ukuran serupa dengan kartu pembayaran plastik masa kini.Beberapa jenis Smart Card masa kini memiliki chip Microprocessor serta Memory di dalamnyasehingga Smart Card itu sendiri mampu menjalankan berbagai aplikasi. Smart Card adalahpenemuan di bidang teknologi informasi yang sebernernya sudah sukup lama, Smart Card sudah
  • 495banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yaitu pada akses kontrol, identifikasi, pembayaran dalambanking, tiket, masuk jalan tol, penyimpan data personal dan lain sebagainya.3.2 Kelebihan Smard Card dengan RFIDRFID merupakan teknologi identifikasi berbasis gelombang radio, Teknologi ini merupakan teknologilama yang dikembangkan-ulang pada bidang smart card. Transfer data antara kartu dan alat bacadilakukan secara wireless (nirkabel). Teknologi RFID mempunyai kemampuan untuk memprosesinformasi, bukan hanya menyimpannya. Teknologi ini dapat memastikan bahwa pembaca mencobamengakses kartu yang benar adalah satu, dan memungkinkan pembaca tertentu untuk mengaksesinformasi yang hanya diperbolehkan untuk membaca, dengan penambahan Personal IdentificationNumber (PIN). Perangkat lunak yang dihasilkan menggunakan RFID karena memiliki kelebihandibandingkan alat-alat yang sejenis, yaitu:a. Dari sisi ukuran RFID bisa memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga bisa dimanfaatkandalam berbagai bentuk kartu.b. Ukuran data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya.c. Bentuk dan desain dapat disesuaikan sehingga mudah untuk diterapkan di berbagai kondisi.d. Dibandingkan dengan teknologi barcode, RFID lebih bagus dalam hal pembacaan data, karenabidang yang dibaca tidak harus rata.e. Kecepatan dan jarak baca bisa disesuaikan dengan kebutuhan.3.3 Pemanfaatan RFID dalam Sistem ParkirSystem Parkir adalah bisnis yang mengandalkan teknologi system informasi sebagai alatmanajemennya. Sistem Manajemen Parkir adalah sebuah perangkat lunak aplikasi berbasis desktopyang dapat me-manage sistem parkir agar menjadi terkomputerisasi. Selain itu, sistem tersebut jugadapat menghitung biaya parkir sesuai dengan lama sewa lahan, memberi laporan perhari tentangjumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir, serta laporan keuangan. Kapasitas darilahan area parkir dan konfigurasi petugas ditentukan oleh Admin. perangkat lunak ini tidak bisamengakses program lainnya, sehingga petugas parkir tidak bisa menutup aplikasi dari perangkatlunak ini. teknologi RFID merupakan teknologi auto identifikasi yang paling murah dan maju gunamemudahkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi RFID iniyang akan digunakan oleh penulis untuk diterapkan dalam sistem parkir terkomputerisasi sehinggamemudahkan dalam hal pengenalan kendaraan dan otomatisasi pembiayaan parkir. Dalam sistemini, akan diterapkan sistem isi ulang untuk pengisian dana untuk pembiayaan parkir.3.4 Pengembangan Software3.4.1 Prototype Development MethodologyMetodologi yang digunakan dalam mengembangkan prototype adalah menggunakan PrototypeDevelopment Methodology. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalammenghasilkan prototype yang cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan penggunadapat langsung berinteraksi untuk menggunakannya.Gambar 1: Prototype Development Methodology ([1], 4)
  • 496Gambar 1 merupakan gambar daur hidup dari Prototype Development Methodology yangdigunakan dalam implementasi.3.4.2 UMLUML kependekan dari Unified Modeling Language adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadistandar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan perangkat lunak. UMLmenawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UMLkita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapatberjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasapemrograman apapun khususnya bahasa pemrograman berorientasi obyek.4. METODE PENELITIANPada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder; di mana padadata primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, uji coba serta mendapatkanfeedback. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang penerapanRFID dalam sistem parkir.4.1 Pengumpulan DataPengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada pihak executive danpihak divisi IT (Information Technology) serta mendapatkan feedback dari mereka.4.2 Observasi LapanganMetode ini digunakan untuk memahami obyek yang diteliti secara langsung seperti melakukanpengamatan langsung di lapangan seperti apa proses bisnis sistem parkir di lingkungan kampus,sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas karena mengalami langsung apa yang terjadi.4.3 Studi LiteraturMerupakan metode yang digunakan untuk memahami kasus dalam penerapan RFID dan sistemmanajamen parkir. Mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implementasi paperlessdan pembuatan website untuk keperluan penelitian agar dapat mengurangi penggunaan jumlahkertas dalam melakukan transaksi administrasi di Universitas Budi Luhur.4.4 Metode Studi DokumenMetode ini digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran yang telah dipublikasikan terlebihdahulu, sehingga peneliti dapat referensi yang jelas dan akurat tentang penerapan RFID dalamsistem manajemen parkir.5. RANCANG BANGUN DAN UJI MODEL5.1 Project Management And Requirement5.1.1 Analisis KebutuhanDari haril pengumpulan data yang telah dilakukan maka kebutuhan yang diperlukan untukmengembangkan perangkat lunak sistem parkir ini antara lain:a. Sistem parkir yang dibangun mempunyai keamanan yang baik.b. Sistem parkir yang dibangun mempunyai kemudahan baik dalam penggunaan maupundalam pelayanan terhadap pengguna ruang parker, khususnya mahasiswa.c. Sistem parkir yang dibangun dapat memberikan kondisi yang nyaman terhadap penggunaruang parker, khususnya mahasiswa.d. Karena sistem di lingkungan kampus Budi Luhur sudah terkomputerisasi semua, maka sistemparkir yang dibangun harus terintegrasi dengan sistem-sistem yang sudah ada.5.1.2 Pengembangan Sistem Parkir Budi Luhur
  • 497Dalam tahap mengembangkan sistem parkir ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama karenatelah melakukan analisis proses yang cermat, sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengankebutuhan yang ada. Maka dari itu, untuk mengembangkan perangkat lunak ini menggunakandiagram UML antara lain adalah:a. Use Case DiagramUse Case Diagram merupakan teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan apayang harus dilakukan oleh sistem atau apa yang harus dimiliki oleh sistem dan digunakan untukmenggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan kasus yang disesuaikan denganlangkah-langkah yang telah ditentukan. Untuk mengetahui fungsi/fasilitas apa saja yang tersediadalam sistem parkir Budi Luhur ini dapat terlihat pada gambar 5.1.Administrasi ParkirPendataanKendaraanPendataan UserSetting HargaMahasiswa/KaryawanKendaraanMasukCetak Bukti<<include>>KendaraanKeluarAdministrasi ParkirRekapitulasiPendapatanHarianPimpinanLaporan JumlahKendaran MasukLaporanKendaraanBelum KeluarLaoranPendapatanLaporan KondisiArea ParkirPendataanKendaraanAdministrasi KeuanganGambar 5.1 Rancangan Use Case Diagram Sistem Pakirb. Struktur Basis DataDalam pengembangan sistem parkir ini pembuatan struktur basis data merupakan hal pokokyang harus dilakukan, karena struktur basis data ini akan memperlihatkan kebutuhan data baikinput maupun output yang diperlukan oleh para user yang ada. Untuk lebih jelasnya data apasaja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem parkir di Budi Luhur dapat dilihat padagambar 5.2 di bawah ini.
  • 498Gambar 5.2 Rancangan Struktur Basis Data Sistem Pakir Budi Luhurc. Struktur TampilanUntuk mempermudah dalam pembentukan struktur tampilan pada sistem parkir BudiLuhur ini maka dibuatkan struktur tampilan atau dekomposisi fungsi seperti yang terlihatdalam gambar 5.3 di bawah ini.Laporan KondisiArea ParkirSistem AplikasiParkir Budi LuhurPendataan Transaksi LaporanPendataanKendaraanPendataan UserSetting HargaKeluarKendaraanMasukPendataanKeluarSetting HargaRekapitulasiPendapatanHarianLaporan JumlahKendaraanMasukLaporanKendaraanBelum KeluarLaporanPendatatanGambar 5.3 Struktur Tampilan Sistem Parkir Budi Luhur
  • 499d. Kartu Mahasiswa Dengan RFIDDalam pemasangan RFID dalam kartu mahasiswa suatu hal yang mudah, karena RFID yang adabanyak pilihan, sehingga mudah dalam penyesuaian dengan kartu mahasiswa. Contoh kartumahasiswa Universitas budi luhur dengan RFID dapat dilihat pada gambar 5.4 di bawah ini.Gambar 5.4 Kartu Mahasiswa Budi Luhur Dengan RFID6. PENGUJIANSebelum diimplementasikan, aplikasi sistem parkir telah diuji dengan memanfaatkan metodologi blackBox Testing. Metode ini dipilih, karena dianggap paling tepat untuk sistem parkir yang dibangun denganlogika yang tidak rumit, tetapi dapat melihat kesalahan–kesalahan yang terjadi, yang telah dilakukanpengujian dengan berbagai kondisi data masukan. Pengujian aplikasi juga melewati tahap alpha danbeta testing. Aplikasi yang diterapkan, diuji oleh pihak developer (sebagai alpha tester) dan pihak user(beta tester) untuk melakukan pengecekan kesesuaian perangkat lunak yang dibuat dengan prosesbisnis yang ada.7. PENELITIAN LANJUTPenelitian lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan RFIDyang sudah tercantum di dalam kartu mahasiswa ini untuk mengoptimalkan proses bisnis yang lainnya,seperti :a. Pemanfaatan RFID untuk sistem perpustakaan.b. Pemanfaatan RFID untuk sistem keuangan.c. Pemanfaatan RFID untuk sistem akademik.8. KESIMPULANDengan pemanfaatan RFID pada pengembangan sistem parkir di area kampus Universitas Budi Luhursangat membantu berbagai pihak yang terkait. Akan tetapi, tidak serta merta bahwa hanya sekaliimplementasi sistem yang baru ini langsung dapat langgeng, perlu pengkajian ulang secara berkala.Beberapa yang perlu diperhatikan untuk memperlancar implementasi perangkat lunak ini, antara lain:a. Perlu melakukan pelatihan setiap ada karyawan baru khususnya user teknisnya.b. Perlu melakukan backup secara berkala untuk menjaga jika terjadi kerusakan terhadap data.
  • 500c. Perlu mengontrol beberapa perangkat keras yang digunakan seperti komputer - termasukmonitor, serta printer, mengingat kemungkinan perangkat tersebut diletakkan di area bebas.Tetapi dianjurkan perangkat keras yang ada perlu ditempatkan di ruangan yang bersuhu sesuaikebutuhan komputer, terutama CPU nya.9. DAFTAR PUSTAKA[1] Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley, Tegarden, David, "Systems Analysis and Design with UML"(in Indianapolis), John Wiley & Sons Ltd, 2009.[2] Gomaa, Hassan, "Software Modeling & Design" (in New York), Cambridge University Press, 2011.[3] Hamid, “Pengembangan Sistem Parkir Terkomputerisasi Dengan Otomatisasi Pembiayaan DanPenggunaan RFID Sebagai Pengena unik pengguna” Yogyakarta, 19 Juni 2010.[4+ Binus University, “RFID”, http://sandi-technology.blogspot.com/2008/12/rfid.html, diakses 30Agustus 2011.[5] Alibaba.com, “Intelligent_RFID_Smart_ Card_Parking Management_System”, http://newabel.en.alibaba.com/product/447571972210126047/Intelligent_RFID_SmartCard_ParkingManagement System.html, diakses 30 Juli 2011.[6] Pala Z, Inan N,”Smart Parking Applications Using RFID Technology”, diakses 30 April 2009.
  • 501SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PENGUJI EKSTERNAL SMK BERPROGRAMSTUDI TEKNOLOGI INFORMASI DI PANGKALPINANGMoedjiono, Universitas Budi Luhur, moedjiono@gmail.comHadi Santoso, STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, hds4n@yahoo.co.idSeminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 2011AbstrakDalam pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi peserta didik untuk melakukan penilaian danmenetapkan kelayakan, peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 61 ayat 3 pihak SMKmembutuhkan Penguji pada uji kompetensi yang memiliki keahlian sesuai dengan keahlian pesertadidik/peuji yang dinilai dan memiliki kualifikasi minimal satu tingkat di atas kualifikasi substansi yangdiujikan. Cara yang dilakukan untuk menentukan penguji eksternal ujian berbasis kompetensi di SMKberprogram studi teknologi informasi favorit Pangkalpinang adalah dengan teknik Analytical HierarchyProcess (AHP) dan menggunakan empat kriteria utama yaitu (1) Pendidikan S1 TI atau desain komunikasivisual, (2) Pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau PH sebagai desainer multimedia, (3)Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali, dan (4) Memiliki serifikasi profesi dibidangmultimedia yang masih berlaku. Sedangkan alternative yang tersedia ada 3 yaitu (1) Perguruan Tinggiyang mempunyai core Teknologi Informasi, (2) Production House, (3) Perusahaan Advertising. Hasilpengolahan data responden dengan menggunakan software Expert Choice 2000 menunjukkan bahwapenguji ekstenal yang paling tinggi nilainya adalah yang berasal dari perguruan tinggi dengan persentasemencapai 37,2%, berikutnya adalah penguji yang berasal dari perusahaan advertising dengan persentase34,4%, dan terakhir adalah penguji dari production house dengan persentase mencapai 28,4%.Kata Kunci : Penilai ekstenal SMK, competency-based assessment, SMK berprodi TI, Analytical HierarchyProcess, Expert Choice 20001.Latar BelakangTujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhiryang akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014, yaitu:“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun2011-2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011 didasarkan pada hasil evaluasipelaksanaan program tahun 2010, Program Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009-2014, RenstraKementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Rancangan Renstra Direktorat Pembinaan SMKTahun 2010-2014.Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui ujian nasional, pada tahunpelajaran 2009/2010 ujian nasional bagi peserta didik SMK diamanatkan dalam Permendiknas Nomor75 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2009 tentangPerubahan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ujian 4mata pelajaran teori tersebut diatur dalam Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan
  • 502(BSNP) Nomor 0024/SK-POS/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian NasionalSMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010, sedangkan untuk pelaksanaanPraktik Kejuruan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkandapat menjadi panduan/pedoman terutama bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UjianKompetensi Keahlian Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah KejuruanMelalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaianberbasis kompetensi (competency-based assessment) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapatmendorong terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil UjiKompetensi Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan padaSMK.2.Landasan HukumLandasan hukum penyelenggaraan uji kompetensi untuk siswa SMK adalah :a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.b.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.c.Permen Kemendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan satuan pendidikand.Permen Kemendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Kisi-kisi Ujian nasional Tahun 2010/2011e.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK tahun Pelajaran 2010/2011 Dit PSMK.3.Pengertiana.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor ujikompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasilb.Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dankompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.c.Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi ataspencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujiand.Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaiankompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensidengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.e.Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaiankompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.f. Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasipelaksanaan ujian.4.Kriteria Penguji / Asesor Ujian Praktik Kejuruana.Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusimitra yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengankompetensi keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guru produktif yang relevan denganpengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha danindustry.b.Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan penguji internaldan eksternal tercantum dalam instrument verifikasic.Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari duniausaha/industry atau institusi mitrad.Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kota
  • 5035.Tata Laksana Uji KompetensiUji Kompetensi dalam bentuk proyek tugas akhir/project work merupakan bagian integral dariUjian Nasional SMK.a.PengertianPenilaian adalah proses penentuan nilai hasil pengukuran dibandingkan dengan acuan ataustandar tertentu. Sedangkan pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pengumpulan bukti-buktisuatu gejala atau obyek menurut aturan tertentu yang dapat dilakukan baik dengan cara tesmaupun dengan cara nontes.Penilaian hasil belajar dalam sistem pemelajaran berbasis kompetensi, pada dasarnyamerupakan proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum.Penentuan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan bukti-bukti hasil belajar (learningevidence) yang diperoleh seorang peserta didik dengan kriteria kinerja (performance criteria) yangditetapkan pada standar kompetensi.Secara umum bukti hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk.1) Bukti langsung, yaitu bukti-bukti yang dikumpulkan berdasarkan pengamat-an langsung olehpenilai.2) Bukti tidak langsung, yaitu bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga, seperti guru,pembimbing, orang tua, teman sekelas dan lain-lain.3) Bukti tambahan, yaitu bukti-bukti yang diperoleh selain dari kedua sumber di atas, seperti kertaskerja, laporan, produk benda kerja (pakaian, masakan, patung dan lain-lain), rekaman video danbukti tambahan lainnya.b.TujuanPenilaian hasil belajar bertujuan:1) Mengetahui sejauhmana telah terjadi kemajuan hasil belajar pada diri peserta didik, sebagaibahan pertimbangan dalam menetapkan bimbingan belajar selanjutnya;2) Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkanapakah yang bersangkutan berhasil (lulus) atau tidak (belum) berhasil dalam menempuh suatuprogram pembelajaran;3) Menetapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi suatu keahlian tertentusesuai dengan yang dipersyaratkan standar kompetensi.c.Prinsip DasarSebagai suatu sistem penilaian, penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus mengacu padaprinsip-prinsip umum suatu penilaian seperti harus: sahih dan handal, adil, terbuka, menyeluruh,terpadu, berkesinambungan, dan bermakna.Selain itu prinsip-prinsip umum tersebut, penilaian berbasis kompetensi harus memenuhi prinsip-prinsip yang khusus terkait dengan pemelajaran berbasis kompetensi, sebagaimana dijelaskanberikut ini.1) Mengacu standar2) Individualisasi3) Tuntas (Mastery)4) Pengakuan kemampuan awal5) Maju berkelanjutan
  • 5046.Ruang Lingkupa.Penilaian Berbasis Kelas (Classroom-based Assessment)Hasil penilaian berbasis kelas dapat digunakan sebagai:1) Umpan balik bagi peserta didik mengetahui tingkat penguasaannya terhadap suatu kompetensi,kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan motivasiuntuk meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya.2) Acuan dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, sehinggamemungkinkan dilakukan pengayaan dan atau remedial untuk memenuhi kebutuhan setiappeserta didik sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya.3) Masukan kepada guru untuk memperbaiki strategi pemelajarannya.4) acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yangberbeda-beda.5) informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat (stakeholders) tentang efisiensi danefektivitas pendidikan dan pemelajaran, sehingga diharapkan mampu memotivasi untukmeningkatkan partisipasinya.b.Penilaian/Uji KompetensiPenilaian atau uji kompetensi adalah penilaian periodik yang secara khusus dijadualkan olehsekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari jadual kegiatan akademiknya.Penilaian kompetensi dapat digunakan untuk:1) memantau dan mengendalikan kualitas proses dan hasil pemelajaran;2) sertifikasi atau pemberian sertifikat;3) menentukan ketercapaian penguasaan tujuan pemelajaran sesuai dengan standar nasional untukjenjang SMK.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kompetensi adalah:1) Bahan yang diujikan harus representatif mewakili materi yang telah dipelajari serta harusmencakup suatu kompetensi tertentu secara utuh.2) Penilaian kompetensi dapat berupa verifikasi terhadap hasil penilaian berbasis kelas.3) Perangkat uji yang digunakan dalam penilaian kompetensi harus sudah distandarkan sesuaidengan kepentingan sertifikasi kompetensi.4) Hasil penilaian kompetensi diakui dalam bentuk Sertifikat Kompetensi.5) Peserta ujian dalam penilaian kompetensi harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengankarakteristik ujian kompetensi yang ditempuhnya.c.Pengertian uji kompetensi1) Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesoruji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil2) Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasidan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.3) Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensiatas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian4) Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadappencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui ujikompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.5) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaiankompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.
  • 5056) Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untukmengawasi pelaksanaan ujian.d.Pengujian (Assesment)1) Prinsip pengujianPengujian /assesment dilaksanakan berdasar pada sistem dan pola pengujian berbasiskompetensi. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi pada pola pengujian tersebut antara lain:(a) Mengacu pada acuan pengujian yang memiliki legalitas dan disepakati untuk digunakan.(b)Menggunakan standar kompetensi/standar kualifikasi diberlakukan secara nasional daninternasional(c) Mengukur/mengases aspek kompetensi yang meliputi kemampuan:I. melaksanakan tugas/pekerjaanII. mengorganisasikan pekerjaanIII. melakukan tindakan bila terjadi penimpangan, danIV. menggunakan kemampuan untuk memecahkan masalah(d)Dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip dipercaya, fleksibel, adil dan valid.(e)Hasil pengujian dikatagorikan kompeten atau belum kompeten(f) Dilakukan oleh penguji/asesor yang kompeten di bidangnya dan memiliki legalitas dariinstitusi yang berwenang.2) Kriteria Penguji / Asesor Ujian Praktik Kejuruan(a)Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasiprofesi/institusi mitra yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerjayang relevan dengan kompetensi keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guruproduktif yang relevan dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memilikipengalaman kerja/magang didunia usaha dan industri.(b)Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan pengujiinternal dan eksternal tercantum dalam instrument verifikasi(c) Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari duniausaha/industry atau institusi mitra(d)Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kota3) Kriteria Penguji Eksternal untuk program studi TI di Lingkungan Dinas Pendidikan KotaPangkalpinangBerdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan ujikompetensi siswa SMK tahun 2011 ini, kriteria untuk penguji eksternal untuk program studi TIadalah :(a)Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika atau Desain Komunikasi Visual(b)Pengalaman Kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production house sebagaidesainer multimedia(c) Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali.(d)Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlaku.4) SMK berprodi TI di PangkalpinangDi lingkungan Kotamadya Pangkalpinang terdapat 3 SMK yang mempunyai program studi TI,yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK PGRI. Dari ketiga SMK tersebut
  • 5067. AHPa.Perlunya Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahanmasalah. Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapandengan lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam prosespengambilan keputusan adalah ketidakpastian (Uncertainty). Untuk itu maka model pengambilankeputusan sangatlah penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambilkeputusan.b.Model pengambilan keputusanModel merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks.Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilankeputusan.Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti:1) Ketidakpastian.2) Inkonsistensi.3) Multi-kriteria keputusan.4) Keputusan ketidakstabilan.c.Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusanKetika keputusan yang akan diambil bersifat kompleks dengan risiko yang besar sepertiperumusan kebijakan, pengambil keputusan sering memerlukan alat bantu dalam bentuk analisisyang bersifat ilmiah, logis, dan terstruktur/konsisten. Salah satu alat analisis tersebut adalah berupadecision making model (model pembuatan keputusan) yang memungkinkan mereka untuk membuatkeputusan untuk masalah yang bersifat kompleks.Menurut Syaipullah dalam naskah internetnya yang berjudul Pengenalan Metode AHP(Analytical Hierarchy Process) menyatakan AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yangdikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalahmulti faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarkididefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatustruktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagaimetode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagaiberikut :1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteriayang paling dalam.2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria danalternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusanSelain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :1) Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahlisehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidakberarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
  • 5072) Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak adabatas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.Secara garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu :1) Dekomposisi dari masalah;2) Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan3) Sintesis dari prioritas.Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisimenjadi tujuan (goal) dari suatu kegiatan, identifikasi pilihan-pilihan (options), dan perumusankriteria (criteria) untuk memilih prioritas.Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skaladari 1 sampai dengan 9.Tabel 1. Skala Penilaian/PerbandinganIntensitasKepentingannyaDefinisi Penjelasan1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen penyumbangnya samabesar pada sifat itu3 Elemen yang satu sedikit lebih penting darielemen yang lainnyaPengalaman dan pertimbangandengan kuat menyokong satuelemen atas yang lainnya5 Elemen yang satu esensial atau sanganpenting ketimbang elemen yang lainnyaPengalaman dan pertimbangandengan kuat menyokong satuelemen atas yang lainnya7 Satu elemen jelas lebih penting dari elemenyang lainnyaSatu elemen dengan kuat disokong,dan dominannya telah terlihatdalam praktek9 Satu elemen mutlak lebih pentingketimbang elemen yang lainnyaBukti yang menyokong elemenyang satu atas yang lain memilikitingkat penegasan tertinggi yangmungkin menguatkan.2,4,6,8 Nilai – nilai diantara dua pertimbangan yangberdekatanKompromi diperlukan antara duapertimbanganKebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angkabila dibandingkan dengan suatu aktivitas j,maka j mempunyai nilai kebalikannya biladibandingkan dengan aktivitas.d.Expert Choice 2000Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborative decisiondan sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien,analitis, dan yang dapat dibenarkan. Software ini memungkinkan interaksi real-time dari timmanajemen untuk mencapai consensus on decisions. Aplikasi Area Expert Choice meliputi:
  • 5081) Resource Allocation (Alokasi Sumber Daya);2) Vendor Selection (Seleksi Vendor);3) Strategic Planning (Perencanaan Strategis);4) HR Management (Manajemen SDM);5) Risk Assessment (Pengaksesan Risiko);6) Project Management (Manajemen Proyek)7) Benefit/Cost Analysis (Analisis Manfaat/ Biaya).8. Hasil Pengolahan Dataa.Jenis PenelitianBerdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitaf,karena peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik-teknik statistik. Data statistiktersebut didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan metode pendekatan Analitical HierarchyProcess (AHP) dan kemudian diuji dengan menggunakan tool atau software Expert Choice 2000.b.Pemilihan SampelDalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (limit population)dengan menggunakan purposive sampling. Responden yang diambil dalam pemilihan sampel iniadalah responden ahli yang berasal dari guru – guru dari ketiga SMK, masyarakat yang mewakilipihak dunia industri dan dunia usaha (DU/DI), dan pihak perguruan tinggi berbasis TI.c.Pengumpulan DataKuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari duniaindustry dan dunia usaha (DU/DI), 3 orang dari perwakilan masing-masing SMK, dan 1 orang daripihak perguruan tinggi berbasis TI.d.InstrumentasiInstrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner disusundalam bentuk pertanyaan dengan mengacu kepada hirarki yang telah dibuat dari kriteria-kriteriadan sub-sub kriteria berdasarkan skala Saaty 1 – 9 dengan metode Pairwise Comparison. Dalammenentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untukSMK dengan Program Studi TI di Pangkalpinang ada 4 (empat) kriteria utama yaitu :1) Pendidikan minimal S1 TI atau Desain Komunikasi Visual2) Pengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production house sebagaidesainer multimedia3) Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali4) Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlakue.Teknik Analisis Data1) Hasil PenelitianMenentukan Kriteria Penguji Eksternal SMK di Pangkalpinang, menghasilkan adalah hirarkiyang diperoleh berdasarkan tahap – tahapan di AHP yang tergambar dalam hirarki berikut ini :
  • 509Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternatif2) Tingkat Sensivitas Hasil AnalisisInconsistency ratio atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yangdigunakan untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengankonsekuen atau tidak. Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤ 0.1.Untuk mengecek rasio inkonsistensi data responden, berikut ini ditampilkan nilai rasioinkonsistensi pada masing-masing matriks perbandingan.Tabel 2. Perbandingan elemen dan nilai CRNo Matriks perbandingan elemenNilaiCR1Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan kriteriapenguji eksternal SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang0,002Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukankriteria penguji eksternal SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang kriteriaPendidikan Kerja minimal S1 TI atau desain komunikasi visual0,003Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukankriteria penguji eksternal SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang kriteriaPengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production housesebagai desainer multimedia0,004Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukankriteria penguji eksternal SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang kriteriaPengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali0,015Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukankriteria penguji eksternal SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang kriteriaMemiliki sertifikasi profesi di bidang multimedia yang masih berlaku.0,02Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan programstudi TI di PangkalpinangPendidikan minimalS1 TI atau DesainKomunikasi VisualPengalaman kerja minimal 3 tahun diperusahaan advertising atau productionhouse sebagai desainer multimediaPengalaman sebagaipenguji kompetensiminimal 3 kaliMemiliki Sertifikasi Profesidi bidang Multimedia yangmasih berlakuPerguruan Tinggi Production House Perusahaan Advertising
  • 510Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahlimemiliki nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasioinkonsistensi. Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukupkonsisten.3) Pembahasan PenelitianBerikut ini disajikan bobot masing-masing kriteria Menentukan Kriteria Penguji Eksternaluntuk SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang.Gambar 2. Kriteria Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan programstudi TI di Pangkalpinang Berserta Nilai BobotnyaGambar 3. Sub Kriteria dari kriteria Pendidikan S1 TI atau Desain Komunikasi Visual dalamMenentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi TI di PangkalpinangBerserta Nilai BobotnyaGambar 4. Sub Kriteria dari kriteria Pengalaman min 3 tahun di Perusahaan Advertising atauProduction House sebagai desainer multimedia dalam Menentukan Kriteria Penguji Eksternaluntuk SMK dengan program studi TI di Pangkalpinang Berserta Nilai BobotnyaGambar 5. Sub Kriteria dari Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali dalamMenentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi TI di PangkalpinangBerserta Nilai Bobotnya
  • 511Gambar 6. Sub Kriteria dari Memiliki sertifikasi di bidang multimedia yang masih berlaku dalamMenentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi TI di PangkalpinangBerserta Nilai Bobotnya9. KesimpulanAHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi-atribut dan masalah multi-alternatif.Faktor – faktor yang jadi pertimbangan dalam menentukan penguji eksternal untuk SMKberprogram studi TI di Kotamadya Pangkalpinang ada empat faktor utama yaitu, Pendidikan S1 TIatau desain komunikasi visual, pengalaman min 3 tahun perusahaan advertising atau PH sebagaidesainer multimedia, pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 tahun, dan memiliki sertifikasiprofesi di bidang multimedia yang masih berlaku.Dari hasil pengolahan kuesioner 6 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalamhirarki yang terbentuk dari 6 kriteria, dan 3 alternatif yaitu Perguruan Tinggi, Production House (PH),dan Perusahaan Advertising, menghasilkan Perguruan Tinggi sebagai peguji eksternal untuk SMKberprogram studi TI di Kotamadya Pangkalpinang. Hasil pengolahan kuesioner responden ahli jugamenunjukkan bahwa faktor memiliki sertifikasi di dibidang multimedia yang masih berlaku adalahfaktor terpenting dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK berprodi TI di Pangkalpinang,disusul faktor pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau Production House (RumahProduksi) sebagai desainer multimedia, berikutnya faktor Pendidikan S1 TI atau desainer multimedia,dan terakhir faktor pengalaman sebagai penguji min 3 kali.Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHPberlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar danmetodologi yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar.10. Referensi[1]. Fuddin Van Batavia, Uji Kompetensi Syarat Untuk Kelulusan, Selangkah Lebih Maju dalampengembangan pendidikan Indonesia http://www.fuddinbatavia.com.[2]. Garis-garis besar program pembinaan SMK tahun 2011, 118.98.201.43/PANLAK%202011/0_Garis-Garis_Besar_Program_ ..., (diakses 15 juni 2011).[3]. Ignacio V.lez Pareja, 2004. EXPERT CHOICE TUTORIAL “Expert Choice Tutorialhttp://cashflow88.com/decisiones/saaty2.pdf, (diakses 13 Agustus 2010).[4]. Juknis uji kompetensi keahlian SMK tahun pelajaran 2009-2010, JUKNIS UJI KOMPETENSIKEAHLIAN SMK TAHUN PELAJARAN 2009_2010, (diakses 20 Juni 2011).[5]. Juknis uji kompetensi keahlian SMK tahun pelajaran 2011.[6]. PROPOSAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2010 /1011.[7]. Susila, Munadi, 2007. “PENGGUNAAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS UNTUKPENYUSUNAN PRIORITAS PROPOSAL PENELITIAN”,http://www.litbang.deptan.go.id/wartaip/pdffile/1.wayanerna_ipvol16-2-2007.pdf, (diakses 5 April 2010).
  • 512SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN SMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGIINFORMASI FAVORIT DI PANGKALPINANGMoedjiono, Universitas Budi Luhur, moedjiono@gmail.comHilyah Magdalena, STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, hilyah.magdalena@yahoo.co.idSeminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi LuhurJakarta, 7 Oktober 2011AbstrakSMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengandiberlakukannya Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat matapelajaran Komputer yang masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepadasemua Program Keahlian. Pada tahun 2004 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, MataPelajaran Komputer diganti dengan Mata Pelajaran Ketrampilan Komputer dan PengelolaanInformasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran KKPI ini terjadi pengembangan materi kepadapenguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan Standar Isi Mata Pelajaran KKPI KurikulumTingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi yang sama dengan kurikulum SMKedisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di Pangkalpinang sekarang telahberdiri tiga SMK yang mempunyai program studi TI. Adanya tiga SMK berprodi TI ini menarik banyakminat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai dalam dunia kerja. Untukmenentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2, dan SMK Bhakti, maka dibuatlahbeberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI favorit diPangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, danPendidikan. Level 2 terdiri dari 14 kriteria, sedangkan level 3 alternatif ada 3. Dalam memilih SMKberprodi TI favorit di Pangkalpinang ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)dengan tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan SMKN1 sebagaiSMK berprodi TI favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau 41,5%. Sedangkan kriteria yangpaling penting menurut para responden adalah Pendidikan dengan bobot 39,5%.Kata kunci : SMK berprodi TI, Analitical Hierarchy Process, Expert Choice 2000.1. PendahuluanSemua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karenakehadirannya dirasakan memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan.UNESCO (2002) menyatakan bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaranmemiliki tiga tujuan utama:1) untuk membangun ”knowledge-based society habits” seperti kemampuan memecahkanmasalah (problem solving), kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari,mengoleh/mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru danmengkomunikasikannya kepada oranglain;2) untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (ICT literacy); dan3) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran.Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya diKotamadya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI.Hadirnya tiga SMK TIK ini memberikan alternative pilihan bagi siswa – siswa lulusan SMP dilingkungan Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Ketiga SMK TIK inimempunyai kelebihan dan kelemahan masing – masing. Ada beberapa kriteria yang penulis
  • 513gunakan untuk menentukan SMK TIK manakah yang paling favorit di lingkungan KotamadyaPangkalpinang.2. Pertimbangan yang digunakan untuk memilih SMK TIK di Kotamadya PangkalpinangPerkembangan tahun – tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodiTIK dapat dengan segera diserap oleh pasar yang tengah berkembang pesat seiring denganperubahan status daerah dari Kabupaten/ Kotamadya menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakahSMK berprogram studi TIK paling favorit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset terdapat 4(empat) kriteria utama yaitu Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, dan Pendidikan.Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinangtidak lagi menjadi sederhana. Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat bantu memilih, agaralternatif pilihan yang diambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Salah satu model pengambilankeputusan yang dapat digunakan untuk memilih sesuatu dengan multi kriteria adalah AnaliticalHierarchy Process (AHP) dengan tool-nya Expert Choice 2000.3. AHPPerlunya Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahanmasalah. Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalamarti bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih.Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapandengan lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam prosespengambilan keputusan adalah ketidakpastian (Uncertainty), untuk itu maka model pengambilankeputusan sangatlah penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambilkeputusanModel pengambilan keputusanModel adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untukdapat ditiru (jika perlu). Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutanyang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatupengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut :1) Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu adarelevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu.2) Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur-unsur itu.3) Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel.Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika.4) Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan.Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilankeputusan. Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalahmasalah seperti:5) Ketidakpastian.6) Inkonsistensi.7) Multi-kriteria keputusan.8) Keputusan ketidakstabilan.
  • 514Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusanMenurut Syaipullah [Syaifullah 2010] dalam naskah internetnya yang berjudul PengenalanMetode AHP (Analytical Hierarchy Process) menyatakan AHP merupakan suatu model pendukungkeputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akanmenguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki,menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahanyang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikutilevel faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lainkarena alasan-alasan sebagai berikut:1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteriayang paling dalam.2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria danalternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusanSelain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :1) Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorangahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjaditidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.2) Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidakada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur.Secara garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu :1) Dekomposisi dari masalah;2) Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan3) Sintesis dari prioritas.Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skaladari 1 sampai dengan 9.Tabel 1. Skala Penilaian/PerbandinganIntensitasKepentingannyaDefinisi Penjelasan1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemenpenyumbangnya sama besarpada sifat itu3 Elemen yang satu sedikit lebihpenting dari elemen yanglainnyaPengalaman danpertimbangan dengan kuatmenyokong satu elemenatas yang lainnya5 Elemen yang satu esensial atausangan penting ketimbangelemen yang lainnyaPengalaman danpertimbangan dengan kuatmenyokong satu elemenatas yang lainnya7 Satu elemen jelas lebih pentingdari elemen yang lainnyaSatu elemen dengan kuatdisokong, dan dominannyatelah terlihat dalam praktek9 Satu elemen mutlak lebihpenting ketimbang elemen yanglainnyaBukti yang menyokongelemen yang satu atas yanglain memiliki tingkatpenegasan tertinggi yang
  • 515mungkin menguatkan.2,4,6,8 Nilai – nilai diantara duapertimbangan yang berdekatanKompromi diperlukanantara dua pertimbanganKebalikan Jika untuk aktivitas i mendapatsatu angka bila dibandingkandengan suatu aktivitas j, maka jmempunyai nilai kebalikannyabila dibandingkan denganaktivitas.Expert Choice 2000Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborativedecision dan sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebihefisien, analitis, dan yang dapat dibenarkan. Software ini memungkinkan interaksi real-timedari tim manajemen untuk mencapai consensus on decisions. Aplikasi Area Expert Choicemeliputi:1) Resource Allocation (Alokasi sumber daya)2) Vendor Selection (Seleksi Vendor)3) Strategic Planning (Perencanaan Strategis)4) HR Management (Manajemen SDM)5) Risk Assessment (asesmen risiko).6) Project Management (Manaje-men Proyek)7) Benefit/Cost Analysis (Analisis Manfaat / Biaya Analisis)Metode yang digunakan pada program Expert Choice adalah Analytic Hierarchy Process(AHP). Expert Choice menyediakan struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan,yaitu:1) Sebuah tool yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan2) Analisis pengambil keputusan3) Meningkatkan komunikasi4) Memberi keputusan yang lebih cepat5) Dokumentasi proses pengambilan keputusan6) Sebuah konsensus keputusan7) Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan.4. Hasil Pengolahan Dataa.Jenis PenelitianBerdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitaf,karena peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik-teknik statistik. Data statistiktersebut didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan metode pendekatan AnaliticalHierarchy Process (AHP) dan kemudian diuji dengan menggunakan tool atau software ExpertChoice 2000.b.Pemilihan SampelDalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (limitpopulation) dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukanatas dasar pertimbangan tertentu. Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah
  • 516responden ahli yang berasal Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, guru – guru dari ketigaSMK, masyarakat pengguna.c.Pengumpulan DataPengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner untuk memperolehdata sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuaidengan pokok permasalahan.Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari DinasPendidikan, 3 orang dari perwakilan masing-masing SMK, dan 1 orang dari masyarakatpengguna.d.InstrumentasiInstrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Angket(Questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersediamemberikan respons sesuai dengan permintaan penggunaan. Dalam menentukan prioritaslangkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK Berprogram Studi Favorit di KotamadyaPangkalpinang ini diusulkan 14 (empat belas) sub kriteria yang dikelompokan ke dalam 3 (tiga)kriteria utama. Rincian sub kriteria dalam strategi Menentukan SMK Berprogram Studi TIFavorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut (1) Siswa TI, (i) SDM Input TI, (ii)Masuk PTN, (iii) Penyerapan Dunia Usaha, (iv) >= 95% Siswa TI Lulus UAN. (2) Infrastruk-tur,(i) Gedung Memadai, (ii) Ketersediaan S/W Pendukung PBM, (iii) Ketersediaan H/W PendukungPBM, (iv) Ketersediaan Fasilitas Lab-Lab TI. (3) Lokasi, (i) Fasilitas Transportasi, (ii) FaktorLingkungan, (iii) Kedekatan dengan Sekolah Sejenis. (4) Pendidikan, (i) Ketersedi-aan PengajarTI, (ii) Kuriulum TI, (iii) Ketersediaan Buku – Buku TI di Perpustakaan.e.Teknik Analisis Data(1) Hasil PenelitianSistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi TeknikInformatika Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperolehberdasarkan tahap – tahapan di AHP :SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKANSMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASIFAVORIT di PANGKALPINANGSISWA TI INFRASTRUKTUR LOKASI PENDIDIKANSDM Input TIMasuk PTNPenyerapanDunia Usaha>95% Siswa TI LulusUANGedung MemadaiKetersediaan S/WPendukung PBMKetersediaan H/WPendukung PBMKetersediaan FasilitasLab-lab TIFasilitas TransportasiFaktor LingkunganKetersediaanPengajar TIKurikulum TIKetersediaan Bukubuku TI diPerpustakaanSMKN 1 SMK PGRISASARANLEVEL 1KRITERIALEVEL 2SUB KRITERIALEVEL 3ALTERNATIFKedekatan denganSekolah SejenisSMKN 2Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternative(2) Tingkat Sensivitas Hasil AnalisisInconsistency ratio atau rasio inkonsistensi data responden merupakanparameter yang digunakan untuk memeriksa apakah perbandinganberpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasioinkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤ 0.1.
  • 517Tabel 2 : Perbandingan elemen dan nilai CRNoMatriks perbandingan elemenNilai CR1Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukanSMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang0,072Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria:menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Siswa TI0,013Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria:menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur0,054Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria:menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Lokasi0,055Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria:menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Pendidikan0,036Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Siswa TI sub kriteria SDM Input TI0,007Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Siswa TI sub kriteria Masuk PTN0,008Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Siswa TI sub kriteria Penyerapan DuniaUsaha0,009Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Siswa TI sub kriteria >= 95% Siswa TI LulusUAN0,0010Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur sub kriteria GedungMemadai0,0611Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur sub kriteria KetersediaanS/W Pendukung PBM0,0212Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur sub kriteria KetersediaanH/W Pendukung PBM0,0113Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya0,05
  • 518Pangkalpinang kriteria Infrastruktur sub kriteria Ketersediaan FasilitasLab-Lab TI14Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Lokasi sub kriteria Fasilitas Transportasi0,0015Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Lokasi sub kriteria Faktor Lingkungan0,0016Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Lokasi sub kriteria Kedekatan dengan sekolahsejenis0,0117Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Pendidikan sub kriteria Ketersediaan Pengajar0,0218Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Pendidikan sub kriteria Kurikulum0,0519Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-subkriteria: menentukan SMK berprogram studi TI favorit di KotamadyaPangkalpinang kriteria Pendidikan sub kriteria Ketersediaan Buku-BukuTI di Perpustakaan0,05Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahlimemiliki nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasioinkonsistensi. Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukupkonsisten(3) Pembahasan PenelitianBerikut ini disajikan bobot masing-masing kriteria SMK berprogram studi teknik informasifavorit di Pangkalpinang.Gambar 2 Kriteria Menentukan SMK berprogram studi teknik informasi favorit diPangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya
  • 519Gambar 3 Sub Kriteria dari kriteria Siswa TI dalam Menentukan SMK Berprogram Studi TeknikInformatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai BobotnyaGambar 4 Sub Kriteria dari kriteria Infrastruktur dalam Menentukan SMK Berprogram Studi TeknikInformatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai BobotnyaGambar 5 Sub Kriteria dari kriteria Lokasi dalam Menentukan SMK Berprogram Studi TeknikInformatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai BobotnyaGambar 6 Sub Kriteria dari kriteria Pendidikan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi TeknikInformatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya5.KesimpulanAHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi-atribut dan masalah multi-alternatif.Oleh karena itu metodologi ini, sesuai untuk proses seleksi SMK berprogram studi TI, yang merupakanmasalah pengambilan keputusan terstruktur.Dalam tulisan ini, perangkat lunak Expert Choice 2000 digunakan untuk struktur dan memecahkanmasalah. Menggunakan fungsi perangkat lunak untuk mengukur dan menganalisa sensitivitas CR.Faktor – faktor yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit diKotamadya Pangkalpinang ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan
  • 520Pendidikan. Faktor Siswa TI ada 4 sub kriteria yaitu, SDM Input TI, Masuk PTN, Penyerapan DuniaUsaha, >=95% Siswa TI Lulus UAN. Faktor Infrastruktur ada 4 sub kriteria yaitu, gedung memadai,ketersediaan software pendukung PBM, ketersediaan hardware pendukung PBM, ketersediaanfasilitas lab-lab TI. Faktor Lokasi ada 3 sub kriteria yaitu, fasilitas transportasi, faktor lingkungan,kedekatan dengan sekolah sejenis. Faktor Pendidikan mempunyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajarTI, kurikulum TI, ketersediaan buku – buku TI di Perpustakaan.Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalamhirarki yang terbentuk dari 4 kriteria, 14 sub kriteria, dan 3 alternatif SMK berprodi TI favorit yaituyaitu SMKN 1, SMKN2, dan SMK PGRI, menghasilkan SMKN 1 sebagai SMK berprodi favorit diKotamadya Pangkalpinang. Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga menunjukkan bahwafaktor Pendidikan adalah faktor terpenting dalam memilih SMK berprodi TI favorit, disusulInfrastruktur, berikutnya faktor Siswa TI, dan terakhir faktor Lokasi.Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHPberlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar danmetodologi yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar.6.Referensi[Ignacio V.lez Pareja], 2004] *EXPERT CHOICE TUTORIAL+ “Expert Choice Tutorial,http://cashflow88. com/decisiones/saaty2.pdf, diakses 13 Agustus 2010[Ivana Nižetic, et.al. 2007], “An Overview of Decision Support System Concepts” http://www.foi.hr/CMS_home/znan_strucni_rad/konferencije/IIS/2007/ papers/T06_01.pdf, (diakses 25 Juli2010).*Paryani Kioumars, 2007+ “Product Development Decision Support System Customer-Based”,Journal of Industrial and Systems Engineering Vol. 1, No. 1, pp 56-69 Spring 2007,http://www.jise.info/ issues/volume1no1/05.pdf, (diakses 25 Juli 2010).[Syaifullah 2010] “Pengenalan Metode AHP (Analytical Hierarchy Prosess)”http://syaifullah08.files. wordpress.com/2010/02/pengenalan-analytical-hierarchyprocess.pdf, (diakses 5 Mei 2010)[Susila, Munadi, 2007] “PENGGUNAAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS UNTUK PENYUSUNANPRIORITAS PROPOSAL PENELITIAN”, http://www.litbang.deptan.go.id/wartaip/pdffile/1.wayanerna_ ipvol16-2-2007.pdf, (diakses 5 April 2010).
  • 521
  • 522
  • 523
  • 524
  • 525
  • 526
  • 527
  • 528
  • 529
  • 530
  • 531
  • 532
  • 533