Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

658 views
576 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

  1. 1. HIMPUNAN NASKAH (II-A)SEMINAR-WORKSHOP-FORUM DISKUSI-ORASI ILMIAH-RISET(NASIONAL)Dr. Moedjiono, M.Sc.POGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMPUTER (MKOM)PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS BUDI LUHURJAKARTA2011
  2. 2. iKATA PENGANTARDengan selalu mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik danhidayah-Nya, penyusun dapat menghimpun naskah-naskah seminar, workshop, forum diskusi, orasiilmiah, dan paper laporan hasil riset, yang pernah disampaikan pada forum-forum nasional, dalamjangka waktu mulai bulan November 2006 sampai dengan Oktober 2011, yang diberi judul ”HimpunanNaskah (II-A) Seminar-Workshop-Forum Diskusi-Orasi Ilmiah-Riset (Nasional)”.Buku himpunan naskah ini disusun sebagai bahan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuanyang pernah dialami dan disampaikan penghimpun bagi rekan-rekan sejawat, komunitas teknologiinformasi dan komunikasi, para mahasiswa, dan bagi diri sendiri, yang suatu saat mungkin memerlukanbahan atau referensi dalam penugasan terkait, penulisan karya-karya ilmiah, maupun pengetahuanpraktis.Seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, takada lembaran putih yang tak berbercak, penyusun sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-saran penyempurnaan.Semoga buku himpunan naskah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amin.Jakarta, 31 Desember 2011Penyusun,Dr. Moedjiono, M.Sc.
  3. 3. iiDAFTAR ISIII-A Nasional: Halaman1. “Konferensi Tingkat Tinggi Tentang Masyarakat Informasi (World Summit On The 1Information Society - WSIS)” http:/www.itu.int/wsis, Workshop - Kebijakan &Strategi Pengembangan e-Government, Surabaya, 14 November 2006.2. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Seminar - Telematika Inti College, 14Jakarta, 16 Desember 2006.3. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 23Naskah Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan KeamananData, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.4. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 32Slide Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan KeamananData, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.5. “Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion - Internet Governance di 52Indonesia dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center”, MGK Kemayoran, Jakarta,11-12 Juli 2007.6. ”Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pemberdayaan Telematika”, Seminar Nasional 67Sistem & Teknologi Informasi (SNASTI) 2007 - Meningkatkan Daya Saing BangsaMelalui Pemberdayaan Sistem & Teknologi, STIKOM Surabaya, 22 Agustus 2007.7. ”Sistem Informasi Nasional Indonesia”, Forum Diskusi Wantannas - Pokok-Pokok Pikiran 79Strategi Peperangan Informasi Untuk Memperkokoh Kelangsungan Hidup Bangsa danNegara, Jogyakarta, 28 Agustus 2007.8. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan TIK bagi 91Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Keynote Speech pada Pembukaan PekanIlmiah Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi (PIMNASTI) 2007 - Informationand Communication Technology for Human Welfare, Salatiga, 29 Oktober 2007.9. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan dan Pendayagu- 103naan TIK bagi Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Pelatihan SDM TeknologiInformasi dan Komunikasi Pemda Jateng - Balitbang Depkominfo, Semarang,7 Desember 2007.10. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 113Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Naskah Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IVpara lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.11. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 120Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Slide Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IVpara lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.12. ”Pengembangan Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion – 130Internet Governance dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center di Indonesia,Makassar, 17 Desember 2007.13. ”Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Telematika Di Indonesia”, Naskah ICT Review 140MKOM UBL 2008.14. “Prospek Teknologi Broadband di Indonesia”, Seminar - Broadband Wireless Access, 151Jimbaran, Bali, 13 Maret 2008.15. “Konvergensi Telematika dan Perannya Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan 156Di Indonesia”, Seminar - The International ICT, Exhibition for Visit Musi 2008, Palembang,24 Mei 2008.
  4. 4. iii16. “Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan”, Program Komunikasi 174Publik, Palangka Raya, Kalteng, 13 Juni 200817. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasi- 201onal”, Seminar Sistem Manajemen Nasional PPRA XLII Lemhannas, Jakarta, 20 Juni 2008.18. “Lawful Interception (LI)”, Workshop Lawful Interception Depkominfo, Jakarta, 21822 Juli 2008.19. “Kebijakan dan Program Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomu- 226nikasi (KPU/USO)”, Workshop Program Pembangunan USO Tahun 2008-2009, Padang,23 Juli 2008.20. “Kebijakan Pemerintah Tentang Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pem- 236bangunan di Indonesia”, Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-81,Jakarta, 13 Agustus 2008.21. “Strategi dan Kebijakan Telematika Di Indonesia”, Seminar Dewan Pertahanan Nasional, 251Jakarta, 12 November 2008.22. “Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Round 263Table Discussion - Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat InformasiIndonesia, Hotel Treva, Jakarta, 21 April 2009.23. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia Tahun 2015”, Seminar - Teknologi Informasi 275dan Komunikasi Nasional Universitas Budi Luhur, Jakarta, 25 April 2009.24. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan di 289Indonesia”, Sarasehan Teknologi Informasi TNI AL Tahun 2009, Jakarta, 25 Juni 2009.25. “Status dan Masa Depan Internet Governance di Indonesia”, Workshop Internet 309Governance Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, Jakarta, 5 Desember 2009.26. “Cyberspace, Cyberlaw, & Lawful Interception”, Workshop On Cyberspace, Cyberlaw, & 328Lawful Interception, Jakarta, 12 April 2010.27. “Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah”, Seminar Rencana Induk 348Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, Jakarta, 3 Agustus 2010.28. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 356untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Naskah Seminar Nasional MultidisiplinIlmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.29. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 364untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Slide Seminar Nasional MultidisiplinIlmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.30. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 372Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Naskah).31. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 383Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Slide).32. “Pola Kemitraan Dalam Pengembangan TIK Untuk Pendidikan”, Seminar Teknologi 392Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Tahun 2010, Banjarmasin, 30 Oktober 2010.33. “Peningkatan Daya Saing Penelitian di Kampus dan UKM Bidang Aplikasi Telematika”, 411Konsultasi Publik/Temu Wicara: Peran Standar Aplikasi Telematika dalam RangkaMeningkatkan Daya Saing Bangsa, Jakarta, 2 Nopember 2010.34. “Tantangan dan Peluang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan 429Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Jurnal Ilmiah “Atma”, Volume 01, Nomor 01,STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang, Maret 2010.35. “Arahan Strategis TIK Nasional”, Workshop - Membangun Strategi e-Government, 437Manokwari, 10 Maret 2011.36. “Cloud Computing dan Green Computing: Gelombang Informatisasi Layanan Dunia 446
  5. 5. ivBisnis Masa Depan”, Orasi Ilmiah Wisuda Ahli Madya, Sarjana, dan PascasarjanaUniversitas Budi Luhur, Jakarta, 9 April 2011.37. “Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in Wireless Sensor 460Networks”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011,Jakarta, 7 Oktober 2011.38. “Optimization of Energy Efficient Layer based Hierarchical Routing Protocol in Wireless 472Sensor Network”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas BudiLuhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.39. “Kajian Penerapan Green Computing Untuk Efisiensi Energi Pada Fasilitas Server 482Data Perusahaan Studi Kasus PT. Jamsostek (Persero)”, Seminar NasionalMultidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.40. “Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) Dalam Mendukung Proses Bisnis: 493Studi Kasus Pada Sistem Parkir Universitas Budi Luhur Jakarta”, Seminar NasionalMultidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.41. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Penguji Eksternal SMK Berprogram 501Studi Teknologi Informasi di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu(SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.42. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknologi 512Informasi Favorit di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.43. “Kebijakan TIK Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Indonesia”, Diskusi Ahli 521Media Sosial: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya, Makassar, 23 November 2011.
  6. 6. 1
  7. 7. 2
  8. 8. 3
  9. 9. 4
  10. 10. 5
  11. 11. 6
  12. 12. 7
  13. 13. 8
  14. 14. 9
  15. 15. 10
  16. 16. 11
  17. 17. 12
  18. 18. 13
  19. 19. 14
  20. 20. 15
  21. 21. 16
  22. 22. 17
  23. 23. 18
  24. 24. 19
  25. 25. 20
  26. 26. 21
  27. 27. 22
  28. 28. 23PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGOLAHANDAN KEAMANAN DATADisampaikan Oleh :DR. MOEDJIONO, M.Sc.Pada Seminar“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan DataPangkalpinang, 24 Juli 2007Assalamu’alaikum Wr.Wb.,Yang saya hormati : Bapak Direktur AMIK Atma Luhur dan Staf, Pimpinan dan Staf PT Timah, Para Peserta Seminar, Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YangMaha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kenikmatan termasukkesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara seminar tentang“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan Data"pada hari ini dengan wajah penuh kecerahan dan kebahagiaan. Padakesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan selamat kepadaAMIK Atma Luhur dan PT Timah yang telah bersama-sama menyelenggarakanseminar tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berarti ikutberkontribusi kepada pemasyarakatan dan kemajuan industri TIK diIndonesia.Hadirin sekalian yang saya hormati,“Globalisasi” yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi daninterdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasidan keuangan lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara,sehingga ekonomi nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadiekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasiproses globalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologikhususnya telematika, yang mentransformasikan masyarakat dunia memasukiera yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi, informasitelah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, sertasemakin luas memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat.Pengelolaan informasipun semakin canggih dan berkembang menjadi bisnis
  29. 29. 24yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yangindustrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasaninformasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologiyang semakin canggih.Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia,sehingga siapapun yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannyadengan bijak, maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di erainformasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa danbernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat danbijak mampu memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siapmenapaki milenium ke tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadiperhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadap aspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut “era persaingan bebas”,di mana hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimalmungkin atau bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuktingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunyaAFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kitauntuk menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akanberlaku pada tahun 2020. Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalampersaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikut serta dalam kompetisitersebut dengn memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan perantelematika.Telematika merupakan konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimediadan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing danContent). Konvergensi teknologi ini telah mempengaruhi dengan sangatsignifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhanmasyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal,regional dan global. Pembangunan telematika merupakan suatu kewajibanyang harus kita laksanakan bersama dalam rangka menjawab tuntutanmasyarakat untuk menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yangtertata baik (good governance) - sistem kehidupan kenegaraan yangtransparan, demokratis, kredibel, efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera.Pembangunan telematika merupakan upaya konkrit dalam rangkamenemukan link and match dalam membangun masyarakat informasi yangdamai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkatKepala Negara sedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I,tanggal 10-12 Desember 2003) serta sasaran pembangunan milenium(Millennium Development Goals) pada tahun 2015 yang telah ditetapkan olehPBB.Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan duadokumen penting yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran pembangunan
  30. 30. 25milenium yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk membangunmasyarakat informasi (Information Society) dunia sebagai langkah untukmembangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society).Dokumen tersebut di antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit,pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dankearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitastelekomunikasi dan informasi, dan memastikan bahwa lebih dari separuhjumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses terhadap informasidengan teknologi telematika.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 jutayang tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sertadengan suku bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematikamempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematikamerupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitudengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepadamasyarakat. Kedua, produk teknologi telematika merupakan komoditas yangsama dengan komoditas ekonomi lainnya yang mampu memberikanpeningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkannegara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika.Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuanbangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaianmelalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semuaperalatan, institusi dan area seluruh wilayah nusantara (misalnya DisasterRecovery System untuk peringatan dini bencana, Sistem Pengindra Jarak Jauhuntuk Pengendalian Operasi, e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah).Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harusmampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaaninfrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemendan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serbasangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang adamengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada selamaini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukansecara tepat.Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung prosespembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitasdan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum merupakansuatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ialahmemprioritaskan pada pengembangan e-Government, sebagai layanan
  31. 31. 26pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika. Pemerintahtelah mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003, tentangKebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Diharapkan denganterwujudnya e-government, akan terjadi peningkatan yang cukup signifikandalam efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi akan semakinbaik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance).Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akansemakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yangdipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayananpublik akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-governmentmenjamin adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayananpublik, maka akan membuka peluang secara transparan kepada industri-industri, baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya.Selain melalui e-government, daya saing bangsa juga akan meningkat melaluilayanan informasi lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoralbaik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti e-procurement, e-education, e-health, e-bisnis, dll.Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematikabaik layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akanmeningkat melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagaikomoditas ekonomi yaitu dengan menjual produk-produk industri softwaremaupun hardware di bidang telematika. Dalam industri software termasukjasa, Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, sehingga perlu terusdipacu pengembangannya.Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saingbangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baiklayanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitasindustri telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang padaakhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkankesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkankepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, danjuga industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satusama lain terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dansarana, dan yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM).Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapatmendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi keseluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan program
  32. 32. 27pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan aksesmasyarakat di seluruh pelosok tanah air.Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbonenasional atau sebagai “jalan raya telematika” Indonesia. Upayamengembangkan jalan raya telematika tersebut di Indonesia merupakanupaya yang akan menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosoknusantara, selain akan membuka peluang berkembangnya layanan informasidan industri telematika juga akan memiliki makna ideologis, yaitu akanmenjalin keanekaragaman potensi dan budaya bangsa dalam suatu kesatuanyang mampu mengikat dan memperkuat integritas bangsa. Oleh karena itu,saat ini sedang dikembangkan sistem jaringan informasi yang tertampungdalam kerangka koseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS).Keberhasilan mengembangkan SISFONAS ini akan berimplikasi padasejauhmana teknologi telematika memberikan kontribusi dalam upayamembuka peluang daya saing bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dansekaligus akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakanjaminan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan seperti yang kita idamkanbersama.Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalamberbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukanadanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada parapemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturanperundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudahtersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasidan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnyaundang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akansemakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan di sini adalahdibentuknya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Detiknas).Detiknas adalah Tim yang terdiri dari 3 stakeholder penting dalam bisnisteknologi Telematika, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Timtersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam perumusankebijakan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri telematika,mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergiseluruh komponen telematika Indonesia.Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlumendapat perhatian. Mempersiapkan SDM di bidang telematika dilakukansebelum menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. PengembanganSDM harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membanguninfrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karenakarakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerussecara cepat.
  33. 33. 28Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletakpada kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi,baik layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalammeningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasarinternasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauhdibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika.Walaupun secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuaidengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkankualitasnya di dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasilpenghargaan di bidang telematika baik pada tingkat nasional maupuninternasional. Sementara itu, beberapa produk dari industri telematikanasional telah digunakan di pasaran dunia.Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial sertameningkatkan kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkancukup banyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industritelematika dan perangkat penunjangnya maupun mengembangkan sertamengoperasikan sistem yang diperlukan di bidang pemerintahan maupunbisnis/komersial.Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masamendatang, diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akanmampu menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisiini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untukmeningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yangmemiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhioleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika.Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangidengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwaperkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanankomersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM dibidang layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layananinformasi, kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidangindustri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhanakan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosanuntuk menghasilkan SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakankapasitas SDM sebagai pendukungnya akan sulit diperoleh, sehinggadiperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesional dari luar negeri. Selainitu, kecepatan pertumbuhan di bidang layanan informasi tampaknya akandipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kulturtelematika. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu
  34. 34. 29diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidangtelematika.Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerjabaik dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialahkesenjangan dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenalsebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerahserta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balikdengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuanintelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dankemampuan menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengankemampuannya menggunakan teknologi telematika akan mampumeningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagimereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untukmemiliki dan mengakses teknologi telematika akan semakin tertinggal. Dalamkonteks inilah diperlukan adanya peranan yang lebih besar dari lembagapendidikan, asosiasi di bidang telematika, dunia usaha serta pemerintah untuklebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi digitaldivide ini.Hadirin sekalian yang saya hormati,Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulankompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program PembangunanPBB (UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesiamengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesiaberada di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itutentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapidiharapkan menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkankualitas SDM bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusahamemenangkan persaingan.Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana sayakemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalammeningkatkan daya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis.Pertama, ialah dengan mengembangkan standar kompetensi nasional yangmengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melalui standarkompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukanrecruitment SDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa danindustri telematika, sehingga tenaga yang dipilih akan terseleksi sesuaidengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, juga akandapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana jugadibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteksmeningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan menjadi
  35. 35. 30ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akanmenjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upayaoptimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikandan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasimasyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuanmasyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah denganmemberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembagapemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuhatau jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika.Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang inilebih ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkanupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalammenggunakan teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwaupaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upayameningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di bidang telematikaatau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktu penggunaan akantidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang telematika tidak akanberkembang. Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembagapendidikan telematika pun tidak akan tertampung oleh pasar yang ada. Olehkarena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidangtelematika juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi telematika (e-literacy) bagi masyarakat umumnya.Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan programSatu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab –OSOL). Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergiantara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastrukturserta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakanlaboratorium komputer di sekolah-sekolah.Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untukmemanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika jugadapat dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait padapengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembagapendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematikabagi masyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan programpendidikan di bidang telematika berkembang cukup pesat, namun lulusannyabaik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan.Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untukmenyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhanpasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan telematika
  36. 36. 31tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknyadimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah.Hadirin sekalian yang saya hormati,Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakantanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDMmerupakan bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibidang industri dan aplikasi bidang teknologi telematika. Dalam konteks inilahdiperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik dipemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnyadalam pengembangan informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akanmenjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalam membangun masyarakatinformasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yang diamanatkandalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Ami Luhur menjadi institusipendidikan di mana mahasiswa belajar (institution of learning) dan sekaligusmerupakan institusi yang senantiasa belajar (a learning institution) sehinggaAMIK Atma Luhur menjadi salah satu “Center of Excellence” di bidangpendidikan dengan motto “Cerdas Berbudi Luhur”.Demikian para hadirin sekalian sekelumit yang dapat saya sampaikan padakesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat.Marilah kita sumbangkan pengabdian terbaik kita sesuai kemampuan dankompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.Bersama Kita Bisa.Padamu Negeri Kami Mengabdi.Cerdas Berbudi Luhur.Terima kasih.Wabillahitaufiq Walhidayah.Wassalamu’alaikum Wr.Wb
  37. 37. 32
  38. 38. 33
  39. 39. 34
  40. 40. 35
  41. 41. 36
  42. 42. 37
  43. 43. 38
  44. 44. 39
  45. 45. 40
  46. 46. 41
  47. 47. 42
  48. 48. 43
  49. 49. 44
  50. 50. 45
  51. 51. 46
  52. 52. 47
  53. 53. 48
  54. 54. 49
  55. 55. 50
  56. 56. 51
  57. 57. 52
  58. 58. 53
  59. 59. 54
  60. 60. 55
  61. 61. 56
  62. 62. 57
  63. 63. 58
  64. 64. 59
  65. 65. 60
  66. 66. 61
  67. 67. 62
  68. 68. 63
  69. 69. 64
  70. 70. 65
  71. 71. 66
  72. 72. 67
  73. 73. 68
  74. 74. 69
  75. 75. 70
  76. 76. 71
  77. 77. 72
  78. 78. 73
  79. 79. 74
  80. 80. 75
  81. 81. 76
  82. 82. 77
  83. 83. 78
  84. 84. 79
  85. 85. 80
  86. 86. 81
  87. 87. 82
  88. 88. 83
  89. 89. 84
  90. 90. 85
  91. 91. 86
  92. 92. 87
  93. 93. 88
  94. 94. 89
  95. 95. 90
  96. 96. 91
  97. 97. 92
  98. 98. 93
  99. 99. 94
  100. 100. 95
  101. 101. 96
  102. 102. 97
  103. 103. 98
  104. 104. 99
  105. 105. 100
  106. 106. 101
  107. 107. 102
  108. 108. 103
  109. 109. 104
  110. 110. 105
  111. 111. 106
  112. 112. 107
  113. 113. 108
  114. 114. 109
  115. 115. 110
  116. 116. 111
  117. 117. 112
  118. 118. 113TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIDALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIAOrasi IlmiahDisampaikan oleh :DR. MOEDJIONO, M.Sc.Pada Wisuda Angkatan IV para lulusan AMIK ATMA LUHURPangkalpinang, 15 Desember 2007Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,Yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Atma Luhur dan Staf, Bapak Direktur dan seluruh Staf Civitas Akademika AMIK Atma Luhur, Para Wisudawan /Wisudawati dan Orang Tua yang berbahagia, Undangan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telahmelimpahkan segala karunia kenikmatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kitabisa menghadiri acara wisuda Ahli Madya D-III AMIK Atma Luhur, pada hari ini, dengan wajah penuhkecerahan dan kebahagiaan.Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan Selamat kepada YayasanPendidikan Atma Luhur dan selamat kepada para Wisudawan/Wisudawati, para Dosen, Pimpinandan seluruh Staf Civitas Akademika serta para Orang Tua, yang telah secara sinergis telah suksesmenyelenggarakan proses belajar mengajar di AMIK Atma Luhur ini, sehingga mencapai tingkatkompetensi sesuai yang diinginkan.Sukses yang telah dicapai saat ini adalah merupakan sebuah tonggak dari suatu perjalanan untukterjun dalam medan pengabdian berikutnya. Prosesi ini selain menandai berakhirnya satu tingkatrangkaian proses belajar mengajar, juga merupakan simbol pengakuan dan pernyataan untuk bisamengembangkan tingkat kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan siapmengimplementasikannya ke dalam dunia nyata yaitu mengabdikan kompetensi yang dimilikinyakepada masyarakat.Pada momen yang bersejarah ini, saya ingin menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri judul:“TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA". Judul ini sejalan dengan visi Indonesia ke depan dibidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu“Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera berbasis pengetahuan melaluipengembangan dan pendayagunaan TIK, yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa danberperan dalam persaingan global’.Hadirin sekalian yang saya hormati,Era “Globalisasi” dan "Informasi" yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi daninterdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi dan keuangan lebihcepat dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga ekonomi nasional suatu negara akansemakin terintegrasi menjadi ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasi proses globalisasi yangdramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya TIK, yang mentransformasikanmasyarakat dunia memasuki era yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi,informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas
  119. 119. 114memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan informasipun semakin canggihdan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yangindustrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakindipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang semakin canggih.Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia, sehingga siapapunyang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya dengan bijak, maka dialah yang palingberpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsadan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan bijak mampumemanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap menapaki milenium ke tiga ini. Fenomenainilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadapaspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut sebagai “era persaingan bebas”, di manahambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihilangkan.Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitudengan berlakunya AFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untukmenerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku pada tahun 2020.Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikutserta dalam kompetisi tersebut dengan memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran(pengembangan dan pendayagunaan) TIK.Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu konvergensi dari teknologi telekomunikasi,multimedia dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan Content),telah mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhikebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional danglobal. Pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk menjawab tuntutan masyarakat yaitumenciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang tertata baik (good corporate/governmentgovernance) - sistem kehidupan kepemeritahan/kenegaraan yang transparan, demokratis, kredibel,efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Pengembangan dan pendayagunaan TIK merupakanupaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam membangun masyarakat informasiyang damai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat tinggi Kepala Negarasedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I tahun 2003 dan WSIS II tahun 2005)serta sasaran pembangunan milenium (Millennium Development Goals) yang telah ditetapkan olehPBB.Dalam WSIS tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan empat dokumen penting yang dihasilkanuntuk pencapaian sasaran pembangunan milenium yaitu Deklarasi Prinsip-prinsip, Rencana Aksi,Komitmen dan Agenda untuk membangun masyarakat informasi dunia yang inklusif dan sejahteraberbasis berpengetahuan (Information and Knowledge Based Society). Dokumen tersebut diantaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas,perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor posdan kearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi,dan memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai aksesterhadap informasi dengan memberdayakan TIK. Langkah lanjut dari kesepakatan WSIS ini adalahdibentuknya forum pertemuan Internet Governance (IGF) setiap tahun, untuk merealisikan fasilitasiakses/penyampaian/berbagi informasi yang terjangkau untuk siapa saja, di mana saja, kapan sajadan dengan alat apa saja (affordable access of information for anyone, anywhere, anytime, and byanything). Tema keseluruhan IGF adalah: “Internet Governance for Development”, dengan beberapatopik utama, yaitu: 1. Keterbukaan dan kebebasan arus Informasi, ide dan pengetahuan (Openness -Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge); 2. Akses (Access – Creatingtrust and confidence through collaboration, particularly by protecting users from spam, phishing andviruses while protecting privacy); 3. Keamanan dan penggunaan multibahasa serta konten di Internet
  120. 120. 115(Security – Promoting multilingualism, including IDN, and local content); 4. Ketersediaan,keterjangkauan, operabilitas dalam keberagaman budaya dan bahasa di Internet (Diversity – InternetConnectivity: Policy and Cost, dealing with the availability and affordability of the Internet includingissues such as interconnection costs, interoperability and open standards); 5. Sumber daya Internetyang terbatas (Critical Internet Resources); 6. Pengembangan kemampuan SDM (capacity building)sebagai program prioritas di atas segalanya.IGF I telah dilaksanakan di Athena (Greece) tahun 2006, IGF II dilaksanakan di Rio de Janeiro (Brazil)tahun 2007, IGF III-V akan dilaksanakan di India (tahun 2008), Mesir (tahun 2009), dan menujucheckpoint kesuksesan Internet Governance tahun 2010 yang akan dilaksanakan di salah satu negaraBalkan (Eropa Timur).Hadirin Sekalian yang saya hormati,Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta yang tinggal didaerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan keberagaman suku bangsa,budaya, adat istiadat, agama, ideologi, politik, tingkat sosial ekonomi, maka peranan TIKmempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama: TIK merupakan instrumen dalammengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadapmanajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua: produk TIK merupakan komoditasyang sama dengan komoditas ekonomi lainnya, yang mampu memberikan peningkatanpendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisahasil ekspor jasa dan produk industri TIK. Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dankesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian negaradan bangsa melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan seluruh wilayahnusantara, yang menjangkau sampai ke pulau-pulau terpencil dan perdesaan. Di antaranyaadalah: Disaster Mitigation and Recovery System untuk peringatan dini dan penanggulanganbencana, Sistem Pengindra Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, Sistem PengelolaanKepemerintahan e-Government bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Sistem JaringanInformasi Kependidikan Nasional, Sistem Informasi Bisnis/Industri/Anggaran-Keuangan/Usaha Kecil-Menengah/ Pengadaan Barang Jasa Nasional secara Elektronik,Sistem Informasi Kesehatan/ Kesejahteraan Nasional, Sistem Informasi Kependudukandengan Nomor Identitas Nasional, Sistem Informasi Pemilihan Umum/Kepala Daerah, dll).Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihatrealitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdayamanusia, anggaran/dana, sistem manajemen dan prosedur/budaya kerja serta peraturanperundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatanatas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan TIK yang ada selama ini, kita akan bisamenyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.Secara umum pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam mendukung prosespembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-lembagapemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas dan kualitasnya belumsebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dansinergis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah menetapkan prioritaspengembangan dan pendayagunaan TIK dengan 7 program prioritas (flagship programs)melalui Dewan TIK Nasional (Detiknas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, yaitupengembangan Nomor Identitas Nasional (NIN), National Single Window (NSW), e-budgeting, e-education, e-procurement, software legal dan pembangunan jaringan
  121. 121. 116komunikasi nasional (e-infrastructure) "palapa ring" project yang menjangkau ke seluruhwilayah nusantara dengan jaringan komunikasi sebagai jalan tol dan arteri jaringankomunikasi (backbone-broadband network infrastructure). Jika 7 program prioritas utama inibisa kita wujudkan, maka akan menarik dan mendorong pembangunan di bidang terkaitlainnya dan akan meningkatkan daya saing bangsa. Peluang-peluang dan tantanganpengembangan dan pendayagunaan TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa sangatterbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik layanan publik maupun layanankomersial, serta peningkatan kapasitas industri TIK untuk pasar dalam negeri dan luar negeriyang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan peningkatan devisa. Keberhasilan pengembangan dan pendayagunaan TIKini sangat tergantung dari terlaksananya prinsip kerjasama kemitraan antar semuapemangku kepentingan (multilateral-multistakeholder public-private-partnership).Sebagai tambahan informasi, Detiknas adalah Tim yang terdiri dari semua pemangku kepentingan(stakeholder) penting dalam bisnis teknologi TIK, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakattermasuk akademisi. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalamperumusan kebijakan TIK nasional, optimalisasi SDM dan industri TIK, mendorong partisipasimasyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergi seluruh komponen TIK Indonesia.Hadirin Sekalian yang saya hormati,Untuk mewujudkan peluang tersebut di atas secara optimal, kita masih dihadapkan padabeberapa permasalahan di bidang layanan publik, komersial yang saling terkait, di antaranyaadalah masalah infrastruktur termasuk jaringan beserta sarana dan prasarananya, danpermasalahan kompetensi sumber daya manusia (SDM).Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon, penetrasikomputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat mendukungberkembangnya layanan informasi berbasis TIK ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu,pemerintah melakukan program pembangunan jalan tol komunikasi "backbone" nasionalyaitu "palapa ring" project seperti yang saya sebutkan di atas, yang dikombinasikan denganprogram pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan "tilpon berdering" serta desapunya internet "desa pinter", untuk meningkatkan akses informasi masyarakat di seluruhpelosok tanah air. Diharapkan program ini dapat terpenuhi secara bertahap danberkelanjutan operasi dan pemeliharaannya dengan program penyertaan/obligasikemitraan antar para pelaksana pemangku kepentingan operator telekomunikasi (UniversalService Obligation - USO).Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan TIK dalam berbagai penunjang kegiatanmasyarakat dan pelayanan publik, diperlukan adanya landasan hukum dan aturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan kepada para pemilik dan pengguna. Untuk itu,peraturan perundang-undangan yang diperlukan (cyber law) yang diberi nama RUU Informasi danTransaksi Elektronik (RUU ITE) sedang dalam proses penyelesaian pengesahan yang dibicarakanantara pemerintah dan DPR, dan diharapkan selesai diundangkan pada akhir bulan ini. Diharapkandengan disahkannya undang-undang ini dan aturan perundangan/kebijakan pemerintah terkait akanmeningkatkan perkembangan TIK, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapat perhatian.Pengembangan SDM harus secara terus menerus dilakukan sebelum dan setelah kitamembangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena
  122. 122. 117karakteristik teknologi TIK yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat. PerananSDM TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada kemampuan SDM kita untukmeningkatkan kapasitas layanan informasi, baik layanan publik maupun layanan komersial,serta kemampuan SDM dalam meningkatkan kapasitas industri TIK yang mampu bersaing dipasar internasional. Secara umum kondisi SDM TIK kita masih tertinggal jauh dibandingnegara-negara lain yang sudah memanfaatkan TIK. Walaupun secara umum kondisi SDM dibidang TIK masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapabukti kualitas/kompetensi SDM kita yang menunjukkan kualitasnya di dunia internasionalsebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang TIK baik pada tingkat nasionalmaupun internasional. Untuk memacu semangat pengembangan SDM untuk rekayasabidang TIK ini pemerintah bersama semua pemangku kepentingan bidang TIK mengadakanIndonesia ICT Awards 2007 (INAICTA 2007), yang dilaksanakan selama bulan Nopember2007 yang lalu dan pemenangnya dibawa untuk diperlombakan ke tingkat internasionalyang saat ini sedang berlangsung. Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dankomersial serta meningkatkan kemampuan industri TIK, kita masih membutuhkan cukupbanyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industri TIK dan perangkatpenunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang diperlukan dibidang pemerintahan maupun bisnis/komersial.Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang TIK di masa mendatang, diperlukan langkahantisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu menyiapkan tenaga SDM di bidang TIK yangmemadai. Kondisi ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untukmeningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang TIK yang memiliki kompetensi yangdibutuhkan pasar. Perkembangan kebutuhan akan SDM TIK tampaknya akan dipengaruhi oleh upayakita meningkatkan literasi TIK serta kultur TIK. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM TIK, jugaperlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang TIK. Dilihat dari kondisiyang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa perkembangan layanan informasi baik layananpublik maupun layanan komersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDMdi bidang layanan informasi-pun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi, kebutuhanakan SDM bidang TIK juga ada pada bidang industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditasekspor. Kebutuhan akan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosanuntuk menghasilkan SDM profesional di bidang TIK, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagaipendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesionaldari luar negeri.Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik dalam danluar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan dalam pemanfaatanteknologi TIK atau yang kita kenal sebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerahdan antar daerah serta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbalbalik dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuanintelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuanmenggunakan teknologi TIK. Sebaliknya dengan kemampuannya menggunakan teknologi TIKakan mampu meningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagimereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki danmengakses teknologi TIK akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanyaperanan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang TIK, dunia usaha sertapemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi
  123. 123. 118digital divide ini dan mengubahnya menjadi peluang digital (digital opportunity) untukmenciptakan keunggulan kompetitif bangsa.Hadirin sekalian yang saya hormati,Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan kompetitif bangsa, dewasaini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB (UNDP 2005), menunjukkan bahwa indekspembangunan manusia Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 117 negara. Informasi itutentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme, tetapi diharapkan menjadisumber penggerak/trigger yang memotivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDMbangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit, untuk berusaha memenangkan persaingan. Selainitu, beberapa data terkait lainnya, yaitu: total pasar TIK di Indonesia 2007 akan mencapai US$1.9milyar dengan compound annual growth rate (CAGR) 10% dari 200-2007, daya saing(competitiveness index) pada posisi 60 dari 61 negara (sumber the IMD World Competitivenes YearBook 2006), kesiapan bidang TIK (e-readiness index) di posisi 60 dari 65 negara (sumber theEconomist Intelligence Unit 2005), derajat masyarakat informasi (Information Society Index) diperingkat 54 dari 54 negara (sumber IDC 2005). Dalam kondisi pemanfaatan teknologi TIKsebagaimana saya kemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM TIK dalam meningkatkandaya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan mengembangkanstandar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melaluistandar kompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitmentSDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri TIK, sehingga tenaga yangdipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, jugaakan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana juga dibutuhkan lembagapendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standarkompetensi akan menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akanmenjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain. Kedua, selain pengembangan standarkompetensi, diperlukan adanya upaya optimal dalam meningkatkan sosialisasi sertamengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkanliterasi masyarakat terhadap TIK, juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaksesinformasi, melalui teknologi TIK. Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalahdengan memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dankelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau jauh dari pusat-pusat pendidikanteknologi, khususnya TIK. Konsentrasi peningkatan kualitas SDM TIK tampaknya sekarang ini lebihditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk meningkatkankesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan TIK masih terbatas. Kita menyadaribahwa upaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadarandan kemampuan masyarakat di bidang TIK atau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktupenggunaan akan tidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang TIK tidak akan berkembang.Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembaga pendidikan TIK pun tidak akan tertampungoleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dibidang TIK juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi TIK (e-literacy) bagi masyarakatumumnya.Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu Sekolah SatuLaboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab – OSOL). Program ini merupakan programfasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan,infrastruktur serta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratoriumkomputer di sekolah-sekolah. Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakatuntuk memanfaatkan TIK, upaya pengembangan literasi TIK juga dapat dilakukan oleh lembagapendidikan terutama yang terkait pada pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu,
  124. 124. 119diharapkan lembaga pendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi TIK bagimasyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa. Walaupun jumlah lembaga pendidikantinggi yang melakukan program pendidikan di bidang TIK berkembang cukup pesat, namunlulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangkapanjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menyediakan tenaga TIK yangberkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu,diharapkan TIK tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknyadimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah yang disesuaikandengan paradigma baru bangunan arsitektur pendidikan sesuai UU 20 tahun 2003 yang ditunjangdengan fasilitas TIK.Hadirin sekalian yang saya hormati,Permasalahan penyiapan SDM di bidang TIK bukan merupakan tanggungjawab lembagapendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan bagian dari strategi untuk mengejarketertinggalan Indonesia di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi TIK. Dalam konteksinilah diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan,dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan informasidan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalammembangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yangdiamanatkan dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Atma Luhur menjadi institusi pendidikan dimana mahasiswa belajar (institution of learning), dan sekaligus merupakan institusi yangsenantiasa belajar (a learning institution), sehingga AMIK Atma Luhur dapat ditingkatkanstatusnya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), untukmencetak tenaga-tenaga profesional dengan kompetensi S1 dan menjadi salah satu “Centerof Excellence” di bidang pendidikan khususnya TIK di Propinsi Bangka Belitung ini denganmotto “Belajar, Beribadah, Bekerja, Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan BerbudiLuhur” untuk kejayaan bangsa dan negara tercinta. Jika “Belajar, Beribadah, Bekerja,Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi Luhur”, Insya Allah kita bisameningkatkan daya saing bangsa, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini. SemogaAllah SWT meridhoi, Amin.Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bersejarah ini,semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan Selamat kepada Yayasan Pendidikan AtmaLuhur, selamat dan sukses kepada para Wisudawan/Wisudawati, orang tua dan seluruh stafCivitas Akademika. Marilah kita terus menyumbangkan pengabdian terbaik kita semua,sesuai kemampuan dan kompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negaratercinta ini.Terima kasih.Wabillahit Taufiq Walhidayah.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  125. 125. 120
  126. 126. 121
  127. 127. 122
  128. 128. 123
  129. 129. 124
  130. 130. 125
  131. 131. 126
  132. 132. 127
  133. 133. 128
  134. 134. 129
  135. 135. 130
  136. 136. 131
  137. 137. 132
  138. 138. 133
  139. 139. 134
  140. 140. 135
  141. 141. 136
  142. 142. 137
  143. 143. 138
  144. 144. 139
  145. 145. 140PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI TELEMATIKADI INDONESIAOleh :DR. MOEDJIONO, M.SC.moedjiono@gmail.comNaskah ICT Review MKOM UBL 2008AbstrakDalam era ekonomi baru dewasa ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atauTelematika menjadi salah satu faktor kunci kemajuan suatu bangsa. Diperlukan terobosandalam pengembangan aplikasi telematika agar tata kelola pemerintahan dalam rangkapelayanan masyarakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Teknologi Informasidan Komunikasi Nasional (Detiknas) serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkaitbertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan mendukung pengembangan sertapenerapan aplikasi telematika di Indonesia.1. PendahuluanMenjadi sebuah bangsa yang mandiri – dalam arti kata dapat secara bebas memenuhi danmengatur kehidupan dalam negerinya sendiri, tanpa harus tergantung dengan bangsa lain –adalah merupakan sebuah cita-cita luhur dari sebuah bangsa yang telah merdeka. Salah satuprasyarat untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri adalah kemampuannya dalammengelola dan mendayagunakan sumber daya atau resources yang dimilikinya. Berbedadengan waktu lampau di mana yang dimaksud dengan sumber daya utama sebagai faktorproduksi penting adalah 4M (Men, Money, Men, dan Machine/Method), dalam era ekonomibaru dewasa ini perlu diperhatikan pula sumber daya kelima yaitu ”Informasi” [Tapscott2000].Oleh sebab itulah maka penguasaan, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi -sekarang lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau telematika -merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh sebuah bangsa, karena dengan adanyateknologi ini dapat dilakukan proses penciptaan, pengolahan, dan pendistribusian informasisecara efisien dan efektif bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya untukmeningkatkan kinerja aktivitas dan kualitas kehidupannya sehari-hari. Abad ekonomi baru inijuga telah menempatkan knowledge atau pengetahuan sebagai pilar utama dari pembangunansebuah bangsa karena dengan memiliki pengetahuan inilah maka sebuah bangsa dapatmenghasilkan beragam inovasi produk dan jasa sebagai sumber penghasilan sebuah bangsa[Tapscott 2000]. Pengetahuan ini baru dapat diperoleh jika bangsa tersebut berhasilmengkonvergensikan kelima sumber daya tersebut secara baik dan efektif [Indrajit 2003].Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara hidup kita, baik terhadap caraberkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasimemberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatanmelalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik dan dapatmemberikan kenyamanan. Atau dengan kata lain di era ekonomi baru ini tidak ada yang luputdari sentuhan, rasukan, kendali dari aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi.Dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan secara multidisipliner(socio-technology-business perspective) adalah kata kunci dalam mengupayakan
  146. 146. 141perkembangan teknologi dan ekonomi yang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Era baruekonomi digital (New Digital Economy) jelas harus dijawab dengan penyelenggaraaninfrastruktur informasi nasional yang baik yang ditandai dengan program pemerintah untukmenanggulangi kesenjangan digital (digital divide). Di mana hal tersebut akibat belumterjelmanya masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) akibatkurang meratanya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga wajarlah masih belum terciptakesadaran masyarakat dalam berinformasi dan berkomunikasi. [Tipson 2003]Di lain pihak globalisasi informasi dan komunikasi juga merupakan salah satu faktor pentingyang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanyakondisi tersebut, setiap negara seakan-akan berlomba-lomba untuk dapat mengakomodirperkembangan teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dan pertukaran pengalamandalam bidang teknologi informasi dan komunikasi baik nasional maupun internasional.Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia, yang sampai saat ini sedang berusaha kerasmeningkatkan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung denganteknologi informasi dan komunikasi.Pembangunan masyarakat dan peningkatan keahlian dalam bidang teknologi diharapkandapat mengantisipasi gelombang teknologi dan informasi global yang tidak dapat dihindarilagi. Masyarakat informasi (information society) [IS 2003] menjadi syarat mutlak siapnyapenerimaan seluruh anggota masyarakat terhadap informasi yang mengalir dari seluruhpenjuru dunia.Di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telahmempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat, antara lain dalam bidangperdagangan, dunia usaha harus merestrukturisasi kembali kegiatan usahanya karena polapasar yang monopolistik harus ditinggalkan dan digantikan dengan pola pasar yang liberal,sehingga mereka harus siap bersaing secara global. Dengan demikian, pelaku usaha kita jugaharus mampu menyesuaikan dirinya dengan pola transaksi baru yang menggunakan mediajaringan informasi, atau yang sering disebut sebagai e-commerce dan dalam pemerintahanberlaku e-government. Bahkan secara umum juga telah merubah perilaku masyarakat (socialbehaviour) yang semula berbasiskan atas media kertas (paper based) kini menjadiberbasiskan sistem elektronik (electronic based). Agar semua hal tersebut dapat menjadiefektif di tengah masyarakat, maka selayaknya penyelenggaraan sistem elektronik itu sendirijuga harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif danholistik terhadap teknologi informasi dan komunikasi harus dapat mengharmonisasikankepentingan nasional dan global dengan tidak terjebak hanya dari sisi pembangunanteknologi dan bisnis saja melainkan juga aspek hukum dan kemasyarakatannya.2. World Summit on the Information Society (WSIS) dan Indonesian e-StrategyDalam rangka pembangunan negara-negara di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)dalam sidangnya pada tahun 2000 yang dihadiri oleh para pemimpin negara di dunia, telahmenetapkan tujuan-tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals –MDGs), yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:a. Mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan dunia.b. Mencapai pendidikan dasar secara formal.c. Pencapaian kesetaraan hak dan kesempatan (gender) antara perempuan dan pria.d. Mengurangi angka mortalitas anak balita sebesar 2/3.e. Mengurangi angka mortalitas pada saat kelahiran sebesar 3/4.f. Menghilangkan penyakit menular khususnya HIV/AIDS dan Malaria.g. Menciptakan kestabilan ekosistem lingkungan.
  147. 147. 142h. Menciptakan partnership secara global, baik dalam bentuk bantuan, perdaganganmaupun moratorium hutang.Di samping itu, keputusan penting selanjutnya adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan MDGs tersebut disepakati bersama yaitu dengan dibantu dengan sarana teknologiinformasi dan komunikasi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sejak saat itu PBB dan parapemimpin dunia mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakansalah satu sarana utama dalam rangka mendukung percepatan pencapaian MDGs. Untuktujuan itulah maka perlu dilaksanakan pertemuan-pertemuan lanjutan para pemimpin duniadalam rangka membangun masyarakat informasi dan diputuskan untuk dilaksanakan 2 (dua)kali pertemuan yaitu forum World Summit on the Information Society (WSIS) tahap I diGeneva (Swiss) pada tanggal 10-12 Desember 2003 dan tahap II di Tunis (Tunisia) padatanggal 16-18 Desember 2005.Dalam WSIS tahap I yang diselenggarakan di Geneva pada tanggal 10 –12 Desember 2003lalu, mengeluarkan 2 (dua) dokumen penting yaitu Deklarasi Prinsip-Prinsip, dengan sebelasprinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi:a. Diperlukannya peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan telematika;b. Pentingnya infrastruktur telematika;c. Penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan;d. Pembangunan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok;e. Perlunya membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasatelematika;f. Perlunya menciptakan kondisi lingkungan berusaha yang menunjang implementasigood governance;g. Pengembangan aplikasi telematika yang bermanfaat dalam keseharian;h. Penyelarasan pembangunan telematika dengan keragaman budaya dan bahasa,identitas, serta kandungan lokal;i. Mendukung prinsip-prinsip kebebasan pers;j. Memperhatikan dimensi etik dalam masyarakat informasi; dank. Tetap melanjutkan kerjasama regional maupun internasional.Rencana Aksi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015, adalah:a. Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membentuk community accesspoints;b. Menghubungkan seluruh Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah danSekolah Dasar dengan TIK;c. Menghubungkan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pusat Penelitian dengan TIK;d. Menghubungkan seluruh Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, KantorPos dan Kearsipan dengan TIK;e. Menghubungkan seluruh Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan TIK;f. Menghubungkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan membuatwebsite dan alamat email;g. Mengadaptasi seluruh kurikulum Sekolah Menengah dan Sekolah Dasar untukmenghadapi tantangan masyarakat informasi, mesti diperhitungkan pada tarafnasional;h. Memastikan seluruh populasi dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi danradio;i. Mendorong pengembangan konten dan meletakkan pada kondisi teknis yang tepatdalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan penggunaan seluruh bahasa (yangada di) dunia di Internet;
  148. 148. 143j. Memastikan lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan TIKtergantung pencapaian mereka. [Moedji 2005]Rencana tindak lanjut untuk merealisasikan butir-butir deklarasi WSIS di atas, telahdiformulasikan ke dalam kurang lebih 130 langkah yang sudah dijanjikan akan dilaksanakananggota WSIS sesuai kondisi negara masing-masing.Selain itu Konferensi Tingkat Tinggi tersebut juga, secara garis besar mengemukakan bahwasetiap negara diharapkan mampu mengeluarkan National e-Strategy pada tahun 2005, yaitubagaimana strategi negara tersebut dalam mengembangkan, membangun danmendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negaratersebut membuat suatu perubahan yang signifikan dalam bidang teknologi informasi dankomunikasi.Indonesia di dalam menyepakati hal tersebut membuat e-strategy nasionalnya (Indonesian e-Strategy) mengacu pada Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) yang merupakan kerangkakonsep yang dimunculkan awal tahun 2002, dipakai sebagai referensi utama, karena targetdari konsep tersebut sudah sejalan dengan komitmen dunia dalam forum WSIS dimaksud.Indonesian e-strategy yang bersifat open-ended diupayakan mengakomodasi perkembangantelematika baik secara nasional maupun global. Sisfonas dan Indonesian e-strategyditetapkan sebagaimana dimaksud dalam PP No.25/2000 tentang kewenangan pemerintahpusat dan provinsi sebagai daerah otonom (jo UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentangPemerintahan Daerah) dan akan menjadi acuan bagi pengembangan sistem informasi diberbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun strategi implementasipengembangan Indonesian e-Strategy yang dimulai dengan kerangka konseptual yangmenjadi acuan bagi penetapan blue print telematika di Indonesia, di mana pemda provinsi,kabupaten/kota serta BUMN, BUMD, kementerian, non kementerian, dan lembaga setingkatkementerian selanjutnya membuat blue print sistem informasi yang memiliki kemampuaninteroperability dan interconnectivity. Sehingga semua sistem informasi dapat terintegrasisecara nasional mulai dari terhubung antar instansi daerah sampai ke tingkat pemerintah pusatserta dapat diakses oleh publik dalam bentuk layanan kepada masyarakat.Kunci objektif dalam membangun Indonesian e-Strategy adalah: pelayanan yang lebih baikkepada masyarakat, peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, peningkatan dalampendapatan yang berkaitan dengan mengurangi perantara dan kemudahan akses, kualitasyang lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat dengan biaya murah, meningkatkankeamanan bagi masyarakat. Kesemuanya akan mengarahkan kita menjadi lebih efisien danperubahan ekonomi bebas, mengarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini akanmembantu aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi tuntutankebutuhan semua tingkatan masyarakat.Kerangka konseptual Indonesian e-Strategy dibangun berdasarkan aspek infrastruktur.Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyarat utama untuk membangun suatu sisteminformasi yang handal. Tanpa infrastruktur yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapatberoperasi. Keadaan ini mendasari lahirnya konsepi “infrastructure before electronic“ - “ibefore e“ di mana pengembangan infrastruktur sistem informasi harus mendapat prioritasutama sebelum pengembangan sistem informasi itu sendiri.Pengembangan infrastruktur terlebih dahulu membutuhkan hal-hal fundamental sebagaiberikut:a. Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership & Policy);b. Sumberdaya manusia (Brainware);c. Regulasi (Regulation);
  149. 149. 144Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi yang mencakup:a. Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer);b. Infostruktur - (Content Infrastructure Layer);c. Infrastruktur Aplikasi - (Application Infrastructure Layer) mencakup aplikasi e-government, Government Resources Planning (GRP), Sistem Informasi Geografis(GIS) serta Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System);Infrastruktur secara keseluruhan sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi dasar utamabagi pengintegrasian sistem ke dalam format sistem informasi pemerintahan berbasiselektronik (e-government).3. Pengembangan dan Penerapan E-GovernmentDikeluarkannya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan e-Government pada tanggal 9 Juni 2003 [Kominfo2 2003], bertujuan untukmengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangkameningkatkan kualitas layanan publik secara bersih, transparan, akuntabel, adil, efektif danefisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen danproses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)aktivitas yang berkaitan, yaitu:a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secaraelektronis;b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diaksessecara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untukmencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasisekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negaraserta penyediaan fasilitas dialog publik;d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien sertamemperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.Adapun strategi pengembangan e-Government adalah sebagai berikut:a. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkaumasyarakat luas;b. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secaraholistik;c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;d. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi danteknologi informasi;e. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacymasyarakat;f. Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik danterukur.
  150. 150. 145Sasaran e-government merupakan tujuan yang lebih rinci dengan memiliki targetperformance yang dijabarkan pada masing-masing faktor seperti infrastruktur jaringan, SDM,aplikasi dan sebagainya. Inpres 3/2003 menginstruksikan untuk:a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenanganmasing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasionaldengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden tersebut;b. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing denganberkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;c. Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada point kedua yangdikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;d. Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawabdan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepadaPresiden.Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik danterpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan pengembangan e-governmentyang konsisten dan saling mendukung. Beberapa panduan penting di antaranya adalah:a. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;b. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah;c. Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Government Lembaga;d. Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT Dalam Menunjang e-Gov;e. Panduan tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah;f. Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Aplikasi (e-services);g. Kebijakan tentang Kelembagaan, Otorisasi, Informasi dan Keikutsertaan Swastadalam Penyelenggaraan e-Government;h. Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan;i. Panduan tentang Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Government;j. Standar Kompetensi Pengelola e-Government.Panduan lainnya akan bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan perubahan.4. Aplikasi TelematikaUntuk mewujudkan terciptanya sistem informasi nasional yang terintegrasi dan dapatmenunjang pengelolaan negara diperlukan kesiapan infrastruktur aplikasi dan aplikasitelematika. Penerapan aplikasi telematika di pemerintahan akan mempercepat pengambilankeputusan dan meningkatkan keandalan serta keakuratan data.Namun kondisi pengembangan aplikasi di pemerintahan saat ini masih dilakukan secarasporadis yang berakibat terbentuknya pulau-pulau sistem informasi yang terpisah dan berdirisendiri-sendiri. Masing-masing pulau sistem informasi memiliki struktur data, bisnis prosesdan teknologi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini berdampak tidak terintegrasinyasistem informasi pemerintahan dan berimplikasi pada terjadinya duplikasi atau redudansidata yang tidak efektif dan efisien. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan olehKementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi telematika yangdapat menjembatani pertukaran data. Beberapa aplikasi telematika untuk tujuan tersebutdibahas sebagai berikut.a. Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah (SePP)Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah merupakan salah satu aplikasi e-governmentyang secara langsung akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses
  151. 151. 146pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Saat ini Kementerian Komunikasidan Informatika telah mengembangkan aplikasi SePP yang mulai diterapkan di instansipemerintah dan melibatkan beberapa instansi, seperti: Kominfo, Departemen Energi danSumber daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian.Kerjasama tersebut telah disepakati dalam sebuah MOU dan selanjutnya dikembangkankerjasama ke beberapa instansi lainnya.Untuk memperkuat penerapan dan implementasi SePP di pemerintah dibuat KeputusanPresiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secaraElektronik. Keppres tersebut menjadi payung hukum bagi terlaksananya penerapan e-procurement di pemerintah.Komponen pembangun aplikasi e-procurement adalah: e-announcement, e-tenderingdan e-purchasing. Sedangkan untuk mendukung proses e-procurement tersebut dikelolae-Catalog untuk mencatat sistem pengelompokan produk, Vendor Management Systemuntuk mengelola para penyedia produk dan Agency Management System yang akanmengelola instansi pemerintah dalam sistem e-procurement. Aplikasi SePPdikembangkan berbasis WEB sehingga dapat diakses dan digunakan secara cepat,mudah, murah dari mana saja dengan tingkat keamanan yang terjamin.b. Intra-Governmental Access Shared Information System (IGASIS) danGovernment Secure Intranet (GSI)Kondisi pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah pusat dan daerah secaratidak terintegrasi telah menciptakan pulau-pulau informasi yang terpisah-pisah danberdiri sendiri. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya standar, koordinasi danresource sharing di antara instansi sehingga menimbulkan duplikasi data dan informasi.Selain itu perbedaaan platform sistem, baik dalam suatu organisasi maupun antarorganisasi menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan interkonektivitas sisteminformasi.Melihat kondisi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika telahmengembangkan suatu konsep aplikasi yang diharapkan mampu melakukan integrasisistem informasi, interoperabilitas dan interkonektivitas antar sistem informasi baik ditingkat pusat maupun daerah melalui pengembangan protipe aplikasi. Aplikasi IGASIStersebut akan bertindak sebagai clearing house dan menjadi Data Warehouse untukkeperluan analisis dan alat bantu pengambilan keputusan. Agar pengiriman data yangdiintegrasikan dalam IGASIS dapat berlangsung secara aman, cepat dan handal. Untukkeperluan tersebut dikembangkan sistem jaringan intra pemerintah yang diamankan(Government Secure Intranet) yang menghubungkan setiap instansi. Dengan demikiandapat dijamin kewenangan dan hak untuk setiap pengguna dan pemberi data dalammengakses data.c. Nomor Identitas Nasional (NIN)Nomor Identitas Nasional (NIN) adalah perwujudan dari aplikasi Single IdentificationNumber (SIN) yang merupakan suatu identitas unik bagi penduduk dalam konteks danbatasan negara tertentu. Gagasan pembangunan NIN dilakukan pemerintah dalam upayamelakukan integrasi dan penyederhanaan sistem administrasi penomoran pendudukuntuk meningkatkan kemudahan dan layanan kepada masyarakat. Permasalahanpembangunan NIN muncul karena kondisi sistem informasi yang berbasis sektoral belummampu menenuhi kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan kecepatan,kemudahan, efisiensi dan biaya yang murah. Tidak semua masyarakat memperolehkualitas pelayanan yang sama, karena perbedaan geografis antara kota besar dankecil/terpencil, perbedaan platform dan kesiapan teknologi informasi yang digunakan.
  152. 152. 147Untuk memberikan layanan publik yang prima dan jelas serta berkualitas, membutuhkankerjasama lintas sektoral secara cepat dan intens. Permasalahan yang disebut “BigBrother Problem” atau “Keangkuhan Sektoral” menjadi kendala atau barrier yang harusdisingkirkan agar sistem ini berjalan.Saat ini berbagai instansi telah mengeluarkan nomor identitas bagi para penggunanyasesuai kebutuhan dan tugas fungsi instansi penyelenggaranya. Tidak kurang dari 40(empat puluh) identitas unik yang telah ada di Indonesia seperti: NIP, NRP, NPWP,Nomer KTP, KK, Paspor, SIM, BPKB, Akta kelahiran, Nomer Pelanggan, tagihan listrikdan sebagainya. Adanya berbagai nomor identitas tersebut tentunya menimbulkankerepotan tersendiri bagi pengguna dan pemerintah sebagai pengelola. Untuk itudilakukan tahapan konsolidasi dan perancangan menuju terciptanya nomor identitastunggal. Proses pembentukan nomor identitas tunggal dilakukan dengan caramengintegrasikan nomor identitas yang telah ada ke dalam nomor bersama (common ID)yang merupakan ekstrak dari bank data secara sektoral. Metode ini dipilih agar semuausaha dan investasi yang telah dilakukan oleh setiap sektoral tidak terbuang dan tidakmenimbulkan pemborosan investasi.Beberapa keuntungan dengan penerapan nomor identitas tunggal antara lain:1) Akan berdampak positif kepada pelayanan masyarakat, karena data digitalmemiliki karakter mudah diakses, dipakai bersama dan digabungkan dengansistem digital yang lain;2) Integrasi nomor identitas dari setiap lembaga akan memberikan nilai strategis,karena dapat melakukan ekstraksi informasi lintas sektoral;3) Dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan warganegara dalam memenuhi kewajibannya;4) Memberikan kontribusi yang besar dalam proses perencanaan pembangunan,karena memiliki informasi detil meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungansuatu daerah;5) Berperan sebagai instrumen untuk melakukan penelusuran dan analisis potensisumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor keuangan;6) Diharapkan menjadi embryo menuju e-Indonesia.Di samping itu penerapan nomor identitas tunggal diharapkan mampu mendorong kerjasama antar institusi pemerintah, baik dalam pengelolaan data maupun pertukaraninformasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, produktivitas nasional danterwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance).Untuk tujuan ini, saat ini sedang dikembangkan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeriyang diharapkan dapat menjadi cikal bakal dari NIN.5. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat, termasuk teknologi Internet, dapat digunakanuntuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, di sampingmeningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat. Namun pada sisi yang lain,pemanfaatan teknologi informasi ternyata dapat menimbulkan permasalahan denganberagam implikasi negatif, di antaranya adalah:a. Melakukan berbagai tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melintasi batas teritorisuatu negara, tanpa hambatan ruang dan waktu.
  153. 153. 148b. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hak privasi; hakkekayaan intelektual seseorang, atau sekelompok orang.c. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melalui Internet sebagai mediumantara lain: pornografi, perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal, perjudian,pembajakan piranti lunak, pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian danmanipulasi data kartu kredit, transaksi narkotika, pencurian/perusakan danpenghancuran informasi di dalam sistem komputer, pencurian rahasia dagang, dsb.Dari sisi internasional, Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization), dalamkonteks perdagangan global, telah menandatangani perjanjian tentang produk-produkteknologi informasi (Information Technology Agreement) pada tahun 1996, yang memberikewajiban perlindungan terhadap pemanfaatan produk-produk teknologi informasi tertentu.Indonesia juga menjadi anggota WIPO (World Intellectual Property Rights Organization);dan berpartisipasi aktif di dalam pertemuan-pertemuan APEC (Asia Pacific EconomicCooperation); serta terikat dengan Perjanjian tentang perdagangan jasa (termasukperdagangan jasa secara elektronik) di ASEAN (ASEAN Framework Agreement onServices). Sehingga terikat dengan ketentuan-ketentuan (WIPO, AFAS/ASEAN) yangterkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakatinformasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang pengelolaaninformasi dan transaksi elektronik. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadappengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dantransaksi elektronik, beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatanpemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman, dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin.Untuk semua inilah, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No.11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manfaat undang-undang di antaranyaadalah:a. Informasi Elektronik bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (electronicevidence);b. Prinsip Ekstra Territorial Yurisdiction sudah berlaku, di mana setiap orang yangmelanggar ketentuan dalam undang-undang ini di manapun berada dapat dituntutdengan ketentuan yang berlaku;c. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat yang melakukan Transaksi Elektronik;d. Mendorong pertumbuhan ekonomi;e. Mencegah terjadinya kejahatan berbasis TIK;f. Perlindungan masyarakat pengguna jasa transaksi elektronik.UU No.11 tahun 2008 berisi 13 Bab dan 54 Pasal:Bab I. Ketentuan Umum;Bab II. Asas dan Tujuan;Bab III. Informasi Elektronik;Bab IV. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;Bab V. Transaksi Elektronik;Bab VI. Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi);Bab VII. Perbuatan Yang Dilarang;Bab VIII. Penyelesaian sengketa;Bab IX. Peran Pemerintah dan Masyarakat;
  154. 154. 149Bab X. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;Bab XI. Ketentuan Pidana;Bab XII.Ketentuan Peralihan;Bab XIII. Ketentuan Penutup.Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)dalam rangka pelaksanaan UU no.11 tahun 2008 tersebut, yaitu:a. RPP tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik;b. RPP tentang Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Data Elektronik Strategis;c. RPP tentang Intersepsi.6. PenutupKeberhasilan dalam menerapkan teknologi informasi terletak pada kemampuan melakukanchange management, karena untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, perludilakukan perubahan paradigma pola pikir maupun perilaku dalam beraktivitas. Merupakanhal yang penting apabila program manajemen perubahan dilakukan terlebih dahulu sebelumimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan. Selain itu juga perludiperhatikan adalah metodologi dan pendekatan penerapan teknologi informasi dankomunikasi karena memiliki sistem dengan menjalankan sistem adalah suatu hal yangberbeda.Melihat seluruh uraian di atas, jelas terlihat bahwa institusi pemerintah, sektor swasta danmasyarakat perlu segera melakukan :a. Pengintegrasian secara bertahap sistem informasi nasional yang saat ini masihterpisah-pisah di masing-masing instansi;b. Pembangunan fasilitas infrastruktur telekomunikasi dengan Program Palapa Ring danUniversal Service Obligation (Desa Berdering dan Desa Punya Internet) agar dapatmenjangkau seluruh wilayah daerah kabupaten dan kota;c. Perencanaan implementasi secara berkelanjutan Pelaksanaan e-Government agardapat menjangkau semua instansi pemerintah pusat maupun daerah.d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola sistem informasi di instansipemerintah secara menyeluruh di semua instansi pemerintah.e. Reorganisasi pengelolaan sistem informasi yang tidak standar di setiap instansipemerintah agar sesuai standar pengelolaan e-Government. Reorganisasi pengelolaandata dan informasi di setiap unit pemerintah sangat perlu untuk melaksanakankoordinasi dalam rangka integrasi Sistem Informasi Nasional.Orang bijak mengatakan bahwa ”cita-cita besar selalu dimulai dengan pekerjaan kecil”.Dengan mencoba memposisikan bidang teknologi informasi dan komunikasi secara tepat,akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pencapaian cita-cita negaraIndonesia untuk menjadi salah satu negara besar yang disegani oleh dunia global. Selanjutnyadiharapkan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah dapat menentukan aksi-aksiselanjutnya yang merupakan strategi untuk melakukan sebagian besar perubahan secaranasional maupun internasional yang kesemuanya bertujuan bagi kemajuan Indonesia.Kepustakaan[Holmes 2001] E-government, e-business strategis for government, Douglas Holmes,2001.
  155. 155. 150[IBM 2003] E-Government 2003, IBM.[Indrajit 2003] Richardus Eko Indrajit, “Manajemen Sistem Informasi dan TeknologiInformasi”, Jurnal Teknologi Informasi, Vol.5, 2003.[IS 2003] Information Society, (http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9gci213588,00.html..[Kominfo1 2003] Teknologi Informasi, pilar bangsa Indonesia bangkit, KementerianKomunikasi dan informasi, 2003.[Kominfo2 2003] Kemenkominfo, Inpres No. 3 Tahun 2003.[Moedji 2005] Moedjiono (Editor), “Konferensi Tingkat Tinggi tentang MasyarakatInformasi” (World Summit on the Information Society), Kemenkominfo, 2005.[Tapscott 2000] Tapscott, “Understanding the Digital Divide”, 2000.[Tipson et.al 2003] Tipson, Frederick S., Claudia Fritelli and Markle Foundation, “GlobalDigital Opportunities, National Strategies of ICT Development”, Markle Foundation,2003.
  156. 156. 151PROSPEK TEKNOLOGI BROADBAND DI INDONESIABy:MoedjionoSeminar Broadband Wireless AccessJimbaran, Bali13 Maret 2008Kesiapan Infrastruktur dalam rangka mendukung pengaplikasian Teknologi Broadbandantara lain infrastruktur kabel data non kabel belum merata, belum meluasnya penggelaranserat optik di Indonesia, Di samping itu, alokasi frekuensi untuk Broadband masih perludicermati kembali agar tidak berinterferensi dengan frekuensi yang digunakan untukteknologi telekomunikasi lainnya.Dalam rangka pengimplementasian Teknologi Broadband maupun memperhatikan kondisiinfrastruktur mendukung Broadband termasuk permasalahan penyelenggaraannya, makaperlu dilakukan studi untuk mengetahui prospek Teknologi Broadband di Indonesia agarpengembangan aplikasi teknologi, Broadband berjalan dengan optimal, efektif dan efisienserta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan trend perkembanganteknologi.Beberapa permasalahan yang perlu ditinjau mengenai prospek penerapan teknologiBroadband di Indonesia, diantaranya adalah sejauhmana minat masyarakat terhadapTeknologi Broadband, sejauhmana kesiapan industri untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat terhadap Teknologi Broadband, dan sejauhmana kesiapan regulasi TeknologiBroadband.Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia antara lain :a. Penyelenggara telepon tetap kabel : PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. BBTb. Penyelenggara telepon tetap nirkabel : PT. Telkom (Flexi), PT. Indosat (Star One), PT.Bakrie Telecom (Esia), dan PT. Sampoerna Telekom (Ceria).c. Penyelenggara telepon bergerak seluler : berbasis CDMA adalah PT. Mobile8, dan PT.Smart Telecom, berbasis 3G UMTS : PT. Telkomsel, PT. Excelcomindo, PT. Indosat,Hutichinson, dan NTS.d. Penyelenggara telekomunikasi satelit, diantaranya : PT. Indosat,e. Penyelenggara layanan SLIf. Penyelenggara layanan internet.g. Penyelenggara layanan TV KabelUntuk layanan Broadband, yang diwakili oleh teknologi bergerak seluler 3G, teknologiWiMAX dan teknologi DSL (Speedy telkom), mulai tersedia tahun 2005 dan di tahun 2006mencapai 2,5 juta jiwa.Teledensitas telepon tetap kabel masih sebesar 4%, sedangkan telepon tetap nirkabel ditahun 2007 mencapai 4,5%. Untuk sistem komunikasi bergerak seluler, teledensitasmencapai 33,3%.

×