Independensi Anggaran Dan Personel Ri

INDEPENDSI ANGGARAN DAN PERSONEL DPR RI Sebuah Kajian Penafsiran FRITZ EDWARD SIREGAR, SH., LL.M Lokakarya Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Susduk Century Atlet Hotel, 11 – 12 November 2008

CONSTITUTIONAL INTERPRETATION

Sebelum Amandement

Transkrip terbatas

Penjelasan hanya ditulis oleh satu orang

Kekuasaan eksekutif yang terlalu besar – tidak ada check & balance

DPR yang lemah

Perlunya pemahaman terhadap perbedaan memahami UUD 1945 sebelum amandament dan sesudah amandement

Sesudah Amandement

Adanya transkrip pembahasan

Tidak ada penjelasan

Prinsip check & balance

DPR yang kuat

Memahami UUD

Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut memperngaruhi perumusuan suatu norma kedalam naskah UUD.

Oleh karena itu, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan UUD perlu dipahami dengan seksama untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD, karena ia tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja.

Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteksi filosofis, sosio historis, sosio politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.

Memahami UUD (2)

Setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan dan medan pengalaman (field of reference) dengan muatan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan UUD dapat terus berkembang dalam praktek dikemudian hari.

Karena itu, penafsiran terhadap UUD di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang memerlukan rujukan standard yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga UUD tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh manapun juga.

Dokumen Pendukung Original Intend - UUD 1945 Sebelum Amandement

Dokumen otentik pertama dari pembahasan UUD 1945 (asli) yaitu Naskan Persiapan UUD 1945 susunan Prof. Mr. M. Yamin yang kemudian diterbitkan dengan judul “Risalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia “

Dokumen kedua adalah buku R.M.A.B. Kususma yang berjudul Lahirnya UUD 1945 (“Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapaan Kemerdekaan Indonesia”) yang merupakan risalah pemabahasan risalah sidang tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945, yang belum disunting oleh Prof. Mr. M. Yamin. (Algemeene Secretarie Nederlandsch Indie No. 5654 – 5647)

Pasal 23 UUD 1945 (Sebelum Amd)

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan , yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat

Dengan kondisi……..

Original intend, the first founding father tidak memberikan pengertian yang spesific mengenai Bagian Keuangan Negara.

UUD tidak memberikan arahan secara tegas bagaimana pengaturan keuangan negara dan diberikan kepada undang-undang.

Kewenangan eksekutif yang begitu besar dan DPR yang lemah. Perspektif yang muncul bahwa hanya lembaga kepresidenanlah yang mampu melaksanakan tugas tersebut

Sistem yang sentralistik

Pasal 23 UUD 1945 (Setelah Amd)

Pasal 23, Anggaran pendapatan dan belanja negara

Pasal 23A, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang .

Pasal 23B, Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C, Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

Pasal 23D, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 23E, Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan kondisi……..

Adanya risalah pembahasan

Original intend, subtansi isu yang mengalami pembahasan dengan lebih mendalam hal keuangan yaitu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN), pajak dan pungutan lain, mata uang, bank sentral, dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota PAH I dan PAH III BP MPR tidak memberikan guideline secara detail mengenai bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan negara.

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara sebagai pelaksanaan dari Pasal 23C UUD 1945 ditetapkan dengan memakai paradigm UUD 1945 sebelum diamandement

Awal Pembahasan Pasal 23

Setelah melakukan pembahasan terhadap Materi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR sesuai dengan penugasan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1999, Komisi A mengambil keputusan menyetujui Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan guna diteruskan ke Sidang Majelis untuk memperoleh pengesahan sebagai perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sejumlah bab . Namun m ateri Keuangan Negara belum dapat diputuskan pada Perubahan Kedua. Hal ini karena masih terdapat sejumlah perbedaan, antara lain mengenai peran dan kedudukan DPD dan mata uang.

Pembahasan Pasal 23 - Rupiah

Setelah melakukan pembahasan yang panjang dan perdebatan yang tajam, dalam laporan PAH I pada Sidang III BP MPR tanggal 4 Juni 2002 disebutkan hasil rumusan sementara pembahasan di PAH I. Hasil ini selanjutnya dilaporkan dalam laporan PAH I pada Rapat IV BP MPR tanggal 25 Juli 2002 sebagai rumusan akhir. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut.

Pasal 23B , terdapat kesepakatan,

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) naskah asli (sebelum perubahan).

Akhir Pembahasan Pasal 23

Pada rapat ke-4 Komisi A tanggal 8 Agustus 2002 telah disepakati rumusan akhir mengenai Pasal 23B yaitu ”Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.” Rumusan ini akan disampaikan pada Rapat Paripurna Majelis esok harinya tanggal 9 Agustus 2002.

Apakah dimungkinkan DPR memiliki independensi dalam bidang anggaran dan personel?

Jawabannya : dimungkinkan

Pasal 20A UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Konstitusi hanya mengatakan “ hal-hal mengenai keuangan negara akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang”

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 ayat (1) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

PARLIAMENT AND DEMOCRACY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: Parliamentary Union (IPU) Report

6. An effective parliament (I): The national level

Implementing the principle of autonomy in practice involves a number of different aspects,

parliamentary responsibility for its own staffing;

control over its own budget;

organisation of its own business

Dr. Valina Singka Subekti

Pentingnya revitalisasi lembaga-lembaga demokrasi sehinga transisi dapat mengarah kepada konsolidasi demokrasi

Distribusi kekuasaan yang seimbang akan memberi implikasi terhadap bekerjanya sistem politik yang demokratis

Memperkuat kewenangan DPR, memberdayakan MPR dan membatasi kekuasan Presiden menjadi isu utama

Independensi Anggaran dan Personel DPR

Meningkatkan kredibilitas DPR

Lebih transparant

Dapat memiliki staf yang lebih profesional dan indikasi performance pekerjaan dapat ditunjukkan dari result yang dihasilkan

Menghasilkan produk hukum yang lebih baik

Sebuah contoh: Bank Indonesia

UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33

Independensi Bank Indonesia diberikan oleh UU

Sebuah contoh: Komisi Pemberantasan Korupsi

UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

No. 72-73/2004, CETRO Cs

KPUD dibenarkan secara konstitutional untuk melaksanakan pilkada

KPUD bertanggungjawab kepada publik dan bukan kepada DPRD

Pertanggungjawaban anggaran KPUD tidak kepada DPRD tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sanksi pembatalan calon dilaksanakan oleh KPUD dan bukan oleh DPRD

Calon Perseorangan Putusan No. 072-073/PUU-II/2004

Mahkamah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan ( policy ) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

UU Pemda telah menjabarkan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang .

Pengujian Pertama Pasal 59 (1)

Kronologis Putusan MK – UU Pemda

No. 72-73/2004 – CETRO Cs

No. 05/2005 – Ferry Tinggogoy

No. 06/2005 – Biem Benjamin

No. 10/2005 – PNBK

No. 24/2005 – Muhammad Madel

No. 05/2007 – Lalu Ranggalawe

No. 14-17/2007 – Budiman Sujatmiko

Paragraph 3.15.5

Bahwa setelah diundangkannya UU Pemda dan setelah Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk UU mengundangkan UU Pemerintahan Aceh (No. 11/2006) yang memuat ketentuan diperbolehkannya calon perseorangan

Paragraph 3.5.10

Supaya terdapat persamaan hak warga negara.

UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri

dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh .

Paragraph 3.15.12

Bahwa perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana dipraktikan di Aceh telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pikada.

Hal demikian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menguji kembali pasal-pasal UU Pemda yang pernah diuji dalam perkara sebelumnya