Fungsi Lembaga Perwakilan

12,172 views

Published on

The Function and Authority of Parliament - Indonesia Experience - in Bahasa Indonesia

Published in: News & Politics
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Fungsi Lembaga Perwakilan

    1. 1. Fungsi Lembaga Perwakilan Fritz Edward Siregar, SH., LL.M
    2. 2. Pengantar <ul><li>Apakah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan? </li></ul><ul><li>- Pasal 20A UUD 1945 ayat (1) jo. Pasal 25 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI </li></ul>
    3. 3. Contents Fungsi Legislasi Pengantar Fungsi Representasi Fungsi Pengawasan 1 2 3 4
    4. 4. Democracy is far more than the mere act of periodically casting a vote
    5. 5. Demokrasi Perwakilan Original agreement Monarki Absolute Monarki Konstitutional Demokrasi Perwakilan Thomas Hobbes John Locke Leges Fundamentalis Rouessaue <ul><li>Kedaulatan rakyat sudah diambil seluluhnya oleh raja </li></ul><ul><li>Menyerahkan kekuasan kolektivitas </li></ul><ul><li>Pactum Unionis </li></ul><ul><li>Harus melindungi hak-hak dasar </li></ul><ul><li>Konstitusi </li></ul><ul><li>Kontrak Sosial </li></ul><ul><li>Demokrasi </li></ul><ul><li>ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall </li></ul><ul><li>developed by Guild Design Inc. </li></ul>
    6. 6. The Representative was not the off spring of democratic theory, but an incident of feodal system A.F. Pollard
    7. 7. Parliamententum / Parleemen Bangsawan, Lord + Church Orang kebanyakan House of Lord House of Commons Curiaegis, Permanent Magnum Consilium, Dipilih Feodal Evolusi system pemilihan umum yang pertama yaitu system distrik dan panitia berkembang menjadi partai politik.
    8. 8. Fungsi Representasi Politik Profesi Wilayah Menghasilkan wakil-wakil politik Menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional Menghasilkan wakil-wakil daerah Politik Profesi Wilayah Menentukan bentuk dan struktuk pelembagaan sistem perwakilan di setiap negara Sistem Perwakilan
    9. 9. Soft Bikameral <ul><li>Sistem unikameral selalu mencerminkan satu sistem perwakilan saja, yaitu perwakilan politik </li></ul><ul><li>Sistem bikameral dianut dua dari ketiga sistem perwakilan. Ada parlemen bikameral (Politik+Fungsional) dan (Politik +Teritorial) </li></ul>
    10. 10. Kegiatan Fungsi Representasi <ul><li>Menyiapkan call center bagi tiap partai </li></ul><ul><li>Bertemu dengan konstituen secara teratur </li></ul><ul><li>Menyiapkan siaran pers dan wawancara dengan media mengenai pertemuan tersebut </li></ul><ul><li>Penelitian terhadap peningkatan kesejahteraan konstituen </li></ul><ul><li>Advokasi mengenai suatu permasalahan yang terjadi pada konstituen </li></ul><ul><li>Training Anggota demi peningkatan kualitas </li></ul>
    11. 11. Fungsi Legislasi Mengurangi Hak Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara Pembebanan Pengeluaran Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu
    12. 12. Kegiatan Fungsi Legislasi <ul><li>Prakarsa membuat UU </li></ul><ul><li>Pembahasan rancangan UU </li></ul><ul><li>Persetujuan atas pengesahan rancangan UU </li></ul><ul><li>Pemberian persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional </li></ul><ul><li>Peningkatan Pusat Penelitian </li></ul><ul><li>Pembangunan Pusat Informasi Hukum terlengkap se-Indonesia </li></ul>
    13. 13. Materi Muatan UU <ul><li>Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi : </li></ul><ul><li>Hak-hak asasi manusia </li></ul><ul><li>Hak dan kewajiban warga negara </li></ul><ul><li>Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara </li></ul><ul><li>Wilayah negara dan pembagian daerah </li></ul><ul><li>Kewarganegaraan dan kependudukan </li></ul><ul><li>Keuangan negara </li></ul><ul><li>Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UU </li></ul>Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    14. 14. Fungsi Pengawasan <ul><li>Parlemen haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah, jangan sampai bertentangan dengan UU yang telah mendapat persetujuan bersama. </li></ul><ul><li>State policy yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. </li></ul>
    15. 15. Fungsi Pengawasan Pengawasan <ul><li>Kontrol atas pemerintahan (control of executive) </li></ul><ul><li>Kontrol atas pengeluaran (control of expenditure) </li></ul><ul><li>Kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation) </li></ul>Legislasi dan Representasi Kontrol
    16. 16. Fungsi Pengawasan <ul><li>Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making) </li></ul><ul><li>Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing) </li></ul><ul><li>Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting) </li></ul><ul><li>Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation) </li></ul><ul><li>Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performance) </li></ul><ul><li>Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) </li></ul>
    17. 17. Kegiatan Fungsi Pengawasan <ul><li>Menciptakan suatu desk harmonisasi hukum </li></ul><ul><li>Menciptakan sebuah sistem sehingga setiap laporan yang masuk bisa ditanggapin baik oleh Anggota atau Fraksi </li></ul><ul><li>Penelitian terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh eksekutif (disesuaikan dengan bidang yang di awasi) </li></ul><ul><li>Penguatan Staf bagi setiap Anggota </li></ul>
    18. 18. Terima kasih

    ×