The Role of Informal Sector In Food Security in Indonesia

  • 1,744 views
Uploaded on

disampaikan pada: Food Security in Time of Climate Change: Toward Sustainable Production and Consumtion pada hari Rabu, 15 Juli 2009 di Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Jl. BDN II no 35, Cilandak …

disampaikan pada: Food Security in Time of Climate Change: Toward Sustainable Production and Consumtion pada hari Rabu, 15 Juli 2009 di Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Jl. BDN II no 35, Cilandak Barat Jakarta

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Makasih banyak, bisa untuk masukan pemikiran kepada penyelesaian masalah PKL di perkotaan
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,744
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. THE ROLE OF INFORMAL SECTOR IN FOOD SECURITY IN INDONESIA Oleh FRANSISCUS WELIRANG Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. FOOD SECURITY IN TIME OF CLIMATE CHANGE : TOWARD SUSTAINABLE PRODUCTION & CONSUMTION Rabu, Tanggal 15 Juli 2009 FW/sd/07/2009/sp Yayasan Pembangunan Berkelanjutan
  • 2. DAFTAR ISI 1. TEN WORLD CHALLENGES 2. CLIMATE CHANGES 3. KETAHANAN PANGAN 3.1. PENGERTIAN PANGAN 3.2. PENGERTIAN PANGAN MENURUT UU PANGAN DAN FAO 3.3. FAKTOR – FAKTOR PANGAN 3.4. INDUSTRI PANGAN 3.5. STRATEGI KOMODITAS YANG DIPRIORITASKAN 3.6. PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS 10. PEMBERDAYAAN UMKM 4.1. POSISI UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL 4.2. BIAS TERHADAP UMKM 4.3. KETIDAKJELASAN HUBUNGAN KOPERASI DAN PERUSAHAAN TERBATAS 4.4. DISKRIMINASI UMKM 4.5. EKSPLOITASI UMKM 4.6. ANOMALI PERBANKAN 17. POSISI DAN POTENSI PKL 5.1. PEMETAAN POSISI, MASALAH, REPOSISI DAN PENGELOLAAN PKL 5.2. PERDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PKL 5.3. KEBERADAAN PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAN DENGAN PKL 6. EFEK PENGENAAN PAJAK 7. PEMBERDAYAAN UMKM : LEGAL STATUS DAN AKSES FW/sd/07/2009/sp 1
  • 3. 1. TEN WORLD CHALLENGES DUNIA INDONESIA 1. GLOBAL FINANCIAL LESSON LEARNED : LESSON LEARNED : CRISIS ? ? 2. CLIMATE CHANGE TINDAKAN PALING RASIONAL APA ? ? 3. INOVATION DIMANA PUSAT INOVASI AKAN ADA ? ? 4. GEOPOLITIK TH 2040 : BAGAIMANA LANDSCAPE ? GEOPOL ? 5. ORGANISASI BAGAIMANA ORANG BISNIS ABAD 21 ? ? 6. ENERGY APA YANG AKAN MERUBAH OIL ? ? KAPAN ? 7. INTERNET MERUBAH CARA BELANJA, ? SOSIALISASI, KOMUNIKASI. APALAGI YANG AKAN DATANG ? 8. PELAYANAN APA MUNGKIN SEMUA PENDUDUK ? KESEHATAN TERLAYANI? JIKA TIDAK BAGAIMANA ? 9. GLOBALISASI APAKAH DUNIA SEMAKIN TERIKAT ? KUAT ATAU KURANG ? 10. BIOTECH PEMECAHAN “CODE OF LIFE” ? - APA YANG TERJADI ? - BAGAIMANA KEMAJUAN DUNIA ? FW/sd/07/2009/sp 2
  • 4. 2. CLIMATE CHANGES DAMPAK TINDAKAN 1. PERUBAHAN MUSIM  PERUBAHAN MUSIM HARUS DITELUSURI ± 10 TAHUN UNTUK MENDAPATKAN POLA DAN SISTEMATIKANYA UNTUK SETIAP DAERAH  BMG MENJADI SANGAT PENTING BAGI NELAYAN & PETANI 2. CURAH HUJAN LEBAT  SOSIALIASAI KEPADA MASYARAKAT (KHUSUSNYA (Banjir bandang, Tanah Longsor DAERAH LERENG) dan gagal panen Produksi  STANDARD PERHITUNGAN WADUK /DAM AIR PERLU Pertanian) DIEVALUASI LAGI  STANDARD SALURAN AIR, GOT DAN LAIN-LAIN HARUS BERUBAH 3. SUHU UDARA SEMAKIN PANAS  SOSILIASI KE MASYARAKAT  Penguapan Air Lebih Cepat - Perlindungan Air terhadap Penguapan - Waduk, Got dll  Tertutup  Tanah “Merekah”  Daya Rekat  PENGHIJAUAN Tanah Berubah / Rentan  ANTISIPASI TANAH LONGSOR  Produktifitas Panen Menurun  KETAHANAN PANGAN PENTING  Hama dan Penyakit Baru  SISTEM PERTANIAN DAN SISTEM KESEHATAN Bermunculan MASYARAKAT 4. AIR LAUT MENINGKAT DAN  SOSIALISASI NELAYAN DAN MASYARAKAT PANTAI GELOMBANG LAUT LEBIH BESAR  BIOTA LAUT ?  POLA MENCARI IKAN ? (PASANG SURUT LEBIH TINGGI) 5. AMPLITUDO TEKANAN UDARA  SOSILIASI KE MASYARAKAT (NEVER BEAT THE MEMBESAR DAN TERJADI BADAI NATURE)  DAERAH TERTENTU BUTUH SEJENIS “BUNKER” ANGIN  STANDARD PERHITUNGAN SIPIL BERUBAH FW/sd/07/2009/sp 3
  • 5. 3. KETAHANAN PANGAN 3.1. PENGERTIAN PANGAN PANGAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERASAL DARI SUMBER HAYATI DAN AIR, BAIK YANG DIOLAH MAUPUN TIDAK DIOLAH, YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI MAKANAN ATAU MINUMAN BAGI KONSUMSI MANUSIA, TERMASUK BAHAN TAMBAHAN PANGAN, BAHAN BAKU PANGAN, DAN BAHAN LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENYIAPAN, PENGOLAHAN DAN ATAU PEMBUATAN MAKANAN ATAU MINUMAN. Undang-Undang Pangan No. 7 tahun 1996 ( Pasal 1 ayat 1 ) 4 FW/sd/07/2009/sp
  • 6. 3. KETAHANAN PANGAN 3.2. PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN MENURUT UU PANGAN(1996) DAN FAO(1996) FAKTOR PERBEDAAN UU PANGAN (1996) FAO (1996) 1. SASARAN KETAHANAN PADA TINGKAT (SETIAP) PADA TINGKAT (SETIAP) PANGAN INDIVIDU RUMAH TANGGA  CUKUP,  CUKUP  AMAN,  AMAN  BERMUTU, 2. SYARAT PANGAN  BERMUTU, DAN  BERGIZI,  BEGIZI  SESUAI DENGAN PREFERENSI KONSUMEN  KECUKUPAN DI TINGKAT INDIVIDU  TINGKAT KUALITAS 3. INDIKATOR KETAHANAN KECUKUPAN TINGKAT KEHIDUPAN INDIVIDU PANGAN RUMAH TANGGA (SEHAT)  TINGKAT PRODUKTIVITAS INDIVIDU (AKTIF) 5 FW/sd/07/2009/sp
  • 7. 3. KETAHANAN PANGAN 3.3. FAKTOR-FAKTOR PANGAN 1. BIBIT : - TAHAN HAMA - PRODUKTIFITAS TINGGI PEMULIAAN BIBIT / BREEDING - SESUAI DENGAN ALAM /IKLIM 2. LAHAN : 4. ALAT-ALAT PERTANIAN : - LOKASI LAHAN - TRAKTOR BESAR DAN KECIL - KESESUAIAN LAHAN - ALAT / MESIN PANEN - BATAS LAHAN - ALAT / MESIN.PASKA PANEN / PENGOLAHAN - IRIGASI / AIR - ALAT / MESIN POTONG HEWAN - INFRASTRUKTUR - MESIN PENANGKAP IKAN 3. BAHAN-BAHAN KIMIA : - KAPAL IKAN - PUPUK UNORGANIK 5. HUMAN RESOURCES : PENGETAHUAN PETANI - PUPUK ORGANIK - PELATIHAN - TEMU LAPANG - PESTISIDA - PENDIDIKAN - DEMONTRASI PLOT 6. PASCA PANEN : - SORTASI, GUDANG, PACKAGING 6 FW/sd/07/2009/sp
  • 8. 3. KETAHANAN PANGAN 3.4. INDUSTRI PANGAN PRIMER S EKUNDER TERTIER K O BIBIT / BENIH N PENGOLAHAN OLAHAN MIX BAHAN BAKU PANGAN BAHAN PANGAN S U M TANAM / E BREEDING TRADIS IONAL TRADIS IONAL N MODERN MODERN PANEN PAS CA PANEN 7 FW/sd/07/2009/sp
  • 9. 3. KETAHANAN PANGAN 3.5. STRATEGI KOMODITAS YANG DIPRIORITASKAN SUMBER PROTEIN SUMBER INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER INDUSTRI TERTIER TERNAK BESAR SAPI;KERBAU DAGING FRESH; SUSU, BASO, NUGGET, KORNET, KAMBING; DOMBA SUSU DENDENG , SOSIS, DAGING ASAP DLL UNGGAS AYAM; DAGING FRESH; SOSIS, TELUR ASIN, TEPUNG ITIK TELUR FRESH TELUR TAMBAK IKAN DAN UDANG IKAN DAN UDANG FRESH FILLET, TEPUNG UDANG LAUT IKAN DAGING FRESH FILLET, IKAN ASAP, BASO IKAN, TEPUNG IKAN, SARDEN TANAMAN KEDELAI TAHU DAN TEMPE SUSU KEDELAI, KRIPIK TAHU/TEMPE, TEPUNG KEDELAI, BUNGKIL KEDELAI SUMBER KARBOHIDRAT SUMBER INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER INDUSTRI TERTIER TANAMAN PADI BERAS NASI INSTANT; TEPUNG BERAS JAGUNG JAGUNG PIPILAN; TEPUNG; JAGUNG FRESH JAGUNG FROZEN TEBU GULA KRISTAL; TEPUNG GULA; GULA RAFINASI SIROP UMBI-UMBIAN UMBI SEGAR MIE INSTANT, TEPUNG, TAPIOKA, GAPLEK, PASTA SAWIT CPO MINYAK GORENG 8 FW/sd/07/2009/sp
  • 10. 3. KETAHANAN PANGAN 3.6. PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS SUMBER IMPORT KEBUN PUPUK PERAN UTAMA + KETAHANAN AIR PANGAN + SEMI FRESH PRODUCT PESTISIDA LADANG / SAWAH TERNAK INDUSTRI INDUSTRI INDUSTRI PASAR BIBIT BESAR PRIMER SEKUNDER TERTIER KONSUMEN OBAT - DAGING - INDUSTRI TEPUNG - MIE + - REFREGERATOR - MINYAK GORENG - MARGARINE PAKAN TAMBAK - R.P.H - CPO - GULA - SUSU - NUGGET + - BASO AIR - RICE MILL - DLL - SAUSAGES - DLL - ICE CREAM - YOGURT UNGGAS - DLL KAPAL + ALAT TANGKAP SUNGAI / + LAUT PELABUHAN FRESH PRODUCT 9 FW/sd/07/2009/sp
  • 11. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.1. POSISI UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2007 USAHA USAHA USAHA DARI SEGI TOTAL KECIL MENENGAH BESAR 49.720.709 120.253 4.527 49.845.489 JUMLAH UNIT USAHA 99.74 % 0,24 % 0,02 % 100 % FIXED ASSET 21% 26% 53% 100% DATA NILAI TAMBAH BPS 37,81 % 15,79 % 46,40 % 100% ? % PDB NASIONAL KESEMPATAN KERJA 92.32 % 5.01 % 2.67 % 100% Sumber : Kementerian Koperasi & UKM PERAN UMKM SANGAT DOM INAN DALAM HAL TENAGA KERJA DAN NILAI TAMBAH PERTUMBUHAN EKONOMI NAS IONAL 2007 : 6,3 % • e kto r Fo rmal S : 6.2 % • e kto r Info rmal / UMKM : 6,4 % S PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN KATUP PENGAMAN PEREKONOMIAN NASIONAL 10 FW/sd/07/2009/sp
  • 12. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.2. BIAS TERHADAP UMKM 1.2.1. MANA LEBIH PENTING FOKUSNYA ? ● UMKM SEBAGAI PENGUSAHA , atau ● UMKM SEBAGAI ENTITAS BUSINESS 1.2.2. YANG DISEBUT SEBAGAI PEMBINA UKM BIASANYA ADALAH BIROKRAT / PROFESIONAL ● MEREKA BUKAN ENTREPRENEUR (orang yang mengambil resiko yang terukur) ● POLA BINAAN TIDAK MENYELURUH, TERPOTONG, UMUMNYA PELATIHAN SAJA DAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN (PROJECT APPROACH, ON-OFF) 1.2.3. MEREKA DIANGGAP SEKTOR INFORMAL ● TIDAK ADA STATUS LEGALNYA ● TIDAK ADA AKSES TERHADAP INSTITUSI BISNIS YANG RESMI (Mis : BANK dll) ● SERING DI “KOPERASIKAN”, dengan alasan ● AGAR MUDAH “DIBINA” ● SEBAGAI UPAYA “INSTITUSIONAL BUILDING” ● UU USAHA KECIL = UU USAHA PERORANGAN YANG LEBIH DIBUTUHKAN KARENA UMKM = USAHA PERORANGAN 11 FW/sd/07/2009/sp
  • 13. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.3. KETIDAK JELASAN HUBUNGAN KOPERASI DENGAN PERSEROAN TERBATAS KOPERASI BISNIS PT 1. BADAN HUKUM : KOPERASI ? PERSEROAN TERBATAS UU KOPERASI UNDANG - UNDANG PT 2. ACUAN UU : JIKA ADA PERSELISIHAN: ? UU KOP VS UU PT 3. INDUK : MENEGKOP & UKM ? DEP. HUKUM & HAM 4. ANGGOTA : PARA UKM , dll ? PEMEGANG SAHAM KUMPULAN ORANG ? KUMPULAN SAHAM 5. PRINSIP : 1 ORANG 1 SUARA SHARE = VOTE KESEJAHTERAAN ANGGOTA ? PROFIT / GROWTH / 6. TUJUAN : SUSTAINABILITY 7. CARA PELAYANAN : SERVICE AT COST ? SERVICE AT BENEFIT D.U.A (dari dan utk anggota) ? PUBLIK / MASYARAKAT ATAS 8. GROWYH : (TERBATAS) (TAK TERBATAS) MULTI PURPOSE ? SINGGLE PURPOSE 9. FOKUS USAHA : (S/P, TOKO, Dll) HARUS ADA PENYESUAIAN - UU KOPERASI UU PT - UU USAHA KECIL vs UU PERBANKAN UU PERPAJAKAN +/+ UU USAHA PERORANGAN UU BERUSAHA 12 FW/sd/07/2009/sp
  • 14. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.4. DISKRIMINASI UMKM UKM MENGALAMI DISKRIMINASI YANG FUNDAMENTAL SEBAGAI PENGUSAHA : 3. STATUS HUKUM : TAK DIAKUI SEBAGAI PENGUSAHA PERORANGAN 4. AKSES PENDANAAN : TAK TERSENTUH OLEH BANK UMUM 5. TAK MEMILIKI “HAK” YANG SAMA DENGAN USAHA BESAR : ● DALAM MEMPEROLEH TK. SUKU BUNGA YANG MURAH (12% + 4% = 16% BUKAN 30% ; MEMBUAT KECEMBURUAN UMKM KE USAHA BESAR PADAHAL INI KESALAHAN PEMERINTAH / PERBANKAN) ● DALAM HAL AGUNAN (ASSET = PERSONNEL GUARANTEE?) ● DALAM HAL OVERDRAFT/CERUKAN VERSUS PENALTI ● DALAM HAL MEMPEROLEH FASILITAS PENDANAAN LAINNYA ,MISAL : PROSEDUR YANG BERBELIT, AGUNAN YANG SANGAT BERLEBIHAN DAN LAIN-LAIN. 4. AKSES INFORMASI, PELUANG USAHA & PASAR YANG SANGAT MINIMAL 13 FW/sd/07/2009/sp
  • 15. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.5. EKSPLOITASI UMKM BENTUK EKSPLOITASI UMKM SEBAGAI PENGUSAHA : • UMKM DI HADAPKAN DENGAN PERSAINGAN SERBA BEBAS (FREE FIGHT LIBERALISM) YANG BERTUMPU PADA KEKUATAN MODAL, TEKNOLOGI DAN INFORMASI • PRODUK UMKM DIHARGAI MURAH YANG JUSTRU DIKATAKAN SEBAGAI FAKTOR KEUNGGULAN UNTUK BERSAING INDONESIA • POSISI UMKM SELALU DIUSAHAKAN UNTUK TETAP BERADA DI SISI YANG LEMAH SEBAGAI AKIBAT KECILNYA KONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN NASIONAL • UMKM DITUNTUT UNTUK BISA BERKEMBANG TETAPI DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK MENDAPATKAN DUKUNGAN (MODAL, AKSES DLL) 14 FW/sd/07/2009/sp
  • 16. 4. PEMBERDAYAAN UMKM 4.6. ANOMALI PERBANKAN 1. PEMBERDAYAAN DEPOSITO KANTOR CABANG BANK : - KANTOR CABANG BANK ITU JANGAN HANYA DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENCARI DANA DI DAERAH DENGAN IMING – IMING HADIAH (MISAL: MOBIL) KE MASYARAKAT UNTUK MENABUNG (KANTOR CABANG JANGAN JADI MESIN TABUNGAN) - DEPOSITO / TABUNGAN DAERAH HENDAKNYA DIKEMBALIKAN MINIMAL 75% DAN BENTUK KREDIT UNTUK DAERAH TERSEBUT - LDR (LOAN TO DEPOSIT RATIO) HARUS DINAIKAN MENJADI MINIMAL 75% DI DAERAH CABANG BANK TERSEBUT 10. SETIAP PIMPINAN CABANG BANK HARUS DITUGASKAN UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUSAHA SETEMPAT PER TAHUN (BARU MAUPUN EXISTING) DIDAERAH TERSEBUT. SEHINGGA TOLOK UKUR SUKSES KEPALA CABANG BANK SELAIN DIUKUR DARI BESARNYA TABUNGAN YANG BISA DIHIMPUN DAN TINGKAT NPL JUGA DIUKUR DARI PENGEMBANGAN PENGUSAHA DI DAERAH. • JIKA SELAMA INI PENGUSAHA LOKAL TERHAMBAT DENGAN 5 C ( CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITIONS) MAKA SEBAIKNYA AKSES PENGUSAHA LOKAL TERHADAP BANK BISA LEBIH DIPERMUDAH, DIPERPENDEK DAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH SETEMPAT 21. PERHATIAN YANG LEBIH KEPADA DAERAH YANG PROSENTASE KREDITNYA RENDAH DENGAN MEMBUAT PROGRAM TEROBOSAN BARU 24. PERLUNYA PARADIGMA BARU : KREDIT UNTUK PERTUMBUHAN USAHA SEHINGGA PENILAIAN PASAR DAN KELAYAKAN USAHA LEBIH PENTING DARIPADA AGUNAN 27. PERBEDAAN (DISKRIMINASI) SUKU BUNGA YANG TERLALU BESAR ANTARA PENGUSAHA BESAR DENGAN UMKM SEBAIKNYA TIDAK LEBIH DARI 4% YANG BERGUNA UNTUK MENGCOVER RESIKO UMKM SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KECEMBURUAN (YANG SEBENARNYA DICIPTAKAN OLEH SISTEM PERBANKAN). 15 FW/sd/07/2009/sp
  • 17. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.1. PEMETAAN POSISI, MASALAH, REPOSISI DAN PENGELOLAAN PKL DEFINISI PKL KEBERADAAN IMPRESI PKL PKL KONDISI PKL JENIS DAGANGAN PKL DENGAN PEMDA HUBUNGAN DGN. PREMAN PKL DGN. INDUSTRI DGN. MASYARAKAT PERT. EKONOMI NILAI TAMBAH POTENSI POSISI PKL UNIT USAHA, T. KERJA, PRODUKTIVITAS EKONOMI STRUKTUR INVESTASI POTENSI PKL PERTUMBUHAN INVESTASI POTENSI KATUP TNG. SOSIAL KERJA TUMBUH JIWA KEWIRAUSAHAAN PENDORONG LAJU PERT. REPOSISI EKONOMI KELOLA SECARA SERIUS, SISTEMATIS & PKL TERPADU PARADIGMA BARU COMM. BASED DEV. ADVOKASI HUKUM PENGELOLAAN ADVOKASI TATA RUANG PKL ADVOKASI EKONOMI BINA KEWIRAUSAHAAN 16 FW/sd/07/2009/sp
  • 18. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.2. PERDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PKL PERDA NO: TENTANG 5/1978 PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA PKL DI DKI JAKARTA 11/1988 KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH DKI JAKARTA 3/2000 RETRIBUSI DAERAH 3/2001 BENTUK SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROPINSI DKI JAKARTA 8/2002 PERPASARAN SWASTA. SK GUBERNUR NO: TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PEMBINAAN SEKTOR 668/1993 INFORMAL/GOL. USAHA SKALA KECIL DI DKI JAKARTA. POLA PEMBINAAN SEKTOR INFORMAL/GOL. USAHA SKALA 433/1995 KECIL DI DKI JAKARTA. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN USAHA KECIL 434/1995 PKL DI DKI JAKARTA. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAU PELAKSANA 1366/1997 PEMBINAAN USAHA PKL DI DKI JAKARTA. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PERPASARAN 50/1999 SWASTA DI DKI JAKARTA. 5332/1999 PENETAPAN LOKASI USAHA PKL. ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM 20/2002 PROPINSI DKI JAKARTA. 17 FW/sd/07/2009/sp
  • 19. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.3. KEBERADAAN PKL • MENGOTORI PEMANDANGAN DAN KEINDAHAN • MENGOTORI LINGKUNGAN IMPRESI PKL • MENYEBABKAN LALU LINTAS MACET • MENGGAGNGGU KETERTIBAN UMUM • PENGETAHUAN DAGANG RENDAH • MUTU DAGANGAN RENDAH • KEUNTUNGAN KECIL KONDISI PKL • MODAL KURANG • TEMPAT USAHA KOTOR • AKSES TERHADAP SUMBER MODAL TIDAK ADA • POSISI LEMAH TERHADAP KONFLIK HUKUM • BUAH-BUAHAN • PERALATAN • MAKANAN DAN KENDARAANBERMOTOR MINUMAN • BAMBU JENIS • JAMU • MAKANAN IKAN/ALAT - • TANAMAN HIAS ALAT PANCING PERDAGANGAN PKL • BURUNG • TAMBAL BAN • ROKOK • REPARASI JAM/KUNCI • SURAT KABAR DAN • BARANG DARI KULIT MAJALAH • PAKAIAN • BENSIN • PLAT/BARANG CETAKAN • MAKANAN HEWAN & SABLON 18 FW/sd/07/2009/sp
  • 20. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH DENGAN PKL PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO SEKTOR USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •TDK •MENJAGA •SEPANJANG •SEJAJAR RAPI MENGGANGGU JLN. •TERKUMPUL KEAMANAN LALU LINTAS& BERSAMA PROTOKOL •DIBELAKANG • DAGANGAN PEJALAN KAKI. APARAT. •DIBELAKANG TROTOAR RAPI DAN •MENJAGA ACSESORIS •MENJAGA •MEMBRANTAS TROTOAR INDAH KEBERSIHAN 1 •GEROBAK KAMTIBMAS LINGKUNGAN PREMANNISME •PASAR MOTOR BERODA • RAMAH •TIDAK •MALL DARI SAMPAH. •TDK •SISTEM BUKA- LINGKUNGAN MENJADI •PUSAT DITANGKAP TUTUP PANGKALAN TRANTIB PEDANGAN COPET, PEJUDI ASSESORIS DAN PEMABUK • HALTE • TDK • TERMINAL MENGGANGGU • TERMINAL LALU LINTAS& BAYANGAN PEJALAN •MENJAGA • LAMPU • GEROBAK PDG KAKI. KEAMANAN MERAH INDAH •MENJAGA BERSAMA • RUMAH SAKIT ROKOK, •GEROBAK TERTATA RAPI • MENJAGA KEBERSIHAN APARAT. BERODA • GEROBAK KAMTIBMAS • KAMPUS 2 MAKANAN LINGKUNGAN •MEMBRANTAS •SISTEM BUKA- PRAKTIS & • TIDAK DARI SAMPAH. • PASAR PREMANTISME & TUTUP RAMPING MENJADI •TDK • TMP HIBURAN MINUMAN • RAMAH PANGKALAN • PERKANTORA COPET, DITANGKAP LINGKUNGAN N PEJUDI DAN TRANTIB • KOMPLEK PEMABUK PERUMAHAN • PINGGIR JLN. 19 FW/sd/07/2009/sp
  • 21. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH DENGAN PKL PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO SEKTOR USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •TDK MEMAKSA •LAMPU MERAH PEMBELI •ANGKUTAN •TDK UMUM MENGGANGGU •TERMINAL PENGGUNA LALU •TERMINAL LINTAS •IKUT MENJAGA •BERSERAGAM BAYANGAN KEAMANAN RAPI •TDK CORAT- •PERKANTORAN SORET •PREMAN •SOPAN DLM •TMP. OLHA RAGA KENDARAAN BERKEDOK PEDAGANG MENAWARKAN • KOTAK •MENJAGA •PASAR PEDAGANG 3 DAGANGAN DAGANGAN •MENJAGA KEBERSIHAN ASONGAN HRS •TMP. HIBURAN ASONGAN •TDK MEMBUAT DITATA RAPI KEAMANAN TEMPAT USAHA DIBRANTAS •TMP. WISATA KEBISINGAN DI SEKITAR USAHA BERSAMA ATAS KENDARAAN •TDK BERKEDOK •KOMPLEK •TDK DITANGKAP PERUMAHAN UMUM UNTUK TRANTIB •HALTE KEJAHATAN •MENJAGA •PABRIK KEAMANAN •RUMAH SAKIT BERSAMA •KAMPUS APARAT •SEKOLAHAN. • TDK GANGGU •MASUK DLM LALU LINTAS PENAMPUNGAN •MENJAGA • DISEKITAR • IKUT JAGA •MENJAGA KEAMANAN PASAR RESMI •TERLOKALISASI • LAPAK TERTATA KAMTIBMAS KEBERSIHAN BERSAMA TRADISIONAL •SISTEM BUKA- RAPI • TDK GANGGU SAMPAH APARAT PEDAGANG TUTUP • PAJANGAN PEJALAN KAKI •MENJAGA • KOMPLEK 4 •BUKA MALAM & DAGANGAN • TDK JADI KEBERSIHAN •PREMANNISME PERUMAHAN SAYUR TUTUP PAGI BERSIH DAN SARANG LINGKUNGAN DIBERANTAS • PERKAMPUNGA BERSAMA •TDK BOLEH SEHAT PREMAN •MENJAGA BAU N •TDK DITANGKAP MENDIRIKAN • BERKOORDINAS TDK SEDAP • PINGGIR JALAN. KAMTIB BANGUNAN I DGN APARAT TERKAIT 20 FW/sd/07/2009/sp
  • 22. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH DENGAN PKL PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO SEKTOR USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •HALTE •TERMINAL •TDK •TERMINAL PEDAGANG MENGGANGGU BAYANGAN LALU LINTAS& •MENJAGA •MENJAGA •LAMPU MERAH MAKANAN • GEROBAK INDAH PEJALAN KAKI. KEBERSIHAN KEAMANAN •RUMAH SAKIT DAN TERTATA RAPI •MENJAGA SAMPAH BERSAMA •KAMPUS GEROBAK BERODA • TERPAL, ATAP KAMTIBMAS •MENJAGA APARAT. •PASAR MINUMAN 5 SISTEM BUKA - DAN PENUTUP •TIDAK MENJADI KEBERSIHAN •MEMBRANTAS •TMP HIBURAN (PECEL TUTUP RAPI, BERSIH PANGKALAN LINGKUNGAN PREMANTISME •PERKANTORAN DAN INDAH COPET, PEJUDI •MENJAGA BAU •TDK DITANGKAP •KOMPLEK LELE, MIE DAN PEMABUK TDK SEDAP TRANTIB PERUMAHAN AYAM, •BERKOORDINASI •PINGGIR JALAN DGN APARAT SATE DLL) TERKAIT. •MALL •TMP OLAH RAGA •PABRIK •WISATA • TDK MENGGANGGU •MENJAGA •GEROBAK BERODA LALU LINTAS& •MENJAGA KEAMANAN PEJALAN KAKI. KEBERSIHAN BERSAMA •SISTEM BUKA – SAMPAH • MENJAGA APARAT. PEDAGANG TUTUP • GEROBAK RAPI, KAMTIBMAS •MENJAGA • TEPI JALAN •BERJAJAR RAPI DI •MEMBRANTAS • TMP. WISATA 6 BUAH- SUATU LOKASI BERSIH DAN • TIDAK MENJADI KEBERSIHAN PREMANTISME • RUMAH SAKIT INDAH PANGKALAN LINGKUNGAN BUAHAN •DI BELAKANG COPET, PEJUDI •MENJAGA BAU •TDK DITANGKAP • PERUMAHAN TROTOAR TRANTIB DAN PEMABUK TDK SEDAP • BERKOORDINA SI DGN APARAT TERKAIT. 21 FW/sd/07/2009/sp
  • 23. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH DENGAN PKL SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS SISTEM MANGKAL • TERTATA RAPOI, •TDK •MENJAGA •MENJAGA •TEPI JALAN TERTATA RAPI INDAH DAN MENGGANGGU KEBERSIHAN KEAMANAN •TMP. WISATA DI BELAKANG BERSIH LALU LINTAS& SAMPAH BERSAMA •RUMAH SAKIT TROTOAR PEJALAN KAKI. •MENJAGA APARAT. •PERUMAHAN •MENJAGA KEBERSIHAN •MEMBRANTAS KAMTIBMAS LINGKUNGAN PREMANTISME PEDAGAN •TIDAK MENJADI •TDK DITANGKAP 7 G BUNGA PANGKALAN TRANTIB COPET, PEJUDI DAN PEMABUK •BERKOORDINASI DGN APARAT TERKAIT. •GEROBAK PAJANGAN • TDK •TDK DITANGKAP • TEPI JALAN DORONG TERTATA RAPI MENGGANGGU TRANTIB • PERUMAHAN 8 IKAN HIAS •SISTEM KELILING LALU LINTAS& •-- PEJALAN KAKI. •BERJAJAR RAPI • PAJANGAN • TIDAK •MENJAGA •MENJAGA • DI HALTE •DI BELAKANG DAGNAGAN MENGGANGGU KEBERSIHAN KEAMANAN • TERMINAL BUKU, TROTOAR TERTATA RAPI LALU LINTAS SAMPAH BERSAMA • KAMPUS •GEROBAK BERODA •MENJAGA APARAT. • SEKOLAHAN ALAT KEBERSIHAN •MEMBRANTAS 9 •SISTEM BUKA – • KOMPLEK TULIS & TUTUP LINGKUNGAN PREMANTISME PERKANTORAN •TDK DITANGKAP • SEKITAR MALL KORAN TRANTIB • TEPI JALAN • LAMPU MRH. 22 FW/sd/07/2009/sp
  • 24. 5. POSISI DAN POTENSI PKL 5.4. PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH DENGAN PKL SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •BERJAJAR RAPI • TERTATA RAPOI, •TDK •MENJAGA •MENJAGA •MALL DLM SATU LOKASI INDAH DAN MENGGANGGU KEBERSIHAN KEAMANAN •PASAR •MASUK KE BERSIH LALU LINTAS& SAMPAH BERSAMA •TEPI JALAN PENAMPUNGAN PEJALAN KAKI. •MENJAGA APARAT. •TERMINAL •DI BELAKANG •MENJAGA KEBERSIHAN •MEMBRANTAS BAYANGAN TROTOAR KAMTIBMAS LINGKUNGAN PREMANTISME •TERMINAL •SISTEM BUKA- •TIDAK MENJADI •TDK DITANGKAP UMUM. 10 PAKAIAN TUTUP PANGKALAN TRANTIB •DI ATAS GEROBAK COPET, PEJUDI BERODA DAN PEMABUK •BERKOORDINASI DGN APARAT TERKAIT. •DI ATAS GEROBAK PAJANGAN •TDK DITANGKAP • TEPI JALAN BERODA TERTATA RAPI TRANTIB • PERUMAHAN •SISTEM BUKA- • TERMINAL • TDK ASSESORI TUTUP MENGGANGGU • TERMINAL •DI BELAKANG BAYANGAN. 11 S RUMAH TROTOAR LALU LINTAS& •-- PEJALAN KAKI. TANGGA •MASUK PENAMPUNGAN •BERJAJAR DLAM SATU LOKASI •BERJAJAR RAPI • PAJANGAN • TIDAK •MENJAGA •MENJAGA • PASAR •SATU LOKASI DAGANGAN MENGGANGGU KEBERSIHAN KEAMANAN • MALL •DI BELAKANG TERTATA RAPI LALU LINTAS SAMPAH BERSAMA • TERMINAL TROTOAR DAN INDAH • TDK MEJADI •MENJAGA APARAT. • TERMINAL 12 LOAK •GEROBAK BERODA • PAJANGAN SARANG KEBERSIHAN •MEMBRANTAS BAYANGAN •SISTEM BUKA – RAMAH PREMAN LINGKUNGAN PREMANTISME • PUSAT TUTUP LINGKUNGAN • TDK •TDK DITANGKAP PERDAGANGAN MENGGANGGU TRANTIB SUKU CADANG PEJALAN KAKI & ELELKTRONIK 23 FW/sd/07/2009/sp
  • 25. 6. EFEK PENGENAAN PAJAK PROSES PRODUKSI HASIL PERTANIAN 1. INDUSTRI TIDAK MAU MASUK KE HASIL PERTANIAN KARENA DIKENAKAN PPN DAN LEBIH MENGUNTUNGKAN IMPORT 3. MUTU KOMODITI LOKAL TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SPESIFIKASI INDUSTRI PPN PPN PPN ILUSTRASI KOMODITI PROSES 1 PROSES 2 PROSES 3 RICE MILL K PADI DIKERINGKAN BERAS UNIT O N JAGUNG DIKERINGKAN PIPIL BIJI JAGUNG S KUPAS U KEDELAI DIKERINGKAN BIJI KEDELAI KULIT M E UMBI / DICUCI DRYER TEPUNG N SINGKONG FW/sd/07/2009/sp 24
  • 26. 7. PEMBERDAYAAN UKM : LEGAL STATUS DAN AKSES LAHAN KEBUN INDUSTRI INDUSTRI INDUSTRI KONSUMEN PRIMER SEKUNDER TERTIER LADANG / SAWAH -DAGING -TEPUNG -MINYAK - GULA - SAYUR - SAOS - AYAM DLL - KECAP DLL SUNGAI / LAUT LEGAL STATUS UKM . USAHA MIE AYAM SEKTOR INFORMAL AKSES: -PENGETAHUAN -INFORMASI -PERMODALAN -NETWORK UKM ++ SEKTOR INFORMAL FW/sd/07/2009/sp 25
  • 27. FW/sd/07/2009/sp 26