• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hukum perkawinan adat
 

Hukum perkawinan adat

on

  • 1,182 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,182
Views on SlideShare
1,182
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hukum perkawinan adat Hukum perkawinan adat Document Transcript

    • HUKUM PERKAWINAN ADAT DISUSUN OLEH KELOMPOK III : - FRANKY DONTIN TOBING ( 1109112274 ) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI RIAU T.A 2011/2012 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI RIAU T.A 20110/2012
    • KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang Puji Tuhan tepat pada waktunya yang berjudul “ HUKUM PERKAWINAN ADAT “ . Makalah ini berisikan tentang Hukum Perkawinan Adat secara jelas dan terperinci. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang “ Arti Perkawinan & Sisitem Perkawinan“ di Lingkungan Pembelajaran di perkuliahan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna , oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penulisan dan penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai segala usaha kita. Amin. Pekanbaru, 23 APRIL 2012 Penulis 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • BAB I PENDAHULUAN Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multi etnis, berbagai budaya dan suku didalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula. Pluralisme demikian yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai produk hukum sebagaimana kita ketahui bahwa system hukum yang berlaku di Indonesia adalah system hukum yang majemuk yaitu hukum adat, Islam dan Barat (kontinental). Mungkin dari ketiga hukum tersebut dipandang representative dalam menegakkan keadilan dan menjawab persoalanpersoalan yang sangat kompleks untuk konteks sekarang dan yang akan datang. Dari ketiga hukum tersebut kami lebih tertarik dalam makalah ini untuk membicarakan masalah hukum adat, karena bentuk dari hukum adat itu tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlaku untuk golongan-golongan tertentu saja. Yang menjadi ikatan hukum tersebut adalah berupa sangsi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut untuk itu kami akan membahas lebih khusus lagi pada bagian asas-asas hukum adat, tepatnya di Minangkabau misalnya struktur dari hukum adat itu sendiri yaitu adat nan teradat sebagai bentuk bangunan-bangunan adat yang nyata yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti (perkawinan, kewarisan, jual beli dan sebagainya). Dibawah ini kami akan lebih khusus menulis tentang hukum perkawinan adat dan macammacamnya, asas-asas, sistem hukum adat, tujuan hukum adat, adat pertunangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum adat seperti perceraian dan sebagainya. Semoga dalam pembahasan makalah ini dapat memberikan kontribusi pada pemikiran hukum perkawinan pada umumnya dan hukum perkawinan adat pada khususnya. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • BAB II PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN : A . PENGERTIAN PERKAWINAN Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . B. HUKUM PERKAWINAN ADAT Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing . Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do’a restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta perkawinan. Dalam hukum adat hukum perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki deangan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan sutu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggungjawab penuh terhadap 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. Oleh karena perkawinan ini memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering disebut dengan sampai kaken-kaken dan ninen-ninen. Segala upacara-upacara ini merupakan upacara peralihan, upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua; yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga (somah) sebagai suami istri. Semula mereka milik orang tuanya, kemudian menjadi keluarga mandiri. 2. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat Seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tersebut mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh. 3. Asas-asas dalam Hukum Perkawinan Adat Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi parameter masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut, masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kesepakatan dan kebiasaan setempat, biasanya hukum adat mempunyai sumber pengenal sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. terkadang juga eksistensi dari penguasa setempat atau bisa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan berupa keputusan. Secara garis besar asas-asas dalam hukum adat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • 1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan A. Pertunangan Seperti yang kita ketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan, tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat. B. Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan. Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal (garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, kalimantan, bali, sulawesi selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah, atau paningset dan sebagainya. 2. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan A. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami di jemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri. B. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur ini tidak lantas kemudian difahami sebagaimana yang difahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai ”pembelian” tetapi sesuai dengan pengertian etnolog hukum adat yang murni, maka jujur itu adalah suatu “penggantian” memahami bahwa kedudukan gadis itu dalam 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • pengertian religio-magis-kosmis, diganti dengan suatu benda sehingga terjaga keseimbangan, tidak mengosongkan arti religio-magis-kosmis tersebut. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian yaitu pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi ekonomis adanya pertukaran barang . C. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan). Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anakanak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan. 4. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat Dalam perkawinan sekiranya harus ada pengelompokkan berupa system perkawinan agar teridentifikasi system yang digunakan dalam hukum perkawinan adat itu sendiri seperti apa?. Di Indonesia selama ini ada tiga system yang berlaku di masyarakat yaitu endogamy, exogami dan eleutherogami. 1. System Endogamy Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia karena system ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam waktu dekat akan lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu parental. 2. Sistem Exogami Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit-sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati eleutherogami. Mungkin larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • 3. System Eleutherogami Pada system ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogamy dan exogami. System ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung , saudara bapak atau ibu. 5. SIFAT PERKAWINAN Di sebagian besar daerah Indonesia berlaku adat kebiasaan bahwa upacara perkawinan dilakukan di tempat keluarga mempelai wanita, meskipun adakalanya dilakukan di tempat keluarga mempelai pria. Mengenai tempat tinggal suami istri setelah upacara perkawinan, dalam hokum adat dikenal berbagai macam cara tergantung sifat perkawinannya : 1. Perkawinan patriokal, perkawinan yang menyebabkan kedua mempelai setelah melangsungkan upacara perkawinan kemudian bertempat tinggal sementara atau untuk selamanya pada keluarga pengantin pria (antara lain di Batak). 2. Perkawinan matrilokal, perkawinan yang menyebabkan kedua mempelai setelah melangsungkan upacara perkawinan kemudian bertempat tinggal sementara atau untuk selamanya pada keluarga pengantin wanita (anatara lain terdapat di Minangkabau dan Lampung/semenda negeriken) 3. Cara lain ialah, upacara dilaksanakan di tempat keluarga memplai wanita atau pria, tetapi setelah itu kedua suami istri ini kemudian berumah tangga sendiri terpisah dari keluarga istri atau suaminya. 4. Acara perkawinan Adat Perkawinan adat di berbagai lingkungan msayarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan. Maka disini akan dikemukakan contoh acara perkawinan adat yang berlaku di beberapa lingkungan masyarakat adat [1].     1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    •  Perkawinan Adat Batak Di lingkungan masyarakat adat batak dalam perkawinan berlaku adat naso gok, yaitu tata cara perkawinan antar pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan karena mangalua1[2]. Dan adat na gok, yaitu dengan peminangan disertai upacara terpasu-pasu. Kemudian mahursip/mahuri-huri yaitu persiapan perkawinan. Dengan membicarakan uang jujur (Tuhoi) dan pulung saut yaitu pihak pria mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya. Kemudian pihak wanita membagikan jambar2[3] kepada marga ibu (hula-hula), marga ayah (dongan tubu) dan orang-orang tua (pengetuai). Proses perkawianannya, melalui Tnting I3[4], Tinting II4[5] dan Tinting III (manjalu pasu-pasu : sah nya perkawinan). Makan bersama, penerimaan hadiah dari hadirin yang kemudian dibagikan kepada kerabat yang disebut merbagi jambar dijabu. Kemudian mangihut di ampang yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat pria, dengan diiringi bakul tertutup ulos yang berisi bahan makanan.  Perkawinan Adat Minangkabau Masyarakat adat Minang, jika bujang gadis sudah berkenalan, maka penjajakkan dan peminangan dilakukan oleh orang tua. Bisa dilakukan oleh mamak dari pria atau wanita, dan biaya perkawinan ditanggung oleh keluarga yang meminang (sia datang sia kanai). Di Pariaman, pihak wanita harus memenuhi permintaan pihak pria, kemudian acara menjapui dengan memakai 7 keris, 7 batu cincin berwarna, 7 tepak sirih, dan 7 kembang. Kerabat wanita menyambut kedatangan pria dengan ditandai tembakan senjata api 7 kali, diiringi seni pencak silat dan tari piring. Acara perkawinan dilakukan di mesjid, mempelai pria diakadnikahkan dengan ijab kabul dengan wali mempelai wanita, dan mempelai wanita tidak perlu hadir di mesjid.  1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    •     Perkawinan Adat Palembang Dalam prosesi memadik (meminang), pihak pria diharuskan membawa tenong5[6]. Maka jika pihak wanita melihat beberapa orang membawa tenong, biasanya sudah mengerti bahwa maksudnya adalah untuk memadik. Untuk menjawab pinangan pihak pria, maka pihak wanita merundingkannya dengan keluarga, jika diterima, pihak wanita harus mengirimkan utusan kepada pihak pria untuk menyatakan bahwa pinangan diterima. Jika tidak ada utusan maka pinangan ditolak. Bila kedua belah pihak sepakat dalam hal persyaratan yang dirundingkan, maka pihak pria akan mengirim utusan sebanyak 7 orang untuk mutus rasan dan menyampaikan tanda pengikat berupa kain, baju, dan selendang dan membicarakan gawe nak dimulai. Kemudian, pihak pria melakukan adat berangkat dengan membawa sejumlah uang hangus, 12 nampan bahan-bahan untuk membuat kue dan makanan, 6 nampan kain songket, 1 nampan lapis mas kawin (dodot), 6 nampan manggis-manggisan yang terbuat dari kertas dan diisi uang. Yang nantinya dikembalikan lagi kepada pihak pria dengan diisi oleh kue-kue. Jika adat berangkat tidak bisa dilaksanakan, maka dilakukan dengan buntel kadut6[7]. Menjelang hari perkawinan, berlaku adat ngocek bawang kecik, ngocek bawang besak, saampai pada hari munggah, yaitu hari pelaksanaan perkawinan. Kedua mempelai menggunakan penganggon7[8], akad nikah dilaksanakan di tempat pria. Selesai akad nikah, pria membawa bungo langsi, diiring beramai-ramai ke tempat wanita. Disambut dengan siraman beras kunyit, lalu pria dipersilakan masuk ke kamar mempelai wanita. Kemudian sepah pingang/ sirih pengantin. Kostum pengantin menggunakan kain songket dan gondik (mahkota siger) dikepalanya, sedang pria menggunakan kain songket dengan ikat pending emas tanpa baju tetapi berselendang dan mahkota pasingkong di kepalanya.  1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    •  Perkawinan Adat Lampung Ada 2 jenis adat yaitu peminggir yang berlaku di masyarakat adat Krui, Ranau, Komering samapi kayuagung. Dan pepadun yang berlaku Abung, Pubiyan, Waykanan-Sungkai, dan Tulangbawang. Tatacara dan perkawinan adat pepadun pada umumnya berdasarkan kesepakatan, bisa dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, dan sebambangan. Hibal serba, dimulai dengan acara pineng dan nunang serta nyamban dudul (memberi dodol) oleh pihak pria kepada pihak wanita. Tempat upacara begawai cakak pepadun di sesat (balai adat). Sebelum upacara mengambil mem[elai dari rumahnya masing-masing, keduanya harus sudah lengkap berpakaian adat. Pria memakai sarung, bidak, sakelang, selappai pinang, sabik inukh, sabik rial, gelang burung, kopiah mas, keris, buah manggus, sedangkan wanita menggunakan tapis balak, rambai ringgit, bungo seretti, bubbet ringgit, sabik inukh, gelang melayu, gelang mekkah, gelang ruwei, gelang kanou, siger, kipas, dll. Bumbang aji, upacara yang pihak wanita cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, misalnya hanya menyembelih kambing. Dan mempelai pria yang datang mengambil hanya berpakaian kain, berjas dan peci atau kikat akkin (ikat kepala kain Lampung) atau berpakaian Haji. Sebambangan, belarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Yang merupakan perbuatan yang melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman/denda. Penyelesaiannya bukan lagi dengan lamaran, akan tetapi dengan permintaan maaf dari pihak pria kepada pihak wanita, dimana sudah tidak ada kekuatan yang mengikat untuk meminta uang adat, dll. Karena si wanita sudah berada di pihak pria.  Perkawinan Adat Pasundan Dalam lingkungan masyarakat Pasundan (Jawa Barat) dimulai dengan nuendeun omong yaitu perundingan pihak pria dan wanita yang berwujud penyampaian peminangan. Jika disepakati maka selanjutnya adalah panyancang yaitu tanda pengikat pertunangan pria dan wanita yang bersangkutan. Sebelum akad nikah dilakukan ngeujeuk seureuh kemudian miceun seureuh ka jarian. Akad nikah dilakukan di mesjid, setelah akad saweran (uang logam dan beras) dengan diiringi nyanyian sunda yang dilantunkan oleh seorang tukang sawer. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • Setelah itu mempelai wanita berdiri di pendapa rumah dan diberikan kendi berisi air yang dipegangnya dengan tangan kanan, dan tangan kirinya memegang harupat yaitu obor dengan api menyala, dihadapannya papan alat tenun dan sebuah telur. Setelah semua siap, mempelai pria dipersilakan menginjak telur hingga pecah. Wanita mengangkat harupat dan meniupnya hingga mati sekaligus, lalu berjongkok untuk membersihkan kaki mempelai pria dengan air di kendinya.   Perkawinan Adat Jawa Setelah ada kesepakatan dalam acara lamaran dan pihak wanita telah menerima panjer atau paningset, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukan hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Menjelang perkawinan di tempat mempelai wanita, diadakan persiapan dan upacara selamatan pengakhiran masa gembleng, masa menyepikan diri di kamar dan berpuasa beberapa hari sebagai ilo-ilo agar mendapat perlindungan dari para ghaib. Biasanya hal ini dilakukan setelah pihak pria mengantarkan jodangan8[9]. Kemudian para penesepuh9[10] memandikan mempelai wanita dengan air siraman kembang setaman. Setelah itu barulah ia dihias terutama bentuk rambut dan mukanya. Pada malam harinya berlangsung acara midodareni, yaitu acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh para anggota keluarga dan tetangga. Kemudian esoknya panggih temanten, kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih jambe sinigar.kemudian melangkahi rintangan atau pasangan yang dilanjutkan dengan ritual injak telur. Kemudian bertukar kembang mayang dan biasanya dimeriahkan oleh kesenian wayang kulit dan gamelan dibunyikan dengan irama kebo giro10[11]. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • 6. Putusnya perkawinan Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Namun demikian, walaupun sejak sebelum kawin orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk sehingga berakibat terjadinya putusnya perkawinan. Menurut hukium adat yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah Perzinahan, Tidak member nafkah, Penganiayaan, Cacat Tubuh/Kesehatan, dan Perselisihan. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110
    • BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari uraian diatas sekiranya kita dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaanya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sangsi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hokum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetap dalam perkawinan tidak semua yang menjadi harapan tercapai dengan baik. Adakalanya berakhir dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya. Dalam hukum Adat perceraian dari perkawian dibolehkan, dengan alasan karena tidak lagi terdapat hidup bersama secara rukun ("onheelbare tweespalt") dan oleh karena kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari pihak suami. Sebagaimana dalam keputusan Keputusan Mahkamah Agung No. 438K / Sip / 1959 6 Januari dan No. 75 K / Sip / 1963. bahwa perceraian dapat terjadi apabila sudah tidak memungkinkan hidup rukun dan damai. 1. Hilman Hadikusuma, hukum Perkawinan Adat, Bandung : Penerbit alumni, 1982, hal. 105-110