Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
•Download as PPT, PDF•
3 likes•3,210 views
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Similar to Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (20)
More from Fitri Indra Wardhono
More from Fitri Indra Wardhono (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- 1. UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANGUNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIRPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2008 SAPTA PUTRA GINTINGSAPTA PUTRA GINTING Ph.dPh.d
- 2. PENDAHULUAN Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Urgensi pengelolaan wilayah pesisir dan PPK: a.Degradasi sumber daya pesisir dan PPK b.Marginalisasi masyarakat pesisir c.Konflik pemanfaatan dan kewenangan d.Ketidak pastian hukum dan tragedy of the commons e.Bencana alam/ulah manusia di wilayah pesisir
- 3. 17.480 pulau, 24 hilang 95.181 km garis pantai dan 5,8 juta km2 laut 80 % industri dan 75 % kota besar di pesisir Perikanan tangkap ± 6,817 Juta ton ikan (2005) Potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005) Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut Potensi jasa kelautan transportasi laut, Energi alternatif (OTEC,angin, Pasut) BMKT POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN INDONESIAPOTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN INDONESIA
- 4. Kondisi Faktual Masyarakat Pesisir 8.090 desa pesisir 16,42 Juta jiwa penduduk 3,91 Juta KK Poverty Headcount Index 0,3214 PETA KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR
- 5. 1. UU 5/1960 Pokok Agraria 13. UU 22/2001 Minyak dan Gas 2. UU 11/1967 Pokok Pertambangan 14. UU 2/2002 Kepolisian 3. UU 1/1973 Landas Kontinen 15. UU 3/2002 Pertahanan 4. UU 5/1983 Zona Ekonomi Eksklusif 16. UU 23/2003 Panas Bumi 5. UU 5/1984 Perindustrian 17. UU 7/2004 Pengelolaan Sumberdaya Air 6. UU 5/1990 Konservasi SD Hayati 18. UU 31/2004 Perikanan 7. UU 9/1990 Kepariwisataan 19. UU 32/2004 Pemerintahan Daerah 8. UU 21/1992 Pelayaran 20. UU 33/2004 Perimbangan Keuda 9. UU 12/1992 Pokok Pertanian 21. UU 15/2007 Pengendalian Bencana 10. UU 6/1996 Perairan Indonesia 22. UU 24/2007 Perencanaan Nasional 11. UU 23/1997 Lingkungan Hidup 12. UU 41/1999 Kehutanan 23. UU 25/ 2007 Penanaman Modal 24. UU 26/2007 Penataan Ruang UNDANG-UNDANG TERKAIT UU PWP-PPK
- 6. PETA LOKASI GEMPA BUMI YANG MENGAKIBATKAN TSUNAMI DI INDONESIA (1600-2006) 4 3 2 1 Intesitas Tsunami: Vulcanic Tsunami Landslide Tsunami Earthquake Tsunami 90.5% 8.5% 1% 108 tsunami 19771994 2006 1907 2004 1921 ? LEMPENG EURASIA 1833 LEMPENG INDO-AUSTRALIA 2005 ? ? ?
- 7. KONSIDERAN • BAB I. KETENTUAN UMUM • BAB II. ASAS DAN TUJUAN • BAB III. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR-PPK • BAB IV. PERENCANAAN • BAB V. PEMANFAATAN • BAB VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • BAB VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN • BAB VIII. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN • BAB IX. KEWENANGAN • BAB X. MITIGASI BENCANA • BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT • BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • BAB XIII PENYELESAIKAN SENGKETA • BAB XIV GUGATAN PERWALIAN • BAB XV PENYIDIKAN • BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF • BAB XVII. KETENTUAN PIDANA • BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN • BAB XIX KETENTUAN PENUTUP MATERIUUPWPPPK
- 8. BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peristilahan Pasal 2. Ruang Lingkup - Ke arah Darat batas kecamatan pesisir - Ke arah Laut 12 mil laut dari garis pantai pasang rata-rata
- 9. Pasal 4. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir : a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;. b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan. d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 3. Asas Pengelolaan Wilayah Pesisir Keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan BAB II. ASAS DAN TUJUAN
- 10. BAB III. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR Pasal 5. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir : perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 6. Perencanaan Terpadu Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
- 11. BAB IV. PERENCANAAN Bagian Kesatu : Umum (Pasal 7) Bagian Kedua : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Pasal 8) Bagian ketiga : Rencana Zonasi wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Pasal 9) paragraf 1 : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Propinsi ( pasal 10 ) paragraf 2 : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil kabupaten/Kota (Pasal 11) Bagian Keempat: Rencana Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 12) Bagian Kelima : Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 13) Bagian Keenam : Mekanisme Penyusunan rencana (Pasal 14) Bagian Ketujuh : Data dan informasi (pasal 15)
- 12. - Isu, VISI, MISI - Target kinerja - Strategi - Rencana kerja - Koordinasi Alokasi ruang – Pola ruang – Struktur ruang – Kawasan – Zona/Sub-zona - Cluster PPK - - Rencana kerja - Pengaturan koordinasi - Paket terpadu kegiatan - Penerangan Publik Tujuan - Cakupan kegiatan - Tatanan pelaksanaan- Manfaat - Dll - RENCANA STRATEGIS RENCANA ZONASI RENCANA PENGELOLAAN RENCANA AKSI
- 13. HIERARKI RENCANA PWP3KHIERARKI RENCANA PWP3K Issue Pengelolaan PesisirIssue Pengelolaan Pesisir BappedaBappeda PropinsiPropinsi RencanaRencana StrategisStrategis BappedaBappeda Propinsi &Propinsi & KabupatenKabupaten RencanaRencana ZonasiZonasi Propinsi 1:250 KPropinsi 1:250 K Kabupaten 1:50 KKabupaten 1:50 K RencanaRencana PengelolaanPengelolaan Dinas KP PropinsiDinas KP Propinsi & Kabupaten& Kabupaten Rencana AksiRencana Aksi Dinas KP PropinsiDinas KP Propinsi & Kabupaten& Kabupaten HP-3HP-3 00 11 22 33 44 Kab/KotaKab/Kota PWP-PWP- PPKPPK BappedaBappeda
- 14. BAGIAN I – HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)BAGIAN I – HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3) Pasal 16. Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam bentuk HP3Pasal 16. Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam bentuk HP3 Pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air s/dPengusahaan atas permukaan laut dan kolom air s/d permukaan dasar laut.permukaan dasar laut. Pasal 17. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu HP3 wajibPasal 17. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu HP3 wajib mempertimbangkan : kelestarian Ekosistem, masyarakatmempertimbangkan : kelestarian Ekosistem, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damaiadat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asingbagi kapal asing Pasal 18. Penerima HP3 : Orang WNI, Badan Hukum, Masy. AdatPasal 18. Penerima HP3 : Orang WNI, Badan Hukum, Masy. Adat Pasal 19. HP3 20 tahun, diperpanjang 20 tahun (2 kali)Pasal 19. HP3 20 tahun, diperpanjang 20 tahun (2 kali) Pasal 20. HP3 dapat beralih,dialihkan dan dijaminkanPasal 20. HP3 dapat beralih,dialihkan dan dijaminkan HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3 HP3 berakhir : waktu habis, diterlantarkan, dicabutHP3 berakhir : waktu habis, diterlantarkan, dicabut untuk kepentingan umumuntuk kepentingan umum Pasal 21.Persyaratan teknis, administratif dan operasional HP3Pasal 21.Persyaratan teknis, administratif dan operasional HP3 Pasal 22.HP3 dikecualikan : Kawasan konservasi, suaka perikanan,Pasal 22.HP3 dikecualikan : Kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umumalur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum BAB V. PEMANFAATAN
- 15. KEWENANGAN PEMBERIAN HP-3 • Menteri memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. • Gubernur memberikan HP-3 di wilayah Perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan perairan pesisir lintas kabupaten/kota. • Bupati/Walikota memberikan HP-3 di wilayah perairan pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
- 16. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU ZONA INTI KAWASAN KONSERVASI LAUT NASIONAL GEOPOLITIK HANKAM PULAU-PULAU KECIL TERLUAR/ TEMPAT TITIK DASAR BATAS NEGARA KAWASAN RAWAN BENCANAKAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU KAWASAN HABITAT BIOTA ENDEMIK
- 17. Hak dan peran serta Masyarakat terhadap HP-3 Masyarakat berhak memperolah akses terhadap Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) Masyarakat memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3
- 18. BAGIAN II - PEMANFAATAN PPKBAGIAN II - PEMANFAATAN PPK Pasal 23.Pasal 23. Pemanfaatan PPKPemanfaatan PPK Pasal 24.Pasal 24. Pulau kecil, atol, gosong dan karang yang ditetapkanPulau kecil, atol, gosong dan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesiasebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Pasal 25.Pasal 25. Pemanfaatan PPK untuk observasi, penelitian danPemanfaatan PPK untuk observasi, penelitian dan kompilasi data harus melibatkan instansi/lembaga/pakarkompilasi data harus melibatkan instansi/lembaga/pakar setempatsetempat Pasal 26.Pasal 26. Pengaturan Pemanfaatan PPK dalam Peraturan MenteriPengaturan Pemanfaatan PPK dalam Peraturan Menteri Pasal 27.Pasal 27. Pemanfaatan PPK terluarPemanfaatan PPK terluar … BAB V. PEMANFAATAN (lanjutan) BAGIAN III - KONSERVASIBAGIAN III - KONSERVASI Pasal 28.Pasal 28. Konservasi Wil Pesisir dan PPKKonservasi Wil Pesisir dan PPK Pasal 29.Pasal 29. Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK : Zona Inti,Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK : Zona Inti, Zona Pemanfaatan terbatas dan Zona lain sesuaiZona Pemanfaatan terbatas dan Zona lain sesuai peruntukanperuntukan Pasal 30.Pasal 30. Perubahan status zona inti dg pertimbangan DPRPerubahan status zona inti dg pertimbangan DPR Pasal 31.Pasal 31. Sempadan pantaiSempadan pantai
- 19. PEMANFAATAN PULAU KECIL DAN PERAIRAN Pemanfaatan pulau kecil & perairannya diprioritaskan utk: a. Konservasi b. Pendidikan dan pelatihan c. Penelitian dan pengembangan d. Budidaya laut e. kepariwisataan f. Usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari g. Pertanian organik h. Peternakan Pemanfaatan seperti prioritas tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan teknologi lingkungan. Wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 20. KONSERVASI LAUT Mendorong pelaksanaan konservasi laut daerah, baik pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) maupun Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) Memberikan perlindungan bagi alur migrasi biota laut.
- 21. BAGIAN IV REHABILITASI Pasal 32. Rehabilitasi wilayah pesisir dan PPK Pasal 33. Pelaku rehabilitasi BAGIAN VREKLAMASI Pasal 34. Reklamasi wilayah pesisir dan PPK BAB V. PEMANFAATAN (lanjutan)
- 22. Pasal 35. Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SD Pesisir dan PPK di wilayah pesisir ; Menambang terumbu karang Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi Menggunakan bahan peledak/racun Menggunakan alat, cara dan metode yang merusak ekosistem terumbu karang Menggunakan cara/metode yang merusak ekos-mangrove Konversi ekosistem mangrove yang merusak Menebang mangrove untuk industri, pemukiman dan kegiatan lain Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem padang lamun BAGIAN VI – LARANGAN
- 23. …LARANGAN Melakukan penambangan pasir yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat Melakukan penambangan minyak dan gas yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat Melakukan bahan mineral yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/ merugikan masyarakat.
- 24. BAGIAN I Pasal 36. Pengawasan dan/ pengendalian PWP3K diberikan wewenang kepolisian khusus BAGIAN II - PENGAWASAN Pasal 37. Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaaan wilayah pesisir dan PPK Pasal 38. Pengawasan oleh masyarakat Pasal 39. Ketentuan lebih lanjut pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP dan SD pesisir ditetapkan dengan Permen. BAB VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAGIAN III PENGENDALIAN Pasal 40. Program Akreditasi Pasal 41. Mitra Bahari
- 25. Pasal 42.Pasal 42. Litbang PWP3KLitbang PWP3K Pasal 43.Pasal 43. Pelaku Litbang PWP3KPelaku Litbang PWP3K Pasal 44.Pasal 44. Sifat hasil penelitianSifat hasil penelitian Pasal 45Pasal 45 Pengaturan Litbang PWP3KPengaturan Litbang PWP3K Pasal 46Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut Litbang PWP3K diatur dalam PerpresKetentuan lebih lanjut Litbang PWP3K diatur dalam Perpres BAB VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 47.Pasal 47. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhanPenyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Pasal 48.Pasal 48. Kerjasama dalam pendidikan,Kerjasama dalam pendidikan, pelatihan dan penyuluhanpelatihan dan penyuluhan Pasal 49.Pasal 49. Ketentuan lebih lanjutKetentuan lebih lanjut pendidikan, pelatihan dan penyuluhanpendidikan, pelatihan dan penyuluhan BAB VIII. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
- 26. Pasal 50.Pasal 50. Kewenangan Pemberian HP3Kewenangan Pemberian HP3 Pasal 51.Pasal 51. Kewenangan Menteri pada pemberian HP3Kewenangan Menteri pada pemberian HP3 Pasal 52.Pasal 52. Sifat hasil penelitianSifat hasil penelitian Pasal 53.Pasal 53. Kewenangan PWP3K tingkat NasionalKewenangan PWP3K tingkat Nasional Pasal 54.Pasal 54. Kewenangan PWP3K tingkat ProvinsiKewenangan PWP3K tingkat Provinsi Pasal 55.Pasal 55. Kewenangan PWP3K tingkat Kabupaten/kotaKewenangan PWP3K tingkat Kabupaten/kota BAB IX. KEWENANGAN Pasal 56. Penanganan bencana wilayah pesisir menyeluruh Pasal 57. Penanggung jawab mitigasi bencana WP3K Pasal 58. Aspek-aspek mitigasi bencana WP3K Pasal 59. Ketentuan kegiatan pencegahan kerusakan dan bencana di wilayah pesisir BAB X. MITIGASI BENCANA
- 27. MITIGASI DAN KERUSAKAN PESISIR • Pengendalian kerusakan meliputi upaya pencegahan dan atau mitigasi dan atau kesiap-siagaan dan atau tanggap- darurat dan atau pemulihan. • Mitigasi bencana dilakukan melalui pendekatan perlakukan non struktur, struktur dan Pengaturan yang terintegrasikan dari berbagai pelaku dalam PWP-PPK
- 28. BAB XI. HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 60. (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir Pasal 61. Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat Pasal 62. Peranserta masyarakat pesisir dalam pengelolan wilayah pesisir BAB XII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 63. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- 29. HAK DAN AKSES MASYARAKAT • Menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sumberdaya WP dan Pulau-Pulau Kecil. • Memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat & dunia usaha dlm PWP-PPK • Memberdayakan masyarakat dalam melakukan PWP-PPK dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya
- 30. BAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 64. Tata cara penyelesaian konflik Pasal 65. Mekanisme penyelesaian konflik sesuai perundang- undangan Pasal 66. Putusan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir Pasal 67. Tanggung jawab pengelola pesisir Pasal 68. Hak gugatan perwalian oleh masyarakat Pasal 69. Hak gugatan perwalian oleh organisasi kemasyarakatan BAB XIV. GUGATAN PERWAKILAN BAB XV. PENYIDIKAN Pasal 70. Selain Penyidik Kepolisian Negara RI dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 31. BAB XVI. SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 71. Sanksi adminstratif atas pelanggaran terhadap persyaratan di dalam Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) Pasal 72. Tindakan yang dapat diambil pemerintah terhadap ketidaksesuaian program dengan dokumen BAB XVII. KETENTUAN PIDANA Pasal 73. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 35 (larangan) Pasal 74. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 32 (rehabilitasi)dan pasal 34 (reklamasi) Pasal 75. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 21 ayat (1) dan pasal 21 ayat (4)
- 32. BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76. Program Pengelolaan wilayah serta lembaga/instansi pesisir yang ditunjuk melaksanakannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Pasal 77. Instansi terkait Pengelola Wilayah Pesisir yang dibentuk sebelum berlaku UU ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan UU ini Pasal 78. Peraturan Perundangan yang terkait pengelola pesisir yang ada sebelum berlaku UU ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan UU ini, sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan baru berdasarkan UU ini.
- 33. Pasal 79. Mengenai Peraturan Pelaksana Undang-undang ini harus telah di tetapkan sejak UU PWP PPK diberlakukan : BAB XIX. KETENTUAN PENUTUP Pasal 80. Ketentuan berlakunya UU Peraturan Pemerintah paling lambat 12 bulanPeraturan Pemerintah paling lambat 12 bulan Peraturan Presiden paling lambat 6 bulanPeraturan Presiden paling lambat 6 bulan Peraturan Menteri paling lambat 3 bulan sejak UU diberlakukanPeraturan Menteri paling lambat 3 bulan sejak UU diberlakukan
- 34. POSISI UU PWP-PPK TERHADAP UU LAINNYA PERENCANAAN SPASIALPERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON SPASIALPERENCANAAN NON SPASIAL RUTRWNRUTRWN RUTRWPRUTRWP RUTRWKRUTRWK RUTRWPL NasRUTRWPL Nas RUTRWPL Regional/KepulauanRUTRWPL Regional/Kepulauan RUTRWPL PropRUTRWPL Prop RUTRWPL Kab/KotaRUTRWPL Kab/Kota RUTRWRUTRW RDTRRDTR RENCANARENCANA ZONASIZONASI RPJPRPJP RPJMRPJM RENSTRA DARENSTRA DA RENSTRA SIRLARENSTRA SIRLA PROVINSIPROVINSI RENSTRA SIRLARENSTRA SIRLA KAB/KOTAKAB/KOTA RENCANARENCANA PENGELOLAANPENGELOLAAN RENCANA AKSIRENCANA AKSI RENJARENJA UU 27/2007 PWP-PPKUU 27/2007 PWP-PPK UU 26/2007UU 26/2007 UU 17/2007UU 17/2007 UU 24/2007 PBUU 24/2007 PB HP-3
- 35. UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 6 ayat (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Pasal 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 36. 36 PROSES ZONASI PESISIR DAN PPKPROSES ZONASI PESISIR DAN PPK Langkah 1 Pertemuan dan Pembentukan Komite/Pokja. Langkah 2 Pengumpulan Data dan Survei Pendahuluan Langkah 3 Identifikasi Potensi Wilayah Langkah 4 Penyusunan Draft Rencana Zonasi: Langkah 7 FINALISASI Langkah 5 Konsultasi Publik Langkah 6 Penyempurnaan Draft Rencana Zonasi :
- 37. RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI - Cagar Alam - Suaka Margasatwa Laut - Taman Wisata Alam KAWASAN BUDIDAYA - Kawasan Permukiman - Kawasan Budidaya Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap - Kawasan Pariwisata bahari - Kawasan Pertambangan - Kawasan Pertahanan & Keamanan 0-7 km 7-14 km
- 38. RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI Rencana Jaringan Transportasi Darat Rencana Pelabuhan Udara Rencana Rute Penerbangan Pengumpan Rencana Rute Penerbangan Perintis Rencana Rute Pelayaran Pengumpan Regional Rencana Pelabuhan Laut Rencana Rute Pelayaran Perintis
- 39. RENCANA STRUKTUR TATA RUANG • Kota Waisei direncanakan sebagai orde I dengan orientasi interaksi fungsional ke Kota Sorong (menyangkut interaksi perdagangan hasil-hasil Raja Ampat ke Kota Sorong, perdagangan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, interaksi di bidang pariwisata dsb). • Kota Distrik Dorekar, Warsambin, Urbinasoven, Popuer, Kabare, Selpele, Mansuar, Deer, Folley, dan Waigama direncanakan sebagai pusat Orde II dengan orientasi interaksi fungsional ke Kota Waisei(direncanakan sebagai pusat pengumpul hasil-hasil dari pengembangan kawasan sekitarnya, pendistribusian kebutuhan-kebutuhan pokok, pelayanan sosial ekonomi, dan pelayanan pemerintahan.
- 40. • KAWASAN PEMANFAATAN UMUM • Zona permukiman • Zona budidaya • Zona perikanan tangkap • KAWASAN KONSERVASI • Zona inti • Zona pemanfaatan terbatas • Zona budidaya pesisir • Zona ekowisata • Zona wisata bahari • Zona peruntukan • KAWASAN STRATEGIS NASIONAL • Zona pertahanan keamanan • ALUR LAUT PELAYARAN
- 41. 1 3 4 . 2 8 1 3 4 . 2 9 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 1 3 4 . 3 2 1 3 4 . 3 3 1 3 4 . 3 4 0 . 8 0 . 8 1 0 . 8 2 0 . 8 3 0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 6 0 . 8 7 0 . 8 8 0 . 8 9 0 . 9 0 . 9 1 0 . 9 2 0 . 9 3 0 . 9 4 P.Pegun lag un a TidalZone TidalZone SamuderaPasifik P . B r a s s P . F a n i l d o a r m y b a s e w a t e r s t o r a g e m a r i n a c o t a g e b u s i n e s s & d e f e n c e a i r t r i p h e l i p a d h a n g g a r s p o rt c e n tre amusementcentre m a i n o f f ic e RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN DI GUGUS PULAU MAPIA ECO-TOURSM & AMUSEMENT CENTER INFRASTRUKTUR YANG DIPERLUKAN: 1.Lapangan Terbang 2.Marina 3.Penampungan Air Bersih 4.Water Front Cottages dan Hotel 5.Amusement Center 6.Sport Center
- 43. TERIMA KASIH