Rangkuman Pemahaman Mengenai Industrialisasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rangkuman Pemahaman Mengenai Industrialisasi

on

  • 484 views

Industrialisasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan menjadi lebih pentingnya sektor industri dalam perekonomian. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih ...

Industrialisasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan menjadi lebih pentingnya sektor industri dalam perekonomian. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Industrialisasi yang berhasil mensyaratkan adanya kenaikan yang signifikan dari produktivitas pertanian.

Statistics

Views

Total Views
484
Views on SlideShare
484
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Rangkuman Pemahaman Mengenai Industrialisasi Rangkuman Pemahaman Mengenai Industrialisasi Document Transcript

  • Rangkuman Pemahaman Mengenai Industrialisasi Definisi industrialisasi : Industrialisasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan menjadi lebih pentingnya sektor industri dalam perekonomian. Industrialisasi adalah sebuah proses jangka panjang. Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara melompat. Industrialisasi adalah sebuah proses panjang dan bertahap dan di tahap awalnya, tahap utamanya adalah tidak boleh meninggalkan sektor pertanian. Secara definitif, sampai saat ini pemaknaan tentang pembangunan ekonomi yang pokok adalah pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian. Definisi pembangunan ekonomi Menurut Mellor (1987;81), pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa–jasa. Jadi inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Definisi pembangunan ekonomi Transformasi struktural sendiri dipahami sebagai pergeseran pertumbuhan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa (Chandra, 1992:4). Definisi transformasi strukrural Konsep industrialisasi : Konsep industrialisasi adalah perubahan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat ditransformasikan dari tahap atau keadaan pra industri ketika akumulasi modal per-kapita itu rendah, ke tahap industrialisasi. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Industrialisasi adalah mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat, seperti pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kepada suatu perekonomian yang lebih modern, mengarah ke kota, dan beraneka di bidang industri dan jasa-jasa (Todaro 1997: 75).
  • Peran industrialisasi bagi perekonomian nasional : Sumbangan sektor industri terhadap PDB cukup besar dan menunjukkan peningkatan dalam 27 tahun terakhir. Sejarah industrialisasi : Seluruh industri termaju di Indonesia saat ini tidak berdiri di atas kebutuhan ekonomi dalam negeri, melainkan atas permintaan dan kebutuhan ekspansi modal asing. Kelanjutan dari sistem ekonomi kolonial. Sampai saat ini, Indonesia masih harus membeli bahan baku setengah jadi hasil olah teknologi dari luar. Industri hanya menyentuh sektor pertanian sebagai pasar. Industri yang tumbuh saat itu adalah rendah teknologi. Rendahnya produktivitas serta penghasilan yang diterima buruh. Ciri-ciri keberhasilan proses industrialisasi : Suatu negara industrialisasi dapat dikatakan berhasil jika di da-lam masyarakat terjadi transformasi dari masyarakat pertanian ke masya- rakat industri. Selama proses industrialisasi, seharusnya pendapatan perkapita ma- syarakat naik dan produktivitas meningkat. Apabila suatu negara mengimpor kebutuhan pangannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapatan perkapita yang meningkat di negara tersebut akibat dari industrialisasi, maka akan terjadi multiplier effect di luar, bukan di wilayah perekonomian negara tersebut. Industrialisasi yang berhasil mensyaratkan adanya kenaikan yang signifikan dari produktivitas pertanian. Pembangunan industri ditopang oleh pembangunan pertanian. Tolok ukur industrialisasi menurut (Rostow, 1991:5) adalah apabila tingkat investasi dan tabungan mencapai 10% dari pendapatan nasional Prasyarat di dalam industrialisasi adalah :  produktivitas di sektor pertanian tinggi,  pasar yang berfungsi dan  pemerintahan yang stabil. Industrialisasi yang berhasil mensyaratkan adanya kenaikan yang signifikan dari produktivitas pertanian.
  • industrialisasi yang maju mensyaratkan ekspor pangan olahan. Di dalam industrialiasi, investasi di dalam SDM merupakan bagian yang sangat penting. Mengutip pendapat Lewis, mestinya ketika kita mau melakukan industria- lisasi harus maka harus ada :  peningkatan produksi industrialisasi atas pekerja dalam sektor pangan,  memperbaiki tingkat upah dan pendapatan dan  memperluas pasar untuk industri dan  memperluas jalan untuk industrialisasi. De-industrialisasi / kegagalan industrialisasi : Industri yang ada hanyalah industri padat modal dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang relatif kecil. Adanya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menyebabkan pengangguran menurun. Gejala deindustrialisasi di Indonesia ditandai dengan : 1. Jumlah penyerapan tenaga kerja. Sektor industri paling sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor-sektor lain. 2. Laju pertumbuhan yang naik turun tidak berpola. 3. Nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun. Analisis data sektoral di empat Tabel Input-Output menunjukkan bahwa proporsi output industri pengolahan hasil pertanian (termasuk perikanan dan hasil hutan) dalam total output semakin kecil. 4. Jumlah ekspor hasil industri pengolahan yang berorientasi ekspor, semakin kecil. Re-industrialisasi : 1. Pabrik-pabrik dan sektor-sektor yang dibangun harus saling memperkuat. Kebijakan yang konsisten :  cara apa diproduksi,  di mana lokasinya, dan  bagaimana distribusi hasilnya, tidak sepenuhnya diserahkan ke pasar, namun, tidak juga berarti semua investasi menjadi di bawah kendali pemerintah. Re-industrialisasi harus dikoordinasikan melalui peran negara dan memerlukan adanya kendali dari pemerintah pusat. View slide
  • Diperlukan adalah mengembangkan saluran komunikasi di area regional, di tingkat propinsi, kota, dan kabupaten. Dibutuhkan koordinasi terpusat di level pemerintahan, dan kolaborasi yang strategis antara pemerintah di semua tingkatan dan semua sektor. 2. Langkah-langkah Industrialisasi a. Negara harus menjamin tersedianya sumber energi yang memadai untuk seluruh jenis industri. b. Dibutuhkan kajian-kajian strategis terhadap sumber energi alternatif dengan dampak negatif seminim mungkin terhadap lingkungan hidup. c. Negara harus menjamin tersedianya bahan baku yang cukup untuk seluruh jenis industri penyedia kebutuhan primer masyarakat (sandang, pangan, papan). Perlu segera memperhatikan pengadaan sumber bahan baku yang sampai saat ini masih diimpor, seperti kapas untuk industri tekstil, dan juga sebagian produk pertanian (mengenai pertanian terdapat poin tersendiri). Larangan ekspor dikenakan terhadap jenis bahan baku yang menjadi basis bagi produksi kebutuhan primer masyarakat, sejauh tidak terdapat surplus yang bisa dipasarkan ke luar negeri. d. Kebijakan strategi industri dengan sektor swasta harus menghasilkan pembangunan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan baku setengah jadi. Termasuk di dalamnya, membangun industri induk mesin, industri kimia, industri baja olahan, alumunium, dan lain sebagainya. Transfer teknologi dilakukan melalui kerja sama investasi dengan negeri yang memiliki teknologi lebih maju, atau ‘mengadopsi’ teknologi yang dipelajari dari luar negeri (Jerman, Jepang, Rusia, Cina, dll). e. Negara menjamin tersedianya pasar bagi industri yang masih membutuhkan proteksi dengan pengenaan pajak atau cukai yang tinggi terhadap komoditi sejenis, yang diimpor dari luar negeri. Untuk jenis komoditi tertentu, perlu disediakan jalur distribusi yang dapat diakses oleh masyarakat luas dengan harga yang disubsidi. f. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini, pendidikan dan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Jaminan penyediaan gizi bagi masyarakat, tidak dipandang sebagai program belas kasihan untuk sebagian rakyat miskin (seperti program BLT atau raskin yang dilakukan pemerintah saat ini). Kebutuhan yang sangat mendasar tersebut harus diberlakukan secara umum, sehingga, dapat diakses oleh seluruh warga negara. Pengecualian hanya berlaku bagi warga negara yang memiliki kemampuan lebih, sehingga, memilih akses View slide
  • terhadap pendidikan dan kesehatan di luar fasilitas yang disediakan oleh negara. g. Memajukan tenaga produktif pertanian dengan cara: 1) Mengalokasikan kredit yang memadai dengan jaminan oleh pemerintah dan bunga rendah kepada petani melalui bank pertanian; 2) Mobilisasi potensi seluruh lembaga riset pertanian untuk mengembangkan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakter geografis dan sosial-budaya Indonesia. Pengembangan tersebut meliputi masalah pembibitan, mekanisasi proses tanam dan panen, pengairan, listrik, serta infrastruktur lainnya; 3) Mendorong terbangunnya contoh pertanian kolektif dengan pengolahan lahan bersama serta penerapan teknologi yang lebih maju. Penggarapan ini dilakukan secara demokratis dengan melibatkan petani dalam mengambil keputusan, baik saat proses produksi maupun pemasaran; 4) Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dalam setiap batasan teritori tertentu sesuai dengan komoditi pertanian yang diproduksi. Perlu dijelaskan, program teknologisasi pertanian ini tidak akan menciptakan pengangguran baru, sebaliknya akan membuka lapangan kerja. Karena dari setiap pengembangan tenaga produktif akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru. h. Ijin operasi industri hulu harus disertai syarat pembangunan industri pengolahan, sehingga bahan mentah ekstraktif tidak langsung dijual ke luar negeri. Dengan pengolahan tersebut, selain akan meningkatkan nilai tambah, juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat lewat industri-industri pengolahan yang terbangun. Misalnya; hasil tambang bauksit yang diolah menjadi alumunium, bijih besi menjadi baja, baja menjadi mesin, dsb-dst. i. Memberikan perhatian terhadap industri kecil dan menengah. 3. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor tertentu lazimnya diwujudkan melalui dua alat :  kebijakan (dalam artian peraturan), dan  subsidi (subsidi dalam arti luar, bisa melalui tax breaks, pemberian kredit murah, dll). 4. Cara untuk memajukan sektor industri secara selektif, dari yang costly sampai yang pada level arahan kebijakan. a. infant industry protections b. export and other business subsidies
  • c. directed credit d. indicative investment planning e. regulation and industrial investment f. targeted support for R&D g. targeted technological promotion h. local content requirement and i. skill development. Bisa dipilih prioritas pelaksanaannya berdasarkan perencanaan pembangunan sektor industri dan tentunya budget constraint. 5. kebijakan industri selektif harus dilaksanakan :  dengan transparan,  jelas ukuran/parameter analisisnya,  jelas kerangka kebijakan jangka panjangnya dan  dilaksanakan dengan tegas. 6. Dua karakteristik transformasi ekonomi yang merupakan model dasar dari percepatan industrialisasi yang dikembangkan dalam jangka panjang : a. Sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal (produktivitas yang terus meningkat) dan menjadi basis bagi sektor industri yang dikembangkan. b. Sektor industri yang dikembangkan mempunyai saling keterkaitan dengan sektor pertanian, yang jika didinamisasikan akan menjadi kunci hebat bagi pertumbuhan sektor manufaktur. 7. Strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia a. Strategi industrialisasi yang mengembangkan industri– industri yang berspektrum luas (broad-based industry), seperti industri elektronik, tekstil, otomotif, dll. Argumentasi rasionalnya adalah bahwa Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang memadai, seperti tenaga kerja murah dan sumber daya alam, sehingga negara-negara maju tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dalam jangka panjang Indonesia mengambil pelajaran dan teknologi dari industri-industri asing tersebut. b. Strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor (hi-tech industry), seperti industri pesawat terbang, industri peralatan, dan senjata militer, industri kapal, dll. Argumentasi rasionalnya adalah bahwa pendekatan ini merupakan cara agar peningkatan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dalam jangka panjang, karena relatif menghasilkan nilai tambah yang besar. Apabila mengandalkan sektor primer, nilai tambahnya kecil dan juga mudah disaingi oleh
  • pihak asing. c. Industri hasil pertanian (agroindustry) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pertanian. Argumentasinya adalah bahwa industrialisasi akan berjalan apabila disandarkan pada keunggulan di negara bersangkutan. Karena keunggulan Indonesia terletak di sektor pertanian, industrialisasi harusnya berpijak pada sektor tersebut. Jika tidak demikian, industrialisasi akan menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan dan pengangguran. 8. Ada tiga fase dengan penekanan kebijakan yang berbeda-beda dalam pengerjaan proyek industrialisasi selama Orde Baru, yaitu : a. Strategi substitusi impor tahap pertama, yaitu di awal 1970an sampai akhir 1970an, yang didukung oleh sejumlah besar kebijakan tarif bea masuk dan pajak penjualan barang impor yang dibebankan sekaligus. b. Substitusi impor tahap kedua, dengan menggalakkan pengembangan industri-industri hulu, terutama industri dasar pengolahan sumber daya. c. Dengan momentum kemerosotan harga minyak pada tahun 1982, ditempuh kebijakan pengembangan sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Di Indonesia jenis industri yang dikembangkan sangat beraneka, sehingga tidak mudah untuk dianalisis. Jenis industri manufaktur di Indonesia terdiri dari : 1. Industri padat karya, dengan ciri-ciri : penyerapan tenga kerja tinggi, berorientasi ekspor, sebagian besar dimiliki swasta, dan tingkat konsentrasi yang rendah. 2. Industri padat modal dan tenaga trampil, dengan ciri-ciri : berorientasi pasar domestik, sebagian besar kendali ada di pemerintah atau PMA, dan tingkat konsentrasi yang tinggi. 3. Industri padat sumber daya alam, dengan ciri-ciri : orientasi ekspor yang tinggi, sebagian besar kepemilikan di tangan swasta, dan tingkat konsentrasi yang rendah. 4. Industri padat teknologi, dengan ciri-ciri : semakin berorientasi ekspor, kepemilikan ada di tangan asing dan swasta, kandungan impor dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Dalam banyak hal Indonesia tidak mengalami pendalaman yang berarti dalam industrialisasi. Negara-negara yang telah mapan melakukan industrialisasi biasanya ditandai bukan hanya oleh pergeseran sektor ekonomi dengan lebih bertumpu pada sektor industri, melainkan juga dengan semakin intensifnya proses manufacturing dalam sektor yang bersangkutan. Negara-
  • negara, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura yang memulai proses industrialisasi hampir bersamaan dengan Indonesia memiliki struktur industri yang lebih padat pemrosesan (manufacturing) dan enjiniring. Dengan demikian, penguasaan teknologi dan nilai tambah produk menjadi memungkinkan. Sebaliknya, di Indonesia sebagian besar industri yang berjalan masih tergantung pada pola-pola yang tidak membutuhkan pemrosesan. Tiga persoalan struktural dalam ekonomi Indonesia, yakni : 1. Belum dirumuskannya jenis industri dan produk yang hendak dikembangkan dan dijadikan andalan di masa depan secara tuntas. Selama ini, perdebatan mengenai kedua hal tersebut masih dilakukan secara kurang transparan dan melibatkan banyak elemen masyarakat. Akibatnya, strategi industrialisasi lebih banyak didekati dengan subjektivitas daripada mempertimbangkan aspek-aspek rasional sesuai cerminan kebutuhan ekonomi nasional. 2. Sistem produksi dan distribusi ekonomi nasional masih mengandalkan pola proteksionisme, sehingga menimbulkan distorsi pasar. Ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, yaitu substitusi impor. Dalam perkembangannya, strategi SI justru menyebabkan iklim monopoli dalam pasar ekonomi Indonesia. Strategi SI tidak direncanakan secara selektif, sehingga banyak yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengeruk keuntungan secara berlebih tanpa proses usaha yang efisien. Apalagi kebijakan-kebijakan khas rezim SI tidak segera direvisi ketika industri menunjukkan prestasi yang tidak sesuai. 3. Keberadaan sektor pertanian di Indonesia sangat memperihatinkan, di mana di samping kontribusinya terhadap pendapatan nasional telah sangat kecil, juga tidak menunjukkan adanya proses modernisasi dan keterkaitan dengan proyek industrialisasi yang dikerjakan. Ini diakibatkan adanya perbenturan ide tentang strategi industrialisasi yang akan dijalankan dan perbedaan kepentingan politik antara pengambil kebijakan (penguasa) dengan pelaku dunia usaha (pengusaha). Industri manufaktur yang memakai teknologi tinggi dan menengah menyumbangkan defisit terbesar. Sebaliknya, industri berteknologi rendah justru selalu surplus dan menutupi kekurangan pada industri lainnya. Besarnya defisit industri berteknologi ini dikarenakan besarnya kandungan impor dan dominasi asing. Tentunya tidak seluruh produk andal-an sektor manufaktur akan memberi- kan dampak multiplier yang tinggi. Bahkan kita dihadapkan pada suatu paradox bahwa memilih produk an-dalan industri manufaktur yang me-miliki kinerja multiplier output yang tinggi biasanya enggan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Demikian juga konsentrasi pada produk-produk sektor manufaktur dengan multiplier tenaga kerja yang tinggi (tekstil, pa-kaian,
  • kulit, elektronik) biasanya mereka sudah memasuki tahap penu-runan penjualan (sunset industry) dan daya saing yang rendah. upaya minimal yang perlu dilakukan agar visi membangun sektor industri yang kokoh dan bermanfaat dapat kita realisasikan dalam tempo yang tidak terlalu lama: 1. Dunia usaha di sektor manufak-tur dengan multiplier tenaga kerja yang tinggi perlu segera melakukan pembaharuan dalam aplikasi teknologi produksi, manajerial dan pemasaran. Program pendidikan dan pelatihan karyawan dalam peningkatan kompetensi untuk memodernisasi kegiatan sub- sektor ekonomi ini perlu segera dipersiapkan dan dilaksanakan. 2. Produk andalan yang berdaya saing di pasar global, antara lain seperti : a. industri komponen, b. usaha pengalengan produk perikanan, c. industri hilir pengguna minyak sawit (selain industri minyak goreng), d. briket batubara, e. industri galangan kapal, f. industri rancang bangun peralatan konstruksi, g. usaha olahan hasil hutan, dan h. industri karoseri truk, merupakan contoh-contoh produk andalan yang perlu dipertimbangkan. 3. Orientasi penggunaan laba peru-sahaan BUMN untuk tujuan me-nambal defisit APBN agar segera diakhiri. Sebaiknya laba perusa-haan BUMN direlakan untuk dita-namkan kembali oleh perusaha-an BUMN tersebut dalam me-ngembangkan kapasitas produksi mereka dan ekspansi industri pasokan dan komponen yang terkait. 4. Konsumsi Pemerintah agar tidak terlalu banyak disalurkan untuk pengeluaran rutin dan belanja pegawai, sehingga dana yang terbatas dapat digunakan guna mengembangkan pendidikan dan ketrampilan kejuruan di bidang usaha manufaktur andalan. Sebagian dana Pemerintah perlu diprioritaskan untuk modernisasi pelabuhan dan moda angkutan laut antar pulau di luar Jawa, berikut pengembangan fasilitas dan infrastruktur publik. 5. Merombak sistem produksi dan organisasi PLN serta Pertamina, sehingga mampu memberikan kontribusi positif untuk program industrialisasi. Partisipasi swasta dalam memproduksi sumber daya listrik untuk keperluan industri agar segera dibuka dibarengi de-ngan penciutan SDM PLN. Bagi perusahaan Pertamina, agar sege-ra merubah orientasi “dagang atau fungsi brokernya” menjadi jagoan lapangan yang handal, seperti layaknya Petronas-Malaysia. 6. Untuk memangkas pengeluaran rutin yang semakin membeng-kak,
  • Pemerintah harus berani melakukan program rasionalisasi pegawai negeri di Republik ter-cinta ini. Produktivitas pegawai negara dapat jauh lebih ditingkat-kan dengan menggandakan balas jasa mereka. Apalagi pada saat ini pegawai negara kita sudah tidak lagi menjadi “sapi perah” yang dapat dibeli untuk tujuan penco-blosan di bilik suara saat Pemilu. 7. Penyaluran kredit konsumsi un-tuk KPR dan kendaraan bermotor segera dibatasi tingkat laju per-tumbuhannya, mengingat alokasi di kedua sektor konsumsi terse-but telah mengarah pada pem-borosan dan misalokasi sumber dana masyarakat yang terbatas. Dampak Negatif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)1 dan Paradoks SEZ Dampaknya lalu lintas investasi asing ke kawasan ini dikenda-likan penuh Singapore Economic Development Board. Semakin tidak terkontrolnya pihak asing dalam melakukan berbagai aktivitas penanaman modalnya. Kawasan itu dikhawa-tirkan justru menjadi jalan la-pang bagi investasi asing untuk mengeruk sumber daya alam In-donesia. tidak ada jaminan bahwa kinerja sebuah kawasan KEK dalam menarik investasi asing dapat berkorelasi positif dengan neraca perdagangannya. Batam memiliki ketergantungan pada impor yang sangat tinggi. inves-tasi asing (PMA) di industri-industri berteknologi tinggi, seperti farmasi, kimia, elek-tronik, consumer goods, alat-alat listrik selama ini, bukanlah me-rupakan proses manufaktur dalam arti sebenarnya, tetapi proses penggabungan, penge-pakan, dan assembling, sehingga menimbulkan ketergantungan yang begitu tinggi terhadap impor bahan baku, input perantara, dan komponen lainnya. Industri yang ber-kembang adalah industri-industri yang bersifat footlose, sehingga rendah dalam penggunaan bahan mentah dan faktor produksi da-lam negeri secara masif, dan mengakibatkan keperluan utang yang besar karena selisih di an-tara impor dengan ekspor men-jadi besar. Fasilitas pembe-basan pajak dan bea masuk yang pada mulanya untuk menarik mi-nat investasi asing justru men-jadi faktor hancurnya industri nasional. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan anggaran yang tidak kecil, sementara sumber pembiayaan bukan hanya berasal dari APBD, namun juga APBN. Anggaran yang begitu besar ter-sebut justru akan lebih berman-faat jika digunakan bagi pemba-ngunan infrastruktur industri perminyakan nasional, diban-dingkan dengan digunakan, se-perti saat ini yang hanya ditu-jukan bagi masuk industri ber-nilai rendah hasil relokasi dari Negara lain yang rendah dalam penyerapan tenaga kerja dan tidak signifikan dalam berkon-tribusi terhadap perekonomian nasional. 1 http://www.globaljust.org/index.php ?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=148&lang=id
  • Fasilitas yang begitu luas dibe-rikan kepada KEK tidak seban-ding dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah, terlebih lagi jika dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan kawasan ini. Dengan tidak diberlakukan DNI dalam KEK, maka Industri Bahan Kimia yang dapat merusak ling-kungan dapat didirikan di dalam KEK. SEZ merupakan model ekonomi yang lebih ke membuka ketergantungan ekonomi luar negeri, meskipun akan memperkuat ekonomi dalam negeri. SEZ apalagi di dalamnya ada FTZ belum tentu mampu memperkuat keterkaitan ekonomi belakang (backward linkage), karena SEZ-FTZ selalu menguat ke ekonomi ke depan (forward linkage). SEZ banyak bermain di hilir dibandingkan di hulu. Proses distribusi, pemasaran yang tentunya akan diikuti dengan kebutuhan lahan bagi sektor ikutan seperti perumahan, fasilitas sosial, prasarana pemerintahan dan ekonomi lainnya. SEZ yang ber-kembang idealnya didukung ketersediaan lahan yang matang (siap pakai) dan penanganan ling-kungan yang berimbang (sustainable SEZ). Industri-industri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber input (bahan baku) yang berasal dari wilayah perekonomian Indonesia khususnya Batam. Baik bahan baku, barang modal dan bahkan barang-barang konsumsi di Batam bersumber dari impor. Secara ekonomi tipikal kawasan semacam ini tidak akan memberi dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk impor yang menyebabkan multiplier effect dari industri justru terjadi di luar negeri bukan di dalam negeri. Data perdagangan tersebut mengindi-kasikan bahwa Batam memiliki keter- gantungan pada impor yang sangat tinggi. Kondisi ini tidak lepas dari in- vestasi asing (PMA) di industri-industri berteknologi tinggi, seperti farmasi, kimia, elektronik, consumer goods, alat-alat listrik selama ini bu-kanlah merupakan proses manufak-tur dalam arti sebenarnya, tetapi proses pengabungan, pengepakan, dan assembling, sehingga menim-bulkan ketergantungan yang begitu inggi terhadap import bahan baku, input perantara, dan komponen lainnya. Ketergantungan ini dise-babkan tidak adanya suplai domestik dan industri-industri pendukung serta lemahnya keterkaitan produksi antar industri di dalam negeri. Kawasan ekonomi khusus, seperti Batam pada akhirnya hanya menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. In-dustri yang berkembang adalah indus-tri-industri yang bersifat footlose, sehingga rendah dalam penggunaan bahan mentah dan faktor produksi dalam negeri secara massive, dan mengakibatkan keperluan utang yang besar karena selisih di antara impor dengan ekspor menjadi besar.