Your SlideShare is downloading. ×
Pedoman Penyusunan
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- 2 -
Daftar Isi
Daftar Isi.......................................................................................... 2
Da...
- 3 -
Bab III Tahapan dan Langkah Penyusunan RIPPDA
Kabupaten/Kota...........................................................
- 4 -
Daftar Lampiran
Lampiran A Survey dan Kajian Sisi Sediaan.................... Lampiran - 1
1. Survey Umum Terhadap K...
- 5 -
d. Kebutuhan Fasilitas dan Pelayanan
Wisata yang Lain......................................Lampiran - 33
Lampiran B ...
- 6 -
2. Aspek Wisatawan..............................................Lampiran - 60
3. ODTW .................................
- 7 -
5. Daftar Pustaka ..................................................Lampiran - 78
Lampiran G Perencanaan Wisata Buda...
- 8 -
Lampiran H Wisata Buatan......................................... Lampiran - 100
1. Wisata Buatan......................
- 9 -
b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 119
7. Analisis Perkembangan BPW/BPU.............
- 10 -
a. Tahap Identifikasi ...................................Lampiran - 135
b. Tahap Fonmulasi............................
- 11 -
b. Tanaman Pangan ...................................Lampiran - 151
c. Peternakan ....................................
- 12 -
c. Aspek Lingkungan ..................................Lampiran - 170
d. Aspek Pengunjung..............................
- 13 -
Bab I
Pendahuluan
Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok ora...
- 14 -
Kebudayaan). Hal ini merupakan keunggulan komparatif pengembangan
kepariwisataan di Indonesia.
Gambar 1 : Aspek Keh...
- 15 -
Gambar 2 : Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia
ManusiaSumber
Daya Alam
Geografis
Tuhan Yang Maha E...
- 16 -
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya
Manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan ke-
hidupann...
- 17 -
Pelaku utama yang menggerakan roda pembangunan pariwisata adalah
unsur : dunia usaha, masyarakat (termasuk pers, LS...
- 18 -
a. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang ber-
landasan keyakinan akan kebenaran ideologi P...
- 19 -
yang baik dan manajemen pariwisata yans baik. Tujuan pariwisata akan da-
pat dicapai dengan efektif jika pembanguna...
- 20 -
perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk dapat mengha-
silkan suatu RIPPDA.
5. Pendekatan Perencanaa...
- 21 -
untuk pemanfaatan di masa depan, oleh karena itu hendaknya peren-
canaan melakukan analisis daya dukung.
 Pendekat...
- 22 -
Gambar 4 : Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang
Hirarki Kepariwisataan Tata Ruang Hir...
- 23 -
Bab II
Persiapan Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota
1. Kriteria
a. Pen...
- 24 -
lingkung-annya dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang
menghasilkan ki-nerja pariwisata yang lebih baik sehing...
- 25 -
1- Kepentingan nasional dan daerah.
2- Arah dan kebijakan pengembangan pariwisata tingkat nasional
dan propinsi.
3-...
- 26 -
 Pasar,
 Daya dukung lingkungan,
 Investasi,
 Kelembagaan.
b- Analisis pengembangan :
 Proyeksi kunjungan wisa...
- 27 -
konsultasi dengan pihak legislatif, swasta dan masyarakat melalui proses
kelembagaan yang ada.
Jika dalam pertemuan...
- 28 -
 Tujuan Khusus berisikan apa yang ingin dicapai dengan-
dilakukannya penyusunan RIPPDA kabupaten/kota ini.
3- Sasa...
- 29 -
Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 30 hari kerja
setelah kontrak dilakukan. Laporan Pendahuluan ini kemud...
- 30 -
Rancangan Laporan Akhir yang telah diperbaiki sebagaimana
telah disepakati bersama di dalam Notulen Rapat sebelumny...
- 31 -
Bab III
Tahapan dan Langkah Penyusunan
RIPPDA Kabupaten/Kota
Tahapan-tahapan dan lingkup kegiatan di dalam pelaksan...
- 32 -
 Tingkat kepuasan terhadap masing-masing komponen pariwisata yang
mereka beli.
a. Kegiatan Mengumpulkan Data
Kegia...
- 33 -
serta fungsi dan peran wilayah perencanaan dalam lingkup
regional dan nasional.
2- Karakteristik daerah yang melipu...
- 34 -
 Perkembangan sediaan produk wisata (obyek wisata, akomodasi,
biro perjalanan/agen perjalanan, hotel/restoran),
 ...
- 35 -
 Pertumbuhan ekonomi.
 Struktur ekonomi.
 Perkembangan sektor.
 Arahan pengembangan tata ruang wilayah.
b. Anal...
- 36 -
d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan
Analisis pasar dimaksudkan untuk menemukenali potensi dan karak-
teristik ...
- 37 -
ngunan pariwisata yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang diurai-
kan di dalam RIPPDA. Sasaran pembangunan ...
- 38 -
masyarakat, dan lain-lain) yang kesemuanya akan mendorong
pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, dan memelihar...
- 39 -
dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana,
membuat peraturan daerah, mengembangkan prasarana dan
akses...
- 40 -
4- Jangka Waktu Penyusunan Rencana
Secara umum RIPPDA kabupaten/kota mempunyai rentang waktu
10 tahun, di mana jika...
- 41 -
 Pengembangan pariwisata memberikan kesempatan yang
tebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara
akti...
- 42 -
aksesibilitas dan infrastruktur. Strategi dan arah pengem-
bangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, sebagai contoh :
 P...
- 43 -
 Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan yang akan di-
kembangkan.
 Rencana pengelolaan lingkungan.
 Sasaran penge...
- 44 -
meliputi aspek pengembangan pasar, promosi, 'market intelegent',
dan positioning. Strategi ini merupakan penjabaran...
- 45 -
ini tidak berminat pada pengembangan yang bersifat
mass-tourism. Hal ini biasanya membutuhkan investasi
yang cukup ...
- 46 -
1) Penetapan Pusat-Pusat Pengembangan
Pusat pengembangan pariwisata dalam lingkup wilayah
biasanya sama dengan pusa...
- 47 -
Pengembangan jalur/koridor wisata dalam lingkup
Kabupaten/Kota akan meningkatkan daya tarik serta
lama tinggal wisa...
- 48 -
yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang
berasal dari daerah itu sendiri.
Strategi pengembangan inve...
- 49 -
Rincian indikasi program terdiri dari :
 Program Jangka Panjang, dengan skala waktu 10 tahun; yang
dibagi menjadi ...
- 50 -
Gambar 5 : Kerangka Proses dan Tahapan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pengu...
- 51 -
mosi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, peman-
tapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat
 Program ...
- 52 -
Bab IV
Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota
Produk-produk RIPPDA, Kabupaten/Kota adalah produk yang dihasilka...
- 53 -
Metodologi pendekatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Butir 6 di atas
menjabarkan bagaimana pariwisata dikembang...
- 54 -
 Strategi pengelolaan lingkungan.
Indikasi program pengembangan kepariwisataan merupakan penjabaran strategi
ke da...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pedoman RIPPDA

2,817

Published on

Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Kegiatan berwisata merupakan hak asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Rights. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata diperiukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharap-kan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun demikian pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhine-kaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pemba-ngunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan beitujuan untuk turut mewu-judkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pariwisata dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alter-natif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Indonesia mengembangkan kepariwisataannya melalui suatu konsepsi pe-ngembangan yang bertumpu kepada asas kehidupan yang berkeseimbangan. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pengembang-an kepariwisataan nasional. Konsepsi tersebut meliputi falsafah pengembangan kepariwisataan nasional, sistem kepariwisataan nasional dan sistem pariwisata nasional.

Published in: Travel
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,817
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
387
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Pedoman RIPPDA"

  1. 1. Pedoman Penyusunan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  2. 2. - 2 - Daftar Isi Daftar Isi.......................................................................................... 2 Daftar Lampiran ............................................................................... 4 Bab I Pendahuluan .................................................................... 13 1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional....................13 a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa...................................................................15 b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya ............................15 c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya.......................16 2. Sistem Kepariwisataan Nasional .................................................16 3. Latar Belakang ............................................................................18 4. Tujuan..........................................................................................19 a. Tujuan Umum......................................................................19 b. Tujuan Khusus ....................................................................19 5. Pendekatan Perencanaan ...........................................................20 6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota............................................21 Bab II Persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota.................... 23 1. Kriteria .........................................................................................23 2. Tahapan Penyusunan..................................................................25 a. Persiapan Penyusunan.......................................................25 b. Pelaksanaan Penyusunan ..................................................25 c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan Peraturan Daerah................................................................26 d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA ..................26 3. Persiapan Penyusunan................................................................26 a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR) ..................................................................................27 b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee ..............30
  3. 3. - 3 - Bab III Tahapan dan Langkah Penyusunan RIPPDA Kabupaten/Kota................................................................ 31 1. Pengumpulan Data/Survey..........................................................31 a. Kegiatan Mengumpulkan Data............................................32 b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data ....................................32 2. Analisis ........................................................................................33 a. Analisis Kebijakan Pembangunan.......................................34 b. Analisis Kewilayahan ..........................................................35 c. Analisis Sisi Sediaan...........................................................35 d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan.............................36 3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah..............36 a. Sasaran Jangka Panjang ....................................................37 b. Sasaran Jangka Pendek .....................................................37 4. Perumusan Rencana Pengembangan.........................................38 a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan Rencana Pengembangan....................................................38 b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata .............40 c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata.................41 d. Indikasi Program Pengembangan.......................................48 Bab IV Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota................. 52
  4. 4. - 4 - Daftar Lampiran Lampiran A Survey dan Kajian Sisi Sediaan.................... Lampiran - 1 1. Survey Umum Terhadap Karakteristik Daerah ................................................................Lampiran - 1 a. Lokasi .........................................................Lampiran - 1 b. Lingkungan Alam........................................Lampiran - 2 c. Sejarah Daerah...........................................Lampiran - 3 d. Pola Sosial Budaya dan Ekonomi...............Lampiran - 3 e. Pola Tata Guna Lahan................................Lampiran - 4 f. Kualitas Lingkungan ...................................Lampiran - 4 g. Survey Kelembagaan..................................Lampiran - 5 h. Kebijakan Pembangunan dan Rencana Eksisting .....................................................Lampiran - 5 i. Kebijakan Investasi.....................................Lampiran - 6 j. Peraturan yang Berkaitan dengan Pariwisata ...................................................Lampiran - 6 k. Pendidikan Pariwisata dan Program Pelatihan.....................................................Lampiran - 6 2. Survey dan Kajian Aspek-Aspek Sediaan / Produk Wisata ....................................Lampiran - 7 a. Survey Objek dan Daya Tarik Wisata.........Lampiran - 7 b. Teknik Evaluasi Survey Daya Tarik Wisata.......................................................Lampiran - 15 3. Survey Transportasi dan Infrastruktur...............Lampiran - 23 a. Fasilitas dan Pelayanan Transportasi ......Lampiran - 24 b. Air Bersih ..................................................Lampiran - 25 c. Tenaga Listrik...........................................Lampiran - 26 d. Pembuangan dan Pengolahan Umbah Cair ...........................................................Lampiran - 26 e. Pembuangan Limbah Padat .....................Lampiran - 26 f. Telekomunikasi.........................................Lampiran - 27 g. Drainase ...................................................Lampiran - 27 4. Penentuan Kebutuhan Fasilitas dan Infrastruktur.......................................................Lampiran - 27 a. Akomodasi dan Kebutuhan Lahan............Lampiran - 27 b. Kebutuhan Transportasi ...........................Lampiran - 30 c. Kebutuhan Prasarana...............................Lampiran - 31
  5. 5. - 5 - d. Kebutuhan Fasilitas dan Pelayanan Wisata yang Lain......................................Lampiran - 33 Lampiran B Survey dan Kajian Aspek-Aspek Permintaan............................................... Lampiran - 34 1. Karakteristik Kedatangan Wisatawan ...............Lampiran - 34 2. Agen Perjalanan/Tour Operator........................Lampiran - 36 3. Pola Perjalanan Umum dan Kecenderungan Yang Terjadi......................................................Lampiran - 36 Lampiran C Penentuan Daya Dukung Lingkungan ........ Lampiran - 37 1. Kriteria Pengukuran Kapasitas Daya Dukung Lingkungan........................................................Lampiran - 37 a. Keaslian Dari Lingkungan Fisik Dan Sosial Ekonomi .........................................Lampiran - 37 b. Citra Pariwisata dan Produk Wisata.........Lampiran - 38 2. Standar Kapasitas.............................................Lampiran - 40 Lampiran D Bentuk-Bentuk Pengembangan Pariwisata Daerah ..................................................... Lampiran - 42 1. Pengembangan dengan Pendekatan Kawasan Wisata (Resort) .................................Lampiran - 42 2. Pengembangan Pariwisata Perkotaan..............Lampiran - 42 3. Pariwisata Minat Khusus dan Petualangan.......Lampiran - 43 4. Pengembangan Pariwisata Altematif ................Lampiran - 44 a. Pengembangan Pariwisata Pedesaan......Lampiran - 44 b. Pengembangan Ekowisata .......................Lampiran - 44 c. Pengembangan Agrowisata......................Lampiran - 45 Lampiran E Anatomi Unsur-Unsur Kepariwisataan........ Lampiran - 46 1. Hakekat Kepariwisataan ...................................Lampiran - 46 a. Faktor-Faktor Utama dan Lingkup Kajian Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata .................................................Lampiran - 51 b. Faktor Kepariwisataan..............................Lampiran - 54
  6. 6. - 6 - 2. Aspek Wisatawan..............................................Lampiran - 60 3. ODTW ...............................................................Lampiran - 61 4. Kegiatan Wisata................................................Lampiran - 63 a. Business Centres......................................Lampiran - 63 b. Leisure Activities.......................................Lampiran - 63 c. Meeting and Convention (MICE) ..............Lampiran - 64 d. Marine (Taman Laut) ................................Lampiran - 64 e. Adventure .................................................Lampiran - 65 f. Social/Cultural Heritage............................Lampiran - 65 g. Sport .........................................................Lampiran - 66 h. Religious Tourism.....................................Lampiran - 66 a. Education..................................................Lampiran - 67 b. Shopping...................................................Lampiran - 67 c. Health .......................................................Lampiran - 67 Lampiran F Perencanaan Kepariwisataan Alam............ Lampiran - 68 1. Pendahuluan.....................................................Lampiran - 68 a. Deskripsi Umum........................................Lampiran - 68 b. Maksud Bimbingan Pada Modul ...............Lampiran - 69 c. Tujuan Bimbingan Pada Modul.................Lampiran - 69 d. Pendahuluan.............................................Lampiran - 69 e. Prinsip Dasar Pengembangan Kepariwisataan .........................................Lampiran - 70 2. Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan Alam.........................................Lampiran - 71 a. Karakter Atraksi Wisata Alam...................Lampiran - 71 b. Kriteria Amenitas ......................................Lampiran - 73 c. Kriteria Aksesibilitas .................................Lampiran - 74 d. Pola Kegiatan Wisata ...............................Lampiran - 74 e. Kelembagaan............................................Lampiran - 76 f. Kriteria Lingkungan...................................Lampiran - 77 3. Perspektif Ekonomi Dalam Wisata Alam...........Lampiran - 77 a. Metoda 1 - Evaluasi Pasar........................Lampiran - 77 b. Metoda 2 - Survei Permintaan Wisatawan................................................Lampiran - 78 c. Metoda 3 - Analisis Kurva Permintaan .....Lampiran - 78 d. Metoda 4 - Reaksi Terhadap Pasar dan Leiang.......................................................Lampiran - 78 4. Penutup.............................................................Lampiran - 78
  7. 7. - 7 - 5. Daftar Pustaka ..................................................Lampiran - 78 Lampiran G Perencanaan Wisata Budaya ..................... Lampiran - 79 1. Deskripsi Umum................................................Lampiran - 79 2. Maksud dan Tujuan...........................................Lampiran - 80 3. Pengantar..........................................................Lampiran - 81 4. Budaya, Kebudayaan, dan Pariwisata Budaya..............................................................Lampiran - 81 a. Budaya dan Kebudayaan .........................Lampiran - 82 b. Pariwisata Budaya....................................Lampiran - 82 5. Identifikasi dan Daya Tarik Obyek Wisata Budaya..............................................................Lampiran - 83 a. Identifikasi.................................................Lampiran - 83 b. Daya Tarik ................................................Lampiran - 87 c. Segmen Pasar ..........................................Lampiran - 88 6. Pengembangan Wisata Budaya dan Dampak Sosial-Budayanya...............................Lampiran - 89 a. Pengembangan Wisata Budaya. ................................89 b. Dampak Sosial..........................................Lampiran - 91 c. Dampak Budaya .......................................Lampiran - 92 7. Pengembangan Pariwisata Budaya Yang Berkesinambungan ...........................................Lampiran - 93 a. Pariwisata Budaya Yang Berkesinambungan...................................Lampiran - 93 b. Pengembangan.........................................Lampiran - 94 8. Pengembangan Segmen Pasar Wisata Budaya..............................................................Lampiran - 95 a. Segmen Dalam Negeri..............................Lampiran - 95 b. Segmen Luar Negeri...................................................95 9. Pengelolaan dan Penyusunan Paket Wisata Budaya..............................................................Lampiran - 96 a. Pengelolaan Wisata Budaya ....................Lampiran - 96 b. Penyusunan Paket Wisata Budaya ..........Lampiran - 98
  8. 8. - 8 - Lampiran H Wisata Buatan......................................... Lampiran - 100 1. Wisata Buatan.................................................Lampiran - 100 2. Proses Perencanaan.......................................Lampiran - 101 a. Profil .......................................................Lampiran - 102 b. Visi..........................................................Lampiran - 102 c. Masalah ..................................................Lampiran - 102 d. Strategi ...................................................Lampiran - 102 3. lsu-Isu Spesifik Tipologi Wisata Buatan..........Lampiran - 103 a. Theme parks...........................................Lampiran - 103 b. Wisata Kota dan Resor Kota ..................Lampiran - 104 c. Fasilitas Pertemuan................................Lampiran - 104 d. Fasilitas Lainnya.....................................Lampiran - 105 4. lsu-isu Manajemen Daya Tarik Wisata Buatan.............................................................Lampiran - 105 5. Daftar Pustaka ................................................Lampiran - 106 Lampiran I Analisis Produk Pariwisata...................... Lampiran - 107 1. Produk Pariwisata ...........................................Lampiran - 107 2. Pendekatan Perencanaan Pengembangan ....Lampiran - 109 a. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) .........................................Lampiran - 110 b. Pendekatan Pasar (Market)....................Lampiran - 110 3. Analisis Objek/Daya Tarik Wisata (ODTW) ....Lampiran - 111 4. Volume Kunjungan Wisatawan dan Segmen Pasar Wisatawan ............................................Lampiran - 114 5. Analisis Kebutuhan Kamar Hotel/Penginapan............................................Lampiran - 115 a. Analisis Kuantitatif ..................................Lampiran - 115 b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 117 6. Analisis Perkembangan Restoran dan Rumah Makan.................................................Lampiran - 118 a. Analisis Kuantitatif ..................................Lampiran - 118
  9. 9. - 9 - b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 119 7. Analisis Perkembangan BPW/BPU.................Lampiran - 119 a. Analisis Kuantitatif ..................................Lampiran - 119 b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 121 8. Analisis Perkembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi ....................................Lampiran - 121 a. Analisis Kuantitatif ..................................Lampiran - 121 b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 122 9. Analisis Galeri Seni dan Toko Cenderamata ..Lampiran - 123 a. Analisis Kuantitatif ..................................Lampiran - 123 b. Analisis Kualitatif ....................................Lampiran - 124 10. Analisis Perkembangan Bank dan Penukaran Uang .............................................Lampiran - 125 11. Analisis Aksesibilitas.......................................Lampiran - 126 a. Sarana dan Prasarana Transportasi Udara......................................................Lampiran - 126 b. Sarana dan Prasarana Angutan Darat Kereta Api...............................................Lampiran - 127 c. Sarana dan Prasarana Angutan Jalan Raya .......................................................Lampiran - 128 d. Angkutan Laut, Sungai dan Feri .............Lampiran - 128 e. Sarana Angkutan Wisata........................Lampiran - 129 12. Analisis Paket Perjalanan Wisata ...................Lampiran - 130 13. Analisis Kebutuhan Pengembangan Informasi dan Sistem Informasi.......................Lampiran - 130 Lampiran J Studi Kelayakan Untuk Proyek Pariwisata Lampiran - 133 1. Pendahuluan...................................................Lampiran - 133 a. Kebutuhan Informasi Kelayakan Proyek.Lampiran - 133 b. Jenis-jenis Analisia Biaya-Manfaat.........Lampiran - 134 c. Pemanfaatan Analisis Biaya-Manfaat.....Lampiran - 134 d. Struktur Penulisan Modul........................Lampiran - 135 2. Kedudukan Studi Kelayakan dalam Proses Perencanaan...................................................Lampiran - 135
  10. 10. - 10 - a. Tahap Identifikasi ...................................Lampiran - 135 b. Tahap Fonmulasi....................................Lampiran - 135 c. Tahap Analisis........................................Lampiran - 136 d. Tahap Implementasi ...............................Lampiran - 136 e. Tahap Operasi........................................Lampiran - 136 f. Tahap Evaluasi Hasil..............................Lampiran - 137 3. Analisis Finansial ............................................Lampiran - 137 a. Metode Benefit Cost Ratio (SCR)...........Lampiran - 137 b. Metode Net Present Value (NPV)...........Lampiran - 138 c. Metode Internal Rate of Return (IRR).....Lampiran - 138 4. Analisis Ekonomi.............................................Lampiran - 139 a. Perbedaan Analisis Finansial dan Analisis Ekonomi ....................................Lampiran - 139 b. Mengenali Pengambil Keputusan...........Lampiran - 141 c. Manfaat langsung dan tidak langsung....Lampiran - 145 d. Penetapan Biaya dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...............................Lampiran - 146 5. Eksternalitas....................................................Lampiran - 146 a. Dampak Lingkungan...............................Lampiran - 146 b. Nilai Waktu .............................................Lampiran - 147 Lampiran K Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro .................... Lampiran - 149 1. Dasar Hukum ..................................................Lampiran - 149 2. Masalah...........................................................Lampiran - 149 3. Maksud dan Tujuan.........................................Lampiran - 150 4. Pengertian.......................................................Lampiran - 150 a. Obyek Wisata .........................................Lampiran - 150 b. Sumber Daya Wisata..............................Lampiran - 150 c. Daya Tarik Wisata ..................................Lampiran - 150 d. Prodok Wisata ........................................Lampiran - 150 e. Wisata Agro............................................Lampiran - 150 f. Pembinaan Dan Pengembangan Wisata Agro............................................Lampiran - 150 5. Ruang Lingkup Dan Potensi Wisata Agro.......Lampiran - 151 a. Perkebunan ............................................Lampiran - 151
  11. 11. - 11 - b. Tanaman Pangan ...................................Lampiran - 151 c. Peternakan .............................................Lampiran - 152 d. Perikanan................................................Lampiran - 152 6. Tujuan, Azas Dan Arah ...................................Lampiran - 153 a. Tujuan.....................................................Lampiran - 153 b. Azas........................................................Lampiran - 154 c. Arah ........................................................Lampiran - 155 7. Pembinaan Dan Pengembangan ....................Lampiran - 156 a. Kebijaksahaan Program..........................Lampiran - 156 b. Prosedur .................................................Lampiran - 157 c. Pelaksanaan...........................................Lampiran - 158 8. Penutup...........................................................Lampiran - 158 Lampiran L Antara Objek dan Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata......................................... Lampiran - 159 1. Pendahuluan...................................................Lampiran - 159 2. Pembahasan Peristilahan Objek dan Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata...................Lampiran - 162 a. Tinjauan Secara Etimologis....................Lampiran - 162 b. Tinjauan Secara Akademis.....................Lampiran - 163 3. Kesimpulan dan Saran....................................Lampiran - 164 a. Kesimpulan.............................................Lampiran - 164 b. Saran - Saran .........................................Lampiran - 165 Lampiran M Ikhtisar Klasifikasi Atraksi Wisata ........... Lampiran - 166 1. Atraksi Wisata Alam........................................Lampiran - 166 2. Atraksi Wisata Budaya....................................Lampiran - 166 Lampiran N Pola Pembakuan Atraksi Wisata .............. Lampiran - 167 1. Definisi ............................................................Lampiran - 167 2. Batasan...........................................................Lampiran - 167 3. Unsur Penilaian...............................................Lampiran - 167 a. Nama Atraksi Utama...............................Lampiran - 167 b. Aspek Daya Tarik ...................................Lampiran - 167
  12. 12. - 12 - c. Aspek Lingkungan ..................................Lampiran - 170 d. Aspek Pengunjung..................................Lampiran - 173 e. Aspek Penilaian......................................Lampiran - 173 f. Nilai- Nilai Baku. .....................................Lampiran - 174 g. Model Nilai Baku.....................................Lampiran - 175
  13. 13. - 13 - Bab I Pendahuluan Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Kegiatan berwisata merupakan hak asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Rights. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata diperiukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharap- kan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun demikian pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhine- kaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pemba- ngunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan beitujuan untuk turut mewu- judkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pariwisata dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alter- natif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Indonesia mengembangkan kepariwisataannya melalui suatu konsepsi pe- ngembangan yang bertumpu kepada asas kehidupan yang berkeseimbangan. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pengembang- an kepariwisataan nasional. Konsepsi tersebut meliputi falsafah pengembangan kepariwisataan nasional, sistem kepariwisataan nasional dan sistem pariwisata nasional. 1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional Pengembangan kepariwisataan Indonesia harus tetap menjunjung dri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Ketetapan MPR mengenai kesatuan dan persatuan bangsa serta etika berbangsa dan bernegara. Pada intinya pengembangan kepariwisataan Indonesia harus selalu merujuk pada norma-nomna agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupannya. Norma-norma dan nilai-nilai dasar tersebut mewarnai perilaku pengembangan kepariwisataan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Gambar 1 : Aspek Kehidupan
  14. 14. - 14 - Kebudayaan). Hal ini merupakan keunggulan komparatif pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Gambar 1 : Aspek Kehidupan Kebudayaan Hankam Ideologi Politik Ekonomi Sosial-Budaya Perilaku Ide/Gagasan Benda Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperk :enalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis (Gambar 2 : Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia). Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengajari(an prinsip-prinsip kehidupan yang berkeseimbangan, seperti misalnya : Agama Islanr dengan prinsip Hablumminallah Wa Hablumminannas, Agama Nasrani mengajarkan Hukum Kasih, agama Buddha mengajarkan Mangalasutta, Agama Hindu Dharma dengan Tri Hita Karana, dan Agama Khonghucu nnengajarkan Tiar Oi Ren/Thian The Jen. Demikian pula dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia, seperti misalnya Upacara Boras Si Pir Ni Tondi di Tapanuli yang menggambarkan rasa syukur manusia kepada Tuhan yang Maha Esa masyarakat dan lingkungan sekitar.
  15. 15. - 15 - Gambar 2 : Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia ManusiaSumber Daya Alam Geografis Tuhan Yang Maha Esa Konsep hubungan kehidupan manusia yang berkeseimbangan (balance of life) dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa Segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan hendakn digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang bertentangan deng nilai-nilai tersebut di atas, seperti perjudian, narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan pariwisata Indonesia. b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya Sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu ia harus berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan masyarakat. interaksi yang dijalin harus tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam pengembangan pariwisata hendaknya tetap mengacu pada prinsip- prinsip di atas.
  16. 16. - 16 - c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya Manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan ke- hidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga dalam rangka men- jaga kesinambungan kehidupannya ia wajib memelihara dan meles- tairikan alam. Pengembangan pariwisata di Indonesia memanfaatkan lingkungan, baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan makro (alam) kosmos untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan dan pengrusakan terhadap budaya dan alam. Konsep kehidupan yang berkeseimbangan tersebut di atas mengajarkan manusia untuk tidak menjadi rakus dan selalu mempertimbangkan keseim- bangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Konsep di- maksud sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu de- ngan berbagai keunikan konsep pemikiran yang dihasilkan dan dalam ma- syarakat sendiri tanpa campur tangan pihak luar (local genius/local wisdom). Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan Nastonal yang menon- jolkan prinsip-prinsip keseimbangan ini, di dalam operasionalisasinya mene- kankan pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya dan konservasi, di mana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Di samping itu peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwi- sataan juga merupakan faktor penentu yang secara nyata diwujudkan melalui partisipasi masyarakat Kepariwisataan nasional adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat secara aktif mempakan salah satu landasan penting keberhasilan pemba- ngunan yang berkelanjutan. Pariwisata Inti Rakyat merupakan sarana dalam perwujudan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan kepariwisataan akan berhasil bila destinasi tersebut memiliki keunikan dan kekhasan yang menjadi modal dasar daya tarik dan meningkatkan daya saing daerah tersebut. Salah satu unsur perjalanan wisatawan ke suatu destinasi adalah untuk melihat sesuatu yang unik yang belum pernah dilihat atau dirasakan. Dengan demikian destinasi yang dapat mempertahankan keunikan, kekhasan serta kelokalan dan keaslian daerahnya akan menjadi penentu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut. 2. Sistem Kepariwisataan Nasional Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai- nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945, Garis- Garis Besar Haluan dan UU No. 9 Tahun 1990) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.
  17. 17. - 17 - Pelaku utama yang menggerakan roda pembangunan pariwisata adalah unsur : dunia usaha, masyarakat (termasuk pers, LSM, akademisi) dan pemerintah. Namun demikian, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dan kegiatan pariwisata. Kepariwisataan Nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu. Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasya- rakat, berbangsa dan bemegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh (Gambar 3 : Sistem Kepariwisataan Nasional). Gambar 3 : Sistem Kepariwisataan Nasional K e t a h a n a n N a s i o n a l R a k y a tB e r m a s y a r a k a t B e r b a n g s a B e r n e g a r a Pemerintah Masyarakat Ipoleksosbud Hankam Dunia Usaha P a r i w si a t a Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai beri- kut :
  18. 18. - 18 - a. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang ber- landasan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengan- dung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional) dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideo- logi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. b. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlan-dasan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. c. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandasan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. d. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. e. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 3. Latar Belakang Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan, namun biasanya yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari masuknya devisa bagi daerah, negara, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga dapat mendorong proses periindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berianjut, maka harus dipertahankan. Pariwisata selain dapat menghasilkan banyak manfaat bagi daerah, juga dapat menimbulkan permasalahan, seperti distorsi terhadap masyarakat lo- kal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa, kesa- lahpahaman. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengu- rangi berbagai masalah yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan Pedomon Penyusunan RIPPDA pariwisata, maka diperlukan perencanaan
  19. 19. - 19 - yang baik dan manajemen pariwisata yans baik. Tujuan pariwisata akan da- pat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan termtegrasi dengan pengembangan daerah secara kese-luruhan. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :  Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki penga- laman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan ini.  Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berba- gai kegiatan, seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kompo- nen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.  Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang ter- integrasi. Dengan alasan-alasan di atas, maka perlu disusun suatu pedoman di, dalam penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata yang akan dilakukan di daerah yang dikenal dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai suatu proses sistematis dengan tahapan-tahapan tertentu. 4. Tujuan Tujuan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 bagian, yaitu : a. Tujuan Umum Buku pedoman RIPPDA ini dapat digunakan oleh Pejabat di daerah sebagai acuan bagi tersusunnya RIPPDA kabupaten/kota yang akan digunakan sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pemba-ngunan pariwisata di Kabupaten/Kota sehingga tercipta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. RIPPDA diharapkan men)adi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata. b. Tujuan Khusus Berdasarkan buku Pedoman ini, pemerintah daerah dapat menyusun : Kerangka Acuan Kerja, dan langkah-langkah/tahapan-tahapan yang
  20. 20. - 20 - perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk dapat mengha- silkan suatu RIPPDA. 5. Pendekatan Perencanaan Di dalam pengembangan pariwisata, seluruh stakeholder yang akan bergerak di bidang pariwisata perlu memahami isu-isu yang akan menjadi dasar di dalam pengembangan pariwisata yang akan dilakukan. Sebaiknya sebelum diputuskan untuk mengembangkan pariwisata, isu-isu tersebut dapat dijawab secara objektif dan logis, sehingga usaha-usaha pengembangan yang akan dilakukan akan membawa manfaat yang maksimal bagi wilayah dan masyarakat, serta meminimalkan biaya dan dampak yang akan terjadi bila dilakukan pengembangan pariwisata. Pemahaman terhadap isu-isu akan membantu selumh pihak yang terlibat menetapkan arah pembangunan kepariwisataan di daerah. Konsep perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang ber- kelanjutan, inkremental, berorientasi sistem, komprehensif, terintegresi dan memperhatikan lingkungan, dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Penjelasan dari elemen pende- katan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :  Pendekatan kontinu, inkremental dan fleksibel - Perencanaan pariwi- sata merupakan proses kontinu dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik, namun tetap dalam kerangka kerja untuk menjaga tujuan dan kebijakan dasar dari pengembangan pariwisata  Pendekatan sistem - Pariwisata dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan dan harus direncanakan dengan memanfaatkan teknik ana- lisis sistem  Pendekatan komprehensif - Berkaitan dengan pendekatan sistem, selu- ruh aspek dalam pengembangan pariwisata termasuk di dalamnya ele- men kelembagaan, lingloingan dan dampak sosial ekonomi, harus di- rencanakan dan dianalisis secara komprehensif  Pendekatan terintegrasi - Berkaitan dengan pendekatan sistem dan komprehensif, perencanaan pariwisata harus direncanakan dan dikem- bangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi baik untuk pariwisata sendiri maupun untuk perencanaan secara keseluruhan dan pengem- bangan secara total di daerah studi  Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan - Pariwisata hendaknya direncanakan dengan baik dengan tidak mengabaikan dan merusak kondisi lingkungan Fisik dan sosial budaya. Lingkungan fisik - dan sosial-budaya hendaknya dijaga sebagai sumber daya permanen
  21. 21. - 21 - untuk pemanfaatan di masa depan, oleh karena itu hendaknya peren- canaan melakukan analisis daya dukung.  Pendekatan masyarakat - Adanya keterlibatan maksimum dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga pengembangan yang dilakukan dapat diterima dan dapat menghasilkan manfaat sosial ekonomik  Pendekatan implementasi - Kebijakan, rencana dan rekomendasi pe- ngembangan pariwisata diformulasikan sehingga bersifat realistik dan dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknik-teknik imple- mentasi  Pendekatan proses perencanaan sistemik - Proses perencanaan bersi- fat sistematis dengan tahapan yang logis dari setiap aktivitas. 6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota meru- pakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub-DTW. Dalam proses penyusunannya RIPPDA kabupaten/kota, mengacu pada dokumen rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu RIPPDA propinsi (kalau sudah tersedia). Selain itu sebagai bagian pengembangan salah satu sektor di daerah, maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Diharapkan dengan memperhatikan hirarki tersebut, pengembangan pariwisata yang dilakukan di suatu daerah dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi baik secara vertikal maupun horisontal. Hirarki dari perencanaan pembangunan kepariwisataan ini dapat dilihat pada Gambar 4 : Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang.
  22. 22. - 22 - Gambar 4 : Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang Hirarki Kepariwisataan Tata Ruang Hirarki Nasional UU Nomor No. 24 Tahun 1992 Nasional tentang Penataan Ruang  UU Nomor No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan  GBHN RTRW Nasional RIPP Nasional Propinsi RTRW Propinsi Propinsi RIPPDA Propinsi Sub-DTW Kabupaten RIPPDA Kabupaten/Kota RTRW Sub-DTW Kabupaten/Kota Kawasan Rencana Induk RRTR Kawasan/Kecamatan Pengembangan Kawasan Kawasan/Kecamatan Objek Lokal dan Rencana Tapak RTR Daya Tarik Wisata Desain Teknis Desain Teknis Implementasi
  23. 23. - 23 - Bab II Persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota 1. Kriteria a. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota merupakan kegiatan di dalam proses perencanaan sektoral di dalam ruang wilayah kabupaten/kota yang : 1- Berazaskan :  Fungsi dan peranan sektor pariwisata terhadap pengem- bangan wilayah.  Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Tidak bertentangan dengan agama, adat-istiadat, dan sosial budaya masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat.  Harmonis dengan pembangunan sektor-sektor lain di. Dalam wilayah, dan berdayaguna dan berhasil guna, serasi, sela- ras, seimbang dan berkelanjutan. 2- Bertujuan untuk :  Mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang ber- kualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pemba- ngunan daerah.  Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui peman- faatan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.  Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah kabupaten/kota dida- sarkan kepada pendekatan kewilayahan, pendekatan pengembangan produk wisata dan pendekatan pasar, di masa keseluruhan unsur- unsur pembentuk kepariwisataan terintegrasi membentuk suatu kesatuan di dalam suatu sistem wilayah. Perencanaan pariwisata melalui pendekatan wilayah adalah suatu upa- ya perencanaan agar interaksi mahluk hidup/manusia dengan
  24. 24. - 24 - lingkung-annya dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang menghasilkan ki-nerja pariwisata yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejah-teraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan pengembangan budaya masyarakat. c. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hubungan keterkaitan fungsional di antara RIPPDA, baik vertikal maupun horisontal serta harus dijaga konsistensi perenca- naannya. 1- Keterkaitan Fungsional Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkem-bangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang berde-katan. 2- Konsistensi Perencanaan RIPPDA pada jenjang tertentu bersifat menjabarkan/merinci RIPPDA pada jenjang di atasnya, serta memberikan arahan/acuan kepada rencana pada jenjang dibawahnya. Di samping itu RIPPDA tersebut harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada jenjang yang sama. d. Aspek teknik sektoral, aspek teknik ruang dan aspek kebijakan peman- faatan ruang perlu diperhatikan dalam penyusunan RIPPDA 1- Aspek Teknik Sektoral Dalam melakukan analisis dibutuhkan standar-standar dan kriteria teknik sektoral serta analisis aspek-aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan, seperti aspek pasar, dan aspek produk wisata. 2- Aspek Teknik Ruang Dalam melakukan kajian ruang, perlu diperhatikan aspek keterpa- duan ruang dan sinergi pembangunan untuk tercapainya optimasi pemanfaatan ruang dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. 3- Aspek Kebijakan Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pengem- bangan pariwisata hendaknya memperhatikan kebijakan pemba- ngunan wilayah dan kebijakan sektor lain yang terkait. e. RIPPDA kabupaten/kota sekurang-kurangnya memperhatikan antara lain :
  25. 25. - 25 - 1- Kepentingan nasional dan daerah. 2- Arah dan kebijakan pengembangan pariwisata tingkat nasional dan propinsi. 3- Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan propinsi. 4- Pokok permasalahan daerah (kabupaten/kota) dan mengutama- kan kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. 5- Keselarasan dengan aspirasi masyarakat. 6- Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumberdaya alam lain- nya. 7- Daya dukung dan daya tampung lingkungan 8- RIPPDA daerah/kabupaten lainnya yang berbatasan. 2. Tahapan Penyusunan Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota diselenggarakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan. b. Pelaksanaan penyusunan. c. Pembahasan rancangan. d. Penetapan RIPPDA. a. Persiapan Penyusunan Legiatan persiapan kegiatan penyusunan terdiri dari : 1- Persiapan penganggaran berisi perumusan mengenai :  Sumber dana,  Pemrakarsa,  Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan,  Program kerja dan jadwal kegiatan. 2- Persiapan teknik yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang meliputi :  Latar belakang,  Tujuan studi,  Lingkup pekerjaan,  Metodologi,  Perumusan substansi,  Proses dan produk rencana. b. Pelaksanaan Penyusunan Kegiatan pelaksanaan penyusunan meliputi : 1- Pengumpulan serta pengolahan data/informasi. 2- Analisis, yang terdiri dari : a- Analisis kondisi eksisting terhadap aspek-aspek :  Kewilayahan,  Produk pariwisata,
  26. 26. - 26 -  Pasar,  Daya dukung lingkungan,  Investasi,  Kelembagaan. b- Analisis pengembangan :  Proyeksi kunjungan wisatawan,  Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang,  Perkiraan kapasitas/kemampuan pengembangan. 3- Perumusan sasaran pengembangan. 4- Perumusan rencana pengembangan, yang terdiri dari : a- Kebijakan pengembangan. b- Strategi dan langkah pengembangan :  Struktur ruang,  Produk,  Pasar,  Investasi,  Pengelolaan lingkungan,  SDM,  Kelembagaan. c- Indikasi program pengembangan meliputi :  Program utama (program-program kepariwisataan).  Program penunjang (program sektor lain). Indikasi program dijabarkan untuk kerangka waktu I - 5 tahun. c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan ini meliputi : 1- Pembahasan rancangan RIPPDA termasuk laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan konsep rancangan RIPPDA. 2- Penyempumaan Rancangan RIPPDA dan penyusunan rancangan peraturan daerah. 3- Pembahasan materi RIPPDA dan rancangan peraturan daerah. d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA Kegiatan ini meliputi : 1- Penetapan RIPPDA setelah diperoleh pertimbangan teknis, per- timbangan kelembagaan dan penyempurnaan. 2- Pengesahan Peraturan Daerah tentang RIPPDA kabupaten/kota oleh yang berwenang 3. Persiapan Penyusunan Pada tahapan ini keputusan untuk melaksanakan studi penyusunan RIPPDA kabupaten/kota sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah kabu- paten/kota. Keputusan untuk melakukan pengembangan dilakukan melalui
  27. 27. - 27 - konsultasi dengan pihak legislatif, swasta dan masyarakat melalui proses kelembagaan yang ada. Jika dalam pertemuan tersebut terdapat berbagai sanggahan atau, keberatan untuk melakukan pengembangan pariwisata, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis pedahuluan kelayakan pengembangan pariwisata untuk mengidentifikasi manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat pengembangan pariwisata di daerahnya. Bila hasil analisis dan kebijakan makro pembangunan daerah menunjukkan bahwa pariwisata layak untuk dikembangkan, maka keputusan untuk menyu- sun RIPPDA kabupaten/kota dapat dilanjutkan dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR) KAK/TOR ini pada dasarnya berisikan uraian mengenai output atau hasil akhir dari pekeijaan RIPPDA yang diharapkan dan dicantumkan dengan jelas dengan disertai rekomendasi-rekomendasi yang diperlu- kan. Rekomendasi tersebut nantinya periu didukung dengan kerangka waktu yang jelas untuk mengindikasikan kapan rencana dan target dari sebuah rekomendasi dapat terealisasikan. Selain itu dalam KAK/TOR juga ditetapkan jangka waktu perencanaan, biasanya meliputi perencanaan jangka panjang yang memiliki periode 15 tahun, dan perencanaan jangka pendek yang memiliki periode 5 ta- hun ke depan, serta rekomendasi program implementasi tahunan dalam 5 tahun. Namun, untuk perencanaan jangka panjang akan sulit diperkirakan ka- rena sifat pariwisata yang sangat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor luar yang mudah berubah dan sulit untuk diprediksi, sehingga dalam KAK/TOR perlu ditetapkan bahwa rencana yang dihasilkan haruslah fleksibel untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya secara rinci TOR memuat : 1- Latar Belakang yang berisikan antara lain :  Perlunya disusun RIPPDA,  Isu-isu pengembangan pariwisata di daerah,  Penjelasan singkat perkembangan sektor pariwisata internal dalam lingkup kabupaten/kota dan perkembangan sektor pari- wisata di Propinsi; 2- Tujuan, terdiri atas :  Tujuan Umum yang berisikan tujuan pengem-bangan pariwi- sata di daerah dikaitkan dengan pengembangan wilayah Ka- bupaten/Kota secara keseluruhan, visi dan misi daerah.
  28. 28. - 28 -  Tujuan Khusus berisikan apa yang ingin dicapai dengan- dilakukannya penyusunan RIPPDA kabupaten/kota ini. 3- Sasaran Kegiatan : memberikan gambaran hal-hal yang lebih rinci mengenai apa yang ingin dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4- Lingkup Pekerjaan : memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan RIPPDA; selanjutnya juga dijelaskan mengenai lingkup wilayah studi dan jangka waktu perencanaan. 5- Keluaran Pekerjaan yang berisikan materi-materi yang harus terdapat dan diuraikan di dalam RIPPDA. 6- Tenaga Ahli yang berisikan tenaga ahli minimal yang diperlukan di dalam penyusunan RIPPDA, beserta uraian tugasnya serta dise-suaikan dengan karakteristik wilayah perencanaan. Tenaga ahli yang harus ada di da!am Tim Penyusunan RIPPDA kabupa- ten/kota ada minimal adalah :  Ahli Perencanaan Pariwisata.  Ahli Pemasaran Pariwisata.  Ahli Perencanaan Wilayah.  Ahli Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat.  Ahli Ekonomi.  Ahli Lingkungan.  Ahli Arsitektur/Lansekap.  Ahli Transportasi.  Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam (misalnya : kelautan, kehutanan, gua, dan lain-lain), sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.  Ahli antropologi.  Dan tenaga profesional lainnya yang berpengalaman/ber- gerak secara langsung di bidang pengembangan produk pariwisata. 7- Jadwal waktu pelaksanaan. 8- Sistem Pelaporan. Pelaporan terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 1- Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan merupakan laporan yang berisikan :  Penjabaran atas Kerangka Acuan yang telah diberikan,  Pendekatan perencanaan,  Metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekenaan,  Rencana kerja yang akan dilakukan. Di dalam laporan Pendahuluan juga telah dilampirkan kuesioner, serta daftar data yang akan dikumpulkan.
  29. 29. - 29 - Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 30 hari kerja setelah kontrak dilakukan. Laporan Pendahuluan ini kemudian di bahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian ditandatangani oleh Pihak Pemberi Kena dan Pihak Pelaksana Pekerjaan, dan merupakan dokumen kesepakatan untuk melanjutkan pekerjaan. 2- Laporan Kemajuan Laporan Kemajuan secara umum berisikan temuan awal dari hasil kunjungan lapangan, dan kajian mengenai aspek-aspek kebijakan daerah, potensi kepariwisataan daerah, dan aspek-aspek terkait lainnya. Di dalam Laporan Kemajuan ini telah dapat digambarkan isu-isu, potensi dan kendala pengembangan pariwisata di daerah perencanaan. Lebih jauh iagi dalam laporan ini telah dapat di- tuangkan rumusan sasaran pembangunan kepariwisataan dae- rah. Laporan Kemajuan dibahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian ditandata- ngani oleh pihak Pemberi Kerja dan pihak Pelaksana Pekerjaan, dan merupakan dokumen kesepakatan untuk melanjutkan peker- jaan. 3- Rancangan Laporan Akhir Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report) berisi rumusan awal rencana pengembangan pariwisata daerah yang memuat rumusan kebijakan, strategi dan program pengembangan. Laporan ini telah dilengkapi dengan peta-peta rencana serta gambar-gambar yang relevan dengan kepentingan perencanaan. Rancangan Laporan Akhir di bahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian ditan-datangani oleh Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Pelaksana Peker-jaan, dan merupakan dokumen kesepakatan untuk melanjutkan pekerjaan. 4- Laporan Akhir Laporan Akhir berisi rumusan rencana (kebijakan, strategi, dan indikasi program pengembangan) sebagaimana tertuang dalam
  30. 30. - 30 - Rancangan Laporan Akhir yang telah diperbaiki sebagaimana telah disepakati bersama di dalam Notulen Rapat sebelumnya. b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee Mengingat bahwa pengembangan pariwisata daerah merupakan suatu keputusan bersama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat, maka di dalam pekerjaan penyusunan RIPPDA ini perlu di bentuk Tim Pengarah yang melibatkan berbagai pihak terkait dari masing-masing unsur tersebut. Tim pengarah ini berperan memberikan berbagai ma- sukan kepada pihak pelaksana pekeijaan agar hasil RIPPDA tersebut tetap sejalan dengan tujuan pengembangan pariwisata daerah.
  31. 31. - 31 - Bab III Tahapan dan Langkah Penyusunan RIPPDA Kabupaten/Kota Tahapan-tahapan dan lingkup kegiatan di dalam pelaksanaan penyusunan RIPPDA kabupaten/kota meliputi : 1. Pengumpulan data/survey. 2. Analisis. 3. Perumusan sasaran pengembangan pariwisata. 4. Perumusan rencana pengembangan pariwisata : kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan indikasi program. 1. Pengumpulan Data/Survey Tahapan pengumpulan data/survey dalam proses perencanaan ini meliputi pengumpulan data, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan pariwisata dan wilayah. Data yang dikumpulkan meliputi : data sekunder (instansional), primer (wawancara dan kuesioner), serta pengamatan langsung di lapangan sebagai dasar untuk memahami kondisi wilayah perencanaan. Survei terhadap aspek-aspek tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga proses yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan survey lapangan terhadap :  Objek dan daya tarik wisata,  Fasilitas wisata,  Pelayanan,  Transportasi,  Infrastruktur, dan lain-lain; dan melakukan diskusi dengan pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat. Pada tahapan ini sangat mungkin diperoleh gagasan-gagasan baru untuk pengembangan pariwisata dari berbagai pihak yang dapat dianalisis untuk dijadikan rekomendasi pada akhir studi. Di samping survey untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan secara umum, survey khusus untuk melihat aspek pasar perlu dilakukan. Survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para wisata- wan, maupun usaha perjalanan, untuk mengidentifikasi karakteristik demo- grafi maupun perjalanan wisatawan, yang meliputi komponen :  Pola pengeluaran,  Demografi wisatawan,  Maksud kunjungan,  Kegiatan wisata yang dilakukan,  Sikap, serta
  32. 32. - 32 -  Tingkat kepuasan terhadap masing-masing komponen pariwisata yang mereka beli. a. Kegiatan Mengumpulkan Data Kegiatan pengumpulan data terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : 1- Persiapan Survei Kegiatan ini meliputi :  Studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran keadaan wilayah perencanaan masa lalu dan sekarang;  Menyiapkan metoda dan jadwal survei, kuesioner/daftar isian, daftar peta, daftar peralatan; serta menyiapkan administrasi, peta, peralatan dan tenaga yang diperlukan. 2- Pelaksanaan Survei Kegiatan pelaksanaan survei meliputi survei instansional terkait (pemerintah dan swasta) untuk mendapatkan data tertulis atau peta; serta survei lapangan untuk memperoleh informasi dengan cara pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan pihak industri pariwisata (hotel, biro perjalanan, obyek wisata), dan wisatawan (mancanegara/nusantara), serta masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. 3- Kompilasi Awal Kegiatan ini meliputi :  Seleksi dan pengelompokan data sesuai kebutuhan analisis  Mengubah bentuk data ke dalam peta, tabel, diagram, grafik, gambar dan uraian, sesuai dengan tujuan analisis; yang dihimpun dalam suatu dokumen kompilasi data. b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data Data yang dimaksud meliputi data yang berhubungan dengan wilayah perencanaan dan diluar wilayah perencanaan yang merupakan wilayah pengaruh dari wilayah perencanaan yang bersangkutan. Satuan penga-matan untuk RIPPDA kabupaten/kota adalah sampai dengan tingkat kecamatan. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan digunakan yang dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek : 1- Kebijakan pembangunan, investasi, arah pembangunan dan pe- ngembangan wilayah yang berkaitan dengan wilayah perencana- an dan wilayah yang lebih luas (propinsi, kebijakan untuk kawa- san khusus misalnya Kapet, kawasan berikat, kawasan otorita)
  33. 33. - 33 - serta fungsi dan peran wilayah perencanaan dalam lingkup regional dan nasional. 2- Karakteristik daerah yang meliputi :  Ekonomi wilayah,  Kondisi sektor-sektor perekonomian,  SDM dan kependudukan,  Sosial kemasyarakatan,  Kondisi alam/fisik lingkungan,  Sumber daya alam, dan  Sumber daya buatan, di wilayah perencanaan. 3- Sediaan produk wisata yang meliputi :  Obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, minat khusus),  Event-event,  Sarana pariwisata (akomodasi, biro perjalanan/agen perjalan- an wisata, restoran),  Paket-paket perjalanan yang ada. Di samping itu perlu pula diinventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung/penunjang kepariwisataan, seperti :  Transportasi,  Perbankan dan tempat penukaran uang,  Fasilitas hiburan dan olah raga,  Rumah sakit,  Pos dan telekomunukasi, serta  Ketersediaan air bersih,  Dan lain-lain. 4- Sisi pasar berupa kunjungan wisatawan mancanegara, dan wisa- tawan nusantara yang meliputi :  Pola perjalanan eksternal dan internal,  Karakteristik wisatawan (asal, usia, jenis kelamin, maksud kunjungan, obyek yang dikunjungi),  Dan lain-lain. Data yang dihimpun hendaknya bersifat time-series. 2. Analisis RIPPDA membutuhkan serangkaian analisis untuk memahami karakteristik wilayah, karakteristik sediaan produk wisata, dan karakteristik pasar dan komponen lainnya yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Untuk itu analisis dilakukan sekurang-kurangnya untuk : a. Menilai keadaan masa kini, meliputi penilaian keadaan :  Perkembangan pasar (kunjungan wisatawan mancanegara dan nu- santara),
  34. 34. - 34 -  Perkembangan sediaan produk wisata (obyek wisata, akomodasi, biro perjalanan/agen perjalanan, hotel/restoran),  Karakteristik wilayah dan keterkaitan antara wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas, keadaan masyarakat, kegiatan usaha, lingkungan dan modal pada masa kini, sehingga dapat memberikan gambaran potensi, dan permasalahan pembangunan wilayah dan kepariwisataan di wilayah perencanaan. b. Menilai kecenderungan perkembangan meliputi penilaian perkembang- an : 1- Kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara), 2- Perkembangan : a. Sediaan produk wisata, b. Kegiatan usaha, c. Sumber daya alam, d. Investasi, e. Lingkungan, pada masa lalu sampai masa kini, sehingga dapat memberikan gambaran kemungkinan keadaan wilayah perencanaan pada masa yang akan datang. c. Menghitung kapasitas pengembangan, yang meliputi penghitungan :  Kemampuan modal,  Lingkungan,  Kegiatan usaha,  Sumber daya alam,  Sumber daya buatan dan masyarakat, yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan gambaran kemampuan pengembangan wilayah perencanaan. d. Memperkirakan kebutuhan masa yang akan datang meliputi perkiraan kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata dan perkem- bangan kegiatan usaha yang akan datang akibat dari kunjungan wisa- tawan yang diproyeksikan akan datang. e. Memperkirakan arah perkembangan masa yang akan datang meliputi perkiraan kemungkinan-kemungkinan perkembangan fisik, sosial dan ekonomi, arah perkembangan jenis wisata yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah perencanaan sehingga dapat membuka peluang-peluang pembangunan. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi : a. Analisis Kebijakan Pembangunan Analisis kebijakan pembangunan, dilakukan terutama untuk menemu- kenali tujuan/sasaran pembangunan berupa target-target pembangun- an antara lain :
  35. 35. - 35 -  Pertumbuhan ekonomi.  Struktur ekonomi.  Perkembangan sektor.  Arahan pengembangan tata ruang wilayah. b. Analisis Kewilayahan Analisis wilayah termasuk di dalamnya mengenai :  Kependudukan.  Daya dukung lingkungan.  Ekonomi wilayah.  Daya dukung lingkungan.  Geografi.  Kesempatan. Analisis ini terutama untuk mengetahui potensi wilayah untuk mendu- kung pengembangan pariwisata, seperti :  Kesempatan kerja.  Potensi sumber daya manusia.  Adat istiadat.  Daya dukung alam.  Kesesuaian lahan.  Kemampuan sektor-sektor dan dukungan sektor terhadap pengem- bangan sektor pariwisata. c. Analisis Sisi Sediaan Analisis sisi sediaan (supply side) terutama untuk menemukenal potensi dan permasalahan daya tarik wisata serta kesiapan sarana penunjang pengembangan yang ada di wilayah perencanaan. Analisis sisi sediaan meliputi kajian terhadap aspek : 1- Potensi obyek dan daya tarik wisata (yang berbasis pada alam, serta buatan manusia, dan budaya) 2- Sarana kepariwisataan (akomodasi, restoran, biro/agen perja- lanan, angkutan wisata, sarana MICE) 3- Transportasi (darat, laut dan udara) yang memberikan gambaran aksesibilitas ke, di dalam dan dari wilayah perencanaan 4- Paket-paket perjalanan wisata. 5- Prasarana penunjang lainnya, seperti ketersediaan air bersih, listrik, rumah sakit, kantor pos, sarana telekomunikasi, bank/ money changer, dan lain-lain. Di samping itu di dalam analisis sediaan juga telah dilakukan peng- hitungan terhadap kebutuhan fasilitas dan infrastruktur, proyeksi ako- modasi dan kebutuhan lahan, kebutuhan moda transportasi dan lainnya.
  36. 36. - 36 - d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan Analisis pasar dimaksudkan untuk menemukenali potensi dan karak- teristik calon pasar bagi wilayah perencanaan antara lain dari segi kuan-titatif (jumlah wisatawan yang ingin diraih) dan kuantitatif yang meliputi asal wisatawan, lama tinggal, karakteristik wisatawan. Analisis pasar ini akan menentukan arah pengembangan atraksi dan produk wisata yang akan dikembangkan, kebutuhan sarana transportasi serta kebutuhan akomodasi. Analisis pasar ke wilayah perencanaan harus memperhatikan : pola kunjungan wisatawan (mancanegara dan domestik) ke wilayah yang lebih luas (lingkup propinsi, atau wilayah tujuan wisata yang lebih luas). Mengingat wilayah perencanaan adalah tingkat kabupaten/kota, analisis kunjungan wisatawan harus dilakukan dengan lebih detail. Metoda survey langsung/wawancara dengan wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik wisatawan yang mela-kukan perjalanan di tingkat kabupaten/kota. Analisis ini merupakan masukan penting dalam perencanaan obyek dan daya tarik wisata, penentuan pengembangan fasilitas pariwisata, pelayanan, transportasi dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu analisis pasar juga merupakan dasar untuk merumuskan strategi pemasaran dan progam promosi. Fokus utama dalam analisis pasar adalah sebagai masukan dalam persiapan perencanaan pariwisata. Namun, karena perkembangan pariwisata secara umum, produk wisata dan daya saing dari sektor ini mengalami perubahan yang sangat cepat, maka analisis pasar secara terpisah dan kontinyu dapat merupakan suatu elemen penting dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Dalam proses penyusunan RIPPDA kabupaten/kota, analisis pasar ti- dak dilakukan secara mendalam, namun, lebih bersifat umum mengi- ngat bahwa kunjungan wisatawan tidak dapat dibatasi oleh batasan ad- ministrasi tetapi merupakan suatu bagian yang terintegasi dengan wi- layah-wilayah di sekitarnya. Trend kunjungan serta pola perjalanan wi- satawan ke suatu propinsi menjadi acuan di dalam melakukan analisis pasar pada tingkat kabupaten/kota. Proyeksi wisatawan di lakukan un- tuk kerangka waktu 15 tahun, serta untuk 5 tahun pertama dirinci pertahun. 3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah Setelah melakukan analisis, perlu dirumuskan sasaran pengembangan pa- riwisata sesuai dengan kapasitas daya dukung dan sumber daya yang ter- sedia di wilayah perencanaan. Sasaran pembangunan ini akan menjadi 'bench marking' (tolok ukur) yang memberikan gambaran apakah pemba-
  37. 37. - 37 - ngunan pariwisata yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang diurai- kan di dalam RIPPDA. Sasaran pembangunan pariwisata daerah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, yang terdiri dari : a. Sasaran Jangka Panjang Sasaran ini adalah untuk jangka waktu 15 tahun. Sasaran jangka pan- jang ini dibagi atas 3 periode 5 tahunan. Pariwisata merupakan sektor yang sangat dinamis, yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor situasi ekonomi, politk, pola liburan, kecenderungan/trend pasar, dan lain-lain yang kadang kala sulit untuk diprediksi. Namun, demikian, destinasi/daerah tujuan wisata harus dapat menetapkan sasaran pem- bangunan jangka panjang yang digunakan sebagai tolok ukur pemba- ngunan. Dalam operasionalisasinya, sasaran jangka panjang 15 tahun ini kemudian dibagi menjadi 3 periode 5 tahunan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama jangka waktu tersebut. b. Sasaran Jangka Pendek Sasaran jangka pendek merupakan sasaran tahunan untuk setiap periode 5 tahunan. Sasaran jangka pendek ini dirumuskan sebagai tolok ukur bagi pencapaian program-program yang akan dilakukan. Rumusan sasaran pembangunan pariwisata meliputi : 1- Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan Dari hasil proyeksi wisatawan ditetapkan sasaran jumlah wisa- tawan (baik wisman maupun wisnus) yang akan diraih oleh dae- rah yang telah disesuaikan dengan kapasitas pengembangan. Ru-musan sasaran ini bersifat kuantitatif. 2- Sasaran Ekonomi Sasaran ekonomi yang dimaksudkan adalah manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, yang meliputi jum- lah tenaga kerja yang diharapkan akan terserap di sektor pariwi- sata; pendapatan daerah. Kesempatan berusaha masyarakat di bidang pariwisata (langsung dan tak langsung). Rumusan sasaran ini bersifat kuantitatif. 3- Sasaran Sosial Budaya Pengembangan pariwisata daerah juga hendaknya telah dapat merumuskan sasaran yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, seperti : meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/tradisional; tergalinya aspek-aspek budaya tradisfonal atau keunikan budaya lokal (cerita rakyat, tradisi
  38. 38. - 38 - masyarakat, dan lain-lain) yang kesemuanya akan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, dan memelihara kepribadian bangsa. Sasaran ini bersifat kualitatif dan normatif. 4- Sasaran Fisik/Lingkungan Hidup Pengembangan pariwisata daerah hendaknya dapat menjadi sa- rana pelestarian lingkungan hidup. Rumusan sasaran ini bersifat kualitatif. 4. Perumusan Rencana Pengembangan Perumusan rencana pengembangan terdiri dari : a. Kebijakan pengembangan. b. Strategi dan langkah pengembangan. c. Indikasi program pengembangan. Rumusan rencana pengembangan merupakan hasil dari analisis terhadap sisi sediaan, sisi permintaan (pasar) dan aspek-aspek kewilayahan. a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan Rencana Pengembangan Rencana pengembangan pariwisata dapat memiliki berbagai bentuk, bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah yang dianut. Bebe-rapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam penentuan kebijakan pengembangan adalah : 1- Peran Pemerintah Daerah Keputusan kebijakan dasar sangat bergantung pada asumsi pe- ran yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat berlaku aktif, pasif atau diantara keduanya. Peran tersebut tercer- min di dalam kebijakan, strategi dan program pengem-bangan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata. Keterlibatan pemerintah secara aktif adalah jika pemerintah dae- rah melakukan pengembangan secara khusus dengan menentu- kan tujuan tertentu, menyediakan dana khusus untuk me-lakukan promosi pariwisata, memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pariwisata secara intensif, memberikan insentif bagi investasi di bidang pariwisata, pembuatan peraturan, peningkatan pelayanan di sektor transportasi, penyediaan pusat informasi pariwisata. Di samping itu pemerintah daerah juga melakukan investasi untuk pengembangan obyek wisata, dan pengembangan fasilitas pariwisata lainnya. Setiap daerah yang menginginkan pariwisatanya berkembang, ma-ka pemerintah daerah dituntut untuk berperan secara aktif
  39. 39. - 39 - dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana, membuat peraturan daerah, mengembangkan prasarana dan akses. 2- Perlindungan Lingkungan, Konservasi Budaya dan Pembangunan Berkelanjutan Penerapan konsep kontemporer dari pengembangan pariwisata, umumnya akan menghasilkan kebijakan pengembangan pariwisa- ta yang dapat menjaga kualitas lingkungan fisik. Selain itu dengan konsep ini lokasi-lokasi arkeologis dan bersejarah dapat dilin- dungi, dan dampak negatif terhadap sosial-budaya masyarakat dapat diminimalkan, sehingga pola budaya yang dimiliki daerah sebagai salah satu daya tarik dapat dijaga. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan merupa- kan konsep yang memberikan perhatian khusus terhadap keles- tarian alam, kelestarian dan pengembangan budaya serta, keikut- sertaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, di mana hal ini akan menjadikan pengembangan pariwisata di dae- rah perencanaan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pembangunan masyarakat dan wilayah. 3- Tingkat/Kecepatan Pertumbuhan Pariwisata Tingkat/kecepatan pertumbuhan pariwisata dapat berupa tingkat pertumbuhan rendah, sedang atau tinggi. Hal ini harus dipertim- bangkan di dalam penentuan kebijakan. Tiap-tiap daerah memiliki alasan-alasan tertentu dalam menentukan tingkat pertumbuhan, hal ini tergantung pada tingkat kesiapan serta kondisi daerah masing-masing. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam penetapan tingkat pertumbuhan pariwisata :  Sosial-budaya : kesiapan serta tingkat penerimaan masyara- kat lokal untuk melakukan penyesuaian terhadap perkem- bangan pariwisata.  Pengembangan untuk menyeimbangkan pembangunan pra- sarana dengan tingkat permintaan yang ada akibat keterse- diaan dana pemerintah yang masih terbatas.  Perencanaan sumber daya manusia, yaitu memberikan ke- sempatan waktu kepada tenaga kerja yang ada di daerah un- tuk dilatih sehingga dapat bekerja di bidang pariwisata secara profesional.  Ekonomi dan proses integrasi berbagai sektor yang akan di- kembangkan sehirigga tidak menimbulkan gangguan terha- dap pembangunan yang dilakukan.
  40. 40. - 40 - 4- Jangka Waktu Penyusunan Rencana Secara umum RIPPDA kabupaten/kota mempunyai rentang waktu 10 tahun, di mana jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan strategi pengembangan tiap 5 tahun sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di daerah.  Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, disusun un- tuk jangka panjang 10 tahun. RIPPDA harus dapat meru- muskan kebijakan pengembangari pariwisata jangka panjang sebagai landasan perumusan rencana tingkat di bawahnya.  Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun waktu 5 tahunan selama 10 tahun yang dibagi atas strategi pengembangan 5 tahun pertama dan kedua. Strategi pe- ngembangan ini merupakan langkah operasional untuk men- dukung pencapaian sasaran dan merupakan turunan dari ke- bijakan yang telah dirumuskan.  Indikasi program pengembangan, disusun untuk jangka waktu tahunan pada periode 5 tahun pertama. b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata 1- Aspek-aspek yang perlu dirumuskan dalam kebijakan pengem- bangan pariwisata :  Aspek pemasaran.  Aspek pengembangan produk pariwisata.  Aspek pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata.  Aspek pengelolaan lingkungan.  Aspek pengembangan sumber daya manusia.  Aspek pemberdayaan masyarakat.  Aspek investasi. 2- Rumusan kebijakan merupakan jawaban atas isu-isu atau perma- salahan strategis baik internal maupun ekstenal yang dihadapi oleh daerah. 3- Kebijakan merupakan arahan yang akan dijadikan landasan bagi langkah-langkah pengembangan pariwisata vang lebih operasio- nal. Beberapa hal yang dapat menjadi landasan dasar pengem- bangan pariwisata daerah, sebagai contoh pengembangan pariwi- sata daerah diarahkan pada :  Pariwisata yang menunjukkan ciri kelokalan dan keaslian daerah setempat.  Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk wsata akan dikembangkan.  Pengembangan sarana pariwisata memperhatikan standar- standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keaman- an, kesehatan serta sirkulasi udara.
  41. 41. - 41 -  Pengembangan pariwisata memberikan kesempatan yang tebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. 4- Kebijakan diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah diten- tukan. c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata Strategi pengembangan menunjukkan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan sebagaimana tdah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini menjelaskan strategi-strategi dasar yang akan dilakukan oleh daerah di dalam pengembangan pari- wisata, yang merupakan penjabaran dan kebijakan dan arahan pe- ngembangan. Strategi pengembangan terdiri dari :  Strategi pengembangan produk wisata.  Strategi pengembangan pasar dan promosi.  Strategi pemanfaatan ruang untuk pariwisata.  Strategi pengembangan sumber daya manusia.  Strategi pengembangan investasi.  Strategi pengelolaan lingkungan. 1- Strategi Pengembangan Produk Wisata Strategi pengembangan produk wisata menunjukkan langkah- langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengem- bangan aksesibilitas, dan lain-lain. Strategi ini merupakan penja- baran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertim- bangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam melakukan perumusan strategi pengembangan Produk wisata sangat penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata di suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesesuaian pe- ngembangan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga di- butuhkan pendekatan perencanaan yang berbeda pula. Perbe- daan ini sangat bergantung pada sumber daya, posisi geografis, lokasi, segmen pasar yang akan diraih, kebijakan pariwisata yang dianut serta faktor-faktor lainnya. a- Materi yang Dirumuskan Strategi pengembangan produk wisata ditekankan pada aspek pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengem- bangan sarana prasarana pariwisata, dan pengembangan
  42. 42. - 42 - aksesibilitas dan infrastruktur. Strategi dan arah pengem- bangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, sebagai contoh :  Pengembangan pariwisata minat khusus dan petua- langan.  Pengembangan pariwisata pedesaan.  Pengembangan ekowisata.  Pengembangan agrowisata. b- Materi yang Diatur 1) Jenis Pengembangan Pariwisata Jenis pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah tipe daya tarik dominan yang akan dijadikan andalan bagi pengembangan pariwisata di wilayah perenca- naan. Terdapat berbagai jenis atau tipe pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta tujuan pengembangan pariwisata di masing-masing wilayah. 2) Skala Pengembangan Berkaitan dengan jenis pengembangan pariwisata yang akan diambil, seperti halnya pertimbangan sosial-eko- nomi dan lingkungan, kesesuaian pengembangan yang akan dilakukan merupakan hal yang perlu dipertim- bangkan dalam proses penentuan kebijakan. Pariwisata yang dikembangkan dapat merupakan pari- wisata skala kecil dengan jumlah kunjungan ratusan orang pertahun, hingga pariwisata skala besar dengan kunjungan wisatawan ke daerah berjumlah puluhan ribu bahkan ratusan ribu wisatawan. Hal ini bergantung pa-da kemampuan daya dukung daerah. Contoh strategi pengembangan produk pariwisata : a- Strategi l Menjadikan Wisata Pantai sebagai Daya Tarik Utama di Wilayah Perencanaan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi tersebut :  Menentuan lokasi-lokasi prioritas pengembangan.  Melakukan perencanaan detail untuk kawasan yang akan dikembangkan.  Rencana pengembangan atraksi wisata dan sarana pendukung.
  43. 43. - 43 -  Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan yang akan di- kembangkan.  Rencana pengelolaan lingkungan.  Sasaran pengembangan dan skala waktu pengem- bangan. b- Strategi 2 Pengembangan Desa Wisata untuk mendorong Pertumbuhan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi ter- sebut :  Menentukan lokasi-lokasi pengembangan.  Menyusun rencana pengembangan yang meliputi aspek (fisik, manajemen, dan kelembagaan).  Rencana pengembangan atraksi wisata.  Sasaran pengembangan dan skala waktu pengembang-an.  Meningkatkan aksesibilitas ke lokasi yang akan dikem- bangkan.  Rencana pengelolaan lingkungan. c- Strategi 3 Konservasi Hutan dan Kawasan Nonbudidaya untuk Mendukung Pengembangan Ekowisata Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi tersebut adalah :  Menyusun rencana pengembangan ekowisata di lokasi yang akan dikembangkan.  Menyusun rencana pengelolaan kawasan.  Menyusun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan.  Sosialisasi dan koodinasi dengan instansi terkait, masyarakat setempat dan usaha pariwisata yang akan mengembangkan paket tersebut. Strategi pengembangan produk ini kemudian dijabarkan lebih rinci di dalam rumusan program pengembangan produk. 2- Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pasar Strategi pemasaran dan pengembangan pasar menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh daerah dalam rangka mencapai target serta sasaran pasar yang telah dirumuskan di dalam arahan kebijakan pengembangan pasar. Strategi ini
  44. 44. - 44 - meliputi aspek pengembangan pasar, promosi, 'market intelegent', dan positioning. Strategi ini merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertimbangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. a- Strategi Pengembangan Pasar Dalam strategi pengembangan pasar ini dirumuskan orienta- si pasar yang akan diraih dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meraih pasar tersebut. Penentuan segmen pasar yang diraih ini mempertimbangkan jenis dan potensi obyek dan daya tarik potensial yang ada serta jenis/bentuk pariwisata yang akan dikembangkan. Penentuan kelompok atau segmen pasar yang akan diraih mempertimbangkan antara lain : 1) Asal Wisatawan : Wisatawan Mancanegara atau Wisatawan Nusantara Penting untuk ditetapkan arah kebijakan pariwisata yang akan dikembangkan apakah lebih ditujukan untuk pangsa pasar mancanegara ataukah nusantara, meng- ingat hal ini membawa konsekuensi di dalam pengem- bangan sisi sediaan. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bila pangsa pasar yang akan dikembangkan adalah wisatawan mancanegara, maka kebutuhan pe- nyediaan fasilitas dan jenis pengembangan untuk seg- men pasar wisatawan nusantara tidak diperhatikan sa- ma sekali. Yang perlu diperhatikan adalah bila suatu daerah ingin mengembangkan pariwisata berskala in- ternasional, maka daerah tersebut harus mengembang- kan fasilitas dan pelayanan yang memiliki standar inter- nasional yang berlaku. Dan seringkali terjadi perkem- bangan pariwisata internasional yang berhasil akan mendorong pula pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara. 2) Kelas Pendapatan : Wisatawan Kelas Atas atau Backpackers Penentuan kelas wisatawan juga akan sangat berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas, skala dan jenis pengembangan wisata yang akan dilakukan. Bila daerah Kabupaten/Kota menginginkan kunjungan wisatawan yang berasat dari kelompok wisatawan “kelas atas”, maka fasilitas yang harus dibangun lebih bersifat ekslusif. Mengingat bahwa biasanya kelompok
  45. 45. - 45 - ini tidak berminat pada pengembangan yang bersifat mass-tourism. Hal ini biasanya membutuhkan investasi yang cukup besar. b- Strategi Promosi Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam mempromosikan daerah. Strategi promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran/ target wisatawan yang akan diraih. Strategi promosi meliputi antara lain :  sarana promosi yang akan digunakan : media cetak, media elektronik, web-site,  bentuk promosi: fam-tour, menghadiri event-event (dalam dan luar negeri). Strategi pengembangan pasar dan promosi antara lain meliputi: 1) Pemasaran Bersama dengan daerah lain yang memiliki pasar sasaran sejenis 2) Pengembangan dan Pemantapan Sistem Informasi Kepariwisataan 3) Peningkatan Kegiatan Promosi Daya Tarik Wisata dan Investasi Pariwisata, 4) Penetapan dan pemantapan Event Pariwisata. Strategi pengembangan pemasaran dan promosi ini kemudian dijabarkan lebih rinci didalam penyusunan Program Pemasaran dan Promosi. 3- Strategi Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata a- Materi yang Dirumuskan Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup Kabupaten/Kota memberikan gambaran dan indikasi lokasi- lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan hasil analisis terhadap potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di wilayah tersebut. Secara umum arahan pengembangan ruang untuk kepariwisataan meliputi :  Penetapan pusat-pusat pengembangan.  Penetapan kawasan prioritas pengembangan.  Penetapan jalur/koridor wisata. b- Materi yang Diatur Kedalaman materi yang diatur sebagaimana dijabarkan di bawah ini :
  46. 46. - 46 - 1) Penetapan Pusat-Pusat Pengembangan Pusat pengembangan pariwisata dalam lingkup wilayah biasanya sama dengan pusat pelayanan dan jasa (dalam hal ini adalah ibukota kabupaten/kota, atau kota kecamatan). Di dalam pusat pengembangan pariwisata tersebut tersedia sarana kepariwisataan, seperti sarana akomodasi, restoran, serta fasilitas pendukung lainnya, seperti layanan kantor pos dan telekomunikasi, tempat penukaran uang, pusat informasi pariwisata, terminal angkutan penumpang dan lain-lain.Pusat pengembang-an ini merupakan titik distribusi dari penyebaran wisa-tawan dalam kabupaten/kota. 2) Penetapan Kawasan Prioritas Pengembangan Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap poten-si, sumberdaya yang ada, ditentukan beberapa kawa-san untuk pengembangan. Kawasan tersebut dapat me-rupakan kawasan yang berada di daerah pantai, pegu-nungan, atau di daerah perkotaan/terbangun. Pertim-bangan lain yang perlu diperhatikan adalah jenis pe-ngembangan yang akan dilakukan, ketersediaan lahan, serta kemampuan/daya dukung lingkungan (alam, dan sosial budaya). Kawasan prioritas pengembangan ini dapat terdiri dari suatu :  kawasan yang terintegrasi di mana beberapa fasi- litas kepariwisataan dibangun untuk mendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata di wilayah tersebut;  Kawasan tersebut hanyalah merupakan obyek wi- sata, di mana wisatawan yang berkunjung hanya menikmati daya tarik yang ada, dan fasilitas kepa- riwisataan yang dikembangkan seminimal mung- kin dan hanya yang menunjang kegiatan wisata. Hal ini dapat terjadi bila kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah di daerah taman-ta- man nasional, cagar alam, kawasan konservasi atau kawasan di mana lingkungan alamnya sa- ngat rentan terhadap kegiatan pembangunan fisik. Kawasan tersebut biasanya dikembangkan untuk jenis ekowisata, dan wisata altemstif lainnya yang daya tarik utamanya adalah keaslian lingkungan alamnya. 3) Pengembangan Jalur/Koridor Wisata
  47. 47. - 47 - Pengembangan jalur/koridor wisata dalam lingkup Kabupaten/Kota akan meningkatkan daya tarik serta lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Jalur wisata yang dikembangkan akan meng- hubungkan beberapa obyek dan daya tarik wisata yang berbeda-beda, dengan pengaturan rute perjalanan yang berbeda pula. Alternatif jalur wisata yang dikem- bangkan sebaiknya memiliki tema yang berbeda sesuai dengan jenis/daya tarik wisata yang ditawarkan. 4- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran. Pe-ngembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisatawan sa-ngat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal. Di samping itu juga akan meningkatkan apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata, sehingga dapat memberikan pela-yanan sesuai dengan standar intemasional. Pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan bagi aparat pembina kepariwisataan daerah, agar dapat melaksanakan fung- si-fungsi pembinaan dalam rangka menerapkan kebijakan-kebijak- an yang telah disepakati bersama. Strategi pengembangan sumber daya manusia antara lain adalah :  Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan, resto-ran, biro perjalanan dan pemandu wisata.  Peningkatan kemampuan berbahasa asing di kalangan stake- holder yang bergerak di bidang pariwisata dan terkait dengan pengembangan pariwisata, seperti : tenaga kerja di usaha pa- riwisata, dan pemerintah daerah.  Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.  Peningkatan kemampuan teknis di bidang manajemen kepari- wisataan.  Peningkatan kemampuan di bidang perencanaan, dan pema- saran pariwisata. 5- Strategi Pengembangan Investasi Strategi pengembangan investasi ini berisikan langkah-langkah strategik yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di bidang kepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal
  48. 48. - 48 - yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang berasal dari daerah itu sendiri. Strategi pengembangan investasi antara lain :  Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pa- da usaha pariwisata.  Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan ma- syarakat yang akan berusaha di bidang kepariwisataan.  Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.  Menyiapkan infrastruktur antara lain : jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, listrik dan lainnya.  Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi investasi tetapi memiliki potensi pariwisata. 6- Strategi Pengelolaan Lingkungan Strategi pengelolaan lingkungan merupakan strategi umum yang mendasari semua pengembangan kepariwisataan yang akan dila- kukan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah proaktif di dalam upa-ya pelestarian lingkungan alam dan budaya. Strategi pengelolaan lingkungan ini merupakan pula langkah dalam menjawab perubah-an paradigma pariwisata global, di mana isu lingkungan menjadi salah satu isu sentral pembangunan. Strategi pengelolaan lingkungan antara lain adalah :  Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan hemat energi.  Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata.  Peningkatan dan pemantapan konsevasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap perubahan. Strategi pengelolaan lingkungan ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci kedalam program-program pengembangan. d. Indikasi Program Pengembangan Indikasi program pengembangan merupakan jabaran rinci dari setiap strategi yang disusun kedalam suatu bentuk program yang akan dila- kukan pada jangka waktu tertentu. Indikasi program disusun untuk ke- rangka waktu 5 tahun, dan tiap 5 tahun program hendaknya dikaji kem- bali dengan mempedomani kebijakan dan strategi yang telah ditetap- kan.
  49. 49. - 49 - Rincian indikasi program terdiri dari :  Program Jangka Panjang, dengan skala waktu 10 tahun; yang dibagi menjadi program 5 tahunan. Perumusan program masih bersifat umum dan garis besar, tetapi memperlihatkan langkah- langkah yang akan ditakukan pada setiap lima tahunan selama 10 tahun.  Program Jangka Pendek, dengan skala waktu 5 tahun, yang ter- diri, dari program tahunan. Merupakan program 5 tahun per-tama dari program 10 tahun; yang mengidikasikan materi program uta- ma dan program pendukung.
  50. 50. - 50 - Gambar 5 : Kerangka Proses dan Tahapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Analisis Perumusan Sasaran Perumusan Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah Rumusan Kebijakan Rumusan Strategi Rumusan Indikasi Program Pengembangan Program Pokok Program Penunjang Rincian indikasi program meliputi Program :  Program Utama, yaitu program yang berkaitan dengan substansi pariwisata, meliputi : pengembangan produk, pemasaran dan pro-
  51. 51. - 51 - mosi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, peman- tapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat  Program Pendukung, yaitu program-program yang diharapkan di- lakukan oleh instansi lain untuk mendukung pengembangan pariwisata. Indikasi program pengembangan memuat :  Nama program.  Sasaran dan tujuan program dan kaitannya di dalam mendukung strategi tertentu.  Justifikasi dan rincian program.  Jadwal pelaksanaan program.  Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program.  Sumber dana serta indikasi biaya yang diperlukan.
  52. 52. - 52 - Bab IV Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota Produk-produk RIPPDA, Kabupaten/Kota adalah produk yang dihasilkan dalam rangka penyusunan atau peninjauan kembali RIPPDA kabupaten/kota yang terdiri dari dokumen-dokumen : 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RIPPDA Kabupaten/ Kota; 2. Rancangan RIPPDA kabupaten/kota 3. Analisis dan Sintesis RIPPDA kabupaten/kota 4. Kompilasi Data RIPPDA kabupaten/kota Dokumen-dokumeri sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas berupa uraian engkap secara kualitatif dan kuantitatif berserta peta, tabel dan diagram. Uraian lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk dokumen-dokumen rancangan Perda meliputi :  Pola Pikir yang berisi penjelasan-penjelasan yang melatarbelakangi perlunya peraturan tersebut, hal-hal yang diatur, siapa yang diatur, dan bagaimana mengaturnya.  Rancangan Perda RIPPDA kabupaten/kota yang berisi konsideran, batang tubuh, aturan peralihan, penutup, serta lampiran materi RIPPDA kabupaten/ko-ta Uraian lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk kompilasi data, malisis dan rancangan RIPPDA kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab hi edoman Penyu-sunan RIPPDA kabupaten/kota, dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah. Ketentuan presentasi peta-peta untuk RIPPDA kabu-paten/kota sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan yang dipergunakan di dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Uraian lengkap sebagaimana dimak-sud pada Butir 2 untuk rancangan kabupaten/kota meliputi :  Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah,  Metodologi dan pendekatan perencanaan,  Gambaran potensi dan permasalahan kepariwisataan wilayah,  Sasaran pengembangan pariwisata,  Rencana pengembangan pariwisata yang terdiri dari : kebijakan pengem- bangan pariwisata daerah, strategi pengembangan kepariwisataan, dan indi- kasi program pengembangan kepariwisataan. Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Butir 6 di atas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah, se- bagaimana dimaksudkan di dalam GBHN serta visi misi pengembangan pari- wisata.
  53. 53. - 53 - Metodologi pendekatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Butir 6 di atas menjabarkan bagaimana pariwisata dikembangkan ditinjau dari berbagai aspek dan selaras dengan konsep pembangunan wilayah dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan serta pertimbangan-pertimbangan umum yang diadopsi untuk pengembangan pariwisata menunjang tujuan pemba- ngunan wilayah dijabarkan dalam bentuk konsepsi-konsepsi perencanaan pemba- ngunan. Gambaran potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan wilayah se- bagaimana dimaksud di dalam Butir 6 di atas menjabarkan hasil evaluasi terha- dap aspek-aspek kewilayahan, aspek sediaan (produk wisata) dan aspek per- mintaan (pasar) sebagaimana diuraikan di dalam Bab III. Sasaran pengembangan kepariwisatan merupakan target-target, baik yang ber- sifat kuantitatif, kualitatif ataupun normatif dalam pengembaiigan kepariwisataan di daerah. Sasaran tersebut meliputi :  Sasaran jumlah kunjungan wisatawan,  Sasaran ekonomi,  Sasaran sosial budaya,  Sasaran pengelolaan fisik/lingkungan. Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan arahan umum yang akan dijadikan landasan bagi langkah-langkah pengembangan pariwisata yang lebih operasional. Kebijakan ini menjawab isu-isu strategis internal dan eksternal yang terjadi dan dihadapi oleh daerah, kebijakan pengembangan pariwisata, meliputi aspek-aspek :  Produk,  Pasar,  Pemanfaatan Ruang,  SDM,  Lingkungan,  Investasi,  Pemberdayaan Masyarakat. Strategi pengembangan kepariwisataan merupakan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan kepariwisa- taan, agar arahan pengembangan kepariwisataan dapat terwujud. Perumusan strategi ini memperhatikan pendekatan :  Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.  Kesesuaian produk dengan pasar.  Kelestarian lingkungan. Strategi pengembangan kepariwisataan ini meliputi :  Strategi pengembangan produk,  Strategi pengembangan pasar dan promosi,  Strategi pengembangan sumber daya manusia,  Strategi pengembangan investasi,  Strategi pemberdayaan masyarakat,
  54. 54. - 54 -  Strategi pengelolaan lingkungan. Indikasi program pengembangan kepariwisataan merupakan penjabaran strategi ke dalam kegiatsn-kegiatan yang bersifat operasional, yang telah menunjukkan rin-cian program, justifikasi program, sasaran dan tujuan program, jadwal waktu pe-laksanaan program, pihak yang terlibat, serta sumber dana/pembiayaan dan in-dikasi biaya.

×