Kawasan Ekonomi Terpadu secara teoritis

1. BATASAN FREE ZONE
Special Economic Zone
Free Trade Zone
Free Port
Bonded Zone
Export
Processing Zone
Bonded
Warehouse
UU 25/2007
PERPU I/2007
UU 36/2000
UU 32/2004
PP 33/1996
PP 43/1997
TEORITIS INDONESIA

2. KEK DI INDONESIA
BELUM ADA BATASAN KEK
YG ADA ADALAH KP&PB : WILAYAH NON PABEAN, BEBAS BEA,
CUKAI, PPn, PPnBM. (SBG SALAH BENTUK KEK)
KEGIATAN BIDANG EKONOMI : PERDAGANGAN, MARITIM,
WISATA, PERBANKAN DLL, DAN YG DIATUR PP
FUNGSI : MENYIMPAN, MENGUBAH BENTUK DAN
MEMPROSES
BATAS-BATAS DAN PEMBENTUKAN DENGAN PP UNTUK
JANGKA WAKTU 70 TAHUN
KELEMBAGAAN : PENGAMBIL KEBIJAKAN ADALAH DEWAN
KAWASAN YG MEMBENTUK BADAN PENGUSAHAAN SBG
PENGELOLA KAWASAN
PERATURAN LAIN TETAP MEMBATASI : KARANTINA, IMIGRASI,
JUAL-BELI DAN PEREDARAN UANG SERTA PERBANKAN

3. MANFAAT KEK
Daya tarik (competitive advantage)
Investasi asing meningkat cepat
(Industri utama/besar)
Pertumbuhan industri/jasa
pendukung (multiplier-effect)
Pertumbuhan kegiatan ekonomi
tdk langsung (spin-over-effect)
Peningkatan pasokan :,hasil pertanian,
peternakan, perikanan, bahan baku
industri dll dari sekitar Bintan
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(hukum, Insentif, Iklim investasi, pengelolaan, prosedur beacukai, promosi : baik)
PENYERAPAN
TENAGA
KERJA
PENINGKATAN :
PAJAK,
RETRIBUSI,
PENDAPATAN
LAIN,
PENDAPATAN
PENGELOLAAN
KEK
PENINGKATAN
KUALITAS
HIDUP
MASYARAKAT
PEMBANGUNAN
: PENDIDIKAN,
KES & FAS.
PUBLIK LAIN

4. MASALAH SOSIAL KEK
PERTAMBAHAN
JUMLAH
PENDUDUK/PEN
DATANG
MENINGKATNYA
KEBUTUHAN :
KESEHATAN, AIR
BERSIH, RUMAH
DLL
KONFLIK SOSIAL
PERMUKIMAN
KUMUH
BENTURAN
KEPENTINGAN
KECEMBURUAN
SOSIAL
KETIDAKPUASAAN
KESENJANGAN
EKONOMI
PENINGKATAN
AKTIVITAS
EKONOMI
TDK TERTANGANI
KONFLIK
ANTAR INSTITUSI
KELEMBAGAAN
TDK
AKOMODATIF