1. MK. Kebijakan Keluarga dan
Publik
Ftri Meliani
(I251120181)
Fitri Apriliana Hakim
(I24090038)
PROGRAM ILMU KELUARGA DAN PERKEMBANGAN ANAK
DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
2. Mengapa Pertanian?
• BPS 2011: 30,02 juta penduduk miskin (12,49%); 64% di antara
penduduk miskin tinggal di pedesaan yg mayoritas petani.
• Beras adalah pangan pokok 45% dari total food-intake,
atau 80% dari sumber karbohidrat utama pola konsumsi
Indonesia.
• Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1999 76 %
rumah tangga Indonesia adalah konsumen beras (net
consumer) dan 24 % sisanya produsen beras (net producer).
• Perkotaan net consumer beras 96%, hanya 4% net producer.
• Pedesaan net consumer beras 60%, hanya 40% net
producer.
• Hasil Pendapatan Usahatani (PUT) oleh BPS pada 31 Juli
2009: jumlah rumah tangga usaha tani (RUT) adalah 17,8 juta.
Persentase petani tanaman pangan yang miliki luas areal
kurang dari 0,5 hektar tercatat 9,6 juta unit (53.5% dari total
RUT). Data ini cukup konsisten dengan hasil Sensus 2003.
3. • Transmisi harga dari gabah petani ke beras konsumen lebih cepat
terjadi (perubahan harga gabah petani cepat sekali
mempengaruhi harga beras konsumen).
• Namun hal yang sebaliknya tidak terjadi. Perubahan harga beras
konsumen tidak direspons secara cepat oleh harga gabah petani.
• Walaupun harga beras melonjak sangat tinggi, tapi petani
tidak banyak menerima manfaat dari kenaikan harga beras
tersebut.
• Beras merupakan makanan pokok karakteristik permintaannya
tidak elastis, perubahan harga juga tidak terlalu berpengaruh
terhadap konsumsi beras.
• Hanya kelompok miskin yang menderita cukup parah karena
perubahan harga beras.
4. • Sejak krisis ekonomi, marjin harga gabah di petani dan
harga beras di konsumen sangat besar Rp 400
sampai melebihi Rp 2000,00/kg.
• Implikasinya nilai tambah pengolahan dan
perdagangan beras tidak dinikmati oleh petani dan
konsumen, tapi lebih banyak oleh pedagang, penggilingan
padi dan pelaku lain.
• Sistem pasca panen dan distribusi beras di dalam
negeri tidak efisien fenomena asimetri pasar (kendala
serius dalam pembangunan ekonomi).
5. Contoh: Posisi Petani dalam Sistem Pertanian
Bawang Merah di Brebes
Sumber: Semai (2009)
6. Poverty Dimension Petani di Indonesia
• Lack of opportunity
Petani tidak memiliki akses terhadap lahan (sebagai faktor produksi
terpenting dalam suatu budidaya pertanian). Masih mengandalkan
usahatani skala kecil, di bawah 0,5 ha. Maka upaya peningkatan
produksi, produktivitas dan pendapatan petani tidak akan mencapai
hasil optimal.
• Low of capabilities
Ketergantungan pada pupuk dan pestisida berbahaya, yg semakin
hari semakin mahal. Petani butuh teknologi yg murah dan ramah
lingkungan.
• Low-level of security
Kurang tegasnya hukum terhadap renternir yang dekat dgn kehidupan
petani. Msh jarang kredit yang ramah thdp petani.
• Low of capacity or empowerment
Kurangnya fasilitas berupa penyuluhan dan pelatihan dalam
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
8. PT Pertanian Sehat Indonesia
• Pertanian Sehat Indonesia (PSI) bentuk transformasi dari
Lembaga Pertanian Sehat Dompet Dhuafa. Moto: Berkomitmen
Membangun Pertanian Indonesia.
• Awalnya Laboratorium Biologi Dompet Dhuafa Republika (1999)
di Bogor. Tahun 2012 menjadi PT. Pertanian Sehat Indonesia.
• PSI diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan
pertanian di Indonesia dengan cara yang khas dan unik.
• Melalui aktivitas penelitian, PSI DD terus merakit teknologi
budidaya tanaman ramah lingkungan yang kemudian ditransfer
kepada masyarakat petani melalui program pemberdayaan
masyarakat (community empowerment) yang berkelanjutan
melalui program pembiayaan usaha tani, pendampingan,
pelatihan teknologi dan pengembangan ekonomi komunitas.
9. Paket program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh PSI
terfokus pada kegiatan;
•Penguatan SDM Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S)
•Introduksi dan adopsi teknologi pertanian dengan basis ramah
lingkungan serta
•Pembentukkan dan pengembangan kelembagaan petani.
•Saat ini telah lebih dari seribu petani tergabung dalam Kelompok
Tani Sehat (KTS) dan Gabungan Kelompok Tani Sehat (Gapoktan
Sehat). Sebagian dari mereka kini telah menjadi produsen pupuk
organik dan beras sehat bebas residu pestisida, dan sebagian
yang lain sudah membangun usaha ekonomi bersama dalam lembaga
lokal.
11. Survei potensi
SDA & SDM
Sosialisasi
pemerintah
& petani
dhuafa
Pembagian
Kelompok tani
(Poktan) dan
Manager Lapangan
Pembagian bantuan
tunai masyarakat
Rp. 1.000.000 - Rp.
2.000.000/KK
Pembinaan dan
Pelatihan selama 2
tahun
Pelepasan dan
Pengawasan
12. Kriteria
SDM
• Sasaran Utama: petani miskin (dhuafa) dengan ciri umum
1) Para petani yang memiliki lahan maksimum 0.25 Ha atau
berpenghasilan per-hari kurang dari atau sama dengan Rp. 20.000;
2) Kondisi rumah (milik sendiri/ sewa/ kontrak) kurang layak dan
kepemilikan harta (peralatan hidup) terbatas, dideskripsikan dengan
indeks rumah;
3) Ada rekomendasi dari masyarakat setempat bahwa yang bersangkutan
terkategori miskin.
• Sasaran antara: petani yang dapat kader atau pendamping.
SDA
1. Mempunyai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan baik untuk
skala lokal maupun nasional, termasuk dukungan sarana dan prasarana
program serta dukungan iklim dan cuaca (klimatologi);
2. Memiliki potensi SDM yang mendukung program baik dalam hal
kuantitas maupun kualitas;
3. Tidak termasuk daerah konflik atau memilki potensi konflik yang tinggi.
13. Produk PT PSI di Bogor
Produk-produk barang:
• Beras SAE (Beras Sehat, Aman, Enak)
• Vitura (Agen Pengendali Hayati, diproduksi untuk PT. Natural
Nusantara)
• Virexi (Agen Pengendali Hayati, diproduksi untuk PT. Natural
Nusantara)
• OFER (Kompos Berkualitas)
• TOP SOIL (Media Tanam Berkualitas)
• PASTI (insektisida hayati)
Produk-produk jasa:
• Pelatihan Pertanian berbasis Pertanian Sehat (ramah lingkungan)
• Konsultasi Bidang Pertanian
• Pengelolaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
14.
15. Perbaikan oleh PT PSI
Program Pemberdayaan Petani Sehat
Daerah: desa Siketug, Cijeruk, Cibalung, Cigombong
• Tahun 2005: 149 KK dengan 16 Kelompok Tani.
• Tahun 2009: 456 KK dengan 5 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)
• Program ke depan: koperasi syariah, deversifikasi komoditas padi, tanaman
herbal, hortikulturan, dan peternakan.
• Aset 2010: 156,4 juta
• Manfaat berefek pada sekitar 1000 petani
• Dari program penggemukan 120 domba oleh 33 petani mendapat keuntungan
150-200 per orang.
• Evaluasi berkala: wawancara sensus, wawancara sampling, FGD, dan studi
kualitatif.
Contoh di Brebes (dari 2008-2011):
1. Pendapatan rata-rata petani meningkat 24,1%.
2. Petani miskin berkurang 41,3%.
3. Jarak kesenjangan pendapatan dengan garis kemiskinan berkurang dr Rp
246.476 menjadi Rp 151.850.
4. Perbaikan distribusi pendapatan petani mencapai 37,7%.
16. Potensi Program
Berdasarkan analisis finansial dan ekonomi yg dilakukan DD, beberapa
faktor pertanian sehat yang layak dikembangkan:
•Harga beras hasil pertanian sehta lebih tinggi keuntungan lebih
besar.
•Biaya produksi hemat karena penggunaan pupuk dan pestisida organik
yg juga berguna untuk kesuburan tanah.
•Dengan mengurangi bahkan menghilangkan keterlibatan bahan kimia,
diharapkan dapat meningkatkan kesehatan koonsumen beras.
Tujuannya:
1.Menghilangkan ketergantungan penggunaan bahan kimia berbahaya.
2.Mengembalikan kualitas ekologi
3.Melestarikan keanekaragaman hayati pd ekosistem pertanian, dan
4.Mengembangkan kreatifitas dan kemampuan petani dl mengelola
usaha taninya.
17.
18.
19.
20. Pro-growth
Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim
investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran
pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi.
Pro-job
Mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan
lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan menekankan
pada investasi padat pekerja.
Pro-poor
Mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya
dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial,
meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan
pemberdayaan masyarakat.
Strategi Kebijakan SBY
21. • UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budiaya Tanaman.
• UU 7 Tahun 1996 tentang Pangan:
“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau”
• Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan:
a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu
pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
Kebijakan Pemerintah
22. • PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan:
“Tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Dalam UU ini dijelaskan
ketentuan umum pangan. Penetapan mengenai keamanan pangan
yang meliputi sanitasi, Bahan Tambahan Pangan, pangan produk
rekayasa genetika, Iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu
pangan dan pemeriksaan laboratorium, pangan tercemar. Mutu dan
gizi pangan meliputi mutu pangan, sertifikasi mutu pangan, gizi
pangan. Pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari
wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta
masyarakat.”
• Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2008: dimaksudkan
untuk memberikan insentif produksi dan perlindungan kepada
petani beras, sekaligus perlindungan untuk konsumen miskin, atau
untuk berkontribusi pada stabilitas harga pangan pokok ini.
23. • Peraturan Menteri Pertanian nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian: (1)
pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
(2) pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3)
pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan
Keamanan Pangan Segar; dan (4) dukungan Manajemen dan Teknis
lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.
Kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan
daerah rawan pangan tahun 2014:
(a) pemberdayaan lumbung masyarakat sebanyak 1000 lumbung;
(b) pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 3.300 desa;
(c) penanganan daerah rawan pangan di 450 kabupaten/kota;
(d) data dan informasi ketersediaan, cadangan dan rawan pangan di 33
provinsi; serta
(e) terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan
kerawanan pangan di 33 provinsi.
24. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan No.
006/Kpts/Ot.140/K/01/2011:
“Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai
kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui
pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan
subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara
berkelanjutan”.
•Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahap II
2010-2014: “Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur,
dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan”.
Tujuh Gema Revitalisasinya yaitu:
(1) Revitalisasi Lahan,
(2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan,
(3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana,
(4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia,
(5) Revitalisasi Pembiayaan Petani,
(6) Revitalisasi Kelembagaan Petani, serta
(7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.
25. Rekomendasi
1. Fokus kebijakan pangan beras di Indonesia perlu
diarahkan untuk meningkatkan harga gabah dan
menurunkan harga beras, atau untuk mengurangi marjin
harga gabah dan beras (yang saat ini masih memberikan
keuntungan hanya bagi usaha penggilingan padi dan
perdagangan beras).
2. Kebijakan pangan murah dan kecukupan perlu
ditingkatkan lagi. Pengentasan kemiskinan perlu memiliki
visi pemberdayaan masyarakat, sekaligus dapat
menciptakan lapangan kerja produktif di pedesaan dan
perkotaan.
3. Perbaikan keterkaitan (linkages) aktivitas ekonomi di
pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu
meningkatkan arus pergerakan produk dan jasa, yang
sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru.
