• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Makalah firdaus cahyadi dalam acara Konferensi Negara Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta
 

Makalah firdaus cahyadi dalam acara Konferensi Negara Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta

on

  • 1,132 views

Konglomerasi media dan kebijakan telematika

Konglomerasi media dan kebijakan telematika

Statistics

Views

Total Views
1,132
Views on SlideShare
1,128
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slashdocs.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah firdaus cahyadi dalam acara Konferensi Negara Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta Makalah firdaus cahyadi dalam acara Konferensi Negara Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta Document Transcript

    • KEBIJAKAN TELEMATIKA DAN KONGLOMERASI MEDIA DI INDONESIA Oleh: Firdaus Cahyadi ABSTRAK Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) begitu pesatdi dunia. Ada kecenderungan konvergnsi (menyatu). Artinya, jika sebelumnya teknologiinformasi, telekomunikasi dan penyiaran terpisah, maka saat ini ada kecenderungan untukmenyatu. Di Indonesia sendiri, trend konvergensi telematika disambut dengan gegapgempita. Melonjaknya pengguna facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya di internetseiring dengan meningkatnya pengguna handphone, dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Di tengah gegap gempita era konvergensi telematika itu, ternyata ada persoalan seriusterkait telematika di Indonesia. Setidaknya ada dua persoalan. Pertama, pengguna internetdi Indonesia ternyata cenderung pasif dalam memproduksi konten. Kedua, penggunainternet, termasuk media sosialnya, ternyata masih didominasi oleh warga yang tinggal diJawa, khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa, Indonesia Barat, dan sebagianIndonesia Tengah. Hal itu terkait ketimpangan akses infrastruktur telematika di negeri ini. Sebaliknya, datangnya era konvergensi telematika dimanfaatkan oleh korporasi diindustri media. Konvergensi telematika, memperkuat bisnis konglomerasi media di Indonesiayang telah ada sebelumnya. Dengan konvergensi telematika, proses produksi berita menjadilebih efisien secara ekonomi. Hasil reportase lapangan seorang wartawan, kini dapatdipublikasi di berbagai kanal sekaligus, cetak, online, televisi dan radio. Selain muncul kritik atas mutu sebuah karya jurnalistik terkait dengan fenomenamenguatnya konglomerasi media di era konvergensi telematika ini, juga muncul kekuatiranterkait hegomoni wacana publik. Meskipun di era konvergensi telematika juga munculkesempatan bagi publik untuk melawan hegomoni wacana dari media-media konglomerasiitu. Namun, dengan adanya dua persoalan telematika seperti tersebut di atas, pertarungan 1
    • wacana antara publik dan media konglomerasi menjadi tidak seimbang. Artinya, mediakonglomerasilah yang akhirnya menjadi pemenang dalam pertarungan wacana tersebut. Kebijakan telematika yang diharapkan mampu memberi ruang bagi publik untukmengekspresikan pendapatnya dan membangun wacana justru mengecewakan. Keberadaanpasal karet pencemaran nama baik di UU ITE misalnya, justru mengkondisikan publikpengguna internet bertambah pasif dalam memproduksi konten. Begitu pula RUU Konvergensi Telematika (Multimedia) yang semula diharapkan mampumengatasi persoalan kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia, justru tidakmemuat hak warga negara untuk menggugat atau sekedar komplain bila negara gagalmembangun infrastruktur telematika di kawasannya. Yang tercantum dalam RUUKonvergensi Telematika adalah hak konsumen, bukan warga negara. Dan Telematika adalahsekedar komoditas bukan lagi sesuatu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.I. Media di Era Konvergensi Telematika Era digital membuat setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi konsumensekaligus produsen dari sebuah konten. Namun di sisi lain era digital juga dimanfaatkan olehperusahaan-perusahaan media massa besar untuk memperkokoh bangunan konglomerasimedianya1. Amerika Serikat adalah negara yang dapat dijadikan contoh dari konglomerasi media.Pada era tahun 1980-an hinggga pertengahan tahun 1990-an, perusahaan media massa diAmerika Serkat terus mengalami penurunan. Tahun 1996, perusahaan media di negeri ituhanya menyisakan lima media, yaitu Time-Warner, Viacom, News Corp., Bertelsmann Inc.,dan Disney2.1 terpusatnya kepemilikan media di tangan sedikit orang/perusahaan. http://twitoaster.com/country-us/ndorokakung/konglomerasi-media-mungkin-tak-menguntungkan-publik-karena-akan-terjadi-keseragaman-suara/2 https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-mnc-media-nusantara-citra/ 2
    • Diolah dari tulisan Veronika Kusuma3 Tahun 2011, muncullah sejarah besar dalam integrasi konglomerasi media diAmerika Serikat yang mencoba mengintegrasikan kepemilikan media dan infrastrukturinternet. Pada tahun tersebut perusahaan raksasa Time Warner bergabung denganAmerican On Line (AOL)4 menjadi Time Warner and AOL (TWOL)5. Penggabungan duaperusahaan itu dinilai sangat strategis dan menandai munculnya konglomerasi mediabaru6. Namun marger TWOL tidak berlangsung lama. Pada tahun 2003 marger itu bubar.Menurut Satrio Arismunandar7, yang ditulis dalam blognya8, setidaknya ada tiga penyebabdari kegagalan marger kedua media besar itu. Pertama, alasan yang bersifat teknis. OrangAmerika ternyata lamban dalam mengadopsi koneksi pita-lebar berkecepatan tinggi, yangdiperlukan untuk terjadinya konvergensi. Kedua, pemilihan waktu yang tidak tepat. Merger itu terjadi tak lama sebelum saham-saham perusahaan yang terkait dengan Internet berguguran, sehingga menguras habis3 Konglomerasi Media dalam Grup MNC (Media Nusantara Citra)4 AOL amat disukai para investor di pasar Wall Street, karena dianggap sebagai a leader in the rapidly emerging world ofinternet based media5 KONSENTRASI MEDIA MASSA DAN MELEMAHNYA DEMOKRASI, Henry Subiakto, Dosen Jurusan Komunikasi FISIP dan ProgramPascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya6 Time Warner menguasai konten, dengan deretan majalah, film, dan program-program televisi yang dimilikinya. Sedangkan AOLmemiliki saluran ke lebih dari 20 juta tempat tinggal di Amerika7 Seorang TV Jurnalis di salah satu group media terkemuka di Indonesia8 http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2010/11/memahami-konvergensi-media-media.html 3
    • modal potensial yang dibutuhkan untuk memajukan proses ke arah konvergensi yangdiidamkan. Ketiga, terkait dengan kekeliruan dalam membaca psikologi konsumen. Hanya karenaseseorang bisa terkoneksi ke Internet melalui AOL, tidaklah lantas berarti ia inginmenyaksikan liputan CNN9 atau menonton film-film Warner Brothers atau membaca majalahTime10. Sementara itu menurut Direktur LSPP11 Ignatius Haryanto, dalam wawancara denganYayasan SatuDunia12, kegagalan marger TWOL disebabkan oleh culture dari keduanya (TimeWarner dan AOL) berbeda. “Misalnya, AOL terkait dengan internet yang sangat tinggi.Sementara produksi konten Time Warner sangat lama bila dibandingkan dengan internet,”ujarnya, “Kalau kita bicara soal produksi majalah, itu kan skalanya mingguan atau bulanan.Bahkan jika bicara film, maka proses produksinya bisa tahunan,” Hal itulah, menurut Ignatius yang kurang bisa dipertemukan. Pertanyaan berikutnyaadalah, apakah jika faktor-faktor kegagalan yang menimpa TWOL itu dibenahi, apakah akanada integrasi baru antara industri konten media dan penyedia infrastruktur internet? “Bisajadi, jika perusahaan-perusahaan lain sudah mengetahui kunci untuk mengatasi kegagalanmarger TWOL itu dan bisa bersinergi, maka bukan tidak mungkin muncul konglomerasimedia baru yang berbasiskan konvergensi telematika itu di masa depan,” kataya. Konglomerasi media yang menyorot perhatian publik di Amerika Serikat lainnyaadalah kerajaan media News Corporation milik Ruperth Murdoch. Jaringan bisnis mediadari News Corporation ini membentang dari Amerika, Australia, Inggris, Eropa dan Asia.Jaringan bisnis medianya meliputi media cetak, televisi dan internet.No Negara Media dalam Jaringan News Corporation1 Australia Fox Studio Australia, Fox Sport Australia, Foxtel, Harper Collins Australia, Big League, Daily Telegraph, Gold Coast Bulletin, Hearl Sun, Alpha, Donna Hay, Inside Out, Sunday Hearld Sun, Sunday Mail,9 CNN adalah televisi yang dimiliki oleh Group Time Warner10 Time adalah majalah yang dimiliki oleh Group Time Warner11 Lembaga Studi Pers dan Pembangunan12 Wawancara di Kantor SatuDunia, 17 Juni 2011 4
    • Sunday Tasmanian, Sunday Territorian, The Advertiser, The Australian, The Courier-mail, The Sunday Times, Weekly Times, The Mercury, The Sunday Telegraph, Sunday Times, The Sunday Mail, NT News, Truelocal.com.au, News.com.au, Careerone.com.au, Foxsport.com.au2 Inggris Bskyb, News International, The Times, The Sun, Shine Group, Harper Collins UK, Time Literary Supplement, NDS3 Amerika Fox News Channel, National Geographic Channel AS, The Wall Street Serikat Journal, 20th Century Fox, Fox Searchilight Picture, Fox Broadcasting Company, Harper Collins Publishers, New York Post, FX dsb4 India Tata Sky, Harper Collins India5 Hongkong Star TV6 Kanada Harper Collins Canada7 Italia Sky Italia8 Jerman Sky Deutschland9 Selendia Baru Harper Collins New Zealand10 Papua Nugini Post-Courier Tabel Kerajaan Bisnis Media Murdoch13.Beberapa kerajaan bisnis media Murdoch juga merambah dunia internet. Jejaring mediamilik Murdoch di internet antara lain: Americanidol.com, askmen, fox.com, foxsport.com,hulu.com, mikround, News Digital Media, News Outdor, Scout, Spring Widgets danWhatifsport. Selain itu pada tahun 2005, News Corporation juga membeli sahamMySpace14. Rupert Murdoch, membeli MySpace pada 2005 seharga US$580 juta sekitar Rp5,2 triliun15. Di Amerika Serikat, menurut Ketua Yayasan Pantau16 Andreas Harsono dalam sebuahwawancara melalui Skype dengan SatuDunia17, beberapa konglomerat media itu memiliki13 Sumber: Media Indonesia, Selasa, 26 Juni 201114 situs jejaring sosial terpopuler di Amerika pada 200615 http://daerah.tempo.co/hg/iptek/2011/01/12/brk,20110112-305665,id.html16 Yayasan Pantau adalah sebuah lembaga yang bertujuan memperbarui jurnalisme di Indonesia17 Wawancara via skype dilakukan 23 Juni 2011 5
    • saham di perusahaan telekomunikasi dan jasa internet. “Washington Post18 itu punya sahamdi facebook, meskipun kecil,” ujarnya, “Donald Graham, CEO The Washington Post19, menjadisalah satu investor facebook,” Raksasa di dunia internet, seperti google, lanjut AndreasHarsono, itu memiliki kerjasama dengan New York Time20. “Tapi itu bukan kepemilikansaham,” lanjutnya. Seperti ditulis oleh kompas.com21, The New York Times (dan juga Washington Post )memiliki kerjasama dengan Google. Kedua media besar AS tersebut membuat proyekeksperimen yang disebut Living Stories untuk menyajikan berita secara komprehensifberdasarkan tema dan akan ter-update setiap ada berita lanjutan.II. Konglomerasi Media di Indonesiaa. Perubahan konsumsi masyarakat terhadap media di Indonesia Trend digital juga merambah ke Indonesia. “Saat ini sedang transisi dari analog kedigital, ditandai dengan proses migrasi dari system analog dan digital yang menurut blueprint pemerintah berakhir di tahun 2017,” ujar aktivis AJI22 Margiono di Jakarta padaAgustus 201123. Setelah 2017 tidak ada lagi radio FM, TV UHF. Kita melihatnya TV Digital.Pada 2013 dilakukan switch di kota-kota besar dahulu. Kalau planning tersebut berjalan, duatahun lagi di Jakarta kita tidak akan bisa lagi ndengar radio FM, nonton TV UHF, kita harusbeli seatle box terlebih dahulu. Trend baru itu juga membawa perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap mediadi negeri ini. Hasil Survei Media Index yang dilakukan oleh Nielsen Media Survei24,menunjukan pembaca koran konvensional menurun sementara pengguna internet18 The Washington Post Company (NYSE: WPO) is a diversified education and media company whose principal operations includeeducational services, newspaper print and online publishing, television broadcasting and cable television systems.http://www.washpostco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-ourcompanyprofile19 The Company also owns The Washington Post, Express and El Tiempo Latino; Post–Newsweek Stations (Detroit, Houston,Miami, Orlando, San Antonio and Jacksonville); Cable ONE, serving subscribers in midwestern, western and southern states; TheSlate Group (Slate, TheRoot.com and Foreign Policy); The Gazette and Southern Maryland Newspapers; The Herald (Everett,WA); Avenue100 Media Solutions, an analytics-based performance marketing company; SocialCode, a full service Facebookadvertising agency; and Trove, a personalized news aggregation service.20 The New York Times Company, a leading media company with 2010 revenues of $2.4 billion, includes The New York Times, theInternational Herald Tribune, The Boston Globe, 15 other daily newspapers and more than 50 Web sites, includingNYTimes.com, Boston.com and About.com. http://www.nytco.com/company/index.html21 http://bola.kompas.com/read/2009/12/09/18482871/.The.New.York.Times.dan.Washington.Post.Merapat.ke.Google22 Aliansi Jurnalis Independen23 Diskusi lingkar balajar Telematika, Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011. http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-124 http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/16/16015757/survei.nielsen.pembaca.media.cetak.makin.turun 6
    • mengalami kenaikan. Sementara penonton televisi relatif stabil di angka 94%.Sumber riset Nilsen yang dikutip Kompas.com Data itu juga dikuatkan oleh riset yahoo.com dan TNS mengenai trend penggunainternet di Indonesia. Riset itu menyebutkan bahwa telah terjadi lonjakan yang signifikandalam pengaksesan berita online, 28% di tahun 2009 dibandingkan 37% di tahun 2010sementara penggunaan media cetak terus menurun25. Survei Markplus Insight26, juga menunjukan bahwa pengguna internet di Indonesiacenderung tidak lagi menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi utama.Menurut riset tersebut, internet sudah menjadi preferensi utama dalam mendapatkaninformasi dan hiburan selain TV. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, danSurabaya, Internet lebih unggul di banding TV. Temuan lain yang cukup menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah penetrasi mediacetak seperti surat kabar, tabloid, dan majalah terlihat jauh di bawah media yang lain. Meskidemikian ada beberapa kota yang memiliki karakteristik yang berbeda. Di Surabaya suratkabar masih populer, karena posisi Jawa Pos yang sangat kuat. Hal yang sama juga terjadi diDenpasar.25 http://www.detikinet.com/read/2010/05/31/160759/1366831/398/media-online-mulai-memangsa-media-cetak26 http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-internet-di-indonesia.html 7
    • b. Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika Era konvergensi telematika yang mulai menjalar di Indonesia dimanfaatkan pula oleh para konglomerat media untuk mengukuhkan bisnis medianya. Namun, sejarah konglomerasi media di Indonesia sendiri, sejatinya telah dimulai sejak era Orde Baru. Menurut aktivis AJI Margiyono, proses konvergensi di Indonesia dimulai dari konglomerasi, “Dimana industri-industri media besar membeli/mencaplok media-media lain,” ujarnya27, “Misal portal beritasatu.com milik Ulil dibeli Lippo, Detik.com dibeli kelompok Para,”. Menurutnya, hal itu tidak ahanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tingkat internasional, “Sebagaimana Google dan Yahoo yang membeli situs-situs/kontak local,” tambahnya. “Konglomerasi media, dalam arti cross section28, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto dan semua terpusat di Jakarta,” ujar Andreas Harsono, “Di era Hindia Belanda dan Soekarno memang ada media besar, tapi tidak cross section, pada waktu itu hanya koran saja,” “Adapun aktornya, kebanyakan sama sejak Orde Baru,” katanya, “Namun ada aktor baru dalam konglomerasi media ini setelah Orde Baru tumbang, yaitu Trans Corps” Menurut Andreas Harsono, di luar internet, konglomerasi media yang terbesar adalah MNC (Media Nusantara Citra). “Yang kedua, Kompas-Gramedia,” ujarnya, “Untuk konglomerasi yang berbasiskan konvergensi telematika, saat ini yang paling besar adalah Group Bakrie,”. Menurutnya, konvergensi telematika akan semakin memperkuat konglomerasi media di Indonesia. “Akan makin parah,” ungkapnya.No Media Newspa Magazine Radio Televisio Cyber Media Other Group per Station n Station Bussines1 Kompa Kompas, 37 Majalah Sonora Kompas Kompas.com, Hotel,Printin s- The dan Tabloid, Radio TV29 Kompasiana.co g, Grame Jakarta 5 book dan m30 House, 27 Diskusi Lingkar Belajar Telematika (1), Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011. http://www.satudunia.net/content/notulensi- diskusi-lingkar-belajar-telematika-1 28 Media cetak, radio, televisi dan internet 29 Saat tulisan ini dibuat Group Kompas sedang mempersiapkan kompasTV 30 Kompasiana adalah sebuah Media Warga (Citizen Media) 8
    • dia Post, publisher Otomoti Promotion, Group Warta on Agencies, Kota dan Radio University 11 surat kabar lokal2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Okezone.com IT Bussines (Media Indonesi Mom&Kidd FM,Radi Global Nusant a y, o TV, TPI ara Realita, Dangdu (MNC Citra) Majalah t TPI, TV), Trust ARH Indovisio Global, n Women (Televisi Radio Cable)3 Jawa Jawa Pos, 23 majalah Fajar JTV di Travel Pos Fajar, mingguan FM di Surabaya Bureau, Riau Pos, Makass dan 3 Power House Rakyat ar stasiun Merdeka, TV dan 90 lokal31 surat kabar lokal di berbagai daerah4 Mugi Cosmopolit Hard O’Chann Holder of 31 Batam, Pekanbaru, Makassar 9
    • Reka an, Rock el34 Saveral Aditam Harper’s FM32, International a Bazaar,Esq MTV Boutique (MRA) uire, Sky33 FHM, Good House Keeping dan 10 majalah lainnya (kebanyaka n franchise)5 Bali Bali post, Tabloid Bali TV Balipost, bisnis Post Suluh Tokoh dan 8 TV bali Indonesi lokal a dan 2 lainnya koran lainnya6 Mahak Harian Golf Digest, Radio JakTV, Entertaiment a Republik Arena, Jak FM TV One35 . Outdoor Media a Parents Advertismen Indonesia, t A+7 Femin Femina, Radio U Production a Gadis, Ayah FM House Group Bunda, Dewi dan 32 Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya 33 Jakarta dan Bandung 34 Has been taken over SCTV 35 Bekerjasama dengan Group Bakrie 10
    • 10 majalah lainnya8 Bakrie AnTV, TV Vivanews.com Property, Group One minning, palm oil dan telekomunika si9 Lippo Jakarta Majalah Beritasatu.com Property,hos Group Globe, Investor, pital, 36 Investor Globe Asia, Education, Daily, Campus insurance, Suara Asia internet Pembaru service an provider10 Trans TransTV, Detik.com37 Corp Trans711 Media Media MetroTv mediaindonesia Group Indonesi .com 38 a, Lampung Post, Borneo News Sumber: diolah dari tabel konglomerasi media Ignatius Haryanto39 “Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit dihindarkan,” ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media Holdings 40, saat menjadi 36 Berita Satu Media Holdings 37 Saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses akusisi 38 http://id.wikipedia.org/wiki/Media_Group 39 10 tahun Yayasan Tifa,”Semangat Masyarakat Terbuka” 40 Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the Berita Satu TV, BeritaSatu.com, Jakarta 11
    • pembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen(AJI)41. ”Karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat menjadikan operasionalindustri media lebih efisien,” katanya, “Seorang wartawan misalnya, dapat membuat satuberita bukan hanya untuk satu kanal namun juga beberapa kanal sekaligus” Bahkan dalam seperti ditulis di salah satu portal42, Presiden Direktur PT BakrieTelecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media andTechnology (BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL),media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015. “Sebelum era konvergensi telematika di Indonesia ini, konglomerasi sudah terjadi,”ujar Farid Gaban43, dalam wawancaranya dengan SatuDunia44, “Kemajuan teknologimempermudahkan lagi konglomerasi itu,” Sementara menurut aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margiyono, konvergensitelematika adalah istilah teknologi, sementara dalam konteks bisnis adalah konglomerasi.“Secara teknologi terkonvergensi dan secara bisnis ya konglomerasi,” ujarnya dalam diskusilingkar belajar di Yayasan SatuDunia45. Di tempat terpisah Ignatius Haryanto menyatakan bahwa yang paling pertamadiuntungkan dengan era konvergensi telematika ini adalah pengusaha media. “Karena itumembuka peluang baru untuk menyebarkan konten-konten media melalui outlet-outlet yangberagam,” ujarnya, “Kuntungan dari konvergensi telematika ini paling cepat dimanfaatkanoleh pengusaha-pengusaha media. Nah, pertanyaannya kemudian adalah publik akanmendapatkan apa dengan konvergensi telematika ini?” Konglomerasi media dengan memanfaatkan konvergensi telematika di Indonesiasemakin nampak dari upaya Trans Corps membeli situs portal popular, detik.com. Dari sisibisnis pembelian detik.com memang sangat menguntungkan. Bagaimana tidak, menurutGlobe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Investor Daily, Majalah Investor and Suara Pembaruan. Berita Satu Media Holdingsare a multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital, online, social media, mobile, and events.http://www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings.41 Konferensi “Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, Hotel Nikko Jakarta, 7 Juli 201142 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/886743 Mantan wartawan Harian Republika dan Majalah TEMPO, kini aktif di Kantor Berita Pena Indonesia dan juga menjadipengajar pelatihan jurnalistik dan menulis bagi wartawan dan aktifis NGOs.44 Wawancara dengan Farid Gaban di Jakarta, Selasa, 5 Juli 201145 Diskusi lingkar belajar telematika, Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011 12
    • situs alexa.com46, per 26 Juli 2011, detik.com masuk 10 besar situs paling popular diIndonesia. Tak heran kue iklan pun banyak mengalir ke situs detik.com. Menurut Nukman Lutfie, seperti ditulis portal TEMPO47, detik.com adalah mediadaring nomor satu dalam perolehan iklan. “Tahun 2011 ini mereka meraup Rp 100 miliardari iklan. "Media detik.com nomor satu diikuti kompas.com." ujarnya.c. Dampak Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika c.1. Hegomoni Wacana Publik Mungkin benar bahwa konglomerasi media di era konvergensi telematika ini akanmenguntungkan dari segi bisnis. Dari sisi pendapatan iklan dan juga efisiensi kerja parajurnalisnya. Namun konglomerasi media bukan sekedar urusan bisnis. Konglomerasi mediamendorong munculnya hegomoni48 wacana di publik. “Dengan konglomerasi media di era konvergensi telematika ini, akhirnya informasiakan dikuasai oleh segelintir orang saja,” ujar Andras Harsono, “Opini publik di Indonesia yahanya dikuasai beberapa perusahaan media besar itu,” Televisi yang dimiliki oleh jaringan konglomerasi media misalnya, memiliki potensipemirsa yang besar di Indonesia. Dengan besarnya pemirsa tersebut, menimbulkankecenderungan hegomoni wacana. Kecenderungan itu bertambah besar bila kemudiankonglomerasi media itu juga merambah dunia online.46 http://www.alexa.com/topsites/countries/ID47 http://portal.tempo.co/hg/bisnis/2011/07/01/brk,20110701-344177,id.html48 Pengertian dari hegomoni itu sendiri adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, biasanya tanpaancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar.http://satuportal.net/content/menyoal-konglomerasi-media-baru 13
    • Nama Stasiun Transmission Potential TV Site Viewer (juta) RCTI49 49 115,7 SCTV 47 117,8 ANTV50 23 87,4 TPI51 28 90,6 Indosiar 40 113,5 Global TV52 20 108,8 Trans TV53 30 100,7 Trans 754 27 92,8 TV One55 26 108,8 Metro TV56 52 97,8 Potensi Pemrisa Televisi, sumber presentasi Satriyo Dharmanto57 “Jika konvergensi telematika ini kemudian mendorong monopoli kepemilikan mediadari berbagai kanal58, maka itu akan dapat mempengaruhi opini publik yang luar biasa,” ujarFarid Gaban, “Dan opini publik ini kan berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik,” Farid Gaban mencontohkan persoalan pembangunan jalan tol misalnya. “Pilihanmembangun jalan tol atau rel kereta api, itu kan public policy,” ujarnya, “Bisa dibayangkanbila wacana publik mengenai hal itu dikuasai oleh konglomerat media yang jugaberkepentingan atau memiliki bisnis infrastruktur,” “Group Bakrie misalnya, selain menguasai media59, mereka juga punya bisnis jalantol, properti dan tambang,” kata Farid Gaban, “Jika konglomerasi media di era konvergensi49 Group MNC50 Group Bakrie51 Group MNC52 Group MNC53 Group Trans Corps54 Group Trans Corps55 Group Bakrie56 Group Media Indonesia, Surya Paloh57 Satriyo Dharmanto, Presentasi di Working Group Licencing, Bandung, 18 Februari 201058 Cetak, televisi, radio, online59 Group Bakrie memiliki TV One, An TV dan vivanews.com 14
    • telematika ini tidak diatur akan berbahaya sekali,” c.2. Menurunnya Kualitas Jurnalistik Selain itu di era konvergensi telematika ini memungkinkan seorang wartawan menuliskan berita bukan hanya untuk satu kanal informasi saja, tapi berbagai kanal sekaligus. Misalnya, seorang wartawan dapat menulis berita untuk ditampilkan di media cetak, ditayangkan di running text televisi, disiarkan di radio dan diupload (unggah) di media online. “Meskipun itu menurut kaidah bisnis dapat lebih efisien, namun menurut saya harusdibatasi,” ujar Farid Gaban, “Ini akan berpengaruh pada kualitas jurnalistik, wartawanmenjadi kekurangan waktu untuk menambah bahan bacaan, akibatnya berita yangdihasilkannya pun tidak lagi kritis,” Selain itu, menurut Farid Gaban, posisi wartawan akan semakin lemah. “Denganmembebani wartawan untuk menulis berita di berbagai kanal sekaligus, keuntungan pemilikmodal di media semakin berlipat-lipat sementara penghasilan wartawan sendiri tidak jauhberubah,” katanya, “Ini juga akan berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik,” Bahaya yang lain dari integrasi media cetak, televisi, radio dan online, lanjut FaridGaban, media massa cenderung memuaskan yang online atau yang cepat. “Sehingga oranglebih memperhatikan berita yang cepat dibanding berita yang berkualitas,” jelasnya, “Jikatidak ada pengaturan-pengaturan terkait hal ini maka, jurnalistik akan semakin hancur,kesejahteraan wartawan makin turun dan karya jurnalistik pun makin tak berkualitas,” “Saya tidak tahu pasti, apakah serangkaian dampak buruk dari konglomerasi media di era konvergensi telematika ini disadari oleh kawan-kawan wartawan,” ujar Farid Gaban, “Tapi menurut saya agak sulit bila wartawan akan kritis terhadap lembaganya sendiri,” “Konglomerasi media di era konvergensi telematika ini posisi wartawan semakin lemah dan posisi pemilik modal semakin kuat, sehingga mereka akan sulit bila harus mengkritisi kebijakan lembaganya sendiri dalam menyajikan berita,” katanya, “Berita terorisme di TV One atau kasus Lapindo60 di Group Media Bakrie61misalnya, adakah60 Kasus Lapindo adalah kasus munculnya semburan lumpur di Sidoarjo. Sebagian pakar pemboran di dunia dalam konferensiinternasional di cape town, Afrika Selatan, menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo terkait dengan aktivitas pemboran(http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Geolog-Internasional-Pengeboran-Penyebab-Lumpur-Lapindo-2750.html). Lapindo 15
    • wartawannya kemudian mengkritisi cara media itu menyajikan berita?d. Perlawanan Publik Terhadap Hegomoni Wacana di Era Konvergensi Telematika Di era konvergensi telematika ini, selain dapat memberikan peluang semakin kuatnya konglomerasi media, juga memberikan peluang bagi publik untuk mengimbangi, bahkan juga melawan wacana yang dikeluarkan oleh media massa arus utama. Kita, pengguna internet, dapat menulis ketidakpuasan kita terhadap pemberitaan sebuah media mainstream di blog, milis, web 2.062, twitter atau facebook. “Publik memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi wacana dari konglomerasi media mainstream, terutama dengan hadirnya internet yang memberikan ruang baru bagi publik untuk berekspresi,” ujar Andreas Harsono, “Tetapi kecil sekali,” “Melawan konglomerat media sekarang ini tidaklah gampang,” ujarnya, “Mayoritas konten yang ada di internet63, dibuat oleh media konglomerasi itu,” Selama publik, termasuk jurnalis warga, lanjut Andreas Hartanto, tidak membuat konten sendiri, akan sulit untuk menandingi hegomoni wacana dari media konglomerasi. Menurut laporan Saling-Silang tahun 201164, sebanyak 22% link media massamuncul di twitter. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut.sebagai anak perusahaan Group Bakrie dikaitkan dengan peristiwa itu. Selain memiliki usaha tambang, group Bakrie jugamemiliki media massa (dua televisi dan satu portal berita).61 TV One, AnTV dan vivanews.com62 Website yang memungkinkan pengguna internet mengupload sendiri tulisannya, seperti www.politikana.com,www.kompasiana.com, www.suarakomunitas.net, www.satuportal.net63 Twitter, facebook64 Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011 16
    • Link media yang sering muncul di twitter “Sesekali perlawanan publik terhadap dominasi wacana media konglomerasi ini bisaberhasil,” ujar Andreas Harsono, “Kasus penyerangan Jama’ah Ahmadiyah di Cikusikmisalnya,” Video tragedi Cikesik di youtube misalnya, itu hanya bisa mendominasi pemberitaandi media besar dalam beberapa minggu saja. “Tapi setelah itu berjalan seperti biasanya,”ujarnya, “Dan akan lebih sulit lagi bila kasusnya menyangkut kepentingan Group mediakonglomerasi, kasus Lapindo misalnya,” Kasus Lapindo menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan contoh bagaimana publikmelakukan perlawanan terhadap wacana yang disajikan oleh media-media dalam kelompokGroup Bakrie. TV One menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpurLapindo65. Bahkan TV itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. SergeyKadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibatkesalahan pengeboran66. Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa semburanlumpur akibat pengeboran tidak diwawancarai. Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik Group Bakrie itu juga menyebutsemburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV juga menayangkan65 Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah bencana alambukan akibat pengeboran.66 http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE 17
    • pendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumibukan akibat kesalahan pengeboran67. Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakanbahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal berita milik Group Bakrie itujuga menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di saatyang hampir bersamaan pula portal berita itu menampilkan pendapat pakar geologi Rusiayang menyatakan semburan lumpur bukan akibat pengeboran68. Liputan khusus terhadappakar Rusia juga ditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com69. Tapi publik tidak tinggal diam. Terkait wawancara khusus kelompok media Bakrieterhadap Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumibukan akibat kesalahan pemboran, diimbangi oleh www.korbanlumpur.info70 denganmenuliskan pendapat pakar perminyakan Mark Tingay dari Australian School of Petroleum,Universitas Adelaide, Australia71. Menurut Mark Tingay, semburan lumpur di Sidoarjo, 90%akibat aktivitas pemboran bukan bencana alam72. Web korban korban lumpur sendiri adalah sebuah inisiatif masyarakat sipil untukmelawan wacana dari media mainstream dalam kasus Lapindo. Web korban lumpur jugamendistribusikan kontennya melalui media sosial, facebook dan twitter. Kampanye untukmelawan wacana media mainstream dalam kasus Lapindo juga dilakukan melalui jejaringsosial facebook.67 http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU68 http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran69 http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo70 Situs ini (www.korbanlumpur.info) dikelola oleh Kanal News Room, dapur berita dan data yang lahir atas inisiatif aliansimasyarakat sipil untuk korban Lapindo pada pertemuan Ciputat 12-13 Juli 2008. Kanal hingga kini melahirkan tiga bentuk media,yakni website www.korbanlumpur.info, buletin Kanal dan Kanal Radio. Kanal menyajikan fakta lapangan, data, dan analisistentang kasus lumpur Lapindo dengan menitikberatkan pada komitmen memperjuangkan hak-hak korban.71 http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html72 “Menurut pendapat saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah saya lakukan, gempa tidak bisa memicu semburanlumpur Lapindo. Dan kita 90 persen yakin, bahkan kolega-kolega saya 99 persen yakin, semburan ini terkait dengankecerobohan pemboran,” ujar Tingay. 18
    • Gerakan kampanye kasus Lapindo di media sosial Channel Jumlah anggota/follower Keterangan Fanpage facebook73 878 (per 19 Juli 2011) Friend of Lapindo Victim, 3404 (per 19 Juli 2011) Group in Facebook74 Twitter @korbanlapindo75 452 (27 Juli 2011) Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 76 Tingkat keterbacaan atau paparan media yang dijadikan tempat untuk melawan dominasi wacana dalam kasus Lapindo sangat sedikit dibandingkan dengan keterbacaan atau paparan dari media konglomerasi Group Bakrie. NO Channel Jumlah Ranking di Jumlah pembaca/pemirsa Alexa anggota/follower di media sosial Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo 1 Website 6,167,065 korbanlumpur.info (global), 140,328 (rank in id), 40 (site link in) 2 Fanpage facebook 878 3 Friend of Lapindo 3404 Victim, Group in73 http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall74 http://www.facebook.com/group.php?gid=2608334051875 http://twitter.com/#!/korbanlapindo76 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932 19
    • Facebook 4 Twitter @korbanlapindo 452 5 Cause;Dukung Korban 17,238 Lapindo Mendapatkan Keadilan Media Group Bakrie 1 Vivanews.com Peringkat ke- 13 topsite menurut alexa. 857 (global), 13 (rank in Id), 276 (site link in) Twitter (@VIVAnews) 185,597 Vivanews.com di 4,545 facebook77 Vivanews.com di 66,849 facebook 278 2 AnTV 87,4 juta AnTV di twitter79 30,278 3 TV One 108,8 TV One di Twitter80 404,409 Dari tabel di atas terlihat bahwa secara kuantitas potensi publik yang terpaparkampanye terkait kasus Lapindo dan media group Bakrie jauh dari berimbang. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masa depan gerakan perlawanan publik77 http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall78 http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom79 @whatsonANTV80 @tvOneNews 20
    • dalam melawan dominasi wacana oleh konglomerasi media di era konvergensi telematikaini?III. Kebijakan Telematika dan Masa Depan Gerakan Perlawanan di Dunia Mayaa. UU ITE dan Pelemahan Perlawanan Publik Prita Mulyasari. Sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan sosialdi internet. Prita Mulyasari adalah seorang perempuan yang menuliskan ketidakpuasannyaterhadap pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional melalui email pribadinya kerekan-rekannya. Akhirnya email pribadi tersebut sampai ke RS Omni Internasional. RS Omni Internasional kemudian melakukan gugatan perdata dan melaporkan Prita Mulyasari secara pidana. Dalam hukum pidana Prita Mulyasari dinilai telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus itu kemudian mendorong para pengguna internet, blogger dan facebooker menggalang dukungan untuk Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. Gerakan dukungan online itu kemudian berlanjut ke aktifitas offline. Hal itu terlihat dari berbagai demonstrasi di persidangan Prita Mulyasari dan yang paling besar tentu saja adalah gerakan koin keadilan untuk Prita. Gencarnya dukungan di dunia maya terhadap Prita Mulyasari ini akhirnya mencuri perhatian media massa mainstream untuk memberitakannya. Gerakan dukungan terhadap Prita Mulyasari pun semakin besar sejak beritanya muncul di media massa mainstream konvensional81. Menggemannya dukungan terhadap Prita Mulyasari pun membuat para kandidat calon Presiden pada tahun 2009 memanfaatkan kasus ini sebagai salah satu isu dalam kampanye mereka. Besarnya dukungan terhadap gerakan di internet dalam kasus Prita Mulyasari ini akhirnya dicoba diulangi dalam kasus-kasus lainnya. Meskipun tidak semuanya bisa mengulang lagi keberhasilan gerakan itu. Gerakan di internet yang cukup berhasil dalam mengulang gerakan dalam kasus Prita adalah dukungan terhadap Bibit-Candra dalam kasus81 Televisi, koran, tabloid, majalah, radio 21
    • Cicak Vs Buaya (KPK)82. Gerakan Sosial di Jumlah Keterangan Facebook Pendukung Page Dukung: 19.339 (per 8 Juni 2011) Bebasmurnikan Prita dr Tuntutan Bui83 Causes; “Dukungan Bagi 389.639 (per 8 Juni 2011) Ibu Prita Mulyasari, Penulis Surat Kelahuhan Melalui Internet yang ditahan”84. Gerakan 1.000.000 378,453 (per 19 Juli 2011) Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto85 Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 86 Group Gerakan Rakyat 3669 (per 7 Juni 2011) Dukung Pembebasan Nenek Minah87 Selain gerakan sosial di facebook, muncul pula gerakan jurnlisme warga melaluiwebsite UGC (User Generate Content)88. Hal itu misalnya dilakukan Akhmad Rovahan89.82 Saat itu ada anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dinilai telah dikriminalkan oleh kepolisian. Pihak polisi diberilabel buaya, sementara pihak KPK diberi label cicak83 (http://www.facebook.com/pages/Dukung-Bebasmurnikan-Prita-dr-Tuntutan-Bui/179105094476?ref=ts)84 http://www.causes.com/causes/290597-dukungan-bagi-ibu-prita-mulyasari-penulis-surat-keluhan-melalui-internet-yang-ditahan85 http://www.facebook.com/pages/Gerakan-1000000-Facebookers-Dukung-Chandra-Hamzah-Bibit-Samad-Riyanto/192945806132?ref=ts&sk=info86 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a93287 http://www.facebook.com/group.php?gid=18041589657388 User Generte Conten (UGC) adalah website yang memungkinkan pengguna internet menulis dan mengupload sendiri 22
    • Pengajar di sebuah madrasah di Buntet, Cirebon, itu menulis karut-marut pengucuran danapendidikan untuk tujuh sekolah di Kecamatan Astanajapura. Karyanya itu kemudiandiunggah di Suara Komunitas (www.suarakomunitas.net), salah satu portal tempat parapewarta warga berbagi informasi, akhir tahun 2010. Tulisannya mengalir sampai ke Jakarta. Petugas Badan Pemeriksa Keuanganmengecek langsung, juga tim pemantau dari beberapa kampus. Kasus itu menjadipembicaraan di tingkat provinsi. "Orang pemerintah daerah sampai minta tulisannyadicabut," kata Akhmad. Kejadian itu bukan satu-satunya. Seorang warga mengunggah tulisan tentang sekolahyang siswanya belajar secara lesehan. "Dua hari kemudian, datang meja-kursi daripemerintah," kata Akhmad. Ada juga cerita pengusutan kasus meninggalnya tenaga kerja asalCirebon di Jawa Tengah oleh pemerintah setelah beredarnya tulisan dari kerabat korban disitus media komunitas. Suara Komunitas (www.suarakomunitas.net) sendiri adalah website yang dikelolaoleh media-media komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaannya difasilitasioleh sebuah NGOs Yogyakarta, COMBINE Resource Institution90. Namun, nampaknya gerakan sosial di dunia maya kembali akan menemui kendala. Kendala pertama adalah terkait dengan ancaman pencemaran nama baik di UU ITE. Dalam kasus pidana91, Prita dikalahkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Dikalahkannya Prita Mulyasari dalam kasus pidana melawan RS Omni menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial di dunia maya. Selain dalam kasus Prita Mulyasari, pasal karet pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan92, telah mengancam beberapa warga yang mencoba melakukan kritik sosial terhadap tokoh-tokoh yang kebetulan memiliki kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.connten di web tersebut89 Majalah TEMPO, Edisi 2 Mei 2011.http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/05/02/MD/mbm.20110502.MD136575.id.html90 http://combine.or.id/suara-komunitas/91 http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/202692 Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 28 UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan. 23
    • Bambang mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih93. Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE94. Sebelumnya pasal pencemaran nama baik selalu digunakan menjadi alat untuk membungkam gerakan masyarkat sipil95. 1. Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca. 2. Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. 3. Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante. 4. Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk Senunu. 5. Usman Hamid (Koordiantor Kontras). Tuduhan: pencemaran nama baik. 6. Emerson Yuntho (Koordinator ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik. 7. Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik. 8. Gatot (aktivis KSN). Tuduhan: pencemaran nama baik.93 Kritik Menuai Pidana, Human Right Watch, 2010. http://satuportal.net/system/files/indonesia0510indosumandrecs.pdf94 http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1187095 http://www.satudunia.net/lawan-kebangkitan-orde-baru-di-dunia-maya 24
    • 9. Suryani (aktivis LSM Glasnot Ponorogo). Tuduhan: pencemaran nama baik. 10. Dadang Iskandar (aktivis Gunung Kidul Corruption Watch). Tuduhan: pencemaran nama baik. 11. Itce Julinar (Ketua SP Angkasapura). Tuduhan: pencemaran nama baik. Kasus Prita Mulyasari yang akhirnya dikalahkan dalam putusan kasasi MA (UU ITE) dan juga penggunaan pasal karet pencemaran nama baik dalam KUHAP untuk menjerat aktivis menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial digital ke depannya. Warga masyarakat yang akan melakukan kontrol sosialnya melalui internet akan selalu dibayangi pasal pencemaran nama baik UU ITE.b. RUU Konvergensi Telematika dan Pelemahan Perlawanan Publik Saat laporan ini96 dibuat pemerintah sedang membahas Rancangan Undang Undang(RUU) Konvergensi Telematika. RUU itu nantinya akan menggantikan UU 36/1999 tentangtelekomunikasi. Terkait dengan hal itulah RUU Konvergensi Telematika ini menjadi pentinguntuk mendapatkan pengawalan dari masyarakat. Dalam konteks liberalisasi telekomunikasi, RUU Konvergensi Telematika ini tidak jauhbeda dengan UU 36/1999. Dalam penjelasan draft RUU itu disebutkan bahwa Dalampenjelasan RUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salah satu halyang melatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan ataudorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis danmenguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkansemakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untukpembukaan pasar (open market)”.97 Menurut Margiyono ada sebuah paradigma regulasi di era konvergensi telamatika.Paradigma itu adalah98: Sudah terjadi konvergensi teknologi, kemudian terjadi konvergensi media, dan tantangannya ada konvergensi hukum, kemudian konvergensi badan regulasi96 Juli 201197 http://www.satudunia.net/content/indepth-report-membaca-inisiatif-e-asean98 http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-1 25
    • Karena selama ini di media ada beberapa badan yang bersentuhan dan bergesekan sehingga terjadi pergesekan kewenangan, misalnya antara KPI dengan Dewan Press sempat terjadi ketegangan ketika KPI memberikan sanksi kepada Metro TV yang menanyangkan berita pagi tentang Satpol PP melakukan sweeping internet dan situs pornonya tidak disamarkan, KPI memberian sangsi berita pagi tidak boleh tayang selama 5 hari. Dewan Press menganggap ini sebagai pembredelan. Belum lagi pergesekan dengan pengatur frekuansi dengan BRTI. Idenya adalah bagaimana membuat badan regulasi yang terkonvergensi Pertanyaannya kemudian adalah, dari sisi masyarkat, apakah RUU ini akan mampumemberikan payung hukum baru yang masyarakat untuk memperkuat perlawananterhadap dominasi wacana dari konglomerasi media yang telah terkonvergensi itu?b.1. Pembagian Penyelenggara Telematika Kendala pertama dari RUU ini muncul terkait dengan pembagian penyelenggaratelematika. "Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini jugamenimbulkan pertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, dikantor ICT Watch Jakarta99. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dariPasal 8 ayat 1 draft RUU Konvergensi Telematika. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yangbersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU KonvergensiTelematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajibanpelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan. Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalahpenyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya gunamemperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “PenyelenggaraanTelematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang99 Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011 26
    • disediakan untuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profitoriented). Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraanTelematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteriberupa perizinan individu atau perizinan kelas. Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematikawajib membayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentasependapatan kotor (gross revenue). Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan LayananAplikasi Telematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dariaplikasi pendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi. "Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitasseperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forumdiskusi yang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/JalinMerapi?" tanya Donny BU. Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisiMasyarakat Informasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) MargiMargiyono100. "Jadi yang bisa membuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono,"Lantas, kalau NGO membuat aplikasi bagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi," Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara nonkomersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harusizin ke menteri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya. RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambatgerakan sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untukmenjadi citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP danmelakukan USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kokCitizen Jurnalist harus izin” “Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kokCitizen jurnalist harus bayar BHP?”100 Diskusi di SatuDunia, “Revisi UU ITE dan RUU Konvergensi Telematika, Bagaimana Sikap Masyarakat Sipil”, 25 Oktober 2010 27
    • Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulaidikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alatdan perangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial),"ujar Ranggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia101, "Sehinggajika penerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara samamaka organisasi kami menolak RUU ini,"101 Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource Institution, 4 April 2011 28
    • b.2. Ketimpangan Akses Telematika Ketimpangan akses telematika yang menjadi fakta di Indonesia menjadi persoalanserius dalam konteks perlawanan warga terhadap wacana dominan konvergensi mediakonglomerasi. Warga yang ada di luar Jawa, utamanya di sebagian kawasan Indonesiatengah dan Timur akan kesulitan mengimbangi atau melawan dominasi wacana mediakonglomerasi melalui blog, jurnalisme warga jika mereka tidak memiliki akses terhadaptelematika. Akibatnya, tentu saja apa yang dipublikasikan oleh media konglomerasi yang telehkonvergen itu mendominasi wacana publik dan dianggap sebagai sebuah kebenarantunggal. Perlawanan warga di kawasan Indonesia tengah dan timur terhadap wacanadominan media konglomerasi menjadi penting, utamanya menyangkut persoalanpengelolaan sumberdaya alam. Mengingat kawasan itu sangat kaya dengan sumberdayaalam. Sementara di sisi lain, sebagian konglemerat media selain memiliki bisnis media jugamemiliki bisnis yang terkait dengan sumber daya alam semisal, perkebunan sawit dantambang. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat luas), mengapa yangdiatur dalam RUU Konvergensi Telematika ini lebih kental soal hak konsumen/pengguna?”ujar Donny BU, “Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat aksestelematika, belum atau tidak diatur,” Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yangpernah dibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU KonvergensiTelematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia102 tentang RUU Konvergensi Telematikamenyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen. Menurut Brief Paper SatuDunia, meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakatdalam RUU Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satupasal pun yang mengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengaturperlindungan konsumen tapi bukan warga negara. Antara konsumen dan warga negara jelas sesuatu yang berbeda. Hak konsumenmuncul didasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga102 http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-telematika 29
    • negara muncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya. Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungidan memenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal initermasuk pembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memangdisebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika 103 menjaditanggung jawab pemerintah. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warganegara jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhakkomplain atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagaldisediakan pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain danmenggugat itu tidak disebutkan dalam RUU. Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini hanya mengatur perlindunganmengenai hak konsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warganegara telah direduksi menjadi hak konsumen. Hak warga negara untuk komplain bahkanmenggugat tidak ada payung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produktelematika. Hak warga negara pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibatkegagalan pemerintah menyediakan layanan universal telematika tidak mendapatperlindungan sama sekali dalam RUU ini. Ini sangat sesuai dengan penjelasan umum RUUini, bahwa “….paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orangbanyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan….”103 Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika agar masyarakat, terutama didaerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanan telematika. 30
    • Daftar Pustakaa. http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasib. http://biginaict.wordpress.com/2010/11/01/ruu-konvergensi-belum- konvergen/c. http://www.internetworldstats.com/stats.htmd. http://www.prasetyapuspita.info/berita-113-sejarah-perkembangan- telematika-di-indonesia.htmle. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFI CEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,menuPK:447277~pagePK:141132~piPK: 141109~theSitePK:447244,00.htmlf. Berita Resmi Statistik No. 42 / IX / 14 Agustus 2006g. INDONESIAN ICT-2009 FACTS & FIGURESh. http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna- internet-di-indonesia.htmli. Indepth Report SatuDunia, “Revolusi Digital Samadengan Revolusi Hijau?” http://www.satudunia.net/system/files/Indepth%20Report- Revolusi%20Digital%20sama%20dengan%20Revolusi%20Hijau%20%3F_SD. pdfj. http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/Miskin_2011.pdfk. GATS: Liberalisasi Kehidupan, Lutfiyah Yamnin dan Yanuar Nugroho, Institute Global of Justice, 2008l. Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.m. Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia.n. Undang Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.o. Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika”, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tahun 2010. 31
    • p. Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011. http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media- users-saling-silang-report-feb-2011.q. Terpusatnya kepemilikan media di tangan sedikit orang/perusahaan. http://twitoaster.com/country-us/ndorokakung/konglomerasi-media- mungkin-tak-menguntungkan-publik-karena-akan-terjadi-keseragaman- suara/r. https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam- grup-mnc-media-nusantara-citra/s. KONSENTRASI MEDIA MASSA DAN MELEMAHNYA DEMOKRASI, Henry Subiakto, Dosen Jurusan Komunikasi FISIP dan Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya.t. http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie- telecom/8867u. Satriyo Dharmanto, Presentasi di Working Group Licencing, Bandung, 18 Februari 2010 32