Rangkuman buku etika profesi STAN  (kusmanadji)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rangkuman buku etika profesi STAN (kusmanadji)

on

  • 16,505 views

 

Statistics

Views

Total Views
16,505
Views on SlideShare
16,499
Embed Views
6

Actions

Likes
1
Downloads
451
Comments
6

2 Embeds 6

http://www.mefeedia.com 4
https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

16 of 6 Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Rangkuman buku etika profesi STAN  (kusmanadji) Rangkuman buku etika profesi STAN (kusmanadji) Document Transcript

    • BAB 1 ETIKAPengertian Etika Etika (ethics) menurut pengertian yang sebenarnya adalah filsafat tentang moral.Jadi, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Etikamerupakan refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkutbagaimana manusia, sebagai manusia, harus hidup baik, dan (b) masalah-masalahkehidupan manusia dengan mendasarkan pada nilai dan norma-norma moral yang umumditerima. Etika dalam pengertian yang lebih luas adalah keseluruhan norma dan penilaianyang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnyamenjalankan kehidupannya. Etika dalam pengertian yang lebih sempit, sering diacu sebagai seperangkat nilaiatau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak, atauberperilaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika berkaitan dengan bagaimana manusiamenjalankan kehidupannya, dan menaruh perhatian pada bagaimana (berperilaku untuk)mencapai kehidupan yang baik dan lebih baik.Profesionalisme dan Etika Istilah profesional mengandung makna kualitas yang sangat tinggi (baik),sedangkan profesi memiliki pengertian pekerjaan yang ditekuni dan menjadi tumpuanhidup, atau dapat juga berarti bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahliantertentu. Profesi sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu profesi biasa dan profesi luhur.Suatu profesi dibanun di atas landasan moral karena seorang profesional memangdituntut untuk menghasilkan kinerja berstandar kualitas tinggi dan mengutamakankepentingan publik. Profesional (seorang profesional) adalah orang yang menjalani suatu profesi, dankarenanya, mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standarkualitas tinggi dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula. Etika profesi atau etika profesional merupakan pembeda utama antara paraprofesional dan orang-orang yang hanya sekadar ahli di bidang yang mereka pilih untukditekuni.Peranan Etika dalam Profesi Akuntansi
    • Profesi akuntansi mengandung karakteristik pokok suatu profesi, diantaranya adalahjasa yang sangat penting bagi masyarakat, pengabdian bangsa kepada masyarakat, dankomitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para akuntan dengan standar kualitasyang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnyaprofesi akuntansi menetapkan standar teknis atau standar etika yang harus dijadikansebagai panduan oleh para akuntan, utamanya yang secara resmi menjadi anggotaprofesi, dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Jadi, standar etika diperlukan bagi profesi akuntansi karena akuntan memiliki posisisebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturankepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi akuntansi menyediakan panduan bagipara akuntan profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambilkeputusan-keputusan sulit.Etika Profesi dan Etika Kerja Etika profesi atau etika profesional merupakan suatu bidang etika (sosial) terapan.Etika profesi berkaitan dengan kewajiban etis mereka yang menduduki posisi yangdisebut profesional. Etika profesi berfungsi sebagai panduan bagi para profesionaldalam menjalani kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepadamasyarakat yang berstandar tinggi. Dalam kaitannya dengan profesi, etika meliputinorma-norma yang mentransformasikan nilai-nilai atau cita-cita (luhur) ke dalampraktik sehari-hari para profesional dalam menjalankan profesi mereka. Norma-normaini biasanya dikodifikasikan secara formal ke dalam bentuk kode etik atau kode perilakuprofesi yang bersangkutan. Etika profesi biasanya dibedakan dari etika kerja yang mengatur praktek, hak, dankewajiban bagi mereka yang bekerja di bidang yang tidak disebut profesi (non-profesional). Non-profesional adalah pegawai atau pekerja biasa dan dianggap kurangmemiliki otonomi dan kekuasaan atau kemampuan profesional. Namun demikian, adasejumlah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada alasan moral untuk mengeluarkanetika kerja dari kajian etika profesional karena keduanya tidak terlalu berbeda jenisnyakecuali yang menyangkut besarnya bayaran yang diterima dari pekerjaan mereka.Masyarakat tidak mencemaskan pengambilalihan pekerjaan, tetapi masyarakatmencemaskan penyalahgunaan kekuasaan/keahlian. Pembedaan antara etika profesi dan etika kerja lazimnya dilakukan mengingataktivitas para profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan, adalah berbeda denganpekerja lain umumnya. Para profesional memiliki karakteristik khusus dari segipendidikan atau pelatihan, pengetahuan, pengalaman, dan hubungan dengan klien, yangmembedakannya dari dari pekerja non-profesional.Lingkungan Etika Akuntan Profesional
    • - Pentingnya Pemahaman Lingkungan Etika Lingkungan etika adalah arena bagi para akuntan profesional menjalani tugas-tugas profesionalnya. Lingkungan etika ini meliputi organisasi bisnis dan nonbisnis yang merupakan sasaran jasa profesional para akuntan, lingkungan bagi organisasi bisnis dan nonbisnis tersebut, dan masyarakat secara umum, serta organisasi atau kantor yang mempekerjakan mereka. Akuntan profesional yang berfungsi menjembatani kepentingan-kepentingan yang sering berlawanan tersebut harus menyadari dan memahami harapan publik terhadap bisnis dan organisasi-organisasi lain yang menjadi sasaran jasa profesionalnya aar setiap akuntan profesional dapat menemukan bagaimana seharusnya menafsirkan aturan-aturan profesi mereka dan memadukan kearifan intelektual dan kearifan tindakan yang sesuai dengan standar etika. - Celah Kredibilitas dan Harapan Pemahaman akan perkembangan dan tuntutan lingkungan memungkinkan para akuntan profesional mengidentifikasi ada tidaknya celah harapan publik (expectation gap) dan celah kredibilitas (credibility gap), yang selanjutnya memungkinkan mereka untuk menutup celah tersebut. Berbagai kasus skandal bisnis dan keuangan yang melibatkan para akuntan profesional mulai terkuak. Kasus-kasus tersebut dapat mengindikasikan bahwa adanya pengingkaran oleh sejumlah akuntan terhadap kepercayaan tinggi yang diberikan oleh masyarakat kepada profesi akuntansi. Ini merupakan ancaman bagi para akuntan yang bersangkutan dan profesi akintan secara keseluruhan, yang harus disadari sepenuhnya dan ditanggapi sungguh-sungguh dengan meningkatkan kepatuhan terhadap standar teknis maupun standar etika yang berlaku. - Etika Bisnis dan Akuntan Profesional Etika bisnis berarti menemukan dan bertindakdengan cara yang tepat dalam setiap situasi bisnis. Di dalamnya terdapat dua isu yang berpengaruh dengan etika bisnis, pertama, sulitnya menentukan tindakan yang benar-benar tepat dari satu situasi ke situasi lainnya. kedua, keberanian dan keteguhan untuk melaksanakan tindakan yang etis tersebut. Ada beberapa alasan tentang betapa pentingnya dari sebuah etika bisnis, yaitu, pelanggan menuntut perilaku beretika dari bisnis, etika menjadikan iklim kerja lebih baik, dan pegawai yang makin diberdayakan memerlukan panduan yang lebih jelas. Faktor pendorong dari peningkatan tuntutan etis, a. globalisasi, b. kompetisi, c. teknologi, dan d. masalah-masalah lingkungan.Hukum dan Etika dalam bisnis
    • Sejumlah pihak meyakini bahwa hukum, bukan etika, ialah satu-satunya panduan relevan dengan alasan hukum dan etika mengatur dua realitas yang berbeda serta hukum tidak lain adalah etika bisnis itu sendiri. Tetapi bagi seorang manajer, jika hanya berpanduan pada hukum saja tidak cukup karena dapat membahayakan, berikut alasan- alasan dalam mempertimbangkan suatu keputusan, antara lain: 1. Hukum tidak memadai untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari aktivitas bisnis 2. Di bidang-bidang baru, hukum sering lamban berkembang 3. Hukum itu sendiri sering menggunakan konsep-konsep moral yang tidak sepenuhnya didefinisikan 4. Hukum sering tidak tuntas karena memerlukan pengadilan sebagai pengambil keputusan 5. Suatu alasan pragmatis bahwa hukum merupakan instrument yang tidak begitu efisien dan semata-mata mendasarkan diri pada hukum mengundang legislasi dan litigasi yang tidak diperlukan. Pemahaman akan etika bisnis ini sangat penting bagi seorang akuntan professional karena bisnis merupakan salah satu bindang penting bagi para akuntan professional dalam mengerjakan tugasnya. Pemahaman etersebut akan membantu para akuntan dalam menanggapi dan menangani masalah-masalah etis yang berkaitan dengan praktik-praktik bisnis yang menjadi sasaran pengkajiandan penilaian mereka. Prinsip- prinsip yang berlaku dalam etika bisnis ini hampir sama pada prinsip- prinsip dari etika secara umum.- Etika Pelayanan Publik dan Akuntan Profesional Tuntutan akan efisiensi dan efektivitas organisasi, profesionalisme, dan standar perilaku yang tinggi kini juga ditujukan pada birokrasi atau administrasi publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik. Aparatur birokrasi semakin dituntut untuk secara profesional menunujukkan kinerjanya yang berkualitas tinggi, dengan cara- cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Bagi akuntan profesional, perhatian terhadap praktik-praktik birokrasi serta isu-isu etikanya dan perubahan-perubahan yang berlangsung adalah sangat penting dalam rangka memperoleh pemahaman yang baik mengenai bagaimana akuntan profesional seharusnya menafsirkan aturan-aturan profesi mereka sehingga dapat menempatkan diri mereka secara tepat. Etika Akuntan Profesional Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara yanag
    • bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil danmerata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka tak heran bila kerap kali profesipegawai negeri dikaitkan dengan profesionalitas dan etika. Profesionalitas merujuk padakompetensi teknis pekerjaan itu sendiri yang menuntut hasil dengan standar tinggi.Sedangkan etika lebih kepada kualifikasi perilaku moral bagi pegawai pelayan publik.Urgensi kedua hal tersebut adalah untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan publikdiimplementasikan dan menjadi realitas.Sikap yang diperlukan : 1. Mempelajari dan menguasai pekerjaan Anda di bidang administrasi publik; 2. Menjadi pakar di bidang spesialisasi yang Anda pilih; 3. Menjadi teladan dalam berperilaku; 4. Memelihara pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang tinggi, menghindari benturan kepentingan dengan menempatkan nilai pengabdian kepada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi; 5. Mendisiplinkan pelaku kesalahan dan anggota lainnya yang diyakini merusak reputasi profesi; 6. Mengungkapkan kecurangan dan malpraktik; 7. Secara umum meningkatkan kemampuan Anda melalui berbagai upaya pengembangan diri, termasuk penelitian, percobaan dan inovasi. Profesionalisme dalam pelayanan publik memang membutuhkan komitmen yangtinggi mengingat perilaku pelayan publik adalah terbuka sepanjang waktu dan menjadisasaran penilaian publik jika seorang pelayan publik gagal menjalankan tugasnya. Olehsebab itu, sebagai pegawai negeri yang bekecimpung dalam pelayanan publik sudahsepantasnya menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang bersesuaian dengannilai-nilai etika sebagai acuan perilaku dalam melayani publik.1. Memberikan Manfaat Publik Tujuan sosial yang harus dipenuhi meniadakan dorongan untuk mementingkan dirisendiridan memperkaya birokrasi serta berusaha menjauhakan diri dari tindakan yangmerugikan dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal sepertikebebasan HAM.2. Menegakkan Aturan Hukum Aturan hukum memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan danjabatan juga merupakan prinsip pertama pemerintahan yang demokratis.3. Menjamin Adanya Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Publik Nilai ini menuntut pegawai negeri untuk menjadi pelindung kepentingan publik,bersikap jujur, selalu memutakhirkan informasi dan tanggap.4. Menjadi Teladan Profesional dalam pelayanan publik berarti memiliki komitmen pengabdianterhadap publik, pelaksana yang baik, memajukan kepentingan public dan memperbaikikondisi kehidupan tanpa mengharap imbalan.
    • 5. Meningkatkan Kinerja Profesional di lingkungan pelayanan publik (birokrasi) mungkin kurang memiliki otonomi dan independensi, namun demikian Anda harus selalu berusaha meningkatkan kinerja Anda dalam berbagai bidang tanggung jawab. 6. Memajukan Demokrasi Profesional di lingkungan pelayanan publik harus mengadopsi sejumlah nilai baru yang beberapa di antaranya mungkin berbenturan dan memerlukan priorotisasi. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, pegawai negeri juga dituntut untuk berpegang pada netralitas birokrasi, artinya birokrasi memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme, bukan berdasarkan kepentingan politik. Birokrasi yang netral, tidak memihak dan objektif diperlukan agar pelayanan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memihak pada pihak tertentu. BAB 2 TEORI DAN KONSEP ETIKA Dalam bab ini akan menguraikan 3 teori etika, yaitu:1. Teori Teleologi Sering disebut teori konsekuensialis, menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan atau praktik ditentukan semata- mata oleh konsekuensi dari tindakan atau praktik tersebut. Benar atau salahnya tindakan dan praktek ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh tindakan dan praktik tersebut. Ada beberapa jenis teori teleologi, namun yang paling populer karena dipandang paling realistik adalah teori utilitirian (utilitarianisme) yang benar atau salahnya suatu tindakan ditentukan oleh baik atau buruknya konsekuensi bagi setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Sejalan denga pendirian utilitirianisme, pengambilan keputusan etis meliputi langkah – langkah berikut:a. Menentukan alternatif tindakan yang tersedia pada setiap situasi keputusanb. Menaksir biaya dan manfaaat dari masing – masing alternatif tindakan bagi setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan tersebutc. Memilih alternatif tindakan yang menghasilkan jumlah terbesar manfaat atau jumlah terkecil biaya.2. Teori Deontologi
    • Teori ini menolak pendirian bahwa konsekuensi merupakan faktor relevan untuk menentukan apa yang seharusnya kita perbuat. Menurut deontologi, tindakan atau perbuatan tertentu adalah benar bukan karena manfaat bagi kita sendiri atau orang lain tetapi karena sifat atau hakikat perbuatan itu sendiri atau kaidah yang diikuti untuk berbuat. Tujuh kewajiban moral adalaha. Kewajiban menepati janji atau kesetiaan (fidelity)b. Kewajiban ganti rugi (reparation)c. Kewajiban terima kasih (gratitude)d. Kewajiban keadilan (justice)e. Kewajban berbuat baik (beneficence)f. Kewajiban mengembangkan diri (self improvement)g. Kewajiban untuk tidak merugikan (non-malificence)3. Teori Etika Keutamaan 3 hal yang mencirikan keutamaan, yaitu:a. Disposisi artinya keutamaan merupakan suatu kencenderungan tetapb. Berkaitan dengan kemauan atau kehendak, artinya keutamaan adalah kecenderungan tetap yang menyebabkan kehendak tetap pada arah tertentu.c. Pembiasaan diri, artinya keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir tetapi diperoleh dengan cara membiasakan diri atau berlatih. HAK Ada beberapa jenis hak yang dapat dibedakan, yaitu1. Hak legal dan hak moral Hak legal adalah hak yang diakui dan ditegakkan sebagai bagian dari sistem hukum, sedangkan hak moral adalah hak yang berasal dari suatu sistem norma moral yang tidak bergantung kepada adanya sistem hukum.2. Hak khusus dan hak umum Hak khusus berkaitan denga individu – individu tertentu, sedangkan hak umum adalah hak yang melibatkan klaim terhadap setiap orang atau kemanusiaan secara umum.3. Hak negatif dan hak positif
    • Umumnya hak negatif berkorelasi dengan kewajiban pada pihak lain untuk tidak bertindak terhadap kita. Di pihak lain, hak positif adalah hak yang mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. KEADILAN Menurut Aristoteles ada 3 jenis keadilan khusus, yaitu:1. Keadilan distributif Adalah keadilan dalam distribusi manfaat dan beban. Keadilan ini umumnya bersifat perbandingan .2. Keadilan kompensasi Keadilan yang menyangkut masalah pemberian imbalan atau penggantian kepada seseorang karena kekeliruan atau kesalahan yang menimpa dan merugikannya.3. Keadilan retributif Berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku kesalahan KEPEDULIAN Salah satu karateristik pokok sudut pandang etika adalah objektivitas atau ketidak berpihakan. Ini berarti bahwa setiap hubungan khusus yang kita miliki dengan orang tertentu (keluarga, teman atau pegawai) harus dikesampingkan ketika menentukan apa yang seharusnya kita lakukan. BAB 3 PROFESIONALISME AKUNTANSI Pengertian Dan Ciri-Siri Profesi Profesi merupakan suatu kombinasi dari suatu sejumlah karekteristik yang memmbentuk struktur profesi,tanggung jawab, dan hak-hak yang disatupadukan oleh seperangkat nilai, yakni nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan diambil dan bagaimana tindakan ditempuh. Lima profesi karakreristik yang umumnya dapat yang umumnya dapat di jumpai pada setiap professi• Bidang pengetahuan khusus yang diajarkan secara formaldan bersertifikat /berijasah• Komitmen terhadap tujuan sosial yang menjadi alasan bagi keberadaan profesi
    • • Kapasitas untuk mengatur diri sendiri, seringkali degan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar norma-norma prilaku yang di sepakati• Ijin dari pihak berwenang untuk berpraktik sebagai profesional• Kedudukan dan prestise yang relatif lebih tinggi di masyarakat Bidang pengetahuaan khusus dan pendidikan formal/profesional Komitmen terhadap tujuan sosial Seorang profesional tidak menuntut keistimewaanprofesional agar dapat memaksimalkan keberuntunganya, dan lebih dari itu, tanggung jawab profesionalnyayag utama bukan kepada diri sendiri,majikan atau klien,melainkan masyarakat Sistem pengaturan diri Untuk memberikan jasa dengan kualitas tinggi. Suatu profesi mengorganisasikan diri dalam suatu wadah asosiasi yang selanjutnyamenentukan tidak hanya standar teknis tetapi juga standar etika Pengawasan dan /atau perijinan oleh pemerintah dan asosiasi profesi karena jasanya sanggat penting bagi masyarakat , biasanya pemerintah berkepentingan untuk melakukan pengaturan tertentu, khususnya dalam hal pengawasan, antara lain melalui perizinan dan pemantauan. Status dan Prestise yang relatif lebih tinggi di masyarakat Karakteristik ini sebenarnya merupakan akibat dari empat karakteristik sebelumnya, yaitu sebutan Profesional dan prestise diatas rata-rata di dalam masyarakat.Profesional menghadapi tuntutan yang sangat tinggi tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam diri sendiri. Tuntutan ini menyang kut tidak hanya keahlian ,tetapi juga komitmen moral. Suatu profesi dapat diibaratkan sebagai bangunan; pondasi ,kerangka,dan atap. Fondasi, mendasari setiap profesi haruslah fondasi yang kokoh, berupa pengetahuan yang di akui yang sangat penting dan esensial bagi kemakmran masyarakat Kerangka, ini meliputi tiga unsur yaitu (1) proses pendidikan ;(2)Proses ujian dan sertifikasi;(3)tanggung jawab terhadap masyarakat. Atap,meliputi unsur-unsur(1)asosiasi profesional,(2)kode etik,(3)standar teknis Kewajiban Profesi dan Sifat Hubungan antara profesional dan Klien Secara umum tanggung jawab yang di harapkan dari suatu profesional meliputi;• Kompetensi di bidang keahliaanya• Objektivitas dalam menawarkan atau memberikan jasa
    • • Intregritas dalam bertransaksi dengan klien• Kerahasiaan dalam hubunganya urusan-urusan klien• Penegakandisiplin kepada para anggota Profesi sebagai komunitas Komunitas ini tidak menempati suatu lokasi fisik, melainkan didefinisikan oleh aktivitas yang dijalani oleh para anggota dan nilai-nilai yang di anut. Selain mewajibkan para anggota untuk mematuhi stadar teknis dan memutahirkan kecakapan atau kompetensi teknis selain itu juga standar etika. Sumber-sumber Panduan Etika 1. Kode Etik/ Aturan Perilaku - Ditetapkan oleh asosiasi profesi dan perusahaan atau organisasi tempat kerja. 2. Hukum dan jurisprudensi Akuntansi sebagai Profesi Akuntansi telah memenuhi lima unsur pokok yang mencirikan suatu profesi. Untuk menjadi akuntan, seseorang harus belajar lama dan keras, menyelesaikan pelajaran (mata kuliah) akuntansi dan bisnis dalam suatu jumlah minimum yang ditetapkan, lulus ujian yang panjang dan sulit, memiliki acuan karakter, memperoleh pengalaman profesional dalam jangka waktu yang cukup, dan mampu menjalani tugas-tugas khusus secara tuntas dan efisien agar diakui secara khusus. Selain itu, seorang akuntan juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan untuk memutakhirkan kecakapan dalam rangka mempertahankan status profesionalnya. Tanggung jawab profesional para akuntan yang utama bukan pada diri sendiri, majikan (organisasi yang mengarahkan mereka), atau bahkan klien, melainkan kepada masyarakat. Komponen-komponen yang membentuk struktur profesi dapat dipengaruhi oleh akuntansi. Harapan Publik akan Profesionalisme Akuntan Konsekuensi dari pengakuan atas profesionalismenya sebagai seorang akuntan adalah seorang akuntan profesional harus memiliki kompetensi atau kemahiran khusus dalam teknis akuntansi dan memiliki pemahaman yang lebih tinggi daripada pemahaman orang awam mengenai bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi seperti pengendalian manajemen, perpajakan, dan sistem akuntansi. Selain itu, para profesional juga diharapkan mematuhi tanggung jawab dan nilai- nilai profesionalisme pada umumnya, dan mematuhi norma-norma khusus (aturan etika) yang ditetapkan oleh organisasi profesi tempat mereka bernaung. Penyimpangan dari
    • norma-norma yang diharapkan ini dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas mereka atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi secara keseluruhan. Karakteristik pokok profesi akuntansi:- Penyediaan jasa kepercayaan yang penting bagi masyarakat- Keharusan memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang mendalam- Pengawasan melalui sistem pengaturan diri dan keanggotaan- Akuntabilitas kepada otoritas pemerintah Kewajiban pokok dalam kaitannya dengan hubungan kepercayaan - Perhatian terus-menerus terhadap kebutuhan klien dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders)- Pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan- Pemeliharaan reputasi kepatutan sebagai pribadi- Pemeliharaan reputasi kredibilitas sebagai anggota profesi Hak-hak yang dapat diperoleh - Kemampuan untuk menyandang sebutan profesional dan menjalankan praktik profesional - Kemampuan atau keikutsertaan dalam menentukan standar masuk dan menguji calon anggota profesi- Partisipasi dalam pengembangan praktik akuntansi dan audit- Akses terhadap beberapa atau semua bidang kegiatan akuntansi dan audit Nilai-nilai yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban dan mempertahankan hak- Kejujuran- Integritas- Objektivitas- Kehati-hatian- Kompetensi- Kerahasiaan - Komitmen untuk mendahulukan kepentingan publik, klien, profesi, dan organisasi atau perusahaan daripada kepentingan pribadi
    • BAB 4 PANDUAN ETIKA BAGI PROFESI AKUNTANSI Pentingnya Etika Profesi bagi Akuntan Alasan yang mendasari setiap profesi menuntut para anggotanya (para profesional) bertindak atau menjalankan kewajiban profesinya dengan standar etika yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan masyarakat sehubungan dengan kualitas jasa yang diberikan, terlepas dari individu yang melaksanakannya. Kerangka Dasar Etika Profesi Agar efektif, kode etik perlu mengkombinasikan prinsip – prinsip dengan sejumlah terbatas aturan khusus. Jika kode etik disusun untuk mencakup semua masalah, maka kode etik tersebut akan terlalu besar. Dengan landasan pemikiran semacam ini, maka kode etik profesi umumnya meliputi unsur – unsur berikut ini:1. Pendahuluan dan Tujuan2. Prinsip dan Standart Pokok Umumnya kode etik profesi meliputi prinsip dan standar pokok berupa kewajiban bagi para anggota profesi untuk:a. Mempertahankan reputasi dan kemampuan dalam memenuhi kepentingan publikb. Melaksanakan tanggung jawab dengan integritas, objektivitas, independensi, kompetensi profesional, kehati hatian, menjaga kerahasiaanc. Tidak terkait dengan informasi yang menyesatkan atau salah saji3. Aturan Umum4. Aturan Khusus5. Disiplin6. Interpretasi Aturan Kode Etik Akuntan Publik AS (AICPA) Kode etik AICPA meliputi 4 komponen, yaitu1. Prinsip –prinsip etika Merupakan standar ideal perilaku etis yang dinyatakan secara filosofis. Komponen ini tidak mengikat.
    • 2. Aturan perilaku Merupakan standar minimum yang dinyatakan sebagai aturan khusus. Komponen ini mengikat.3. Interpretasi aturan perilaku Komponen ini tidak mengikat tetapi penyimpangannya harus ada alasan yang dapat diterima.4. Pengaturan etis Meliputi penjelasan dan jawaban yang dipublikasikan atas pertanyaan aturan perilaku yang diajukan oleh para anggota. Kode Etik Akuntan Manajemen AS (IMA) Standar etika ini terdiri dari empat kategori perilaku atau tanggung jawab etis, yaitu:1. Kompetensi2. Kerahasiaan3. Integritas4. Objektivitas Kode Etik Akuntan Indonesia Prinsip – prinsip etika dalam kode etik IAI yaitu:1. Tanggung jawab profesi2. Kepentingan umum3. Integritas4. Objektivitas5. Kompetensi dan kehati hatian profesional6. Kerahasiaan7. Perilaku profesional8. Standar teknis Lampiran 4-A Prinsip Etika Ikatan Akuntan Indonesia• Mukadinah
    • 1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seseorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hokum dan peraturan.2. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indoensia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung-jawabnya kepada public, pemakai jasa akuntan, dan rekan.• Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senatiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.1. Sebagai professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam dalam mengatur dirinya sendiri.• Prinsip Kedua – Kepentingan Umum (Publik) Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.1. Satu ciri utama dari profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada public. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana public dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan,dan pihak lainnya bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan dalam menjaga berjalannya fungsi bisnis secara tertib.2. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh.3. Dalam memmenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin mengahadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.4. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, objektivitas, keseksamaan professional, dan kepentingan untuk melayani public.5. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan public.6. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan public, misalnya: Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan pada lembaga keuangan. Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari pengguna sumberdaya organisasi. Auditor intern memberikan keyakinan tentang system pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar. Ahli pajak membanu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari system pajak
    •  Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum.• Prinsip Ketiga – Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.1. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional;2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk , antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil.4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati- hatian professional.• Prinsip Keempat – Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.1. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias.2. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi.3. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap factor-faktor berikut:a. Adakalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan padanya.b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana• Prinsip kelima- kompetensi dan kehati-hatian profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensu dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memproleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legalisasi dan teknik yang paling muktahir1. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini berarti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk menggunakan keahliannya dengan sebaik-baiknya2. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Angggota seyongyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Pencapaian Kompetensi Profesional Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pengembangan yang normal untuk anggota
    •  Pemeeliharaan Kompetesi Profesional Kompetensi profesional harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggrota3. Kompetensi menunjukan terdapatnya pencapaian dan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.4. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis etika yang berlaku5. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengwasi secara seksama kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.• Prinsi Keenam-Kerahasian Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya1. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien berakhir2. Kerahasisaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusu telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi3. Anggota mem[punyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf dibawah pengawasannya menghormati prinsi p kerahasiaan4. Anggota tidaklah semata-maat masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi5. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi tentang rahasian penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik6. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefenisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahsiaan mengenai berbagai keasaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perllu diungkapkan7. Berikut ini adalah conto-contoh hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahsian dapat diungkapkan. Apabila pengungkapan diizinkan Pengungkapan diharuskan oleh hukum Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan• Prinsip ketujuh- Prilaku Profesional Stiap anggota harus berprilaku profesional yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
    • 1. Kewajiban untuk menjauhhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.• Prinsi Kedelapan- Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatian, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan integritas dan objektivitas1. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar teknis yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia , Intenational federation of Accountans, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Lampiran 4-B Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik KETERTERAPAN (APPLICABILITY) Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional. DEFINISI Klien adalah orang atau badan yang memepekerjakan seseorang atau lebih anggota IAI- KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atas perubahan atasnya selama satu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumatau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akutan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah wadah organisasi profesional akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akutan publik atau bekerja di kantor akutan publik. Anggota adalahsemua anggota IAI-KAP. Anggota KAP adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional yang bekerja pada satu KAP. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan
    • review, perpajakan, perencanaan keuangn perorangn, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS (100) Independensi (101) Independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Integritas dan Objektivitas (102) Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI (200) Standar Umum (201)1) Kompetensi profesional Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.2) Kecermatan dan keseksamaan profesional Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.3) Perencanaan dan supervisi Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.4) Data relevan yang memadai Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yan layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Kepatuhan terhadap Standar (202) Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditin, atestasi, review kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. Prinsip-prinsip Akuntansi (203) Anggota KAP tidak diperkenankan:1) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.2) Menyatakan bahwa tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN (300) Informasi Klien yang Rahasia (301) Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP3) Melarang review praktek profesional seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI4) Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan
    • Fee Profesioal (302)1) Besaran Fee Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung:• Risiko penugasan• Kompleksitas jasa yang diberikan• Tingkat keahlian• Struktur biaya KAP2) Fee Kontinjen Adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan jasa profesional tanpa fee yang dibebankan. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila mengurangi independensi. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI (400) Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi (401) Anggota wajib memelihara citran profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antar akuntan Publik (402) Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendulu bila mengadakan perikatan. Perikatan Atestasi (403) Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan Atestasi yang jenisnya sama dengan yang lebih dahulu. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTEK LAIN (500) Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan (501) Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mencemarkan profesi. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran lainnya (502) Anggota diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan dan promosi asal tidak merendahkan citra profesi. KOMISI DAN FEE REFERAL (503)1) Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang untuk memperoleh perikatan2) Fee Referal (rujukan) Adalah imbalan yang dibayarkan kepada sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Bentuk Organisasi dan KAP (504) Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
    • Kerangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Tanggung Jawab Profesi Kepentingan Umum Integritas Objektivitas IAI Pusat Prinsip Etika Kompetensi Kehati hatian Profesional Kerahasiaan Perilaku Profesional Standard Teknis Aturan Etika IAI KAP Independensi Standard Tanggung Tanggung Tanggung RAPAT Integritas umum prinsip jawab kepada jawab kepada jawab dan ANGGOTA objektivitas akuntansi klien rekan praktek lain K KAP Pengurus IAI Interpretasi aturan KAP etika Tanya dan Jawab Dewan Staf
    • BAB 5 INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS, DAN INDEPENDENSIPengertian Integritas, Objektivitas, dan Independensi Integritas, mengacu pada kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip-prinsipmoral, intelektual, profesional atau keindahan meskipun ada godaan ubtukmeninggalkan prinsip-prinsip tersebut. Secara singkat integritas ini dapat disimpulkansebagai keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan dan menunjukkan bahwa setiapapa yang telah fisanggupinya dilaksanakan sesuai prosedur tanpa dipengaruhi oleh oranglain. Ojektivitas, ialah suatu unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseoranguntuk menyatakan segala sesuatu apa adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupunpihak lain. Prinsip objektivitas ini mengharuskab untuk bersikap adil, tidak memihak,jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari kepentingan pihak lain. Independensi, secara umum didefinisikan dengan mengacu pada kebebasan darihubungan yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untukmenerapkan objektivitas. Kebebasan dari hubungan ini masih terlalu sempit sehunggaindependensi dapat di artikan juga sebagai kemampuan untuk bertindak denganintegritas dan objektivitas.Independensi dan Profesionalisme Profesional, merupakan bntuk dari pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami suatu bidang tertentu, seorang profesional tidak akan mensubordinasikandirinya kepada orang lain. Setiap tindakan harus disertai dengan independensi sehinggasecara total tindakan itu akan mencapai hasil yang maksimal tetapi dalam kenyataantidak semua independensi ini dapat diterapkan dengan mudah, sehingga independensi iniakan secara maksmal dilaksanakan jika didampingi dengan sebuah profesinalisme.Independensi dan Akuntan Publik
    • Secara tradisional para akuntan telah memandang independensi menjadi tiga tataran, antara lain:1. agar menggunakan sudut pandang yangtidak bias, seorang auditor harus memiliki keutamaan-keutamaan berupa kejujuran, objetivitas, dan tanggung jawab. 2. independensi mengacu kepada hubungan antara akuntan dengan klien.3. independensi berarti akuntan publik harus menghindari setiap hubungan yang dapat menyebabkan seorang pemerhati patut menduga adanya benturan kepentingan. Dengan demikian terlihat bahwa padavtataran pertama dan kedua independensi adalah suatu kondisi mental dan karakter profesional, yang disebut sebagai integritas dan objektivitas. Untuk tataran ketiga buka pada seorang profesional melainkan pandangan ke pada seorang prifesional. Independensi dalam kenyataan Independensi dalam kenyataans merupakan norma dalam kehidupan sehari-hari seorang profesional. Sehingga sangat sulit untuk menerapkan independensi ini. Independensi dalam penampilan Untuk independensi dalam penampilan ini, independensi dilihat dari sisi pengguna atau pihak luar, sehingga seorabg berlaku seindependen mungkjn untuk meyakinkan bahwa seorang auditor tidak berpihak, walaupun demikian masih saja pihak luar atau pemeriksa masih meragukan hal tersebut. Beberapa isu Independesi dalam penampilan 1. kompetensi di antara kantor-kantor akuntan; 2. makin besarnya peran jasa konsultasi yang ditawarkan oleh auditor; 3. besar dan tumbuhnya ukuran kantor akuntan; 4. lamanya sebuah kantor akuntan publik telah mengaudit klien tertentu. Independensi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Sesuai aturan etika no. 100, independensi auditor memiliki dua dimensi yaitu independensi dalam kenyataan (in fact) dan i.dependensi dalam penampilan (in appearance). Independensi dan Akuntan Manajemen (Intern) Audito intern atau akuntan manajemen ini harus berintegritas dan objektif dalam melaksanakab tugas-tugas profesionalnya. untuk mengawasi bekerjanya akuntan manajemen, di Indonesia telah membentuk badan berupa Satuan Pengawasan Intern aau SPI. Lazimnya seorang auditor intern independen dengan apa yang ia audit atau tidak bersangkutan dengan yang diauditnya.
    • BAB 6 BENTURAN KEPENTINGAN DAN KERAHASIAAN Pengertian Umum Benturan Kepentingan Dalam pengertiannya, benturan kepentingan tidak semata-mata suatu benturan antara kepentingan yang berlawanan, meskipun sebenarnya hal ini terkait juga. Secara lebih tegas, benturan kepentingan merupakan suatu benturan yang terjadi apabila kepentingan pribadi sesorang mempengaruhi rindakannya untuk memenuhi kepentingan pihak lain ketika orang tersebut kerkewajiban untuk bertindak demi kepentingan pihak lain itu. Klasifikasi Benturan Kepentingan Semua situasi benturan kepentingan adalah kecurigaan dari segi moral, namun beberapa diantaranya lebih serius daripada yang lain. Terdapat tig carq untuk membedakan benturan kepentingan, antara lain:1. Benturan kepentingan aktual dan potensial Aktual di sini apabila kepentinan pribadi menyebabkan seseorang bertindak bertentangan denan pihak lain yang seharusnya dipenuhi opeh orang tersebut. Potensial apabila terdapat kemungkinan bahwa seseorang akan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk berttindak memenuhi kepentingan pihak lain, sekalipun orang tersebut belum melakukannya. 2. Benturan kepentingan pribadi dan non-pribadi Jika seorang akuntan yang kepentingan pribadinya berbenturan dengan kepentingan klien disebut benturan kepentingan pribadi, sedangkan saat seorang akuntan memberikan jasanya, maka disbut benturan kepentingan non-pribadi. 3. Benturan kepentingan individu dan organisasi Dalam hubungan keagenan, lazimnya adalah seorang yang bertindak demi kepentingan prinsipal. Prinsipal ini bisa individu atau organisasi. Akan tetapi, organisasi juga dapat bertindak sebagai agen dan karenanya jua bisa merupakan pihak yang kepentingannya berbenturan. Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan a. Pertimbangan yang bias Benturan ini biasanya berupa pertimbangan akuntan yang mementingkan kepentingan pribadinya sehingga mengabaikan kepentingan klien.
    • b. Kompetisi langsung Ini dapat berupa benturan dalam pekerjaan seorang pegawai dengan perusahaannya di mana sama-sama memiliki kepentingan. c. Penyalahgunaan kedudukan/posisi Biasanya dengan kedudukan benturan yang terjadi berupa nepotisme atau mengedepankan keluarga dengan jabatannya daripada seseorang yang mungkin lebih ahli yang bukan keluarganya. d. Pelanggaran kerahasiaan Pelanggaran ini biasanya untuk mendapatkan kepentingan pribadinya dengan mengungkapkan rahasia yang merugikan pihak lain. Benturan Kepentingan dan Akuntan Profesional Benturan yang terjadi pada Akuntan profesional yaitu kepentingan atau hubungan yang membuat pertimbangan-pertimbangan seorang akuntan dapat goyah, sehingga seorang akuntan harus tetap menjag integritas, objektivitas dan independensi nya terhadap setiap kepentinan dan hubungan. Jenis-jenis Benturan Kepentingan bagi Akuntan Profesional1. kepentingan pribadi seorang akuntan berbenturan dengan kepentingan stakeholder atau orang lain.2. kepentingan pribadi akuntan dan beberapa stakeholder berenturan dengan stakeholder lainnya.3. kepentingan satu klien diutamakan daripada kepentingan klien lainnya.4. kepentingan satu atau beberapa stakeholder berbenturan dengan satu atau beberapa stakeholder lainnya. Kerahasiaan dan Akuntan Dari sudut pandang etika, kerahasiaan dapat dibenarkan menurut teori utilitarian maupun deontologi atau teori kewajiban. Dalam perspektif deontologi mempunyai dua aspek yang dapat dirunut ke kewajiban prima facie yaitu kita mempunyai kewajiban untuk menepati janji dan kita mempunyai kewajiban untuk tidak merugikan orang lain khususnya klien dan pihak yang bergantung dengan kita. Kerahasiaan dan Akuntan Publik Secara singkat, menjaga kerahasiaan informasi klien merupakan salah satu jenis tanggung jawab akuntan publik terhadap klien selain tanggung jawab untuk menjaga mutu pekerjaannya. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas profesional ini merupakan kewajiban tidak hanya akuntan publik, tetapi juga semua staf dan karyawan yang bekerja di kantor akuntan publik. Dalam hal ini, akuntan
    • publik bertanggungjawab atas dipatuhinya ketentuan ini oleh staf dan karyawan yang bekerja di kantornya. Namun demikian, aturan yang melarang auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia tidak berlaku mutlak. Larangan tersebut tidak dapat digunakan untuk :1. Membebaskan anggota darikewajibannya memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh profesi sesuai dengan etika.2. Mempengaruhi kewajiban anggota untuk mematuhi peraturan peundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi untuk penyidikan ileh pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.3. menghambat penelaahan praktik profesional anggota berdasarkan kewenangan dari organisasi profesi.4. Mengesampingkan anggota mengajukan keberatan terhadap atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh badan investigasi atau badan penegakan disiplin yang diakui atau sah. BAB 7 KERANGKA ANALISIS ETIKA DAN ISU-ISU ETIKA DALAM PRAKTIK AKUNTANSI Apabila dalam rangka pelaksanaan tugasnya seorang pegawai atau seorang profesional menghadapi masalah etika, maka panduan pertama yang harus digunakan untuk menyelesaikan adalah kode etik (atau aturan perilaku) organisasi atau kode etik profesi. Untuk memberikan pemahaman yang baik tehadap masalah-masalah etika, bab ini juga memberikan beberapa contoh masalah etika yang banyak dijumpai oleh akuntan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Pentingnya Kepekaan Etis Tak diragukan lagi, sebagian besar dari kita berkeinginan menjadi orang yang beretika dan bahkan kita beranggapan bahwa kita adalah orang yang berperilaku etis seetis, atau bahkan lebih etis daripada orang lain. Namun hal ini sering melemahkan kepekaan kita terhadap isu-isu etis, terutama yang pada mulanya tampak sepele. Beragam masalah etis berkaitan dengan pekerjaan akuntan profesional dalam berbagai perannya. Oleh sebab itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri dan pada saat yang sama, membangun suasana etis di lingkungan kerja. Di antara masalah-masalah etika yang dapat dijumpai oleh akuntan meliputi permintaan atau tekanan untuk:• Melaksanakan tugas-tugas yang bukan merupakan kompetensinya,• Mengungkapkan informasi rahasia,• Mengompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan dan sebagainya,
    • • Mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan atau tidak lengkap. Seorang akuntan profesional haruslah memiliki kesadaran dan kepekaan etis yang tinggi; mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Perlu selalu diingat, bahwa beberapa isu atau dilema etis adalah sederhana dan mudah diselesaikan. Namun banyak di antara isu-isu tersebut kompleks dan solusinya samar-samar. Kerangka Analisis Etika Etika dalam pengertian ilmu atau cabang filsafat tidak memberitahukan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan, melainkan mengemukakan suatu kerangka yang dapat digunakan untuk mengkaji dimensi-dimensi etika pada berbagai isu.• Penalaran Moral dan Pendekatan Standar Moral Seseorang melakukan penalaran moral ketika Ia menemukan fakta tertentu, kemudian membandingkannya dengan standar moral yang relevan dan menentukan apakah fakta tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan standar moral tadi. Dalam hal ini, manfaat (utilitarian), hak (right), keadilan (justice) dan kepedulian (care) merupakan standar moral yang banyak digunakan, khusunya di lingkungan bisnis. Masing-masing standar tersebut dapat digunakan sendiri sendiri. Namun dalam banyak situasi keputusan, keempat standar tersebut umumnya harus dipenuhi agar suatu tindakan atau keputusan dapat dikatakan beretika atau bermoral. Pendekatan Standar Moral untuk Pengambilan Keputusan Etis STANDAR MORAL PERTANYAAN ATAS KEPUTUSAN Utilitarian (manfaat): Apakah tindakan/keputusan itu Memaksimalkan manfaat neto bagi memaksimalkan manfaat sosial dan masyarakat secara keseluruhan. meminimalkan kerugian sosial? Hak Individu : Apakah tindakan/keputusan itu konsisten Menghormati dan melindungi hak-hak dengan hak-hak masing-masing orang? individu. Keadilan: Akankah tindakan/keputusan itu Distribusi yang adil atas manfaat dan menghasilkan distribusi yang adil atas beban. manfaat dan beban? Kepedulian: Apakah tindakan/keputusan itu konsisten Konsintensi dengan tanggung jawab dengan tanggung jawab terhadap masing- terhadap semua pihak, khususnya yang masing pihak, khususnya yang memiliki memiliki hubungan khusus atau hubungan khusus? ketergantungan.• Analisis Dampak Stakeholder
    • Dalam analisis dampak stakeholder, seorang pengambil keputusan diminta untuk memertimbangkan sekelompok pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, yang merupakan pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan. Langkah-langkah analisis berikut ini dapat kita terapkan dalam pengambilan keputusan etis.1. Mengenali isu atau dilema etis. Langkah pertama adalah mengetahui kapan kita menghadapi suatu masalah. Untuk dapat melakukan ini, kita harus membangun etika pribadi, kesadaran etika atau hati nurani.2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pokok situasi. Dengan berorientasi pada stakeholder, pertanyaan-pertanyaan berikut membantu kita untuk mengenali dan memahami berbagai unsur dalam situasi atau isu yang perlu kita selesaikan:• Siapa sajakah pihak-pihak yang dapat dipengaruhi secara menguntungkan dan merugikan?• Hak-hak atau kepentingan apa saja yang dilanggar?• Kepentingan-kepentingan apa sajakah yang berbenturan?• Apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita (saya)?3. Mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan/penyelesaian Dalam akuntansi, misalnya, sejumlah metode tersedia untuk mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi. Metode-metode ini merupakan alternatif-alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah.4. Mengevaluasi alternatif-alternatif pemecahan/penyelesaian. Dalam hal ini, kita menimbang dampak masing-masing alternatif terhadap berbagai stakeholder dan menentukan stakeholder mana yang paling diuntungkan atau dirugikan.5. Memutuskan. Langkah terakhir adalah memutuskan, yaitu memilih alternatif terbaik atau yang paling etis, dengan memertimbangkan semua keadaan dan konsekuensi sebagaimana ditimbang atau diukur dalam tahap keempat. Contoh Kasus Etika dalam Praktik Akuntansi Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang berguna untuk mengingatkan kita jika suatu saat menghadapi kasus serupa.• Klasifikasi akun laporan keuangan Misalkan, sebuah perusahaan memiliki beberapa piutang wesel yang di neracanya merupakan aktiva lancar. Ketertagihan wesel ini dapat dipastikan, namun kemungkinan
    • akan mengalami penundaan lebih dari satu tahun. Karena keadaan ini, akuntan perusahaan berkeinginan untuk mereklasifikasikan piutang wesel tersebut menjadi tak- lancar. Sementara itu, atasan akuntan tersebut menyadari akan terjadinya penundaan tersebut, tetapi tidak setuju dengan reklasifikasi karena akan mengakibatkan rasio lancar turun dari 1,5 menjadi 0,8, dan penurunan ini akan berakibat buruk terhadap masa depan perusahaan karena akan mempengaruhi pandangan kreditor mengenai kemampuan perusahaan untuk mengamankan pelunasan pinjaman. Sesuai dengan standar akuntansi, aktiva lancar adalah aktiva yang akan menjadi kas dalam satu tahun, maka dengan adanya indikasi penundaan tertagihnya piutang lebih dari satu tahun, jelas bahwa piutang tersebut tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai lancar, sehingga sudah seharusnya akuntan mereklasifikasinya menjadi piutang tak- lancar. Jika atasan akuntan tersebut tetap menginginkan untuk tidak mereklasifikasi piutang tersebut, berarti terjadi benturan etis antara akuntan dan atasannya, maka akuntan yang bersangkutan harus memutuskan untuk menerima atau tidak keputusan atasannya itu.• Pilihan metode pengungkapan Seorang akuntan (A) dan asistennya (AA) sedang menyusun laporan keuangan. Asisten akuntan (AA) ingin megungkapkan harga perolehan sekuritas yang tersedia untuk dijual (available-for-sale securities) dalam tanda kurung di neraca. Sementara itu, akuntan (A), yang mempertimbangkan penurunan nilai pasar terhadap harga perolehan sekuritas ini, tidak ingin mengundang perhatian pemakai laporan keuangan terhadap penurunan tersebut. Ia (A) ingin “menimbun” informasi harga perolehan ini dalam catatan atas laporan keuangan. Pilihan A akan menguntungkan manajemen karena hasilnya akan memberikan kesan adanya kestabilan atau bahkan perbaikan kondisi keuangan. Di pihak lain, pemegang saham, calon investor, dan kreditor akan memperoleh manfaat dari pengungkapan yang jelas, akurat dan mudah diakses (pilihan AA). Kedua metode ini diperkenankan oleh standar akuntansi yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memilih salah satu metode yang mana pun dapat dibenarkan. Akan tetapi, yang mengusik adalah sikap akuntan (A). karena akuntan seharusnya berusaha demi kejelasan dan meghindari ambiguitas dalam pelaporan, maka untuk kasus ini, pengungkapan dalam tanda kurung di neraca adalah metode yang lebih baik, sehingga metode itulah yang seharusnya dipilih, bukan menyembunyikan informasi di dalam catatan atas laporan keuangan.• Penggeseran pengakuan pendapatan. Manajer yang kompensasinya didasarkan pada laba yang dicapai mungkin membukukan penjualan yang belum terjadi agar mendongkrak laba bersih yang akan dilaporkannya. Pengakuan dini atas pendapatan ini biasanya terjadi sebelum tahun buku berakhir. Manajemen mungkin merasionalisasi pengakuan pendapatan semacam ini karena perusahaan akan merealisasikan penjualan tersebut pada bulan Januari (awal tahun buku berikutnya); praktik ini hanya menggeser pendapatan tahun yang akan datang ke tahun sekarang.
    • Sesuai dengan standar akuntansi, penggeseran tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Praktik semacam ini melanggar standar akuntansi dan sekaligus tidak etis karena mengelabui pemakai laporan keuangan demi menguntungkan diri sendiri. Praktik ini membuka peluang bagi perusahaan dituduh melakukan kecurangan dalam melaporkan kinerjanya.• “Slack’ dalam Penganggaran. Isu-isu etis serius dapat timbul dalam hal suatu anggaran dijadikan basis untuk memberikan penghargaan kepada para manajer. Misalnya, manajemen puncak sebuah divisi akan memberikan bonus 10% dari jumlah laba divisi diatas anggaran. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi manajer divisi untuk, misalnya, “membantali” atau menciptakan “slack” dalam anggaran laba divisi. Bantalan tersebut akan menyebabkan anggara lebih mudah dicapai, sehingga meningkatkan peluang bagi manajer yang bersangkutan memeroleh bonus. Orang-orang tertentu mungkin memanfaatkan insentif semacam itu karena salah satu alasan berikut: (1) mereka akan mendapatkan bagian bonus, atau (2) mereka merasakan tekanan dari para manajer yang akan memeroleh bonus. Membantali anggaran atau memanipulasi data realisasi anggaran dengan maksud memaksimalkan keuntungan pribadi atau orang lain merupakan pelanggaran etika yang serius. Bagi akuntan manajemen, tindakan tersebut melanggar standar kompetensi, objektivitas dan integritas.• Pemberian oleh pihak luar Seorang pemasok yang sedang mengajukan penawaran kontrak baru, menawari akuntan manajemen di bagian pembelian perusahaan berupa tiket gratis menonton sepak bola. Pemasok tersebut tidak memberitahukan tentang kontrak baru ketika memberikan tiket. Akuntan tadi bukan teman si pemasok. Ia mengetahui bahwa masalah biaya adalah kritis dalam hubungannya dengan persetujuan kontrak baru dan khawatir bahwa pemasok tersebut akan menanyakan rincian tentang penawaran yang diajukan oleh pemasok lain yang menjadi pesaingnya. Isu-isu etis tidak selalu jelas hitam-putih. Dalam kasus ini si pemasok mungkin tidak bermaksud untuk mengangkat masalah penawaran yang diajukan. Akan tetapi, munculnya benturan kepentingan dalam kasus ini cukup bagi perusahaan-perusahaan untuk melarang para pegawainya menerima pemberian dari para pemasok. Sesuai dengan kode etik, akuntan dalam kasus ini seharusnya membahas pemberian pemasok tersebut dengan atasan langsungnya. Jika hal itu disetujui, pemasok harus diberitahu bahwa ajakan menonton tersebut secara resmi telah disetujui oleh perusahaan dengan syarat mematuhi semua kebijakan perusahaan BAB 8: ETIKA DAN BISNIS
    • Tidak dapat disangkal bahwa bisnis telah memberikan sumbangan penting bagipeningkatan kualitas kehidupan ini. Mengingat besarnya pengaruh yang dapatditimbulkan oleh bisnis, maka makin besar pula tuntutan terhadap bisnis untukberperilaku etis agar masyarakat secara keseluruhan dapat dipertahankanketeraturannya.Pentingnya Etika dalam Bisnis Ada banyak alasan mengapa bisnis menekankan pentingnya perilaku etis.Alasan-alasan tersebut adalah: (1) pelanggan menuntut perilaku beretika dalam bisnis,(2) etika menjadikan iklim kerja lebih baik, dan (3) pegawai yang makin diberdayakanmemerlukan panduan yang jelas.Pertama, bisnis harus memahami dan memenuhi harapan-harapan etis pelanggannya.Pelanggan menghendaki tindakan etis dan makin mendukung bisnis yang berusahamenjadi warga perusahaan yang baik. Para pelanggan ini kemungkinan sekali akanberpaling dan beralih ke perusahaan lain, kapan saja hal itu dapat dilakukan.Kedua, standar dan arahan etika yang jelas mendorong terciptanya iklim kerja yanglebih menguntungkan dan menjanjikan. Dengan standar etika yang jelas, para pegawaitahu apa yang diharapkan dari mereka; mereka tahu apa yang akan dan tidak akanditerima atau disetujui.Alasan ketiga, satu alasan yang cukup penting, menjelaskan mengapa saat ini bisnissedemikian kuat menekankan pentingnya perilaku etis. Ketika organisasi bisnis makinramping, makin besar kewenangan mengambil keputusan dan kebijakan diserahkankepada pegawai. Pada saat yang sama, makin sedikit manajer yang secara langsungmelakukan pengendalian. Ini berarti perusahaan harus makin percaya dan mengandalkanpegawainya untuk berperilaku etis dari kesadaran sendiri.Pengertian Etika BisnisDalam praktik, ada dua isu penting yang terkait dengan etika bisnis. Yang pertamaadalah sulitnya menentukan tindakan yang benar-benar tepat dari suatu situasi ke situasilain, sedangkan yang kedua adalah keberanian dan keteguhan untuk melaksanakantindakan yang etis tersebut.Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebanyakan orang yang bernalar mengetahui perbedaanantara benar dan salah. Lebih dari itu, berperilaku benar sebagaimana yang kita ketahuitampaknya mudah. Akan tetapi, dalam kenyataannya, menentukan apa yang patutseringkali cukup rumit. Oleh sebab itu, makin besarnya perhatian dan penekanan padapentingnya etika merupakan sesuatu yang wajar.Faktor-faktor Pendorong Peningkatan Tuntutan Etis
    • Sejumlah perkembangan lingkungan bisnis telah secara objektif menyebabkan bisnisatau manajemen bisnis perlu memfokuskan diri pada isu-isu etika, lebih daripada yangpernah ada sebelumnya. Perkembangan-perkembangan ini meliputi, antara lain:globalisasi, teknologi, kompetisi, dan persepsi dan harapan masyarakat terhadapperilaku bisnis.Pertama, globalisasi, yakni pergerakan menuju dunia sebagai sebuah kampung, diakuiatau tidak, merupakan suatu kenyataan. Secara objektif, perkembangan ini menuntutsetiap pelaku bisnis menuntut setiap pelaku bisnis untuk memiliki kearifan dankompetensi etis yang makin tinggi.Kedua, teknologi, sebagaimana dapat disaksikan dengan jelas, mengalamiperkembangan amat pesat. Kemampuan teknologi ini menyulitkan para pelaku bisnisuntuk menyembunyikan hal-hal tak patut.Ketiga,kompetisi bisnis yang makin ketat telah menimbulkan tekanan-tekanan tambahanbagi para pelaku bisnis untuk menempuh jalan pintas ketika berusaha untuk menemukancara-cara baru untuk memeroleh keunggulan.Keempat, masalah-masalah lingkungan, yang sebagian dapat dikaitkan dengan operasiperusahaan-perusahaan, dan terjadinya skandal-skandal keuangan (yang sebagianmelibatkan akuntan profesional) merupakan beberapa di antara faktor-faktor yangmeningkatkan sinisme masyarakat terhadap perilaku bisnis (dan profesi terkait,termasuk akuntan) dan sekaligus menyebabkan makin tingginya tuntutan dan harapanpublik terhadap perilaku bisnis dan profesi yang beretika.Secara ringkas, keempat faktor tersebut menunjukkan adanya harapan yang makin tinggiterhadap perilaku etis dari bisnis, dan pada saat yang sama perusahaan-perusahaanmenghadapi sanksi-sanksi ekonomi dan hukum atas kegiatan dan usaha-usaha merekayang terbukti tidak etis.Hukum dan Etika dalam BisnisAktivitas bisnis berlangsung dalam suatu sistem hukum, dan sejumlah pihakberpendapat bahwa hukum merupakan satu-satunya aturan yang berlaku pada aktivitasbisnis. Ada dua alasan dominan yang mereka gunakan untuk mendasari pendapatmereka tersebut.Pertama, hukum dan etika mengatur dua realitas yang berbeda. Hukum berlaku dalamkehidupan publik, sedangkan etika adalah urusan pribadi (privat). Hukum adalahseperangkat aturan yang didefinisikan secara tegas dan dapat dipaksakan yang berlakubagi setiap orang, sedangkan etika adalah urusan pendapat pribadi yang mencerminkanbagaimana kita memilih untuk mengarahkan kehidupan kita sendiri.
    • Kedua, hukum tidak lain adalah etika bisnis. Menurut pendapat ini, ada aturan-aturanetika yang berlaku untuk bisnis, dan aturan-aturan tersebut telah dipertimbangkan olehlegislator ke dalam hukum, yang dapat dipaksakan oleh hakim dalam pengadilan.Terlepas dari perbedaan-perbedaannya, kedua pendirian ini memiliki implikasi yangsama: dalam mengambil keputusan, para manajer hanya perlu mempertimbangkanhukum. Implikasi ini tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya. Dengan demikian secarapraktis, para manajer perlu mempertimbangkan baik aspek etika maupun aspek hukumdalam pengambilan keputusan mereka karena sejumlah alasan, antara lain, berikut ini.Pertama, hukum tidak memadai untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari aktivitasbisnis. Tidak semua yang tidak bermoral adalah tidak legal. Beberapa isu etika dalambisnis berkaitan dengan hubungan antar-individu di lingkungan pekerjaan atauhubungan di antara para pesaing, yang sulit diatur dengan hukum.Kedua, di bidang-bidang baru, hukum sering lamban berkembang. Sejumlah pihakmenyatakan bahwa hukum biasanya bersifat reaktif, menanggapi masalah-masalah yangoleh orang-orang di dunia bisnis dapat diantisipasi dan ditangani sebelum menjadiperhatian publik.Ketiga, hukum itu sendiri sering menggunakan konsep-konsep moral yang tidaksepenuhnya didefinisikan, sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mungkinmemahami ketentuan hukum tanpa mempertimbangkan moralitas.Keempat, erat kaitannya dengan alasan ketiga, adalah bahwa hukum itu sendiri seringtidak tuntas, sehingga untuk menentukan apakah suatu tindakan itu legal atau tidakharus diputuskan melalui pengadilan. Jika ada keraguan mengenai apakah sesuatu itulegal atau tidak, maka moralitas merupakan penaksir yang baik mengenai bagaimanapengadilan akan memutuskan.Kelima, suatu alasan pragmatis adalah bahwa hukum merupakan instrument yang agaktidak efisien, dan semata-mata mendasarkan diri pada hukum mengundang legislasi danlitigasi yang tidak diperlukan. Pemberlakuan sejumlah undang-undang dan peraturanlainnya, misalnya tentang lingkungan hidup dan tentang lingkungan dan keselamatankerja, merupakan tanggapan terhadap tuntutan publik dalam kaitannya dengankegagalan bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab.
    • BAB IX PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM BISNISEtika bisnis merupakan suatu bentuk etika terapan (applied ethics) yang memfokuskanpada perilaku yang benar atau salah di ranah bisnis dan bagaimana prinsip-prinsip moralditerapkan oleh para perilaku bisnis pada situasi-situasi yang terjadi dalm kehidupansehari-hari mereka di lingkungan pekerjaan.Empat prinsip umum yang dipandang sangat relevan dalam pengambilankeputusan bisnis:1. Manfaat (utilitarianisme) Berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang terbatas sebaikmungkin (secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan). Bisnis harusmempertimbangkan apakah keputusan-keputusannya akan sejauh mungkinmemaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan biaya atau kerugian sosial.2. Hak Berkaitan dengan apakah tindakan dan kebijakan yang diambil oleh bisnismenghormati hak-hak dasar individu-individu yang terlibat dan apakah konsistendengan kesepakatan dan kewajiban-kewajiban khusus bisnis. Oleh karena itu, tindakanatau kebijakan bisnis harus konsisten dengan hak-hak moral dari mereka yang akandipengaruhi.3. Keadilan Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan setiap pihakdiperlakukan sesuai dengan standar atau kriteria yang objektif dan dapatdipertanggungjawabkan (diperlakukan secara adil, termasuk pesaing).4. Kepedulian Prinsip ini menuntut agar tindakan, keputusan, atau kebijakan bisnis menunjukkankepedulian yang selayaknya terhadap kesejahteraan mereka yang memiliki hubunganerat atau ketergantungan, seperti para pegawai.Prinsip-Prinsip Umum Lainnya1. Otonomi (Autonomy) Merujuk kepada sikap dan kemampuan seseorang untuk memutuskan dan bertindakberdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.Otonomi mengacu kepada adanya kesadaran akan kewajiban, kebebasan untukmengambil keputusan, dan tindakan berdasarkan apa yang diyakini baik, dan kesediaanuntuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan tersebut.
    • 2. Integritas Moral (Integrity) Berarti bahwa seseorang bertindak sesuai dengan kesadaran akan kebenaran atau hatinurani pada semua situasi.3. Kejujuran (Honesty) Mensyaratkan niat baik dan tulus untuk menyampaikan kebenaran.4. Keandalan (Reliability) Berarti bahwa perusahaan secara maksimal dan masuk akal dalam memenuhikomitmen. Prinsip ini menuntut bisnis untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas,kesungguhan dan kesetiaan, tidak menipu, menyesatkan atau memperdayai pihak lain.5. Kesetiaan (Loyalty) Merupakan suatu tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan melindungikepentingan orang-orang tertentu dan organisasi. Kesetiaan merupakan kewajiban untukmemenuhi janji.6. Rasa Hormat atau Menghargai (Respect) Meliputi gagasan-gagasan seperti keadaban, sopan santun, keluhuran, toleransi(tenggang rasa), dan kesediaan menerima. Orang yang memiliki rasa hormatmemperlakukan orang lain sebagai berharga dan menerima perbedaan individual sertayakin tanpa prasangka. Sejalan dengan deontologi Kantian, prinsip ini menuntut bisnisuntuk menghargai martabat manusia, bukan memperalat atau mengeksploitasi untukmencapai tujuan bisnis, tetapi menjadikannya sebagai tujuan itu sendiri7. Tanggung jawab (Responsibility) Berarti bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya danmelaksanakan pengendalian diri. Tanggung jawab juga berarti berusaha mengejar ataumencapai hasil prima dan memimpin dengan teladan, termasuk memiliki kegigihan danberusaha melakukan perbaikan secara terus menerus.8. Kewarga(negara)an (citizenship) Mencakup kepatuhan kepada hukum dan partisipasi sesuai dengan kemampuan agarkehidupan bermasyarakat berjalan. Setiap bisnis dituntut untuk menjadi gool corporatecitizen, warga perusahaan yang baik, yang memiliki komitmen dan mempraktikkantanggung jawab sosial perusahaan.Berdasarkan etika kewajiban W. D. Ross, ada tujuh prinsip etika yang dapatdiberlakukan dalam kehidupan sosial, termasuk kehidupan bisnis. Tujuh prinsiptersebut adalah kewajiban untuk:1. Menepati janji atau kesetiaan (fidelity)
    • Perusahaan harus menepati janji, baik eksplisit maupun implisit, yang dibuat denganbebas, dan mengatakan kebenaran.2. Mengganti kerugian (reparation) Perusahaan harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yangmengalami kerugian karena tindakan perusahaan yang salah, perusahaan harus melunasihutang moril dan materiil.3. Berterima kasih (gratitude) Perusahaan harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang berbuat baik ataumemberikan sumbangan terhadap keberhasilan kepada perusahaan.4. Keadilan (justice) Perusahaan harus memastikan bahwa manfaat atau keuntungan dibagikan sesuaidengan jasa pihak-pihak yang terkait dan berhak.5. Berbuat baik (beneficence) Perusahaan harus membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, berbuat apasaja yang mampu diperbuat untuk memperbaiki keadaan masyarakat atau pihak lain.6. Pengembangan diri (self-improvement) Perusahaan harus terus berusaha mengembangkan dan meningkatkan diri di berbagaibidang keutamaan, termasuk operasinya, agar makin sukses dan mampu memenuhikewajiban-kewajiban baik ekonomi, hukum, maupun moral.7. Tidak merugikan (non-maleficence) Perusahaan dilarang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang merugikanpihak lain atau masyarakat.Dua isu penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan makin tingginya tuntutanterhadap organisasi-organisasi bisnis untuk meningkatkan kemampuan kompetitifnyadan pada saat yang sama harus menjunjung tinggi standar moral atau etika sebagaiakibat dari perkembangan lingkungan:1. Tanggung jawab sosial Bisnis adalah organisasi ekonomi dengan tujuan menghasilkan laba, namun harusdijalankan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tetapi juga berdasarkankaidah-kaidah etika. Jadi, bisnis tidak semata-mata bertujuan menghasilkan laba.Perusahaan dituntut untuk mempertegas dan memperbarui komitmennya terhadap nilai-nilai etika dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam strategi dan operasibisnisnya.
    • 2. Pendekatan Stakeholder Berkembangnya tanggung jawab kepada stakeholder menyebabkan para eksekutif harus akuntabel tidak hanya kepada pemegang saham (stockholders), tetapi juga kepada seluruh stakeholder lainnya. Para eksekutif perusahaan harus memastikan bahwa keputusan-keputusan mereka mencerminkan nilai-nilai etis yang ditetapkan bagi perusahaan dan tidak mengesampingkan pertimbangan hak-hak stakeholder mana pun. Jadi, dalam mengambil keputusan, para eksekutif harus mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap hak-hak semua stakeholder. ETOS BISNIS Etos bisnis mengacu kepada suasana atau ciri khas yang menandai bisnis, etos bisnis mengacu kepada suatu kebiasaan atau budaya etis menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Terbangunnya perilaku etis di lingkungan organisasi atau perusahaan ditentukan, antara lain, oleh adanya etos bisnis ini. Langkah suatu perusahaan atau organisasi memiliki etos bisnis:1. Para pemimpin (bisnis) harus menetapkan nilai-nilai moral yang jelas bagi perusahaan, meniadakan sebanyak mungkin keraguan menyangkut pendirian perusahaan terhadap nilai-nilai moral kunci.2. Mengikuti secara logis langkah pertama. Para pemimpin harus memberikan contoh perilaku etis yang diharapkan. Apabila para pemimpin atau pejabat memperlihatkan bahwa mereka memprioritaskan dan memelihara standar etika yang tinggi, maka hal tersebut mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada para pegawai lainnya.3. Perusahaan harus mendukung dan terus-menerus mendorong para pegawai mematuhi nilai-nilai etika. Hal ini paling jelas ditunjukkan oleh cara perusahaan memberikan penghargaan kepada para pegawai. Jika perusahaan secara konsisten memberikan penghargaan kepada mereka yang berperilaku etis dan memberikan sanksi kepada mereka yang berperilaku tidak etis, para pegawai akan mengetahui dan menyadari betapa pentingnya nilai-nilai etika bagi perusahaan.ETIKA DALAM BISNIS INTERNASIONAL Aspek-aspek penting yang biasanya menjadi fokus perdebatan tentang universalitas atau relativitas etis meliputi empat hal: 1. Universalitas dan Relativitas Etis Paham atau aliran universalitas (kemutlakan) etis berpendirian bahwa dari segi kebutuhan biologis dan psikologis, sifat manusia adalah sama di mana pun. Oleh karena
    • itu, aturan-aturan etis bersifat lintas budaya karena perilaku yang memenuhi kebutuhan dasar seharusnya sama di mana pun. Paham relativitas etis berpendapat bahwa walaupun biologi manusia adalah sama di mana pun, pengalaman kultural menciptakan nilai-nilai yang sangat berbeda, termasuk nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis bersifat subjektif, tidak ada cara yang objektif untuk membuktikannya sebagai benar atau salah seperti pada fakta-fakta ilmiah. Suatu masyarakat tidak bisa tahu bahwa etikanya adalah lebih unggul, sehingga keliru bagi suatu bangsa untuk memberlakukan standarnya bagi bangsa lain.2. Empat Pertimbangan Perdebatan antara kemutlakan dan kerelatifan etis berkisar pada empat hal: a. Perbedaan-perbedaan yang secara moral relevan Beberapa kondisi di negara-negara lain, khususnya di negara-negara terbelakang, adalah berbeda dan secara moral relevan. Oleh karena itu, standar yang berbeda secara moral diperkenankan, bahkan diharuskan. b. Keragaman sudut pandang etis Pandangan universalitas atau kemutlakan etis mengasumsikan bahwa standar suatu negara adalah benar dan harus diberlakukan di mana pun. Pandangan ini sesungguhnya menafikan adanya keragaman cara pandang di dunia ini, dengan demikian bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral itu sendiri. c. Hak untuk memutuskan Pandangan kemutlakan etis menolak hak orang-orang yang dipengaruhi untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam berbisnis. Tanggung jawab untuk menentukan norma atau standar terletak pada pemerintah dan masyarakat tempat bisnis beroperasi. Argumen hak untuk memutuskan ini bukan bentuk dari relativitas etis, melainkan semacam pernyataan sikap yang menghormati hak-hak orang untuk mengurus kepentingannya sendiri. Hanya karena orang menyetujui praktik tertentu tidak menyebabkan praktik tersebut benar. Memberlakukan standar-standar negara maju (dunia pertama) pada negara-negara terbelakang (dunia ketiga) dianggap sebagai imperialisme etis. d. Kondisi yang diperlukan untuk berbisnis Beberapa praktik dibenarkan apabila kondisi setempat mengharuskan perusahaan melakukannya sebagai syarat dalam berbisnis. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa orang boleh saja tidak setuju terhadap apa yang berlaku di suatu tempat, tetapi mereka mendapati bahwa melakukan segala sesuatu menurut tata cara di tempat itu adalah diperlakukan. 3. Panduan Umum bagi Perusahaan Multinasional
    • Dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi internasional belakangan ini, bangsa-bangsa, kelmpok-kelompok, dan blok-blok perdagangan telah sering berusaha menerapkan kode etik bisnis formal lalu lintas batas-batas nasional. Usaha ini tidak terlalu sukses. Budaya nasional tetap menjadi fakor kuat yang mempengaruhi perilaku dalam hubungan- hubungan bisnis.Namun, sulit dipungkiri bahwa abstraksi pada tingkat yang tinggi, cita- cita etis semua budaya mengerucut menuju kesamaan dasar. Dengan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dasar tersebut, paling tidak ada tiga prinsip etis yang dapat diajukan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis di banyak negara, yaitu hak (asasi manusia), keadilan, dan kesejahteraan. Perusahaan multinasional berkewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia, menghindari praktik-praktik yang tidak adil atau melanggar hukum, dan memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat negara tuan rumah, bukan sebaliknya, melakukan perusakan dan merugikan masyarakat negara tuan rumah. BAB X ISU-ISU UMUM ETIKA DALAM BISNIS Bisnis melibatkan hubungan ekonomi diantara banyak kelompok orang yang disebut dengan stakeholder yaitu; pelanggan, pegawai, pemegang saham, pemasok, pesaing, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hubungan bisnis yang kompleks ini, banyak sekali isu atau masalah etika yang muncul dan harus dihadapi oleh pelaku bisnis. Isu-isu ini melibatkan hubungan moral di antara orang-orang (pelaku bisnis). Masalah-masalah atau isu-isu bisnis yang mungkin di alami oleh para pelaku bisnis baik dalm kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan profesi/kariernya dapat dikelompokan dalam 5 (lima) jenis, yaitu;1. Penyuapan (bribery)2. Koersi atau kekerasan (coercion)3. Penipuan (deception)4. Pencurian (theft)5. Diskriminasi tidak adil /tidak wajar(unfair discrimination)
    • 1. Penyuapan (bribery) Suap digunakan untuk memanipulasi orang dengan memberi pengaruh. Penyuapan sudah di definisikan sebagaipenawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan sesuatu yang berharga dengan maksut mempengaruhi tindakan pejabat dalam menunaikan tugas-tugas publik atau legal. Barang-barang berharga dalam definisi ini dapat berupa pembayaran langsung sejumlah uang atau barang.2. Koersi Koersi atau kekerasan berarti mengendalikan orang dengan pemaksaan atau ancaman. Koersi biasanya didefinisikan sebagai tekanan, hambatan, pemaksaan dengan kekeutan atau senjata atau ancaman. Koersi bisa tersurat (aktual) , langsung atau positif juga bisa tersirat legal, atau konstruktif.3. Penipuan Penipuan manipulasi orang dan organisasi dengan menyesatkan. Penipuan adalah tindakan mengelabuhi atau membohongi ,penyesatan yang disengaja dengan kata-kata atau tulisan palsu (bohong), sengaja membuat pernyataan palsu,tersurat atau tersirat,berkenaan denga fakta saat ini atau masa lalu.4. Pencurian (theft) Pencurin teradi apabila seseorang mengambil (untuk memiliki) sesuatu yang bukan miliknya.,tanpa diketahui oleh si pemilik. Definisi ini tidak berlaku untuk barang yang hilang karena kompetisi yang sesuai dengan kaidah ekonomi dan budaya.5. Diskriminasi tidak adil Diskriminasi tidak adil (unfair discrimination) didefinisikan sebagai perilaku tidak adil (tidak wajar)atau penolakan keistimewa normal terhadap seseorang karena suku, usia, kelamin, bangsa, atau agama. Diskriminasi tidak adil berarti memperlakukannya semua orang secara sama padahal tidak ada perbedaa yang pantas di antara yang mereka yang diuntugkan dan mereka yang dirugikan. PERILAKU TIDAK ETIS DAN DAMPAKNYA Perilaku Dampak bagi pelaku Kumungkinan akibat perilaku Penyuapan • Memeper oleh keuntungan• Peningkatan biaya pribadi yang tak• Penurunan mutu produk/ semestinya jasa • Mengubah pilihan
    • keputusan Koersi • Takut akan bahaya • Peningkatan biaya • Mangubah pilihan• Penurunan mutu produk/ keputusan jasa Penipuan • Mengubah pilihan• Peningkatan biaya keputusan • Penurunan mutu produk/ jasa Pencurian Hilangnya sumberdaya • Peningkatan biaya • Hilangnya produk/jasa Diskriminasi tak-adil • Membeli jasa mutu rendah Peningkatan biaya • Menjual dibawah harga Penurunan semu atas pasar yanh wajar permintaan BAB XI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Tanggung jawab sosial pada dasarnya berkaitan dengan kepedulian atau tanggung jawab perusahaan terhadap kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab ini terdiri dari kewajiban-kewajiban di luar kewajiban hukum atau perjanjian-perjanjian khusus, seperti perjanjian peruburuhan dan sejenisnya. PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN• Lingkungan yang lebih baik bagi bisnis• Penghindaran regulasi tambahan dari pemerintah• Pemanfaatan yang lebih baik sumberdaya perusahaan.• Perbaikan citra perusahaan.
    • TANTANGAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Milton Friedman: Berpendapat bahwa gagasan tanggung jawab sosial ini adalah subsversif terhadap doktrin pasar bebas. Menurutnya para eksekutif perusahaan adalah agen, penerima amanat dari para pemegang saham. Karena itu, mereka berkewajiban untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham, yang tidak lain adalah atas mereka. Tidak selayaknya para eksekutif ini menggunakan sumberdaya perusaan untuk kkepentingan masyarakat umum. Dia juga mengatakan bahwa para eksekutif tidak dibekali dengan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, dan perusahaan sebenarnya telah membayar pajak kepada pemerintah, jadi tanggung jawab sosial seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah. RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Tanggung jawab sosial melibatkan pemilihan tujuan perusahaan dan penilaian hasil-hasil berdasarkan tidak semata-mata kriteria keuntungan dan kemakmuran organisasi, melainkan juga berdasarkan standar-standar etis atau pertimbangan kelayakan sosial. Dalam membicarakan tanggung jawab sosial ada tiga (3) pangdangan:1. Konsep Laba Konsep Laba ini argumentasi yang diungkapkan oleh Milton Friedman. Yaitu perusahaan semata-mata hanya bertanggung jawab untuk memperoleh laba.2. Konsep Stakeholder Konsep Stakeholder, meliputi semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh keputusan-keputusan perusahaan.3. Konsep kekuasaan sosial/tanggung jawab sosial Sebagai organisasi, perusahaan berinteraksi dengan beragam konstituen di dalam lingkungannya. Masing-masing konstituen ini bisa dipengaruhi oleh tindakan organisasi dan konstituen tersebut juga bisa mengambil tindakan yang akan mempengaruhi organisasi.
    • Tiga pandangan yang berbeda tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut: • Organisasi harus berusaha memperolah laba tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan main; jika perusahaan tidak mematuhi aturan, mereka akan dihukum. • Organisasi harus memenuhi kepentingan para stakeholder-nya. • Karena kekuasaan sosial yang dimilikinya maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. BEBERAPA KESEPAKATAN UMUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Walaupun masih terdapat perbedaan tentang makna dan ruang lingkup tgjwb sosial perusahaan, namun berikut beberapa kesepakatan umum atas tanggungjawab sosial; • Memilih beroperasi pada tingkatan etis yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan oleh ketentuan umum. • Memberikan sumbangan kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial/amal dan oraganisasi-organisasi non-laba. • Memberikan tunjangan-tunjangan bagi pegawai dan meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan kerja melebihi persyaratan ekonomi dan hukum. • Memanfaatkan kesempatan ekonomi yang dinilai kurang menguntungkan tetapi lebih bertanggung jawab sosial dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. • Memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk menjalankan program-program yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang utama. BAB XII BIROKRASI, PELAYANAN, DAN ETIKA Bab ini akan mengemukakan uraian mengenai 4 hal:1. Pengertian birokrasi dan fungsi pelayanan publik2. Pengertian etika pelayanan publik
    • 3. Relevansi dan makin pentingnya etika dalam pelayanan publik4. Sumber-sumber panduan etika bagi birokrasi PENGERTIAN BIROKRASI Birokrasi. Sebagaimana digagas sosiolog Jerman, Max Weber, adalah satu tipe atau model organisasi yang sangat menekankan pada rasionalitas, ketertiban dan efisiensi, yang dianggap tepat untuk organisasi besar seperti pemerintahan. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber mempunyai ciri-ciri berikut:1. Secara pribadi, pegawai dan pejabat adalah bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya,2. Jabatan disusun secara hierarkis dari atas ke bawah dan ke samping.3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki secara spesifik berbeda antara satu dan lainnya.4. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.5. Setiap pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional6. Setiap pejabat memperoleh gaji termasuk hak untuk memperoleh pensiun sesusai dengan tingkatan hierarkinya.7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasn suatu sistem yang dijalankan secara disipilin. Masyarakat menganggap birokrasi sebagai sesuatu yang panjang, berbelit-belit, dan mahal. FUNGSI PELAYANAN PUBLIK Ada dua fungsi pokok pemerintahan negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada birokrasi:1. Fungsi pengaturan pada dasarnya mengandung tujuan pokok pemeliharaan sistem, yakni mewujudkan ketertiban sosial.2. Fungsi pelayanan oleh birokrasi mengacu kepada konsepsi negara kesejahteraan, bahwa pemerintahan negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya.
    • Pejabat birokrasi biasanya disebut birokrat. Birokrat berbeda dengan pejabat publik yang diangkat melalui pemilihan umum. Birokrat dipilih karena prestasi atau kinerja mereka, sedangkan pejabat publik dipilih oleh mekanisme pemilihan umum. Birokrat adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I ke bawah di kementrian atau lembaga- lembaga non-departemen. Pegawai negeri yang membentuk pelayanan publik di Indonesia meliputi PNS, anggota TNI atau POLRI, dan pegawai BUMN/D. PENGERTIAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK Birokrasi pemerintahan mempunyai fungsi pokok berupa pelayanan publik. Pelayanan publik ini dilakukan oleh pegawai pemerintahan. Etika pelayanan publik merupakan etika terapan atau etika praktis. Fokus utamanya adalah apakah pegawai pemerintahan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sudut pandang etika. Secara khusus, perhatian pada isu-isu etika dalam pelayanan publik bermuara pada tujuan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, integritas berarti bahwa:• Perilaku aparatur pemerintahan sebagai pelayan publik adalah sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi dimana mereka bekerja.• Pelaksanaan pelayanan publik sehari-hari dapat diandalkan.• Warga negara memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu” sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan.• Sumber daya publik digunakan secara tepat, efisien, dan efektif.• Prosedur pengambilan keputusan adalah transparan bagi publik, dan tersedia saran bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan. RELEVANSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK Ada dua aspek penting yang umumnya diyakini sebagai penentu kinerja prima, yaitu profesionalisme dan etika. Sama halnya dengan sektor bisnis, sektor publik juga menuntut kinerja prima dengan menjunjung keunggulan teknis (profesionalisme) dan keunggulan moral (etika). ETIKA DAN KEHIDUPAN YANG BAIK Etika berkaitan dengan perilaku moral, yaitu produk dari standar moral dan pertimbangan/keputusan moral. Jadi etika berkaitan dengan “bagaimana seharusnya kita
    • hidup”. Konsep etika tidak lain adalah sejumlah asumsi dasar yang melandasi hampirsemua hubungan dan transaksi di dalam masyarakat. Etika dapat diartikan secara luassebagai “keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untukmengetahui bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya”. Pelayanan publikmerupakan bidang kehidupan penting yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat,bangsa, dan negara.KEKUASAAN BIROKRASI Dalam menjalankan fungsinya, birokrasi berkewenangan untuk membuat kebijakandan melaksanakan kebijakan tersebut. Lalu timbul pertanyaan apakah birokrasimenjalankan kekuasaan atau kewenangannya tersebut dengan benar? Etika diperlukansebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai kriteria untukmenilai baik atau buruknya keputusan tersebut.KEWIBAWAAN PEMERINTAH Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan dambaan penyelenggarapemerintahan sendiri dan masyarakat secara umum. Kebersihan dan kewibawaan inipada dasarnya hanya dapat diperoleh jika birokrasi dan pelaksananya bebas dari perilakunegatif atau tercela. Kewibawaan pemerintah dinilai bukan dari kekuasaannya, tapi darikualitas pengabdian mereka terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.HAK DAN KEPATUHAN WARGA NEGARA Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Hak inimakin nyata karena negara berkewengan dalam pengaturan dan pengaturan inimenyebabkan setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhinya. Setiap warganegara, setiap individu tidak bisa menghindar untuk meminta pelayanan ketika memilikikepentingan tertentu. Etika diperlukan untuk memandu dan menjadi kriteria apakahbirokrasi telah menjalankan fungsi pelayanannya sesuai dengan standar teknis dan etissebagaimana diharapkan oleh warga negara.CELAH HARAPAN MASYARAKAT Sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja pelayanan publik oleh birokrasi kitamasih buruk. Isu KKN sudah sangat khas yang lazim dikaitkan dengan birokrasi kita.
    • Akibatnya kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap birokrasi, bahkan terhadappemerintah secara umum. Masyarakat makin menyadari dan makin berani menuntut hak-haknya untukmemperoleh pelayanan yang sesuai. Masyarakat makin berani menggunakan hak-hakhukumnya jika merasa dirugikan. Untuk mengurangi atau menghindari hal itu makadiperlukan peningkatan profesionalisme. Masyarakat juga menuntut birokrasi untuk berperilaku etis dalam memberikanpelayanan. Warga negara berharap para abdi negara melayani kepentingan merekasecara berkeadilan dan mengelola sumber daya publik sebaik-baiknya.REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PNS dituntut untuk menjalankan urusan-urusan pemerintah dengan cara-cara baruyang efektif dan lebih kompleks. Dengan perkataan lain, agar dapat memenuhi tuntutanyang makin berkembang ini, pemerintah harus melakukan reformasi di berbagai bidangpenyelenggaraan administrasinya. Akan tetapi, reformasi ini menimbulkan dampakikutan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang selama ini hidup di lingkunganbirokrasi. Nilai-nilai baru yang diadopsi, seperti penekanan pada kinerja, produktivitas,secara signifikan berbenturan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang secaratradisional berlaku. Justru peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Secara ringkas, relevansi dan makin pentingnya etika dalam pelayanan publik adalahkarena fakta bahwa warga negara telah mempercayakan sumber daya publik kepadabirokrasi. Warga negara mengharapkan para abdi negara ini benar-benar menjalankantugasnya dengan benar, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.SUMBER-SUMBER NILAI DAN PANDUAN PERILAKU PELAYANANPUBLIK Dalam konteks pelayanan publik, nilai-nilai tertinggi seharusnya adalah Pancasila,UUD 1945, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Perlu diingat bahwaseorang PNS bisa juga merupakan anggota suatu asosiasi (misal IAI). Dengan demikianPNS tersebut harus mengacu pada sumber acuan etika masyarakat umum, etikabirokrasi, dan etika akuntan. BAB 13 PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK
    •  Nilai-nilai Dasar dalam Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 6) secara tegas menyatakan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil meliputi: 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Semangat nasionalisme; 4. Mengutamakn kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia; 7. Tidak diskriminatif; 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. 9. Semangat jiwa korps. Prinsip-prinsip Umum Etika dalam Pelayanan Publik Prinsip-prinsip etika dapat dipandang sebagai kombinasi antara nilai-nilai yang berasal dari tradisi birokrasi/pelayanan publik (nilai-nilai tradisional) dan nilai-nilai baru. • Nilai-nilai tradisional ; antar lain terdapat dalam sumpah jabatan yang diucapkan setiap pegawai negeri ketika dilantik untuk menduduki jabatan tertentu, atau ketika seseorang diangkat menjadi pegawai negeri. • Nilai-nilai baru mencerminkan artikulasi dari etos baru akibat adanya perkembangan dan tuntutan baru, seperti good governance dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini meliputi: a) Objektivitas (netralitas atau imparsialitas) dan keadilan b) Legalitas dan kepatuhan c) Loyaliatas d) Integritas dan kejujuran
    • e) Pengabdian (kepentingan publik) f) Akuntabilitas g) Transparansi, h) Tanggung jawab i) Kerahasiaan j) Efisiensi Karakteristik Pelayanan Bermutu Lima faktor penentu pelayanan bermutu: 1. Adanya atau hadirnya fasilitas fisik, perlatan dan orang (pelayan atau petugas) yang memenuhi syarat untuk pelayanan yang baik. 2. Keandalan, kemampuan untuk memberikan layanan yang diharapkan secara teliti dan konsisten. 3. Kesiagaan atau ketanggapan, yakni kemauan untuk memberikan palayanan dengan segera atau cepat dan kesediaan untuk membantu pelanggan. 4. Jaminan, pemngetahuan, keramahtamahan, dan kemampuan untuk memberikan kepercayaan atau keyakinan. 5. Empati, kepedulian dan perhatian khusus kepada pelanggan (pihak yang membutuhkan pelayanan atau yang dilayani). Standar Pelayanan Publik di Indonesia Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menndefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Jadi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah memenuhi kriteria sebagai pelayanan bermutu prima (excelent), yaitu dengan menjadikan prinsip-prinsip berikut sebagai pedoman, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak,dan keseimbangn hak dan kewajiban. Selain itu, pelayanan publik harus memenuhi kriteria berikut ini: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan.
    • BAB 14 HAKIKAT PROFESIONALISME DALAM PELAYANAN PUBLIK Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyatakan bahwapegawai negeri adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugaspemerintahan dan pembangunan. Pentingnya Profesionaisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik Mengingat bahwa pekerjaan di bidang administrasi pemerintahan cukup rumit, maka dibutuhkan sikap profesionalisme dari seorang pegawai negeri. Dan hal tersebut juga dapat membendung praktik-praktik kecurangan, korupsi, dan tindak kecurangan atau kriminal lainnya. Kewajiban Profesional dalam Pelayanan Publik • Mempelajari dan menguasai pekerjaan mereka di bidang administrasi publik. • Menjadi pakar di bidang spesialisasi yang mereka pilih, • Menjadi teladan dalam perilaku, • Memelihara pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang tinggi, menghindari benturan kepentingan dengan menempatkan nilai pengabdian kepada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, • Mendisiplinkan pelaku kesalahan dan anggota lainnya yang diyakini merusak reputasi profesi, • Mengungkapkan kecurangan dan malapraktik, dan • Secara umum meningkatkan kemampuan mereka melalui berbagai upaya pengembangan diri, termasuk penelitian, percobaan, dan inovasi.
    •  Nilai-nilai Profesionalisme Pelayanan Publik • Memberikan manfaat publik • Menegakkan aturan hukum • Menjamin adanya tanggung jawab dan akuntabilitas publik • Menjadi teladan • Meningkatkan kinerja • Memajukan demokrasi Netralitas Birokrasi (Pegawai Negeri ) Birokrasi memberikan pelayana berdasarkan profesionalisme bukan berdasarkan politik. Netralitas diperlukan agar pelayanan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan aliran politik yang diikuti oleh anggota masyarakat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian pasal 3 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa pegawai negri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak deskriminatifdalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bab 15 KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN PUBLIKPentingnya Kode Etik dan Perilaku dalam Pelayanan Publik Kode Etik atau aturan perilaku dimaksudkan untuk menyediakan panduan mengenaiperilaku spesifik yang diharapkan dan dilarang dilarang dari setiap aparatur publik.Pengaturan semacam ini memberikan kejelasan mengenai nilai-nilai atau prinsip-prinsip
    • etika yang telah ditetapkan sebagai acuan. Terlebih lagi, jika pelayanan publik tertentumemiliki kekhususan-kekhususan tertentu atau mengandung kerawanan-kerawanantertentu yang tinggi, maka aturan-aturan etika/perilaku yang spesifik, tegas dan jelassangat diperlukan.Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai NegeriPasal 2 PP No.30 Tahun 1980 mengenai Kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil adalah:1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;2. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri,atau pihak lain;3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PegawaiNegeriSipil;4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, teru-tama di bidang keamanan, keuangan,dan materiil;11. Mentaati ketentuan jam kerja;12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
    • 14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengem-bangkan kariernya;20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesame Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;22. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;23. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;Sementara itu, Pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 melarang PNS untuk:1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;2. Menyalahgunakan wewenangnya;3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidaksah;
    • 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;7. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;11. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruangIV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
    • Kode Etik PNSSesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, etika bagi PNS dalamkedudukannya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat meliputi etika dalambernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalammasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan sesama pegawai Negeri.Etika dalam bernegara meliputi: • melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; • mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara; • menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; • menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; • akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; • tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah; • menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; • tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.Etika dalam berorganisasi adalah : • melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; • menjaga informasi yang bersifat rahasia; • melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwena; • membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; • menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; • memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; • patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; • mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; • berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.Etika dalam bermasyarakat meliputi : • mewujudkan pola hidup sederhana; • memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ; • memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
    • • tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; • berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.Etika terhadap diri sendiri meliputi : • jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; • bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; • menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; • berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; • memiliki daya juang yang tinggi; • memelihara kesehatan rohani dan jasmani; • menjaga keutuhan dan keharmonisan keluaga; • berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi : • saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; • memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; • saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi • menghargai perbedaan pendapat • menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; • menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; • berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.Kode Etik InstansiDengan mempertimbangkan kekhususan bidang tugasnya masing-masing danberpedoman pada nilai-nilai dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku,masing-masing instansi pemerintah dapat menetapkan kode etik atau aturan perilakubagi pegawai di lingkungan instansi yang bersangkutan. Kode etik dan aturan perilakutersebut meliputi prinsip-prinsip etika, standar perilaku yang diturunkan dari perilakuetika dalm kewajiban dan larangan, dan ketentuan mengenai disiplin atau penangananpelanggaran atas kode etik/aturan perilaku. Dengan demikian suatu paduan etika yangcukup jelas dan terperinci tersedia secara resmi bagi aparatur pelayanan publik. BAB 16ISU-ISU ETIKA DAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN ETIKA PELAYANAN PUBLIK
    • Malpraktik dalam Birokrasi Pelayanan PublikMalpraktik dalam birokrasi atau malaadministrasi pada dasarnya adalah praktikadministrasi yang menyimpang dari etika administrasi dan sekaligus menggagalkantujuan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik atau birokrasi, malaadministrasiadalah masalah etika karena menyimpang atau bahkan menlanggar nilai-nilai atauprinsip-prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Penyimpangan etika ini dapatmengambil banyak bentuk, antara lain, ketidakjujuran, perilaku tercela (tidak etis),pengabaian atau pelanggaran hukum, favoritisme atau tidak adil, pemborosan danpenggelapan dana, menutupi kesalahan dan kegagalan dalam berinisiatif.KorupsiKorupsi yang di era reformasi ini disandingkan dengan dua jenis tindakan yangdianggap tercela kolusi dan nepotisme merupakan isu etika yang sangat menonjol danmendapat banyak perhatian. Walaupun korupsi terjadi di hampir setiap Negara, namundi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, ia sangat merajalela bahkanditengarai telah menjadi budaya. Secara ekonomi dan politik korupsi ini dinilaimempunyai dampak yang sangat luar biasa karena menghambat pertumbuhan ataukemajuan ekonomi dan demokrasi Negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, padasaat ini gerakan pemberantasan korupsi berngaung dimana-mana dan di Indonesiasendiri sebenarnya telah membangun kerangka atau sistem hukum dan kelembagaanuntuk memberantas korupsi, walaupun banyak pihak yang masih skeptic. Terakhir,lembaga independen anti-korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telahdibentuk dan telah mulai menjalankan tugasnya.Benturan KepentinganIsu etika penting lainnya yang bersangkut paut dengan birokrasi dan pelaku pelayananpublik adalah benturan kepentingan (conflic of interest). Benturan kepentingan initidak harus berarti korupsi tetapi sangat membahayakan karena merupakan pintumenuju korupsi.Secara historis pendefenisian kepentingan dalam konteks birokrasi politik merupakansubjek beragam pendekatan. Ketika pejabat publik merupakan subjek beragampendekatan. Ketika pejabat publik memiliki kepentingan yang sah (legitimate) yangtimbul dari kapasitas mereka sebagai warga Negara biasa (prbadi) benturankepentingan tidak dapat dihindarkan atau dihalangi, sehingga perlu didefenisikan dandikelola.Dengan demikian benturan kepentingan perlu mendapatkan perhatian, perlu dikeloladan diselesaikan dengan tepat. Tanpa pengelolaan yang tepat benturan kepentingan iniberpotensi menggerogoti pemerintahan yang demokratis karena: (1) melemahkankepatuhan para pejabat publik terhadap nilai-nilai legitimasi, imparsialitas dankeadilan dalam pengambilan keputusan publik dan (2) mendistorsi peraturan hukum,perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, mekanisme pasar, dan alokasi sumber dayapublik.Prinsip-prinsip Manajemen Etika Pelayanan Publik
    • Mengacu pada komponen infrastuktur etika, berikut adalah prinsip-prinsip yangdisarankan oleh OECD untuk digunakan sebagai acuan dalam megelola etika dalampelayanan publik. • Standar etika untuk pelayanan publik harus jelas • Standar etika harus tercermin dalam sistem hukum • Panduan etika harus tersedia bagi pegawai • Pegawai harus mengetahui hak dan kewajiban mereka apbila mengungkapkan penyimpangan • Komitmen politis terhadap etika diperlukan untuk mendorong dan memperkokoh perilaku etis pegawai • Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk penyelidikan • Harus ada pedoman yang jelas untuk interaksi antar sector publik dan sector swasta/bisnis • Para maneger (atasan) harus menunjukkan dan mendorong perilaku etis • Kebijakan,prosedur, dan praktik manajemen harus mendorong perilaku etis • Kondisi pelayanan publik dan manajemen sumberdaya manusia harus mendorong perilaku etis • Harus ada mekanisme akuntabilitas yang memadai dalam pelayanan publik • Harus ada prosedur dan sanksi yang memadai untuk menangani penyimpangan BAB 17 Membangun Etos PribadiA. Tiga Unsur Etos Pribadi 1. Komitmen Etis (ethical commitment), pendirian dan kemauan yang kuat untuk bertindak secara etis 2. Kesadaran Etis (ethical awarness), kemampuan untuk memahami isu-isu etis dan implikasi-implikasi etis dari suatu situasi 3. Kompetensi Etis (ethical competence), kemampuan untuk melakukan penalaran moral yang sehat dan mengembangkan strategi-strategi praktis penyelesaian maslah Kapasitas etis yang meliputi tiga hal di atas akan terlambangkan dalam sikap danperilaku orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan seseorangakan memperagakan apakah orang tersebut memiliki tiga unsure di atas, sehingga kitadapat mengidentifikasikannya sebagai pribadi beretika atau tidak.B. Faktor-Faktor Pendorong Perilaku Tidak Etis
    • 1. Ketakutan, seseorang biasanya akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika apabila ketakutan terhadap sesuatu. 2. Tekanan, apabila seseorang merasa tertekan biasanya dapat melakukan hal-hal bertentangan dengan etika agar ia bias lepas dari tekanan tersebut. 3. ambisi, mendorong seseorang untuk melanggar hukum dan etika demi mencapai kepuasan pribadi. 4. balas dendam, seseorang yang mempunyai dendam biasanya akan menghalalkan segala cara untuk melampiaskan dendamnya tersebut. 5. Masa bodoh, kecenderungan untuk mengabaikan akibat-akibat dari suatu tindakan.C. Rasionalisasi Perilaku Tidak Etis 1. Setiap orang melakukannya (everybody does it)Argumen bahwa melakukan perbuatan yang melanggar etika dapat dikompromisasikandengan alas an semua orang melakukannya, sehingga menjadi hal yang sudah biasa 2. Jika suatu tindakan sah atau dibenarkan menurut hukum, maka tindakan itu etis (if it’s legal, it’s ethical)Padahal tidak semua yang legal tersebut bersifat etis. Karena kedudukan etis lebih tinggidaripada hukum. Sehingga apa yang tidak etis kemungkinan tidak legal juga menuruthukum. 3. Kemungkinan pengungkapan dan konsekuensi (likelihood of discoverey and consequences) Seseorang akan menunggu apakah hasil perbuatan tidak etisnya menimbulkanreaksi dari orang lain. Jika ia melakukan tindakan tidak etis namun tidak ada yangprotes, maka menurut orang tersebut, perbuatan tidak etis tadi menjadi biasa saja.D. Lima Prinsip untuk Berperilaku Etis (Norman Vincent Pale dan Kenneth H.) 1. Tujuan, misi kita sebagai individu untuk menjadi seseorang yang sehat secara etis 2. Perspektif, tidak berpaling dari tujuan dan merenungkan segala sesuatu yang dulu telah kita lakukan agar ke depan nanti kita menjadi seseorang yang jauh lebih etis. 3. Kesabaran, untuk memperoleh keyakinan bahwa berpegang teguh pada nilai- nilai etika akan membawa kita dalam kesuksesan jangka panjang.
    • 4. Keteguhan, komitmen yang tidak akan luntur akan berjalannya waktu. 5. Kebanggan, hasil yang diperoleh ketika kita berhasil mempertahankan nilai kesabaran dan keteguhan dalam mencapai tujuan kita.E. Pemeriksaan Etika Setiap orang memiliki keluasaan untuk memilih cara dan criteria untuk mengambilkeputusan. Dengan tetap menghargai preferensi masing-masing orang, berikut panduanuntuk mengecek apakah tindakan kita etis atau tidak. 1. Pengecekan “Tiga K” a. “k” pertama ialah kepatuhan. Berarti hidup dan berprilaku sesuai dengan aturan hukum , kode etik, aturan organisasi, prinsip-prinsip moral, harapan masyarakat dan konsep umum b. “k” kedua ialah kontribusi. Berkaitan dengan apa yang kita berikan atau sumbangkan kepada orang lain atau masyarakat. c. “k” terakhir ialah konsekuensi. Berkaitan dengan pengaruh atau akibat dari keputusan dan perbuatan kita. Akibat ini bias positif dan negative. 2. Tiga Pertanyaan a. Apakah Tindakan itu legal? b. Adakah Keseimbangan? c. Bagaimana pengaruh tindakan itu pada perasaan saya?