Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara

on

  • 5,812 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,812
Views on SlideShare
5,812
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
129
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas Dewantara Document Transcript

  • 1. Pendidikan Karakter Antikorupsi: Upaya Menyikapi Realita Oleh I Putu Mas Dewantara1. Pendahuluan Korupsi merupakan sebuah masalah pelik yang tiada habisnyadiperbincangkan di negeri rupiah ini. Mulai dari pemahaman mengenai apa itukorupsi, bentuk-bentuk tindakan korupsi sampai pada sanksi hukum tindakankorupsi. Namun, perbincangan dari waktu ke waktu itu belum berbuah maksimal.Masih sangat mudah dijumpai praktek-praktek korupsi di sekitar kita. Bahkan jikamau jujur, korupsi sudah dilakukan secara terang-terangan (masyarakat menyebutnya“rahasia umum [?]”). Mengadili orang-orang yang terlibat korupsi ternyata juga tidakmudah. Sebab para koruptor ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Betapaterkejutnya publik saat seorang koruptor bisa ke luar tahanan dan menontonpertandingan olah raga di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah melandatempat-tempat yang diharapkan mampu memberi efek jera pada para koruptor.Begitu besar kekuatan uang untuk membeli kebebasan para koruptor. Sebelum kasuske luarnya koruptor dari balik jeruji besi, negari ini juga pernah dihebohkan denganruang tahanan yang disulap bak hotel berbintang. AC, TV, DVD, dan perlengkapanlain menghiasi ruangan yang semestinya menciptakan renungan atas perbuatan yangtelah dilakukan. Sebelum berbicara lebih jauh menyangkut korupsi di negeri ini, pentingrasanya untuk mengetahui apa korupsi itu agar dapat dilakukan ‘pelabelan’ tindakanmana yang tergolong korupsi dan mana tindakan yang bukan korupsi. Kata korupsiberasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermaknabusuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsiadalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yangsecara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yangdekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakankepada mereka. Menurut Tegar (2010) timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salahsatunya budaya lokal. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit 1
  • 2. banyak menimbulkan dan membudayakan terjadinya korupsi. Pada masyarakat Jawadikenal budaya Patron-Klien. Dalam budaya Patron-Klien, diyakini bahwa Patronmemiliki kebesaran hak dan kekuasaan, sedangkan Klien terbatas pada kekecilan hakdan kebesaran kewajiban terhadap Patron. Klien selalu berupaya meniru apa yangdilakukan Patron, serta membenarkan setiap tindakan Patronnya. Hal tersebutdidasari karena adanya pandangan bahwa semua yang berasal dari Patron dianggapmemiliki nilai budaya luhur. Keadaan ini mengakibatkan Patron memiliki kebebasandalam bertindak, termasuk tindakan yang tidak terpuji, anti-manusiawi, merugikanorang lain yang kemudian disebut korupsi. Umunya Klien sering memberikanbarang-barang tertentu kepada Patronnya, dengan harapan mereka akan diberikanpekerjaan ataupun upah lebih tinggi. Klien juga memberikan penghormatan yangberlebihan kepada Patronnya. Korupsi kecil tersebut lambat laun meluas kepadakelompok-kelompok masyarakat yang lain. Proses penyebaran korupsi tersebutdisebut dengan continous imitation (peniruan korupsi berkelanjutan). Proses ini bisaterjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam keluarga misalnya, seringkali orangtua tanpa sengaja telah mengajarkan perilaku korupsi kepada anaknya. Meskipunsebenarnya orang tua tidak bermaksud demikian, namun kita tidak boleh lupa bahwaanak adalah peniru terbaik, mereka meniru apapun yang dilakukan oleh orang-orangdewasa di sekitarnya. Di era reformasi seperti sekarang ini, masih jarang dijumpai masyarakatsecara individual yang memiliki keberanian mengungkap kasus korupsi. Korupsiyang sudah dilakukan secara sistematis dan terorganisir mungkin adalah salah satupenyebab ketakutan setiap orang untuk membedah tindak korupsi. Siapa yang‘berontak’ akan sangat mungkin malah tersisihkan. Hal ini tentunya akan berujungpada keterbatasan ruang gerak si pembedah korupsi. Salah satu contoh praktekkorupsi yang licin untuk dibuktikan adalah saat penerimaan calon pegawai negeri.Praktek-praktek korupsi terdengar di mana-mana, namun, begitu sulit untukdibuktikan di meja hijau. Bahkan kasusnyapun jarang sampai ke gerbang kantorpenegak hukum. Tidak ada seorangpun yang nampaknya berani mengungkap kasusini. Ironisnya, pelajar yang dalam hal ini dikategorikan sebagai orang terdidik tidakmampu berbuat banyak. Bahkan terkesan mengikuti arus permainan. Ketakutan dankecemasan tentunya muncul ketika seseorang dihadapkan pada sebuah sistem yang 2
  • 3. kukuh. Ketakutan dan kecemasan itu muncul karena adanya ancaman terhadap nilaieksistensi dasar manusia (Teori Rollo May dalam Friedman dan Schustack, 2006).Siapa yang patut dipersalahkan? Pemerintah, lembaga hukum, ataukah duniapendidikan yang belum mampu memberikan bekal ‘keberanian’ dan ‘kesetiaan’ akankejujuran? Di sini pendidikan sering menjadi komponen yang paling disoroti. Jika tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia cerdas, berakhlakmulia, terampil dan seterusnya, maka semestinya rumusan itu dijadikan patokan ataualat ukur, sejauh mana bisa dicapai. Jika ternyata para lulusan pada jenjang tertentumasih menggambarkan penampilan yang belum sebagaimana dirumuskan dalamtujuan, maka apa salahnya segera dilakukan perbaikan dan bahkan perubahan. Apayang telah terjadi sudah selayaknya dijadikan renungan untuk memperbaiki kualitaspendidikan di negeri ini. Menyikapi fenomena korupsi yang marak terjadi. Pendidikan pun melakukanpembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salahsatu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yanggencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter antikorupsipada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2011.Kurikulum tersebut, menurut Mendiknas, Muhammad Nuh, nantinya akan masukdalam silabus-silabus mata pelajaran. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yangtelah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi.Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter antikorupsi tidak berdiri sendirisebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dengan memberikan penguatan pada masing-masing mata pelajaran yang selama ini dinilai sudah mulai kendur. Mendiknasmenganalogikan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai zat oksigen yangmenjadi bagian dari manusia hidup. Manusia tidak akan hidup tanpa oksigen. Begitujuga dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, kita seakan mati jika tidakberlaku sesuai dengan budaya dan karakter bangsa. Karakter dan budaya bangsa itubegitu melekat dalam diri seseorang. Pendidikan antikorupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja.Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehinggamata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan lebih 3
  • 4. pada aspek afektif dan psikomotorik (http://www.riaumandiri.net). Menekankanbagaimana agar anak didik melakukan sesuatu, atau menghindari sesuatu untukmendapat pengharagaan sosial dari orang lain. Bagi anak-anak, proses penalaranmoral berkembang sejalan dengan proses belajar sendiri dan belajar dari lingkungan.Melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinaninternalisasi nilai-nilai. Peran guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadikunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilakujujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan karakter antikorupsimengambil pengalaman-pengalaman berupa best practices masyarakat transparansiinternasional dan pengalaman kita dengan pendidikan P4. Hal yang harus dihindariadalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalansemata-mata. Pendidikan karakter antikorupsi haruslah bermakna belajar denganmengalami atau experiential lerning jadi tidak sekadar mengkondisikan para pesertadidik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusandan pilihan untuk dirinya sendiri. Peserta didik kita seringkali hanya diberipengetahuan normatif sesuatu hal namun tidak diberi kesempatan untuk menentukanpilihannya sendiri mengapa siswa harus mengambil keputusan tertentu danbertanggung jawab atas keputusan yang telah siswa ambil. Program pendidikan karakter antikorupsi bertujuan untuk memberikanpemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekankerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannyaberdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisamenyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu jugabertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yangmengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambilkebijakan yang tidak mempedulika rakyat (Tim MCW dalamhttp://niamw.wordpress.com). Korupsi adalah masalah bersama yang penuntasannya tidak dapat dilakukanseketika. Kekuatan hukum dalam menimbulkan efek jera pun terkesan belummaksimal. Banyak pelaku tindak korupsi yang mendapat hukuman minim danbahkan lolos dari jerat hukum. Untuk itu, jalur pendidikan ditilik sebagai wahana 4
  • 5. terbaik untuk memutus arus korupsi dengan peningkatan moral generasi penerusnya.Rencana masuknya pendidikan karakter antikorupsi dalam kurikulum tentunyamendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang pro dan ada juga yangkontra terhadap pelaksanaan program ini. Untuk itu perlu rasanya dilakukan suatupengkajian mengenai kelemahan dan keunggulan pendidikan karakter antikorupsiyang hangat dibicarakan sekarang ini.2. PembahasanA. Pendidikan Karakter Antikorupsi: Bukan Solusi Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, arah pendidikan nasionaldinyatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kata “cerdas” sering kalidianggap tidak mencakup aspek moralitas, sehingga dirasa tidak mencukupi.Dikotomi ini senantiasa muncul dalam tujuan pendidikan nasional sehinggarumusannya tidak pernah simpel. Sejatinya istilah mencerdaskan meliputi penyempurnaan akal budi, nalar,watak, dan bahkan fisik. Perkembangan psikologi kognitif dewasa ini menunjukkanbahwa ranah kecerdasan yang sebelumnya seolah sebatas intelegensi (intelligencequotient/IQ), kini meluas hingga pada kecerdasan emosional (emotionalquotient/EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient/SQ). Malah HowardGardner dalam bukunya yang berjudul ‘Multiple Intelligence’ memperkenalkankecerdasan majemuk yang terdiri atas tujuh jenis intelegensi, yaitu intelegensi musik,kinestik, logis-matematis, linguistik, spasial, interpersonal, dan intrapensonal (dalamTilaar, 2000). Rencana masuknya pendidikan karakter antikorupsi ke dalam kurikulumdengan tujuan mengatasi krisis moral yang terjadi memunculkan sikap pesimismasyarakat. Mereka beranggapan bahwa menggagas pendidikan karakter antikorupsibukanlah solusi yang tepat mengatasi masalah korupsi yang melanda negeri ini. Adabeberapa alasan yang dilontarkan guna menolak gagasan pendidikan karakterantikorupsi masuk kurikulum. Pertama, akan menyamarkan arah pendidikan nasional. Mengutamakanpendidikan karakter melalui sekolah akan menggiring proses pendidikan kitasemakin masuk ke lorong sempit konservatisme dan fundamentalisme pendidikan, 5
  • 6. yang ditandai oleh indoktrinasi nilai-nilai yang cenderung membelenggu akal sehat.Akibatnya, bangsa ini akan menjadi semakin irasional dan tidak kreatif. Dengandemikian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai. Kedua, pelaksanaannya di tingkat sekolah akan sulit dihindari korelasinyadengan mata pelajaran tertentu yang disangka berpengaruh besar pada pembentukankarakter, seperti pendidikan agama, moral, budi pekerti, kewarganegaraan, danpendidikan nilai lainnya. Padahal berbagai nilai kebajikan telah diajarkan sejak dulumelalui bidang studi tersebut. Namun kenyataannya masyarakat kita pada hari inibagai tidak beranjak dari “Manusia Indonesia”, seperti digambarkan oleh MochtarLubis pada 1977: hipokrit alias munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal,percaya tahayul, artistik, dan berwatak lemah. Ketiga, lembaga pendidikan dalam sebuah negara merupakan sebuahsubsistem sosial-politik, sehingga apa yang terjadi di dalamnya adalah turunan dariinduk sistemnya. Mengharapkan tumbuhnya karakter dari sebuah sistem pendidikanyang telah gagal tanpa didahului oleh reformasi yang menyeluruh adalah kesia-siaan.Prioritas utama bangsa Indonesia sekarang ini adalah penataan kembali bidangpendidikan dalam sebuah kerangka strategi pembangunan ekonomi dan strategikebudayaan, bukan tambal sulam seperti yang diusulkan dan terjadi selama ini. Hampir mirib dengan alasan ketiga, alasan keempat untuk menyatakanketidaksetujuan masuknya pendidikan karakter antikorupsi ke dalam kurikulumadalah karena dunia pendidikan kita masih dibelit oleh beragam masalah.Penambahan atau penyisipan pengetahuan melalui mata pelajaran-mata pelajaranyang ada ditakutkan hanya akan menjadi penumpukan teori yang tidak pernahmendapat ruang untuk realisasinya. Tirtaraharja dan La Sulo (2005:250) berpendapatbahwa hambatan yang dialami sekolah adalah sulitnya memerogram pendidikanafektif secara eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi(hiden curriculum) yang keterlaksanaanya sangat tergantung kepada kemahiran danpengalaman guru. Menilai hasil pendidikan afektif juga dirasa tidak mudah danmemakan waktu, sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Inilahyang menjadi alasan kepesimisan beberapa kalangan akan keberhasilannyapencapaian sasaran yang diharapkan. Pendidikan karakter antikorupsi tidak harus 6
  • 7. masuk dalam kurikulum. Sebab, beban kurikulum di sekolah sudah berat. Jikaditambah kurikulum antikorupsi, beban siswa dan guru pun semakin berat. Selain masalah tersebut, pendidikan karakter antikorupsi juga dibayangi olehtindak korupsi di tengah institusi pendidikan. Banyak tindak korupsi yang kitatemukan di institusi pendidikan, seperti penyelewengan dana BOS, korupsi waktumengajar, korupsi nilai (katrol nilai), dan lain sebagainya. Padahal pendidikankarakter antikorupsi baru akan berjalan kena sasaran dan efektif bila didukung olehkondisi termasuk lingkungan sekolah dan masyarakat yang tidak korup. Hal pertamayang harus dilakukan pemerintah adalah mengatasi korupsi di dalam institusipendidikan. Akan sia-sia jika pendidikan karakter antikorupsi ada dalam lingkunganyang penuh tindakan korupsi.B. Pendidikan Karakter Antikorupsi Sangat Dibutuhkan Selain mendapat respons negatif seperti yang telah dipaparkan di atas, idememasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum juga mendapat respons positif darimasyarakat. Hasil jajak pendapat harian Seputar Indonesia terhadap 400 respondenpada 27 Mei 2010 menunjukkan sebanyak 87% responden beranggapan perlunyamemasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat jugarelatif besar. Hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikanantikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia(Djabbar, 2009). Sejumlah alasan pun dilontarkan untuk menunjukkan dibutuhkannyapendidikan karakter antikorupsi untuk menyikapi realita. Pertama, pendidikan lebihdominan berorientasi pada penguasaan iptek, sedangkan sesuatu yang menyangkutbudaya dan perilaku (karakter) relatif masih terabaikan. Artinya, integrasi antarapendidikan iptek dan seni dengan moral dan etika belum dapat dilakukan secaraserasi dan seimbang. Oleh karena itu, hadirnya pendidikan karakter antikorupsidipandang sebagai pembaharuan yang tepat bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan antikorupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitunilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikanyang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa maluapabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. 7
  • 8. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orangmenjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebutadalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapadirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuranjelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlakutidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yangmengikat diri sendiri. Magnis (dalam Djabbar, 2009) mengatakan bahwa bersikapbaik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menujukebaikan. Sikap moral yang selanjutnya dibutuhkan adalah rasa tanggung jawab.Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakankewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola danakegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika danadipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Alasan kedua yang dilontarkan untuk mendukung pendidikan karakterantikorupsi masuk kurikulum adalah melaui pendidikan karakter antikorupsi parasiswa sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsisekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Ketiga, memberikanproses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek korupsi yang adadisekitar kita. Keempat, mendidik para siswa dari usia dini tentang akhlak atau moralyang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Kelima, menciptakan generasipenerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan keenam, membantu seluruhcita-cita warga bangsa dalam menciptakan clean and good-goverment demi masadepan yang lebih baik dan beradab.C. Menyikapi Realita Memerangi korupsi bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah mencatat, darisejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkapi dan menjebloskankoruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembagapemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, KomisiEmpat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, 8
  • 9. hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidakmembuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan bagai jamur di musimhujan. Hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atauPERC menyebutkan Dalam survei tahun 2010, Indonesia menempati peringkatpertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ininaik dari 7,69 poin tahun lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam,Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang,Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang palingbersih (www.bisniskeuangan.kompas.com). Upaya pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional(Kemendiknas) yang bekerja sama dengan KPK menyikapi realita korupsi yangmenjamur di negeri ini patutlah kita apresiasi positif. Pendidikan sebagai usaha sadaryang sistematis dan sistemis memang harus selalu bertolak dari sejumlah landasanatau azas-azas tertentu guna mewujudkan masa depan yang lebih baik (Tirtaraharjadan La Sulo, 2005). Lembaga pendidikan pun ditilik sebagai tempat terbaikmenyiapkap SDM yang bermoralitas tinggi. Hal ini sejalan dengan pandanganSocrates (469-399 SM) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang palingmendasar adalah membentuk individu menjadi lebih baik dan cerdas. Dengan katalain, pendidikan hendaknya diarahkan kepada kebajikan atau nilai individu yangmencakup dua aspek, yaitu intelektual dan moral (Aristoteles dalamhttp://www.insistnet.com). Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalammenanamkan mental antikorupsi. Masyarakat terdidik inilah yang nantinya memilikiperanan yang cukup dominan dalam masyarakat. Pendidikan karakter antikorupsidiharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan yang mengarahke tindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai efek tindak korupsibagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan pemahamanpenggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa ikut andil dalamtindakan korupsi. Penanaman mental antikorupsi sejak usia dini diharapkan dapatmelahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan korupsi. 9
  • 10. Memang sudah saatnya pendidikan kita disentuh oleh masalah-masalah realyang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ketika korupsi menjalar bagai akardi setiap bidang kehidupan, maka sudah sepatutnya peserta didik yang akan menjadipenerus kehidupan bangsa diperkenalkan dengan permasalahan korupsi. Agar merekatahu betapa bahayanya tindakan korupsi bagi kelangsungan hidup bangsa sehinggamereka memiliki sikap tidak tergoda dengan tindak korupsi. Penanaman nilai-nilai luhur sejak dini diharapkan mampu menjadi pondasiyang kokoh bagi peserta didik dalam menyikapi realita kemerosotan moral yangterjadi di tengah masyarakat. Melalui pendidikan karakter antikorupsi jugadiharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi danmemberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi jugamelalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lainsebagainya. Selama ini pendidikan mengenai nilai-nilai luhur sebenarnya telah terangkumdalam mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, hasil yangdigapai hanya sebatas kemampuan kognitif yang berfokuskan pada pencapaian nilaidalam selembar kertas. Pemahaman mengenai nilai luhur tersebut akan hilang ketikaanak didik ke luar dari pagar sekolah. Banyak kejadian dalam masyarakat yangmereka jumpai tidak sejalan dengan teori-teori yang ditanamkan sekolah, dan anakdidik tidak mampu menyumbangkan pemikirannya dalam mengatasi persoalan itu.J.H. Gunning (dalam Tirtaraharja dan La Sulo, 2005) berpendapat bahwa seharusnyapendidikan yang sehat mampu menunjukan titik temu atau menjembatani antara teoridan praktek. Abduhzen (2010) berpendapat bahwa strategi pendidikan kita pada berbagaitingkatannya sangat kurang menghiraukan pengembangan nalar sebagai basis sikapdan perilaku. Pembelajaran di sekolah kita lebih cenderung pada mengisi ataumengindoktrinasi pikiran. Akibatnya, apa yang diperoleh di sekolah seperti tidakberkorelasi dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus mampu menciptakankeseimbangan dalam kehidupan peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan ajaranfilsafat I Ching (kristalisasi marxisme di Tiongkok) yang memandang bahwa nilaiyang paling tinggi dalam kehidupan manusia adalah keseimbangan (Artadi, 2004). 10
  • 11. Agar pendidikan karakter antikorupsi dapat mencapai sasaran, beberapalangkah dapat dilakukan pemerintah dan Kemendiknas, seperti pelatihan-pelatihankepribadian kepada guru-guru untuk menanamkan sikap antikorupsi. Hasilnya nantiterlihat dalam sikap keseharian guru dalam menjalankan tugasnya. Sikap-sikapantikorupsi yang ditunjukkan oleh guru tentu akan lebih ‘tajam’ pemikiran siswamengenai korupsi dibandingkan dengan teori-teori hapalan mengenai tindak korupsi.Langkah lain yang dapat diambil untuk memaksimalkan tujuan pendidikan karakterantikorupsi adalah memberikan sanksi tegas kepada guru dan pegawai-pegawai dinaspendidikan yang melakukan tindakan korupsi. Sehingga dunia pendidikan terlepasdari tindakan korupsi yang akan berdampak pada penciptaan kondisi yangmendukung pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi. Melihat berbagai kendala yang membentang dalam pelaksanaan pendidikankarakter antikorupsi ini, maka sudah sepatutnyalah dilakukan perbaikan dalam tubuhinstitusi pendidikan terlebih dahulu. Agar jangan sampai rencana manis hanyaberbuah tawar atau tiada berguna. Guru sebagai ujung tombak pendidikan karakterantikorupsi haruslah merefleksi diri. Penanaman sikap luhur ini akan tercapai apabilaguru sanggup menjadi contoh sikap jujur, baik, bertanggung jawab, dan adil bagisiswanya. Bukan hanya pemberian teori mengenai ciri-ciri sikap jujur, baik,bertanggung jawab, dan adil yang sasaranya hanya hapalan semata. Edith Wharton(dalam Lewis, 2004) mengatakan bahwa ada dua cara untuk menyebarkan terang:menjadi lilinnya atau menjadi cermin yang memantulkannya. Lewis (2004)menyebut pemberian contoh-contoh sikap luhur itu sebagai kepemimpinan lewatteladan. Dalam kepemimpinan ini, seorang guru akan menjadi tolak ukur di manapeserta didik akan mengukur diri mereka sendiri. Guru akan menjadi inspirasi bagipeserta didiknya. Untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu menerangi jalan pesertadidiknya, seorah guru hendaknya kembali memegang teguh trilogi kepemimpinanyang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madyomangun karso, dan tut wuri handayani. Artinya, ‘di depan guru sebagai pemimpinmesti memberi teladan’, ‘di tengah-tengah peserta didik, guru membangun semangatserta menciptakan peluang untuk berswakarsa’, ‘dari belakang guru mendorong dan 11
  • 12. mengarahkan peserta didiknya’. Trilogi inilah yang mungkin terlupakan dalamsistem pendidikan penanaman nilai di negeri ini. Selain penerapan Trilogi pendidikan, sebelas prinsip yang dikemukakanLickona dkk (http://diksia.com) agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif jugapatut kita jadikan rujukan untuk menuju ke arah perbaikan sistem pendidikannasional. Kesebelas prinsip itu adalah (1) kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik, (2) definisikankarakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3)gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalampengembangan karakter, (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5)beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral, (6) buat kurikulumakademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik,mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakanmendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitaspembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakterdan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikansiswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukunganjangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter, (10) libatkan keluarga dan anggotamasyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, (11) evaluasi karaktersekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswamemanifestasikan karakter yang baik.D. Perubahan Kerangka Pendidikan Menuju Pendidikan Holistik Pendidikan dikatakan holistik apabila pendidikan itu menyeluruh. Artinya,pembangunan manusia bukan hanya dari dimensi kognitif saja. Pendidikan harusmampu menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Hal inilah yangsebenarnya perlu diperhatikan dalam pendidikan karena selama ini, hanya otak kirisaja (hafalan) yang lebih banyak ditekankan. Inilah penyebab tujuan pendidikanmenciptakan manusia seutuhnya jauh dari kenyataan. Dalam bahasa Inggris holistik itu berasal dari kata holy dan healty. Orangbijak biasanya disebut holinan. Harus diakui bahwa ada sesuatu yang kurang dalamsistem pendidikan kita selama ini. Manusia melalui pendidikan haruslah 12
  • 13. dikembangkan secara holistik dari emosinya, kretifitasnya, kemampuannya, interaksisosialnya, kognitif motorik dan afektifnya. Perdebatan mengenai wacana pendidikan karakter antikorupsi signifikan atautidak jika diterapkan dalam kurikulum menjadi berkepanjangan tanpa kata akhir,sebelum hasil penelitian mengemukakan data yang valid dan representatif yangmemenuhi syarat normatif yang berlaku secara universal. Apapun itu hasilnya nanti,tujuan sebenarnya dimasukkannya pendidikan karakter antikorupsi dalam kurikulummerupakan kerangka dalam rangka menciptakan manusia yang utuh (holistik), kokohdan tangguh. Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat Indonesia adalah negara yangmultikultur, sagat memungkinkan pendidikan karakter antikorupsi akan berbasismultikultural. Dalam model multikulturalisme, masyarakat dilihat sebagai sebuahkepingan unik dari sebuah mozaik besar. Konsep multikulturalisme tidak samadengan pluralisme. Pluralisme menekankan pengakuan dan penghormatan kepadaadanya keragaman budaya dan suku bangsa, juga agama. Multikulturalismemenekankan keanekaragaman dalam persamaan derajat. Pendidikan antikorupsi berbasis multikultural mengandaikan domain bangsasebagai arena yang dipenuhi bermacam tipe manusia. Pendidikan karakterantikorupsi berbasis multikultur didasari konsep perbedaan yang unik pada tiaporang. Setiap orang memperoleh peluang pembelajaran sesuai keunikannya.Pendidikan ini dikelola sebagai sebuah dialog, sehingga tumbuh kesadaran darisetiap warga akan pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sampaitingkat lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif, untuk secara bersama memberantaskorupsi.3. Penutup Rencana masuknya pendidikan karakter antikorupsi dalam kurikulummenimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada kepesimisan akan keberhasilanprogram ini memotong arus korupsi yang begitu deras di negeri ini. Apalagi, korupsitelah dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Penembahan pendidikan karakterantikorupsi juga dipandang hanya akan menambah beban kurikulum yang sudahsarat muatan. Di samping itu, guru-guru sebagai ujung tombak pelaksanaan 13
  • 14. pendidikan karakter antikorupsi dipandang belum memiliki kompetensi yangmemadai untuk menanmkan nilai-nilai antikorupsi yang hendak ditanamkan. Hal iniakan semakin sulit dengan banyaknya kasus korupsi yang membelit instansipendidikan. Selain itu masih banyak lagi alasan lain diberikan guna menunjukkanketidaksetujuan masuknya pendidikan karakter antikorupsi ke dalam kurikulum. Terlepas dari banyaknya kendala pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsisemenjak usia dini, banyak masyarakat yang menyambut positif rancanganperubahan yang dilakukan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa semua masalahyang ada tentunya akan dapat diatasi jika ada kerjasama dari semua pihak untukmengatasi masalah tersebut. Pendidikan karakter antikorupsi selain di sekolah, jugaharus ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalahtempat pertama penanaman nilai pada seorang anak. Upaya pemerintah untuk memperbaiki moral bangsa ini patutlah kitaapresiasi positif agar bangsa yang kita cintai ini dapat melepaskan diri dari jeratankorupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, usaha yang dapat kita lakukan adalahmemulai sikap antikorupsi dari hal-hal kecil. Contohnya berusaha melakukan sesuatudengan tepat waktu. Bukankah bangsa ini juga terkenal dengan ‘jam karetnya?’. Olehkarena itu, marilah lakukan perubahan dari hal kecil. Jangan hanya berteori tanpa adapraktek nyata. Jika kita mau berusaha dan bekerja sama, niscaya apa yang kitalakukan akan ditiru oleh orang lain dan begitu seterusnya sehingga lambat launnegeri ini akan menggapai atmosfer berbeda. Atmosfer kehidupan yang bebaskorupsi.4. Daftar PustakaAbduhzen, Mohammad. 2010. Perdidikan Karakter, Perlukah?. Dalam http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/12/13/pendidikan-karakter- perlukah/. Diakses 1 Desember 2010.Artadi, I Ketut. 2004. Nilai, Makna, dan Martabat Kebudayaan: Kebudayaan Bangsa-bangsa dan Posmoderen. Denpasar: Sinay.Djabbar, Faisal. 2009. Tentang Kurikulum Antikorupsi dalam http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/. Diakses 5 Desember 2010. 14
  • 15. Friedman, Howard S. dan Mariam W. Schustrack. 2006. Kepribadian: Teori Klasik dan Riset Modern. Jakarta: Erlangga.http://diksia.com/kemendiknas-siapkan-kurikulum-pendidikan-budaya-dan-karakter- bangsa/. Diakses 10 Desember 2010.http://niamw.wordpress.com/2010/04/30/pendidikan-anti-korupsi-pak-salah-satu- model-pendidikan-karakter/. Diakses 1 Desember 2010.http www.bisniskeuangan.kompas.com. Diakses 10 Desember 2010.http://www.insistnet.com. Diakses 1 Desember 2010.http://www.riaumandiri.net/rm/index.php? option=com_content&view=article&id=14543%3Acegah-korupsi-butuh- pendidikan-budi-pekerti-&catid=60%3Atajuk&Itemid=1. Diakses 5 Desember 2010.Lewis, Barbara A. 2004. Character Building untuk Remaja. Batam: Karisma.Tegar, Ahaddian. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. Dalam http://soloraya.net/blog/2010/01/11/korupsi-dan-pengertiannya/. Diakses 1 Desember 2010.Tilaar, H.A.R. 2000. Paradikma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.Tirtarahardja, Umar dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 15