Hukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hukum

on

  • 2,403 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,403
Views on SlideShare
2,363
Embed Views
40

Actions

Likes
0
Downloads
60
Comments
0

1 Embed 40

http://jujitsubeautifulfullmoon.blogspot.com 40

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hukum Hukum Document Transcript

  • BAB V WARGA NEGARA DAN NEGARA HUKUM Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaiankekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidangpolitik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagaiperantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasidalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapatmenuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagipenciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaanpolitik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratifhukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementarahukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatanmulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsufAristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukumpidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tatanegara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukuminternasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, danhukum lingkungan. Hukum Pidana Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalahhukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan danberakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi parapelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan danpelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan 1
  • peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilaiagama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatanmendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina,memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanyadilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidakberpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm,tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. DiIndonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undangHukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahanBelanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakanlex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umumtermuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP(lex specialis). Hukum Perdata Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antaraindividu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdatadisebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdatadalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: 1. Hukum keluarga 2. Hukum harta kekayaan 3. Hukum benda 4. Hukum Perikatan 5. Hukum Waris Hukum Acara 2
  • Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering jugadisebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengaturbagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam halterjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas danmemadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akanmengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuanhukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiilperdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tatausaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidanaharus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugasLembaga Pemasyarakatan. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acarapidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokokpolisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugaspenyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan danpelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasaiterutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yangharus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negaraterutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acaraperdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa(penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana.Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatanperdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandangmerugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihakyang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untukmenangkis gugatan tersebut. Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran parapenegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegakhukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas LembagaPemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkanhukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, 3
  • maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum.Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untukmenaati hukum. Kasus 1 Pejabat Korupsi yang Masih Pegang Proyek Milyaran Mantan terpidana korupsi di Natuna, Kepulauan Riau, Senagip masihdipercaya untuk memegang jabatan dan proyek milyara rupiah bahkan ia punyajabatan di pemerintahan. Sanagip tercatat sebagai kepala Dinas perindustrian danperdagangan serta sekretaris KPU Natuna. Ia juga memimpin pembangunanpabrik tapioka yang anggaran awalnya Rp 15 Milyiar dan mungkin tahun depanusulan anggarannya lebih tinggi lagi. Senagip terlibat dalam kasus korupsi 5 DHBMigas dalam APBD Natuna tahun 2007, yang dijatuhkan vonis 30 bulan penjara. Kasus 2 Pencurian Sandal Seorang anak yang bernama AAL siswa kelas 1 sebuah SMK di Palu yangdituduh mencuri sandal, tetapi banyak dukungan solidaritas yang bisamengumpulkan 1000 sandal untuk diberikan ke polri agar polri melindungi anak-anak Indonesia sekaligus untuk mengganti sandal anggota polri yang hilangdicuri, ke kejaksaan agung agar jaksa penuntut umumnya menuntut denganpersepektif anak, ke mahkamah agung agar hakim memutus dengan adil tanpamencari selamat dengan mengabaikan keadilan, dan ke kemenkumham agarmengabaikan penjara anak, tetapi ada yang mengganjal disini seperti adakongkalikong antara KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) denganpengacara, apa mereka semua hanya mau numpang tenar, meraup simpatimasyarakat, agar terlihat bekerja? Entahlah. Undang-undang mengatur semua 4
  • namun tidak sertanerta kesalahan harus dibiarkan.jika mekanisme pembinaanmasih bisa dilakukan, ini yang harus dikedepankan. Vonis hakim pengadilan negeri perlu sudah adil sepertinya. Denganmemutuskan dia bersalah namun tidak dengan menghukumnya orang tuanyadiminta untuk membinanya. Mari letakan kasus ini dengan semestinya, janganmemanfaatkan kasus anak-anak ini hanya untuk kepentingan segelitir orang dangolongan. Cukup sudah kita geram dengan eksploitasi anak dalam perkerjaan dandalam kasus pelecehan-pelecehan. TANGGAPAN : Menurut saya, hukum di Indonesia sudah semakin memburuk.Ketidakadialan akan hukum di Indonesia sudah sering terjadi. Saat ini orang yang“beruang” yang berkuasa. Dengan “uang” dapat menjual belikan hukum yangberlaku. Misalahnya saja contoh dari kasus korupsi yang dilakukan pejabatnegara, mereka mendapatkan keringanan hukuman karena mereka dapat menyewaseorang bahkan lebih pengacara untuk menyelamatkan mereka dari ancamanhukuman. Sementara dalam kasus lain, seperti mencuri motor atau kejahatanlainnya yang dilakuakan. Rakyat biasa mendapatkan hukuman yang jauh lebihberat karena tidak ada yang membelanya. Selain itu, transparansi hukum diIndonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 5
  • REFERENSI : Anonim. 2012. Hukum. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum (12 November 2012) Hidayat, Rachmat. 2012. Pejabat Korupsi Yang Masih Pegang Proyek Milyaran. http://tribunnews.com/ (17 November 2012) Surianto. 2012. Pencuri Sandal. http://lifestyle.kompasiana.com/ (17 November 2012) 6